Presentasi Laporan Draft Akhir Penyusunan Kajian Rupabumi Kota Tangerang, Gazetir
-
Upload
tiar-pandapotan-purba -
Category
Documents
-
view
189 -
download
19
description
Transcript of Presentasi Laporan Draft Akhir Penyusunan Kajian Rupabumi Kota Tangerang, Gazetir
PENYUSUNAN KAJIAN DAN PEMETAAN
RUPABUMI KOTA TANGERANG
2012
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 1a
KONSULTAN PELAKSANA : PT. BAHANA NUSANTARA
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
PETA STRUKTUR RUANG KOTA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 1b
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 2
SISTEMATIKA PEMBAHASAN
1. PENDAHULUAN
2. RUPABUMI KOTA TANGERANG
3. GAZETIR
4. PENUTUP
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 3
P E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang B. Landasan Hukum Pekerjaan C. Maksud Dan Tujuan Pekerjaan D. Sasaran Pekerjaan E. Keluaran Pekerjaan F. Ruang Lingkup Pekerjaan G. Kebijakan Umum H. Metodologi Pekerjaan I. Kerangka Berfikir Pekerjaan
A . L A T A R B E L A K A N G
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 4
P E N D A H U L U A N
1. Perkembangan jumlah penduduk terhadap luasan wilayah administrasi dari tingkat kelurahan, kecamatan di Kota Tangerang, berdasarkan data BPS Kota Tangerang tahun kurun waktu tahun 2000-2007 cukup fluktuatif antara 0,64 % sampai dengan 4,62%.
2. Terjadinya pemekaran wilayah administrasi kelurahan dan kecamatan yang signifikan terhadap perubahan administrasi pemerintahan.
3. Sehingga terjadi perubahan batas wilayah (kecamatan, kelurahan) dan nama administrasi baru.
4. Perlunya dilakukan kajian dan pemetaan rupabumi pasca pemekaran agar tidak terjadi permasalahan pada tataran manajemen pemerintahan di level Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
5. Penamaan rupabumi dan pemetaan tersebut dilakukan untuk menguatkan identitas wilayah (Kecamatan, Kelurahan, Kota).
6. Perlunya perhatian secara adil dan merata kepada seluruh perangkat daerah di level kecamatan dan kelurahan.
B . L A N D A S A N H U K U M & P E D O M A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 5
P E N D A H U L U A N
1. Resolusi PBB no 4 tahun 1967 tentang Pembakuan Nama Unsur Geografi di Negara-negara anggota PBB.
2. Resolusi PBB no 15 tahun 1987 tentang otoritas pembentukan dan pembakuan nama unsur geografi nasional bagi negara-negara anggota PBB yang belum memiliki/melakukannya.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional
Pembakuan Nama Rupabumi; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi. 7. PERDA no 36 Tahun 2002 tentang RTRW Provinsi Banten 8. PERDA No 23 Tahun 2000 tentang RTRW Kota Tangerang 9. Pedoman Prinsip, Kebijakan, dan Prosedur Pemberian Nama
Rupabumi-BIG Indonesia.
C . T U J U A N P E K E R J A A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 6
P E N D A H U L U A N
1. Mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Kota Tangerang;
2. Menjamin tertib administrasi di Kota Tangerang; 3. Mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama
rupabumi di Kota Tangerang, baik untuk kepentingan pembangunan daerah maupun pembangunan tingkat nasional.
4. Menunjang adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Kota Tangerang dan di lndonesia pada umumnya;
D . S A S A R A N P E K E R J A A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 7
P E N D A H U L U A N
1. Teridentifikasinya unsur-unsur rupabumi di wilayah kota
Tangerang
2. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan pemetaan di
wilayah kota Tangerang terhadap pedoman pembakuan nama
rupabumi
3. Teridentifikasinya nama, sejarah dan lokasi rupabumi di
wilayah kota Tangerang
E . K E L U A R A N P E K E R J A A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 8
P E N D A H U L U A N
Gazetir Lokasi Instansi di Wilayah
Kota Tangerang
F . R U A N G L I N G K U P P E K E R J A A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 9
P E N D A H U L U A N
1. Ruang lingkup susbtansi pekerjaan terdiri atas ; (i) Rupabumi Kota Tangerang, yaitu keseluruhan topomini yang ada di Kota
Tangerang lengkap dengan elemen, posisi, lokasi dan berbagai informasi yang diperlukan.
(ii) Gazetir atau yang disebut dengan Gazetteer, daftar nama unsur rupabumi baku yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis elemen, posisi geografis, lokasi wilayah administrasi, dan berbagai informasi lain yang diperlukan didalam pekerjaan ini dibatasi hanya : LOKASI INSTANSI PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG.
(iii) Kajian Genealogi adalah kajian nama lokasi sejarahnya, turunannya, asalnya. Baik itu menggunakan teknik dari mulut ke mulut atau rekaman lain yang menunjukkan adanya hubungan yang ditampilkan dalam bentuk bagan atau juga narasi yang baik.
2. Ruang lingkup wilayah pekerjaan dibatas oleh administrasi wilayah pemerintahan Kota Tangerang.
G . K E B I J A K A N U M U M
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 10
P E N D A H U L U A N
1. Gazetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi dengan informasi
tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan
informasi lain yang diperlukan.
2. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal
identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya
sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
3. Gasetir Nasional adalah daftar nama rupabumi yang telah dibakukan
secara nasional.
4. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh
lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
G . K E B I J A K A N U M U M
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 11
P E N D A H U L U A N
5. Unsur Rupabumi adalah bagian permukaan bumi yang berada di atas atau
di bawah permukaan laut yang dapat dikenali
6. Tim Nasional adalah Tim Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk oleh
Presiden.
7. Panitia Provinsi adalah Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi yang
dibentuk oleh Gubernur.
8. Panitia Kabupaten/Kota adalah Panitia Pembakuan Nama Rupabumi
Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
H . M E T O D O L O G I
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 12
P E N D A H U L U A N
KEGIATAN URAIAN
Pengumpulan data dasar Peta dijital 1:50.000 dari Dinas Tata Kota;Setda;Badan Pertanahan mencakup 13 kecamatan dan 104 kelurahan
Pengumpulan data penunjang Data lainnya yang dapat menunjang kajian dari Bappeda
Kajian Sejarah, asal bahasa, pengucapan dan genealogi
Penyusunan basis data Laporan pekerjaan disimpan dalam format microsoft word dan diproteksi dengan kata kunci
I . K E R A N G K A B E R F I K I R
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 13
P E N D A H U L U A N
INPUT PROSES OUTPUT
LAPORAN PENDAHULUAN LAPORAN AKHIR
Kajian Kebijakan dan Pedoman :
1. Resolusi PBB no 4 tahun 1967 tentang
Pembakuan Nama Unsur Geografi di
Negara-negara anggota PBB.
2. Resolusi PBB no 15 tahun 1987 tentang
otoritas pembentukan dan pembakuan
nama unsur geografi nasional bagi
negara-negara anggota PBB yang belum
memiliki/melakukannya.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2006 tentang Tim Nasional Pembakuan
Nama Rupabumi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pembakuan Nama Rupa Bumi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
35 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pembentukan Panitia Pembakuan Nama
Rupabumi.
7. UU No 4/2011 Geospasial dan PP Tingkat
Ketelitian Peta PP No 10/2000
8. PERDA no 36 Tahun 2002 tentang RTRW
Provinsi Banten
9. PERDA No 23 Tahun 2000 tentang RTRW
Kota Tangerang
10. Pedoman Prinsip, Kebijakan, dan
Prosedur Pemberian Nama Rupabumi
Data dan Informasi :
1. Peta Bakosurtanal terupdate skala 1 juta s/d 10.000;
2. Peta sejarah masa kerajaan/kesultanan Banten
3. Peta sejarah colonial belanda 4. Peta RTRW Provinsi dan RTRW Kota
Tangerang 5. Sejarah Banten, Tangerang, dan lainnya
yang memiliki nilai budaya dunia, nasional local terkait secara spasial/keruangan/unsur geografis.
A. Analisis perubahan batas
unsur geografis;
1. Proses tumpang tindih
(overlay).
B. Analisis unsur dan
pembakuan nama ;
1. Kajian Genealogi, Asal bahasa,
pengucapan, dll
2. Prinsip pemberian nama;
3. Kebijakan pemberian nama;
4. Perkembangan pendapatan
asli daerah;
5. Prosedur pemberian nama;
Alat analisis/metoda;
1. Peta Bakosurtanal; 2. Perangkat lunak
ArcGIS/Mapinfo; 3. Perangkat keras komputer; 4. Rapat (Conterpart Meeting)
antara pemberi pekerjaan, PPNR dan Pelaksana Pekerjaan;
5. Survey Lapangan;
LAPORAN KAJIAN DAN PEMETAAN RUPA BUMI KOTA TANGERANG
1. PENDAHULUAN; 2. GAMBARAN UMUM KOTA
TANGERANG; 3. UNSUR UNSUR RUPA BUMI
KOTA TANGERANG; 4. GAZETIR LOKASI INSTANSI
KOTA TANGERANG 5. PEMBAKUAN NAMA UNSUR
RUPA BUMI DAN GAZETIR LOKASI INSTANSI
J . K E R A N G K A B E R F I K I R M A K R O
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 14
P E N D A H U L U A N
GAZETIR NEGARA-NEGARA PBB
GAZETIR NEGARA NEGARA ASIA PASIFIK
GAZETIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
GAZETIR PROVINSI BANTEN
GAZETIR KOTA TANGERANG
GAZETIR INSTANSI
KOTA TANGERANG
1. United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) membentuk 22 Divisi Linguistik/Geografis, yaitu: Afrika Tengah; Afrika Timur; Afrika Selatan; Afrika Barat; Arab; Asia Timur (selain Cina);
2. Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya; AsiaBarat Daya (selain Arab); Baltik; Celtik; Cina; Negara berbahasa Negara berbahasa Belanda dan Jerman (Dutch and German-Speaking); Eropa Timur Tengah dan Tenggara; Eropa Timur; Selatan dan Asia Tengah; Mediteran Timur (selain Arab); Negara berbahasa Perancis (French Speaking); India; Amerika Latin; Norden; Romano- Hellenic; Kerajaan Inggris; Amerika dan Kanada.
K . C O U N T E R P A R T M E E T I N G
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 15
P E N D A H U L U A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 16
R U P A B U M I K O T A T A N G E R A N G
A. BUATAN DAN ALAMI B. RUPABUMI DARI GAMBAR SATELIT
A . B U A T A N D A N A L A M I
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 17
1. BUATAN 1. PERMUKIMAN 2. JALAN 3. BANDARA INTERNASIONAL
SOEKARNO HATTA 4. PERTOKOAN/BISNIS AREA 5. KANTOR PEMERINTAHAN 6. TEMPAT PEMAKAMAN 7. PEMBANGKIT LISTRIK, DLL
2. ALAMI
1. SUNGAI 2. GUNUNG 3. BUKIT 4. SITU 5. HUTAN, DLL
R U P A B U M I K O T A T A N G E R A N G
B . G A M B A R F O T O S A T E L I T S E B A G I A N W I L A Y A H
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 4 1
9
Sungai Bandara SOETTA
Jaringan Jalan
Permukiman
Sumber : Geo-Eye Satellite Image 2012, Googleearth
R U P A B U M I K O T A T A N G E R A N G
C . P E T A / G A Z E T I R B A N T E N T E M P O D U L U
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 19
R U P A B U M I K O T A T A N G E R A N G
Sumber: Kaart van Nederlandsch-Indie 1893 [naar oorspronkelijke teekening van H.Ph.Th.Witkamp]. Printed by JH de Bussy – Amsterdam. Courtesy of Hatmanto Sri Nugroho. The red point is the Tangerang, whereas the green is city of Batavia.
THE MAP: TANGERANG - BATAVIA According Pranoedya Ananta Toer, “Tangerang” as the name of region or place was the incorrect spelling from inheritance Dutch. It should be wrote and spell as “Tanggeran”, anyway
http://mahandisyoanata.multiply.com/photos/album/109
D . P E T A / G A Z E T I R K A R A W A C I T A H U N 1 9 0 0 - 1 9 0 1
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 20
R U P A B U M I K O T A T A N G E R A N G
http://mahandisyoanata.multiply.com/photos/album/109
MAP OF KARAWATJI TANGERANG 1900 - 1901
Source: Timoticin Kwanda,
Study on The Morphology and
Transformations of Southeast
Asian Coastal Cities in
Indonesia, Malaysia and
Thailand © 2008,
Department of Architecture,
National University of
Singapore.
The red point indicates the
position of country house. In
that map, it was written as
"Landhuis Karawatji".
E . P E T A / G A Z E T I R K A R A W A C I T A H U N 1 9 4 1
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 21
R U P A B U M I K O T A T A N G E R A N G
http://mahandisyoanata.multiply.com/photos/album/109
MAP OF KARAWATJI TANGERANG 1941
Source: TANGERANG, Herzien door Topografische dienst in 1939-1940. Courtesy of Hatmanto Sri Nugroho
F . P E T A / G A Z E T I R K A R A W A C I T A H U N 1 9 4 1
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 22
R U P A B U M I K O T A T A N G E R A N G
http://mahandisyoanata.multiply.com/photos/album/109
MAP OF KARAWATJI TANGERANG 1941
Source: Wikimapia, 2008.
F . P E T A A D M I N I S T R A S I K O T A T A N G E R A N G 2 0 1 2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 23
R U P A B U M I K O T A T A N G E R A N G
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 24
G A Z E T I R
A. GAZETIR INSTANSI KOTA TANGERANG
B. KANTOR PEMERINTAHAN C. ADMINISTRASI KECAMATAN D. ADMINISTRASI KELURAHAN
A . I N S T A N S I K O T A T A N G E R A N G
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 25
1. Terdiri atas 104 Kelurahan, 13 Kecamatan.
2. Bangunan Pemerintahan di Pusat Pemerintahan, di 13
Kecamatan dan di 104 Kelurahan.
3. Gazetir dengan tingkat kedetilan informasi yakni, (i)
kode/jenis unsur; (ii) posisi koordinat; (iii) no peta sesuai
lampiran PERDA No 16 Tahun 2000, tentang Pembentukan
7 Kecamatan (13 Kecamatan), (iv) kajian geneaologi; (v)
pengucapan; (vi) asal bahasa.
G A Z E T I R
B . K A N T O R P E M E R I N T A H A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 26
G A Z E T I R
C . A D M I N I S T R A S I K E C A M A T A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 27
G A Z E T I R
D . A D M I N I S T R A S I K E L U R A H A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 28
G A Z E T I R
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 29
P E N U T U P
A. KESIMPULAN B. TINDAK LANJUT
A . K E S I M P U L A N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 30
1. Dari hasil kajian ini ditemukan bahasa lokal utama seperti ; 1. Ci; Cai dari Bahasa Sunda, yang artinya air.
2. Kuatnya penggunaan bahasa lokal (sunda, betawi), contoh paninggilan utara yang menurut sejarahnya adalah desa yang ditinggalkan akibat perang dengan Belanda.
3. Penggunaan nama administrasi yang menggunakan simbol-simbol tumbuhan/pohon, seperti JATI yang melambangkan kekuatan, keras. GEBANG yang artinya pohon palem tinggi.
4. Penggunaan arah mata angin dengan berbahasa lokal (wetan = timur).
5. Kuatnya penggunaan bahasa indonesia, yang memiliki makna baik bagi desa. Seperti Indah, Mulya, Sari, Jaya
P E N U T U P
B . T I N D A K L A N J U T
PEMERINTAH KOTA TANGERANG No Hal : 31
1. Menyelesaikan seluruh kajian penamaan lokasi instansi pemerintahan baik itu administrasi kecamatan maupun kelurahan.
2. Memasukkan hasil kajian ke dalam database dan laporan akhir.
P E N U T U P
TERIMA KASIH
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG