Presentasi untuk mahasiswa/i Universitas Diponegoro · PDF fileContoh keterlibatan K/L...
Transcript of Presentasi untuk mahasiswa/i Universitas Diponegoro · PDF fileContoh keterlibatan K/L...
Presentasi untuk mahasiswa/i
Universitas Diponegoro
Framework Pembangunan
Infrastruktur Indonesia Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Direktur Program KPPIP
25 Januari 2016
Infrastruktur dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7%
per tahun pada 2015-2019
2
Enggano
Kertajati
Singkawang
Muara Teweh
Miangas
Maratua
Tojo Una-Una
Pohuwato
Moa
Namniwel
Taria
Kenyam
Aboy
Sultan Hassanuddin
Banda Aceh
Belawan
Kuala Tanjung
Dumai
Batam
Pangkal Pinang
Pontianak
Panjang
Padang
Tj. Priok
Cilacap
Tj. Perak
Lombok
Kupang
Palangkaraya Banjarmasin
Makassar
Maloy
Bitung
Halmahera
Sorong Jayapura
Merauke
Ambon
Koroway Batu
Konsep Tol Laut agar Indonesiia mejadi poros martim dunia
• Pembangunan 24 pelabuhan
laut baru
• Menaikkan jumlah kapall (pioneer
cargo, transport vessels, pioneer
crossing vessels)
• membangun 60 pelabuhan
penyeberang
Memperkuat konektifitas melalui ipembangunan infrastruktur udara
• pembangunan 15 pelabuhan
udara baru
• Pembangunan fasilitas air
cargo di 6 lokasi
• Menambah jumlah pelabuhan
udara perintis
Revitalisasi efisiensi jalan dengan pembangunan dan pebaikan jalan
• pembangunan 2,650 km jalan baru
• pembangunan 1,000 kmjalan tol baru
• rehabilitasi 46,770 kmjalan eksisting
Mengurangi biaya logistik melalui infrastruktur kereta api
Membangun jalur baru di Jawa, Sumatra,
Sulawesi, dan Kalimantan:
2,159 km kereta antar kota
1,099 km kereta dalam kota
Pengembangan transpor urban
• Pengembangan Bus Rapid
Transit (BRT) di 29 kota
• Pembanguanan Mass Rapid
Transit (MRT) di 6 kota
metropolitan dan 17 kota
besar.
Tercapainya electrification ratio sebesar 96.6% pada tahun 2019 dengan pengmbangan kapasitas
• Pembangunan pembangkit listrik
dengan total kapasitas 35,000 MW
Memastikan suplai dari bahan bakar dengan memaksimalkan kilang minyak domestik
• Pembangunan kilang minyak
baru 2x300,000 barrels
• Pengembangan Kilang Minyak
Cilacap dan Balongan
Proyek Energi
Proyek Logistik
Mencapai ketahanan pangan melaluii pengembangan sistem irigasi
• pembanguanan 33 dam baru dan 30
PLTA
• pengembangan 1 million ha sistem
irigasi
• Rehabilitasi sistem irigasi yang ada
Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang
Infrastruktur berdasarkan Program Kerja Tim Transisi
ISU STRATEGIS TEKNOKRATIK RPJMN
2015-2019
PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN, DAN ENERGI
PROGRAM KERJA TIM TRANSISI JOKOWI - JK Arahan RPJPN
(untuk RPJMN III)
Pemenuhan Infrastruktur dasar:
• Rasio Elektrifikasi 100%
• Akses air minum dan
sanitasi 100 %
• Permukiman kumuh 0%
Dimulainya pemanfaatan tenaga
nuklir dan pembangkit listrik
Kemantapan Jalan Nasional:
92.5% (2013)
Pembangunan pelabuhan:
402 lokasi (2013)
Pembangunan Embung:
213 lokasi (2013)
Rasio Elektrifikasi Tenaga
Listrik: 80.2% (2013)
Akses Air Minum Layak:
66.80% (2013)
Akses Sanitasi Layak:
59.80% (2013)
Rumah Sehat Sederhana
Bersubsidi: 121,000 unit (2013)
Desa yang dilayanai akses
telekomunikasi: 100%
Pencapaian Aktual RPJMN
2010-2014
PEMENUHAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI
KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL
PERKOTAAN
PERCEPATAN KONTRIBUSI KPS DAN CREATIVE FINANCING
LAINNYA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS
TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT
PR
OG
RA
M K
ER
JA
UT
AM
A
PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS
INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
TOL LAUT
TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SU
B-P
RO
GR
AM
KE
RJ
A
a. Rasio elektrifikasi mencapai 100%
b. Akses air minum layak mencapai 100%
c. Sanitasi layak mencapai 100%
d. Rumah Tangga kumuh perkotaan menjadi 0%
e. Tingkat kepemilikan rumah mencapai 90%
f. Kondisi mantap jalan mencapai 100%
g. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB
h. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32%
i. Layanan Pita Lebar 100% Kab/Kota
j. Index e-government mencapai 3,4 (skala 4.0)
k. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20%
l. Kapasitasi air baku menjadi 118,6 m3/detik
TARGET TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
Proyek Infrastruktur: antara harapan dan realita
2005
2010
2015
91 Proyek Infrastruktur dengan nilai
US$ 22,5 Milyar ditawarkan kepada
investor.
Infrastructure Summit 2005
87 Proyek Infrastruktur dengan
nilai US$ 34 Milyar ditawarkan
kepada pihak swasta
PPP Book diluncurkan
Baru 2 proyek KPS* yang
berhasil mencapai konstruksi:
Cikampek Palimanan dan
SPAM Tangerang.
Sampai dengan hari ini
Success
rate 2%**
*Dari tahun 2005, terdapat 24 proyek yang telah ditenderkan (dimana 23 diantaranya proyek Jalan Tol), namun proyek-proyek tersebut sudah
direncanakan dari sebelum tahun 2005 dan ditenderkan tidak murni dengan skema KPS.
**Success rate didefinisikan sebagai proyek sudah memulai proses konstruksi. Dihitung berdasarkan 2 proyek dibandingkan dengan 91 proyek
yang ditawarkan di 2005.
Proyek Infrastruktur: antara harapan dan realita
Banyak proyek yang terlalu lama penyiapannya, beberapa contoh adalah
Kendala Pelaksanaan - Tidak terjadi sinkronisasi antara
decision making dan pelaksanaan
Anggaran
Perizinan
SDM
Izin Lingkungan
dan AMDAL
Izin Lokasi
Dukungan dan
Jaminan Pemerintah
Pengadaan Lahan
RTRW/Tata Ruang
Izin Hutan
Disbursement pinjaman
luar negeri
Tumpah tindih regulasi
Proses Pengadaan
Keputusan
Politik,
Groundbreaking
Keputusan Politik,
Groundbreaking
Implementasi
Kendala untuk mengimplementasikan Perkembangan Infrastruktur
Pengadaan Lahan 33%
RTRW 22%
Anggaran 14% Lainnya
11%
IPPKH 14%
AMDAL 6%
Perizinan 20%
Sumber bottleneck dari proyek infrastruktur prioritas
Kendala lain yang dialami dalam implementasi proyek infrastruktur:
• Regulasi dan hukum yang belum pasti
• Kurangnya sumber pendanaan jangka panjang
• Kapabilitas asset management yang perlu ditingkatkan
• Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas institusi yang
memadai
• Kurangnya kapasitas industri
• Tidak adanya dukungan dari komunitas sekitar untuk pembangunan
proyek infrastruktur
Terbatasnya Investasi proyek infrastruktur
APBN/
APDB
Gap
Investasi
BUMN ~ 22.23% ~ 106.7 US$
~ 175.1 bill US$
NOTES:
1) Porsi APBN berdasarkan batas atas yang disetujui oleh Kementrian Keuangan atas usulan BAPPENAS.
(PPPs, Off Balance
Sheet,
Pinjaman, Obligasi,
dll ~ 36.52%)
APBN
~ 29.88%1)
~ 143.3 bill US$
APBD ~ 11.37%
~ 54.5 bill US$
Based on conversion rate of IDR 10,000 per US$
Perbandingan nilai kebutuhan Indonesia terhadap
investasi infrastruktur di Asia
8
Dana
Pemerintah
yang tersedia
USD 124
Billion
USD 511
Billion
Kebutuhan dana
infrastruktur Gap
USD 386
Billion
Base
line
ASEAN
Sumber: Background study RPJMN 2015-2019 Bappenas
1686,4
793,6
3753,6
1766,4
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Newdevelopment
Maintenance
Other infrastructure sectors
Transport sector
USD 8
trillion
investasi
infrastruktur
dibutuhkan
diAsia
USD Billion
Investasi yang dibutuhkan Asia dan ASEAN pada 2010-
2020:
95,6
61,2
300
139,3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Newdevelopment
Maintenance
Other infrastructure sectors
Transport sector
USD Billion
USD 596
Billion of
investasi
dibutuhkan
di ASEAN
Asia
Investasi yang dibutuhkan di Indonesia
Indonesia
10% of ESE-A
>7% dari GDP per
tahun
Sumber: Asian Development Bank study
Usaha Reformasi Pemerintah dalam Mempercepat
Implementasi Proyek Infrastruktur
Reformasi Fiscal Reformasi Institusi Reformasi Peraturan
Semua perubahan ditujukan untuk membangun lingkungan bisnis untuk investasi
masa depan
• Investasi di infrastruktur Indonesia dinilai sebagai investasi “high risk” dengan tingkat pengembalian tidak tentu.
• Indonesia tidak memiliki fasilitas fiskal untuk mendukung proyek
• Indonesia tidak memiliki
kepemimpinan dalam
implementasi perubahan
yang dibutuhkan agar
infrastruktur berkembang
• Reformasi Peraturan adalah
tulang punggung perubahan.
Sistem regulasi Indonesia
dikenal memilki ambiguitas
dan pertentangan peraturan.
Indonesia sekarang memliki
fasilitas fiskal seperti VGF dan
Availability Payment. Indonesia
juga menyiapkan land revolving
fund untuk pembagian resiko.
Pembentukan KPPIP (Komite
Percepatan Penyedia Infrastruktur
Prioritas) dan penguatan institusi
yang ada (PT. SMI and IIGF) untuk
mengisi kekosongan dalam
meningkatkan nilai bankabaility
proyek. Kementerian Keuangan
juga membentuk PPP unit untuk
fasilitas PDF and TA.
Pemerintah Indonesia telah
memperbaiki peraturan berhubungan
dengan PPP, Availability Payment,
Direct Lending dan akusisi lahan. Di
luar itu, usaha deregulasi juga
dituangkan dalam Kebijakan Ekonomi
yang diumumkan.
issu
es
Refo
rms
9
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
KPPIP dibentuk untuk merevitalisasi fungsi KKPPI dengan perampingkan struktur kelembagaan, pemberian kewenangan dalam
mengambil keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di
internal komite.
Anggota KPPIP melibatkan
Kementerian/Lembaga yang berperan penting
dalam penyiapan proyek
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
Kementerian Keuangan
Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Bappenas
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional(BPN)
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman*
Kementerian Lingkungan Hidup &
Kehutanan*
*Usulan perubahan dalam revisi Perpres 75/2014; **OBC: Outline Business Case; ***PDF: Project Development Fund
Dalam menjalankan mandatnya, KPPIP memperkuat sinergi di internal
Komite dalam pembagian tugas dan menghindari terjadinya duplikasi upaya
sehingga penyediaan infrastruktur prioritas menjadi efisien dan efektif.
Contoh keterlibatan K/L berdasarkan mandat setiap Kementerian/Lembaga:
o Penilaian dan pemberian fasilitas OBC untuk proyek bottom-up
o Menyusun standar dan acuan kualitas Pra-Studi Kelayakan
o Debottleneck isu-isu terkait dengan pengadaan tanah dan
mendukung usaha-usaha percepatan
o Memberikan fasilitas OBC** untuk proyek top-down
o Pemantauan dan debottlenecking isu-isu proyek bidang ekonomi
o Mereview dan menyetujui Dukungan dan Jaminan Pemerintah
o Menyediakan fasilitas PDF*** untuk proyek KPBU
EKON
• KPPIP melibatkan K/L lain di bidang infrastruktur (baik ekonomi maupun
sosial) dalam pengambilan keputusan
• KPPIP telah membentuk Tim Kerja Ketenagalistrikan (UP3KN) dan
Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang. Akan
dibentuk Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah, dll.
• KPPIP diperkuat dengan jajaran tenaga ahli profesional penuh waktu
(PMO) untuk menjalankan operasionalnya.
Ek
sis
tin
g
Us
ula
n T
am
bah
an
Tugas KPPIP sesuai mandat Perpres 75/2014
Proyek Top Down
(usulan
Presiden/Wakil
Presiden)
Proyek Bottom Up
(usulan
K/L/Pemda)
*OBC atau Outline Business Case merupakan output dari
Pra-Studi Kelayakan. FBC atau Final Business Case
merupakan output dari Studi Kelayakan.
** PJP atau Penanggung Jawab Program adalah Menteri,
Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan
BUMN/BUMD yang ditetapkan sebagai penanggung
jawab dalam penyediaan infrastruktur prioritas.
Penetapan skema
& sumber
pendanaan
untuk proyek yang
ditetapkan
sebagai prioritas.
APBN
Penugasan BUMN
KPS/Strategic Funding
Koordinasi antara
PJP** dengan
Bappenas terkait
sumber pendanaan
(APBN, APBD, ODA)
Penugasan BUMN
ditujukan untuk percepatan
pelaksanaan dan
leveraging kapasitas
finansial BUMN.
PPP Unit di Kemenkeu
untuk mengkoordinasikan
penyusunan FBC* dan
transaction advisory untuk
implementasi proyek KPS
(melibatkan internationally
reputable consultant).
Penetapan
Daftar
Proyek
Prioritas
Monitoring dan
Debottlenecking
KPPIP menyusun
Rencana Aksi dan
memantau serta
melakukan
debottlenecking
Enam tugas utama KPPIP sebagaimana
diamanatkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2014
Menetapkan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur
Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Penetapan standar
kualitas Pra-Studi
Kelayakan (OBC*)
serta melakukan revisi/
re-do jika diperlukan
(3-6 bulan)
OUTPUT
KPPIP
1. Daftar Proyek
Prioritas yang
disetujui semua
pihak.
3.Rencana Aksi
dengan target
pencapaian serta
insentif dan
disinsentif.
2. Service Level
Agreement (SLA)
yang mengikat.
1 2
3
4
5
6
KPPIP berperan dalam menyusun kriteria pemilihan dan
penyusunan Daftar Proyek Strategis Nasional
Sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi, ditetapkan bahwa dalam Perpres Proyek Strategis Nasional akan
dilampirkan daftar proyek-proyek strategis nasional sebagai bagian yang tidak terlepas dari Perpres dimaksud.
Untuk itu KPPIP ditugaskan untuk mengkoordinasikan pengusulan dan penyusunan daftar proyek-proyek
strategisnya.
KPPIP telah melakukan seleksi
berdasarkan:
• Kriteria Dasar
• Kriteria Strategis
• Kriteria Operasional
Dari 1.500 proyek, KPPIP telah
menyusun Daftar Pendek untuk
dikonfirmasi lebih lanjut dengan
K/L Penanggung Jawab Proyek.
K/L telah memberikan konfirmasi
dan usulan proyek sebagai Proyek
Strategis Nasional.
K/L diberikan waktu tambahan
untuk memberikan usulan proyek.
15
Sept
2015
28
Sept
2015
Daftar Kandidat
Proyek Strategis
Nasional
berdasarkan
prioritisasi lebih
lanjut tersebut
menghasilkan
>200 Proyek.
Cakupan tugas KPPIP telah diperluas dengan mandat untuk melakukan
pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Proyek Kemenko Perekonomian /
Maritim/ K/L
KPPIP membagikan pembelajaran penyiapan
dan debottlenecking pada K/L untuk diterapkan
pada proyek-proyek tersebut.
Proyek Strategis
Nasional (PSN)
KPPIP melakukan pemantauan atas kemajuan
proyek tapi tidak melakukan active
debottlenecking.
KPPIP akan melakukan active monitoring dan
debottlenecking pada proyek prioritas. Proyek
prioritas akan mendapat fasilitas khusus yang
dapat diberikan oleh KPPIP (contoh:
penyiapan OBC, AMDAL, panel konsultan).
Proyek
Prioritas/
KPPIP
PERAN KPPIP
• Persiapan KPPIP untuk aplikasi sistem TI untuk pemantauan PSN dan proyek prioritas
• Sosialisasi SOP KPPIP untuk PSN dan proyek prioritas
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
13
Proyek KPPIP Tahun 2015-2019 telah ditetapkan untuk dipercepat
14
Permenko Perekonomian No. 12/2015 tentang Daftar Infrastruktur Prioritas Tahun 2015-2019 telah
ditandatangani dan sedang diundangkan
4
4
4 4
3
8
5
6
13
12
13 18 21
11
1
25
9
2
7
6
6
10
4
4
26
4
4
27 15
30
23
16
29
12
19
29
29
29 29
29
29
29
29
29
4
4
8
14
19
20
22
24
28
30 Proyek Prioritas: 1. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
2. Jalan Tol Mando-Bitung
3. Jalan Tol Panimbang Serang
4. 8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera
5. Kereta Api Ekspres SHIA
6. MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara
7. Kereta Api Makassar – Parepare
8. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung
9. Pelabuhan Hub Internasional Bitung NCICD
10. PLTA Karangkates IV & V (2x50MW)
11. PLTA Kesamben (37MW)
12. PLTA Lodoyo (10MW)
13. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut (CBL)
14. Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan
15. Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah
Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
16. National Capital Integrated Coastal Development
(NCICD) Fase A
17. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta
18. SPAM Semarang Barat
19. High Voltage Direct Current (HVDC)
20. Transmisi Sumatera 500 kV
21. Central – West Java Transmission Line 500 kV
22. Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang
23. PLTU Indramayu
24. PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10
25. Kilang Minyak Bontang
26. RDMP/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan,
Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)
27. Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Utara
28. Kilang Minyak Tuban
29. Palapa Ring Broadband
30. Kereta Api Kalimantan Timur
Pencapaian KPPIP di 2015: Memenuhi 6 mandat dalam Perpres 75/2014
utamanya dalam meningkatkan kualitas penyiapan proyek...
15
1. Peningkatan Kualitas
Penyiapan Proyek
2. Model Projects dengan standar
kualitas Pra-Studi Kelayakan
internasional dan pemberian fasilitas
penyiapan proyek lainnya
3. Penetapan Skema
Pendanaan
Penyusunan OBC quality guidelines
Pra-Studi Kelayakan/Outline Business
Case (OBC) Kilang Minyak Bontang
Penyusunan VfM dengan metode
kuantitatif untuk sektor jalan tol Penyusunan AMDAL Jalan Tol
Panimbang-Serang agar pengadaan
tanah dapat dilakukan di 2016
Mendorong Menhub menetapkan
skema pendanaan KA Ekspres
SHIA (memutuskan ketidakpastian
skema KPBU)
Mendorong penetapan skema
pendanaan LRT Sumatera Selatan
melalui Perpres No. 116/2015
tentang Penugasan BUMN
Pencapaian KPPIP di 2015: ...serta mendorong debottlenecking,
perbaikan kebijakan/regulasi serta pengembangan kapasitas
16
4. Debottlenecking dan
Akselerasi Proyek
5. Perbaikan kebijakan dan
regulasi 6. Pengembangan Kapasitas
Penerbitan Penetapan Lokasi PLTU
Batang dipercepat menjadi Juni 2015
Penerbitan peraturan pendukung
KPBU yaitu Peraturan Menkeu
tentang availability payment dan
Perka LKPP tentang pengadaan
badan usaha untuk KPBU.
Melakukan Induction Program untuk
PMO KPPIP
Mengadakan konsultan untuk review
proposal High Speed Railway (HSR)
Jakarta-Bandung dari Jepang dan RRT.
Penerbitan Permen ATR/Kepala
BPN No.6/2015 tentang Pengadaan
Tanah untuk menyesuaikan dengan
revisi Perpres.
Mendorong percepatan lelang investasi
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan
Jalan Tol Manado-Bitung dari Q4
menjadi Q2 2015
268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 4
Draft—for discussion only
Cop
yri
gh
t ©
20
15
by T
he B
osto
n C
on
su
ltin
g G
roup
, In
c. A
ll ri
gh
ts r
ese
rve
d.
Confidential – Please do not distribute
China & Jepang memberikan 2 proposal yang berbeda
Proposal China Proposal Jepang
Joint Venture:
60% Indonesia : 40% China
Skema BUMN + Operator
Swasta
Struktur kepemilikan
Stasiun
Teknologi
Tempo penyiapan
proposal
8 stasiun dari awal
5 stasiun pada tahap awal, 3
lagi menyusul di masa-masa
mendatang
Teknologi China Teknologi Jepang
Lebih singkat Lebih lama
Masih banyak aspek yang butuh perincian lebih dalam & negosiasi lebih lanjut
268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 6
Draft—for discussion only
Cop
yri
gh
t ©
20
15
by T
he B
osto
n C
on
su
ltin
g G
roup
, In
c. A
ll ri
gh
ts r
ese
rve
d.
Confidential – Please do not distribute
1. Kontribusi dan resiko di pihak Indonesia Keduanya butuh kontribusi eksplisit dan implisit yang signifikan dari pemerintah agar layak secara
finansial
Proposal China Japan proposal
1.1. Kontribusi
Indonesia1
1.2. Resiko
Yang dibutuhkan agar layak:
• BUMN perlu berkontribusi (misal:
tanah)
• Kontribusi lainnya dari pemerintah
(missal: insentif pajak dan tanah)
Lebih besar kebutuhan
pembiayaannya, disesuaikan
terhadap kurs pasar
Yang dibutuhkan agar layak:
• BUMN pengurusan asset perlu
didirikan untuk memegang saham
modal
• Indonesia perlu memberikan tanah
Lebih kecil kebutuhan
pembiayaannya, disesuaikan
terhadap kurs pasar
Resiko dibagi bersama JV (Joint Venture) Pemisahan alokasi pembagian
resiko: CAPEX dari BUMN, Ops dari operator swasta
Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan struktur pembiayaan dapat mengurangi
kontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetap ada 1.Contribution: both direct and explicit (grant, guarantee etc) and indirect and implicit (I,e, incentives, free or low out land); includes directly from government budget or from SOE balance sheet; includes initial capex and ongoing open
Ulasan Proposal Kereta Api Berkecepatan
Tinggi/High-Speed Train (HST) Jalur
Jabodetabek-Bandung Presentasi Hasil kepada Tim Penilai
2 September 2015
Confidential – Please do not distribute
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015 Outline Business Case (OBC) Kilang Minyak Bontang
17
Mengingat proyek sudah tertunda sejak 2011, KPPIP mengalokasikan dana untuk penyusunan OBC kilang minyak Bontang agar
menyediakan rekomendasi skema pendanaan dan menjadi justifikasi dukungan pemerintah yang dibutuhkan.
Hasil OBC Kilang Minyak Bontang
• Melakukan kajian teknis terkait konfigurasi kilang dan IRR untuk skenario
jika (1) kilang hanya menghasilkan BBM dan (2) kombinasi kilang BBM
dengan petrokimia.
BBM BBM + Petrokimia
Capex USD 7.326 Juta USD 14.910 Juta
IRR Proyek 7,0% 10,2%
• Memberikan rekomendasi skema proyek yaitu Kerjasama Pemerintah
dan Swasta mengingat biaya net yang lebih rendah
Skema Proyek Biaya net (Dengan analisa Value for Money (VfM)
KPBU USD 1.513 Juta
Conventional
Payment
USD 2.309 Juta
• Memberikan analisa Dukungan Pemerintah yang dapat diberikan
(Viability Gap Fund, Availability Payment, Tax Holiday).
• Menyusun jadwal proses perizinan yang dibutuhkan.
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
• Tim Kerja Kilang Bontang akan menyusun kajian tentang Dukungan Pemerintah yang akan diberikan.
• Penetapan lokasi dan skema proyek (termasuk konfigurasi, pendanaan, dan offtaker) dari Menteri ESDM.
• Market Sounding dan penyiapan lelang Transaction Advisor untuk skema KPBU di PPP Unit, Kementerian Keuangan.
• KPPIP akan mengalokasikan fasilitas untuk kegiatan AMDAL
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015 Proyek (2) - Strategic Review High Speed Railway (HSR) Jakarta - Bandung
18
Sebagai upaya penyelesaian deadlock terkait diterimanya proposal dari Pemerintah Jepang dan Pemerintah RRT untuk
pembangunan proyek High Speed Railway (HSR), maka diperlukan pengadaan jasa konsultansi untuk memberikan penilaian
strategis atas kedua proposal dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut.
268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 4
Draft—for discussion only
Cop
yri
gh
t ©
20
15
by T
he B
osto
n C
on
su
ltin
g G
roup
, In
c. A
ll ri
gh
ts r
ese
rve
d.
Confidential – Please do not distribute
China & Jepang memberikan 2 proposal yang berbeda
Proposal China Proposal Jepang
Joint Venture:
60% Indonesia : 40% China
Skema BUMN + Operator
Swasta
Struktur kepemilikan
Stasiun
Teknologi
Tempo penyiapan
proposal
8 stasiun dari awal
5 stasiun pada tahap awal, 3
lagi menyusul di masa-masa
mendatang
Teknologi China Teknologi Jepang
Lebih singkat Lebih lama
Masih banyak aspek yang butuh perincian lebih dalam & negosiasi lebih lanjut
268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 6
Draft—for discussion only
Cop
yri
gh
t ©
20
15
by T
he B
osto
n C
on
su
ltin
g G
roup
, In
c. A
ll ri
gh
ts r
ese
rve
d.
Confidential – Please do not distribute
1. Kontribusi dan resiko di pihak Indonesia Keduanya butuh kontribusi eksplisit dan implisit yang signifikan dari pemerintah agar layak secara
finansial
Proposal China Japan proposal
1.1. Kontribusi
Indonesia1
1.2. Resiko
Yang dibutuhkan agar layak:
• BUMN perlu berkontribusi (misal:
tanah)
• Kontribusi lainnya dari pemerintah
(missal: insentif pajak dan tanah)
Lebih besar kebutuhan
pembiayaannya, disesuaikan
terhadap kurs pasar
Yang dibutuhkan agar layak:
• BUMN pengurusan asset perlu
didirikan untuk memegang saham
modal
• Indonesia perlu memberikan tanah
Lebih kecil kebutuhan
pembiayaannya, disesuaikan
terhadap kurs pasar
Resiko dibagi bersama JV (Joint Venture) Pemisahan alokasi pembagian
resiko: CAPEX dari BUMN, Ops dari operator swasta
Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan struktur pembiayaan dapat mengurangi
kontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetap ada 1.Contribution: both direct and explicit (grant, guarantee etc) and indirect and implicit (I,e, incentives, free or low out land); includes directly from government budget or from SOE balance sheet; includes initial capex and ongoing open
Ulasan Proposal Kereta Api Berkecepatan
Tinggi/High-Speed Train (HST) Jalur
Jabodetabek-Bandung Presentasi Hasil kepada Tim Penilai
2 September 2015
Confidential – Please do not distribute
Hasil menyimpulkan bahwa kedua proposal dapat dipilih berdasarkan
dimensi mana yang dianggap lebih penting oleh pemerintah:
Proposal RRT dipilih jika pembagian risiko, keterbukaan teknologi
dan jangka waktu penyelesai proyek lebih diutamakan.
Proposal Jepang dipilih jika rekam jejak, kontribusi pemerintah
dan kematangan proposal lebih diutamakan.
• KPPIP terlibat dalam penyusunan Perpres 93/2015 untuk
pembentukan Tim Penilai dan justifikasi pengadaan jasa konsultansi
strategic review proposal HSR.
• Strategic Review menilai dimensi besaran kontribusi pemerintah dan
risiko, teknologi dan pengalaman pengguna, sosio-ekonomi dan
perencanaan proyek.
Hasil Strategic Review HSR
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
• Pemantauan proyek HSR sebagai bagian dari PSN.
• Pemerintah mengambil hasil strategic review sebagai pertimbangan
pengambilan keputusan pada September 2015.
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015 Proyek (3) - Kajian Value for Money (VfM) untuk Jalan Tol Panimbang-Serang
19
Analisa VfM diperlukan untuk menentukan skema pendanaan proyek yang paling optimal untuk pembangunan jalan tol
Panimbang – Serang.
Hasil Kajian VfM Jalan Tol Panimbang - Serang
• Hasil kajian merekomendasikan skema Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha untuk proyek dengan penggunaan Pembayaran
Ketersediaan Layanan/Availability Payment (AP) dari APBN.
• Kajian finansial menunjukan bahwa skema Pembayaran Ketersediaan
Layanan/Availability Payment (AP) dapat digunakan untuk proyek ini
dengan mengingat asumsi ROI 15%. Jangka waktu pembayaran AP
selama 15 tahun, dan Badan Usaha mendapat pendapatan sesuai
estimasi selama masa konsesi.
• Teridentifikasi 2 jenis resiko yang diidentifikasi dalam kajian ini:
Risiko konstruksi
CAPEX dapat meningkat akibat
ketidaktepatan penghitungan
biaya material/alat dan proyek
tidak selesai tepat waktu akibat
keterlambatan realisasi proyek.
Risiko operasi
Target pendapatan tidak terpenuhi
karena kesalahan perhitungan
demand dan pembengkakan biaya
O&M dapat memicu penurunan
kualitas pelayanan yang dijanjikan.
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
• Rapat koordinasi untuk pembahasan hasil kajian VfM dengan BPJT untuk dilanjutkan menjadi penetapan skema pendanaan.
• Penyiapan lelang Transaction Advisor oleh PPP Unit, Kementerian Keuangan.
KPPIP telah mendorong percepatan Proyek Prioritas di 2015
(beberapa contoh)
KPPIP memberikan dukungan fasilitasi untuk
percepatan penandatangan exchange note
yang dibutuhkan untuk kepentingan loan
agreement. MRT Jakarta (Jalur
Utara – Selatan)
Penandatanganan loan agreement tercapai
pada September 2015.
DUKUNGAN DARI KPPIP PROYEK KEMAJUAN
KPPIP melakukan pemantauan langsung
terkait pengadaan lahan dan sinkronisasi
jadwal dengan rencana PLTU Sumsel 8, 9, 10. HVDC
Proses peralihan lahan converter station dari
PT PN 7 kepada PT PLN telah selesai
sehingga berlanjut ke tahap konstruksi.
Memberikan panduan penyusunan OBC
sesuai standar KPPIP yang menjadi dasar
rekomendasi skema pendanaan. Jakarta Sewerage
System
OBC merekomendasikan skema pendanaan
untuk proyek yang akan diputuskan lebih lanjut
di tingkat Menteri.
Memberikan dukungan koordinasi untuk
percepatan penerbitan Peraturan Presiden
dengan penambahan ruas yang ditugaskan
kepada Hutama Karya. Jalan Tol Trans
Sumatera
Penerbitan Peraturan Presiden No 117/2015
pada Oktober 2015.
TERIMA KASIH Sekretariat – Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Menara Merdeka,8th Floor - Jalan Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110, Indonesia
T. +62 21 2957 3771, +62 21 2957 3772
F. +62 21 2957 3773