Bab.1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh rokok , seperti asap rokok

yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun

dan 43 jenis lainnya yang dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat

yang sangat berbahaya yaitu tar, nikotin, karbon monoksida , asap rokok yang

baru mati di asbak juga sangat berbahaya karena mengandung tiga kali lipat bahan

pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengeiritasi mata dan

pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap

melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat

yang lebih berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet . Maka dari itu ,

pemerintah kota Pontianak meluncurkan PERATURAN DAERAH NO 10

TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK .

Perda ini juga dibuat untuk menciptakan udara yang bersih juga memberikan

perlindungan efektif dari bahaya asap rokok bagi orang di sekitarnya . Yang

dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat atau ruangan

tertutup yang dinyatakan dilarang,orang untuk merokok, menjual dan

mengiklankan di kawasan tersebut terutama di dalam gedung sehingga jika ingin

merokok harus berada di luar area KTR. Kemudian , kawasan yang termasuk

tanpa rokok sesuai Perda tersebut di antaranya tempat umum , tempat kerja ,

tempat ibadah , tempat bermain anak-anak , angkutan umum, lingkungan tempat

proses belajar mengajar, dan sarana kesehatan.

1

Dengan adanya Perda terkait kawasan tanpa rokok ini , diharapkan seluruh

kalangan mampu untuk mematuhinya demi menjaga generasi – generasi penerus

bangsa dari ancaman dan bahaya rokok serta melindungi segenap masyarakat kota

Pontianak dari pengaruh dan dampak negative yang ditumbulkan oleh rokok dan

dengan ini pula masyarakat di harapkan dapat hidup lebih sehat . Namun

seringkali terjadi ketidak sesuaian antara tujuan awal dengan realisasi di

lapangan . Maka dari itu , saya memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap

implementasi perda tentang kawasan tanpa rokok di kota Pontianak tersebut ,

khususnya melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya topik yang akan diteliti, maka penulis

membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1.   Penelitian hanya akan dilakukan di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah

Soedarso Pontianak.

2 . penelitian bersifat kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data

sebagai berikut :

Pengamatan langsung

3 . Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada masalah implementasi

perda tentang kawasan tanpa rokok serta sosialisasinya di tempat yang dipilih oleh

peneliti

2

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas , maka penelitian ini difokuskan pada

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 10

TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT

UMUM DOKTER SOEDARSO PONTIANAK .

D. Rumusan Permasalahan

Dalam penelitian ilmiah ini, penulis akan mencoba merumuskan persoalan

dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah ada sosialisasi PERDA NO 10 TAHUN 2010 TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah

Soedarso Pontianak?

2. Apakah PERDA NO 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA

ROKOK di kawasan Rumah Sakit Umum Doktor Soedarso Pontianak

Implementasikan sesuai dengan konsep yang ada pada perda tersebut ?

3. Bagaimana pengaruh di luncurkannya PERDA NO 10 TAHUN 2010

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK di kawasan Rumah Sakit

Umum Dokter Soedarso Pontianak?

3

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana bentuk sosialisasi PERDA NO 10 TAHUN 2010

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK yang efektif dan efisien menurut

Dokter dan Pasien Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso Pontianak.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh diluncurkannya PERDA NO 10

TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK di kawasan Rumah

Sakit Umum Dokter Soedarso Pontianak .

3. Mengetahui dan menganalisis implementasi PERDA NO 10 TAHUN 2010

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK kawasan Rumah Sakit Umum

Dokter Soedarso Pontianak .

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang akan dilakukan penulis ini mudah-mudahan dapat

bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap khasanah

keilmuan, khususnya bagi yang mengambil focus penelitian pada kebijakan ,

terkait mengenai implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat .

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat:

4

a. Bagi Dokter/Perawat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada Dokter,

Perawat, yaitu mensosialisasikan bahaya rokok dan bagian – bagiannya .

b. Bagi Orang Tua/keluarga/masyarakat

Penelitian ini diharapkan supaya orang tua, keluarga atau masyarakat

mampu memberikan perhatian yang lebih, sehubungan dengan bahaya rokok bagi

perokok aktif maupun perokok pasif .

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan

bagi peneliti sehingga mampu mendeskripsikan mengenai bahaya rokok dan

Perda Kota Pontianak no 10 tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok .

5

Bab. II KAJIAN TEORI

A. Teori

Kebijakan merupakan suatu proses, yaitu meliputi formulasi, implementasi,

dan evaluasi.

Kebijakan Publik oleh R. dye sebagaimana dikutip Thoha (2008:107)

didefinisikan “sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan

ataupun untuk tidak dilakukan (whatever government choose to do or not to do)”.

Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak

hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, melainkan termasuk

juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Adapun menurut Carl Friedrich (Pandji 2008:35) kebijakan publik sebagai

seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah Daerah dengan suatu tujuan dan

diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Ahli Ilmu Politik lainnya, David Easton (sebagaimana dikutip dalam Thoha,

2008:107) “Adapun alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan

tetapi hanya pemerintah-lah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh

masyarakat. Dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah Daerah untuk dikerjakan

atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai tersebut”.

Sedangkan James Anderson (dalam Agustino, 2006:7) memberikan

pengertian kebijakan publik, “sebagai serangakaian kegiatan yang mempunyai

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau

sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal

6

yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan kepada apa yang

sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud dan hal

inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan

diantara beberapa alternatif yang ada.

Kebijakan Publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai suatu

aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat

seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot

pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh

lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Dengan demikian, kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang

mengandung konsekuensi moral yang didalamnya ada keterikatan akan

kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di

mana yang bersangkutan berada.

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan atau dipengaruhi pula oleh proses

kebijakan itu sendiri. Adapun proses kebijakan dimaksudkan sebagai rangkaian

kegiatan di dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan suatu

kebijakan.

Menurut Mustopadidjaja (dalam Tachjan, 2006:20-21), pada garis besarnya

suatu kebijakan terdiri dari tiga hal pokok, yaitu : (1) perumusan kebijakan, (2)

implementasi kebijakan, dan (3) pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan

kebijakan”.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (sebagaimana

dikutip Tachjan, 2006:57-59) variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya

7

tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dapat di

klasifikasikan menjadi tiga kategori, sebagai berikut :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap/dikendalikan, dengan indikator :

a. Kesukaran-kesukaran teknis

b. Keragaman perilaku kelompok sasaran

c. Prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk

d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, dengan indikator :

a. Kejelasan dan konsistensi tujuan

b. Digunakannya teori kausal yang memadai

c. Ketepatan alokasi sumber dana

d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana

e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana

f. Rekruitmen pejabat pelaksana

g. Akses formal pihak formal

3. Pengaruh langsung berbagai variabel yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut, dengan indikator :

a. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi

b. Dukungan publik

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok

d. Dukungan dari pejabat atasan

e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Melihat dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan, dalam meningkatkan

tingkat keberhasilan suatu implementasi, maka perlu adanya sinergitas antara

pemerintah, swasta, dan masyarakat dimana, setiap pilar mempunyai peran

masing-masing yang sangat berkaitan.

8

Kesinergissan antara pilar-pilar tersebut juga merupakan suatu awal untuk

menciptakan Pemerintahan yang baik. Sedangkan syarat bagi terciptanya

Pemerintahan yang baik itu sendiri, adalah dengan memenuhi beberapa prinsip

dasar, meliputi partisipatoris, rule of law (penegakkan hukum), transparansi,

responsiveness (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan

efisiensi, dan akuntabilitas.

Diantara beberapa faktor diatas, partisipasi dan transparansi-lah yang lebih

dominan dalam cara mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Karena, saat

ini kepemerintahan di Indonesia menganut asas demokrasi, yang berarti untuk

membangun suatu bangsa yang makmur dan sejahtera maka perlu adanya peran

aktif rakyat serta keterbukaan akses informasi publik terhadap rakyat bangsa

tersebut.

Pengertian partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses

atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi,

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan

sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill.

Partisipasi juga merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan

komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan

manfaat (Verhangen sebagaimana telah dikutip dalam Mardikanto, 2003:83).

Dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau

keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan

tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat

9

pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan (Theodorson

sebagaimana telah dikutip Mardikanto, 2003:84).

Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan

seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam

kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya

partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan.

Conyers (dikutip oleh Ibrahim, 2009:78) juga menyebutkan tiga alasan

mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting yaitu :

Pertama partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek

atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan

akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut.

Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara

karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat

dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Suatu partisipasi tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak

mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan

suatu roda Pemerintah Daerah. Maka, disinilah diperlukannya proses transparansi

oleh pemerintah, khususnya dalam hal akses informasi publik.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang

berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan

10

perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah Daerah dengan biaya yang

minimal.

Transparansi harus dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang

memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.

Transparansi menurut Jones (sebagaimana dikutip Robbins, 2006:115)

adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang

dicapai.

Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses

pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab,

penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki

pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen

masyarakat untuk turut mengambil keputusan.

Dalam partisipasi itu sendiri, koordinasi juga diperlukan koordinasi yang

baik dan efektif guna menciptakan suatu sistem administrasi publik yang dapat

memajukan bangsa Indonesia dari keterpurukan birokrasi selama ini. Serta

membangun sinergitas di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menurut G.R.. Terry (sebagaimana dikutip Robbins, 2006:35) koordinasi

adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu

yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan

yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

11

Sedangkan menurut E.F.L. Brech (sebagaimana dikutip Robbins, 2006, 36)

koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan

lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar

kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para

anggota itu sendiri.

Selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan

kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena

satu sama lain saling mempengaruhi. (sebagaimana dikutip Robbins, 2006 : 41)

Derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang

tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-

ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian belum mendapatkan hasil penelitian yang relevan dan benar-

benar sejenis yang dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian mengenai

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASIKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 10 TAHUN 2010

TENTANG KAWASAN BEBAS ROKOK

12

C. Kerangka Pikir

Suatu Kebijakan merupakan suatu bidang kajian yang sangat menarik,

karena kompleksitas permasalahan yang dimilikinya. Dua faktor utama

dikenal sebagai determinan sifat dinamika kehidupan kota yang sangat tinggi

yaitu faktor kesehatan.

Bertambahnya angka kematian penduduk di kota yang dipicu oleh

meningkatnya jumlah perokok dan penderita penyakit pernafasan yang

diakibatkan oleh rokok dalam kehidupan masyarakat, telah mengakibatkan

meningkatnya angka pasien penderita TBC. Konsekuensi tersebut sangat jelas

yaitu sehingga Pemerintah Daerah membuat Perda No.10 Tahun 2010

Partisipasi masyarakat dalam implementasi Perda kota Pontianak No.10

Tahun 2010 tentang kawasan bebas rokok khususnya di Rumah Sakit Umum

Dokter Soedarso dan juga menurut Teori George Edward harus adanya suatu

proses yaitu;

Komunikasi

Sumberdaya

Disposisi

Struktur Birokrasi

D. Pertanyaan Penelitian

13

Adapun pertanyaan penelitian yang ingin peneliti ungkapkan dalam

penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah implementasi Perda kota Pontianak No 10 Tahun 2010 sudah

sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah Daerah ?

2. Dampak dari Perda No 10 Tahun 2010 tentang kawasan bebas Rokok

3. Sejauh mana peran serta masyarakat dan Dokter serta Pasien Rumah Sakit

Dokter Soedarso?

4. Factor-factor lain apa saja yang mendorong serta menghambat

implementasi Perda kota Pontianak No 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan

Bebas Rokok

5. Bagaimana solusi yang tepat, sehingga dinilai mampu membantu

implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan

Bebas Rokok.

Bab. III METODE PENELITIAN

14

A. Jenis Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode yang sesuai

dengan gejala yang diteliti. Agar nantinya, dapat memecahkan masalah secara

sistematis (metode ilmiah) dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan masalah tersebut. Sehingga, metode yang ditentukan harus sesuai dengan

bagaimana data tersebut diperoleh. Adapun, metode penelitian yang digunakan

peneliti dalam penelitian ini ialah metode deskriptif.

Menurut Hadari Nawawi (1990:63) metode deskriptif adalah “proses

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan

keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-

lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tempat sebagaimana

adanya”.

Dari definisi diatas, maka dapat diambil suatu penegasan bahwa jenis

penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data yang diperoleh di

lapangan kemudian menganalisanya sesuai dengan kenyataan yang ada untuk

menarik suatu kesimpulan.

Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai

berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengambil data dan informasi dari

berbagai literatur (kepustakaan) baik itu teori-teori maupun dari

berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya,

agar dapat dijadikan landasan dalam membahas penelitian ini.

15

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan terutama untuk memperoleh data primer

maupun sekunder. Selain mengadakan pengamatan langsung pada objek

penelitian, juga mempelajari dan mencatat setiap gejala yang tampak

sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan yaitu,

“Terdapatnya permasalahan yang menyangkut proses Implementasi Kebijakan.

Disekitar lokasi Rumah Sakit yang masih belum Sadar dan Mentaati Perda No 10

Tahun 2010 Tentang Kawasan Bebas Rokok tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini, harus mengumpulkan data sebagai dasar

kesimpulan berdasarkan informasi dari subjek penelitian (informan) dengan

menggunakan metode purposive sampling, peneliti langsung memilih informan

sebagai subjek penelitian dengan menggunakan pertimbangan bahwa sumber

tersebut mengetahui secara pasti informasi yang peneliti perlukan.

D. Instrumen Pengumpulan Data

16

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berarti, instrumen

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti

harus mengumpulkan data yang valid dan akurat dengan terlibat langsung dengan

masyarakat serta untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi

dengan alat-alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan pengamatan

secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh data

yang sebenarnya. Dalam hal ini, peneliti akan terlibat langsung dalam

prosesnya (participant-observation).

b.Alat Pengumpulan data

1. Check List

Daftar yang berisikan subjek dan objek yang akan di observasi

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini

menggunakan catatan-catatan yang digunakan untuk mengumpulkan

data dari informan dengan teknik wawancara dan dokumen resmi,

sebagai penunjang peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan

valid.

F. Teknik Analisa Data

17

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 15) hal-hal yang terdapat dalam

analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan berupa

rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai cara

(observasi, wawancara, dokumen) dan diproses sebelum digunakan melalui

pencatatan dan pengetikan tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata

yang disusun kedalam teks yang diperluas.

Tujuan analisis data pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan data

dalam bentuk yang mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian kualitatif

adalah induksi terpretatif yaitu usaha pengambilan keputusan berdasarkan dan

perkiraan logis atas data perkiraan yang diperoleh. Pendekatan interpretatif dalam

ilmu sosial dimulai dengan pemahaman intelektual yang dibangun berdasarkan

empiris sensual dan empiris logic theory (brya Fat dalam Lexy Moleong, 67-72).

Adapun langkah-langkah dalam proses penelitian kualitatif adalah sebagai

berikut :

1. Membaca dan mempelajari data yang terkumpul sampai dikuasainya

sepenuhnya sambil memikirkan untuk mencari apakah ada pola-pola

yang menarik.

2. Melihat berbagai konsep yang ditimbulkan informan.

3. Menerangkan sejumlah data dan metode untuk mengungkapkan

karakteristik kategori data tertentu.

4. Mencari hubungan antar konsep dalam usaha mengembangkan suatu

teori.

18

Setelah melalui langkah-langkah tersebut, maka data yang telah diperoleh,

dikumpulkan, disusun, di-interpretasikan untuk selanjutnya ditarik suatu

kesimpulan secara umum.

G. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Data hasil penelitian adalah data empirik (teramati), sehingga diperlukannya

suatu pengujian terhadap objek penelitian agar mendapatkan data yang valid.

Untuk mencapai kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

teknik :

1. Saturasi Data

Saturasi data atau kejenuhan data, dicapai apabila data atau informasi

yang dikumpulkan oleh peneliti telah menunjukkan ketetapan (tidak

berubah). Sehingga memungkinkan peneliti untuk tidak menambahkan

data baru, karena hasilnya akan sama dengan data yang sudah diperoleh

peneliti sebelumnya.

2. Feedback

Adalah upaya untuk meningkatkan kredibilitas data hasil penelitian

dengan cara mendapatkan masukan baik dari rekan sejawat sesama

peneliti maupun para pakar atau stakeholders. Masukkan, sumbang

saran atau curah pendapat yang diberikan oleh pihak luar tersebut sangat

berguna dalam upaya menyempurnakan hasil penelitian.

Daftar Pustaka

19

http://www.kotalayakanak.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=918:pemkot-pontianak-luncurkan-perda-

kawasan-tanpa-rokok&catid=51:pontianak&Itemid=65 tanggal 14 mei 2013 jam

9.19

http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/07/01/lnnjxm-say-no-to-

no-smoking-anggota-dprd-kalbar-sepakat-tolak-larangan-merokok-dalam-ruangan

tgl 14 mei 2013 jam 9.54

http://www.pontianakkota.go.id/?q=news/perokok-bukan-kategori-orang-miskin

tgl 30 des 2011 jam 10.06

http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok tgl 14 mei 2013 jam 10.21

http://organisasi.org/efek-bahaya-asap-rokok-bagi-kesehatan-tubuh-manusia-

akibat-sebatang-rokok-racun-ketagihan-candu-buang-uang-dan-dosa tgl 14 mei

2013 jam, 10.26

Pemerintah Daerha Kota Pontianak , Peraturan Daerah No 10 tahun 2010

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

20