Profil Singa

7/22/2019 Profil Singa

http://slidepdf.com/reader/full/profil-singa 1/83



A. Sekilas Tentang SINGA

B. Visi dan Misi

VISI :

Menjadikan Masyarakat Kab. Subang Terdepan di dunia IT

pada tahun 2020 di jawabarat

MISI :

1. meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan

teknologi masyarakat subang

2. meningkatkan kualitas sistem aplikasi dan jaringan yang

terintegrasi di semua lembaga pemerinahan kabupaten

subang

3. meningkatkan kerjasama dengan komunitas formal

maupun informal yang ada dikabupaten subang

4. meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang

teknologi

C. Tujuan dan Fungsi

Bertujuan untuk:a. Meningkatkan Kemampuan dan keberdayaan masyarakat;b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa;d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika,

dan budaya yang hidup dalam masyarakat;e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong,

dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dankesatuan bangsa; dan

h. Mewujudkan tujuan Kabupaten Subang.

Berfungsi sebagai sarana:



4. Pemohon membayar uang iuran tahunan anggota sebagaimana diatur dalam

Peraturan Organisasi tentang IuranTahunan Anggota

5. Pemohon mengikuti pembinaan organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Pusat

setempat sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Pembinaan Organisasi

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 3 Januari 2008

PENGURUS PUSAT SINGA KOMUNITAS SUBANG

Jenal Mutakin, S.T.Pembina

Kiki Rusdyanto, S.T.Ketua Umum



LAMPIRAN SK SINGA

NOMOR : 002 /SK/SINGA/I/2008

TANGGAL : 3 Januari 2008

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA

1. Penarikan iuran tahunan anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat melalui

Pengurus Cabang

2. Iuran Tahunan Anggota bersifat wajib bagi setiap anggota

3. Besarnya iuran tahunan anggota adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah )

dan akan ditinjau lagi secara periodic

4. Besaran alokasi iuran anggota untuk masing-masing pengurus adalah sebagai

berikut :

a. Pengurus Pusat sebesar 50% ( lima puluh persen )

b. Pengurus Cabang sebesar 50% ( lima puluh persen )

5. Pengalokasian iuran tahunan anggota kepada masing-masing pengurus

dilakukan oleh Pengurus Cabang

6. Pengurus Cabang memberikan laporan penarikan dan pendistribusian iurantahunan anggota setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pengurus Pusat.

7. Bagi anggota yang lalai dalam membayar iuran tahunan anggota akan diberikan

sanksi sesuai dengan Peraturan Organisasi








SURAT KEPUTUSAN

NO: 003 /SK/SINGA/I/2008

TENTANG PERATURAN ORGANISASI

TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

PENGURUS PUSAT SINGA KOMUNITAS SUBANG ,

Menimbang : 1.

2.

3.

Bahwa dengan ditetapkannya peraturan organisasi

tentang Registrasi Anggota perlu ditetapkan

mekanisme baru pembuatan Kartu Tanda Anggota

sebagai bukti registrasi anggota.

Bahwa untuk melakukan pembuatan Kartu Tanda Anggota perlu adanya peraturan organisasi yang

mengatur tentang mekanisme pembuatan Kartu Tanda

Anggota yang lebih menitik beratkan pada peranan

Pengurus Pusat.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan

suatu Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda

Anggota, dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat

SINGA KOMUNITAS Subang .

Mengingat : 1.

2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaSINGA.

Hasil Rapat MUBES SINGA KOMUNITAS Subang

tahun 2007.

Memperhatikan : Usulan dan masukan peserta Rapat MUBES SINGA tahun2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT SINGA

KOMUNITAS SUBANGTENTANG PERATURAN

ORGANISASI TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA



SURAT KEPUTUSAN

NO: 004 /SK/SINGA/I/2008


TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN



Menimbang : 1.

2.

Bahwa untuk mempertegas peran organisasi baik di

tingkat pusat maupun Pusat dan cabang dalam

pembinaan anggota perlu diatur mekanisme gugurnya

keanggotaan.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkansuatu Peraturan Organisasi Tentang Gugurnya

Keanggotaan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat


Mengingat : 1.

2.



tahun 2007.

Memperhatikan : Usulan dan masukan peserta Rapat MUBES SINGAtahun 2007.

MEMUTUSKAN



ORGANISASI TENTANG GUGURNYA KEANGGOTAAN

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Gugurnya Keanggotaan secara

lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota ini

merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh

Anggota SINGA KOMUNITAS Subang.



LAMPIRAN SK SINGA




TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan seorang SINGA dalam SINGA KOMUNITAS Subang

dinyatakan gugur apabila:

a. Meninggal duniab. Mengajukan pengunduran diric. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SINGA

atau Kode Etik SINGA

2. Kewenangan menghentikan keanggotaan seorang SINGA dalam SINGA

KOMUNITAS SUBANG sebagaimana pada poin c adalah Pengurus Pusat

SINGA KOMUNITAS SUBANG setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis

Pembina SINGA Pusat atas usulan dari Pengurus Pusat setelah mendapat

pertimbangan dari Majelis Pembina SINGA Pusat








KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan

Pengurus Pusat ini merupakan pedoman dan aturan yang

mengikat bagi seluruh Pengurus Pusat SINGA.

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.








LAMPIRAN SK SINGA



PERATURAN ORGANISASI TENTANG

STATUS DAN KEWENANGAN

PENGURUS PUSAT

1. Status Pengurus Pusat dibentuk berdasarkan keberadaan Kabupaten.

2. Sekretariat Pengurus Pusat berdasarkan atas pertimbangan Musyawarah

3. Pengurus Pusat memiliki kewenangan untuk :

a) Mencetak / Mengeluarkan Kartu Tanda Anggotab) Menarik Kartu Tanda Anggotac) Mengusulkan pemberhentian Keanggotaand) Mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Cabang yang berada di wilayahnya

dengan Pengurus Pusate) Menindaklanjuti Surat Kesepakatan Bersama (SKB) SINGA dengan Klien

atau Perusahaan.f) Membina Anggota, dan Pengurus Cabang yang berada di wilayah kerjanyag) Mengeluarkan Surat Keterangan Lolos Butuhh) Menandatangani Surat Sumpah SINGA di wilayah kerjanya

4. Pengurus Pusat Berhak :

a) Bertindak atas nama organisasi SINGA di dalam dan di luar MUBES

b) Mengelola iuran anggota untuk kepentingan organisasi dan anggota.c) mengikuti kegiatan Kongres SINGA KOMUNITAS SUBANGd) mengikuti kegiatan Rapat MUBES SINGA KOMUNITAS SUBANGe) mengikuti kegiatan lain dalam lingkup organisasi SINGA KOMUNITAS

Subang sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi SINGA.

Ditetapkan di : SubangPada tanggal : 3 Januari 2008


Jenal Mutakin, S.T.

Pembina

Kiki Rusdyanto, S.T.

Ketua Umum



SURAT KEPUTUSAN

NO: 006/SK/SINGA/I/2008


TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN PENGURUS CABANG



Menimbang : 1.

2.

Bahwa untuk meningkatkan eksistensi Pengurus

Cabang perlu adanya peraturan organisasi yang

mengatur tentang status dan kewenangan yang dimiliki

oleh Pengurus Cabang.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkansuatu Peraturan Organisasi Tentang Status dan

Kewenangan Pengurus Cabang dengan Surat

Keputusan Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS

Subang .

Mengingat : 1.

2.



tahun 2007.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN SINGA KOMUNITAS

SUBANG TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG

STATUS DAN KEWENANGAN PENGURUS CABANG

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan

Pengurus Cabang secara lengkap sebagaimana termaktub

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan

Pengurus Cabang ini merupakan pedoman dan aturan yang

mengikat bagi seluruh Pengurus Cabang SINGA.











LAMPIRAN SK SINGA

NOMOR : 006/SK/SINGA/I/2008


PERATURAN ORGANISASI TENTANG

STATUS DAN KEWENANGAN

PENGURUS CABANG

1. Kecamatan atau Desa dapat membentuk Kepengurusan Cabang SINGA

KOMUNITAS SUBANG apabila memiliki minimal 20 (dua puluh) orang

SINGA atas persetujuan Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS SUBANG

setempat.

2. Kecamatan atau Desa yang memiliki kurang dari 20 (dua puluh) orang

SINGA dapat bergabung dengan Pengurus Cabang di Kecamatan atau Desa

terdekat

3. Sekretariat Pengurus Cabang berada di pusat Kecamatan atau Desasetempat

4. Pengurus cabang memiliki kewenangan untuk :

a) Membina anggotab) Mengikuti kegiatan SINGA, MUBES, Olimpyade SINGA

c) Mengeluarkan Surat Keterangan Lolos Butuh antar Kecamatan atauDesa dalam satu Desa

d) Mengeluarkan Rekomendasi untuk Surat Ijin Praktek atau Kerjae) Melakukan advokasi ke instansi terkait dan mengkoordinasikannya

dengan Pengurus Pusat sesuai kebutuhannya

5. Pengurus Cabang berhak mengikuti kegiatan :

a) Olimpyade Pengurus Pusat Setempatb) Kegiatan Pengurus Pusat setempatc) Kongres Nasional SINGA KOMUNITAS SUBANGd) Rapat MUBES SINGA KOMUNITAS SUBANG








SURAT KEPUTUSAN



TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTEK ATAU KERJA



Menimbang : 1.

2.

Bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam

pemberian rekomendasi ijin praktek atau kerja oleh

Pengurus Cabang perlu adanya peraturan organisasi

yang mengatur tentang mekanisme pemberian

Rekomendasi Ijin Praktek atau Kerja bagi anggota.


suatu Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin

Praktek atau Kerja dengan Surat Keputusan Pengurus

Pusat SINGA KOMUNITAS Subang .

Mengingat : 1.

2.



tahun 2007.


MEMUTUSKAN



ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTEK ATAU KERJA

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktek atau

Kerja secara lengkap sebagaimana termaktub dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Keputusan ini.



KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktek atau

Kerja ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi

seluruh Pengurus Cabang SINGA KOMUNITAS Subang .











SURAT KEPUTUSAN



TENTANG LOLOS BUTUH



Menimbang : 1.

2.

Bahwa untuk meningkatkan mekanisme pengawasan

terhadap lalu lintas perpindahan anggota, baik antar

Kecamatan / Desa dalam satu Kabupaten atau antar

Kabupaten perlu adanya peraturan organisasi yang

mengatur tentang mekanisme pemberian lolos butuhbagi anggota.


suatu Peraturan Organisasi Tentang Lolos Butuh

dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat SINGA

KOMUNITAS Subang .

Mengingat : 1.

2.



tahun 2007.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT SINGAKOMUNITAS SUBANGTENTANG PERATURAN

ORGANISASI TENTANG LOLOS BUTUH

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Lolos Butuh secara lengkap

sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Lolos Butuh ini merupakan

pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh anggota












LAMPIRAN SK SINGA




TENTANG LOLOS BUTUH

A. LOLOS BUTUH BAGI ANGGOTA BARU

1) Pemohon melakukan registrasi keanggotaan melalui Pengurus Pusat setempat

tersebut berada sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Registrasi

Anggota.

2) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat setempat beradadengan melampirkan :

a) Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Kode Etik SINGA

b) Fotokopi bukti lapor Kerjasama

c) Surat Keterangan dari calon tempat kerja

B. LOLOS BUTUH ANTAR KABUPATEN

1) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Pusat melalui Pengurus

Cabang setempat , dengan melampirkan :

a) Surat Keterangan dari tempat kerja lamab) Surat Keterangan dari tempat kerja baru

c) Kartu Tanda Anggota

4) Pengurus cabang memberikan Surat Pengantar yang ditujukan kepada

Pengurus Pusat setempat

C. SURAT KETERANGAN LOLOS BUTUH ANTAR KECAMATAN / DESA DALAM

SATU KABUPATEN

1) Surat Keterangan Lolos Butuh adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu

Pengurus Cabang (Kecamatan / Desa) Kepada Pengurus Cabang lain dalamsatu Pusat (Kabupaten) yang intinya menerangkan bahwa SINGA yang

bersangkutan telah menyelesaikan semua hak dan kewajiban.

2) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Cabang setempat, dengan

melampirkan :



a) Surat Keterangan dari tempat kerja lamab) Surat Keterangan dari tempat kerja baru

3) Pengurus Cabang memberikan Surat Keterangan Lolos Butuh yang ditujukan

kepada Pengurus Cabang yang dituju dan membuat tembusan kepada PengurusPusat sebagai laporan.








SURAT KEPUTUSAN



TENTANG DEVISI SINGA KOMUNITAS



Menimbang : 1.

2.

3.

Bahwa untuk lebih meningkatkan kompetensi SINGA

berdasarkan tempat masing –masing perlu dibentuk Devisi

SINGA KOMUNITAS di tingkat Cabang maupun Pusat.

Bahwa untuk pembentukan Devisi SINGA KOMUNITAS ditingkat Cabang dan Pusat perlu adanya peraturan

organisasi yang mengatur tentang mekanisme pembetukan

Devisi serta tata kelolanya.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu

Peraturan Organisasi Tentang Devisi SINGAKOMUNITAS.

Mengingat : 1.2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.Hasil Rapat MUBES SINGA KOMUNITAS Subang tahun2007.

Memperhatikan : Usulan dan masukan peserta Rapat MUBES SINGA

KOMUNITAS SUBANG tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT SINGA KOMUNITAS

SUBANG TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG

DEVISI SINGA KOMUNITAS

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Devisi SINGA KOMUNITAS

secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Peraturan Organisasi Devisi SINGA KOMUNITAS ini merupakan

pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh SINGA.

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabilaterdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.








LAMPIRAN SK SINGA




TENTANG HIMPUNAN SEMINAT

1. Devisi SINGA KOMUNITAS dibentuk di tingkat Pengurus Pusat SINGA

(SINGA) dan Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang, melalui

musyawarah Devisi SINGA KOMUNITAS di tingkat Cabang dan Pusat

2. Devisi SINGA KOMUNITAS mempunyai tugas untuk menjaga ,meningkatkan

dan mengembangkan kompetensi anggotanya.

3. Penyebutan nama Devisi SINGA KOMUNITAS adalah Nama Devisi SINGA

KOMUNITAS diikuti nama Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat dan nama

Daerah Setempat. Contohnya untuk Devisi SINGA KOMUNITAS

Pemograman penyebutannya adalah Devisi SINGA KOMUNITAS

Pemograman Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS SUBANG disingkat

GRAM UCS.

4. Untuk sementara Devisi SINGA KOMUNITAS dibentuk untuk

a) Devisi SINGA KOMUNITAS Pemograman (GRAM S)b) Devisi SINGA KOMUNITAS Design Grafis (DEFIS UCS)c) Devisi SINGA KOMUNITAS Jaringan (JUCS)

d) Devisi SINGA KOMUNITAS Hardware (HARDUCS)e) Devisi SINGA KOMUNITAS KKPI & Software (TIKUCS)

5. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Devisi SINGA KOMUNITAS

di tingkat pusat dikeluarkan oleh Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS

Subang

6. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Devisi SINGA KOMUNITAS

di tingkat Cabang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat SINGA KOMUNITASSubang

7. Devisi SINGA KOMUNITAS merupakan bagian integral dari struktur

kepengurusan di tingkat Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang dan

Pengurus Cabang SINGA KOMUNITAS Subang

8. Hubungan antara Devisi SINGA KOMUNITAS di tingkat pusat dengan Devisi

SINGA KOMUNITAS di tingkat Cabang merupakan hubungan koordinatif

9. Pengurus Devisi SINGA KOMUNITAS di tingkat Cabang memberikan laporan

secara berkala kepada Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang

10. Pengurus Devisi SINGA KOMUNITAS di tingkat Pusat memberikan laporansecara berkala kepada Pembina SINGA KOMUNITAS Subang



LAMPIRAN



Nomor Registrasi **

Lampiran SK-SINGA NO: 003/SK/SINGA/I/2008

FORMULIR REGISTRASI

SINGA KOMUNITAS SUBANG

Kepada Yth.Pengurus Pusat SINGA

KOMUNITAS

…………………….

Di

Tempat PENGURUS PUSAT ** : ..................................

PENGURUS CABANG ** : ..................................

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk REGISTRASI / HEREGISTRASI *,dengan data sebagai berikut :

A. BIODATA

Nama Lengkap :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *

Agama :

B. KORESPONDENSI

Alamat Rumah :

Kecamatan / Desa :

Kabupaten / Kota

Propinsi :

Telepon Rumah :

Handphone :

email :

Facebook :

Twitter

C. MINAT SINGA KOMUNITAS

Pemograman GRAM UCS :

Design Grafis DEFIS UCS :

Jaringan JUCS :

Hardware HARDUCS :

KKPI & Software TIKUCS :



FORMULIR REGISTRASI


A. BIODATA

Nama Lengkap :



Agama :

B. KORESPONDENSI

Alamat Rumah :

Kecamatan / Desa :

Kabupaten / Kota

Propinsi :

Telepon Rumah :

Handphone :

email :

Facebook :

Twitter




Jaringan JUCS :

Hardware HARDUCS :




FORMULIR REGISTRASI


A. BIODATA

Nama Lengkap :



Agama :

B. KORESPONDENSI

Alamat Rumah :

Kecamatan / Desa : Kabupaten / Kota

Propinsi :

Telepon Rumah :

Handphone :

email :

Facebook :

Twitter




Jaringan JUCS :

Hardware HARDUCS :


Dan bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk

3. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

………………………………….., ………………………

(…………………………………….……………………..)

Catt :

*) coret yang tidak perlu

**) di isi oleh pengurus



LAMPIRAN SK SINGA NO .007/SK/SINGA/I/2008

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTEK / KERJA

Kepada Yth.

Pengurus Cabang …………………………………….

SINGA KOMUNITAS Subang

Di………………………………….

Perihal : Permohonan Rekomendasi

Dengan hormat,

Bersama ini saya,

Nama : …………………………………………….

Tempat / Tanggal lahir : …………………………………………….

Alamat : …………………………………………….

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Ijin Praktek / Kerja pada :

Nama Tempat Praktek / Kerja : ……………………………………….……

Alamat : …………………………………………….

Sebagai : ……………………………….……………

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

a. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan

b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi / Surat Penugasan / Surat Ijin Kerja

c. Perjanjian kerja sama antara SINGA dengan Investor

d. Fotokopi Sertifikat Kompetensi SINGAd) Surat Keterangan Keaktipan dalam SINGA

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

……….……………………, ……………

Pemohon,

(…………………………………………….)



FORMAT SURAT LOLOS BUTUH DARI PENGURUS PUSAT


PENGURUS CABANG ..........................

KABUPATEN SUBANG

Nomor :

Lamp :

Hal : Lolos Butuh SINGA Baru (UNTUK SINGA BARU)

KepadaYth.

Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang

Di………………………………………………..

Bersama ini kami memberikan Lolos Butuh bagi sejawat :

Nama : ……………………………………………

No KTA : ……………………………………………

Devisi SINGA : ……………………………………………

Alamat : ……………………………………………

Untuk melakukan praktek / kerja di :

Nama Tempat Praktek / Kerja : …………………………………………… Alamat : …………………………………………… Jabatan : ……………………………………………

Bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan praktek / kerja di wilayah

………………………………….(Devisi s erta Kecamatan atau Ting kat)

Dan selanjutnya kami serahkan pembinaan organisasi kepada sejawat Pengurus PusatSINGA KOMUNITAS Subang.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima

kasih

………..,…….20…


PENGURUS PUSAT

KABUPATEN SUBANG

……………………………. ……………………………………

Ketua, Sekretaris



PERATURAN UMUM & KODE ETIK

BAB I

Pendahuluan

Peraturan umum dan kode etik SINGA KOMUNITAS, dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Melindungi kepentingan anggota SINGA KOMUNITAS dari hal-hal yang mengakibatkan kerugian

bagi pengurus SINGA KOMUNITAS

2. Memudahkan pengurus SINGA KOMUNITAS dalam rangka memajukan dan menjalankan kinerja

Komunitas SINGA KOMUNITAS

3. Mengatur dan melindungi kepentingan (hukum) pengurus SINGA KOMUNITAS dari tindakan pihak

lain yang berakibat merugikan organisasi SINGA KOMUNITAS

4. Menegaskan hubungan antar anggota organisasi SINGA KOMUNITAS

5. Menjaga dan melindungi kepentingan organisasi SINGA KOMUNITAS dan anggota SINGA

KOMUNITAS

6. Memberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama bagi semua pengurus SINGA



KOMUNITAS

7. Mengatur standar sopan santun atau etika berusaha dan tanggungjawab diantara para anggota

SINGA KOMUNITAS

8. Menjelaskan hak, tanggungjawab dan kewajiban para anggota SINGA KOMUNITAS dalam

menjalankan tugasnya.

BAB II

Istilah dan Pengertian

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami peraturan tata tertib dan etika organisasi SINGA

KOMUNITAS ,dipandang perlu memberikan penjelasan tentang istilah dan pengertian yang dipergunakan

dalam peraturan tata tertib dan etika organisasi.

1. Organisasi ini bersifat Transfaransi dan Demokrasi

2. Organisasi ini adalah organisasi dari sebuah Komunitas IT, yang berkedudukan di Kabupaten

Subang

3. Pengurus organisasi SINGA KOMUNITAS adalah Anggota SINGA KOMUNITAS dengan potensi

dibidang IT yang dipilih dan ditetapkan oleh MUBES SINGA KOMUNITAS dengan Musyawarah

Mufakat dan memilki kekuatan hukum yang kuat

4. Pengurus organisasi adalah perwakilan dari berbagai Devisi di bidang IT

5. Mahasiswa yang menduduki organisasi SINGA KOMUNITAS adalah benar-benar tercatat sebagai

Pakar di bidang IT

6. Bidang cakupan organisasi SINGA KOMUNITAS adalah lingkungan Kabupaten Subang

BAB III

Persyaratan menjadi Anggota Organisasi SINGA KOMUNITAS

* ( sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi SINGA KOMUNITAS )

BAB IV

Peraturan Organisasi SINGA KOMUNITAS (Tata Tertib Organisasi)

* ( ditetapkan sesuai dengan peraturan organisasi SINGA KOMUNITAS ).

BAB V

Kode Etik Organisasi SINGA KOMUNITAS

1. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS harus selalu berpegang teguh kepada Tuhan, Agama dan

Kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing anggota.

2. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS Selalu menjunjung tinggi landasan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS memegang teguh prinsip organisasi SINGA KOMUNITAS

tanpa kecuali.

4. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS harus mematuhi Hukum-hukum, peraturan dan undang-

undang yang berlaku dan tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan/bisnis/pekerjaan yang

mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh negara dan hukum serta melanggar norma kesusilaan



dan norma keagamaan atau pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi

SINGA KOMUNITAS

5. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS Selalu menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan

kebijaksanaan guna tercapainya visi dan misi serta program kerja organisasi SINGA KOMUNITAS

6. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS wajib melaksanakan tanggung jawab dengan penuh

keseriusan

7. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS wajib menyajikan informasi secara benar dan tidak

berlebihan sesuai dengan fakta dan realita.

8. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS dilarang keras menyalahgunakan jabatan organisasi atau

mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada

organisasi

9. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS tidak dibenarkan menjelek-jelekkan sesama anggota atau

organisasi lain dengan alasan apapun.

10. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS wajib mentaati peraturan umum (tata tertib) dan kode etik

organisasi SINGA KOMUNITAS

11. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS tanpa kecuali memiliki dan atau mengetahui peraturan

umum (tata tertib) organisai SINGA KOMUNITAS

BAB VI

Sanksi

1. Sanksi dan Hukuman dibuat secara bersama dengan melalui musyawarah dan ditetapkan oleh

ketua.

2. Ketua dan Pengurus Harian Organisasi atas pertimbangan bersama berhak sepenuhnya untuk

memberikan sanksi maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, apabila

dianggap perlu, terhadap semua pengurus organisasi SINGA KOMUNITAS tanpa terkecuali apabila

terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik, dengan mempertimbangkan saran dan

masukan rekomendasi.

3. Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik,

maka terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa : Himbauan.

Peringatan.

Peringatan keras.

Penghentian sementara keanggotaan organisasi SINGA KOMUNITAS

Pencabutan status anggota SINGA KOMUNITAS

4. Dalam hal sanksi pencabutan keanggotaan dilakukan oleh ketua apabila anggota Organisasi

SINGA KOMUNITAS melakukan kesalahan sebagai berikut :

Melanggar kode etik dan peraturan organisasi SINGA KOMUNITAS yang menimbulkan

kerugian baik materiil maupun moril bagi organisasi SINGA KOMUNITAS Mencemarkan nama baik sesama anggota atau organisasi lain dengan alasan apapun.

Menyalahgunakan jabatan organisasi atau mengatasnamakan organisasi untukkepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada organisasi.

Perbuatan –perbuatan bentuk lain yang dapat merugikan organisasi dalam artian yang luas.5. Dalam kasus dimana terjadi pencabutan keanggotaan, maka ketua berhak mengangkat anggota

baru untuk menempati kekosongan organisasi.



BAB VII

Pengunduran Diri

* ( Sesuai dengan ketetapan organisasi SINGA KOMUNITAS)

BAB VIII

Penutup

1. Peraturan dan kode etik ini merupakan rujukan bersama dan dibuat dengan cara MusyawarahMufakat, Hukum dan Perundang-undangan, serta dapat ditinjau dan dirubah setiap saat sesuaidengan perkembangan dan tuntutan kondisi.

2. Peraturan dan ketetapan lain yang dibuat secara terpisah merupakan bagian yang tak terpisahkandari peraturan umum dan kode etik.

3. Segala hal yang belum tercakup dalam peraturan dan kode etik ini akan diatur dan ditetapkankemudian.

Ditetapkan di : SubangTanggal : 10 Januari 2008Ketua Umum SINGA KOMUNITAS

Kiki Rusdyanto, S.T.



UNDANG-UNDANG SINGA KOMUNITASNOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG ORGANISASISINGA KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPENGURUS SINGA KOMUNITAS,

Menimbang: a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkanpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalamkehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia yang dijamin oleh Undang- UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajibmenghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalamrangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasanberserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalampembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentangOrganisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengankebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

perlu membentuk Undang-Undang tentang OrganisasiKemasyarakatan;



Pasal 3Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat

(3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

MUBER SINGA KOMUNITASdan

DEWAN PEMBINA SINGA KOMUNITAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI SINGA KOMUNITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Organisasi SINGA KOMUNITAS yang selanjutnya disebut S I N G A

K O M U N I T A S adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk olehKomunitas IT Kabupaten Subnag secara sukarela berdasarkan kesamaanaspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untukberpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan dalam bidang Teknologi dan InfSINGA KOMUNITASi di Kabupaten Subang yangberdasarkan Pancasila.

2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar

SINGA KOMUNITAS.3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan

yang dibentuk sebagai penjabaran AD SINGA KOMUNITAS.4. Pengurus Pusat adalah yang memegang kekuasaan di Organisasi SINGA

KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan SINGA KOMUNITAStahun 2007.

5. Pengurus Cabang adalah sebagai unsur penyelenggara Kegiatan SINGAKOMUNITAS.

6. Devisi adalah yang menyelenggarakan urusan Kegiatan SINGAKOMUNITAS di bidang Keahlian.

BAB IIASAS, CIRI, DAN SIFAT

Pasal 2

Asas SINGA KOMUNITAS tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

SINGA KOMUNITAS dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkankehendak dan cita-cita SINGA KOMUNITAS yang tidak bertentangan denganPancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Pasal 4

SINGA KOMUNITAS bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

SINGA KOMUNITAS bertujuan untuk:a. Meningkatkan Kemampuan dan keberdayaan masyarakat;b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang

hidup dalam masyarakat;

e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam

kehidupan bermasyarakat;g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

danh. Mewujudkan tujuan Kabupaten Subang.

Pasal 6

SINGA KOMUNITAS berfungsi sebagai sarana:

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuanorganisasi;b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan

organisasi;c. Penyalur keahlian dan kemampuan anggota;d. Pemberdayaan Masyarakat di bidang IT;e. Pemenuhan pelayanan sosial;f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa; dan/ataug. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

(1) SINGA KOMUNITAS memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ARTmasing-masing.

(2) Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat,tujuan, dan fungsi SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, Pasal 5, dan Pasal 6.



Pasal 8

SINGA KOMUNITAS memiliki lingkup:a. Pelajar;

b. Mahasiswa; atauc. Umum.

BAB IV PENDIRIAN

Pasal 9

SINGA KOMUNITAS didirikan oleh 5 (lima) orang, pada tahun 2007 tepatnyabulan Nopember.

Pasal 10

(1) SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapatberbentuk:

a. badan hukum; ataub. tidak berbadan hukum.

(2) SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:a. berbasis anggota; ataub. tidak berbasis anggota.

Pasal 11

(1) SINGA KOMUNITAS berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (1)huruf a dapat berbentuk:a. Perkumpulan; ataub. Organisasi / Komunitas.

(2) SINGA KOMUNITAS berbadan hukum perkumpulan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.

(3) SINGA KOMUNITAS berbadan hukum Organisasi / Komunitassebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak

berbasis anggota.

Pasal 12

(1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf adidirikan dengan memenuhi persyaratan:a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;b. program kerja;c. sumber pendanaan;d. surat keterangan domisili;

e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; danf. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan ataudalam perkara di pengadilan.



(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan olehDEPKOMINFO yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pasal 13

Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurufb diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, SINGA KOMUNITASdapat membentuk suatu wadah berhimpun.

(2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harustunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

BAB VPENDAFTARAN

Pasal 15

(1) SINGA KOMUNITAS berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelahmendapatkan pengesahan badan hukum.

(2) Pendaftaran SINGA KOMUNITAS berbadan hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, SINGA KOMUNITASsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan

terdaftar.

Pasal 16

(1) Pendaftaran SINGA KOMUNITAS yang tidak berbadan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan denganpemberian surat keterangan terdaftar.

(2) Pendaftaran SINGA KOMUNITAS yang tidak berbadan hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi

persyaratan:



a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau ADdan ART;

b. program kerja;c. susunan pengurus;d. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam

perkara di pengadilan; dane. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Pasal 17

(1) DEPKOMINFO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajibmelakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) harikerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap DEPKOMINFOsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta SINGA KOMUNITAS

pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas)hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumenpermohonan.

(3) Dalam hal SINGA KOMUNITAS lulus verifikasi, DEPKOMINFOsebagaimanadimaksud pada ayat (1) memberikan surat keteranganterdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak berbadan hukum yang tidakmemenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuaidengan alamat dan domisili.

(2) Pendataan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pengurus atau sebutan lain.

(3) Pendataan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. nama dan alamat organisasi;

b. nama pendiri;c. tujuan dan kegiatan; dand. susunan pengurus.



16

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan SINGAKOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18diatur dalam Peraturan SINGA KOMUNITAS.

BAB VIHAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

SINGA KOMUNITAS berhak:a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan

terbuka;b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang

SINGA KOMUNITAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan

organisasi; danf. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta,

SINGA KOMUNITAS lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dankeberlanjutan organisasi.

Pasal 21

SINGA KOMUNITAS berkewajiban:a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;b. Menjaga persatuan dan kesatuan Organisasi serta keutuhan Komunitas

SINGA KOMUNITAS;c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta

memberikan manfaat untuk masyarakat;d. Menjaga ketertiban, Kedisiplinan SINGA KOMUNITAS dan terciptanya

Kesuksesan Organisasi;e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; danf. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan SINGA KOMUNITAS serta

Pemerintah Daerah.

BAB VIIORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN

Bagian KesatuOrganisasi

Pasal 22

SINGA KOMUNITAS memiliki struktur organisasi dan kepengurusan.



17

Pasal 23

SINGA KOMUNITAS lingkup Kabupaten sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling

sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Anggota di KabupatenSubang.

Pasal 24

SINGA KOMUNITAS lingkup Kabupaten sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 huruf b memiliki struktur organisasi dan kepengurusan palingsedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan/Desa dalam 1(satu) Kabupaten.

Pasal 25

SINGA KOMUNITAS lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 huruf c memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikitdalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 26

SINGA KOMUNITAS dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan diExternal sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturanperundang- undangan.

Pasal 27

SINGA KOMUNITAS dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah KabupatenSubang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaKedudukan

Pasal 28

SINGA KOMUNITAS berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Subang yangditentukan dalam AD.

Bagian KetigaKepengurusan

Pasal 29

(1) Kepengurusan SINGA KOMUNITAS di setiap tingkatan dipilih secaramusyawarah dan mufakat.

(2) Kepengurusan SINGA KOMUNITAS di setiap tingkatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;



18

b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; danc. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.

(3) Kepengurusan SINGA KOMUNITAS di setiap tingkatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan

SINGA KOMUNITAS.

Pasal 30

(1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus,wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengankepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yangbaru diberitahukan kepada Seluruh Anggota, Devisi, atau Pihak Terkaitsesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 31

(1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidakdapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan SINGA KOMUNITAS yang sama.

(2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan

SINGA KOMUNITAS yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau SINGAKOMUNITAS yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dankepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal31 diatur dalam AD dan/atau ART.

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Pasal 33

(1) Setiap warga Kabupaten Subang berhak menjadi anggota SINGAKOMUNITAS.(2) Keanggotaan SINGA KOMUNITAS bersifat sukarela dan terbuka.(3) Keanggotaan SINGA KOMUNITAS diatur dalam AD dan/atau ART.



19

Pasal 34

(1) Setiap anggota SINGA KOMUNITAS memiliki hak dan kewajiban yang sama.(2) Hak dan kewajiban anggota SINGA KOMUNITAS diatur dalam AD dan/atauART.

BAB IXAD DAN ART SINGA

KOMUNITAS

Bagian KesatuUmum

Pasal 35

(1) Setiap SINGA KOMUNITAS yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajibmemiliki AD

dan ART.

(2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:a. nama dan lambang;b. tempat kedudukan;c. asas, tujuan, dan fungsi;d. kepengurusan;e. hak dan kewajiban anggota;f. pengelolaan keuangan;g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan

h. pembubaran organisasi.

Bagian KeduaPerubahan AD dan ART SINGA

KOMUNITAS

Pasal 36

(1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilankeputusan SINGA KOMUNITAS.

(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdilaporkan sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.

BAB XKEUANGAN

Pasal 37

(1) Keuangan SINGA KOMUNITAS dapat bersumber dari:

a. iuran anggota;b. bantuan/sumbangan masyarakat;c. hasil usaha SINGA KOMUNITAS;



20

d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atauf. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan

belanja daerah.

(2) Keuangan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdikelola secara transparan dan akuntabel.

(3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) SINGA KOMUNITAS menggunakan rekening pada banknasional.

Pasal 38

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS menghimpun dan mengelola dana dariiuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a,

SINGA KOMUNITAS wajib membuat laporan pertanggungjawabankeuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuaidengan AD dan/atau ART.

(2) Dalam hal SINGA KOMUNITAS menghimpun dan mengelolabantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (1) huruf b, SINGA KOMUNITAS wajib mengumumkan laporankeuangan kepada publik secara berkala.

(3) Sumber keuangan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIBADAN USAHA SINGA

KOMUNITAS

Pasal 39

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hiduporganisasi, SINGA KOMUNITAS berbadan hukum dapat mendirikan badanusaha.

(2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamAD dan/atau ART.

(3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBERDAYAANSINGA KOMUNITAS

Pasal 40



21

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan SINGAKOMUNITAS untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsunganhidup SINGA KOMUNITAS.

(2) Dalam melakukan pemberdayaan SINGA KOMUNITAS sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerahmenghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran,dan integritas SINGA KOMUNITAS dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

(3) Pemberdayaan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:a. fasilitasi kebijakan;b. penguatan kapasitas kelembagaan; danc. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa

peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan SINGAKOMUNITAS.

(5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dapat berupa:a. penguatan manajemen organisasi;b. penyediaan data dan Informasi SINGA KOMUNITAS;c. pengembangan kemitraan;d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;f. pemberian penghargaan; dan/ataug. penelitian dan pengembangan.

(6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf c dapat berupa:a. pendidikan dan pelatihan;b. pemagangan; dan/atauc. kursus.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan SINGA KOMUNITASsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1) Dalam hal pemberdayaan, SINGA KOMUNITAS dapat bekerja sama ataumendapat dukungan dari SINGA KOMUNITAS lainnya, masyarakat,dan/atau swasta.

(2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukunganoperasional organisasi.

Pasal 42



22

(1) Pemerintah membentuk sistem informasi SINGA KOMUNITAS untukmeningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.

(2) Sistem Informasi SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikembangkan oleh Pengurus Pusat atau Adminitrator yang

dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan kesepakatan Musyawarahmufakat yang menyelenggarakan urusan SINGA KOMUNITAS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi SINGA KOMUNITASsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam PeraturanKepengurusan Pusat SINGA KOMUNITAS.

BAB XIIISINGA KOMUNITAS YANG DIDIRIKAN OLEH EXTERNAL

Pasal 43

(1) SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External dapat melakukankegiatan di Lingkup SINGA KOMUNITAS atas dasar kesepakatan bersama.

(2) SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. Badan hukum yayasan atau sebutan lain;b. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh External atau Luar

Kabupaten Subang bersama SINGA KOMUNITAS; atauc. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum tersebut.

Pasal 44

(1) SINGA KOMUNITAS badan hukum yayasan atau sebutan lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin dari SINGAKOMUNITAS Kepengurusan Pusat.

(2) Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. izin prinsip; danb. izin operasional.

(3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan olehDepkominfo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

External setelah memperoleh pertimbangan tim perizinan.(4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan

oleh Depkominfo dan Kepengurusan Pusat SINGA KOMUNITAS sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Untuk memperoleh izin prinsip, SINGA KOMUNITAS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratanpaling sedikit:a. SINGA KOMUNITAS badan hukum yayasan atau sebutan lain dari



24

hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa,dan/atau Organisasi.

(3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh

badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) hurufc, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi

di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum yang

berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikankekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badanhukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;

c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh SINGAKOMUNITAS; dan

d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan SINGA KOMUNITASberbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat,bangsa, dan/atau Organisasi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan kegiatannya, SINGA KOMUNITAS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah danSINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh SINGA KOMUNITAS atas izinDepkominfo.

Pasal 49

Pembentukan tim perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)dan Pasal 47 ayat (1) dikoordinasikan oleh depkominfo yang menyelenggarakanurusan pemerintahan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahanSINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan SINGA

KOMUNITAS.

Pasal 51

SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:a. menghormati kedaulatan SINGA KOMUNITAS KesatuanOrganisasi;b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang

berlaku dalam masyarakat;d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan Organisasi;e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan



25

f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pengurus Pusat SINGAKOMUNITAS atau Pengurus Cabang dan dipublikasikan kepadamasyarakat melalui media massa.

Pasal 52

SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43 ayat (2) dilarang:a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;b. mengganggu kestabilan dan keutuhan SINGA KOMUNITAS;c. melakukan kegiatan intelijen;d. melakukan kegiatan politik;e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;g. menggalang dana dari masyarakat; danh. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga untuk

kepentingan Pribadi.

BAB XIVPENGAWASAN

Pasal 53

(1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas SINGA KOMUNITAS atauSINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal.

(2) Pengawasan internal terhadap SINGA KOMUNITAS atau SINGA

KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalamAD/ART.

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehmasyarakat, Pemerintah, dan/atau Pengurus Pusat.

Pasal 54

(1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan SINGA KOMUNITAS,setiap SINGA KOMUNITAS atau SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh

External sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawasinternal.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untukmenegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksidalam internal organisasi.

(3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.

Pasal 55

(1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 ayat (3) dapat berupa pengaduan.



26

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaPengurus Pusat atau Pengurus Cabang.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintahdan/atau Pengurus Pusat terhadap SINGA KOMUNITAS atau SINGAKOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan SINGA KOMUNITAS.

BAB XVPENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI

Pasal 57

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal SINGA KOMUNITAS, SINGA

KOMUNITAS berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.



18

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan parapihak yang bersengketa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan SINGA KOMUNITAS.

Pasal 58

(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidaktercapai, penyelesaian sengketa SINGA KOMUNITAS dapat ditempuhmelalui Musyawarah Mupakat.

(2) Terhadap putusan Musyawarah Mufakat hanya dapat diajukan upayahukum kasasi.

(3) Sengketa SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

diputus oleh Musyawarah Mufakat dalam jangka waktu paling lama 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkaradicatat di Pengurus Pusat.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 59

(1) SINGA KOMUNITAS dilarang:

a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera ataulambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambangSINGA KOMUNITAS;

b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengannama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lainatau lembaga/badan Nasional menjadi nama, lambang, atau benderaSINGA KOMUNITAS;

d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yangmempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengannama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atauorganisasi terlarang; atau

e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yangmempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengannama, lambang, bendera, atau tanda gambar SINGA KOMUNITAS lainatau partai politik.

(2) SINGA KOMUNITAS dilarang:a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, organisasi

atau golongan;b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama

yang dianut;

c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan SINGA

KOMUNITAS; d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan

ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;



19

ataue. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) SINGA KOMUNITAS dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangandalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; atau

b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(4) SINGA KOMUNITAS dilarang menganut, mengembangkan, sertamenyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB XVIISANKSI

Pasal 60

(1) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang sesuai dengan lingkup tugasdan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada SINGAKOMUNITAS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 dan Pasal 59.

(2) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang melakukan upaya persuasifsebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada SINGA KOMUNITAS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiriatas:a. peringatan tertulis;b. penghentian bantuan dan/atau hibah;c. penghentian sementara kegiatan; dan/ataud. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan

hukum.

Pasal 62

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiriatas:a. peringatan tertulis kesatu;b. peringatan tertulis kedua; danc. peringatan tertulis ketiga.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secaraberjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari.



19

(3) Dalam hal SINGA KOMUNITAS telah mematuhi peringatan tertulis sebelumberakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PengurusPusat atau Pengurus Cabang dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.

(4) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak mematuhi peringatan tertulis kesatudalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Pusatatau Pengurus Cabang dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.

(5) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak mematuhi peringatan tertulis keduadalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Pusatatau Pengurus Cabang dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 63

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu

sebanyak 2 (dua) kali, Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapatmenjatuhkan peringatan tertulis kedua.

(2) Dalam hal SINGA KOMUNITAS pernah dijatuhi peringatan tertulis keduasebanyak 2

(dua) kali, Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat menjatuhkanperingatan tertulis ketiga.

Pasal 64

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2),Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat menjatuhkan sanksi berupa:a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/ataub. penghentian sementara kegiatan.

(2) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak memperoleh bantuan dan/atauhibah, Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat menjatuhkan sanksipenghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b.

Pasal 65

(1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadapSINGA KOMUNITAS lingkup Kabupaten, Devisi wajib memintapertimbangan Sangsi dari Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari MahkamahAgung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pengurus berwenangmenjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.

(3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadapSINGA KOMUNITAS lingkup Kabupaten atau Kecamatan/Desa, Devisi wajibmeminta pertimbangan Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang sesuaidengan tingkatannya.



Pasal 66

(1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6(enam) bulan.

(2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berakhir, SINGA KOMUNITAS dapat melakukankegiatan sesuai dengan tujuan SINGA KOMUNITAS.

(3) Dalam hal SINGA KOMUNITAS telah mematuhi sanksi penghentiansementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapatmencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 67

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak berbadan hukum tidak mematuhisanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 64 ayat (1) huruf b, Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapatmenjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.

(2) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang wajib meminta pertimbanganhukum sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keteranganterdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang wajib memberikan pertimbanganhukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu palinglama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaanpertimbangan Sangsi.

Pasal 68

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS berbadan hukum tidak mematuhi sanksipenghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badanhukum.

(2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap mengenai pembubaran SINGA KOMUNITASberbadan hukum.

Pasal 69

(1) Pencabutan status badan hukum SINGA KOMUNITAS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalditerimanya salinan putusan pembubaran SINGA KOMUNITAS yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Pasal 70

(1) Permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS berbadan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke MusyawarahMufakat oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang hanya atas Pengurus

Pusat tertulis dari Devisi yang menyelenggarakan urusan Organisasi dibidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukan kepada ketua Musyawarah Mufakat sesuai dengantempat domisili hukum SINGA KOMUNITAS dan Pembina mencatatpendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai buktipenjatuhan sanksi administratif oleh Pengurus Pusat atau PengurusCabang.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertaibukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pengurus Pusat atau PengurusCabang, permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS berbadan hukumtidak dapat diterima.

(5) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggalpendaftaran permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS.

(6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterimasecara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelumpelaksanaan sidang.

(7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SINGAKOMUNITAS sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diridengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

Pasal 71

(1) Permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh Musyawarah Mufakat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggalpermohonan dicatat.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjangpaling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua SINGAKOMUNITAS.

(3) Putusan pembubaran SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.



Pasal 72

Musyawarah Mufakat menyampaikan salinan putusan pembubaran SINGAKOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon,termohon, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan

hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitungsejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 73

(1) Putusan Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

(2) Dalam hal putusan Musyawarah Mufakat tidak diajukan upaya hukumkasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan MusyawarahMufakat disampaikan kepada pemohon, termohon, yangmenyelenggarakan urusan Organisasi di bidang hukum dan hak asasimanusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusandiucapkan.

Pasal 74

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal putusan Musyawarah Mufakat diucapkan dan dihadiri olehpara pihak.

(2) Dalam hal pengucapan putusan Musyawarah Mufakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasidiajukan dalam jangka waktu paling lama paling lama 14 (empat belas)hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.

(3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan padaMusyawarah Mufakat yang telah memutus pembubaran SINGAKOMUNITAS.

(4) Mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonandan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani

Pembina SINGA KOMUNITAS.(5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Pembina

SINGA KOMUNITAS pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas)hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

Pasal 75

(1) Pembina wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal

permohonan kasasi didaftarkan.



(2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepadaPembina pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejaktanggal memori kasasi diterima.

(3) Pembina pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon

kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerjaterhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.

(4) Pembina wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dankontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepadaPengurus Pusat dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hariterhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7(tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

Pasal 76

(1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidakterpenuhi, ketua SINGA KOMUNITAS menyampaikan surat keterangankepada Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang yang menyatakan bahwapemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.

(2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejakberakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.

Pasal 77

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkanhari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitungsejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh Pembina SINGAKOMUNITAS.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputusdalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejaktanggal permohonan kasasi dicatat oleh Pembina SINGA KOMUNITAS.

Pasal 78

(1) Pembina SINGA KOMUNITAS wajib menyampaikan salinan putusankasasi kepada Pengurus Cabang dan atau Devisi dalam jangka waktupaling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonankasasi diputus.

(2) Wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, yang menyelenggarakanurusan Organisasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi

diterima.



Pasal 79

Dalam hal SINGA KOMUNITAS berbadan hukum yayasan atau sebutanlainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau Pasal 52,

Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang sesuai dengan kewenangannyamenjatuhkan sanksi:a. peringatan tertulis;b. penghentian kegiatan;c. pembekuan izin operasional;d. pencabutan izin operasional;e. pembekuan izin prinsip;f. pencabutan izin prinsip; dan/ataug. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 80

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap SINGA KOMUNITASsebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 berlakusecara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk SINGAKOMUNITAS berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh External atauExternal bersama Devisi SINGA KOMUNITAS, atau yayasan yang didirikanoleh badan hukum.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus SINGA KOMUNITAS,atau anggota atau pengurus SINGA KOMUNITAS yang didirikan olehExternal, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakpidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus SINGA KOMUNITAS,atau anggota atau pengurus SINGA KOMUNITAS yang didirikan olehExternal, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan

berhak mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi SINGA KOMUNITAS,SINGA KOMUNITAS badan hukum yayasan atau sebutan lainnya, danSINGA KOMUNITAS badan hukum yayasan yang didirikan External atauExternal bersama Devisi SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalamPasal 60 sampai dengan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Organisasi.



BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:a. SINGA KOMUNITAS yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya

Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini;

b. SINGA KOMUNITAS yang telah berbadan hukum berdasarkan tentangPerkumpulan-Perkumpulan yang berdiri sebelum Legal tetap diakuikeberadaan dan kesejarahannya sebagai aset SINGA KOMUNITAS, tidakperlu melakukan pendaftaran namun harus sesuai dengan ketentuanUndang-Undang SINGA KOMUNITAS;

c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang

Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dand. SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External, External bersamaDevisi SINGA KOMUNITAS, yang telah beroperasi harus menyesuaikandengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUANPENUTUP

Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan SINGA KOMUNITAS, dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.

Pasal 85

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi User Club.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 87

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap Anggota SINGA KOMUNITAS mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini denganpenempatannya dalam Undang-undang SINGA KOMUNITAS KabupatenSubang.

Disahkan di Subangpada tanggal 28 Desember 2007KETUA UMUM SINGA KOMUNITAS,

KIKI RUSDYANTO, S.T.



Fhoto Kegiatan

Profil Singa

Documents

Transcript of Profil Singa