Presentasi taskap sampe purba

download Presentasi taskap   sampe purba

of 48

  • date post

    29-Jan-2018
  • Category

    Documents

  • view

    1.328
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of Presentasi taskap sampe purba

  1. 1. 2009BPMIGASAllrightsreserved 1 * Sampe L. Purba Peserta PPRA XLIX - nr. 66 1
  2. 2. 2009BPMIGASAllrightsreserved Migas adalah sumber daya alam nasional yang merupakan kekayaan kolektif pencerminan kedaulatan permanen suatu bangsa Pengelolaan migas adalah industri yang bersifat jangka panjang, padat modal, sarat resiko, serta berimplikasi luas dari hulu ke hilir Perusahaan Nasional perlu didorong untuk lebih berperan 22
  3. 3. 2009BPMIGASAllrightsreserved PARADIGMA NASIONAL KONSEPSI PEMBERDAYAAN PRSH NASIONAL DI BIDANG PLOLAAN MIGAS PERSOALAN YANG DITEMUKAN : 1. MELEMAHNYA PERAN MIGAS DLM PEMBANGUNAN NASIONAL 2. KURANG TERPADUNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN MIGAS 3. RENDAHNYA KEPASTIAN HUKUM DLM MELAKSANAKAN KEGIATAN BISNIS MIGAS 4. RENDAHNYA KOMPETENSI PERUSAHAAN NASIONAL PEMBERDAYAA N PRSH NASIONAL DI BIDANG LOLA MIGAS SAAT INI BANG LINGSTRA PELUANG & KENDALA KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA ALUR PIKIR KMANDIRIAN DAN DAYA SAING BGS MENINGKAT PEMBERDAYAAN PRSH NASIONAL BID PLOLAAN MIGAS YG DIHARAPKAN PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan NASIONAL SUKSES 3
  4. 4. 2009BPMIGASAllrightsreserved FEED BACK SUPRA STRUKTUR INFRA STRUKTUR SUB STRUKTUR KEBIJAKAN K/L DAN PEMDA INFRA STRUKTUR APARATUR Kadin BUMN// PRSHN MASYARAKAT .. MEDIA MASSA PT, ToMas REGULASI SINKRONISASI KOORDINASI FASILITASI SOSIALISASI PELATIHAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM BANGLISTRA. PELUANG & KENDALA. INSTRUMENTAL INPUT PARADIGMA NASIONAL ( PANCASILA, UUD NRI 45, WASANTARA, TANNAS ) PERATURAN PER-UU-AN. S O M PMBERDAYAAN PRSH NAS DI BID PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI POLA PIKIR KEMANDIRIA N DAN DAYA SAING BANGSA MENINGKAT PMBERDAYAAN PRSH NAS DI BID PELOLAAN MIGAS YG DIHARAPKAN ENVIRONMENTAL INPUT PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan NASIONAL SUKSES 4
  5. 5. 2009BPMIGASAllrightsreserved Kontribusi pemikiran ttg pemberdayaan prshn migas ;>Pemahaman utuh, komprehensif ttg gagasan pemberdayaan prshn migas MAKSUD & TUJUAN RUANG LINGKUP BAB I Pendahuluan BAB II Landasan Pemikiran BAB III Kondisi Saat Ini BAB IV Perkembangan Ling Stra BAB V Kondisi Yg Diharapkan BAB VI Konsepsi BAB VII Penutup TATA URUT PENGERTIAN METODE Kualitatif yaitu deskriptif analitis PENDEKATAN Komprehensif integral melalui pisau analisa Tannas METODE PENDEKATAN Fokus => pemberdayaan, R/L value chain migas 55
  6. 6. 2009BPMIGASAllrightsreserved PARADIGMA NASIONAL PANCASILA UUD NRI 1945 WASANTARA TANNAS PERATURAN PER UU-AN UU No. 22 thn 2001=> tata kelola migas UU No. 17 thn 2003 => Scope Keuangan Negara UU No. 19 thn 2003 => BUMN, berlaku UU PT UU No. 25 th 2004 => Sistem Perenc Pemb. Nasional UU No. 25 th 2007 =>Penanaman modal -> equal treatment UU No. 30 th 2007 => Energi : Penyediaan, pemanfaatan, pengusahaan UU No. 40 th 2007 => PT, sbg badan hukum - persekutuan modal Perpres No. 32 Th 2011 => MP3EI, Perencanaan utk tingkatkan daya saing 66 BAB - II
  7. 7. 2009BPMIGASAllrightsreserved LANDASAN TEORI Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow : Tahapan pertumbuhan perlu leading sector Teori Pertumbuhan baru Endogenous growth theory : utk sustainabilitas, proses internal human capital - inovasi teknologi TINJAUAN PUSTAKA Silvana Tordo : Value creation peran BUMN misi sosial ekonomi politik Forfas : BUMN pelaksana kebijakan Pemerintah, dgn prinsip tata kelola Perusahaan . Ada kebebasan komersial policy Gde Pradnyana : Peran migas vertikal (anggaran), horizontal penggerak ekonomi/ multiplier effect Taskforce report on strategic economic policy : objective prsh (swasta vs negara) Munir Fuadi : asas kontrak, mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak 77
  8. 8. 2009BPMIGASAllrightsreserved POKOK PSOALAN (-)Penggerak, lokomotif, dan - Multiplier effect ekonomi, - Mandiri dan berdaya saing (-)Memantapkan, menguatkan dan mengokohkan terwujud Suksesnya Pembangunan Nasional KONDISI IMPLIKASI Pemberdayaan Prshn Nas di bidang pengelolaan migas Keterlibatan Prsh Nasional dlm kegiatan hulu migas Pengelolaan jaringan transmisi dan distribusi gas Penyerapan alokasi migas dan produk turunan olahannya Peran prshn penunjang dlm mata rantai pengelolaan migas Melemahnya peran migas dalam pembangunan nasional Kurang terpadunya manajemen pengelolaan migas Rendahnya kepastian hukum dlm melaksanakan kegiatan bisnis migas Rendahnya kompetensi Perusahaan Nasional BAB - III POKOK PERSOALAN 88
  9. 9. 2009BPMIGASAllrightsreserved 9 *
  10. 10. 2009BPMIGASAllrightsreserved 10 *
  11. 11. 2009BPMIGASAllrightsreserved 11 *
  12. 12. 2009BPMIGASAllrightsreserved 12 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 BBTUD Contracted Export Contracted Domestic Potential Domestic Existing Supply Project Supply Potential Supply Neraca Gas Indonesia
  13. 13. 2009BPMIGASAllrightsreserved 13
  14. 14. 2009BPMIGASAllrightsreserved MIGAS DLM PERCATURAN NEGARA ADI DAYA REGULASI WTO KRISIS EKONOMI BERBAGAI NEGARA DINAMIKA POLITIK DI DUNIA komunitas ASEAN AEC Asean china india Japan Australia - Korea Daya Saing GEO, DEMO, SKA IPOLEKSOSBUDHANKAM MENIMBULKAN 1414 BAB - IV
  15. 15. 2009BPMIGASAllrightsreserved 15 *Peluang 1.Globalisasi -> penetrasi pasar 2.Konflik kawasan kondusivitas 3.+/+ ekonomi => demand energi 4.AEC => alokasi efisiensi sumber daya 5.Bonus demografi dependency ratio 6.Demokrasi yg sdng mencari bentuk > ekuilibrium, transparansi 7.Geografis yang luas => demand infrastruktur 8.Kontribusi signifikan ke APBN => stimulan ekonomi 9.BUMN Migas => leverage kebijakan Pemerintah *Kendala 1.Globalisasi equal treatment 2.Konflik perlambatan pertumbuhan ekonomi pengurangan demand 3.Pricing preference prioritas alokasi 4.Keunggulan daya saing asing marginalisasi pelaku bisnis domestik 5.Penduduk besar beban berat utk produktivitas, kreativitas, inovasi 6.Demokratisasi partisipasi => birokrasi perizinan, kepastian hukum 7.Infrastruktur tidak merata => kecenderungan membangun di daerah maju 8.Tulang punggung APBN => konservatisme, miskin inovasi 9.KPI berbeda utk persero dan prshn terbuka -> sinergitas yg tidak mudahj
  16. 16. 2009BPMIGASAllrightsreserved 16 *
  17. 17. 2009BPMIGASAllrightsreserved 17 * Meningkatnya jlh dan peran Prsh Nasional dlm Kegiatan usaha hulu Optimalnya pengelolaan jaringan transmisi dan distribusi gas Meningkatnya penyerapan alokasi migas dan produk turunan migas dalam negeri Meningkatnya peran prshn penunjang migas dlm mata rantai pengelolaan migas *Kontribusi thdp Peningkatan Kemandirian dan Daya saing bangsa Kontribusi thdp suksesnya pembangunan nasional INDIKASI KEBERHASILAN Bab V 17
  18. 18. 2009BPMIGASAllrightsreserved 18 * a)Berperannya migas sebagai lokomotif dan transformator pembangunan nasional b)LEBIH TERPADUNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN MIGAS c)MENINGKATNYA KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS MIGAS d). Berkembangnya industri hilir dan penunjang migas nasional
  19. 19. 2009BPMIGASAllrightsreserved 19 *
  20. 20. 2009BPMIGASAllrightsreserved 20
  21. 21. 2009BPMIGASAllrightsreserved 21 * September 13
  22. 22. 2009BPMIGASAllrightsreserved * 4 1 2 3 Terwujudnya Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang Pengelolaan Migas U P A Y A s t r a t e g i Meningkatkan peran migas dalam pembangunan nasional Meningkatkan keterpaduan manajemen pengelolaan migas BAB VI KEBIJAKAN Meningkatkan kompetensi Perusahaan Nasional Meningkatkan Kepastian hukum dalam berbisnis 22
  23. 23. 2009BPMIGASAllrightsreserved 23 1. KESDM : Usul substansi uu migas dari komoditas vital strategis ke instrumen HanKam 2. Kemenkeu : merubah parameter kontribusi migas di RAPBN ke monetary value 3. UKP4 : Merubah paradigma KPI K/L ke kolektivitas 4. DPR : sinkronisasi UU Energi, Migas, Penanaman Modal, Keuangan Negara 5. Prshn Negara utk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan komitmen -> permodalan, ketrampilan, manajerial 6. Media massa, Pemerhati : Kampanye pencerdasan strategis ke masyarakat 7. KESDM, Kemenkeu, PT, ToMas : sosialisasi perubahan paradigma strategis dari basis SDA - manufaktur ke kreativitas * U P A Y A Meningkatkan Peran Migas dalam Pembangunan Nasional 23
  24. 24. 2009BPMIGASAllrightsreserved 24 1. KESDM : mapping proyeksi pertumbuhan ekonomi, kebutuhan, integrasikan dgn pengembangan infrastruktur migas 2. Kemen BUMN : road map penyediaan energi, pengolahan, distribusi dan industri pendukung 3. KePerindustr : sentra industri berbasis bahan baku migas 4. Bappenas : Kebijakan konektivitas infrastruktur, lintas K/L 5. Menko Perek.: Perpanjangan WK dgn industri pendukung 6. Kemen BUMN : pemaduan sinergi long term plan penghasil dan pengguna hulu - hilir 7. Pemda : Tata ruang utk pengembangan industri lokal terkait energi dan sda migas 8. SKKMIGAS, BPHMIGAS, PT Pertamina, PT PGN, PT PLN koordinasi faktual dlm perencanaan dan pelaksanaan proyek utama migas * U P A Y A Meningkatkan Keterpaduan manajemen pengelolaan migas 24
  25. 25. 2009BPMIGASAllrightsreserved 25 1. KHukHam : inventarisasi produk hukum dan regulasi yg dpt menghambat investasi migas 2. Kemendagri : asistensi ke Pemda terkait sinkronisasi perda Pungutan dan Perizinan 3. KADIN dan Regulatory bodies campaign konsistensi penerapan hukum bisnis vs hukum pidana/ publik 4. Lembaga politik formal utk tdk mempolitisir kebijakan Pemerintah utk tujuan jk pendek dg sentimen nasionalisme 5. Media massa : sosialisasi pendidikan kepastian hukum 6. Wapres mengkoord kajian pencabutan kewenangan perizinan dari bbrp instansi 7. Stakeholder migas utk sosialisasi ke auditor dan aparat penegak hukum terkait prinsip d