PROFIL - forda-mof.org · 2 o Memilki Kawasan berbatasan antar negara dgn Negara Philipina o...
Transcript of PROFIL - forda-mof.org · 2 o Memilki Kawasan berbatasan antar negara dgn Negara Philipina o...
1
PAPARAN
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENILAIAN SUMBER DAYA HUTAN,
KONTRIBUSI DAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH
oleh Ir. Herry Rotinsulu
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulut
Disampaikan Pada Acara :
WORKSOP NASIONAL “Penguatan Kapasitas, Kemampuaan dan Penguasaan Iptek dalam Penilaian
Sumberdaya Hutan di Indonesia
Jakarta,11-12 Maret 2014
PROFIL PROVINSI SULAWESI UTARA
2
2
o Memilki Kawasan berbatasan antar negara dgn Negara
Philipina
o Merupakan Provinsi Kepulauan, memiliki 287 Pulau, 59
pulau berpenghuni, 228 pulau belum berpenghuni
o Memiliki 11 pulau terluar / terdepan Indonesia sbg
Kawasan Strategis Nasional
o Dgn luas Laut (ZEE) 351,54 Km2, dgn panjang pantai
1.837,29 Km
o Memilki komoditas unggulan Kelapa, pala dan cengkeh
o Memilki 2 Kota PKSN (Melongguane dan Tahuna)
o KSN KAPET Manado-Bitung
o Memilki KSN Danau Tondano dan kwsn P. Bunaken
yang indah sbg tujuan pariwisata.
o Daerah rawan bencana
o Sulawesi Utara adalah wilayah yang aman dan damai
GEOPOSISI SULAWESI UTARA DI TEPIAN PASIFIC & ASIA TIMUR
BATAS-BATAS PROVINSI SULAWESI UTARA : Utara : Laut Sulawesi, Negara Philipina dan
Samudera Pasifik Selatan : Teluk Tomini Barat : Provinsi Gorontalo Timur : Laut Maluku
3
LUAS WILAYAH: 15.297,76 km2
1.521.409,53 Ha
PENDUDUK: 2.265.937 jiwa
NO Kabupaten/ Kota
Luas km2
Jmlh Penduduk
1 Kab. Kepulauan Talaud 1.240,40 83.441
2 Kab.Kepulauan Sangihe 461.01 126.133
3 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
275.96 63.543
4 Kab. Minahasa 1.114,87 309.876
5 Kab. Minahasa Utara 932,20 188.467
6 Kab. Minahasa Selatan 1.409,97 195.087
7 Kab. Minahasa Tenggara 710.83 100.305
8 Kab. Bolaang Mongondow 3.628.90 213.223
9 Kab. Bolaang Mongondow Utara 1.843,92 70.629
10 Kab. Bolmong Selatan 1.615.86 56.546
11 Kab. Bolmong Timur 897.93 63.593
12 Kota Manado 157,25 408.354
13 Kota Bitung 304,00 187.932
14 Kota Tomohon 114,20 91.592
15 Kota Kotamobagu 68.06 107.216
Sumber : BPS Sulawesi Utara, Tahun 2012
4
3
NO Kabupaten/Kota Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah Pulau
1 Kab. Kepulauan Talaud 19 11 142 16
2 Kab.Kepulauan Sangihe 15 145 22 105
3 Kab. Minahasa 19 157 37 1
4 Kab. Minahasa Selatan 17 146 10 4
5 Kab. Minahasa Utara 10 105 6 46
6 Kab. Bolaang Mongondow 12 150 2 17
7 Kota Manado 9 - 87 3
8 Kota Bitung 8 - 69 17
9 Kota Tomohon 5 5 35 -
10 Kota Kotamobagu 4 12 18 -
11 Kab. Bolaang Bongondow Utara 6 76 1 6
12 Kab. Minahasa Tenggara 6 72 4 24
13 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 10 80 4 47
14 Kab. Bolmong Selatan 5 59 - -
15 Kab. Bolmong Timur 5 51 - -
J U M L A H 150 1.200 306 286
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SULAWESI UTARA
5
Keanekaragaman hayati - Tingkat keunikan yang tinggi - Habitat dan Organisme
Karakteristik bentangan Sulawesi Utara
Geologis - Tanah angkatan dalam pengaruh vulkanik
Tingkat alterasi - Tinggi
Potensi restorasi alami - Tinggi
6
4
RPJM 4 (2020-2025)
RPJM 1 (2005-2010)
Mewujudkan
Sulawesi Utara
yang Berbudaya,
Berdaya Saing dan
Sejahtera
RPJM 2 (2010-2015)
Melanjutkan
pembangunan
Sulawesi Utara yang
berbudaya, berdaya
saing dan Sejahtera,
dengan
menekankan misi
MEMPERSIAPKAN
SULUT SEBAGAI
PINTU GERBANG
INDONESIA KE
KAWASAN ASIA
TIMUR DAN
PASIFIK.
RPJM 3 (2015-2020)
Memantapkan
pembangunan
Sulawesi Utara yang
berbudaya, berdaya
saing, aman dan
sejahtera, dengan
menekankan pem-
bangunan keung-
gulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan
Sulawesi Utara yang
berbudaya, berdaya
saing, aman dan
sejahtera sebagai
pintu gerbang di
Asia Pasifik
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROV. SULUT (RPJPD 2010-2025)
7
VISI RPJMD 2010-2015 :
“MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA,
BERDAYA SAING & SEJAHTERA
BERBUDAYA, terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang tetap memegang teguh
kearifan lokal dengan prinsip Sitou Timou Tumou Tou yang tercermin dalam budaya
mapalus, mapaluse dan moposat. Masyarakat Sulawesi Utara memiliki karakter
yang mampu menerima dan mengadopsi budaya modern yang konstruktif, agamais
serta berkepribadian/berjatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan
dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi, membangun tanpa korupsi.
BERDAYA SAING, terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang sehat, cerdas untuk
menjadi unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan
nasional maupun internasional.
SEJAHTERA, terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki penghidupan
yang layak, bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan
yang aman, sentosa, dan makmur.
5
9
M I S I 1. Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan
kehutanan
2. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan kehutanan dengan mengoptimalkan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia
3. Mewujudkan dan menjamin keberadaan sumber daya hutan
4. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS)
5. Meningkatkan kualitas pengamanan hutan dan penegakan hukum
6. Melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan guna optimalisasi manfaat dan daya saing produk hasil hutan
V I S I Terwujudnya kelestarian hutan dan daya saing produk hasil
hutan untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara
TARGET PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP SULUT Mendukung visi pariwisata alam yang didukung oleh agro industri yang kuat
- Restorasi lingkungan pertanian agar berwawasan lingkungan - Pengurangan pestisida - Pengembangan Pertanian organik - Sistem usahatani berdasarkan kesesuaian lahan
- Perbaikan habitat alam liar di ekosistem akuatik dan terestrial - Restorasi ekosistem sungai, pantai, mangrove dan terumbu karang - Reboisasi dan penghijauan kawasan kunci - Udara kota dan desa yang tidak terpolusi
- Penegakan hukum lingkungan agar - Pembangunan ekonomi tertata untuk dalam koridor
sustainability dan environmentally conscious - Pengelolaan lingkungan ditegakkan
10
6
11
(Sesuai SK. MENHUTBUN No. 452/Kpts-II/1999)
12
7
(Sesuai SK. MENHUT NO. 434/MENHUT-II/2013)
13
KAWASAN HUTAN TERSEBUT BERADA DALAM WILAYAH
ADMINISTRASI 15 KABUPATEN/KOTA
SECARA DE JURE, KAWASAN HUTAN TERSEBUT TELAH
DIKUKUHKAN, NAMUN DE FACTO, KAWASAN TERSEBUT TELAH
MENGALAMI KERUSAKAN ATAU ALIH FUNGSI MENJADI KEBUN,
PEMUKIMAN ATAU PERUNTUKAN NON KEHUTANAN
SEIRING TERJADINYA PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA BARU
(HASIL PEMEKARAN) MAKA PERLU SEGERA DILAKUKAN
PENATAAN BATAS, PEMETAAN DAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN
GUNA KEPASTIAN HUKUM MENGENAI STATUS, FUNGSI, LETAK,
BATAS KAWASAN HUTAN.
14
8
DAFTAR PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PROV. SULUT
1. Ijin Pinjam pakai untuk konstruksi
Pemohon Penggunaan Lokasi Luas (Ha)
Ket
Excelmindo Pratama, PT
Tower/menara & pemasangan serta pengoperasian BTS dan saran penunjang
G. Soputan Kec. Ratahan Mitra
0,0995 Telah mendapat ijin Menhut
Bupati Minahasa Utara
Pangkalan Pendaratan Ikan
Kec. Likupang Barat kab. Minut
0,4190 Telah mendapat ijin Menhut
2. Ijin pinjam pakai untuk eksplorasi
Pemohon Penggunaan Lokasi Luas (Ha) Ket
Manembo Mineral, PT
Pertambangan Emas
Minahasa Selatan
200,00 Telah mendapat Ijin Menhut
Avocet Bolaang Mongondow,PT
Pertambangan Emas
Bolmong 26.017,00 Telah mendapat Ijin Menhut
Suma Heksa Sinergi, PT
Pertambangan Emas dan mineral pengikut
Kec. Bintauna, Bolangitang, Bolmut
7.837,10 Telah mendapat Ijin Menhut 15
3. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan
Pemohon Penggunaan Lokasi Luas (Ha)
Ket
Hakian Wellem Rumansi, PT
Eksploitasi tambang emas dan sarana penunjang
Kabupaten Minahasa Tenggara
100,00 Ijin Menhut
PT Avocet Bolmong
Pertambangan emas Bolmong dan Bolmong Selatan
± 578,61 Ijin Menhut
Pemohon Penggunaan Lokasi Luas (Ha) Ket
PT Boltim Prima nusa Resources
Pertambangan emas BolmongTimur ± 735 Rekomendasi eksplorasi
PT Rihendy Trijaya Pertambangan emas Bolmong Timur ± 382,47 Rekomendasi eksplorasi
PT Sumber Energi Jaya Minsel
Pertambangan emas dan mineral ikutan
Minahasa Selatan ± 682,05 Rekomendasi eksplorasi
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
Pelabuhan Amurang Minahasa Selatan 18,00 Rekomendasi Gubernur
PT Sumber Energi Jaya Mitra
Pertambangan emas dan mineral ikutan
Minahasa Tenggara
832,23 Rekomendasi eksplorasi
PT. Arafura Mandiri Semangat
Pertambangan emas dan mineral ikutan
Bolmong 859,96 Rekomendasi eksplorasi
PT. Gorontalo Sejahtera Mining
Pertambangan emas Dan mineral ikutan
Bolmong Utara 3.074,39 Rekomendasi eksplorasi
4. Rekomendasi Gubernur dalam rangka ijin pinjam pakai
16
9
DAFTAR PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
NO IUPHHK/ HPH FUNGSI HUTAN (HA) JUMLAH
(HA) LOKASI
HPT HP APL
A IUPHHK HUTAN ALAM
1 PT. Huma Sulut Lestari 26.150 650 - 26.800 Kab. Bolmong.
Utara
Jumlah A 57.650 650 1.500 62.800
B IUPHHK HUTAN TANAMAN
1 PT. Kawanua Kahuripan
Pantera 6.750 750 - 7500
Kab. Bolmong
Selatan
Jumlah B 6.750 750 - 7500
JUMLAH 65.400 1.400 1.500 68.300
17
18
10
Fungsi Hutan
BP-DAS Tondano 2012
19
No UNIT KPH FUNGSI KAWASAN HUTAN (Ha) Jumlah
(Ha) Ket Lokasi
HL HPT HP
1 Unit V 21,809 5,215 - 27,024 KPHL Minsel, Mitra,Mhs, Tmhn
2 Unit VI 19,159 10,221 - 29,380 KPHL Minsel, Mhs, Tomohon
3 Unit VIII 14,308 - - 14,308 KPHL Sangihe & Sitaro
4 Unit IX 10,065 2,430 - 12,495 KPHL Talaud
Jumlah 65,341 17,866 - 83,207
5 Unit I 32,204 82,456 5,907 120,567 KPHP Bolmut & Bolmong
6 Unit II 3,109 8,878 7,293 19,280 KPHP Bolmong
7 Unit III 43,805 37,458 22,458 103,721 KPHP Bolsel & Boltim
8 Unit IV 5,773 16,595 19,739 42,107 KPHP Minsel, Bolmong
9 Unit VII 14,717 36,638 9,751 61,106 KPHP Minut, Manado, Bitung
Jumlah 99,608 182,025 65,148 346,781
JUMLAH 164,949 199,891 65,148 429,988
RINCIAN LUAS & FUNGSI HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
PROPINSI SULAWESI UTARA (SK MENHUT No. 796/Menhut-II/2009, 7 Desember 2009)
20
11
KPH (L)
Sangihe
KPH (L)
Talaud
KPH (L)
Minahasa I
KPH (P)
Minahasa II
KPH (L)
Sangihe
KPH (P)
Minahasa III
KPH (P)
Bol.Mong I
KPH (P)
Bol.Mong II
KPH (P)
Bol.Mong III
21
DUKUNGAN PEMDA PROV. SULUT DALAM PENILAIAN
SUMBERDAYA HUTAN
22
12
PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Kewenangan :
• PEMERINTAH
Penetapan Norma, Standar, Prosedur & Kriteria, & pelaksanaan
penetapan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penetapan
wilayah pengelolaan & institusi wilayah pengelolaan serta arahan
pencadangan.
• PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
Pertimbangan penyusunan rancang bangun & pengusulan
pembentukan wilayah pengelolaan HL & HP serta institusi wilayah
pengelolaan hutan
• PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan &
pengusulan penetapan wilayah pengelolaan HL & HP serta
pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan
23
1. PROGRAM RENCANA TATA
RUANG WILAYAH / RTRW
24
13
PROGRAM RTRW (Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan Hutan dan DAS) :
a) Melarang dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan
yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada;
b) Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
c) Mengendalikan kegiatan yang telah ada dan mengamankan daerah aliran sungai;
d) Mengendalikan dan mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sekitar danau yang dapat mengganggu fungsi danau (terutama sebagai sumber air dan sumber energi listrik);
e) Mengatur kegiatan yang ada di danau dengan cara zonasi pemanfaatan danau, serta melakukan pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan limbah.
f) Mengamankan di daerah hulu;
g) Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air yang dapat mengganggu kuantitas air dan/atau merusak kualitas air;
h) Mengamankan dan konservasi daerah tangkapan air (catcment area);
25
Lanjutan .......
i) Mencegah dan membatasi kerusakan kawasan terbuka hijau/hutan kota/hutan desa
yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama
dan penyakit;
j) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas
kawasan terbuka hijau, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan;
k) kawasan terbuka hijau / hutan dapat dimanfaatkan sepanjang tidak mengganggu
fungsi pokoknya. Misalnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan
rekreasi; penelitian dan pengembangan; pendidikan; pelestarian plasma nutfah;
budidaya hasil hutan bukan kayu; dan produksi hasil hutan kayu secara terbatas;
l) mengelola kawasan cagar alam dan suaka margasatwa sesuai dengan tujuan
perlindungannya;
m) melarang dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan
dengan fungsinya dengan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan
serta ekosistem alami yang ada.;
n) mengembangkan areal yang berpotensi untuk dijadikan Taman Wisata Alam yang
memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi alam. 26
14
1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Meliputi: Kawasan Resapan Air;
3. Kawasan Perlindungan Setempat, Meliputi: Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk, Dan Kawasan Sekitar Mata Air;
4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya Meliputi: Kawasan Suaka Alam Laut, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Taman Nasional Dan Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Darat Dan Taman Wisata Alam Laut, Serta Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan;
5. Kawasan Rawan Bencana Alam, Meliputi: Rawan Tanah Longsor, Rawan Gelombang Pasang, Dan Rawan Banjir;
6. Kawasan Lindung Geologi, Meliputi: Kawasan Cagar Alam Geologi Dan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Hutan dan DAS)
27
A. Kawasan Hutan Lindung, meliputi : 1. Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang
Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kota
Kotamobagu seluas kurang lebih 95.088,56 ha;
2. Minahasa, seluas kurang lebih 9.173 ha;
3. Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, seluas 22.551 ha;
4. Minahasa Utara, seluas kurang lebih 17.428 ha;
5. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro seluas
kurang lebih 13.820 ha;
6. Kepulauan Talaud, seluas kurang lebih 10.199 ha
7. Bitung, seluas kurang lebih 6.027 ha;
8. Manado seluas kurang lebih 1.202 ha meliputi bakau kurang lebih 316
ha dan darat kurang lebih 885 ha); dan 9. Tomohon, seluas kurang lebih 585 ha.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Hutan dan DAS)
B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, meliputi : 1. Bulude Sahengbalira dan Kalumelahana, Bentihu Langinang, Bialangsoa, Palenti, Wulo,
Batukakiraeng, Sahendarumang, Pananembaen, Bongkonsio dan Batungbakara di Kabupaten
Kepulauan Sangihe dan Sitaro;
2. Puncak tertinggi Pulau Karakelang di Kabupaten Talaud, sekitar G. Soputan di Kabupaten Minahasa
Selatan dan Kabupaten Minahasa, G. Lokon, G. Tatawiran di Kota Tomohon, G. Tumpa di Kota
Manado dan G. Klabat, G. Dua Saudara di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
3. Pegunungan Buludaweketan dengan puncak-puncaknya adalah G. Poniki, G. Matabulewa, G.
Bumbungon di Bolaang Mongondow;
4. Daerah yang memiliki kemiringan lahan kurang lebih > 40% ditetapkan sebagai kawasan resapan air
yang tersebar di seluruh Provinsi. 28
15
C. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi : 1. Kawasan Sempadan Pantai, mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi di seluruh
wilayah provinsi;
2. Kawasan Sempadan Sungai, mencakup wilayah sungai-sungai besar yang terdapat di Provinsi Sulawesi
Utara, yaitu Sungai Ranoyapo, Sungai Poigar, Ongkak Mongondow, Sungai Sangkup, Sungai Tondano,
Sungai Malalayang, Sungai Ranowangko dan Sungai Talawaan;
3. Kawasan Sempadan Danau, yaitu Danau Tondano (Kabupaten Minahasa) dan Danau Moat (terdapat di
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow). Danau Iloloi (Kabupaten Bolaang
Mongondow), Danau Tampusu (Kabupaten Minahasa), Danau Mokobang, Danau Bulilin (Kabupaten
Minahasa Selatan) ; serta Danau Pangolombian dan Danau Linaw di Kota Tomohon;
4. Kawasan sekitar mata air meliputi semua wilayah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Hutan dan DAS)
D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya, meliputi : a. Suaka Alam (SA) Laut yang, meliputi:
i. (SA) Laut Selat Lembeh di Kota Manado;
ii. (SA) Laut Sidat.
b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut yang, meliputi:
i. (SM) Gunung Manembo-nembo di Kabupaten Minahasa;
ii. SM. Karakelang Utara – Selatan di Kepulauan Talaud.
c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut yang, meliputi:
iii. CA) Dua Saudara, seluas kurang lebih 4.299 ha berada di Bitung;
iv. (CA) Tangkoko, berada di Bitung;
v. (CA) Gunung Ambang, seluas kurang lebih 18.765,40 terbagi antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow.
vi. Rencana Pengembangan Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya Provinsi meliputi: CA Gunung Lokon di
Kota Tomohon seluas 720 ha. 29
d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, meliputi :
• Rencana Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau (HB) HB
Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kepulauan
Talaud, HB P. Bangka, HB Likupang, HB Tg.Pisok di Kabupaten
Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kabupaten
Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB
P.Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Biaro Tagulandang, HB Tg.
Kelapa, HB Tg.Walintau, HB Bentenan di Kabupaten Minahasa
Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB
Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, Bolaang Mongodow Timur dan Bolaang
Mongondow Selatan.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Hutan dan DAS)
d. Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut yang, meliputi :
i. (TN) Bogani Nani Wartabone, seluas kurang lebih 287.115 ha. berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo,
dengan rincian di Bolaang Mongondow seluas kurang lebih 136.572 ha., Bolaang Mongondoow Selatan seluas kurang lebih
35.220 ha. dan Bolaang Mongondoow Utara seluas kurang lebih 5.383 ha.;
ii. (TN) Laut Bunaken, seluas kurang lebih 89.065 ha. dengan rincian di Manado seluas kurang lebih 28.451,05 ha, Minahasa
seluas kurang lebih 5.657,44 ha, Minahasa Selatan seluas kurang lebih 8.554,96 ha. dan Minahasa Utara seluas kurang lebih
46.401,56 ha.
f. Taman Wisata Alam Dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi : Rencana Pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih,
seluas kurang lebih 615 Ha, berlokasi di Bitung dan TWA Batu Angus seluas kurang lebih 635 Ha, terletak di Bitung;
g. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi : Rencana Pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu
Pengetahuan (CBP) di Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa.
30
16
E. Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi : a. Kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi:
1. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro: daerah Manganitu, Tamako dan Siau Timur;
2. Kota Manado : Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang,
dan Kec. Wenang;
3. Jalur jalan Manado-Amurang;
4. Jalur jalan Manado-Tomohon;
5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang, dan
6. Daerah Torosik.
b. Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki elevasi
rendah;
c. Kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang Sungai.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Rawan Bencana Alam)
31
E. Kawasan Lindung Geologi, meliputi : 1. Kawasan cagar alam geologi di Provinsi Sulawesi Utara terletak di Lahendong dan
sekitarnya (kota Tomohon), Leilem dan sekitarnya (kabupaten Minahasa) dan Bukit
Kasih Kanonang (Kawangkoan);
2. Rencana Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Provinsi Sulawesi Utara meliputi
9 (sembilan) gunung berapi aktif, yaitu:
1. Gunung Awu (kurang lebih 1.320 m dpl) yang berada di bagian utara
Kabupaten Sangihe;
2. Gunung Karangetang (kurang lebih 1.827 m dpl) yang terdapat di bagian
utara Pulau Siau;
3. Gunung Ruang (kurang lebih 714 m dpl) dan Gunung Submarin Banua Wuhu
yang terletak di Kabupaten Sitaro;
4. Gunung Soputan terletak di Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Gunung Lokon (kurang lebih 1.580 m dpl) & G. Mahawu (kurang lebih 1.311
m dpl) yang terletak di Kota Tomohon;
6. Gunung Ambang (kurang lebih 1.689 m dpl) yang ada di Bolaang
Mongondow, dan
7. Gunung Tangkoko yang ada di Kota Bitung.
3. Kawasan rawan gempa bumi meliputi kawasan yang terletak di zona patahan aktif:
Sesar Amurang – Belang, Sesar Ratatotok, Sesar Likupang, Selat Lembeh, Sesar
yang termasuk dalam sistem sesar Bolaang Mongondow, dan sesar Manado –
Kema.
4. Kawasan rawan tsunami meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah
dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di seluruh
wilayah provinsi.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Lindung Geologi)
32
17
2. PROGRAM PENGAMANAN
DAN PERLINDUNGAN
HUTAN
33
34
18
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN :
OPERASI PENGAMANAN HUTAN TIM TERPADU DI
KABUPATEN/KOTA
HASIL : TELAH DISITA/DITEMUKAN KAYU SEBANYAK ± 150 M3 SEPANJANG TAHUN 2013
SK. Gubernur Prov. Sulut No. 187 tahun 2012,
tgl. 5 Juli 2012, Tentang Pembentukan Tim
Terpadu Pengamanan Hutan 35
3. PROGRAM REHABILITASI
KAWASAN HUTAN DAN
LAHAN
36
19
37
KEGIATAN RHL YANG TELAH TEREALISASI SAMPAI TAHUN 2012
±
Guna meningkatkan partisipasi, motivasi, pembinaan, pengendalian dan
keberhasilan upaya-upaya RHL di Prov. Sulut maka telah dibentuk Tim
Pembina RHL Prov. Sulut dengan Kep. Gubernur No. 171 / 2011 yang
diketuai Wakil Gubernur38
20
PEMBANGUNAN HTR
39
HAK MASYARAKAT
UU 41/1999 Psl 68
MASYARAKAT BERHAK :
1. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
2. memanfaatkan hutan & HH sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
3. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan HH, &
informasi kehutanan;
4. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam
pembangunan kehutanan;
5. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan
kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
6. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan
sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya akibat penetapan kaw hutan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
7. memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah
miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kaw hutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 40
21
PERANSERTA MASYARAKAT
UU 41/1999 Pasal 69 & 70
41
GRAND DESIGN
42
PROGRAM PRIORITAS
22
PROGRAM DAN KEBIJAKAN PRIORITASPEMDA PROV SULUT DALAM RANGKA PENILAIAN SDH
43
1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (Status, Fungsi dan Tata Batas)
2. PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-HTR serta lainnya)
3. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (Gerakan Masyarakat Menanam “CEMPABON”)
4. PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG (Jasling, Parawiswata dan Litbang)
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN (Kesejahteraan Masyarakat yang berinteraksi langsung dengan Hutan)
PERMASALAHAN HUTAN SULAWESI UTARA
1. JUMLAH TENAGA POLISI KEHUTANAN DAN PENYULUH MASIH KURANG
2. SARANA PRASARANA PENGAMANAN HUTAN BELUM MEMADAI
3. MASIH LEMAHNYA PENGAWASAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
44
23
4. MASIH KURANGNYA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM HUTAN
5. MASIH TINGGINYA KERUSAKAN HUTAN AKIBAT PENCURIAN KAYU, PERAMBAHAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN NON KEHUTANAN YG TDK SESUAI KETENTUAN.
6. MASIH LUASNYA LAHAN KRITIS DI DLM DAN LUAR KAWASAN HUTAN
7. MASIH KURANGYA PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT DALAM PELESTARIAN HUTAN
45
46
ISU – ISU STRATEGIS
1. ISU PERUBAHAN IKLIM 2. MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL’S 3. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA MITIGASI BENCANA
4. PENGEMBANGAN PRODUK HASIL HUTAN NON KAYU, JASA LINGK. DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
24