PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN …dinasperkimpekanbaru.net/PDF/g_Perumahan_Ekspose...LANDASAN...
Transcript of PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN …dinasperkimpekanbaru.net/PDF/g_Perumahan_Ekspose...LANDASAN...
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU
PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG PERUMAHAN
6
Lebih dari satu satuan perumahan serta fungsi
kegiatan pendukung
Konsep Entitas Objek Bidang Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
UU Nomor 1 Tahun 2011
Penyelenggaraan
Perumahan
Pasal 19-55
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Pasal 56-85
PELAKU Pemerintah Pemerintah
Daerah Masyarakat
PERAN • pembinaan • tugas dan wewenang
memberikan masukan melalui forum
SUMBER DANA
APBN, APBD dan sumber dana lainya yang sah
7
Substansi Pengaturan
Memenuhi kebutuhan dasar manusia
untuk menempati rumah yang layak
dalam lingkungan yang sehat
Perumahan Rumah
PERENCANAAN PERUMAHAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PEMANFAATAN PERUMAHAN
PENGENDALIAN PERUMAHAN
Pasal 23-31 Pasal 32-48 Pasal 49-52 Pasal 53
dengan tahapan
PENYEDIAAN RUMAH
KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH
BAGI MBR
Pasal 54-55
AKSES PEROLEHAN
RUMAH
Penyelenggaraan Perumahan
8
Perencanaan Perumahan
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Perencanaan Perumahan Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan Perumahan mengacu dengan RKP di daerah untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disahkan Gubernur/Bupati/Walikota
RUMAH PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM
ADMINISTRASI, TEKNIS, TATA RUANG, EKOLOGIS
Pembangunan Perumahan
Pemanfaatan Perumahan
Pengendalian Perumahan
LANDASAN HUKUM SEBAGAI PELUANG
Ps. 28H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pasal 40 “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”
Ps. 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap
orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan
kondisi hidup terus menerus”.
Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya
dilaksanakan oleh pemerintah”.
Ps. 121 ayat (1), “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan
untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Ps. 5 ayat (1), “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
Ps. 4 ayat (1): “Pengelolaan Tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya dana murah berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan
dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau”
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni” 3
KONDISI PERUMAHAN 2014 DAN TARGET
PENANGANAN 2019
Backlog sebesar 7,6 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep penghunian (Sumber : Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)
Menjadi sebesar 5 juta unit pada tahun 2019
Menjadi sebesar 6,8 juta unit pada tahun 2019
Backlog sebesar 13,5 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep kepemilikan
(Sumber : BPS dan Bappenas)
3,4 juta unit rumah tidak layak huni tahun 2014 (Sumber:
Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS)
Menjadi sebesar 1,9 juta unit pada tahun 2019
Catatan: INDEF (Institute for Development of Economic &
Finance), sebesar 8,46 juta unit
4
SASARAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
No. SASARAN PROGRAM 2015 – 2019
(RPJMN 2015-2019 dan Program Pembangunan Sejuta Rumah)
1. Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah
layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan
(BA. 033 dan BA. 999)
• Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan
perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah
2. Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan
pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA. 999)
• Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui
bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan;
6
INTERVENSI PEMERINTAH UNTUK SEKTOR PERUMAHAN
HAKIKAT PERUMAHAN
1. Kebutuhan dasar 2. Hak Asasi 3. Pembentuk watak kepribadian bangsa 4. Indikator kesejahteraan/kemajuan suatu
bangsa
KENYATAAN
Masih banyak
masyarakat belum menempati rumah layak
huni
GAP
1. Backlog/defisit perumahan
2. Rumah tidak layak huni 3. Daerah kumuh
IDEAL
Semua masyarakat Indonesia menempati rumah layak huni dan
lingkungan hidup yang baik dan sehat
PENDANAAN REGULASI
PEMERINTAH
PEMBIAYAAN
7
TERIMA KASIH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU