Profesionalisme Pendidik Konsep, Kebijakan Tantangan Dan Harapan

Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi ASIA

Vol. 1 No. 4. Desember 2007

PROFESIONALISME PENDIDIK : KONSEP, KEBIJAKAN, TANTANGAN DAN HARAPAN Oleh: Fathorrahman *)

Abstraksi Pendidikan berperanan besar untuk perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa, maka pendidikan nasional di Indonesia merupakan suatu usaha secara sadar untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan diri secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya, dalam rangka membentuk kepribadian yang utuh. Agar pendidikan nasional berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, maka perlu adanya tenaga pendidik agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Guru profesional diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan latihan yang diprogramkan dan terstruktur secara khusus , dan telah mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat, dan akreditasi dari pihak yang berwenang, yaitu dari pemerintah atau organisasi profesi dengan potensi kompetensi professional, personal dan social. Profesional berarti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu: menjadi sumber penghasilan (utama), memerlukan: keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu dan pendidikan profesi. UU nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen memberi harapan bagi guru dan dosen yang secara samar akan terkait dengan peningkatan gaji guru dan dosen dalam UU tersebut mulai mengubah minat masyarakat untuk menjadi guru dan mereka yang telah berprofesi sebagi guru mulai bersiap-siap mengantisipasi hal-hal yang dipersyaratkan oleh UU tersebut. Namun untuk tujuan itu masih saja ada hambatan seperti prosentase kualifikasi pendidikan guru masih sangat rendah, kendala anggaran serta hambatan lain seperti faktor intern guru (paradigma akademik, anggapan formalitas tentang kualifikasi guru, KKN dalam proses seleksi) serta factor ekstern ( kurikulum, sarana dan prasarana serta system birokratis administrative) Kata Kunci : pendidikan, tenaga pendidik, professional, dan kualifikasi guru *) Dosen STIE ASIA Malang Pendahuluan UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1 dan 2 menyebutkan :Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional 2003 (UU RI No.20 Th.2003 , 2003:5) disebutkan bahwa : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserte didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ASIA Malang

1



sehat, berilmu, sikap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian antara factor keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa dengan faktor lahiriah harus seimbang yang dapat membentuk manusia yang berbudi luhur yang mampu menjadi pemeran aktif dalam pembangunan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar untuk perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Dengan berdasarkan pemikiran tersebut, Pendidikan Nasional disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya, dalam rangka membentuk kepribadian yang utuh. Agar pendidikan Nasional berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, maka perlu adanya tenaga kependidikan utamanya tenaga pendidik yang profesional. Dengan tenaga pendidik yang profesional tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Dalam hal ini Nabi Muhammad saw dalam Abdurahman bersabda: apabila suatu urusan diserahkan kepada seorang yang bukan ahlinya, maka nantilah saat kehancurannya. Dengan demikian pencapaian tujuan pendidikansangat bergantung pada kualitas tenaga kependidikan dalam hal ini guru, karena guru yang berhubungan langsung dengan siswa. Pengertian Professional Pengertian profesi , Echols (1996 :449) menyebutkan bahwa profesi berarti ahli . Adapun pengertian profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995 : 789) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketranpilan, kejuruan ) tertentu. Robinson (1986 :166) menjelaskan bahwa profesi bisa didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi dan pendidikan intelektual khusus yang tujuannya memberikan pelayanan yang trampil kepada orang lain. Arifin (1995:105) menyebutkan bahwa profesi adalah suatu bidang keahlian yang khusus yang dibutuhkan untuk menangani lapangan kerja tertentu. Surya (2003 :141) menjelaskan bahwa guru professional adalah guru yang memiliki keahlian baik yang menyangkut materi keilmuan yang dikuasainya maupun ketrampilan metodologi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Mengkaji tentang professional guru, Surya (2003 : 141) mengemukakan bahwa kematangan professional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki : (1) keahlian (2) rasa tanggung jawab (3) ada kesejawatan yang tinggi. Keahlian yang dimiliki oleh guru professional diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan latihan yang diprogramkan dan terstruktur secara khusus , dan telah mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat, dan akreditasi dari pihak yang berwenang, yaitu dari pemerintah atau organisasi profesi. Dengan demikian hendaknya guru yang direkrut oleh sekolah adalah berpendidikan professional dalam bidangnya masing- masing sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja professional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. Kompetensi guru professional Dalam hal kompetensi, Surya (2003:137) menjelaskan bahwa kompetensi ialah semua pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu.


2



Dalam Mulyasa (2003 :37) disebutkan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan , ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan kata lain kompetensi guru adalah pengetahuan , sikap dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru professional menurut Surya (2003 : 138 ) terdiri dari : 1. Kompetensi professional, yang meliputi aspek kepakaran atau keahlian dalam penguasaan bahan pelajaran, metodenya, rasa tanggung jawab dan rasa kesejawatan dengan guru lain. 2. Kompetensi personal, seperti pemahaman diri. 3. Kompetensi social , kemampuan interaksi social dan tanggung jawab social 4. Kompetensi intelektual. 5. Kompetensi spiritual, kualitas keimanan dan ketakwaan sebagai orang yang beragama. Sedangkan menurut Arikunto(1993 :238) kompetensi terdiri dari : 1. Kompetensi professional 2. Kompetensi personal 3. Kompetensi social Kompetensi profesional : yaitu memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang mata pelajaran yang akan diajarkan , serta menguasai metodologi, artinya memiliki konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Slamet (2003:65) juga menegaskan bahwa metode mengajar sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Metode mengajar guru yang kurang baik , akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik, demikian pula sebalikny. Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran, akibatnya siswa kurang senang terhadap pelajaran atau bahkan tidak senang terhadap gurunya.Dimyati (2002:100) menjelaskan bahwa guru adalah pendidik yang berkembang, tugas profesionalnya mengharuskan dia belajar sepanjang masa, diharapkan dapat m emilih metode mengajar yang baik dalam mengantarkan anak didiknya untuk meraih prestasi belajar yang baik pula. Hamalik (2003 :90) menyebutkan bahwa dengan kemampuan professional seorang guru dapat melaksanakan tugasnya : 1. Sebagai fasilitator, memberi kemudahan-kemudahan terhadap siswa dalam melakukan kegiatan belajar. 2. Sebagai pemimpin, membantu siswa mengatasi kesulitan dalam kegiatan belajar 3. Sebagai penyedia lingkungan , menciptakan lingkungan yang menyenangkan, agar siswa merasa senang dalam melaksanakan kegiatan. 4. Sebagai komunikator, yaitu melaksanakan komunikasi dengan para siswa dan masyarakat 5. Dapat memberi contoh yang baik kepada anak didiknya. 6. Sebagai evaluator, yaitu melakukan penilaian terhadap belajar siswa. 7. Sebagai inovator, ikut mengadakan pembaharuan.


3



8. Sebagai agen kognitif, menyebarkan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya dan masyarakat. 9. Sebagai manajer, mengarahkan kelompok siswa dalam kelas demi keberhasilan proses pembelajaran. Rochani (2004 :115) menyebutkan bahwa untuk menjadikan profesionalitas kerja guru, setidaknya ia memiliki 4 bidang utama : 1). Guru harus mengenal peserta didik yang dipercayakan kepadanya. 2). Guru memiliki kecakapan membimbing sebab mengajar hakekatnya membimbing. 3). Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan/ pengajaran. 4). Guru harus memiliki pengetahuan baru mengenai ilmu yang diajarkan. Di samping hal tersebut Whiterington (1999 :45) menerangkan bahwa guru professional harus memahami terus-menerus tingkah laku anak didik yang dipimpinnya dalam proses pendidikan. Adapun kompetensi personal, artinya memiliki sifat kepribadian yang mantap , sehingga mampu menjadi sumber identifikasi (bukti diri) bagi anak didiknya. Sokrates dalam Sahertian (1988 : 35) pernah berkata kenallah dirimu sendiri. Karena dengan mengetahui diri sendiri, seorang pendidik sadar dan insaf akan kelebihan dan kelemahannya. Sadar akan diri sendiri merupakan awal dari kemungkinan untuk mampu mendidik orang lain. Maka dari itu guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani. Guru adalah bapak rohani (spiritual father ) bagi murid-muridnya, artinya gurulah yang memberi santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan budi pekerti dan sebagainya (Athiyah, 1984 : 136). Sedangkan kompetensi sosial, artinya seorang guru dapat menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi social , baik dengan siswanya, maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah, bahkan dengan masysrakat, serta mampu ,memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, dengan mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai material. Berkomunikasi berarti saling memberikan informasi, berita, pesan, pengetahuan, nilai-nilai dengan maksud agar sesuatu yang diberikan menjadi milik bersama antara penyampai pesan (komunikator) dan yang menerima pesan (komunikan) (Sudjana, 1989 : 27). Interaksi yang baik , akan menyebabkan hubungan antara keduanya menjadi baik. Selanjutnya guru mempunyai hubungan batin yang cukup erat dengan siswa. Pada giliran selanjutnya siswa akan mendapat manfaat dari guru secara rohaniah dan ilmiah. Ibnu Khaldun dalam Jumbulati (1994 : 219) menganggap penting hubungan pribadi murid dengan guru. Hubungan ini akan menjadi akrab bila dilaksanakan di dalam kelas, karena di dalam kelas tercipta rasa kebersamaan antara guru dan siswa, yang akhirnya akan membuat peluang yang baik untuk berdiskusia atau tanya jawab serta bertukar pikiran antara mereka. KEBIJAKAN PROFESIONALISASI PENDIDIK Kebijakan profesionalisasi pendidik berarti seperangkat kebijakan untuk menjadikan profesi pendidik itu profesional. Yang termasuk dalam sebutan pendidik adalah


4



guru dan dosen dan guru besar/profesor. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan profesional pada jenjang pendidikan tinggi, yang memiliki kompetensi mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) melalui penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di pendidikan tinggi.(Ps.1 UU Guru dan Dosen). Jadi profesionalisasi pendidik berarti memprofesionalkan guru dan atau dosen. Profesional berarti pekerjaan atau kegiatannya itu dapat dilakukan dengan cekatan, hasilnya harus memuaskan dan dijadikan sebagai sumber penghasilan. Agar dapat bekerja cekatan dengan hasil yang memuaskan bagi pemakai jasa yang dihasilkannya, diperlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, melalui pendidikan pendidikan profesi. Dengan kata lain, profesional berarti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu: menjadi sumber penghasilan (utama), memerlukan: keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu dan pendidikan profesi. Ciri-ciri pokok profesi a. Pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikansi sosial, artinya selain mendapat pengakuan dari pemerintah, juga dari masyarakat. b. Dimilikinya keterampilan setelah melewati suatu pendidikan dan atau latihan selama tertentu, yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang accountable dan independen. c. Didukung oleh suatu disiplin ilmu (a systimatic body of knowlage), bukan hanya serpihannya saja. d. Terdapat kode etik dan sangsi bagi pelanggarnya. e. Memperoleh imbalan finansiil dan atau materiil. (Supriadi,1988; 96-97) Ciri-ciri guru atau dosen yang profesional adalah: a. Mempunyai komitmen pada siswa/mahasiswa dan proses belajarnya. b. Munguasai mata ajar/ mata kuliah dan cara mengajarnya. c. Bertanggung jawab memantau hasil belajar melalui berbagai teknik evaluasi. d. Mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. e. Merupakan bagian dari masyarakat belajar dan lingkungan profesi guru/dosen. Prinsip Profesi: a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas. d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. f. Memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerjanya.


5



g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalannya. Upaya-Upaya, Kebijakan Memprofesionalkan Profesionalisasi sebagai suatu proses yang terus-menerus, mulai dari prajabatan, penataran, pembinaan oleh organisasi profesi (misalnya PGRI bagi guru), penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, penegakan kode etik profesi, sertifikasi (akta IV dan akta V), dialog dan kolaborasi antar profesi (guru dan dosen), sampai dengan pemberian imbalan yang layak. Oleh karena itu, profesionalisasi bukan hanya tanggung jawab guru/dosen yang bersangkutan, melainkan juga Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penghasil/produsen pendidik, dinas/instansi pemerintah yang membidangi pendidikan (Depdiknas), Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, organisasi profesi guru (PGRI) dan masyarakat, serta Pemda setempat, dimana UU Sisdiknas juga mengamanatkan agar Pemda ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan Memprofesionalkan Guru Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara normatif, profesionalisasi guru dapat ditempuh melalui: a. Pendidikan Tinggi Program Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4). b. Pendidikan profesi guru (minimal 36 SKS), yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi (PT) yang mempunyai program Pendidikan Tenaga Kependidikan (PTK) yang terakreditasi dan atau lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah. c. Sertifikasi profesi guru yang dikeluarkan oleh PTK yang telah terakreditasi atau lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah. (Ps.9 13, UU Guru dan Dosen). Kebijakan Memprofesikan Dosen Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memehuhi kualifikasi lain yang dipercayakan oleh pendidikan tingi tempat tugasnya serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagi dosen, profesionalisasinya dapat ditempuh melalui: a. Pengembangan IPTEKS dan penelitian ilmiah. b. Penedidikan tinggi program pascasarjana yang sesuai dengan bidang tugasnya. c. Pendidikan profesi dosen (minimal 36 SKS), yang diselenggarakan oleh PT yang memilki program PTK yang sudah terakreditasi, atau lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah. (Ps.46-50, UU Guru dan Dosen). Dengan adanya kebijakan ini, kini ada banyak guru SD bahkan TK, yang memburu gelar D4 dan atau S1, sekalipun sering mengabaikan relevansi keilmuannya Bagi Guru


6



yang merasa berat dalam pemburuan itu, lebih memilih menyekolahkan putra/putrinya sedapat mungkin sampai jenjang S1. (Kompas, 26/2 dan 1/3 06). Selain itu, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan menjadi tertantang untuk berbenah diri untuk menyongsong program sertifikasi bagi profesi guru dan dosen itu. Bahkan ada gagasan untuk meninjau ulang pemilik suatu lembaga pendidikan yang sudah merubah statutanya dari IKIP ke Universitas, untuk kembali ke IKIP lagi. Pembenahan ini terutama dimaksudkan agar bisa menjadi PTK yang mempunyai hasil akreditasi baik/layak atau LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyelenggara sertifikasi guru dan atau dosen. Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Profesi Pendidik Jika panggilan profesi guru terabaikan, maka harapan akan perbaikan kualitas bangsa akan menjadi jauh dari kenyataan. Untuk mengembalikan guru pada profesi luhurnya, dapat dengan memfasilitasinya dalam pemenuhan kebutuhan minimalnya, sehingga guru bisa membeli buku dan membiayai dalam merealisasikan daya kreasinya, demi perbaikan mutu pelayanan guru/dosen kepada peserta didik/mahasiswanya. Mutu pelayanan sangat terkait dengan kesejahteraan guru/dosen. Jika persyaratan profesi dan mutu pelayanan terpenuhi, maka otomatis terjadi perbaikan kesejahteraan guru/dosen. (Sudibyo, Kompas, 03-01-06). Kesejahteraan guru dan dosen diharapkan dapat diperbaiki dengan pemberian berbagai tunjangan. Guru/dosen PNS yang memenuhi sertifikasi akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Jika belum mempunyai sertifikat pendidik, juga sudah memperoleh tunjangan fungsional sebesar satu kali gaji pokok. Bagi yang bertugas di daerah terpencil, menerima tunjangan khusus, yang besarnya juga satu kali gaji pokok. Dengan demikian, jika semua persyaratan dipenuhi, maka seorang guru/dosen PNS akan memperoleh: gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus. (Fasli, Kompas, 02-01-06). Dalam hal tunjangan fungsional dan tunjangan profesi ini tidak ada perbedaan antara guru PNS maupun Swasta. (Fasli, Kompas, 03-01-06) Wacana Memurnikan Keguruan Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya, yaitu bahwa dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Mendampingi peserta didik adalah proses belajar, karena sekolah adalah medan belajar baik bagi peserta didik maupun guru. Guru terpanggil untuk belajar mengenai bagaimana mendampingi atau mengajar dengan baik dan menyenangkan. Medan belajar itu harus dipandang sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukanlah hal yang menyiksa dan memberatkan. Demikian itu jika menjalani medan belajar bukan hanya dengan akal budi saja, melainkan juga dengan hati. Menjadi guru bukanlah hanya sebuah proses yang diakhiri dengan lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat saja, melainkan hal itu juga menyangkut perkara hati nurani. Oleh karenanya mengajar adalah profesi hati. Ini berarti guru dalam mengajar, seharusnya hati lebih petrperan dari pada budi/pikiran. Oleh karena itu pula, pengolahan hati agar menjadi guru itu suatu motivasi yang murni, perlu mendapat perhatian yang serius. Sikap yang senantiasa harus dipupuk adalah kesediaan untuk mengenal diri dan kehendak untuk memurnikan keguruannya. Bersedia meluangkan waktu untuk belajar dan


7



menjalankan tugas-tugas keguruannya. Guru yang tidak bersedia belajar tak mungkin betah dan bangga jadi guru. Sebaliknya, guru yang senantiasa belajar sambari mengikuti perkembangan IPTEKS, akan betah dan bangga menjadi guru. Inilah langkah pasti untuk bisa menjadi guru yang profesional. (Poedjinoegroho, Kompas 05-01-06) HAMBATAN DAN HARAPAN MEMPROFESIONALISASIKAN PENDIDIK Lahirnya UU nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mulai memberikan secercah harapan bagi guru dan dosen. Komitmen yang samar yang terkait dengan peningkatan gaji guru dan dosen dalam UU tersebut mulai mengubah minat masyarakat untuk menjadi guru dan mereka yang telah berprofesi sebagi guru mulai bersiap-siap mengantisipasi hal-hal yang dipersyaratkan oleh UU tersebut. Maksud dari UU duru dan dosen tersebut sebetulnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja dari guru dan dosen yang salah satu cara menstimulusnya adalah melalui peningkatan pendapatan mereka. Walaupun kita mengetahui bahwa peningkatan pendapatan seseorang tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja seseorang. Tetapi kita patut mengapresiasi upaya dari pemerintah dalam hal ini. Antara pesimisme dan harapan Tanpa memperbaiki kinerja guru dan dosen, semua upaya untuk membenahi pendidikan akan kandas. Kurikulum yang baik, perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang canggih, ketersediaan computer dan internet nyaris tidak ada artinya untuk memperbaiki mutu pendidikan bila guru-gurunya tidak bermutu dan tidak mencintai profesinya. Guru bermutu adalah guru yang menguasai ilmu yang diajarkan sekaligus menguasai keterampilan mengajar. Guru berkualitas hampir tidak mungkin dilahirkan apabila lembaga apabila lembaga pendidikan gurunya tidak berkualitas dan mahasiswanya kelas dua. Masalah itu kaitmengait dan pada akhirnya bermuara pada sejauh mana bangsa ini menghargai profesi guru. Hal tersebut dapat dimulai dari mencoba mendesain ulang kurikulum LPTK sebagai pemasok utama kebutuhan guru sampai ada melatih dan mengembangkan mereka yang telah menjadi guru sesuai dengan kualifikasi profesionalitas guru menurut UU. Kehadiran UU guru dan dosen memberikan jalan yang menjanjikan untuk memperbaiki wajah buram profesi guru di tanah air. Untuk menyongsong kebutuhan masa depan, kualifikasi akademik guru ditingkatkan menjadi S1. Guru juga diwajibkan mengantongi sertifikat yang diperoleh melalui pendidikan professional selama sekitar setahun untuk guru baru. Untuk merealisasikan hal tersebut, kita patut pesimis karena berdasarkan data kualifikasi akademik para guru yang ada masih sangat jauh dari ideal. Berikut ini data guru menurut ijazah tertinggi tahun 2002-2003.


8



No. Jenjang pendidikan

Jumlah Ijazah tertinggi guru < D1 D2 D3 S1 S2 / S3 1 TK 137.069 90,57 5,55 3,88 2 SLB 8.304 47,58 5,62 46,35 0,45 3 SD 1.234.927 49,33 40,14 2,17 8,30 0,50 4 SMP 466.748 11,23 21,33 25,10 42,03 0,31 5 SM 452.255 2,06 1,86 26,37 69,39 0,33 6 SMA/SMU 230.114 1,10 1,89 23,92 72,75 0,33 7 SMK 147.559 3,54 1,79 30,18 64,16 0,33 Sumber : Kompas edisi 21 Februari 2006 Dari tabel itu, sangat nampak bahwa prosentase kualifikasi pendidikan guru masih sangat rendah. Jumlah guru di Indonesia saat ini telah mencapai 2,7 juta. Keharusan meningkatkan kualifikasi akademiknya saja sudah membutuhkan energi yang luar biasa. Di tingkat sekolah menengah tidak begitu parah. Sekitar 62,08 persen guru sekolah menengah sudah mengantongi ijazah S1. Akan tetapi, di tingkat SD-apalagi TK- situasinya sangatlah parah. Dari sekitar 1,3 juta guru SD, hanya 8,3 persen yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1. Program massalisasi peningkatan kualifikasi akademik guru SD menjadi D2, selama belasan tahun hanya mencaai 40 persen. Kebanyakan guru SD hanya berkualifikasi D1 atau bahkan dibawahnya. Hal itupun belum lagi menyangkut pendidikan profesi. UU guru dan dosen memang menghilangkan keharusan guru memperoleh sertifikasi yang dikaitkan dengan pendidikan professional berbobot 36 SKS bagi mereka yang telah mengajar puluhan tahun. Jika seluruh guru yang lama mengajar dibawah lima tahun saja yang diwajibkan mengikuti pendidikan profesi, jumlahnya sudah ratusan ribu . Menurut data Depdiknas, jumlah guru yang lama mengajar dibawah lima tahun di 18 provinsi mencapai 470.000. Sementara kebutuhan guru baru dua tahun terakhir mencapai angka 331.838 orang, belum lagi keharusan menggantikan guru-guru yang direkrut massal melalui program inpres (1985-1986) mencapai 141.324 orang dan sepuluh tahun mendatang mereka akan memasuki masa pensiun. Upaya meningkatkan profesionalisme guru versus kendala anggaran Angka-angka diatas saja sudah cukup membuat Depdiknas frustasi, belum lagi jika dikaitkan dengan anggaran biaya yang diperlukan. Andai pada tahun 2011 ada sekitar 1,3 juta guru berhasil memperoleh sertifikat sebagai pendidik, anggaran pemerintah yang harus dikeluarkan untuk gaji dan tunjangan professional guru mencapai 77,46 triliun atau lebih dua kali lipat dari total pengeluaran gaji guru pada tahun 2005. Angka-angka yang fantastis itu pun belum menyangkut berbagai hal yang secara substansial perlu dibenahi untuk menciptakan guru berkualitas sesuai tuntutan masa depan. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru bukan jaminan kinerja guru akan menjadi lebih baik. Pada masa penjajahan dan atau awal kemerdekaan, dengan kualifikasi guru yang lebih rendah, guru dipandang lebih berhasil melahirkan lulusan yang bermutu.


9



Berikut ini anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung UU Guru dan Dosen: Untuk guru PNS dan Swasta yang berpotensi professionalTotal gaji guru PNS tanpa inflasi 1. Gaji guru PNS < S1 / belum profesi 2. Gaji guru PNS > S1/potensi professional * Profesional/bersertifikat * Belum professional / belum sertifikat Total gaji guru PNS inflasi 7% per tahun 1. Gaji guru PNS < S1 / belum profesi 2. Gaji guru PNS > S1/potensi professional * Profesional/bersertifikat * Belum professional / belum sertifikat Total tunjangan profesi guru swastaTotal tunjangan profesi guru swasta (inflasi 7%) Total gaji dan tunjangan (negeri & swasta) Total gaji dan tunjangan (negeri & swasta) inflasi 7%

30.131.856 21.661.254 8.470.602 8.470.602 30.131.856 21.661.254 8.470.602 8.470.602 30.131.856 30.131.856

2005

(dalam jutaan rupiah)

33.145.042 19.462.812 13.682.230 6.026.371 7.655.858 37.947.758 22.282.973 15.664.785 6.899.592 8.765.192 1.800.000 1.800.000 34.945.042 39.747.758

2007

45.197.784 10.669.044 34.528.740 30.131.856 4.396.884 67.829.686 16.011.358 51.818.328 45.219.791 6.598.537 9.000.000 9.630.000 54.197.784 77.459.686

2011

Sumber : Kompas, 21 Februari 2006 Disamping masalah anggaran biaya seperti diatas, hambatan lain untuk menjadikan guru professional sangatlah banyak. Hubungan antar sesama guru dan kepala sekolah lebih banyak bersifat birokratis dan administrative, sehingga tidak mendorong terbangunnya suasana dan budaya professional akademik di kalangan guru. Sehingga guru terjebak jauh dari prinsip-prinsip profesionalitas, jauh dari buku, diskusi, menulis dan riset. Disamping itu beberapa hambatan lain untuk meningkatkan profesionalisme guru antara lain : A. Faktor intern guru 1. Sulitnya mengubah paradigma akademik guru, khususnya guru-guru senior. 2. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dianggap sekedar formalitas (seperti halnya SIM) guna meningkatkan pendapatannya. 3. Inputan calon guru yang memang dianggap kualitas kelas dua. 4. Faktor KKN dalam proses seleksi calon guru B. Faktor ekstern guru 1. Kurikulum yang sering berubah 2. Sarana dan prasarana yang kurang menunjang 3. Sistem aturan birokratis dan administrative yang rumit Hambatan-hambatan internal diatas dapat kita secara kasat mata memang terjadi di dunia pendidikan. Biasanya para guru senior dan atau kepala sekolah senior akan sangat sulit dirubah cara berfikir atau paradigma mengajar dan pendidikan masa kini. Dan itu


10



akan sangat menyulitkan terhadap upaya-upaya pengembangan dan pembaharuan pendidikan. Disamping itu munculnya pemikiran bahwa kualifikasi akademik S1 dan sertifikasi merupakan suatu SIM untuk meningkatkan pendapatan yang lebih besar, sehingga segala cara untuk mendapatkannya akan dilakukan, bukan pada esensi kompetensi kemampuan diri. Selain itu, pasokan input guru yang kurang memadahi dan desain kurikulum LPTK serta adanya unsur KKN dalam proses perekrutan calon guru ikut menambah carut marutnya faktor-faktor penghambat pengembangan profesionalitas guru. Secara eksternal, dengan seringnya perubahan kurikulum akan membuat guru menjadi bingung dan bahkan membuat mereka tidak percaya lagi untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh karena mereka menganggap bahwa kurikulum hanyalah proyek orang pusat. Disamping itu minimnya sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar ikut menjadi penghambat profesionalitas guru selain aturan-aturan serta sistem birokrasi yang berbelit-belit dan rumit. Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru. Upaya upaya untuk mengembangkan profesionalisme guru dapat melalui : 1. Analisis internal (kompetensi diri) 2. Analisis eksternal (pendukung) 3. Pengembangan kemampuan diri melalui : pendidikan formal, non formal dan informal Esensi dari UU Guru dan Dosen bukan sekedar peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi saja , tetapi pada kemampuan guru untuk selalu menganalisa perkembangan kompetensi kemampuan dan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan upaya-upaya untuk mengembangkan kemampuan diri. UU guru dan dosen bukanlah sekedar upaya pemenuhan kualifikasi S1 dan sertifikasi saja, yang bisa didapatkan dengan cara apa saja dengan target mengejar formalitas kualifikasi akademik S1 semata. Tanpa adanya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan diri khususnya pada bidang ilmu yang dijarkan, maka sangatlah sulit menemukan guru yang professional. Upaya-upaya untuk mengembangkan kemampuan diri itu dapat dilakukan oleh guru melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal seperti pendidikan jenjang sarjana, kursus-kursus, pelatihan, seminar dan lain sebagainya. Disamping itu, factor pendukung juga menjadi penting dalam upaya mengembangkan potensi kemampuan guru. Walaupun guru sudah memenuhi kualifikasi akademik dan tersertifikasi, jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana (lab, buku ajar, alat-lat PBM) yang memadahi maka sulit bagi guru untuk mengaktualisasikan kemampuannya.


11



DAFTAR RUJUKANAl-Abrasyi, Athiyah. Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. Jakarta :Bulan Bintang,1970 Arifin, H.M. Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum). Jakarta : Bumi aksara, 1995. Arikunto, Suharsimi. Manajemen Pengajaran secara Manusiawi. Jakarta: Rineka Cipta, 1993 Buchori,M. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta, 1999. Dimyati. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta, 2002. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI . Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1995. Echol , M, John, dan Shadily Hassan . Kamus Inggris Indonesia . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hamalik Oemar. Kurikulum dan Pemjbelajaran Jakarta : Bumi Aksara, 2003. HM , Rochani, Ahmad . Pengelolaan Pengajaran. Jakarta : Rineka Cipta , 2004. Jumbulati, Ali. Perbandingan Pendidikan Islam .Jakarta : Rineka Cipta, 1994. Mulyasa , E . Menjadi Kepala Sekolah Profesional . Bandung : Rosda Karya, 2004. UU . Sisdiknas No.20. Tahun 2003. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003. UU N0.14 tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen, Sinar Grafika Offset, Jakarta. Slamet. Belajar dan Faktor- Faktor Yang mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta, 2003. Surya, Moh.H. Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Jakarta : Maha Putra Adidaya, 2003. Sudjana, Nana. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah Skripsi Tesis Disertasi, Bandung : Sinar Baru , 1991. Suyuthi Jalaluddin, Abd. Rahman. Al-Jamiush Shaghir . Kairo: Darul Fikri, tt. Tim Dosen IKIP Malang . Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan. Surabaya : Usaha Nasional, 1980.

Wahdjosumidjo, 2003, Kepemimpinan Kepala Sekolah, PT RajaGrafindo Jakarta.

Persada,

Zamroni, 2000, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Bayu Indra Grafika, PT., Bandung.


12

Profesionalisme Pendidik Konsep, Kebijakan Tantangan Dan Harapan

Documents

Transcript of Profesionalisme Pendidik Konsep, Kebijakan Tantangan Dan Harapan