PRAKATA - IWABRI
Transcript of PRAKATA - IWABRI
i
ii
iii
PRAKATA
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..
Salam Sejahtera untuk kita semua
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridhoNya
maka proses perubahan AD/ART IWABRI ini bisa berjalan dengan lancar dan
tuntas.
Perubahan AD/ART didasarkan pada pengamatan keadaan di lapangan dan
kemudian diselaraskan dengan ketentuan organisasi yang tertuang di dalam
AD/ART yang terdahulu. Dari evaluasi tersebut, dirasakan perlu sekali untuk
melakukan perubahan AD/ART yang berlaku saat itu. Hal ini dikarenakan
terjadinya dinamika organisasi IWABRI baik secara struktural maupun perubahan
beberapa kebijakan yang disebabkan karena perubahan zaman, perkembangan
teknologi serta upaya penyesuaian organisasi terhadap situasi dan kondisi dalam
beberapa tahun terakhir ini.
Beberapa tahapan dalam merumuskan perubahan AD/ART ini sudah dilaksanakan
oleh Panitia Kecil Perubahan AD/ART yang dimotori oleh bidang Sekretariat
IWABRI Tingkat Pusat. Panitia kecil tersebut beranggotakan beberapa orang
pengurus IWABRI Tingkat Pusat. Tahapan perubahan AD/ART dimulai dari
mengadakan jajak pendapat yang bertujuan untuk menampung aspirasi dari
anggota IWABRI selindo, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan Raker
Khusus IWABRI. Raker Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020
tersebut dihadiri oleh Ketua IWABRI Tingkat Wilayah selindo dan juga Ketua,
Wakil Ketua, serta Wakil-wakil Ketua yang membawah bidang IWABRI Tingkat
Pusat. Raker Khusus tersebut menghasilkan kesepakatan bersama tentang
perlunya dilakukan perubahan atas AD/ART yang ada.
Alhamdulillah, Panitia Kecil yang ditunjuk untuk melakukan perubahan AD/ART
telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan tuntas. Untuk itu, saya atas
nama pribadi dan juga atas nama organisasi mengucapkan terima kasih dan
apresiasi yang tinggi kepada Ibu-ibu yang terlibat dalam Panitia Kecil tersebut
iv
atas segala jerih payah dan kontribusinya yang luar biasa demi tersusunnya
AD/ART IWABRI yang baru.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Divisi Sekretariat Perusahaan
dan Divisi Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. serta pihak-pihak
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Keseluruhan pihak ini ikut membantu
dalam mengevaluasi dan melakukan finalisasi rancangan AD/ART yang baru agar
sesuai dan selaras dengan kebijakan manajemen Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk. dan juga ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Semoga Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa memberkahi kita semua dan akan mencatat apa yang dilakukan
ini sebagai amal jariyah yang terus mengalir. Aamiin YRA...
Akhir kata, semoga AD/ART yang baru dapat menjadi pedoman baku bagi para
pengurus IWABRI selindo maupun para anggota dalam melaksanakan kegiatan
berorganisasi. Dengan demikian diharapkan dapat tercapai tujuan, visi dan misi
organisasi dengan baik dan IWABRI akan menjadi organisasi yang maju dan
sangat dirasakan manfaatnya bagi pengurus, anggota maupun masyarakat luas.
Demikian kata sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
IWABRI Tingkat Pusat
Rena Sunarso
Ketua
v
PERJALANAN SEJARAH PERKEMBANGAN
ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN WANITA BANK RAKYAT INDONESIA
IWABRI adalah wadah organisasi istri pekerja PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. yang berdiri sejak tanggal 25 April 2000. Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia disahkan dengan
Surat Keputusan Nomor : 13, 14, 17/IW PUSAT/X/2000 tanggal 18 Oktober 2000
dengan Pembukaan sebagai berikut :
Pembukaan
Kami, istri pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., menyadari
sepenuhnya kewajiban kami untuk ikut mewujudkan dan meningkatkan persatuan
dan kesatuan keluarga Besar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta
meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kewajiban tersebut akan berhasil apabila istri pegawai PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk., mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya
yang dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan, baik pada
era reformasi yang sedang terjadi di negara kita maupun dalam menghadapi
globalisasi pada abad 21.
Bahwa sejalan dengan tuntuan dan tantangan kehidupan tersebut di atas, serta
adanya perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Dharma Wanita yang tidak
memperbolehkan lagi istri pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
menjadi Anggota Dharma Wanita, maka perlu dibentuk suatu wadah baru bagi
istri pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang lebih mandiri dan
efektif dalam menangani program kegiatan organisasi yang bermanfaat untuk
meningkatkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesejahteraan Anggota dan
keluarganya melalui peningkatan sumber daya yang dimiliki.
Bahwa untuk mewujudkan wadah tersebut, kami istri pegawai PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk dalam Rapat Anggota Dharma Wanita PT Bank Rakyat
Indonesia tanggal 25 April 2000 sepakat untuk membentuk organisasi istri
vi
pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nama Ikatan Wanita
Bank Rakyat Indonesia, yang disusun berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi.
Di dalam perjalanannya, sesuai dengan kebutuhan kelengkapan organisasi
Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia
mengalami penggabungan dan penyempurnaan dengan SKEP-03/IW
PUSAT/IV/2004 tanggal 25 April 2004. Permasalahan yang masih belum
terakomodir di dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga tersebut
ditetapkan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ikatan Wanita Bank
Rakyat Indonesia Tingkat Pusat.
Setelah 20 tahun sejak berdirinya organisasi ini, Ikatan Wanita Bank Rakyat
Indonesia mengalami banyak sekali perkembangan yang diakibatkan oleh adanya
dinamika di dalam organisasi maupun perubahan di dalam Manajemen PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Salah satunya tampak dari hasil polling tanggal
30 April 2020 perihal keanggotan yang mayoritas menyetujui perubahan
keanggotaan yang semula bersifat sukarela (tidak otomatis) menjadi stelsel pasif
(otomatis).
Maka IWABRI Tingkat Pusat berdasarkan SKEP-08/IW PUSAT/VII/2020
tanggal 6 Juli 2020 yang telah disahkan di dalam Rapat Kerja IWABRI Tingkat
Pusat tanggal 27 Juli 2020 membentuk Panitia Kecil untuk mengkaji dan
mengevaluasi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Bank
Rakyat Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Panitia Kecil bekerja sama
dengan Divisi Sekretariat Perusahaan dan Divisi Hukum PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk.
Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia
Edisi Perubahan Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan
serta dapat menjawab kebutuhan anggota berdasarkan perkembangan saat ini, bagi
Pengurus dan Anggota IWABRI di semua tingkat kepengurusan di seluruh
Indonesia.
Jakarta, November 2020
vii
DAFTAR ISI
PRAKATA ........................................................................................................ iii
PERJALANAN SEJARAH PERKEMBANGAN ANGGARAN DASAR /
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN WANITA BANK RAKYAT
INDONESIA ...................................................................................................... v
DAFTAR ISI .................................................................................................... vii
SK PERUBAHAN AD, ART DAN PTK IWABRI ......................................... 1
ANGGARAN DASAR ....................................................................................... 4
BAB I KETENTUAN UMUM ...................................................................... 4
BAB II NAMA, WAKTU, SIFAT DAN KEDUDUKAN ORGANISASI .... 6
BAB III ASAS, VISI DAN MISI .................................................................. 6
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................... 7
BAB V KEANGGOTAAN ............................................................................ 7
BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN UNSUR PELAKSANA ............. 8
BAGIAN PERTAMA
Susunan Organisasi ................................................................................... 8
BAGIAN KEDUA
Unsur Pelaksana ........................................................................................ 8
BAB VII KEPENGURUSAN ........................................................................ 9
BAGIAN PERTAMA
IWABRI Tingkat Pusat ............................................................................. 9
BAGIAN KEDUA
IWABRI Tingkat Wilayah ...................................................................... 10
BAGIAN KETIGA
IWABRI Tingkat Cabang........................................................................ 10
BAGIAN KEEMPAT
Tingkat Kepengurusan IWABRI ............................................................. 11
BAB VIII PEMBINA ................................................................................... 12
BAB IX RAPAT .......................................................................................... 12
BAB X ATRIBUT ORGANISASI .............................................................. 12
BAB XI KEUANGAN ................................................................................. 13
viii
BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA ..................................................................................... 13
BAB XIII PEMBUBARAN IWABRI ......................................................... 13
BAB XIV LAIN-LAIN ................................................................................ 14
BAB XV PENUTUP .................................................................................... 14
ANGGARAN RUMAH TANGGA................................................................. 15
BAB I KETENTUAN UMUM .................................................................... 15
BAB II KEDUDUKAN DAN SIFAT PENGURUS IWABRI
TINGKAT PUSAT, WILAYAH DAN CABANG ...................................... 15
BAB III KEANGGOTAAN ......................................................................... 16
BAB IV KEPENGURUSAN ....................................................................... 18
BAGIAN PERTAMA
IWABRI Tingkat Pusat ........................................................................... 18
BAGIAN KEDUA
IWABRI Tingkat Wilayah ...................................................................... 22
BAGIAN KETIGA
IWABRI Tingkat Cabang........................................................................ 25
BAGIAN KEEMPAT
Wewenang Tingkat Kepengurusan ......................................................... 27
BAGIAN KELIMA
Masa Bakti .............................................................................................. 28
BAGIAN KEENAM
Pemberhentian Dari Kepengurusan ......................................................... 29
BAGIAN KETUJUH
Pertanggungjawaban ............................................................................... 29
BAGIAN KEDELAPAN
Pengesahan Dan Serah Terima ................................................................ 30
BAB V PEMBINA
Kedudukan, Tugas Dan Masa Bakti ............................................................. 30
BAB VI RAPAT, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ...... 31
BAGIAN PERTAMA
Rapat ....................................................................................................... 31
BAGIAN KEDUA
Kuorum ................................................................................................... 32
ix
BAGIAN KETIGA
Pengambilan Keputusan .......................................................................... 33
BAB VII ATRIBUT ..................................................................................... 33
BAB VIII KEUANGAN .............................................................................. 35
BAB IX TATA KERJA ............................................................................... 35
BAB X LAIN-LAIN .................................................................................... 35
BAB XI PENUTUP ..................................................................................... 35
1
2
3
4
A N G G A R A N D A S A R
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
Yang dimaksud dengan :
1. Direksi adalah organ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan
tujuan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk.
2. Pekerja adalah seluruh pekerja tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk.
3. Istri Direksi adalah istri Direksi yang tercatat di Divisi Sekretariat
Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
4. Istri pekerja adalah istri pekerja yang tercatat di Divisi Sumber Daya
Manusia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
5. Istri Direksi Perusahaan Anak adalah istri Direksi Perusahaan Anak
yang tercatat di Unit Kerja yang mengelola Perusahaan Anak PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. atau yang setara dengan
jabatan Direksi Perusahaan Anak.
6. Anggota adalah istri Direksi, istri Pekerja, istri Direksi Perusahaan
Anak dan pihak lain yang memenuhi persyaratan sesuai Anggaran
Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
7. Organisasi adalah wadah bagi Anggota yang melakukan kegiatan
untuk mencapai tujuan sesuai Anggaran Dasar.
8. Unsur pelaksana adalah satuan organisasi Ikatan Wanita Bank Rakyat
Indonesia yang menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana
kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan
organisasi di masing-masing tingkat.
9. Pengurus adalah pengurus Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah, Tingkat
Cabang Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia yang ditunjuk dan
ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga
Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia.
5
10. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. yang beralamat sesuai yang ditunjuk sebagai Kantor
Pusat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. yang beralamat pada masing-masing yang ditunjuk
sebagai Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
12. Kantor Audit Intern Wilayah adalah Kantor Audit Intern Wilayah PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang beralamat pada masing-
masing yang ditunjuk sebagai Kantor Audit Intern Wilayah PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
13. Kantor Perusahaan Anak adalah Kantor Perusahaan Anak PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang beralamat pada masing-
masing yang ditunjuk sebagai Kantor Perusahaan Anak PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
14. BRI Corporate University adalah Sentra Pendidikan yang beralamat
pada yang ditunjuk sebagai BRI Corporate University PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
15. Campus Regional adalah Sentra Pendidikan di Wilayah yang
beralamat pada yang ditunjuk sebagai Campus Regional PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
16. Kantor Cabang Khusus adalah Kantor Cabang Khusus PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang beralamat sesuai yang
ditunjuk sebagai Kantor Cabang Khusus (KCK).
17. Unit Kerja Luar Negeri adalah Unit Kerja Luar Negeri PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang beralamat sesuai yang
ditunjuk sebagai Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).
18. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. yang beralamat pada masing-masing yang ditunjuk
sebagai Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
19. KCP adalah Kantor Cabang Pembantu PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk.
20. Kantor Unit adalah Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk.
6
BAB II
NAMA, WAKTU, SIFAT DAN KEDUDUKAN ORGANISASI
Pasal 2
Organisasi ini bernama Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia yang disingkat
IWABRI dan selanjutnya di dalam penyebutannya akan disebut dengan
IWABRI.
Pasal 3
IWABRI berdiri sejak tanggal 25 April 2000 di Jakarta untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan.
Pasal 4
1. IWABRI adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun
dan membina Anggota dengan kegiatan dalam bidang pendidikan,
ekonomi dan sosial budaya.
2. IWABRI adalah organisasi mandiri yang non politik dan tidak terikat
pada organisasi politik manapun.
Pasal 5
Kedudukan organisasi IWABRI Pusat sesuai dengan keberadaan Kantor
Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
BAB III
ASAS, VISI DAN MISI
Pasal 6
Asas IWABRI adalah Pancasila.
Pasal 7
Visi
Menjadi Organisasi yang bermartabat luhur dan berperan aktif dalam
mewujudkan persatuan, kesatuan dan silaturahmi para Anggota, serta ikut
berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.
7
Misi
Merealisasikan visi organisasi dengan cara menghimpun dan menyalurkan
potensi Anggota melalui kegiatan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan
sosial budaya.
BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8
Tugas pokok IWABRI adalah :
a. Membina Anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan,
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan
kerja sama dengan berbagai pihak serta meningkatkan kepedulian
sosial.
b. Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual sehingga menjadi
manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral
tinggi, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur.
Pasal 9
IWABRI berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan,
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan
tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 10
1. Anggota IWABRI adalah istri Direksi, istri Pekerja, istri Direksi
Perusahaan Anak, istri pekerja yang ditugaskan di Perusahaan Anak PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. maupun di instansi lain PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2. Keanggotaan IWABRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat
otomatis (stelsel pasif).
8
BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN UNSUR PELAKSANA
BAGIAN PERTAMA
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11
Susunan Organisasi IWABRI adalah :
1. IWABRI Tingkat Pusat
2. IWABRI Tingkat Wilayah
3. IWABRI Tingkat Cabang
BAGIAN KEDUA
UNSUR PELAKSANA
Pasal 12
1. Unsur pelaksana IWABRI Tingkat Pusat terdiri IWABRI Kantor Pusat,
Kantor Perusahaan Anak, BRI Corporate University, Kantor Cabang
Khusus (KCK) dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN) PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk.
2. Unsur pelaksana IWABRI Tingkat Wilayah terdiri dari IWABRI Kantor
Wilayah, Kantor Audit Intern, Campus Regional dan Kantor Cabang PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang bernaung di bawah wilayah
tersebut.
3. Unsur pelaksana IWABRI Tingkat Cabang terdiri dari IWABRI Kantor
Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Unit PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang bernaung di bawah Cabang
tersebut.
9
BAB VII
KEPENGURUSAN
BAGIAN PERTAMA
IWABRI TINGKAT PUSAT
Pasal 13
1. Susunan pengurus IWABRI Tingkat Pusat terdiri dari:
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Wakil Ketua yang Membawahi Bidang
f. Kesekretariatan terdiri dari Koordinator Kesekretariatan dan
beberapa Anggota
g. Bendahara dibantu oleh Koordinator Keuangan dan Anggota
h. Bidang-bidang terdiri dari Koordinator, Sekretaris, Bendahara dan
Anggota bidang
2. Ketua adalah istri Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk.
3. Wakil Ketua adalah istri Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk.
4. Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Ketua yang Membawahi Bidang
adalah istri Direktur dan istri Senior Executive Vice President (SEVP)
atau yang setingkat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
5. Bidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf h Pasal ini adalah :
a. Bidang Pendidikan
b. Bidang Ekonomi
c. Bidang Sosial Budaya
6. Apabila Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak beristri atau seorang wanita
maka jabatan Ketua secara otomatis dijabat oleh unsur pengurus di
bawahnya atau yang ditunjuk oleh Pembina Utama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
10
BAGIAN KEDUA
IWABRI TINGKAT WILAYAH
Pasal 14
1. Susunan pengurus IWABRI Tingkat Wilayah terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Wakil Ketua yang Membawahi Bidang
f. 3 (tiga) orang Koordinator Bidang yang dibantu oleh beberapa
Anggota.
2. Ketua dan Wakil Ketua IWABRI Tingkat Wilayah adalah istri
Pemimpin Wilayah atau istri Kepala Audit Intern Wilayah (AIW) PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. setempat yang dijabat secara
bergiliran, atau sesuai dengan kesepakatan Pembina Wilayah yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
3. Sekretaris, Bendahara dan Wakil Ketua yang Membawahi Bidang adalah
istri Wakil Pemimpin Wilayah atau istri Wakil Kepala Audit Intern
Wilayah (AIW) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. atau yang
setingkat.
4. Apabila Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dimaksud
pada Pasal 14 Ayat (2) tidak beristri atau seorang wanita, maka jabatan
tersebut secara otomatis dijabat oleh unsur pengurus di bawahnya atau
yang ditunjuk oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3).
BAGIAN KETIGA
IWABRI TINGKAT CABANG
Pasal 15
1. Susunan pengurus IWABRI Tingkat Cabang, terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
11
d. Bendahara
e. 3 (tiga) orang Koordinator Bidang
2. Ketua IWABRI Tingkat Cabang adalah istri Pemimpin Cabang.
3. Wakil Ketua IWABRI Tingkat Cabang adalah istri pejabat satu tingkat
di bawah Pemimpin Cabang.
4. Apabila Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dimaksud
pada Pasal 15 Ayat (2) tidak beristri atau seorang wanita, maka jabatan
tersebut secara otomatis dijabat oleh unsur pengurus di bawahnya atau
yang ditunjuk oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3).
BAGIAN KEEMPAT
TINGKAT KEPENGURUSAN IWABRI
Pasal 16
Tingkat kepengurusan IWABRI adalah sebagai berikut :
1. Pimpinan IWABRI
2. Pengurus inti IWABRI
3. Pengurus lengkap IWABRI
Pasal 17
Pimpinan
Pimpinan adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Wakil Ketua
yang Membawahi Bidang.
Pasal 18
Pengurus Inti
Pengurus Inti terdiri dari Pimpinan dan Koordinator Bidang.
Pasal 19
Pengurus Lengkap
Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Inti dan seluruh pengurus seperti
tercantum pada AD/ART IWABRI.
12
BAB VIII
PEMBINA
Pasal 20
1. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. adalah
Pembina utama IWABRI Tingkat Pusat
2. Wakil Direktur Utama dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk. adalah Pembina IWABRI Tingkat Pusat.
3. Pimpinan Wilayah/Kepala Audit Intern Wilayah (AIW) dan Pimpinan
Cabang adalah Pembina IWABRI Unit Kerja yang bersangkutan.
4. Tugas Pembina utama dan Pembina akan dijelaskan dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB IX
RAPAT
Pasal 21
1. Rapat adalah forum untuk membahas rencana kerja dan hal-hal lain pada
masing-masing tingkat organisasi IWABRI yang dilakukan dengan
bertatap muka langsung maupun tidak langsung (virtual).
2. Rapat IWABRI terdiri dari :
a. Rapat Kerja
a.1. Rapat Kerja Khusus
a.2. Rapat Kerja di masing-masing tingkat
b. Rapat Anggota
c. Rapat Pengurus
BAB X
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 22
Atribut IWABRI terdiri dari logo, panji, vandel, plakat, pin, hymne, mars dan
pakaian seragam.
13
BAB XI
KEUANGAN
Pasal 23
Keuangan organisasi IWABRI diperoleh dari :
1. Hasil usaha yang sah dari IWABRI
2. Sumber lain yang tidak mengikat
BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 24
1. Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga hanya dapat
dilakukan di dalam rapat kerja khusus.
2. Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dilakukan sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan
organisasi.
BAB XIII
PEMBUBARAN IWABRI
Pasal 25
1. Pembubaran IWABRI ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Kerja
Khusus yang diselenggarakan untuk tujuan tersebut, setelah pimpinan
pengurus IWABRI Tingkat Pusat melakukan konsultasi dengan Pembina
Utama dan memperhatikan usul dari IWABRI di semua tingkat.
2. Dalam hal IWABRI dibubarkan maka status kekayaannya ditetapkan
lebih lanjut oleh pengurus berdasarkan hasil rapat kerja di masing-
masing tingkat.
14
BAB XIV
LAIN-LAIN
Pasal 26
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut
di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Tata Kerja.
2. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ini
ditetapkan dalam Rapat Kerja Khusus.
3. Pedoman Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan
oleh Pengurus Pusat.
BAB XV
PENUTUP
Pasal 27
Anggaran Dasar IWABRI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
15
A N G G A R A N R U M A H T A N G G A
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar IWABRI, selanjutnya
disebut AD.
2. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga IWABRI,
selanjutnya disebut ART.
BAB II
KEDUDUKAN DAN SIFAT PENGURUS IWABRI TINGKAT
PUSAT, WILAYAH DAN CABANG
Pasal 2
Kedudukan Pengurus IWABRI Tingkat Pusat, Wilayah Dan Cabang
1. Pengurus IWABRI Tingkat Pusat adalah penanggung jawab tertinggi
yang berwenang mewakili organisasi baik secara internal maupun
eksternal.
2. Pengurus IWABRI Tingkat Pusat membawahi seluruh organisasi
yang ada di bawahnya, serta berwenang untuk memutuskan
kepentingan IWABRI sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan AD/ART.
3. Pengurus IWABRI Tingkat Wilayah membawahi Anggota yang
dimaksud Pasal 1 Anggaran Dasar IWABRI yang bernaung di Kantor
Wilayah dan Kantor Audit Intern Wilayah (AIW) serta Kantor
Cabang dan berwenang untuk memutuskan kepentingan IWABRI
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan AD/ART.
4. Pengurus IWABRI Tingkat Cabang membawahi Anggota yang
dimaksud Pasal 1 Anggaran Dasar IWABRI yang bernaung di Kantor
Cabang yang bersangkutan dan berwenang untuk memutuskan
kepentingan IWABRI sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan AD/ART.
16
5. Dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi, pengurus IWABRI
Tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang melaporkan pelaksanaan
program kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban pada akhir
masa jabatannya, pada rapat pengurus dan rapat kerja di masing-
masing tingkat untuk kemudian dilaporkan kepada Pembina sesuai
tingkatannya.
Pasal 3
Sifat Kepimpinan Pengurus IWABRI Tingkat Pusat,
Wilayah Dan Cabang
Kepemimpinan Pengurus IWABRI Tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang
bersifat kebersamaan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 4
Hak Anggota
Anggota berhak :
a. Memberikan pendapat dan saran.
b. Memilih pengurus.
c. Dipilih untuk menjadi pengurus.
Pasal 5
Kewajiban Anggota
Anggota berkewajiban untuk :
a. Menjunjung tinggi kehormatan IWABRI, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk., bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.
b. Menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara dan meningkatkan
nama baik, mentaati dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan IWABRI.
17
Pasal 6
Larangan Anggota
Anggota pada semua tingkat organisasi IWABRI dilarang membawa aspirasi
politik dan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) di lingkungan
IWABRI.
Pasal 7
Sanksi Terhadap Anggota
1. Pengurus Pusat atas usul pengurus masing-masing tingkatan organisasi
yang disampaikan secara tertulis dapat menjatuhkan sanksi terhadap
Anggota.
2. Alasan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1),
antara lain :
a. Melanggar ketentuan AD/ART dan atau peraturan perundang-
undangan.
b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan IWABRI dan atau PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
c. Melakukan tindakan yang melanggar etika, norma dan atau
kepatutan.
d. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.
e. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh pengurus sesuai dengan
kepentingan dan tujuan IWABRI
3. Anggota yang dikenai sanksi mempunyai hak mengajukan pembelaan
dirinya kepada Pengurus Pusat atas sanksi yang dijatuhkan.
4. Apabila pembelaan dirinya diterima, pengurus tingkat organisasi yang
bersangkutan harus memulihkan hak keanggotaannya.
Pasal 8
Jenis Sanksi
1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Pemberhentian sebagai Anggota
18
Pasal 9
Keanggotaan IWABRI berakhir apabila :
a. Meninggal dunia.
b. Suami tidak berstatus lagi sebagai Direksi, Direksi Perusahaan Anak
dan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
c. Melanggar ketentuan organisasi dan alasan lain sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dan telah diputuskan oleh Pengurus
IWABRI Tingkat Pusat.
BAB IV
KEPENGURUSAN
BAGIAN PERTAMA
IWABRI TINGKAT PUSAT
Pasal 10
Tugas kepengurusan IWABRI Tingkat Pusat adalah :
a. Menetapkan kebijakan umum organisasi pada tingkat nasional sesuai
dengan AD/ART dan keputusan rapat kerja tingkat pusat.
b. Memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan
kebijakan umum yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh unsur
pelaksana IWABRI.
c. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pelaksana IWABRI
dalam bentuk penetapan pedoman tata kerja dan petunjuk teknis
dalam kegiatan organisasi.
d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi dan misi
organisasi.
Pasal 11
1. Pengurus Tingkat Pusat dipilih dari Anggota IWABRI Tingkat Pusat dan
ditetapkan oleh Ketua IWABRI Tingkat Pusat.
2. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh Koordinator
Kesekretariatan dan Anggota.
3. Keuangan dipimpin oleh Bendahara dan dibantu oleh Koordinator
Keuangan dan Anggota.
19
4. Bidang-bidang dipimpin oleh Wakil Ketua yang Membawahi Bidang
dan dibantu oleh Koordinator Bidang dan Anggota.
Pasal 12
Tugas Ketua
Ketua mempunyai tugas :
a. Memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengarahkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi
IWABRI.
b. Menetapkan kebijakan umum organisasi, memberikan saran dan
pertimbangan yang diperlukan.
c. Melaksanakan keputusan rapat kerja pusat.
d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan unsur pelaksana organisasi.
Pasal 13
Tugas Wakil Ketua
Wakil Ketua mempunyai tugas :
a. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 12.
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
Pasal 14
Tugas Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas :
a. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan
organisasi terutama di bidang kesekretariatan.
b. Memimpin dan mengarahkan kegiatan-kegiatan administrasi, hukum,
humas dan publikasi.
c. Melakukan pengawasan terhadap koordinasi pelaksanaan program
kerja dan laporan dari bidang-bidang.
d. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Ketua.
20
Pasal 15
Tugas Bendahara
Bendahara mempunyai tugas :
a. Melaksanakan koordinasi terhadap kebutuhan organisasi dalam
bidang keuangan.
b. Memimpin dan mengarahkan pembuatan rekapitulasi Rencana
Anggaran Keuangan (RAK) semua bidang dan memberikan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan (LPK) kepada Pembina.
c. Melakukan pengawasan terhadap administrasi keuangan organisasi
dan realisasi pelaksanaan program kerja Bendahara serta memberikan
laporan kepada rapat kerja.
d. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Ketua.
Pasal 16
Tugas Wakil Ketua yang Membawahi Bidang
Wakil Ketua yang Membawahi Bidang mempunyai tugas :
a. Melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Menganalisa dan mengusulkan kebijakan kepada pengurus inti sesuai
dengan bidang tugasnya.
c. Melakukan pengawasan terhadap koordinasi pelaksanaan program
kerja dan laporan dari bidang masing-masing.
d. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Ketua.
Pasal 17
Tugas Koordinator Kesekretariatan
Koordinator Kesekretariatan mempunyai tugas :
a. Mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.
b. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan perumusan kebijakan
teknis dan operasional serta pelaksanaannya dalam bidang
kesekretariatan.
c. Mengkoordinir rencana program kerja dan anggaran keuangan serta
laporan pelaksanaan program kerja tahunan dari bidang-bidang.
d. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan serta laporan
pelaksanaan program kerja tahunan dari bidang sekretariat.
21
e. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Sekretaris.
Pasal 18
Tugas Koordinator Keuangan
Koordinator Keuangan mempunyai tugas :
a. Mewakili Bendahara dalam hal Bendahara berhalangan.
b. Melaksanakan tertib administasi keuangan organisasi dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin
dan berkala sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi.
c. Menyusun rencana program kerja dan laporan keuangan tahunan
Bendahara.
d. Membuat rekapitulasi Rencana Anggaran Keuangan (RAK) dan
rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPK)
organisasi.
e. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Bendahara.
Pasal 19
Tugas Koordinator Bidang
Koordinator Bidang mempunyai tugas :
a. Mewakili Wakil Ketua yang Membawahi Bidang dalam hal yang
bersangkutan berhalangan.
b. Membantu Wakil Ketua yang Membawahi Bidang masing-masing
dalam pelaksanaan teknis dan operasional serta melaporkan
pelaksanaannya.
c. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan serta laporan
pelaksanaan program kerja tahunan bidang masing-masing.
d. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Wakil Ketua yang Membawahi Bidang-bidang.
Pasal 20
Tugas Sekretaris Bidang Sekretaris Bidang mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penataan administrasi bidang masing-masing.
b. Menyiapkan kebutuhan pertemuan pada bidang masing-masing
c. Menjadi penghubung dengan bidang lain
22
Pasal 21
Tugas Bendahara Bidang
Bendahara Bidang mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana anggaran bidang masing-masing.
b. Melaksanakan pencatatan penerimaan, pengeluaran serta pelaporan
keuangan bidang masing-masing.
c. Mengelola rekening bidang masing-masing
d. Menjadi penghubung antara Koordinator Bidangnya dengan
Koorditaor Keuangan IWABRI.
Pasal 22
Tugas Anggota Bidang
Anggota pada tiap-tiap bidang mempunyai tugas :
a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang masing-masing.
b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang masing-masing.
c. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Koordinator Bidang masing-masing.
BAGIAN KEDUA
IWABRI TINGKAT WILAYAH
Pasal 23
Tugas kepengurusan IWABRI Tingkat Wilayah :
a. Menetapkan kebijakan organisasi pada lingkungan masing-masing
sesuai dengan AD/ART, keputusan rapat Anggota/rapat kerja serta
kebijakan pimpinan organisasi satu tingkat di atasnya.
b. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi unsur pelaksana di
lingkungannya.
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan
oleh organisasi unsur pelaksana di lingkungannya.
d. Memantau pelaksanaan kegiatan program kerja pada pengurus
IWABRI satu tingkat di bawahnya.
e. Mengesahkan susunan pengurus IWABRI di masing-masing tingkat,
kemudian dilaporkan ke pengurus IWABRI satu tingkat di atasnya.
f. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai situasi dan kondisi.
23
Pasal 24
1. Ketua IWABRI Tingkat Wilayah :
a. Ketua IWABRI Tingkat Wilayah dipilih di antara istri Pemimpin
Wilayah dan istri Kepala Audit Intern Wilayah (AIW) yang
dijabat secara bergiliran untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
b. Jabatan Ketua IWABRI Tingkat Wilayah pada Ayat (1) Huruf a
di atas efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari setiap tahun
berjalan.
2. Pengurus Tingkat Wilayah dipilih dari Anggota IWABRI Tingkat
Wilayah ditetapkan oleh Ketua IWABRI Tingkat Wilayah.
3. Apabila diperlukan, pembentukan pengurus IWABRI Tingkat Wilayah
diperbolehkan melibatkan Ketua-ketua IWABRI Tingkat Cabang,
namun jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah pengurus intern IWABRI
Tingkat Wilayah tersebut.
Pasal 25
Tugas Ketua
Ketua mempunyai tugas :
a. Memimpin dan membina organisasi IWABRI di Tingkat Wilayah.
b. Menetapkan kebijakan umum organisasi, memberikan saran dan
pertimbangan yang diperlukan.
c. Melaksanakan keputusan rapat kerja.
d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan unsur pelaksana organisasi.
Pasal 26
Tugas Wakil Ketua
Wakil Ketua mempunyai tugas :
a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 25
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
24
Pasal 27
Tugas Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas :
a. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan
organisasi terutama di bidang kesekretariatan.
b. Memimpin dan mengarahkan kegiatan-kegiatan administrasi,
hukum, humas dan publikasi.
c. Melakukan pengawasan terhadap koordinasi pelaksanaan program
kerja dan laporan dari bidang-bidang.
d. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Ketua.
Pasal 28
Tugas Bendahara
Bendahara mempunyai tugas :
a. Melaksanakan koordinasi terhadap kebutuhan organisasi dalam
bidang keuangan.
b. Memimpin dan mengarahkan pembuatan rekapitulasi Rencana
Anggaran Keuangan (RAK) semua bidang dan memberikan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan (LPK) kepada Pembina.
c. Melakukan pengawasan terhadap administrasi keuangan organisasi
dan realisasi pelaksanaan program kerja Bendahara serta
memberikan laporan kepada rapat kerja.
d. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Ketua.
Pasal 29
Tugas Wakil Ketua yang Membawahi Bidang
Wakil Ketua yang Membawahi Bidang mempunyai tugas :
a. Melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Menganalisa dan mengusulkan kebijakan kepada pengurus inti sesuai
dengan bidang tugasnya.
c. Melakukan pengawasan terhadap koordinasi pelaksanaan program
kerja dan laporan dari bidang masing-masing.
d. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Ketua.
25
Pasal 30
Tugas Koordinator Bidang
Koordinator Bidang mempunyai tugas :
a. Mewakili Wakil Ketua yang Membawahi Bidang dalam hal yang
bersangkutan berhalangan.
b. Membantu Wakil Ketua yang Membawahi Bidang masing-masing
dalam pelaksanaan teknis dan operasional serta melaporkan
pelaksanaannya.
c. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan serta laporan
pelaksanaan program kerja tahunan bidang masing-masing.
d. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Wakil Ketua yang Membawahi Bidang-bidang.
BAGIAN KETIGA
IWABRI TINGKAT CABANG
Pasal 31
Tugas kepengurusan IWABRI Tingkat Cabang :
a. Menetapkan kebijakan organisasi pada lingkungan masing-masing
sesuai dengan AD/ART, keputusan rapat Anggota/rapat kerja serta
kebijakan pimpinan organisasi satu tingkat di atasnya.
b. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi unsur pelaksana di
lingkungannya.
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan
oleh organisasi unsur pelaksana di lingkungannya.
d. Mengesahkan susunan pengurus IWABRI di masing-masing tingkat,
kemudian dilaporkan ke pengurus IWABRI satu tingkat di atasnya.
e. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai situasi dan kondisi.
Pasal 32
Pengurus Tingkat Cabang dipilih dari Anggota IWABRI Tingkat Cabang dan
ditetapkan oleh Ketua IWABRI Tingkat Cabang.
26
Pasal 33
Tugas Ketua
Ketua mempunyai tugas :
a. Memimpin dan membina organisasi IWABRI di Tingkat Cabang.
b. Menetapkan kebijakan umum organisasi, memberikan saran dan
pertimbangan yang diperlukan..
c. Melaksanakan keputusan rapat kerja.
d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan unsur pelaksana organisasi.
Pasal 34
Tugas Wakil Ketua
Wakil Ketua mempunyai tugas :
a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 33
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
Pasal 35
Tugas Sekretaris
Sekretaris membantu Ketua dalam pengelolaan :
a. Administrasi dan rumah tangga
b. Organisasi dan hukum
c. Humas dan Publikasi
Pasal 36
Tugas Bendahara
Bendahara mempunyai tugas :
a. Membuat rekapitulasi rencana anggaran semua bidang dan
melaporkan pertanggungjawaban kepada Pembina.
b. Melakukan pengawasan terhadap administrasi keuangan organisasi,
melakukan rekapitulasi realisasi pelaksanaan program kerja
Bendahara dan memberikan laporan kepada rapat kerja.
c. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Ketua.
27
Pasal 37
Tugas Koordinator Bidang
Koordinator Bidang mempunyai tugas :
a. Membantu Ketua/Wakil Ketua dalam pelaksanaan teknis dan
operasional serta melaporkan pelaksanaannya.
b. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan serta laporan
pelaksanaan program kerja tahunan bidang masing-masing.
c. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada
Wakil Ketua yang Membawahi Bidang-bidang.
BAGIAN KEEMPAT
WEWENANG TINGKAT KEPENGURUSAN
Pasal 38
Wewenang Pimpinan IWABRI Tingkat Pusat
1. Menegakkan disiplin terhadap pengurus dan Anggota di semua
tingkatan organisasi.
2. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kepada organisasi
di bawahnya.
3. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan pemerintah atau swasta
baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai pelaksanaan program
kerja organisasi.
4. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan kewenangan yang
diberikan dalam AD/ART.
Pasal 39
Wewenang Pimpinan IWABRI Tingkat Wilayah
1. Menegakkan disiplin terhadap pengurus dan Anggota di wilayah
masing-masing.
2. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kepada organisasi di
bawahnya.
3. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan pemerintah atau swasta,
sebagai pelaksanaan program kerja organisasi.
4. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan kewenangan yang
diberikan dalam AD/ART.
28
Pasal 40
Wewenang Pimpinan IWABRI Tingkat Cabang
1. Menegakkan disiplin terhadap pengurus dan Anggota di masing-masing
tingkat.
2. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kepada pengurus dan
Anggota di bawahnya.
3. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan pemerintah atau swasta,
sebagai pelaksanaan program kerja organisasi.
4. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan kewenangan yang
diberikan dalam AD/ART.
Pasal 41
Wewenang Pengurus Inti dan Pengurus Lengkap di Semua Tingkatan
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan
organisasi yang bersifat umum.
2. Menyusun dan menetapkan prioritas rencana kerja dan anggaran.
3. Melaksanakan program kerja organisasi.
4. Mengevaluasi pelaksanaan atas keputusan-keputusan organisasi.
BAGIAN KELIMA
MASA BAKTI
Pasal 42
1. Masa bakti kepengurusan :
a. Masa bakti kepengurusan di Tingkat Pusat adalah sesuai dengan
masa jabatan Direktur Utama.
b. Masa bakti kepengurusan di Tingkat Wilayah dan Cabang adalah
sesuai dengan jangka waktu SK pekerja pimpinan BRI di masing-
masing tingkat.
c. Apabila ada pergantian kepemimpinan, maka kepengurusan yang
baru akan ditetapkan dalam rapat pimpinan.
2. Masa bakti pengurus pada semua tingkatan sesuai dengan SK pekerja
BRI.
3. Apabila dalam kurun waktu masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan
tugasnya, maka dilakukan pergantian pengurus antar waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44.
29
BAGIAN KEENAM
PEMBERHENTIAN DARI KEPENGURUSAN
Pasal 43
Berhenti dari Pengurus
Pengurus diberhentikan karena :
1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Tidak lagi menjadi istri pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk.
4. Suami tidak lagi menjadi pekerja PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. atau tidak menjabat sebagai Direktur Utama/Wakil
Direktur Utama/Direksi dan jabatan lain yang setingkat di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
5. Alasan lain yang ditetapkan di dalam Rapat Pengurus di masing-
masing tingkat.
Pasal 44
Pergantian Pengurus Antar Waktu
1. Penggantian pengurus antar waktu adalah tindakan pengisian
kekosongan jabatan pengurus organisasi karena hal-hal sebagaimana
dimaksud Pasal 43 ART atau sebab lain yang mengakibatkan
kekosongan jabatan tersebut.
2. Pengisian lowongan pengurus antar waktu dilakukan dengan keputusan
rapat pengurus di setiap tingkat organisasi yang bersangkutan dan
dilaporkan kepada organisasi setingkat diatasnya.
BAGIAN KETUJUH
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 45
1. Dalam menjalankan tugasnya :
a. Ketua IWABRI Tingkat Pusat menyampaikan laporan
pertanggungjawaban di dalam rapat kerja tingkat pusat.
b. Ketua IWABRI Tingkat Wilayah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban di dalam rapat kerja tingkat wilayah.
30
c. Ketua IWABRI Tingkat Cabang menyampaikan laporan
pertanggungjawaban di dalam rapat kerja tingkat cabang.
2. Ketua unsur pelaksana IWABRI memantau kegiatan organisasi satu
tingkat di bawahnya.
BAGIAN KEDELAPAN
PENGESAHAN DAN SERAH TERIMA
Pasal 46
1. Penggantian ketua diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan
dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua yang lama dan baru,
serta penyerahan memori pertanggung jawaban.
2. Penggantian Ketua harus dilaporkan kepada Ketua IWABRI satu tingkat
di atasnya.
3. Pengesahan pengurus pada unsur pelaksana di semua tingkatan
ditetapkan dengan keputusan Ketua dan dilaporkan kepada IWABRI
satu tingkat di atasnya.
BAB V
PEMBINA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN MASA BAKTI
Pasal 47
1. Kedudukan Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran
Dasar adalah otomatis melekat pada yang menjabat sebagai Direktur
Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur dan pekerja yang menjabat
sebagai Pimpinan Wilayah, Kepala Audit Intern Wilayah (AIW) dan
Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.
2. Pembina utama dan Pembina mempunyai tugas memberikan saran dan
pertimbangan baik diminta ataupun tidak, serta menyetujui rencana
anggaran keuangan IWABRI di masing-masing tingkat.
3. Masa bakti Pembina adalah sesuai dengan masa bakti masing-masing
dalam jabatannya sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.
31
BAB VI
RAPAT, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
BAGIAN PERTAMA
RAPAT
Pasal 48
Rapat Kerja Khusus
1. Rapat kerja khusus diselenggarakan oleh IWABRI Tingkat Pusat.
2. Rapat Kerja Khusus dihadiri oleh pimpinan IWABRI Tingkat Pusat dan
Tingkat Wilayah seluruh Indonesia.
3. Rapat kerja khusus berwenang untuk :
a. Menetapkan dan/atau mengubah AD/ART.
b. Membubarkan IWABRI.
4. Rapat kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Pengurus Tingkat Pusat di
dalam Pedoman Tata Kerja (PTK)
Pasal 49
Rapat Kerja di Masing-masing Tingkat
1. Rapat kerja di masing-masing tingkat adalah rapat pengurus IWABRI di
masing-masing tingkatan baik di Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah
maupun di Tingkat Cabang yang diselenggarakan sesuai situasi dan
kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Rapat kerja di masing-masing tingkat berwenang untuk :
a. Menetapkan rencana program kerja
b. Menetapkan keputusan lainnya
3. Tata cara rapat kerja di masing-masing tingkat diatur lebih lanjut
berdasarkan rapat pengurus masing-masing tingkatan organisasi.
Pasal 50
Rapat Anggota
1. Rapat Anggota adalah pertemuan antara pengurus lengkap dengan
Anggota IWABRI untuk membahas masalah yang menyangkut
organisasi dan kegiatan dalam lingkungannya.
2. Rapat Anggota diselenggarakan sesuai kebutuhan.
32
3. Apabila jumlah Anggota terlalu banyak, sehingga tidak memungkinkan
untuk menghadirkan seluruhnya, maka Rapat Anggota dapat dilakukan
dengan cara perwakilan atau utusan.
4. Tata cara penentuan perwakilan dan utusan sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (3) Pasal ini, ditentukan lebih lanjut oleh masing-masing
pengurus IWABRI yang bersangkutan.
Pasal 51
Rapat Pengurus
1. Rapat Pengurus adalah pertemuan periodik pengurus untuk membahas
dan mengambil keputusan tentang masalah organisasi dan kegiatan
dalam lingkungannya.
2. Rapat Pengurus diselenggarakan sesuai kebutuhan.
3. Rapat Pengurus terdiri dari :
a. Rapat Pimpinan
b. Rapat Pengurus Inti
c. Rapat Pengurus Lengkap
d. Rapat Pengurus Bidang-bidang
4. Peserta Rapat Pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Bendahara, dan Wakil Ketua yang Membawahi Bidang.
5. Peserta Rapat Pengurus Inti terdiri dari adalah Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua yang Membawahi Bidang dan para
Koordinator Bidang.
6. Peserta Rapat Pengurus Lengkap terdiri dari seluruh Anggota pengurus.
7. Peserta Rapat Pengurus Bidang-bidang terdiri dari Koordinator Bidang
dan seluruh Anggota bidang.
BAGIAN KEDUA
KUORUM
Pasal 52
1. Rapat yang dilakukan baik secara tatap muka langsung maupun tidak
langsung (virtual) adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua)
jumlah peserta berdasarkan jenis rapat yang diselenggarakan di masing-
masing tingkat.
2. Dalam hal rapat tidak memenuhi kourum maka rapat akan ditunda sesuai
kesepakatan.
33
3. Bila rapat telah ditunda satu kali ternyata belum memenuhi kuorum
maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah mengambil keputusan.
4. Peserta rapat yang tidak hadir karena sakit, ijin atau sedang
melaksanakan tugas di luar maka dianggap hadir sepanjang terdapat
pemberitahuan tertulis dan memberikan pernyataan untuk menyetujui
hasil keputusan rapat.
BAGIAN KETIGA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 53
1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila cara tersebut pada Ayat (1) sulit dicapai, maka keputusan
diambil dengan suara terbanyak.
BAB VII
ATRIBUT
Pasal 54
Logo
Logo di atas berlaku sebagai Master Logo Logo hasil cipta : Sekretariat IWABRI Tingkat Pusat
34
Jenis Huruf Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia : FrizQuadrata 20 Point
Jenis Huruf IWABRI : Helvetica Black 32 Point Tebal Pita kiri, kanan dan tengah : 13 mm
Jumlah Kuncup Kiri dan Kanan : 7 buah
Tebal Garis : 1.3 (width)
Tebal Garis Putih pada Sanggul : 0.5 (width)
1. Deskripsi Logo
Bunga melati berwarna putih :
Melambangkan keanggunan, kelembutan serta kesederhanaan seorang
wanita khususnya pada IWABRI, selain itu Bunga Melati mempunyai
harum yang semerbak demikian pula dengan IWABRI diharapkan
senatiasa dapat menebarkan keharuman nama BRI di dalam maupun
diluar. Warna Putih melambangkan kesucian hati.
Kuncup yang sedang mekar :
Melambangkan eksistensi serta dinamisasi IWABRI dalam menunjang
perkembangan BRI khususnya dalam persaingan perbankan yang
semakin kompetitif.
Sanggul di tengah kuncup bunga :
Melambangkan ciri khas wanita Indonesia.
Tulisan melingkar :
Melambangkan sebagai alat pemersatu Wanita BRI
Garis melingkar sekeliling logo :
Melambangkan pelindung / perisai dari berbagai tantangan
Warna biru :
Melambangkan warna kebanggaan Bank Rakyat Indonesia.
Warna hijau pada garis bunga :
Melambangkan keindahan dan menjadi penyejuk dalam kehidupan.
Persentase warna :
Cyan 1.00% - yellow 100%
Cyan 100% - magenta 90% - yellow 20%
2. Jenis, bentuk, ukuran, warna dan cara penggunaan atribut lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 22 diatur lebih
lanjut oleh pengurus pusat.
35
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 55
1. Keuangan Organisasi dipergunakan untuk kepentingan Organisasi
dengan berpedoman pada program kerja yang sudah ditetapkan.
2. Tata cara pengajuan Rencana Anggaran Keuangan (RAK) dan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan (LPK) akan dijabarkan dalam Pedoman
Tata Kerja.
BAB IX
TATA KERJA
Pasal 56
Pedoman Tata Kerja IWABRI diatur oleh Pengurus Tingkat Pusat dan
menjadi pedoman bagi IWABRI di semua tingkatan.
BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 57
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini
diatur lebih lanjut di dalam Pedoman Tata Kerja dan Surat Keputusan
Pengurus IWABRI Tingkat Pusat.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 58
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
36