PROFIL RESIKO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA...

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Soekrno – Hatta Giri Menang - Gerung, 83363

Telp. (0370) 6184148 , Fax (0370) 6184147, E-mail : [email protected]

PROFIL RESIKO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

GERUNG MEI 2016

KATA PENGANTAR

Profil Risiko di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

lombok Barat disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan antar

subunsur Penilaian Risiko. Profil ini memuat langkah-langkah konkret

sehingga lebih memudahkan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan

penilaian risiko.

Eksistensi Pelaksanaan ini diharapkan dapat mendorong Instansi

Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP. Profil Risiko

ini tentu masih jauh dari sempurna jika dikaitkan dengan beragamnya

karakteristik dan jenis kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh

karena itu, masukan dan saran perbaikan dari para pengguna sangat

diharapkan sebagai bahan penyempurnaan

Gerung, Mei 2016 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

BAIQ YENI SATRIANI. EKAWATI.S.SOS NIP. 19660306 198608 2 003

PROFIL RESIKO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOLPP)

KABUPATEN LOMBOK BARAT

A. KEDUDUKAN SATPOLPP

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dibentuk

berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun

2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas-tugas

melaksanakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan

ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Posisi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satu-satunya institusi yang

mempunyai kekhususan tugas sebagai Penegak atas pelaksanaan

Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah pada Pemerintah

Kabupaten, yang pada hakekatnya melakukan kontrol atas pelaksanaan

peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam pemerintahan

Kabupaten Lombok Barat guna peningkatan kinerja dan etos kerja aparatur

serta ketentraman dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten

Lombok Barat.

Kedepan, peran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Barat

akan lebih fokus pada pusat pelayanan penegakan atas pelaksanaan

Peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah guna menciptakan

ketentraman dan ketertiban yang sangat menunjang percepatan

pertumbuhan ekonomi terutama investasi yang menggerakkan

perekonomian dan sumber daya manusia. Dalam hal ini posisi Polisi

Pamong Praja sebagai Katalisator, Dinamisator, akselerasi pertumbuhan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui tertib, tentramnya

keadaan serta Penegakan supremasi hukum yang ada.

Resiko yang tersaji dalam profil ini mempunyai dampak yang

menyeluruh karena berkaitan dengan Perda dan keputusan Kepala

Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Lombok Barat.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus

menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu

organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting

dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi

pada masa mendatang dan Visi merupakan suatu gambaran menantang

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang

diwujudkan oleh instansi pemerintah

Dengan ditetapkannya visi yang kuat maka suatu instansi akan menjadi

lembaga yang mampu mengatur irama kegiatan operasional, mengatur

pengelolaan sumber daya, mampu mengembangkan indikator kinerja dan

cara pengukurannya.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 -

2019, tidak terlepas dari Visi Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan/

disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2019.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok

Barat dan ditindaklajuti dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 33

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat diarahkan

untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Lombok Barat pada

urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok

dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2015 –

2019 dan sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2015 – 2019, maka dalam upaya meningkatkan kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat menetapkan Visi sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA KONDISI YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB GUNA

MENUNJANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT

LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN

BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU“

2. MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

dalam rangka pencapaian visi.

Dengan pernyataan Misi oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten

Lombok Barat diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan

dapat mengenal , mengetahui peran dan program-program serta hasil yang

akan diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

dimasa yang akan datang.

Adapun misi-misi tersebut adalah ;

1. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala

Daerah dan aturan lainnya.

2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi Pamong

Praja

3. Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat

4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan instansi

terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan

ketertiban.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara

nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Lombok Barat 2015 – 2019 berdasarkan rumusan Misi adalah

sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan

Kepala Daerah dan aturan lainnya, dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi tujuan untuk Meningkatkan Kinerja

atas Pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala

Daerah dan aturan lainya yang dilaksanakan oleh SKPD

sedangkan sasarannya adalah:

a. Meningkatnya Sistim Manajemen informasi dengan

penyamaan struktur data / data base antar instansi

terkait.

b. Meningkatnya / adanya standar pelayanan yang

optimal atas setiap pelaksanaan Peraturan dan

Keputusan sebagai parameter penegakan.

c. Meningkatnya Kinerja atas Pelaksanaan peraturan dan

keputusan

2. Misi 2: Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi

Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

tujuan Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

sedangkan sasarannya adalah :

a. Meningkatnya Peran aktif dalam melakukan pembinaan

/ operasi pelanggaran atas peraturan dan keputusan.

b. Meningkatnya pelayanan atas laporan dari masyarakat

c. Meningkatnya profesionalisme dalam sistim penegakan

hukum

3. Misi 3: Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan Meningkatkan

Peran Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan

Ketertiban di desa sedangkan sasaran adalah :

a. Pembinaan Kelompok-kelompok Pendukung Trantibmas

di desa-desa.

b. Pembangunan / Revitalisasi Pos-pos Ronda

4. Misi 4: Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan

instansi terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan,

ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi tujuan Meningkatkan KerjasamaTeknik dan

Informasi yang berkelanjutan sedangkan sasarannya :

a. Meningkatnya Sistem dan Keamanan, Ketentraman dan

ketertiban itu sendiri dilingkungan masyarakat.

b. Meningkatnya kerjasama antar leading sektor dalam

meningkatkan kinerja

c. Meningkatnya Sistim Penegakan hukum dalamrangka

penegakan /kepastian hukum

4. STRATEGI

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu

cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi

dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi

sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang

ditetapkan.

Strategi yang perlu dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Lombok Barat 2015 – 2019 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Strategi dalam rangka mewujudkan MisiMeningkatkan pelaksanaan

Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan aturan lainnya

adalah

1.1 Membangun suatu sistim manajemen informasi yang

terintegrasi dengan penyamaan struktur data atas

implementasi Peraturan dan Keputusan.

1.2 Adannya Standar pelayanan atas setiap pelayanan sebagai

parameter pelaksanaan dan penegakan.

2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi Pamong

Praja , adalah

2.1 Membuat prosedur – prosedur tetap operasional Pembinaan

/penegakan.

2.2 Melakukan Pembinaan / Operasi yang profesional guna

Penegakan supremasi Hukum.

2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia


3.1 Pembinaan Kelompok Pendukung Kantrantibmas di desa

3.2 Pembangunan / Penyediaan Sarana Pendukung Pos-pos

Ronda/ Keamanan

4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan instansi

terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan

ketertiban adalah :

- Membangun kerjasama-kerjasama dalam teknis maupun

informasi antar instansi terkait.

5. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi

kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan

strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang Program dan

kegiatan.

2. Mengembangkan Sistim Manajemen Informasi yang terpadu atas

implimentasi Peraturan maupun Keputusan.

3. Membuat / melakukan kerjasama Prosedur pembinaan /operasional

4. Meningkatkan Pembinaan Perlindungan Masyarakat Desa

5. Mengembangkan Kerja sama teknis sistim penegakan hukum dan

informasi yang berkelanjutan

Berikut adalah keterkaitan Misi, Strategi dan Kebijakan Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat 2015 – 2019 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

TABEL STRATEGI DAN KEBIJAKAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LOMBOK BARAT 2015 – 2019

No Misi Strategi Kebijakan

1 Meningkatkan

pelaksanaan

Peraturan

Daerah,

Keputusan Kepala

Daerah dan

aturan lainnya

- Membangun suatu sistim

manajemen informasi yang

terintegrasi dengan

penyamaan struktur data atas

implementasi Peraturan dan

Keputusan.

- Adannya Standar pelayanan

atas setiap pelayanan

sebagai parameter

pelaksanaan dan penegakan.

- Meningkatkan sarana dan

prasarana dalam

menunjang Program dan

kegiatan.

- Mengembangkan Sistim

Manajemen Informasi

yang terpadu atas

implimentasi Peraturan

maupun Keputusan.

2 Meningkatkan

Eksistensi dan

Profesionalisme

Anggota Polisi

Pamong Praja

- Membuat prosedur –

prosedur tetap operasional

Pembinaan /penegakan.

- Melakukan Pembinaan /

Operasi yang profesional

guna Penegakan supremasi

Hukum.

- Membuat / melakukan

kerjasama Prosedur

pembinaan /operasional

3 Meningkatkan

Peran

Perlindungan

Masyarakat

- Pembinaan Kelompok

Pendukung Kantrantibmas di

desa

- Pembangunan / Penyediaan

Sarana Pendukung Pos-pos

Ronda/ Keamanan

- Meningkatkan Pembinaan

Perlindungan Masyarakat

di desa

4 Meningkatkan

keterpaduan dan

kebersamaan

dengan instansi

terkait dalam

pelaksanaan

tugas keamanan,

ketentraman dan

ketertiban.

- Membangun kerjasama –

kerjasama teknis dan

informasi

- Mengembangkan Kerja

sama teknis sistim

penegakan hukum dan

informasi yang

berkelanjutan

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Lombok Barat, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan

unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penegakan

perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman

masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan

peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan

ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala

daerah;

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah;

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum

agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan peraturan kepala

daerah; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi Unit Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.mempunyai tugas

pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin,

merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan

mempunyai fungsi :

1. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan,

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan

mengawasi semua kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Lombok Barat.

3. Mengadakan hubungan dengan Instansi lainnya untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Satuan.

a. Tugas Pokok

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan

dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan satuan

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program

Kerja Sub Bagian;

2. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan

perlengkapan;

3. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;

4. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum,

keuangan, dan kepegawaian;

5. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

6. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian

perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan

hubungan masyarakat;

7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

8. penyusunan laporan hasil kegiatan sub bagian.

3. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Satuan.

a. Tugas Pokok

Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai

tugas melaksanakan penegakan peraturan perundang-

undangan di daerah.

b. Fungsi

Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai

fungsi :


Kerja Seksi;

2. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan peraturan

perundang-undangan di daerah;

3. penyusunan Standar Operasional Prosedur penegakan

peraturan perundang-undangan di daerah;

4. koordinasi pelaksanaan penegakan peraturan perundang-

undangan di daerah dengan instansi terkait;

5. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di

daerah; dan

6. evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan peraturan

perundang-undangan di daerah.

4. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Satuan.

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian,

serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat

b. Fungsi

Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program

Kerja Seksi;

2. Penyusunan perencanaan pelaksanaan pembinaan

terhadap anggota masyarakat, lembaga/badan usaha

masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban

masyarakat;

3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan ketenteraman

dan ketertiban masyarakat;

4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur pembinaan

ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan

ketertiban masyarakat; dan

6. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan ketenteraman

dan ketertiban masyarakat di daerah.

5. Seksi Pengembangan Kapasitas

Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Satuan.

a. Tugas Pokok

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur satuan

b. Fungsi

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :


Kerja Seksi;

2. penyiapan bahan dan pedoman pelaksanaan pembinaan

personil satuan;

3. pengembangan metode pendidikan dan latihan,

keterampilan khusus dalam hal-hal peningkatan kualitas

Polisi Pamong Praja, dan pembinaan personil untuk

kelancaran tugas-tugas operasional;

4. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan

kapasitas satuan;

5. kerjasama pengembangan kapasitas sumber daya personil

satuan dengan daerah lain; dan

6. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kapasitas

personil satuan.

6. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

a. Tugas Pokok

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memberikan

dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi

satuan

b. Fungsi

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :


Kerja Seksi;

2. penyiapan dukungan sarana dan prasarana dalam

pelaksanaan tugas operasional satuan;

3. pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas

operasional satuan;

4. pemeliharaan sarana dan prasana satuan; dan

5. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi

7. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

a. Tugas Pokok

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat di daerah

b. Fungsi

Seksi Perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :


Kerja Seksi;

2. penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan

masyarakat di daerah;

3. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan

masyarakat di daerah;

4. koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat

di daerah dengan instansi terkait;

5. pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat di daerah;

dan

6. evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Program/kegiatan yang sumber dana dari APBD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan :

• Penyediaan jasa Surat Menyurat

• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

• Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

• Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

• Penyediaan Alat Tulis Kantor

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

• Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

• Penyediaan Makanan dan Minuman

• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

• Penyediaan jasa Tenaga kerja Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan

• Pembangunan Gedung Kantor

• Pengadaan Kendaraaan Dinas

• Pengadaan Peralatan Gedung kantor

• Pengadaan Mebeleur

• PemeliharaanRutin/Berkala gedung Kantor

• Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

• Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

• Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional

3. Program Penngkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan :

• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan :

• Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan :

• Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

• Pembangunan Pos Jaga/Ronda

• Pengendalian kebisingan, dan Ganguan dari Kegiatan

Masyarakat

• Pengendalian keamanan Lingkungan

7. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak

kriminal

• Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP

• Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam teknik

Pencegahan Kejahatan

• Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat POLPP dengan

TNI/POLRI danKejaksaan

• Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan

Siskamswakarsa

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

• Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

9. Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat

• Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman

Keras dan Narkoba

• Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

• Penyuluhan Pencegahan danPenertiban AksiPremanisme

• Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu

• Penyuluhan pencegahan dan penetiban tindak penyelundupan

• Penyuluhan pencegahan praktek perjudian

• Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan

E. DAFTAR RESIKO

Identifikasi Resiko pada Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lombok

Barat dilakukan oleh kepala tata Usaha dan seluruh kepala seksi. Adapun

hasil identifikasi resiko lebih rinci dituangkan pada tabel. 1 berikut :

Tabel. 1 daftar resiko dan faktor penyebabnya

No Resiko Teridentifikasi Faktor Penyebab

1. Resiko managemen data / informasi

implementasi Perda dan Keputusan

Kepala Daerah

Kurangnya struktur data dan

sistem manajemen informasi

yang terintegrasi

2. Resiko penegakan Perda yang

kurang efektif

Kurangnya sistem penegakan

yang terpadu

3. Resiko standar / parameter

pelayanan atas pelaksanaan Perda

Standar / parameter pelaksanaan

terkadang tidak bisa dijabarkan

secara matematis

4. Resiko munculnya ego sektoral Adanya ego leading sektor

pelaksanaan Perda

5. Resiko ketaatan masyarakat atas

Perda

Kurangnya sosialisasi atas Perda

kepada masyarakat

6. Resiko kurangnya tenaga PPNS Kurangnya pelatihan PPNS yang

diselenggarakan oleh instansi

yang berwenang

7. Resiko kurangnya fasilitas

keamanan pada pos penjagaan

Tidak adanya anggaran

pengadaan pos penjagaan,

kalaupun ada pos penjagaan

pemanfaatannya kurang

difungsikan oleh masyarakat,

karena kurangnya sosialisasi

keberadaan pos keamanan

8. Resiko kurangnya kegiatan

pembinaan dan operasi

Terbatasnya anggaran yang ada

F. AKIBAT-AKIBAT YANG DITIMBULKAN

Setelah resiko dapat diidentifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian akibat

dari resiko tersebut bagaimana akibatnya bila risiko itu tidak segera

ditangani. Akibat dari risiko yang telah diidentifikasi pada SatPolPP

Kabupaten Lombok Barat dituangkan dalam tabel. 2 berikut :

Tabel. 2 Daftar risiko dan akibat yang ditimbulkan :

No Resiko teridentifikas Akibatnya

1. Resiko managemen data / informasi

implementasi Perda dan Keputusan

Kepala Daerah

Efektifitas atas pelaksanaan

Perda dan Keputusan Kepala

Daerah tidak dapat dilaksanakan

secara efesien dan evaluasi

secara cepat dan tepat

2. Resiko penegakan Perda yang

kurang efektif

Tidak adanya kepastian hukum

atas penegakan Perda

3. Resiko standar / parameter

pelayanan atas pelaksanaan Perda

Standar pelayanan sulit untuk

dikembangkan / dijabarkan lebih

luas

4. Resiko munculnya ego sektoral Adanya kesalah pahaman atas

penindakan pelanggar aturan

5. Resiko ketaatan masyarakat atas

Perda

Adanya kegiatan-kegiatan yang

tidak memiliki ijin

6. Resiko kurangnya tenaga PPNS Penyidikan para pelanggar aturan

tidak dapat diselesaikan dengan

cepat

7. Resiko kurangnya fasilitas


Ancaman keamanan pos

penjagaan menjadi lebih tinggi

Resiko kurangnya kegiatan


Pembinaan dan operasi terhadap

masyarakat menjadi terbatas

G. MENGUKUR KEMUNGKINAN (PROBABILITY)

Langkah berikutnya adalah mengukur kemungkinan terjadinya resiko, cara

pengukuran dilakukan dengan menggunakan form sesuai dengan tabel 3.

Data yang tertuang dalam tabel 3, merupakan data dari 10 responden

pegawai SatPolPP, namun hanya ditampilkan 5 responden karena

keterbatasan penyajian.

Kemungkinan terjadinya atas resiko yang telah diidentifikasi pada

SatPolPP Kabupaten Lombok Barat dituangkan pada tabel. 3

Tabel .3 Kemungkinan Terjadinya Resiko.

UNSUR RESIKO KEMINGKINAN (PROBABILITY )

Nama Resiko Kode Resiko

Pendapat Responden Rata-rata

A B C D E

Resiko managemen data / informasi implementasi Perda dan Keputusan Kepala Daerah

#1 5 2 5 3 5 4

Resiko penegakan Perda yang kurang efektif

#2 4 2 3 5 3 3,4

Resiko standar / parameter pelayanan atas pelaksanaan

Perda

#3 4 4 3 4 4 3,8

Resiko munculnya ego

sektoral

#4 2 3 4 3 4 3,2

Resiko ketaatan masyarakat

atas Perda

#5 4 3 4 4 3 3,6

Resiko kurangnya tenaga

PPNS

#6 4 3 3 3 3 3,2

Resiko kurangnya fasilitas keamanan pada pos

penjagaan

#7 4 3 4 5 4 4



#8 4 2 4 4 4 3,6

Tabel berikut digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya resiko.

1 – Hampir tidak pernah terjadi

2 – Jarang terjadi

3 – Mungkin terjadi

4 – Sering terjadi

5 – Hampir pasti terjadi

H. MENETAPKAN DAMPAK RISIKO

Menetapkan dampak dari seluruh risiko yang telah diidentifikasi adalah

langkah selanjutnya. Diberikan 5 kriteria dampak dari risiko yang

teridentifikasi yaitu dari 1- yang artinya dampak yang ditimbulkan tidak

berarti, begitu selanjutnya sampai skor 5 – yang artinya dampaknya luar

biasa/bencana. Rincian skor dari 1 – 5 sesuai dengan tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kriteria Skor Dampak dari risiko yang teridentifikasi.

Skor Definisi/Kriteria

1 1 - Tidak berarti Agak mengganggu pelakasanaan kegiatan

Tidak menimbulkan keterlamabatan pencapaian sasaran

Kerugian kurang dari Rp. 5.000.000,-

Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum

2 - Kecil Cukup mengganggu pelaksanaan kegiatan

Menimbulkan keterlambatan pencapaian tujuan organisasi

Terjadi penambahan biaya yang tidak dianggarkan

Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala nasional

3 – Sedang Mengganggu pelaksanaan kegiatan secara signifikan

Adanya ancaman dan menimbulkan kegagalan pelaksanaan kegiatan


Mengganggu pencapaian organisasi secara signifikan

4 – Besar Terganggunya pelaksanaan kegiatan lebih dari 1 minggu

Adanya ancaman dan menimbulkan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan membutuhkan perubahan


Sebagaian target sasaran organisasi gagal tercapai

5 – Luar Biasa/Bencana Terganggunya pelaksanaan kegiatan lebih dari 1 bulan

Adanya ancaman dan menimbulkan kegagalan pelaksanaan kegiatan

Terjadi KKN yang diproses secara hukum

Sebagaian besar target sasaran organisasi gagal tercapai

I. PETA RISIKO

Dengan menggunakan 5 kriteria dampak risiko maka selanjutnya dilakukan

pengisian dari responden pegawai Bappeda atas dampak yang ditimbulkan

dengan menggunakan form seperti pada tabel 5.

Pengisian format dampak akan risiko diisi oleh 10 orang, namun

keterbatasan penyajian maka hanya 5 responden yang disajikan.

Lebih lanjut hasil penilaian terhadap dampak risiko dituangkan

pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Risiko dan dampak risiko




A B C D E

Resiko managemen data / informasi implementasi Perda

dan Keputusan Kepala Daerah

#1 5 2 5 3 5 4


#2 4 2 3 5 3 3,4


Perda

#3 4 4 3 4 4 3,8


sektoral

#4 2 3 4 3 4 3,2


atas Perda

#5 4 3 4 4 3 3,6


PPNS

#6 4 3 3 3 3 3,2

Resiko kurangnya fasilitas


#7 4 3 4 5 4 4



#8 4 2 4 4 4 3,6

J. PENILAIAN RISIKO

Kriteria penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan dengan memadukan atau mengalikan unsure konsekuensi dari risiko yang timbul dengan kemungkinan terjadinya

(likelihood).

Konsekuensinya dibagi dalam 5 kriteria dari yang tidak signifikan sampai Katastropik (bencana), sedangkan intensitas kemungkinan terjadinya juga

dibagi dalam 5 kriteria dari kemungkinan terjadinya sangat jarang sampai hampir pasti terjadi.

Penilaian risiko dilakukan dengan mempedomani criteria seperti yang telah dituangkan pada tabel 6.

Tabel 6. Kriteria penilaian risiko kemungkinan terjadinya vs konsekuensinya.

Konsekuensi

Likelihood

1 2 3 4 5

Sangat jarang

Jarang Moderat Sering Hampir pasti

1 – Tidak Signifikan 1 2 3 4 5

2 – Minor 2 4 6 8 10

3 – Moderat 3 6 9 12 15

4 – Major 4 8 12 16 20

5 – Katastropik 5 10 15 20 25

Kriteria Penerimaan (Acceptence Risiko)

Tidak semua risiko yang telah teridentifikasi dapat diterima oleh semua

pihak, untuk mengukur penerimaan akan risiko telah dilakukan penilaian

terhadap 10 responden dengan menggunakan criteria pada tabel 7. Berikut

Tabel 7. Kriteria penerimaan risiko dan pejabat yang bertanggungjawab

Level Risiko Kriteria untuk manajemen Risiko Yang

bertanggungjawab

1 – 3 Dapat diterima Dengan pengendalian yang cukup

Kepala Satuan dan semua Kepala Seksi

4 – 6 Dipantau Dengan pengendalian yang cukup

Kepala Seksi

6 – 9 Diperlukan Pengendalian manajemen

Dengan pengendalian yang cukup

Kepala Seksi

10 – 14 Harus menjadi perhatian manajemen

Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang baik (excellent)

Kepala tata Usaha dan Kepala Seksi

15 – 25 Tak dapat diterima ( unacceptable)

Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (excellent)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Penilaian Kriteria penerimaan terhadap Risiko dan dampak yang ditimbulkan,

telah dilakukan dengan cara mengisi Form pada tabel 8. Data yang disajikan pada tabel

8, merupakan data hasil dari 10 responden, maka didapat rata-rata tingkat penerimaan

dan dampak yang mungkin ditimbulkan, selengkapnya disajikan pada tabel 9 berikut.

Tabel .8 Tingkat penerimaan risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan




A B C D E

Resiko managemen data / informasi implementasi Perda

dan Keputusan Kepala Daerah

#1 5 2 5 3 5 4


#2 4 2 3 5 3 3,4


Perda

#3 4 4 3 4 4 3,8


sektoral

#4 2 3 4 3 4 3,2


atas Perda

#5 4 3 4 4 3 3,6


PPNS

#6 4 3 3 3 3 3,2

Resiko kurangnya fasilitas keamanan pada pos

penjagaan

#7 4 3 4 5 4 4



#8 4 2 4 4 4 3,6

K. PEMETAAN RISIKO

Sebagai hasil akhir dari penilaian risiko adalah pemetaan risiko. Hasil

pemetaan risiko digunakan untuk menetapkan langkah-langkah

pengendalian risiko dalam kegiatan pengendalian yang merupakan

unsur ke-3 dalam SPIP

Hasil dari kemungkinan terjadinya risiko (probability) dengan dampak

yang terjadi (impact), maka keduanya digabung dalam satu lembar kerja

penetapan status risiko. Penetapan risiko pada SatpolPP Kabupaten

Lombok Barat, dituangkan dalam Dokumen “STATUS RISIKO

SATPOLPP KABUPATEN LOMBOK BARAT”.

STATUS RISIKO

SKPD : SATPOLPP KABUPATEN LOMBOK BARAT

VISI : “TERWUJUDNYA KONDISI YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB GUNA MENUNJANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT LOMBOK

BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT PATUH

PATJU”. MISI : 1. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah,

Keputusan Kepala Daerah dan aturan lainnya.

2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme

Anggota Polisi Pamong Praja


4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan

dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas

keamanan, ketentraman dan ketertiban.

TUJUAN :

1. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah

dan aturan lainnya, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan

untuk Meningkatkan Kinerja atas Pelaksanaan Peraturan Daerah,

Keputusan Kepala Daerah dan aturan lainya yang dilaksanakan oleh SKPD

2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi Pamong Praja

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan Meningkatkan Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja

3. Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi tujuan Meningkatkan Peran Masyarakat dalam menjaga

Ketentraman dan Ketertiban di desa

4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan instansi terkait dalam

pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan Meningkatkan KerjasamaTeknik

dan Informasi yang berkelanjutan

HASIL PENILAIAN RESIKO

Setelah dilakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya dan dampak yang

ditimbulkan oleh masing-masing resiko, selanjutnya dilakukan mapping antara

kemungkinan terjadinya dengan dampak yang ditimbulkan dan penerimaan terhadap

resiko tersebut. Dalam hal ini berarti sejauh mana resiko yang ada dapat ditolerir,

sehingga dapat ditentukan langkah-langkah manajemen dalam pengendaliannya.

Seluruh hasil terhadap penilaian resiko tertuang pada Tabel. 9 dibawah ini.

Tabel 9. Status Risiko Bappeda Kabupaten Lombok Barat.

No. Risiko

Kemungkinan Dampak

Status Rata-

rata

Kategori Rata-

rata

Kategori

1. Resiko managemen

data / informasi

implementasi Perda

dan Keputusan Kepala

Daerah

4,25 Hampir pasti

terjadi 2,66 Sedang Urgen (harus

menjadi perhatian

manajemen

2. Resiko penegakan

Perda yang kurang

efektif

3,58 Sering terjadi 2,91 Sedang Urgen (harus

menjadi perhatian

manajemen

3. Resiko standar /

parameter pelayanan

atas pelaksanaan

Perda

3,25 Sering terjadi 2,83 Sedang Diperlukan

pengendalian

manajemen

4. Resiko munculnya ego

sektoral

3,33 Sering terjadi 3,58 Besar Urgen (harus

menjadi perhatian

manajemen

5. Resiko ketaatan

masyarakat atas Perda

3,41 Sering terjadi 3,08 Besar Urgen (harus

menjadi perhatian

manajemen

6. Resiko kurangnya

tenaga PPNS

3,25 Sering Terjadi 3,58 Besar Urgen (harus

menjadi perhatian

manajemen

7. Resiko kurangnya

fasilitas keamanan

pada pos penjagaan

2,83 Mungkin

terjadi 2,66 Sedang Diperlukan

pengendalian

manajemen

8. Resiko kurangnya

kegiatan pembinaan

dan operasi

3,33 Sering terjadi 2,66 Sedang Diperlukan

pengendalian

manajemen

Untuk memudahkan memberikan gambaran hasil perhitungan status resiko

biasanya diberikan warna yang mencolok seperti warna Merah untuk yang status

resikonya tinggi, kuning untuk yang menengah dan seterusnya, seperti yang tertera

pada Tabel. Berikut

DAMPAK

K

E

M

U

N

G

K

I

N

A

N

1 – Tidak

berarti

2 - Kecil 3 - Sedang 4 - Besar 5 – Luar

Biasa

5 – Hampir pasti

terjadi 5 10 15 20 25

4 – Sering terjadi 4 8 12 16 20

3 – Mungkin terjadi 3 6 9 12 15

2 – Jarang terjadi 2 4 6 8 10

1 – Hampir tdk

terjadi 1 2 3 4 5

TERHADAP RESIKO

Respon terhadap resiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :

1. Menghindarkan resiko (avoid) dengan cara tidak memulai atau

melanjutnkan kegiatan yang meningkatkan resiko. Penghindaran resiko

dapat menjadi tidak tepat jika individu atau organisasi bersifat menolak

risiko (risk averse). Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat

meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya

peluang memperoleh manfaat.

2. Mengubah kemungkinan munculnya risiko (abate), agar mengurangi

kemungkinan hasil yang negative.

3. Mengubah konsekuensinya (mitigate), agar mengurangi tingkat ketidak

sesuaian hasil perencanaan. Hal ini meliputi ukuran-ukuran pra kejadian

seperti pengurangan alokasi anggaran, perubahan anggaran terlalu

sering dengan volume yang tinggi.

4. Berbagi risiko (share), Hal ini melibatkan pihak lain dalam menanggung

atau berbagi sebagaian risiko, terutama dengan consensus.

Mekanismenya meliputi kerjasama dengan akademisi, pakar dan staf ahli,

kemitraan dan lainnya. Umumnya terdapat biaya financial atau manfaat

terkait dengan pembagian risiko dengan organisasi lain.

5. Mempertahankan risiko (retain). Maksudnya adalah risiko tersisa yang

tidak dapat ditangani atau dampak dari risiko tersebut tidak terlalu

merugikan organisasi, maka aka nada risiko yang tersisa yang dikatakan

risiko yang dipertahankan.

PENUTUP

Penilaian Risiko yang diawali dari identifikasi risiko dan diakhiri dengan

penetapan Status Risiko, disamping merupakan suatu kewajiban pimpinan dalam

penerapan SPIP digunakan juga sebagai alat dalam mengantisipasi segala

kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menhambat pencapaian tujuan

organisasi.

Penilaian risiko pada Bappeda kabupaten Lombok Barat, kami rasa

masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati kami

harapkan dari para pengguna, pembaca Dokumen penilaian risiko ini dapat

memberikan masukan, saran untuk perbaikan, sehingga kedepan dokumen

penilaian risiko dapat lebih baik dalam kualitas penulisan, materi yang disajikan,

mudah dimengerti dan tepat sasaran.

Semoga apa yang telah ditulis dan dicontohkan dalam tahapan penilaian

risiko, dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan, dan segala

yang kita perbuat mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dicatat sebagai

amal ibadah kita semua serta bermanfaat bagi orang banyak, amin.

Gerung, Mei 2016

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

BAIQ YENI SATRIANI. EKAWATI.S.SOS

NIP. 19660306 198608 2 003

PROFIL RESIKO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA...

Documents

Transcript of PROFIL RESIKO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA...