Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT pdf

17

Transcript of Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT pdf

Page 1: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 2: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 3: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 4: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 5: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 6: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 7: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 8: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 9: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 10: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 11: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 12: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 13: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 14: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf
Page 15: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf

Sepanjang tahun tahun 2011-2012 terjadi 653 kasus kekerasan terhadap PRT, dari : Tindak pelanggaran hak, Penganiayaan, Upah yang tidak dibayar, Penelantaran, Pengekangan, Kecelakaan kerja Sampai tindakan kekerasan berat 8 PRT meninggal dunia. Kekerasan yang dialami PRT kita di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah sama dengan yang dialami oleh PRT di Indonesia.

Page 16: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

1.Undang - undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang undang pengawasan Perburuhan tahun 1948 no. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;2. Undang-undang No. 4 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja.3. Undang-undang No. 7 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.4. Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian;5. Undang-undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran;6. Keputusan Presiden R.I No. 28 tahun 1990 tentang Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri;7. Keputusan Presiden R.I No. 122/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;8. Keputusan Presiden R.I No. 29 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-28/Men/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja;10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-92/men/1998 tentang Perlindungan TKI Melalui Asuransi;11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 167/Men/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Page 17: Presentasi DPP APINDO Jatim tentang kerja layak bagi PRT  pdf

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2004TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA