PROFIL -...
Transcript of PROFIL -...
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH2019
PROFIL
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
3
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku
Investment Project Ready To Offer (IPRO) dan Profil Pengembangan Potensi dan
Penyiapan Kewilayahan Investasi di Wilayah Kawasan Kedungsepur. Penyusunan
profil dilatarbelakangi perlunya penyiapan wilayah pengembangan industry di luar
wilayah pusat pengembangan industry nasional di Kedungsepur. Penyiapan wilayah
tersebut, disamping untuk penyebaran investasi, juga untuk mendukung
pengembangan industry di Kedungsepur serta mengoptimalkan pemanfaatan
pembangunan infrastruktur wilayah, baik yang sudah terbangun maupun antisipasi
tahap perencanaan. Adapun tujuan penyusunan profil adalah menyediakan informasi
kesiapan pengembangan Kawasan industry di wilayah Kedungsepur ( Kabupaten
Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga dan
Kabupaten Grobogan).
Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada narasumber dari Pemerintah
Kabupaten/Kota, pihak-pihak terkait, maupun pendamping kegiatan dari Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UNIKA Soegijapranata, Semarang. Dengan harapan agar
informasi ini dapat memicu tumbuhnya industry di Kawasan Kedungsepur.
Semarang, 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
RATNA KAWURI, SH
2
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
DI WILAYAH KEDUNGSEPURDPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
INVESTMENT PROJECT READY
TO OFFER
( IPRO)
REGIONAL KEDUNGSEPUR
3
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
1. Kabupaten Kendal
Pengembangan Area Obyek Wisata Air Terjun Curug Sewu
Lokasi Desa Curug Sewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Kondisi Eksisting
Zona Rencana
Aspek Manajemen dan
Organisasi
Pola manajemen: Build-Operate-Transfer (BOT).
Aspek Keuangan Investasi: 32.551.668.000 (termasuk tanah, bangunan dan
pemeliharaan)
IRR : 25%
NPV: Rp 420.607.000.195,89
BCR: Rp2,348145265
PP: tahun ke 5
Narahubung DPMPSTP Kabupaten Kendal
4
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
Kawasan Industri Kendal
Lokasi Kecamatan Kaliwungu
Kondisi Eksisting Kawasan Industri Khusus: luas total 1.000 Ha (Masterplan
Kawasan Industri)
Dalam perencanaan terdapat wilayah pelabuhan meliputi
wilayah perairan dan daratan yang terbagi menjadi beberapa
zona.
Rel Kereta Api
Transportasi Kereta Api meliputi Rencana jaringan rel aktif
894 km (double track: 123) menghubungkan 35 kabupaten/kota
dan semua provinsi di Pulau Jawa.
Aspek Legalitas RDTR kawasan industri Kaliwungu, yakni tertuang dalam
Perda Kabupaten Kendal Nomor 24 tahun 2007
5
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
DI WILAYAH KEDUNGSEPURDPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
2. Kabupaten Demak
Kawasan Industri Sayung
Aspek Legalitas • JIPS memang telah didesain sebagai zona industri
dalam RTRW- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Demak.
• JIPS secara resmi telah memperoleh lisensi
KLIK (Kemudahan Layanan Investasi Langsung
Konstruksi) dari BKPM lewat surat keputusan No.17/2017
Aspek Manajemen dan
Organisasi
PT Jawa Tengah Lahan Andalan
Aspek Sosial dan Lingkungan Kawasan industri ini dibangun dengan sangat
mempertimbangkan aspek-aspek yang ramah lingkungan serta
berorientasi pada industri yang berkelanjutan (sustainable
industry).
Pantai Morosari
Aspek Sosial dan Lingkungan Ketersediaan SDM sangat memadai karena para pelaku usaha
UMKM sudah siap untuk pekerjanya masing-masing
Aspek Keuangan - Rencana Investasi Rp 30 M
- Pengunjung tahun 2017 sebanyak 23.751 wisatawan
Narahubung DPMPSTP Kabupaten Demak
6
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
3. Kabupaten Semarang
Pengembangan Wisata Tlogo Wening
Lokasi Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
AGROEDUPARK TLOGO
WENING
7
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
Aspek Teknis Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Edupark Tlogo:
1. Pengembangan Kawasan Hotel & Resort, Perdagangan dan
Komersil, Perkemahan di bagian bawah (11 Ha) dan atas
(12 Ha);
2. Pembangunan Kawasan Hiburan dan Amphiteater (3 Ha);
3. Pembangunan Kawasan Eduwisata-Pertanian-Peternakan-
Perkebunan (11 Ha);
4. Pembangunan Kawasan Hiburan Anak (5 Ha);
Peta Pengembangan Kawasan Wisata Edupark Tlogo
Aspek Keuangan Nilai investasi yang diperlukan untuk proyek Pengembangan
Kawasan Wisata Agroedupark Tlogo Wening sebesar Rp
361.500.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu milyar lima
ratus juta rupiah)
Narahubung DPMPTSP Kabupaten Semarang dengan alamat jalan Gatot
Subroto 104 Ungaran Telepon (024) 6921908 website
www.dpmptsp.semarangkab.go.id email
[email protected] dengan PIC:
- Windarsih, SE, MT, Kepala Seksi Promosi dan
Pengembangan pada Bidang Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Semarang, No. HP
+6281228467576, email
Penggemukan Sapi
Lokasi Desa Barukan, Kecamatan Tengaran, Ungaran
Aspek Legalitas Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
Aspek Keuangan Pembiayaan bisnis menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh
badan usaha atau investor.
Narahubung 1. Ir. Samsul Hidayat, Plt. Kepala Bidang Penanaman Modal
(Sekretaris Dinas) pada DPMPTSP Kabupaten Semarang
No. HP +62817-240-020, email [email protected]
Lahan milik
Kawasan
Kawasan Hotel
& Resort,
Kawasan
LEGE
Kawasan
1
2
8
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
DI WILAYAH KEDUNGSEPURDPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
Kawasan Industri BAWEN
1. Lokasi: Kel. Harjosari & Ds. Lemahireng Kec. Bawen (lokasi di tepi jalan tol) Luas
lahan : 183 ha. Akses langsung ke jln arteri primer
2. Jarak ± 2 km ke gerbang tol Bawen
3. Air bersih dari PT. Sarana Tirta Ungaran
4. IPAL terpadu dgn TPA Blondo
5. Kondisi lahan berbukit kemiringan 8-40%
6. Rencana pemindahan pusat pemerintaha
9
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
4. Kota Semarang
PROFIL PELUANG DAN POTENSI INVESTASI EXPO CENTER
Aspek Teknis Lokasi di Kecamatan Pedurungan.
Skenario pilihan teknis berupa bentuk kerjasama yang kami
tawarkan adalah jenis Bangun Guna Serah (BGS)
Narahubung Drs. Ulfi Imran Basuki. Kepala DPM PTSP Kota Semarang. Jl.
Pemuda 148 Semarang. HP 081 1299 2236.
10
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
DI WILAYAH KEDUNGSEPURDPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
5. Kota Salatiga
Zona Industri Salatiga
Lokasi Lokasi di Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Randuacir
dengan luas 79 Ha.
Aspek Legalitas • Peruntukan Lahan sudah sesuai RTRW
• Status kepemilikan lahan adalah aset milik Pemkot Salatiga
dan sebagian milik warga
Aspek Manajemen dan
Organisasi
Skema Investasi Swasta murni
Aspek Keuangan Harga tanah di kisaran Rp. 800.000 s/d Rp. 2.000.000,-
Narahubung - Henri Wahyu S.
- Kasi Promosi DPMPTSP Kota Salatiga, Jl. Pemuda 2
Salatiga
- HP. 085640005450
11 PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
6. Kabupaten Grobogan
PROFIL PELUANG DAN POTENSI INVESTASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
DS. HARJOWINANGUN KEC. GODONG
Narahubung Dyah Prijatiningtyas, S.Psi.PSI. (Kasi. Promosi Penanaman Modal)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Grobogan.
Hp. 081329949376
Kawasan Peruntukan Industri Ds. Genagan Kecamatan Tegawanu
Narahubung Dyah Prijatiningtyas, S.Psi.PSI. (Kasi. Promosi Penanaman Modal)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Grobogan.
Hp. 081329949376
13
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
PROFIL PENGEMBANGAN DAN
PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI
DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
2019
13
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemerataan pertumbuhan investasi di Jawa Tengah yang kurang merata
antar delapan wilayah regionalisasi berdampak pada perekonomian daerah,
yakni kesenjangan ekonomi antar wilayah regional tersebut. Wilayah
regionalitas yang diminati oleh investor akan menjadi konsentrasi investasi,
sehingga memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat, dan
tenaga kerjapun terserap. Sebaliknya, wilayah regionalitas yang kurang
diminati investor akan cenderung tumbuh lebih lambat, dan penyerapan tenaga
kerja juga lemah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemerataan
investasi yang akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi secara lebih
merata. Sehingga akan mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas
kepada masyarakat.
1.2. Permasalahan
Upaya-upaya dalam mendorong peningkatan investasi di Jawa Tengah
akan terus dilakukan. Tersedianya informasi profil pengembangan dan
penyiapan kewilayahan investasi akan dapat memudahkan investor untuk
menanamkan modalnya di Jawa Tengah sesuai dengan bidang usaha yang
diminati. Regionalisasi kewilayahan di Jawa Tengah juga akan membantu
investor untuk memilih lokasi yang tepat sesuai dengan bidang usaha yang
diminati. Jika hal ini dapat terealisasi dengan baik, selain dapat meningkatkan
realisasi investasi di Jawa Tengah, juga akan berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan di semua wilayah,
pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang terjadi di Wilayah
Kedungsepur pertama, adalah kurangnya pemerataan penyebaran realisasi
investasi di wilayah Kedungsepur. Kedua, Penguatan struktur industri dengan
tumbuhnya industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam.
14
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
BAB II KONDISI UMUM PEREKONOMIAN KAWASAN
KEDUNG SEPUR
Mengenai laju pertumbuhan ekonominya, secara rata-rata dalam lima tahun
terakhir (2014-2018) berkisar antara 5 – 6.5 persen pertahun. Laju pertumbuhan
tertinggi dialami oleh Kota Semarang dengan rata-rata pertumbuhan 6,22 persen
pertahun. Sementara itu, laju pertumbuhan paling rendah dialami oleh Kabupaten
Grobogan dengan laju pertumbuhan 5,26 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Grobogan juga lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi
Jawa Tengah yang tumbuh dengan laju 5,31 persen pertahun.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada berbagai bidang dapat
dikatakan berhasil. Hal tersebut tercermin pada meningkatnya kualitas sumberdaya
manusia yang ditujukan oleh kenaikan pada indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sebagaimana telah diketahui, IPM mencakup tiga elemen yakni status kesehatan,
status pendidikan dan status ekonomi. Daerah dengan IPM tertinggi adalah Kota
Semarang disusul Kota Salatiga. Kabupaten Grobogan memilki IPM terendah dan
lebih rendah dibanding IPM Provinsi Jawa Tengah.
15
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
BAB III KAJIAN INVESTASI SEKTORAL
3.1. Location Quotient (LQ)
Pendekatan LQ merupakan salah satu kajian yang dapat digunakan sebagai
dasar perencanaan wilayah berbasis potensi lokal. Sektor basis dapat menjadi acuan
arah pengembangan karena sebab sektor/subsektor yang teridentifikasi sebagai
sector/subsector basis dapat memberikan efek akselerasi yang tinggi pada
pertumbuhan ekonomi. Jika teridentifikasi sebagai sektor/subsektor basis berarti
sektor/subsektor tersebut diyakini mampu mengekspor hasil-hasil produksinya keluar
wilayah. Hal tersebut berarti hasil-hasil produksi tersebut menyebabkan terjadinya
arus uang dari luar wilayah masuk ke daerah dan memberikan efek pengganda yang
tinggi.
Pada dasarnya metode LQ membandingkan peran relatif sektor tertentu
terhadap nilai total regional PDRB dengan peran relatif sektor yang sama di tingkat
yang lebih tinggi, yakni dengan Propinsi untuk tingkat Kabupaten dan Nasional untuk
tingkat provinsi. Jika LQ > 1 dinyatakan sebagai produk, subsektor dan sektor basis
dan LQ < 1 dinyatakan sektor/subsektor/produk non basis. Sektor basis diyakini
memiliki efek akselerasi yang lebih besar dibanding sektor non basis karena sektor
tersebut memiliki kemampuan ekspor.
3.1.1. LQ Sektoral Wilayah Regional Kedungsepur
a. Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan
Perhitungan LQ sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan
bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis di Kabupaten Kendal,
Demak, dan Grobogan.
b. Sektor Pertambangan dan Penggalian
Perhitungan LQ pada sektor pertambangan dan penggalian pada semua
kabupaten dan kota di kawasan regional Kedungsepur menunjukkan tidak
ada satu kabupaten pun yang memiliki LQ lebih besar 1. Jadi sektor
pertambangan dan penggalian bukan merupakan sektor basis atau bukan
sektor unggulan di kawasan regional Kedungsepur.
16
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
c. Sektor Industri Pengolahan
Sektor basis pada sektor industri pengolahan adalah kabupaten Kendal,
dan Kabupaten Semarang. Keterbatasan kawasan lahan atau lokasi yang
dapat dikembangkan sebagai kawasan industri di kota Semarang berimbas
positif pada kedua Kabupaten tersebut.
d. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
Sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor basis atau sektor
unggulan di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kab. Demak, Kota
Semarang dan Kota Salatiga.
e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Semua Kabupaten/Kota (kecuali Kabupaten Grobogan) yang berada
kawasan regional Kedungsepur memiliki keunggulan pada sektor
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.
f. Sektor Konstruksi
Terkait sektor konstruksi, perhitungan LQ menunjukkan bahwa sektor
konstruksi merupakan sektor basis di Kabupaten Semarang, Kota
Semarang dan Kota Salatiga.
g. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
merupakan sektor basis di Kabupaten Demak, Kota Semarang dan
Kabupaten Grobogan.
h. Sektor Transportasi dan Pergudangan
Sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor basis atau sektor
unggulan di Kota Semarang, Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga.
i. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Sektor penyediaan akomodasi dan air minum merupakan sektor unggulan
di Kota Salatiga. Selain di kota Salaliga, sektor ini juga merupakan sektor
unggulan di Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan.
j. Sektor Informasi dan Komunikasi
Sektor Informasi dan komunikasi merupakan sektor unggulan di Kota
Semarang.
17
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
k. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi
Untuk sektor jasa keuangan dan asuransi, Kabupaten Semarang, Kota
Semarang, Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga lebih unggul dari 2
wilayah lain di Kedungsepur.
l. Sektor Real Estate
Nilai LQ di sektor real estate lebih besar 1 ada di Kabupaten Semarang,
Kota Semarang, Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga.
m. Sektor Jasa Perusahaan
Untuk sektor jasa perusahaan, nilai LQ lebih besar 1 berada di Kabupaten
Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga.
n. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib terdapat 4 kabupaten dan 2 kota di kawasan regional Kedungsepur.
o. Sektor Jasa Pendidikan
Terdapat tiga kabupaten dengan sektor basis sektor Jasa Pendidikan
antara lain : Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga.
p. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas
sosial. Bertitik tolak dari perhitungan LQ, sektor jasa kesehatan dan
kegiatan sosial merupakan sektor basis di Kabupaten Grobogan dan Kota
Salatiga.
q. Sektor Jasa Lainnya
Kategori ini (sebagai kategori sisaan) mencakup kegiatan reparasi
komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai
kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di sektor lain dalam klasifikasi
ini yang unggul adalah Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.
3.2. Shiftshare
3.2.1. Shiftshare Provinsi Jawa Tengah
Analisis pergeseran (shift share) digunakan untuk menganalisis sumber-sumber
pertumbuhan regional, mencari kecenderungan penyebab perubahan struktur
ekonomi atau sektor ekonomi, menentukan besar dan arah perubahan industri
regional (Glasson, 1977; Arsyad,1999).
18
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
Terdapat tiga komponen utama dalam analisis shift share. Ketiga komponen tersebut
adalah: (1) perekonomian nasional/perekonomian acuan (national growth
component/provincial share), (2) bauran industri (industrial mix component), dan (3)
daya saing wilayah atau keunggulan kompetitif sektor tertentu di wilayah setempat
competitive effect component).
3.2.1. Shiftshare Kawasan Kedung Sepur
Tabel 3.20 menyajikan hasil perhitungan komponen provincial share (PS) pada
analisis Shiftshare kabupaten kota yang berada di kawasan regional Kedungsepur.
Terlihat pada tabel tersebut, semua kabupaten kota memiliki angka PS positif. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan sektor-sektor
ekonomi pada kabupaten/kota dari kawasan regional Kedungsepur secara positif
dipengaruhi oleh pertumbuhan provinsi Jawa Tengah. Artinya, kebijakan-kebijakan
umum provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor-sektor
pembangunan di kawasan Kedungsepur. Kebijakan umum yang dimaksud adalah
berbagai kebijakan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD provinsi Jawa Tengah
serta berbagai kebijakan pendukung lainnya.
Tabel 3.20 Provinsial Share Sektoral Kawasan Kedungsepur Kab.
Kendal Kab. Demak
Kab. Semarang
Kt. Semarang
Kab. Grobogan
Kt. Salatiga
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 789.050 578.064 509.980 154.921 744.933 56.915
Pertambangan dan Penggalian 14.130 9.442 10.410 29.157 26.115 687
Industri Pengolahan 1.438.866 563.758 1.577.399 3.993.680 241.191 325.001
Pengadaan Listrik dan Gas 7.939 2.230 5.414 19.234 2.292 2.646
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3.148 1.690 3.662 16.708 1.159 1.079
Konstruksi 229.511 182.100 538.646 4.122.845 127.247 151.889
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
443.862 354.407 495.751 2.427.232 506.683 163.233
Transportasi dan Pergudangan 74.462 61.039 84.859 522.203 111.249 34.484
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
109.634 55.762 126.879 483.066 103.631 84.986
Informasi dan Komunikasi 120.999 42.485 141.803 1.318.763 58.675 42.608
Jasa Keuangan dan Asuransi 66.389 49.873 135.025 641.937 85.004 39.154
Real Estate 28.304 27.533 126.559 444.892 52.129 56.764
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
75.120 83.253 126.322 525.272 85.536 66.814
Jasa Pendidikan 74.672 76.407 123.992 327.934 96.494 44.537
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 20.986 14.423 26.333 100.733 21.945 14.486
Jasa lainnya 45.759 53.601 46.295 169.004 62.703 11.519
Total 3.551.341 2.160.764 4.095.777 15.381.380 2.332.439 1.107.898
Sumber: BPS, Diolah 2019
19
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
Daya saing sektoral yang tercermin pada komponen Competitive
effect/Differential Shift/keunggulan kompetitif. , untuk sektor pertanian menunjukkan
nilai positif.
Tabel 3.22 Differential Sektoral Kawasan Kedungsepur Kab.
Kendal Kab. Demak
Kab. Semarang
Kt. S Emarang
Kab. Grobogan
Kt. Salatiga
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 448.099 -135.249 178.264 96.265 209.456 25.168
Pertambangan dan Penggalian 116.303 -11.888 -13.340 -46.589 -24.025 -2.051
Industri Pengolahan 575.216 614.020 973.578 2.233.362 215.302 169.647
Pengadaan Listrik dan Gas 1.458 2.204 2.529 14.977 1.594 1.169
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
1.442 728 181 481 209 -204
Konstruksi 136.812 64.393 154.610 1.358.927 44.327 82.111
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
163.764 203.390 147.526 662.039 88.417 27.271
Transportasi dan Pergudangan 19.741 29.097 40.097 373.120 59.115 27.342
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 92.142 -9.248 25.581 201.930 -9.083 25.204
Informasi dan Komunikasi 98.678 30.874 86.511 715.271 13.970 -21.705
Jasa Keuangan dan Asuransi 10.175 14.301 64.006 225.987 51.644 4.322
Real Estate 45.963 14.209 53.571 261.567 20.611 27.782
Jasa Perusahaan 8.124 2.753 11.335 70.557 523 6.823
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
26.705 11.286 42.881 118.757 19.353 428
Jasa Pendidikan 49.370 50.593 108.008 239.929 29.911 25.940
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.946 4.728 3.796 40.303 -9.618 4.896
Jasa lainnya 15.033 30.959 14.727 100.808 22.200 -1.410 1.812.969 917.153 1.893.862 6.667.692 733.906 402.734
Sumber: BPS, Diolah 2019
20
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
BAB IV ANALISIS INPUT-OUPUT DALAM RANGKA KAJIAN POTENSI INVESTASI PROVINSI JAWA TENGAH
Analisis input output ini muncul berdasarkan gagasan bahwa suatu sektor
saling berkaitan dengan sektor yang lainnya sehingga membentuk sebuah sistem
perekonomian. Sebuah sektor menjadi input dalam proses produksi yang dilakukan
oleh masing-masing sektor lainnya dalam perekonomian sehingga menghasilkan
output dari sektor tersebut. Analisis input output ini memiliki kelebihan yaitu dapat
memberikan gambaran tentang struktur perekonomian yang dimiliki baik oleh sebuah
negara, daerah, maupun antar daerah untuk periode tertentu secara lebih rinci
Daya Penyebaran dan Daya Kepekaan
a. Daya Penyebaran
Untuk melihat keterkaitan ke belakang (backward linkages) antar sektor
ekonomi dalam suatu wilayah dapat diketahui melalui daya penyebaran. Apabila
pertumbuhan setiap sektor dalam suatu wilayah memiliki pengaruh atau daya dorong
yang kuat terhadap sektor lainnya maka dapat disimpulkan bahwa daya penyebaran
sektor tersebut tinggi.
Jumlah daya penyebaran yang merupakan jumlah dampak yang ditimbulkan
karena perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh
perekonomian di suatu wilayah dapat digambarkan dalam rumus sebagai berikut :
Keterangan :
rj adalah jumlah dampak perubahan permintaan akhir sektor j terhadap output
perekonomian total.
b1j adalah dampak yang terjadi terhadap output sektor i akibat perubahan
permintaan akhir sektor j atau elemen matrik kebalikan output (I-A)-1 dari baris
i kolom ke j dan A adalah matriks koefisien teknologi.
rj = b1j + b2j +... +bnj = i bij
21
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
Dengan menghitung jumlah daya penyebaran maka akan diketahui dampak
terjadinya perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output sektor ekonomi
di suatu wilayah secara keseluruhan. Selanjutnya jumlah daya penyebaran tersebut
dapat dilakukan normalisasi ke dalam bentuk indeks daya penyebaran untuk
mengetahui perbandingan antar sektor yang digambarkan dalam rumus sebagai
berikut : j =
n
i
n
j
ij
n
i
ij
bn
b
1
Keterangan : j = indeks daya penyebaran sektor j
bij = elemen matrik kebalikan output (I-A)-1 dari baris i kolom ke j
n = banyaknya sektor matriks
Indeks daya penyebaran dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu :
1. j = 1 berarti daya penyebaran sektor j sama dengan rata-rata daya
penyebaran seluruh sektor ekonomi
2. j > 1 berarti daya penyebaran sektor j berada di atas rata-rata daya
penyebaran seluruh sektor ekonomi
3. j < 1 berarti daya penyebaran sektor j di bawah rata-rata daya penyebaran
seluruh sektor ekonomi.
Derajat Kepekaan
Derajat kepekaan (DK) digunakan sebagai salah satu ukuran untuk
mengetahui jumlah output yang harus disediakan oleh suatu sektor untuk satu unit
perubahan permintaan akhir terhadap sektor perekonomian suatu wilayah. Selain itu
untuk mengetahui keterkaitan ke depan (forward linkages) antar sektor ekonomi
dalam suatu wilayah maka dilakukan analisis dengan mengukur derajat kepekaan
(DK) yang dirumuskan sebagai berikut :
j =
n
i
n
j
ij
n
i
ij
bn
b
1
Keterangan : j = indeks daya kepekaan sektor j
bij = elemen matrik kebalikan output (I-A)-1 dari baris i kolom ke j
22
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
n = banyaknya sektor matriks
Indeks derajat kepekaan dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu :
1. j = 1 berarti derajat kepekaan sektor j sama dengan rata-rata daya penyebaran
seluruh sektor ekonomi
2. j > 1 berarti derajat kepekaan sektor j berada di atas rata-rata daya
penyebaran seluruh sektor ekonomi
3. j < 1 berarti derajat kepekaan sektor j di bawah rata-rata daya penyebaran
seluruh sektor ekonomi.
b. Indeks Penyebaran dan Indeks Kepekaan
Dalam menentukan sektor unggulan dilakukan menggunakan indeks
penyebaran dan indeks derajat kepekaan yang telah dihitung sebelumnya.
Untuk kebutuhan tersebut, sektor-sektor ekonomi di Jawa Tengah dibedakan
menjadi 4 kelompok sebagai berikut :
1. Kelompok I: sektor-sektor dengan DP dan DK tinggi (DP>1 dan DK>1)
2. Kelompok II: sektor-sektor dengan DP rendah tetapi DK tinggi (DP<1 dan
DK>1)
3. Kelompok III: sektor-sektor dengan DP dan DK rendah (DP<1 dan DK<1)
4. Kelompok IV: sektor-sektor dengan DP tinggi tetapi DK rendah (DP>1 dan
DK<1)
Gambaran sektor-sektor unggulan dan sektor bukan unggulan yang didapat dari
analisis input-output semestinya menjadi dasar pengambilan kebijakan
pengembangan sektoral untuk daerah-daerah yang berada di lingkup Provinsi Jawa
Tenga
23
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
BAB V ACUAN DASAR PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI
JAWA TENGAH
5.1. Perwilayahan Industri Nasional, Wilayah Pengembangan Industri dan
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka
percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dengan sasaran sebagai berikut:
1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa
dibanding Jawa dari 28% : 72 % pada tahun 2013 menjadi 40% : 60% pada
tahun 2035.
2. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan non-migas di
luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non migas
nasional.
3. Pertumbuhan kawasan industri sebanyak 36 kawasan yang memerlukan
ketersediaan dengan lahan sekitar luas 50.000 Ha yang diprioritaskan
berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2035.
4. Pembangunan Sentra IKM baru minimal 1 Sentra IKM per Kabupaten/Kota,
terutama di luar Jawa.
5.2. Bidang usaha prioritas unggulan di Jawa Tengah
Bidang usaha prioritas unggulan di Jawa Tengah termaktub dalam peraturan
daerah nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017-2037. Penetapan bidang usaha didasarkan pada tiga kriteria
pokok:
1. Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas
bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
2. Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan
prestise/kekhasan daerah.
3. Kriteria Penerimaan Stakeholders; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan
masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.
24
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
5.3. RUPM Provinsi Jawa Tengah
5.3.1. Persebaran Penanaman Modal
Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Provinsi
Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
a) Pengembangan wilayah melalui regionalisasi yang meliputi wilayah:
Kedungsapur, Wanarakuti , Subosukowonosraten , Bergasmalang
Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Banglor.
b) Pengembangan wilayah melalui regionalisasi mengutamakan
pengembangan sektor basis.
5.3.2. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
a) Pangan
Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi
dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii)
mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) swa
sembada gula berkelanjutan; (iv) mengembangkan kluster pertanian
dalam arti luas; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan
untuk ekspor.
b) Infrastruktur
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur
adalah sebagai berikut:
1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah
tersedia.
2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur
sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan
kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang
berkembang dan belum berkembang.
5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui
mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non
KPS.
6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan
25
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
7) sebagai prime mover seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan Jalan Tol,
jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
8) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan
infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan
eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.
c) Energi
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah
sebagai berikut:
1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta
mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi
kebutuhan listrik.
2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk
mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup
dalam pengelolaan energi.
3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri
dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan
(renewable energy) dan air sebagai sumber daya energi.
4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta
dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi,
khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya
energi, sumber kehidupan dan pertanian.
6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain
industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang
pionir/prioritas.
5.3.3. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)
Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green
Investment) adalah sebagai berikut:
a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan
lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah
kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah,
serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati
26
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN
INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah
lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan
terbarukan.
c) Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya- upaya
pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran,
pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan
karbon (carbon trade).
e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah
ingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek hilir.
f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan
atau daya dukung lingkungan.
26 27
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
BAB VI POTENSI DAN PELUANG INVESTASI KEDUNGSEPUR
JAWA TENGAH
6.1. Kabupaten Kendal
NO NAMA PROYEK DESKRIPSI KETERANGAN
1 Pengembangan Area Obyek Wisata Air Terjun Curug Sewu
Penyediaan sarana penunjang berupa bangunan komersial (Hotel resort), lokasï: Desa Curugsewu Kecamatan Patean
Aset Pemda, Studi Pemanfaatan Tanah Sekitar Obyek Wisata Air Terjun Curug Sewu Transprtasi ke lokasi belem memadai
2 Kawasan Industri Kecamatan Kaliwungu
1000 Ha, masterplan kawasan industri,
kebutuhan air baku masih harus ditingkatkan
(saat ini diambil dari Kali Blorong) dengan
membangun embung/waduk, Kebutuhan energy
= gas, jaringan sudah ada di semarang
dibutuhkan 7km untuk menuju industry,
Kebutuhan listrik, diharapkan ada gardu.
6.2. Kabupaten Demak
NO NAMA PROYEK DESKRIPSI KETERANGAN
1 Kawasan Industri Sayung
Desa Batu dan Wonokerto Kec. Karangtengah
PT LESSO Technology Indonesia, PT Catur Adi Manunggal PT Indo Bestinox CV Harum Sejahtera
2 Pengembangan wisata pantai morosari
Desa Bedono Kecamatan Sayung
Tanah sudah dimiliki oleh Pemkab, infrastruktur sudah memadai karena telah dibangun akses ke pantai
6.3. Kabupaten Semarang
NO NAMA PROYEK
DESKRIPSI KETERANGAN
1 KPI/KI Kawasan industri terutama Bawen
Status siap jual (sudah clear and clean legalitas)
2 Tlogo Wening
Jenis investasi yang ditawarkan pada Pengembangan Kawasan Wisata Agroedupark Tlogo Wening Kabupaten Semarang adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sudah ada kajian Pengembangan Agroeduwisata: a. Pengembangan Kawasan Hotel & Resort,
Perdagangan dan Komersil, Perkemahan di bagian bawah (11 Ha) dan atas (12 Ha);
b. Pembangunan Kawasan Hiburan dan Amphiteater (3 Ha);
c. Pembangunan Kawasan Eduwisata-Pertanian-Peternakan-Perkebunan (11 Ha);Pembangunan Kawasan Hiburan Anak (5 Ha);
26 28
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
3 Penggemukan Sapi
Usaha penggemukan sapi potong merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat peternakan yang mempunyai prospek yang cerah untuk dikembangkan dimasa depan
Lokasi proyek Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Mulyorejo Kabupaten Semarang berada di Eks – Perkebunan Mulyorejo, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran. Jarak yang ditempuh dari Ungaran menuju objek ini tidak terlalu jauh, kurang lebih 40 km, dengan luas lahan ±18 Ha. Ketersediaan pakan ternak konsentrat sapi potong disupply dari beberapa penyedia atau pabrikan pakan ternak di Kabupaten Semarang, antara lain: a. BERKAH JAY A FEED b. AGNA FEED c. SUMBER REJEKI SR d. KARFEED KARFEED e. SULUR SARI SS f. GIE TUNG g. TUNAS BOGA TB h. ANDINI FEED BAF
6.4. Kota Semarang
NO NAMA PROYEK DESKRIPSI KETERANGAN
1 Expo Center, sudah di
keris jateng, nunggu
proses selanjutnya
1,43 Ha, jasa persewaan
gedung
pertemuan/pameran
Sudah ada kajian dan DED,
kecamatan pedurungan, saat ini
masih jadi kantor kecamatan
6.5. Kabupaten Grobogan
NO NAMA PROYEK DESKRIPSI KETERANGAN
1 Kawasan Peruntukan Industri
Desa Harjo Winangun, Godong
25, Ha
2 Kawasan Peruntukan Industri
Desa Genagan dan Mangunsari, Tegawanu
90 Ha
6.6. Kota Salatiga
NO NAMA PROYEK DESKRIPSI KETERANGAN
1 Zona Industri Kota Salatiga
Lokasi di Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Randuacir dengan luas 79 Ha.
Perusahaan eksisting: PT. SCI PT. Indo Design Mebel PT. Metinca PT. Indo Sakura PT. Unza Vitalis PT. Tripilar PT. Puhan PT. SPBE Noborejo PT. Tri Arta
26 29
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
BAB VII PENUTUP
7.1. Kesimpulan
1. Sektor Basis Regional Kedugsepur menurut Kabupaten/Kota adalah
sebagai berikut:
a. Kabupaten Kendal memiliki sektor Basis pada sektor pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri
Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur ulang serta Penyediaan Akomodasi Makan
dan Minum
b. Kabupaten Demak memiliki sektor Basis Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan; Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib, Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya.
c. Kabupaten Semarang memiliki banyak sektor basis, diantaranya sektor
pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang; Konstruksi, Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real
Estate, Jasa Perusahaan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib.
d. Kota Semarang memiliki 11 sektor basis, yaitu: Pengadaan Listrik dan
Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan
Asuransi, Real Etsate, Perusahaan Jasa, Administrasi Pemerintahan,
dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
e. Kota Salatiga memiliki 13 sektor basis yaitu: Sektor Pengadaan Listrik
dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang, Konstruksi, Transportasi dan Pegudangan, Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Penyediaan
26 30
PROFIL PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN KEWILAYAHAN INVESTASI DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
f. Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan,
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa
Pendidikan, Serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
g. Kabupaten Grobogan memiiki sektor basis di Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real
Estate, Penyediaan Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial serta Jasa Lainnya.
2. Memperhatikan Peluang Investasi yang diunggulkan oleh Kabupaten/Kota
Regional Kedungsepur dapat dilihat bahwa secara keseluruhan terdapat
kesesuaian antara peluang investasi yang diusulkan dengan potensi
investasi berdasarkan analisis LQ.
7.2. Saran Tindak Lanjut
Bertitiktolak dari hasil analisis potensi dan peluang investasi Regional
Kedungsepur menurut Kabupaten/kota serta dapat dirumuskan saran tindak
lanjut sebagai berikut:
1. Secara keseluruhan ada kesesuaian antara peluang investasi yang
diusulkan dengan potensi investasi.
2. Pemerintah perlu menetapkan daerah prioritas untuk proyek investasi
tertentu untuk menghindari persaingan yang justru dapat saling mematikan.
3. Konektivitas antara daerah perlu ditingkatkan agar antara daerah yang satu
dengan daerah lain dapat saling mendukung, tercipta “simbiosis
mutualisma antar daerah”.
4. Kawasan industri, transportasi dan pergudangan dapat menjadi prioritas
untuk diunggulkan.