Presentasi Pengawasan Kinerja DPRD Depok
-
Upload
ganti-phaing-kanisa -
Category
Documents
-
view
16 -
download
5
description
Transcript of Presentasi Pengawasan Kinerja DPRD Depok
1
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN LKPJ
KDH OLEH DPRDTeguh Kurniawan
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UIhttp://www.admsci.ui.edu
Email: [email protected]
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN OLEH DPRD:
PERSPEKTIF TEORI
2
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Apakah Pengawasan?
Proses pengukuran kinerja danpengambilan tindakan untuk menjaminhasil yang diinginkanMerupakan peran penting dan positifdalam proses manajemenMenjamin segala sesuatu berjalansebagaimana mestinya dan sesuaiwaktunya
Schermerhorn, 2001
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Langkah dalam Proses Pengawasan
Menentukan sasaran dan standarMengukur kinerja sesungguhnya (aktual)Membandingkan hasil dengan sasarandan standar yang telah ditetapkanMengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan
Schermerhorn, 2001
3
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Jenis Pengawasan
Pengawasan Feedforward (umpan di depan)Dilakukan sebelum aktivitas dimulaiDalam rangka menjamin: kejelasan sasaran; tersedianya arahan yang memadai;ketersediaansumberdaya yang dibutuhkanMemfokuskan pada kualitas sumberdaya
Pengawasan Concurrent (bersamaan)Memfokuskan kepada apa yang terjadi selama prosesberjalanMemonitor aktivitas yang sedang berjalan untukmenjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencanaDapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan
Schermerhorn, 2001
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Jenis Pengawasan
Pengawasan Feedback (umpan balik)Terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakanMemfokuskan kepada kualitas dari hasilMenyediakan informasi yang berguna untukmeningkatkan kinerja di masa depan
Pengawasan Internal & EksternalPengawasan Internal: memberikan kesempatanuntuk memperbaiki sendiriPengawasan Eksternal: terjadi melalui supervisidan penggunaan sistem administrasi formal
Schermerhorn, 2001
4
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Apakah yang dimaksud KinerjaPemerintahan?
Kinerja pemerintahan dapat didefinisikansecara luas, tergantung karakter dankonsekuensi dari penyediaan pelayananoleh badan pemerintahan (Forbes, Hill danLynn Jr, 2005)Kinerja pemerintahan menurut Boyne (2003): efisiensi, daya tanggap, kesetaraan, kuantitas output, kualitasoutput, outcomes, nilai uang
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Apakah yang dimaksud KinerjaPemerintahan?
Kinerja pemerintahan menurut Pollitt (2000): tabungan, peningkatan proses, peningkatanefisensi, besarnya keefektivan, peningkatansecara keseluruhan kapasitas/fleksibilitas darisistem administrasiForbes, Hill dan Lynn Jr (2005) mengembangkan kinerja pemerintahanberdasarkan aspek penyampaian pelayanan, konsekuensi/outcome, tingkat penilaian daripemangku kepentingan (stakeholder)
5
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Bagaimana Kedudukan DPRD berdasarkan Teori PemerintahanDaerah?
DPRD dan Pemerintah Daerah sama-sama bekerja atasdasar desentralisasi, yang memancar dari PemerintahNasional (Pusat). Desentralisasi melahirkan Daerah Otonom dan disertaipenyerahan sejumlah wewenang pemerintahan.Desentralisasi membutuhkan pembentukan institusipembuat kebijakan. Pembuat kebijakan yang akandirekrut berasal dari wilayah setempatInstitusi harus dibentuk untuk mengangkat pejabat danmembuat prosedur yang sah dalam rangkamelaksanakan keputusan-keputusan pemerintahan lokal
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Dewan Lokal
Dari sisi kewenangan dan posisi, dewan dapatdibedakan menjadi 2:
Dewan bertukar tempat dengan pemerintah lokal, karenanya kewenangan dan tanggungjawabnyamenyatu. Dewan adalah sumber kewenanganmanajemen dari kebijakan-kebijakan lokalDewan membagi kewenangan dan posisinya sebagaipemerintah daerah dengan pihak lain. Tanggung jawabbaik secara hukum dan politik adalah bersama, kewenangan dan tanggungjawab terfragmentasi
6
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Pola Pemerintahan Daerah dari dimensiPengawasan DPRD dan Pusat
Functional regulation, DPRD berperan penuhmengawasi jalannya pemerintahan daerah. Tidak adawakil Pusat di daerah, hanya pejabat pusat sektoralyang mengawasi bidangnya masing-masingDual supervision, DPRD berperan lemah karenapengawasan yang kuat dari Wakil Pemerintah Pusat(WPP). Ada juga pejabat sektoral yang mengawasibidang masing-masing. DPRD juga diawasi oleh WPP
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Pola Pemerintahan Daerah dari dimensiPengawasan DPRD dan Pusat
Dual subsidiary, DPRD punya peran kuatmengawasi tetapi didukung pengawasan olehWPP. Peran pejabat sektoral dikurangiDual subordination, pengawasan DPRD dikurangi dan diwujdukan melalui pengawasanpartai tunggal di pemerintahannya. Jadi yang mengawasi adalah Pusat melalui aparaturnya didaerah dan ditambah partai tunggal yang berkuasa
7
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN OLEH DPRD:PERSPEKTIF HUKUM/ATURAN
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
UU 22/2003
DPRD Kabupaten/Kota merupakanlembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembagapemerintahan daerah kabupaten/kota(Pasal 76)DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran & pengawasan (Pasal77)
8
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
UU 22/2003
DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: (Pasal78)
membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikotauntuk mendapat persetujuan bersama;menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama denganbupati/walikota; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerahdan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupatiatau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melaluigubernur;memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; danmeminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikotadalam pelaksanaan tugas desentralisasi
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
UU 22/2003
DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak: (Pasal 79)interpelasi;angket; danmenyatakan pendapat
Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak: (Pasal80)
mengajukan rancangan peraturan daerah;mengajukan pertanyaan;menyampaikan usul dan pendapat;memilih dan dipilih;membela diri;imunitas;protokoler; dankeuangan dan administratif
9
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
UU 22/2003Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban: (Pasal 81)
mengamalkan Pancasila;melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhannegara kesatuan Republik Indonesia dan daerah;memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dangolongan;memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dandaerah pemilihannya; menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota; danmenjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
UU 22/2003
DPRD Kabupaten/Kota dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya, berhak meminta pejabat negara tingkatkabupaten/kota, pejabat pemerintahkabupaten/kota, badan hukum, atau wargamasyarakat untuk memberikan keterangantentang sesuatu hal yang perlu ditanganidemi kepentingan bangsa dan negara(Pasal 82)
10
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
UU 32/2004
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40)DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 41)
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
UU 32/2004DPRD mempunyai tugas dan wewenang: (Pasal 42)
membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
11
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
UU 32/2004
DPRD mempunyai hak: (Pasal 43)interpelasi;angket; danmenyatakan pendapat
Anggota DPRD mempunyai hak: (Pasal 44)mengajukan rancangan Perda;mengajukan pertanyaan;menyampaikan usul dan pendapat;memilih dan dipilih;membela diri;imunitas;protokoler; dankeuangan dan administratif
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
UU 32/2004Anggota DPRD mempunyai kewajiban: (Pasal 45)
mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggotaDPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerahpemilihannya.menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD; menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait
12
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN OLEH DPRD:
REALITAS DI LAPANGAN
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Bagaimana DPRD melakukanPengawasan terhadap KinerjaPemerintahan?
Harus ada standar & alat ukur yang jelasPeriode pengukuranPenyimpulan hasil pengukuranTindak lanjut
13
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Alat ukur yang ada
Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)Standar Pelayanan MinimalUkuran kinerja yang biasa dilakukan PemdaIndex Kinerja Pemerintahan Daerah sedangdicoba dikembangkan oleh kami (DepartemenIlmu Administrasi FISIP UI)
Demokrasi (misal: partisipasi publik, dll)Ekonomi (misal: pengurangan tingkat pengangguran, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dll)Pelayanan Publik (misal: efisiensi, setara, dll)
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
PERINGKAT INOVASI PEMERINTAH DAERAH
DAMPAK KEMITRAAN KEBERLANJUTAN
KEPEMIMPINAN KESETARAAN DAPAT DICONTOH
• Pendapatan• Kesehatan• Pendidikan
• masyarakat• swasta
• aktor pemerintah lain• pihak lainnya
• pembiayaan• prioritas kebijakan
• sumberdaya lainnya
• tataran birokrasi• tataran masyarakat
• lainnya
• kesetaraan gender• kesetaraan klas masy
• lainnya
• dapat ditiru olehdaerah lain
• willingness to accept• lainnya
FAKTOR INDIKATOR Developed by: Eko Prasojo, Teguh Kurniawan, & Epakartika, 2006
14
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
DAMPAK Pendapatan
Peningkatan rata-rata pendapatankeluarga
Pendapatan bulananPendapatan tahunanPendapatan pada saat-saat tertentu
Kemampuan daya beli
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Tehnik Pembobotan
BOBOT FAKTOR (I)
BOBOT INDIKATOR (A)
BOBOT PENILAIAN PERTANYAAN (a)
AKUMULASI BOBOT =(I) X (A) X (a)
AHP
AHP
SKALA
15
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Penilaian Program
56%3.41.904Total Bobot
72%0.20.144
0.010.0042keterlibatan donor asing
0.01lainnya
0.090.095keterlibatan pemerintah
0.09pemerintah
0.050.033keterlibatan swasta
0.05swasta
0.050.022keterlibatan masyarakat
0.05masy
0.2kemitraan
55%3.21.76
0.40.243tingkat pendidikan
0.1pendidikan
0.80.322status kesehatan
0.2kesehatan
21.23peningkatan pendapatan
0.5pendapatan
0.8dampak
pencapaianinovasiBobot ideal
Total Bobotpenilaian
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UIUNDP BiH/SRRP Programme Revised Strategy - October 2003 to September 2005
16
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
PENGAWASAN LKPJ KDH OLEH DPRD
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
LKPJ menurut UU 32/2004
Pasal 27 (2) “Kewajiban Kepala Daerah”:kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakatFormat, prosedur, tata cara, waktu, isi, jenis laporanditegaskan dalam Surat Mendagri No. 120/1306/SJ tanggal 7 Juni 2005LKPJ dapat memuat keterangan mengenai realisasiprogram dan kegiatan yang telah disepakati dalam arahkebijakan umum APBD sampai dengan akhir tahunanggaran (SE Mendagri No. 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005)
17
“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat KajianPembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006
Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI
Peran Pengawasan yang memungkinkanterkait LKPJ
Pembuatan Perda RPJPD dan RPJMDPerda Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPDPencapaian target SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD