Profil BPMP2T Kota Mataram - Beranda – PPID Kota...
Transcript of Profil BPMP2T Kota Mataram - Beranda – PPID Kota...
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
1
A. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM Letak Geografis
Mataram sebagai salah satu Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, letaknya diapit
antara Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Letaknya antara 08°38’’ dan
08°38’’ Lintang Selatan dan antara 116°04’’ - 116°10’’ Bujur Timur.
Luas Per Kecamatan
Wilayah Kota Mataram adalah 61,30 km², yang terbagi dalam 6 (enam)
kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 10,7653 km² disusul
Kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,7647 km². Sedangkan wilayah terkecil
adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,4600 km².
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 103/III/2003 tanggal 31
Maret 2003, tentang Pemekaran Kecamatan
dan Kelurahan di Kota Mataram, maka
Kecamatan yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga)
kecamatan dimekarkan menjadi 6 (enam)
dengan 50 (lima puluh) Kelurahan dan 321
Lingkungan, berpenduduk 406.910 jiwa
sehingga kepadatan rata-ratanya 6.638
jiwa/km². Pemekaran wilayah tersebut bertujuan
agar aparat pemerintah dapat melayani,
memberdayakan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara efektif melalui
berbagai program pembangunan yang akan
dilaksanakan.
Potensi Kota Mataram
Pengembangan potensi daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola atau
mengembangkan sumber daya yang dimiliki, berupa SDA (Natural Resource) sebagai
bahan baku alami, bahan baku olahan (Processing Resource) dan pemanfaatan SDM
yang merupakan bagian dari potensi tenaga kerja dalam menggerakan pertumbuhan
ekonomi daerah.
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
2
Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan Kota Mataram dan Propinsi Nusa
Tenggara Barat, serta sebagai pusat pendidikan yang menyokong kebutuhan sekolah
berkualitas (centre of excellent) bagi sebagian besar masyarakat Propinsi Nusa
Tenggara Barat. Dari sisi sejarah, Kota Mataram dengan adanya Kota Tua Ampenan
sebagai Kota Pelabuhan, telah menjadi pusat perdagangan dan bisnis sejak zaman
penjajahan yang lalu.
Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi
serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sementara, dalam RTRW Propinsi
NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Propinsi (KSP) Mataram
Metro di bidang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kota Mataram sebagai pusat
kegiatan nasional dan kawasan strategi propinsi memiliki potensi yang sangat strategis
dalam pengembangan wilayah kota.
Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan
dengan fungsi utama adalah:
1. Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan
dan jasa serta pariwisata
2. Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran
pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan.
3. Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan pusat bisnis.
Pusat –pusat pelayanan tersebut di atas dikembangkan sebagai pusat bisnis
skala kota dan regional, karena memiliki daya tarik yang tinggi terhadap perkembangan
dan pertumbuhan kota.
Kawasan Pariwisata 1. Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga (Kecamatan
Selaparang) dan Kelurahan Ampenan Utara (Kecamatan Ampenan) sebagai
kawasan pariwisata dengan konsep MICE (Meeting, Incentive,Convention And
Exebition) yang berbasis lingkungan;
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
3
2. Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan kolam
pemandian Mayura di Kelurahan Mayura (Kecamatan Cakranegara);
3. Kawasan Udayana di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya
(Kecamatan Ampenan)
4. Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan
Barat (Kecamatan Mataram) dan Kelurahan Karang Pule (Kecamatan Sekarbela)
5. Kawasan Mapak yang terdiri dari pariwisata pantai, situs Makan Luang Baloq, dan
taman rekreasi, serta kawasan pengembangan pelabuhan wisata yang
membentang dari Kelurahan Tanjung Karang hingga Kelurahan Jempong Baru
(Kecamatan Sekarbela)
6. Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan
Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan)
7. Kawasan Sayang – sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang – sayang
(Kecamatan Sandubaya) sebagai kawasan pariwisata kuliner.
Kawasan Perdagangan dan Jasa 1. Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayen Peken, Kelurahan Ampenan
Tengah dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan)
2. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika
3. Pusat Perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan
Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan
Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan;
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
4
Kawasan Sosial Budaya 1. Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan)
2. Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan Cakranegara)
3. Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di Kelurahan Dasan Agung
4. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan Ampenan
Selatan (Kecamatan Ampenan)
Kawasan Lingkungan Hidup 1. Kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar
dan Sungai Brenyok
2. Kawasan konservasi sempadan pantai selat Lombok 8 – 9 km
3. Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram ) serta
Kelurahan Sayang – sayang dan Selagalas (Kecamatan Sandubaya)
4. Kawasan Hutan Kota di Tiap Tanah Pecatu yang terdapat di Kota Mataram
(Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Mataram)
B. DASAR PEMBENTUKAN BPMP2T KOTA MATARAM
Pembentukan BPMP2T Kota Mataram, sebagai lembaga yang menjalankan
pelayanan publik dibidang perizinan dengan pelaksanaan PTSP tidak dapat dipisahkan
dari dinamika di tingkat pusat ketika pemerintah mengambil orientasi untuk
mempermudah perizinan usaha dan menggabungkan kegiatan penanaman modal ke
dalam kegiatan perizinan terpadu.Sebelumnya, pada tahun 2008, Pemerintah Kota
Mataram telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), sebagai
peningkatan status dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). BPMP2T Kota Mataram
dibentuk melalui:
1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Mataram.
3. Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada BPMP2T Kota Mataram.
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
5
C. VISI DAN MISI KOTA MATARAM
VISI
TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG
“ MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA ”
MISI a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “ AMAN” ditunjukkan dengan
stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang
bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang “maju, religius dan
berbudaya”.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan,
keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya
saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip
pembangunan yang berkelanjutan.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP
(Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip – prinsip tata pemerintahan
yang baik (Good Govermance)
e. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
D. VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN, JANJI PELAYANAN DAN MAKLUMAT
PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MATARAM VISI
Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan
yang amanah, profesional dan transparan.
MISI
1. Meningkatkan Kualitas SDM pelayanan perizinan kearah aparatur yang
profesional, jujur dan berdedikasi tinggi.
2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terkoordinasi
dan terintegrasi berdasarkan prinsip, simplifikasi, transparansi dan kepastian
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
6
MOTTO PELAYANAN
“ MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG AMANAH,
PROFESIONAL, DAN TRANSPARAN ”
JANJI PELAYANAN 1. Melayani sesuai persyaratan dan prosedur tetap pelayanan, berdasarkan
ketentuan yang berlaku;
2. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam
memberikan pelayanan;
3. Pengguna layanan dapat mengajukan keluhan atau keberatan apabila yang
diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengguna layanan
akan mendapat jawaban resmi dari pemberi layanan;
4. Kesalahan atau kekeliruan keterangan dalam produk pelayanan yang
diakibatkan kesalahan teknis oleh penyedia layanan,maka penyedia layanan
akan memperbaiki layanan tersebut tanpa memunggut biaya tambahan;
5. Menyediakan dan melayani informasi yang berkaitan dengan tahapan proses
penyelesaian perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
MAKLUMAT PELAYANAN
“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai
standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami
siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku”
E. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPMP2T KOTA
MATARAM TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang terdiri dari Bidang Sekretariat, Bidang
Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Informasi, Pengaduan
dan Pelaporan.
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
7
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik dibidang pelayanan perizinan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan
2. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah
3. Pembinaan penanaman modal daerah
4. Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi
5. Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal
6. Pelaksanaan kerja sama di bidang penanaman modal
7. Pengelolaan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota
8. Penyelenggaraan teknis administrasif kesekretariatan
Adapun Tugas Pokok dan fungsi dari masing – masing bidang tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Bidang Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Penyelenggaran administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang – perundangan,
pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat.
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas
melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
8
pengurusan administrasi umum kepegawaian, mempersiapkan penyusunan
perencanaan dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan /
kegiatan di lingkungan Badan.
b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran
program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan
menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja
badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan
Badan.
2. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
BPMP2T di Bidang Penanaman Modal dan untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja di Bidang Penanaman Modal Daerah;
b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
c. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
d. Pemantauan dan pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas; dan
f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Penanaman Modal.
Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan penyusunan bahan perencanaan dan promosi. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan dan Promosi
menyelenggarakan fungsi :
1) Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
2) Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik
dan pameran;
3) Pelaksanaan penyuluhan di Bidang Penanaman Modal;
4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas; dan
5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
9
b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan penyusunan bahan kerjasama dan pengawasan. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kerjasama Dan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis kerjasama dan pengawasan penanaman modal
daerah;
2) Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman
modal;
3) Pelaksanaan kerjasama di Bidang Penanaman Modal;
4) Pemantau dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan kerjasama penanaman
modal daerah;
5) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas; dan
6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.
3. Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan di Bidang Pelayanan Perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Perizinan;
b. Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
c. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan;
d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas; dan
f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Perizinan.
Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
a. Sub. Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perizinan usaha menyelenggarakan
fungsi antara lain:
1) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan
usaha;
2) Identifikasi jenis pelayanan perizinan usaha;
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
10
3) Pengelolaan data perizinan usaha
4) Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan
terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
5) Pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan usaha;
6) Penelitian lapangan dan Teknis Perizinan Bidang Usaha dengan Tim Teknis;
7) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan
8) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas;
9) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;
10) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perizinan
Usaha; dan
11) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan usaha.
b. Sub. Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Perizinan dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Non Usaha. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perizinan Non Usaha
menyelenggarakan fungsi antara lain:
1) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non
usaha
2) Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha
3) Pengelolaan data perizinan non usaha
4) Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan–persyaratan
terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
5) Pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan non usaha;
6) Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;
7) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan non
usaha
8) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas;
9) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perizinan Non
Usaha
10) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
11
11) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan non
usaha.
4. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat dan instansi maupun swasta dalam hal pengaduan,
menindak lanjuti dan melaksanakan proses sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku. Bidang informasi, Pengaduan dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi antara lain:
a. Penyusunan program kerja di Bidang Informasi, Pengaduan Dan Pelaporan
b. Penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi, pengaduan dan pelaporan;
c. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, pengaduan dan
pelaporan;
d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan informasi, pengaduan
dan pelaporan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas ; dan
f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi,
pengaduan dan pelaporan.
Bidang Informasi, Pengaduan Dan Pelaporan terdiri dari :
a. Sub. Bidang Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Informasi, pengaduan dan pelaporan dalam melaksanakan pelayanan
informasi dan penanganan pengaduan di Bidang Pelayanan Perizinan. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Pengaduan
menyelenggarakan fungsi antara lain :
1) Perumusan kebijakan teknis sistem informasi dan pengaduan
2) Penyusunan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi dan pengaduan;
3) Perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan sistem informasi serta
pengaduan;
4) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Informasi,
Pengaduan dan Pelaporan;
5) Pengelolaan kearsipan perizinan manual dan elektronik;
6) Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap
layanan perizinan;
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
12
7) Identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan masalah dalam rangka
menindak lanjuti pengaduan masyarakat;
8) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas;dan
9) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.
b. Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan dalam menyiapkan bahan – bahan
untuk kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan kepada
masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub. Bidang Evaluasi dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi antara lain:
1) Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian perizinan;
2) Penyusunan instrument untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan perizinan;
3) Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan secara berkala;
4) Identifikasi permasalahan/hambatan dalam pelayanan perizinan;
5) Identifikasi alternatif dalam pemecahan masalah yang menjadi hambatan
dalam pelayanan perizinan;
6) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas;dan
7) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.
STRUKTUR ORGANISASI
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 52
Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor
28 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dengan struktur sebagai
berikut :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris dibantu 2 (dua) Kasubbag
- Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program
- Kasubbag Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
13
4. Kepala Bidang Penanaman Modal
- Sub Bidang Perencanaan dan Promosi
- Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
- Sub Bidang Perizinan Usaha
- Sub Bidang Perizinan Non Usaha
6. Kepala Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan
- Sub Bidang Informasi dan Pengaduan
- Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 52
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 28 Tahun
2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
17
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MATARAM
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
18
F. PERSONALIA DAN PENGEMBANGAN SDM PERSONALIA
Adapun nama – nama Pejabat Struktural Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Mataram adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Daftar Nama Pejabat Struktural BPMP2T
Tahun 2016
BPMP2T Kota Mataram memiliki Pegawai Negeri Sipil
sebanyak 48 orang dengan kualifikasi pendidikan serta
pangkat dan golongan seperti berikut ini :
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
19
Tabel 2 Data Perkembangan SDM Pegawai BPMP2T
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, serta Pangkat dan Golongan Tahun 2016
Grafik : Jumlah Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Mataram Berdasarkan Pangkat/golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin.
0
10
20
30
40
50
IV III II I
Tota
l
S-2
S-1
D3
SMA
SMP
SD
L P
Pangkat/Golongan
Sub Pendidikan JenisKelamin
Kepala Badan
Sekretaris
Kepala Bidang
Ka. Sub Bagian
Ka. Sub Bidang
Staf Pelaksana
Jumlah Total
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
20
Keterangan :
Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa hingga akhir
tahun 2016 jumlah Pegawai Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dilihat dari urutan
kepangkatan dan golongan, lebih didominasi oleh golongan III
yaitu sebanyak 25 orang, sedangkan dari tingkat pendidikannya
dapat dilihat bahwa lulusan S1 lebih banyak dari lulusan lainnya
yaitu sebanyak 26 orang, dimana lulusan tersebut adalah
mayoritas dimiliki oleh Jabatan Staf Pelaksana Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Mataram. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, maka dapat
diketahui bahwa untuk pegawai yang berjenis kelamin laki – laki
lebih banyak bila dibandingkan dengan yang berjenis kelamin
perempuan, yaitu sebanyak 26 orang dan untuk yang berjenis
kelamin perempuan sebanyak 22 orang.
PENGEMBANGAN SDM
Dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja
pelayanan dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
1. Sosialisasi anti korupsi dan tata pemerintahan yang baik
melalui poster
2. Pelatihan Service Excellence dan penerapan Scoring
Tools pelayanan prima
3. Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
4. Pelatihan pengelolaan arsip secara manual dan elektronik
(Badan Kearsipan Kota Mataram)
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
21
5. Dukungan teknis dalam pengembangan organisasi dan
manajemen pelayanan (oleh SKPD terkait/staf teknis dan
bagian organisasi)
G. PELAYANAN PERIZINAN DI BPMP2T KOTA MATARAM
Ada 38 Jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2016 yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
22
Tabel 3 Daftar Jenis Pelayanan Izin yang ada
Di BPMP2T Tahun 2016
1. Izin Lokasi 20. Izin Penyelenggaraan Reklame
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 21. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
3. Pemutihan IMB 22. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
4. IMB Balik Nama 23. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air
5. SITU/Penjualan Minuman Beralkhol (SITU-
MB) 24.
Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah utk Izin Aplikasi Pd
Tanah
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 25. Izin Sarang Burung Walet
7. Pemecahan IMB 26. Izin Penggunaan Genset
8. Izin Gangguan 27. Izin Usaha Perparkiran
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 28. Izin Prinsip Penanaman Modal
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 29. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
11. Tanda Daftar Gudang (TDG) 30. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
12. Tanda Daftar Industri (TDI) 31. Izin Prinsip Perubahan
13. Izin Usaha Industri (IUI) 32. Izin Usaha
14. Izin Perluasan 33. Izin Usaha Perluasan
15. Izin Pariwisata 34. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 35. Izin Usaha Perubahan
17. Izin Trayek 36. Izin Pembukaan Kantor Cabang
18. Izin Bidang Angkutan Jalan 37. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
19. TDU Perseorangan Jasa Konstruksi
(TDUPJK)
38 Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan
Asing
Jenis izin dengan jangka waktu proses dan biaya retribusi
serta dasar hukumnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
23
Tabel 4 Daftar Jenis Izin, Biaya Retribusi dan Dasar Hukum serta
Jangka Waktu Penyelesaian Di BPMP2T Tahun 2016
No. Jenis Izin Biaya Dasar Hukum
Jangka
Waktu (Maks)
1 2 3 4 5
1. Izin Lokasi (ILOK) Bebas Retribusi - UU No. 1/2011 - Perda No.12/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
20 Hari
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
IMB + NB x TPJ Perkiraan Rata-rata Biaya Retribusi : - RT Tidak bertingkat ±Rp.
4.000/m² - RT Bertingkat ±Rp.7.000/m² - Gedung Tdk Bertingkat
±Rp.8.000/m² - Gedung Bertingkat ±
Rp.17.000/m²
- UU No. 28/2009 - UU No. 1/2011 - Perda No.15/2011 - Perda No.12/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
20 Hari
3 Pemutihan IMB
Perkiraan Rata-rata Biaya Retribusi Pemutihan IMB : - PIMB = 50% X biaya IMB
biasa (khusus RT tidak bertingkat) - PIMB = 75% x biaya IMB
biasa (khusus RT bertingkat)
- Perda No.15/2011 - Perda No.12/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014 - Kepwal 144/II/2009
14 Hari
4. IMB Balik Nama Bebas Retribusi - UU No. 28/2009 - Perda No.12/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
5 Hari
5. Pemecahan IMB Bebas Retribusi - Perda No.1/2016 5 Hari
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Bebas Retribusi - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
7 Hari
7. Izin Gangguan Luas Tempat Kerja X Indeks Gangguan X Indeks Modal
- UU No. 28/2009 - Permendagri No.27/2009 - Perda No.15/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
7 Hari
8. Surat Izin Tempat Usaha/ Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)
Dihitung Berdasarkan Lokasi Penjualan Dan Luas Tempat Usaha (Situ Mb)
- UU No. 28/2009 - Perda No.15/2011 - Perda No. 2/2015 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014 - Perwal No.18/2015
7 Hari
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Bebas Retribusi - UU No. 28/2009 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
2 Hari
10. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Bebas Retribusi - UU No.3/1982 - UU No. 28/2009 - UU No.40/2007 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
2 Hari
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
24
11.
12.
13.
14.
Tanda Daftar Gudang
(TDG)
Tanda Daftar Industri (TDI)
Izin Usaha Industri (IUI)
Izin Perluasan
Bebas Retribusi - UU No. 28/2009 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
7 Hari
15. Izin Penyelenggaraan Reklame
Pajak Di Dinas Pendapatan dan Retribusi Di Dinas Pertamanan
- Perda No.15/2011 - Perda No.1/2014 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
14 Hari
16. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
Bebas Retribusi - Perda No.5/2014 - Perda No.15/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
7 Hari
17. Tanda Daftar Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi (TDUPJK)
Bebas Retribusi - Perda No.1/2016 7 Hari
18.
19.
Izin Trayek
Izin Bidang Angkutan Jalan
o KPS Trayek = 150.000
o KPS Angkutan Orang:
- Trayek A, B, Perbatasan =
40.000
- Trayek C,D,E = 30.000
- Trayek G, I = 20.000
o KPS Angkutan Barang (Bebas Retribusi)
- UU No.28/2009 - Perda No.15/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
3 Hari
1 Hari
20. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Bebas Retribusi
- UU No. 32/2009 - PP No.101/2014 - PermenLH No.18/2009 - PermenLH No.30/2009 - Perda No.6/2015 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
14 Hari
21. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
Bebas Retribusi
- Perda No.1/2016 14 Hari
22. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air
Bebas Retribusi
- Perda No.1/2016 14 Hari
23. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah utk Izin Aplikasi Pd Tanah
Bebas Retribusi
- Perda No.1/2016 14 Hari
24. Izin Pariwisata Bebas Retribusi
- UU No.28/2009 - UU No.10/2009 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014
7 Hari
25. Izin Sarang Burung Walet Pajak Di Dinas Pendapatan
- UU No.28/2009 - Perda No.1/2016
14 Hari
26. Izin Penggunaan Genset Bebas Retribusi
- Perda No.1/2016 (Kewenangan Pemda Tk.1 sesuai UU No.23/2014)
14 Hari
27. Izin Usaha Perparkiran Pajak Di Dinas Pendapatan dan Retribusi Di Dinas Perhubungan
- UU No.28/2009 - Perda No.1/2016
14 Hari
28.
29.
30.
Izin Prinsip Penanaman
Modal
Izin Prinsip Perluasan
Penanaman Modal
Izin Prinsip Penggabungan
Perush. Penanaman Modal
Bebas Retribusi
Bebas Retribusi
Bebas Retribusi
- UU No. 25/2007 - Perka BKPM No.14/2015 - Perka BKPM No.15/2015 - Perda No.1/2016 - UU No. 25/2007
3 Hari
5 Hari
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
25
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Izin Prinsip Perubahan
Izin Usaha
Izin Usaha Perluasan
Izin Usaha Penggabungan
Perusahaan Penanaman
Modal
Izin Usaha Perubahan
Izin Pembukaan Kantor
Cabang
Izin Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing
Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing
Bebas Retribusi
Bebas Retribusi
Bebas Retribusi
Bebas Retribusi
Bebas Retribusi
Bebas Retribusi
Bebas Retribusi
Bebas Retribusi
- Perka BKPM No.14/2015 - Perka BKPM No.15/2015 - Perda No.1/2016
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
26
H. MEKANISME PEMBERIAN IZIN
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
27
Uraian Mekanisme Penerbitan Izin Pada BPMP2T Kota Mataram
Pemohon datang ke kantor BPMP2T atau akses ke website
(www.bpmp2t.mataramkota.go.id) mencari informasi mengenai proses
perizinan dan mengabil formulir permohonan izin.
Pemohon melengkapi formulir dan persyaratan perizinan
Pemohon datang kembali ke BPMP2T untuk menyerahkan berkas
permohonan izin tersebut pada loket pengajuan permohonan izin
untuk diperiksa kelengkapan berkasnya
Jika berkasnya dinyatakan tidak lengkap maka berkas akan
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
Jika berkas dinyatakan lengkap maka Staf Loket Pengajuan
permohonan izin akan menyerahkan berkas kepada Staf Bagian Back
Office untuk diregistrasi, klasifikasi, dan ditentukan jadwal peninjauan
lapangan, jadwal rapat tim kerja teknis
Anggota tim teknis akan melakukan kajian teknis dan melaksanakan
peninjauan lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan
Anggota setelah tim teknis dalam rapat tim teknis menerbitkan
rekomendasi, permohonan diterima / ditolak
Apabila permohonan izin ditolak maka akan dilayangkan surat
keterangan penolakan izin kepada pemohon.
Apabila permohonan dinyatakan diizinkan oleh tim teknis maka proses
akan dilanjutkan pada pembuatan naskah SK izin dan perhitungan
retribusi
Naskah izin yang telah divalidasi oleh Kabid Perizinan ditandatangani
oleh Kepala BPMP2T
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
28
Loket informasi akan menghubungi dan memberikan informasi
mengenai izin selesai dan besaran retribusi kepada pemohon.
Pemohon melakukan pembayaran ke Loket Kasir dan izin dapat
diambil pada Loket Pengambilan.
I. MANFAAT MEMILIKI IZIN USAHA
Memudahkan akses ke lembaga keuangan
Memudahkan bersinergi dengan program pemerintah
Mengembangkan hubungan rekanan dengan perusahaan
Memudahkan kegiatan ekspor
Berhak mengikuti tender pengadaan di instansi pemerintah
Adanya kepastian badan hukum dan perlindungan hukum
Pencitraan merek dagang, paten (hak kekayaan intelektual)
Kepastian lokasi
Persetujuan/standar produk
Perluasan / standar produk
Perluasan dan pengembangan usaha
J. PENERAPAN POLA PELAYANAN
Sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram menerapkan
pelayanan sistem loket yang terdiri dari :
1. Loket Informasi
Memberikan informasi terkait perizinan yang akan diurus
Tempat pengambilan formulir perizinan
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
29
Menjelaskan biaya retribusi
Memberikan informasi apabila izin ditolak
2. Loket Pengajuan Permohonan Izin (Front Office)
Menerima dan mengoreksi berkas permohonan izin
Memberikan tanda terima berkas kepada pemohon
Memverifikasi data permohonan izin
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
30
3. Back Office Meneliti kelengkapan berkas perizinan/validasi data
permohonan izin
Memproses dan mengolah data pemohon
Jadwal survey lapangan dan jadwal rapat tim
Memproses permohonan izin
4. Loket Kasir Tempat pembayaran retribusi izin
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
31
5. Loket Pengambilan Izin Tempat pemohon mengambil izin yang sudah selesai diproses
6. Loket Pengaduan Tempat pemohon melakukan pengaduan/keluhan terkait
perizinan yang diajukan
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
32
K. PENERAPAN SISTEM ANTRIAN
Seluruh proses pelayanan
dimulai dengan pengambilan
nomor antrian elektrik sesuai loket
yang dituju, agar tercipta suasana
tertib dan pengurusan izin dapat
dilakukan dengan baik
L. PERKEMBANGAN JUMLAH IZIN
Data perkembangan izin yang diterbitkan Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dari tahun
2014 sampai dengan Bulan Juni 2016 dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
33
Tabel 5
Perkembangan Izin Yang Diselesaikan BPMP2T
Tahun 2014 s/d Bulan Juni 2016
NO JENIS IZIN
TAHUN
2014 2015 S/D JUNI
2016
1 IZIN LOKASI - 188 121
2 IMB 1.082 425 275
3 PEMUTIHAN IMB 311 233 96
4 IMB BALIK NAMA - - 4
5 PEMECAHAN IMB - - -
6 SITU - - -
7 SITU-MB - 4 5
8 IZIN GANGGUAN 762 1.272 887
9 SIUP 739 941 949
10 TDP 920 1.028 837
11 TDG 6 33 13
12 TDI 85 91 77
13 IUI - 2 2
14 IZIN PERLUASAN - - -
15 IZIN PARIWISATA 237 234 113
16 IZIN REKLAME 521 1.184 668
17 SEWA LAHAN - - -
18 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 162 42 98
19 IZIN BIDANG ANGKUTAN JALAN 2.802 4.083 2.032
20 IZIN TRAYEK 1.408 128 69
21 IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL - - 21
22 IZIN PRINSIP PERLUASAN PENMOD. - - -
23 IZIN PRINSIP PENGGAB. PERUSH. PENMOD. - - -
24 IZIN USAHA PENANAMAN MODAL - - -
25 IZIN USAHA - - -
26 IZIN USAHA PERLUASAN - - -
27 IZIN USAHA PENGGAB. PERUSH. PENMOD - - -
28 IZIN USAHA PERUBAHAN - - -
29 IZIN PEMBUKAAN KANTOR CAB. - - -
30 IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSH. ASING - - -
31 SRT. IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSH. ASING - - -
32 TPS LB-3 - - 3
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
34
33 IPLC - 1 3
34 PENGUMPULAN LB3 SKALA KOTA - - -
35 IPAL KE TANAH U/ IZIN APLK. DARI TANAH - - -
36 IZIN SARANG BURUNG WALET - - -
37 IZIN USAHA PERPARKIRAN - - -
38 IZIN GENSET - - -
TOTAL 9.035 9.889 6.273
Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah izin dari
tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2016. Pada Tahun 2014
sebanyak 9.035 izin dan tahun 2015 sebanyak 9.889 izin, dan sampai
dengan bulan Juni 2016 sebanyak 6.273 izin. Dan untuk masing–
masing jenis izin berbeda–beda, ada yang meningkat dan berkurang
jumlahnya.
M. PERKEMBANGAN REALISASI TARGET PAD
Dari tabel dan grafik di bawah ini realisasi target PAD dari tahun
2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 yaitu dari total target
realisasi izin tahun 2014 Rp. 3.675.346.000,- dapat direalisasikan
sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.
7.329.633.086 (199.4%), dari total target realisasi izin tahun 2015
sebesar Rp. 4.309.000.000,- dapat direalisasikan sampai dengan 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp. 4.363.981.160,- (101.3%), dan
dari total target realisasi izin tahun 2016 sebesar Rp. 3.226.000.000
dapat direalisasikan sampai dengan 30 Juli 2016 adalah sebesar Rp.
1.578.814.959 (42.4%).
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
35
Tabel 6 Realisasi Target PAD
Tahun Anggaran 2014 s/d Bulan Juli 2016
NO JENIS IZIN
TAHUN ANGGARAN
2014 2015 2016
TARGET REALISASI S/D 31 DES
2014 % TARGET
REALISASI S/D 31 DES
2015 % TARGET
REALISASI S/D 30 JULI 2016
%
A B C D E F G H I J K
1. IMB 3.000.000.000 6.410.444.721 213.7 3.500.000.000 3.201.949.480 91.5 2.500.000.000 1.100.860.959 44.0
2. IZIN GANGGUAN 500.000.000 745.149.500 149.0 600.000.000 883.670.000 147.3 700.000.000 465.824.000 66.6
3. SITU-MB 25.000.000 12.000.000 48.0 25.000.000 15.600.000 62.4 20.000.000 9.100.000 45.5
4. IZIN TRAYEK 60.346.000 45.870.000 76.0 94.000.000 94.830.000 100.9 6.000.000 3.030.000 50.5
5. SEWA LAHAN 90.000.000 116.168.865 129.1 90.000.000 167.931.680 186.6 - - -
TOTAL 3.675.346.000 7.329.633.086 199.4 4.309.000.000 4.363.981.160 101.3 3.226.000.000 1.578.814.959 42.4
Grafik : Realisasi PAD dari Retribusi Perizinan
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
2014 2015 2016
IMB
Sewa Lahan
SITU-MB
Izin Gangguan
Izin Trayek
TOTAL
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
36
N. JUMLAH INVESTASI DAN JUMLAH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DI KOTA MATARAM
TABEL 7 Rekapitulasi Jumlah Investasi Dan Jumlah Perusahaan
Non Fasilitas Tahun 2014 s/d Bulan Juni 2016
NO BENTUK
PERUSAHAAN
TAHUN
2014 2015 S/D JUNI 2016
JMLH PERUSAHAAN
JMLH INVESTASI JMLH PERUSAHAAN
JMLH INVESTASI JMLH
PERUSAHAAN
JMLH INVESTASI
1 PT 199 3.220.586.986.194 191 6.667.588.264.506 428 2.221.083.214.930
2 CV 227 61.384.091.000 261 74.276.000.000 265 35.183.125.000
3 UD 311 47.473.000.000 430 1.287.663.500.000 707 1.239.699.701.283
TOTAL 737 3.329.444.077.194 882 8.029.527.764.506 1.400 3.495.966.041.213
O. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA BPMP2T KOTA MATARAM
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Untuk mengukur seberapa besar tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Mataram, maka dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
sesuai Kepmenpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 dengan 14
indikator pelayanan.
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
37
Metode Pengolahan Data
Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata
tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan
indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang
dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan
rumus sebagai berikut:
Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan
pendekatan nilai rata – rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu
antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan
dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat
dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai
variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui
kinerja unit pelayanan. Adapun 14 (empat belas) unsur pelayanan
adalah sebagai berikut :
1. Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
Jumlah Bobot 1 Bobot Nilai Rata – Rata = = = 0,071
Tertimbang Jumlah Unsur 14
Total dari nilai persepsi per unsur IKM = × Nilai Penimbang Total unsur yang terisi
IKM Unit Pelayanan x 25
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
38
3. Kejelasan Petugas Pelayanan
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan pelayanan
10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan pelayanan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPMP2T sebanyak
150 responden :
Periode Juni – Desember 2015 : 76.16 (BAIK)
Periode Januari – Maret 2016 : 78.27 (BAIK)
Periode April – Juni 2016 : 79.78 (BAIK)
Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 81,26 – 100
B (Baik) : 62,51 – 81,25
C (Kurang Baik) : 43,76 – 62,50
D (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
39
ANALISA PERHITUNGAN IKM
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
40
KOTAK SARAN DAN PENGADUAN
P. PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
Q. PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA
Penghargaan yang pernah diterima oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram adalah :
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
41
1. Predikat Kepatuhan (Standar Pelayanan Publik Undang – Undang
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) yang diberikan oleh
Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat,
tanggal 18 Juli 2014.
2. Pengelolaan Arsip Terbaik di Kota Mataram Tahun 2015
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
42
3. Penghargaan PTSP Award 2015 Terbaik sebagai Penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman
Modal Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Gubernur Nusa
Tenggara Barat, tanggal 17 Desember 2015
Profil BPMP2T Kota Mataram 2016
43