PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

18
1 Disampaikan dalam rangka Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Palembang, 3 – 6 Agustus 2009 Dr. K. Mohammad Akib, Sp.Rad, MARS Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik

Transcript of PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

Page 1: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

1

Disampaikan dalam rangkaPelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di

Rumah SakitPalembang, 3 – 6 Agustus 2009

Dr. K. Mohammad Akib, Sp.Rad, MARSDirektur Bina Pelayanan Medik Spesialistik

Page 2: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

2

LATAR BELAKANG Pe ↑↑ case Inf. (new emerging, emerging & re-emerging

diseases), Wabah / KLB.

RS & Fas YanKes lain hrs dpt beri Yan yg bermutu, akuntabel, transparan thdp masy, khususnya thdp jaminan keselamat pasien (patient safety).

Perlu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan upaya menekan kejadian inf.

Rekomendasi acuan pd Pedoman Manajerial PPI yg keluarkan oleh DepKes (2007)

Page 3: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

3

SK Menkes No 270/MENKES/2007 ttg Pedoman Manajerial PPI di RS & Fas YanKes Lainnya

SK Menkes No 382/Menkes/2007 ttg Pedoman PPI di RS & Fas YanKes Lainnya

SK Menkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 ttg SPM RS

SK Menkes 1165.A./Menkes/SK/X/2004 ttg Komisi Akreditasi RS

DASAR HUKUM

Page 4: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

4

Meningkatkan mutu Yan RS melalui PPI, yg dilaksanakan oleh semua department/ unit di RS yg meliputi, manajemen risiko, clinical governance, serta K3.

Tujuan Program PPI RS

Page 5: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

5

KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN DALAM

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI(PPI) DI RUMAH SAKIT

1. RS & Fas YanKes lain hrs melaksanakan PPI SK Menkes No 270/MENKES/2007

2. Pelaksanaan PPI yg dimksd sesuai dgn Pedoman Manajerial PPI RS & Fas YanKes Lain; Pedoman PPI RS & Fas YanKes Lain; serta pedoman PPI lain yg dikeluarkan oleh DepKes RI.

3. Direktur RS & Fas Yan Kes lainnya membentuk Komite Pencegahan & Pengendalian Infeksi (KPPI) & Tim Pencegahan & Pengendalian Infeksi (TPPI) yg lgsg ada dibwh koord Dir.

Page 6: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

6

Komite PPI minimal tdd : Ketua, Sekretaris & Anggota.Ketua sebaiknya Dr. (IPCO/Infection Prevention and Control Officer), punya minat, peduli & pengetahuan, pengalaman, mendalami mslh inf, mikrobiologi klinik, atau epid klinik.Anggota : Dr wakil dr tiap SMF atau staf instalasi.

Tim PPI tdd : Prwt PPI atau IPCN (Infection Prevention Control Nurse) dan 1 Dr. PPI setiap 5 Prwt PPI.

KEBIJAKAN DEPKES (Lanjutan)

Page 7: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

7

4. Komite PPI & Tim PPI punya tugas, fungsi & wewenang yg jelas sesuai dgn Pedoman Manajerial PPI RS & Fas Yan Kes Lainnya.

5. Utk lancarnya kegiatan PPI, maka setiap RS & Fas Yan Kes Lainny wajib miliki IPCN. RS wajib miliki IPCN purna waktu Ratio 1 IPCN : < 150 TT. IPCN dpt dibantu beberapa IPCLN (Infection

Prevention and Control Link Nurse) dr tiap Unit.

Page 8: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

8

ORGANISASIPENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

DIREKTORAT KOMITE LAINDIREKTORAT

TIM PPI

DIREKTUR UTAMA / DIREKTUR

KOMITEPPI

Page 9: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

9

TUGAS DIREKTUR

1. Membentuk Komite & Tim PPIRS dgn SK.

2. Mendukung penyelenggaraan upaya PPI Nosokomial

3. Menyediakan fas sarana, prasarana & anggaran.

4. Tentukan kebijakan PPI Nosokomial.

Page 10: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

10

5. Mengesahkan SOP utk PPIRS.

6. Evaluasi kebijakan PPI Nosokomial atas srn Komite PPIRS

7. Evaluasi kebijakan pemakaian AB yg Ras & disinfektan RS atas saran Komite PPIRS.

8. Tutup suatu unit perawatan at instalasi yg dianggap potensi tularkan penyk utk bebrp wkt sesuai kebut atas saran Komite PPIRS.

Page 11: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

11

Monitor Dilakukan oleh IPCN, IPCLN Dilakukan setiap hri check list Ada fomulir

Evaluasi Dilakukan oleh Tim PPIRS per 1 bln Dilakukan oleh Komite PPIRS per 3 bln

Pelaporan Lap tertulis kpd Direktur 1 bulan Lap rutin harian, mingguan, bln, triwulan, smst,

tahunan.

Page 12: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

12

AKREDITASI

1. Akreditasi 12 Yan & 16 Yan (Yan 11)

2. Kebijakan ttg Pengendalian inf.

3. Komite/ Sub Komite/ Panitia/ Pokja/ Tim dgn tgs mengelola prog kendali inf.

• SK Menkes 1165.A./MENKES/SK/X/2004 ttg KARS :

Page 13: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

13

4. Ketua Komite/ Sub Komite/ Panitia/ Pokja/ Tim bertanggung jawab terhdp penyusunan pedoman & pengawasan.

5. Penanggung jwb yg ditetapkan sbg pengelola linen RS.

6. Tenaga ICD / Dr. yg ditetapkan sbg penanggung jwb pengendalian inf di RS.

Page 14: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

14

AKREDITASI

7. Kualifikasi & jumlah tenaga sbg anggota tim kendali inf nosokomial yg penuhi syarat.

8. Ketentuan tertulis ttg pengelolaan kebersihan lingkungan RS & sarana pendukungnya.

9. Linen hrs selalu tersedia & siap pakai.

10. Alat yg memenuhi syarat utk melaks Yan sterilisasi.

Page 15: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

15

11. Ketentuan tertulis ttg Yan sterilisasi RS.

12. Ketentuan tertulis pencatatan & pelaporan ttg terima & distribusi barang atau bahan yg disterilkan.

13. Juklak/ Juknis/ SOP ttg cara sterilisasi & disinfeksi utk masing-2 jenis bhn atau brg & cara penyiapannya stlh disteril.

14. SOP utk membersihkan / disinf tempat kerja laundry.

AKREDITASI

Page 16: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

16

AKREDITASI

15. Juklak atau SOP ttg pembuangan sampah

16. Program pemeliharaan & perbaikan thdp mesin pendingin.

17. Sumber air hrs diperiksa scr berkala ttg baku mutunya.

18. Program orientasi bagi pegawai baru, mahasiswa, siswa memuat pemahaman ttg pengendalian inf nosokomial.

Page 17: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

17

AKREDITASI

19. Kesempatan bagi staf utk ikut pendidikan berkelanjutan, pelatihan atau pertemuan ilmiah.

20. Program tertulis & mekanisme pelaks pengendalian inf RS.

21. Ketentuan tertulis & mekanisme monitoring mutu sterilisasi & hasilnya.

Page 18: PRES2-Kebijakan Depkes Ttg Ppirs

18