Presentasi pengaturan bmn 060609 rvsd

BARANG MILIK BARANG MILIK NEGARANEGARA

Oleh:Oleh:Bagian Hukum HKI – Biro Umum dan HumasBagian Hukum HKI – Biro Umum dan HumasBadan Pengkajian dan Penerapan TeknologiBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

06/06/0906/06/09 © 2009 Poetro - Bagian Hukum & HKI - BPPT© 2009 Poetro - Bagian Hukum & HKI - BPPT 22

Dasar hukumDasar hukum

Peraturan Pokok:Peraturan Pokok: Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannyaNegara/Daerah dan perubahannya

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan perubahan-barang/jasa pemerintah, dan perubahan-perubahannyaperubahannya

Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/ Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/ 20072007 tentang Tata Cara Pelaksanaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negaradan Pemindahtanganan Barang Milik Negara


Dasar hukumDasar hukum(lanjutan)(lanjutan)

Peraturan lain-lain:Peraturan lain-lain: Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan NegaraPerbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2007 Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2007

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik NegaraNegara

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negaratentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.06/2008 tentang Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik NegaraPenilaian Barang Milik Negara

DllDll


Beberapa pengertian pentingBeberapa pengertian penting

Barang Milik Negara (BMN)/Daerah (BMD)Barang Milik Negara (BMN)/Daerah (BMD)

Barang Milik Negara/Daerah:Barang Milik Negara/Daerah: semua barang semua barang yang yang dibelidibeli atau atau diperolehdiperoleh atas atas bebanbeban APBN/ APBN/ APBDAPBD atau berasal dari atau berasal dari perolehan lain yang sahperolehan lain yang sah (Psl 1 dan Psl 2 PP 6/2007)(Psl 1 dan Psl 2 PP 6/2007)

Perolehan lain yang sah: dari Perolehan lain yang sah: dari hibah/sumbanganhibah/sumbangan dan yang sejenisnya, dari pelaksanaandan yang sejenisnya, dari pelaksanaan perjanjian/kontrakperjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan , diperoleh berdasarkan undang-undangundang-undang, berdasar , berdasar putusan pengadilanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berkekuatan hukum tetap (Psl 2 PP 6/2007)(Psl 2 PP 6/2007)


Beberapa pengertian pentingBeberapa pengertian penting(lanjutan)(lanjutan)

Pejabat yang berwenang atas BMN/BMDPejabat yang berwenang atas BMN/BMD

Pengelola barang:Pengelola barang: pejabat yang pejabat yang berwenangberwenang dan dan bertanggungjawabbertanggungjawab menetapkan menetapkan kebijakankebijakan dan dan pedomanpedoman serta melakukan serta melakukan pengelolaanpengelolaan BMN/BMD BMN/BMD (Psl 1 PP 6/2007)(Psl 1 PP 6/2007)

Pengguna barang:Pengguna barang: pejabat pemegang pejabat pemegang kewenangan penggunaankewenangan penggunaan BMN/BMD BMN/BMD (Psl 1 PP 6/2007)(Psl 1 PP 6/2007)

Kuasa pengguna barang: kepala satuan kerjaKuasa pengguna barang: kepala satuan kerja/ / pejabat yang pejabat yang ditunjukditunjuk oleh pengguna barang oleh pengguna barang untuk menggunakanuntuk menggunakan barang yang berada dalam barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Psl 1 PP (Psl 1 PP 6/2007)6/2007)


Pengelola barangPengelola barang

Wewenang Wewenang Menteri Keuangan selaku pengelola barangMenteri Keuangan selaku pengelola barang Merumuskan kebijakan, mengatur, menetapkan pedoman pengelolaanMerumuskan kebijakan, mengatur, menetapkan pedoman pengelolaan Meneliti dan memberikan persetujuan rencana kebutuhanMeneliti dan memberikan persetujuan rencana kebutuhan Menetapkan status penguasaan dan penggunaanMenetapkan status penguasaan dan penggunaan Mengajukan usul, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan Mengajukan usul, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan

dan meneruskan usul pemindahtanganan tanah & bangunandan meneruskan usul pemindahtanganan tanah & bangunan Menetapkan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah Menetapkan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah

& bangunan& bangunan Memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan dan meneruskan Memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan dan meneruskan

usul pemindahtanganan selain tanah & bangunanusul pemindahtanganan selain tanah & bangunan Memberikan keputusan atas usul pemanfaatan selain tanah& Memberikan keputusan atas usul pemanfaatan selain tanah&

bangunanbangunan Mengkoordinir inventarisasi dan menghimpun hasil inventarisasiMengkoordinir inventarisasi dan menghimpun hasil inventarisasi Melakukan pengawasan dan pengedalianMelakukan pengawasan dan pengedalian Menyusun dan melaporkan rekapitulasiMenyusun dan melaporkan rekapitulasi

Menteri Keuangan Menteri Keuangan selaku bendaharan umum selaku bendaharan umum negara adalah pengelola barangnegara adalah pengelola barang


Pengguna barangPengguna barang

Wewenang Wewenang Menteri/pimpinan lembaga selaku Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barangpengguna barang

Menetapkan kuasa pengguna barang, menunjuk pejabat pengurus dan Menetapkan kuasa pengguna barang, menunjuk pejabat pengurus dan penyimpanpenyimpan

Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaranMengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Melaksanakan pengadaanMelaksanakan pengadaan Mengajukan permohonan penetapan status tanah & bangunanMengajukan permohonan penetapan status tanah & bangunan Menggunakan BMN untuk keperluan sesuai tupoksiMenggunakan BMN untuk keperluan sesuai tupoksi Mengamankan dan memeliharaMengamankan dan memelihara Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan selain tanah & Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan selain tanah &

bangunanbangunan Mengajukan usul pemindahtanganan dilanjutkan tukar menukar atau Mengajukan usul pemindahtanganan dilanjutkan tukar menukar atau

penyertaan modal tanah & bangunanpenyertaan modal tanah & bangunan Menyerahkan kembali kepada pengelolaMenyerahkan kembali kepada pengelola Melakukan pengawasan dan pengendalianMelakukan pengawasan dan pengendalian Melakukan pencatatan dan inventarisasiMelakukan pencatatan dan inventarisasi Menyusun laporan semesteran dan tahunanMenyusun laporan semesteran dan tahunan

Menteri/pimpinan lembaga Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan selaku pimpinan kementerian /lembaga adalah pengguna barangkementerian /lembaga adalah pengguna barang


Kuasa pengguna barangKuasa pengguna barang

Wewenang Wewenang Kepala kantor selaku kuasa pengguna Kepala kantor selaku kuasa pengguna barangbarang

Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran di Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran di lingkungannyalingkungannya

Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaandan penggunaan

Melakukan pencatatan dan inventarisasi Melakukan pencatatan dan inventarisasi Menggunakan BMN untuk keperluan sesuai tupoksiMenggunakan BMN untuk keperluan sesuai tupoksi MengamankanMengamankan Mengajukan usul pemindahtangananMengajukan usul pemindahtanganan Menyerahkan kembali kepada penggunaMenyerahkan kembali kepada pengguna Melakukan pengawasan dan pengendalianMelakukan pengawasan dan pengendalian Menyusun laporan semesteran dan tahunanMenyusun laporan semesteran dan tahunan

Kepala kantor Kepala kantor dalam lingkungan dalam lingkungan kementerian/lembaga adalah kuasa pengguna kementerian/lembaga adalah kuasa pengguna barangbarang


Prinsip-prinsip pokokPrinsip-prinsip pokokpengelolaan BMN/BMDpengelolaan BMN/BMD

Azas-azas pengelolaan BMN/BMDAzas-azas pengelolaan BMN/BMD FungsionalFungsional

Kepastian hukumKepastian hukum TransparansiTransparansi KeterbukaanKeterbukaan

EfisiensiEfisiensi AkuntabilitasAkuntabilitas

Kepastian nilaiKepastian nilai


Prinsip-prinsip pokokPrinsip-prinsip pokokpengelolaan BMN/BMDpengelolaan BMN/BMD

(lanjutan)(lanjutan)

Lingkup pengelolaan BMN/BMDLingkup pengelolaan BMN/BMD

Perencanaan kebutuhan dan penganggaranPerencanaan kebutuhan dan penganggaran PengadaanPengadaan

PenggunaanPenggunaan PemanfaatanPemanfaatan

Pengamanan dan pemeliharaanPengamanan dan pemeliharaan PenilaianPenilaian

PenghapusanPenghapusan PemindahtangananPemindahtanganan

PenatausahaanPenatausahaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalianPembinaan, pengawasan dan pengendalian


Perencanaan kebutuhan dan Perencanaan kebutuhan dan penganggaranpenganggaran

Perencanaan kebutuhanPerencanaan kebutuhan adalah kegiatan adalah kegiatan merumuskan rincianmerumuskan rincian kebutuhan yang kebutuhan yang menghubungkanmenghubungkan pengadaan barang pengadaan barang yang laluyang lalu dan dan keadaan yang sedang berjalankeadaan yang sedang berjalan sebagai sebagai dasardasar tindakan tindakan yang akan datangyang akan datang

Diajukan dalam Diajukan dalam rencana kerja dan anggaranrencana kerja dan anggaran Memperhatikan Memperhatikan ketersediaanketersediaan barang barang Berpedoman pada Berpedoman pada standar barangstandar barang, , standar standar

kebutuhankebutuhan dan dan standar hargastandar harga Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan

pengelola barangpengelola barang Pengguna barang Pengguna barang menghimpunmenghimpun usul dari kuasa usul dari kuasa

pengguna barang dan pengguna barang dan mengajukanmengajukan kepada kepada pengelola barangpengelola barang



P e n g a d a a nP e n g a d a a n

Dilakukan dengan prinsip-prinsip Dilakukan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif akuntabelakuntabel

Pengaturan pengadaan dilakukan secara tersendiriPengaturan pengadaan dilakukan secara tersendiri



P e n g g u n a a nP e n g g u n a a n Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna

barang dalam barang dalam mengelolamengelola dan dan menatausahakanmenatausahakan BMN BMN sesuai tupoksisesuai tupoksi

Penetapan statusPenetapan status penggunaan BMN dilakukan penggunaan BMN dilakukan oleh pengelola barang atas usul pengguna oleh pengelola barang atas usul pengguna barangbarang

Status penggunaan:Status penggunaan: Untuk Untuk penyelenggaraan tupoksipenyelenggaraan tupoksi pengguna pengguna

barangbarang Untuk Untuk dioperasikan pihak laindioperasikan pihak lain dalam rangka dalam rangka

pelayanan umumpelayanan umum sesuai tupoksi pengguna sesuai tupoksi pengguna barangbarang

Menyerahkan kembali Menyerahkan kembali BMN yang tidak BMN yang tidak dipergunakan sesuai tupoksi kepada pengelola dipergunakan sesuai tupoksi kepada pengelola dengan ancaman sanksi pembekuan anggaran dengan ancaman sanksi pembekuan anggaran pemeliharaannyapemeliharaannya



P e m a n f a a t a nP e m a n f a a t a n Adalah Adalah pendayagunaanpendayagunaan BMN yang BMN yang tidak tidak

dipergunakan dipergunakan sesuai sesuai tupoksitupoksi dengan dengan tidak tidak mengubah status kepemilikanmengubah status kepemilikan

KewenanganKewenangan pemanfaatan: pemanfaatan: Tanah & bangunan Tanah & bangunan yang yang tidak terkait tidak terkait

tupoksi tupoksi dilakukan oleh dilakukan oleh pengelola barangpengelola barang Tanah & bangunan Tanah & bangunan yang yang terkait/menunjang terkait/menunjang

tupoksi tupoksi dilakukan oleh dilakukan oleh pengguna barang pengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang

Selain Selain tanah & bangunan dilakukan oleh tanah & bangunan dilakukan oleh pengguna barangpengguna barang



P e m a n f a a t a nP e m a n f a a t a n(lanjutan)(lanjutan)

BentukBentuk pemanfaatan: pemanfaatan: SewaSewa Pinjam pakaiPinjam pakai Kerjasama pemanfaatanKerjasama pemanfaatan Bangun guna serah dan bangun serah gunaBangun guna serah dan bangun serah guna



S e w aS e w a Sewa adalah Sewa adalah pemanfaatanpemanfaatan BMN/D BMN/D oleh pihak lainoleh pihak lain

dalam dalam jangka waktu tertentujangka waktu tertentu dengan menerima dengan menerima imbalan uang tunaiimbalan uang tunai

Penyewaan dapat dilakukan sepanjang Penyewaan dapat dilakukan sepanjang menguntungkanmenguntungkan

Penyewaan Penyewaan tanah & bangunantanah & bangunan yang telah diserahkan yang telah diserahkan ke pengelola barang ke pengelola barang oleh pengelola barangoleh pengelola barang

Penyewaan Penyewaan sebagian tanah & bangunansebagian tanah & bangunan yang masih yang masih digunakan pengguna barang digunakan pengguna barang oleh pengguna barangoleh pengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang

Penyewaan Penyewaan selain tanah & bangunanselain tanah & bangunan oleh pengguna oleh pengguna barangbarang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang

Waktu sewa Waktu sewa maksimal 5 tahunmaksimal 5 tahun – dapat diperpanjang – dapat diperpanjang TarifTarif sewa sewa ditetapkan pengelola barangditetapkan pengelola barang Sewa dilakukan dengan Sewa dilakukan dengan perjanjianperjanjian sewa-menyewa sewa-menyewa Hasil sewa merupakan Hasil sewa merupakan penerimaan negarapenerimaan negara – – disetor ke disetor ke

kas umum negarakas umum negara

Lingkup pengelolaan BMN/BMDLingkup pengelolaan BMN/BMDPemanfaatanPemanfaatan


Pinjam pakaiPinjam pakai Pinjam pakai adalah Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaanpenyerahan penggunaan barang barang

antara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerahpemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan dan antar pemerintah daerahantar pemerintah daerah dalam dalam jangka waktu jangka waktu tertentutertentu tanpa menerima imbalantanpa menerima imbalan dan setelah jangka dan setelah jangka waktu tersebut berakhir waktu tersebut berakhir diserahkan kembalidiserahkan kembali kepada kepada pengelola barangpengelola barang

Pinjam pakai antara Pinjam pakai antara pemerintah pusatpemerintah pusat dengan dengan pemerintah daerahpemerintah daerah

Jangka waktu Jangka waktu maksimal 2 tahunmaksimal 2 tahun dapat diperpanjang dapat diperpanjang Pinjam pakai dilakukan dengan Pinjam pakai dilakukan dengan perjanjianperjanjian



Kerjasama pemanfaatanKerjasama pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan adalah Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan pendayagunaan

BMN/D BMN/D oleh pihak lain oleh pihak lain dalam dalam jangka waktu tertentu jangka waktu tertentu dalam rangka dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan dan sumber pembiayaan lainnyalainnya

Tidak tersediaTidak tersedia atau atau tidak cukuptidak cukup dana operasionaldana operasional atau atau pemeliharaanpemeliharaan BMN ybs BMN ybs

Kerjasama pemanfaatan untuk Kerjasama pemanfaatan untuk mengoptimalkanmengoptimalkan daya daya gunaguna dan dan hasil gunahasil guna BMN dan BMN dan meningkatkan meningkatkan penerimaan negarapenerimaan negara

Kerjasama pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan tanah & bangunantanah & bangunan yang yang sudah diserahkan kepada pengelola barang sudah diserahkan kepada pengelola barang oleh oleh pengelola barangpengelola barang

Kerjasama pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan sebagian tanah & bangunansebagian tanah & bangunan yang masih digunakan pengguna barang yang masih digunakan pengguna barang oleh oleh pengguna barangpengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang



Kerjasama pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan selain tanah & bangunanselain tanah & bangunan oleh pengguna barangoleh pengguna barang atas atas persetujuan pengelola persetujuan pengelola barangbarang

Mitra kerjasasama ditetapkan melalui Mitra kerjasasama ditetapkan melalui tendertender Besaran Besaran kontribusi tetapkontribusi tetap dan dan pembagian hasil pembagian hasil

keuntungankeuntungan ditetapkan oleh ditetapkan oleh timtim atas atas persetujuan persetujuan pengelola barangpengelola barang

PembayaranPembayaran kontribusi tetap dan hasil keuntungan ke kontribusi tetap dan hasil keuntungan ke rekening kas umum negararekening kas umum negara

Selama kerjasama, mitra kerjasama Selama kerjasama, mitra kerjasama dilarangdilarang menjaminkanmenjaminkan atau atau menggadaikanmenggadaikan BMN obyek BMN obyek kerjasamakerjasama

Jangka waktu Jangka waktu maksimal 30 tahunmaksimal 30 tahun – dapat diperpanjang – dapat diperpanjang Biaya persiapan dan pelaksanaanBiaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama kerjasama dilarang dilarang

dibebankan kepada APBNdibebankan kepada APBN


Kerjasama pemanfaatanKerjasama pemanfaatan(lanjutan)(lanjutan)


Bangun guna serah dan bangun serah Bangun guna serah dan bangun serah gunaguna

Bangun guna serah adalah pemanfaatan BMN/D Bangun guna serah adalah pemanfaatan BMN/D berupa berupa tanahtanah oleh pihak lainoleh pihak lain dengan cara dengan cara mendirikanmendirikan bangunanbangunan dan/atau dan/atau saranasarana berikut berikut fasilitasfasilitasnya, nya, kemudian kemudian didayagunakandidayagunakan oleh pihak lain tersebut oleh pihak lain tersebut dalam dalam jangka waktu tertentujangka waktu tertentu yang telah disepakati, yang telah disepakati, untuk selanjutnya untuk selanjutnya diserahkan kembalidiserahkan kembali tanah beserta tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasbangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah nya setelah berakhirnya jangka waktuberakhirnya jangka waktu

Bangun serah guna adalah pemanfaatan BMN/D Bangun serah guna adalah pemanfaatan BMN/D oleh oleh pihak lainpihak lain dengan cara dengan cara mendirikanmendirikan bangunanbangunan dan/atau dan/atau sarana berikut fasilitassarana berikut fasilitasnya, dan nya, dan setelah selesai setelah selesai pembangunanpembangunannya nya diserahkandiserahkan untuk untuk didayagunakandidayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentujangka waktu tertentu yang disepakati.yang disepakati.



Pengguna barang Pengguna barang memerlukan infrastrukturmemerlukan infrastruktur untuk untuk pelayanan umumpelayanan umum sesuai tupoksi tetapi sesuai tupoksi tetapi tidak ada tidak ada anggarananggaran

Dilaksanakan Dilaksanakan oleh pengelola barangoleh pengelola barang dengan dengan mengikutsertakan pengguna barangmengikutsertakan pengguna barang

LokasiLokasi pembangunan infrastruktur harus pembangunan infrastruktur harus diserahkan diserahkan lebih dahululebih dahulu kepada pengelola barang kepada pengelola barang

Jangka waktu Jangka waktu maksimal 30 tahunmaksimal 30 tahun Penetapan mitra kerjasama dilakukan melalui Penetapan mitra kerjasama dilakukan melalui tendertender Mitra kerjasama Mitra kerjasama membayarmembayar kontribusi ke kontribusi ke kas umum kas umum

negaranegara setiap tahunsetiap tahun


Bangun guna serah dan bangun serah Bangun guna serah dan bangun serah guna guna (lanjutan)(lanjutan)


DilarangDilarang menjaminkanmenjaminkan atau atau menggadaikanmenggadaikan obyek obyek kerjasama]kerjasama]

Mitra kerjasama wajib Mitra kerjasama wajib memeliharamemelihara obyek kerjasama obyek kerjasama Kerjasama dilakukan dengan Kerjasama dilakukan dengan perjanjian perjanjian bangun guna bangun guna

serah atau bangun serah gunaserah atau bangun serah guna IzinIzin mendirikan infrastruktur harus mendirikan infrastruktur harus diatasnamakan diatasnamakan

Pemerintah Republik IndonesiaPemerintah Republik Indonesia Biaya persiapan dan pelaksanaanBiaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama kerjasama dilarang dilarang

dibebankan kepada APBNdibebankan kepada APBN Mitra kerjasama Mitra kerjasama menyerahkanmenyerahkan obyek kerjasama pada obyek kerjasama pada

akhir jangka waktu kerjasama akhir jangka waktu kerjasama setelahsetelah dilakukan dilakukan auditaudit


Bangun guna serah dan bangun serah Bangun guna serah dan bangun serah guna guna (lanjutan)(lanjutan)


PengamananPengamanan Pengelola barang, pengguna barang atau kuasa Pengelola barang, pengguna barang atau kuasa

pengguna barang pengguna barang wajibwajib melakukan pengamanan BMN melakukan pengamanan BMN Pengamanan: Pengamanan: administratifadministratif, , fisikfisik dan dan hukumhukum BMN BMN tanahtanah harus harus disertifikatkandisertifikatkan atas nama atas nama Pemerintah Pemerintah

Republik IndonesiaRepublik Indonesia BMN BMN bangunanbangunan harus dilengkapi harus dilengkapi bukti kepemilikanbukti kepemilikan

yang diperlukan atas nama yang diperlukan atas nama Pemerintah Republik Pemerintah Republik IndonesiaIndonesia

BMN BMN selain tanah & bangunanselain tanah & bangunan harus dilengkapi harus dilengkapi bukti bukti kepemilikankepemilikan yang diperlukan atas nama pengguna yang diperlukan atas nama pengguna barangbarang

Bukti-bukti kepemilikan harus Bukti-bukti kepemilikan harus disimpandisimpan dengan dengan tertibtertib dan dan amanaman

Bukti kepemilikan tanah & bangunan Bukti kepemilikan tanah & bangunan disimpan oleh disimpan oleh pengelola barangpengelola barang

Bukti kepemilikan selain tanah & bangunan Bukti kepemilikan selain tanah & bangunan disimpan disimpan oleh pengguna barangoleh pengguna barang



PemeliharaanPemeliharaan

Pengguna barang atau kuasa pengguna barang Pengguna barang atau kuasa pengguna barang bertanggung jawabbertanggung jawab atas pemeliharaan BMN atas pemeliharaan BMN

Pengguna barang atau kuasa pengguna barang Pengguna barang atau kuasa pengguna barang melaporkanmelaporkan daftar hasil pemeliharaan daftar hasil pemeliharaan barang sesuai barang sesuai pedoman pedoman Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)(DKPB)

Daftar hasil pemeliharaan menjadi Daftar hasil pemeliharaan menjadi bahan evaluasi bahan evaluasi efisiensiefisiensi pemeliharaan barang pemeliharaan barang

PelaporanPelaporan pemeliharaan barang dilakukan secara pemeliharaan barang dilakukan secara berkalaberkala

BiayaBiaya pemeliharaan barang dibebankan pada pemeliharaan barang dibebankan pada APBNAPBN



PenilaianPenilaian Penilaian barang dilakukan untuk Penilaian barang dilakukan untuk penyusunan penyusunan

neraca neraca sesuai sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)(SAP), , pemanfaatanpemanfaatan dan dan pemindahtanganan pemindahtanganan BMNBMN

Penilaian Penilaian tanah & bangunantanah & bangunan dilakukan dilakukan timtim yang yang ditetapkan pengelola barang dan dapat melibatkan ditetapkan pengelola barang dan dapat melibatkan penilai independenpenilai independen

Penilaian Penilaian selain tanah & bangunanselain tanah & bangunan dilakukan dilakukan timtim yang ditetapkan pengguna barang dan dapat yang ditetapkan pengguna barang dan dapat melibatkan melibatkan penilai independenpenilai independen

Penilaian dilakukan untuk mendapatkan Penilaian dilakukan untuk mendapatkan nilai wajarnilai wajar atas BMNatas BMN

Penetapan nilaiPenetapan nilai barang untuk tanah & bangunan barang untuk tanah & bangunan dilakukan oleh dilakukan oleh pengelola barangpengelola barang, untuk selain tanah , untuk selain tanah & bangunan dilakukan oleh & bangunan dilakukan oleh pengguna barangpengguna barang



PenghapusanPenghapusan Penghapusan adalah tindakan Penghapusan adalah tindakan menghapusmenghapus BMN/D BMN/D dari dari

daftar barangdaftar barang dengan dengan menerbitkan surat keputusanmenerbitkan surat keputusan dari dari pejabat yang berwenang untuk pejabat yang berwenang untuk membebaskanmembebaskan pengguna/kuasa pengguna/ pengelola barang dari pengguna/kuasa pengguna/ pengelola barang dari tanggung jawabtanggung jawab administrasiadministrasi dan dan fisik fisik atas BMN/Datas BMN/D

Penghapusan dilakukan Penghapusan dilakukan pada daftar barang pada daftar barang penggunapengguna /kuasa pengguna/kuasa pengguna barangdalam hal BMN barangdalam hal BMN sudah tidak berada pada pengguna/kuasa pengguna sudah tidak berada pada pengguna/kuasa pengguna barang, dan penghapusan barang, dan penghapusan pada daftar barang milik pada daftar barang milik negara negara dalam hal BMN sudah beralih kepememilikan, dalam hal BMN sudah beralih kepememilikan, terjadi pemusnahan, dllterjadi pemusnahan, dll

Penghapusan pada daftar barang pengguna Penghapusan pada daftar barang pengguna dilakukan dilakukan oleh pengguna barangoleh pengguna barang berdasdar berdasdar persetujuan pengelola persetujuan pengelola barangbarang

Pelaksanaan penghapusan Pelaksanaan penghapusan dilaporkandilaporkan kepada pengelola kepada pengelola barangbarang



Pelaksanaan penghapusan Pelaksanaan penghapusan dilaporkandilaporkan kepada pengelola kepada pengelola barangbarang

Penghapusan pada daftar barang milik negara dilakukan Penghapusan pada daftar barang milik negara dilakukan oleh pengelola barangoleh pengelola barang

Penghapusan yang dilakukan dengan Penghapusan yang dilakukan dengan pemusnahanpemusnahan disebabkan BMN disebabkan BMN tidak dapat dipergunakantidak dapat dipergunakan, , tidak dapat tidak dapat dimanfaatkandimanfaatkan, , tidak dapat dipindahtangankantidak dapat dipindahtangankan

Penghapusan yang dilakukan dengan Penghapusan yang dilakukan dengan pemusnahanpemusnahan disebabkan BMN disebabkan BMN tidak dapat dipergunakantidak dapat dipergunakan, , tidak dapat tidak dapat dimanfaatkandimanfaatkan, , tidak dapat dipindahtangankantidak dapat dipindahtangankan

Pemusnahan Pemusnahan dilakukan dilakukan oleh oleh pengguna barang pengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang

Pemusnahan dilakukan dengan Pemusnahan dilakukan dengan berita acara berita acara dan dan dilaporkan dilaporkan kepada pengelola barangkepada pengelola barang


PenghapusanPenghapusan(lanjutan)(lanjutan)


PemindahtangananPemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah Pemindahtanganan adalah pengalihan pengalihan kepemilikan kepemilikan BMN/D sebagai BMN/D sebagai tindak lanjut tindak lanjut dari dari penghapusanpenghapusan

BentukBentuk pemindahtanganan: pemindahtanganan: PenjualanPenjualan Tukar menukarTukar menukar HibahHibah Penyertaan modal pemerintahPenyertaan modal pemerintah



Pemindahtanganan Pemindahtanganan tanah & bangunantanah & bangunan dan BMN dan BMN selain selain tanah & bangunantanah & bangunan bernilai bernilai lebih dari Rp.100.000.000.000lebih dari Rp.100.000.000.000 dilakukan setelah mendapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRpersetujuan DPR

Pemindahtanganan tanah & bangunan Pemindahtanganan tanah & bangunan tanpa persetujuan tanpa persetujuan DPR DPR apabila:apabila:

Sudah Sudah tidak sesuaitidak sesuai tata ruang wilayahtata ruang wilayah atau atau penataan penataan kotakota

Harus dihapuskan karena Harus dihapuskan karena anggarananggaran untuk untuk tanah/bangunan tanah/bangunan pengganti sudah tersediapengganti sudah tersedia

Diperuntukan bagi Diperuntukan bagi pegawai negeripegawai negeri atau atau kepentingan kepentingan umumumum

Jika status kepemilikan dipertahankan Jika status kepemilikan dipertahankan tidak layak tidak layak secara ekonomissecara ekonomis


PemindahtangananPemindahtanganan(lanjutan)(lanjutan)


Pemindahtanganan Pemindahtanganan tanah & bangunantanah & bangunan bernilai bernilai lebih lebih dari Rp.10.000.000.000dari Rp.10.000.000.000 dilakukan setelah mendapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presidenpersetujuan Presiden

Pemindahtanganan Pemindahtanganan tanah & bangunantanah & bangunan bernilai bernilai sampai sampai dengan Rp.10.000.000.000dengan Rp.10.000.000.000 dilakukan setelah dilakukan setelah mendapat mendapat persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang

Pemindahtanganan BMN Pemindahtanganan BMN selain tanah & bangunanselain tanah & bangunan bernilai bernilai lebih dari Rp.10.000.000.000 sampai dengan lebih dari Rp.10.000.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.000Rp100.000.000.000 dilakukan setelah mendapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden persetujuan Presiden atas atas usul pengelola barangusul pengelola barang

Pemindahtanganan BMN Pemindahtanganan BMN selain tanah & bangunanselain tanah & bangunan bernilai bernilai sampai dengan Rp.10.000.000.000sampai dengan Rp.10.000.000.000 dilakukan dilakukan setelah mendapat setelah mendapat persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang


PemindahtangananPemindahtanganan(lanjutan)(lanjutan)


PenjualanPenjualan Penjualan adalah Penjualan adalah pengalihan kepemilikanpengalihan kepemilikan BMN/D kepada BMN/D kepada

pihak lain dengan menerima pihak lain dengan menerima penggantian penggantian dalam bentuk dalam bentuk uanguang

Untuk Untuk optimalisasioptimalisasi BMN yang BMN yang berlebihberlebih atau atau idleidle Secara ekonomis Secara ekonomis lebih menguntungkanlebih menguntungkan apabila dijual apabila dijual Pelaksanaan ketentuan Pelaksanaan ketentuan undang-undangundang-undang Penjualan dilakukan secara Penjualan dilakukan secara lelanglelang, , kecualikecuali BMN yang BMN yang

bersifat bersifat khususkhusus atau atas atau atas penetapan pengelola barangpenetapan pengelola barang Penjualan Penjualan tanah & bangunantanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh pengelola oleh pengelola

barangbarang Penjualan Penjualan selain tanah & bangunanselain tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh oleh

pengguna barangpengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang Hasil penjualanHasil penjualan disetor disetor seluruhnya keseluruhnya ke kas umum negara kas umum negara

Lingkup pengelolaan BMN/BMDLingkup pengelolaan BMN/BMDPemindahtangananPemindahtanganan


Tukar menukarTukar menukar Tukar menukar adalah Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikanpengalihan kepemilikan BMN/D yang BMN/D yang

dilakukan antara dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerahpemerintah pusat dengan pemerintah daerah , , antar pemerintah daerahantar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/daerah , atau dari pemerintah pusat/daerah dengan pihak laindengan pihak lain, dengan menerima , dengan menerima penggantianpenggantian dalam dalam bentuk bentuk barangbarang, sekurang-kurangnya dengan nilai , sekurang-kurangnya dengan nilai seimbangseimbang

Untuk memenuhi Untuk memenuhi kebutuhan operasionalkebutuhan operasional, , untuk optimalisasi untuk optimalisasi BMN BMN dan dan tidak tersedianya anggaran tidak tersedianya anggaran untuk BMN yang untuk BMN yang diperlukandiperlukan

MitraMitra tukar menukar adalah: (a) tukar menukar adalah: (a) pemerintah daerahpemerintah daerah, (b) , (b) BUMN/DBUMN/D atau atau badan hukum pemerintahbadan hukum pemerintah lain, (c) lain, (c) swastaswasta

ObyekObyek tukar menukar: tukar menukar: (a)(a) tanah & bangunan tanah & bangunan pada pengelola pada pengelola barang, (b)barang, (b) tanah & bangunan tanah & bangunan yang sudah yang sudah tidak sesuai tata tidak sesuai tata ruang wilayah/penataan kotaruang wilayah/penataan kota, (c) , (c) selain tanah & bangunan selain tanah & bangunan

Penetapan Penetapan dan dan pelaksanaan pelaksanaan tukar menukar tukar menukar tanah & bangunan tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh pengelola barangoleh pengelola barang



Pelaksanaan Pelaksanaan tukar menukar tukar menukar bagian tanah & bangunan bagian tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh oleh pengguna barang pengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang

Pelaksanaan Pelaksanaan tukar menukar tukar menukar selain tanah & bangunan selain tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh oleh pengguna barang pengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang


Tukar menukarTukar menukar(lanjutan)(lanjutan)


H i b a hH i b a h Hibah adalah Hibah adalah pengalihan kepemilikanpengalihan kepemilikan barang dari pemerintah barang dari pemerintah

pusat pusat kepada pemerintah daerahkepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah , dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusatkepada pemerintah pusat, , antar pemerintah daerahantar pemerintah daerah, atau , atau antar pemerintah pusat/daerah antar pemerintah pusat/daerah kepada pihak lainkepada pihak lain, , tanpatanpa memperoleh memperoleh penggantianpenggantian

Untuk Untuk kepentingan sosialkepentingan sosial, , keagamaankeagamaan, , kemanusiaankemanusiaan, dan , dan penyelenggaraan pemerintahanpenyelenggaraan pemerintahan

SyaratSyarat hibah: (a) hibah: (a) bukan rahasia negarabukan rahasia negara, , tidak terkait hajat tidak terkait hajat hidup orang banyakhidup orang banyak, (c) , (c) tidak dipergunakan lagitidak dipergunakan lagi dalam dalam pelaksanaan tupoksipelaksanaan tupoksi

ObyekObyek hibah: hibah: (a)(a) tanah & bangunan tanah & bangunan pada pengelola barang, pada pengelola barang, (b)(b) tanah & bangunan tanah & bangunan yang yang direncanakan untuk dihibahkandirencanakan untuk dihibahkan sesuai dokumen anggaran, (c) sesuai dokumen anggaran, (c) selain tanah & bangunan selain tanah & bangunan



Penetapan Penetapan dan dan pelaksanaan pelaksanaan hibah hibah tanah & bangunan tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh pengelola barangoleh pengelola barang

Pelaksanaan Pelaksanaan hibah hibah bagian tanah & bangunan bagian tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh oleh pengguna barang pengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang

Pelaksanaan Pelaksanaan hibah hibah selain tanah & bangunan selain tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh oleh pengguna barang pengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang


H i b a hH i b a h (lanjutan)(lanjutan)


Penyertaan modal pemerintahPenyertaan modal pemerintah Penyertaan modal pemerintah (PMP) adalah Penyertaan modal pemerintah (PMP) adalah pengalihan pengalihan

kepemilikan kepemilikan BMN/D yang semula merupakan kekayaan BMN/D yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkanmenjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai untuk diperhitungkan sebagai modal/sahammodal/saham pada pada BUMN/DBUMN/D atau atau badan hukum lainbadan hukum lain milik negara milik negara

Untuk Untuk pendirian, pengembangan pendirian, pengembangan dan dan peningkatan kinerja peningkatan kinerja BUMN/D BUMN/D atau atau badan hukum pemerintah badan hukum pemerintah lainlain

Pertimbangan Pertimbangan PMP: (a) dari awal pengadaan sesuai PMP: (a) dari awal pengadaan sesuai anggaran anggaran diperuntukan sebagai PMPdiperuntukan sebagai PMP, (b) lebih optimal , (b) lebih optimal apabila apabila dikelola sebagai PMPdikelola sebagai PMP

ObyekObyek PMP: PMP: (a)(a) tanah & bangunan tanah & bangunan pada pengelola barang, pada pengelola barang, (b)(b) tanah & bangunan tanah & bangunan yang yang direncanakan untuk dijadikan direncanakan untuk dijadikan PMP PMP sesuai dokumen anggaran, (c) sesuai dokumen anggaran, (c) selain tanah & selain tanah & bangunan bangunan



Penetapan Penetapan dan dan pelaksanaan pelaksanaan PMP PMP tanah & bangunan tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh pengelola barangoleh pengelola barang

Pelaksanaan Pelaksanaan PMP PMP bagian tanah & bangunan bagian tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh oleh pengguna barang pengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang

Pelaksanaan Pelaksanaan PMP PMP selain tanah & bangunan selain tanah & bangunan dilakukan dilakukan oleh oleh pengguna barang pengguna barang atas atas persetujuan pengelola barangpersetujuan pengelola barang


Penyertaan modal pemerintah Penyertaan modal pemerintah (lanjutan)(lanjutan)


PembukuanPembukuan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/Dpembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D

Pengguna/kuasa pengguna barangPengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan: wajib melakukan: Pendaftaran Pendaftaran dan dan pencatatanpencatatan BMN sesuai BMN sesuai penggolonganpenggolongan

dan dan kodefikisasikodefikisasi BMN BMN PenyimpananPenyimpanan dokumen kepemilikan BMN selain tanah & dokumen kepemilikan BMN selain tanah &

bangunanbangunan Pengelola barangPengelola barang wajib melakukan: wajib melakukan:

PendaftaranPendaftaran dan dan pencatatanpencatatan BMN dalam BMN dalam Daftar Barang Daftar Barang Milik Negara (DBMN)Milik Negara (DBMN)

PenyimpananPenyimpanan dokumen kepemilikan BMN tanah & dokumen kepemilikan BMN tanah & bangunanbangunan

Lingkup pengelolaan BMN/BMDLingkup pengelolaan BMN/BMDPenatausahaanPenatausahaan


InventarisasiInventarisasi Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN/Dpencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN/D Pengguna barangPengguna barang wajib melakukan: wajib melakukan:

Inventarisasi Inventarisasi BMN sekurang-kurangnya BMN sekurang-kurangnya sekali dalam 5 sekali dalam 5 tahuntahun

Inventarisasi Inventarisasi BMN berupa BMN berupa barang persediaan barang persediaan dan dan konstruksi sekali dalam setahunkonstruksi sekali dalam setahun

Melaporkan Melaporkan hasil inventarisasi kepada pengelola barang hasil inventarisasi kepada pengelola barang dalam waktu 3 bulan setelah selesai inventarisasidalam waktu 3 bulan setelah selesai inventarisasi

Pengelola barangPengelola barang wajib melakukan: wajib melakukan: Inventarisasi Inventarisasi tanah & bangunan sekurang-kurangnya tanah & bangunan sekurang-kurangnya

sekali dalam 5 tahunsekali dalam 5 tahun



PelaporanPelaporan Kewajiban Kewajiban kuasa pengguna barangkuasa pengguna barang::

Menyusun Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) (LBKPS) dan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) (LBKPT) kepada pengguna barangkepada pengguna barang

Kewajiban Kewajiban pengguna barangpengguna barang:: Menyusun Menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)

dan dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada kepada pengelola barangpengelola barang

Kewajiban Kewajiban pengelola barangpengelola barang:: Menyusun Menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN)Laporan Barang Milik Negara (LBMN)



PembinaanPembinaan

Menteri KeuanganMenteri Keuangan menetapkan menetapkan kebijakan umumkebijakan umum pengelolaan BMN/D pengelolaan BMN/D

Menteri KeuanganMenteri Keuangan menetapkan menetapkan kebijakan tekniskebijakan teknis dan melakukan dan melakukan pembinaanpembinaan pengelolaan BMN pengelolaan BMN



Pengawasan dan pengendalianPengawasan dan pengendalian

Pengguna/kuasa pengguna barang Pengguna/kuasa pengguna barang melakukan melakukan pemantauan pemantauan dan dan penertiban penertiban atas penggunaan, atas penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMNpemeliharaan dan pengamanan BMN

Pengguna/kuasa pengguna barang Pengguna/kuasa pengguna barang dapat meminta dapat meminta aparat pengawasanaparat pengawasan melakukan melakukan audit audit hasil pemantauan hasil pemantauan dan penertiban BMN/Ddan penertiban BMN/D



Penggelola barang Penggelola barang berwenang berwenang melakukan melakukan pemantauan pemantauan dan dan investigasi investigasi atas penggunaan, pemanfaatan, atas penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan dan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMNpengamanan BMN

Pengelola barang dapat meminta Pengelola barang dapat meminta aparat pengawasanaparat pengawasan melakukan melakukan audit audit penggunaan, pemanfaatan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan dan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMNpengamanan BMN


Pengawasan dan pengendalianPengawasan dan pengendalian(lanjutan)(lanjutan)


Ganti rugi dan sanksiGanti rugi dan sanksi

Kerugian negara/daerah Kerugian negara/daerah akibat akibat kelalaiankelalaian, , penyalahgunaan/pelanggaran hukumpenyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN/D diselesaikan atas pengelolaan BMN/D diselesaikan melalui melalui tuntutan ganti rugituntutan ganti rugi

Pihak Pihak yang mengakibatkanyang mengakibatkan kerugian kerugian negara /daerah dikenakan negara /daerah dikenakan sanksisanksi administratifadministratif dan/atau dan/atau pidanapidana


Terima kasihTerima kasih

Presentasi pengaturan bmn 060609 rvsd

Documents

Transcript of Presentasi pengaturan bmn 060609 rvsd