[PPT]Slide 1 - BPM Kota Banda Aceh | Wujudkan Masyarakat … · Web viewPERAN DAN FUNGSI POKJANAL...
Transcript of [PPT]Slide 1 - BPM Kota Banda Aceh | Wujudkan Masyarakat … · Web viewPERAN DAN FUNGSI POKJANAL...
PPERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM ERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI
SISTEM INFORMASI POSYANDUSISTEM INFORMASI POSYANDU
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Disampaikan Oleh :H. NATA IRAWAN, SH, M.Si.
Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
•Peran dan Fungsi Pokjanal Posyandu
•Peningkatan Kapasitas Posyandu
•Sistem Informasi Posyandu
KATA KUNCI
Tingginya angka kemiskinan msh menjadi persoalan mendasar yang belum selesai.
Data BPS (Sept 2012) Jlh Penduduk Miskin 28,59 Juta Jiwa18,48 juta jiwa (62,5 %) tinggal di pedesaan
PENDIDIKAN
RENDAH
ANGKA KEMISKINAN YANG TINGGI
(30,02 %)Data BPS
2012
MASYARAKAT BELUM BERDAYA
DAN MANDIRIDAYA SAING &
DAYA TAHAN LEMAH
DIREKTORAT
PEMB. ADAT DAN SOSBUDM
AS
MASYARAKAT
LEBIH BERDAYA
DAN MANDIRI
LATAR BELAKANG
KESEHATAN RENDAH
PENDAPATA
N RENDAH
INFRASTRUKTU
R TDK
MEMADAI
DAYA SAING & DAYA
TAHAN LEBIH KUAT
Mengakhiri kemiskinan & kelaparan
Pendidikan Universal
Kesetaraan Gender
Kesehatan Anak
Kesehatan Ibu
Penanggulangan HIV/AIDS
Keberlanjutan Lingkungan
Kemitraan Global
Angka kemiskinan (BPS 20011) 12,49 %, target MDGs 7,55 %
• (Kemendiknas 2010) Angka melek huruf 95,65 % (laki-laki) dan 90,2 % (perempuan)• 5 % Putus sekolah, 77 % sampai kelas 6 dan 75 % yg lulus
lama sekolah: Laki2 8,34 th & Prp 7,5 th pendapatan: Laki2 66,5 % & Prp 33,5 % profesi : Laki2
(SDKI 2007) angka kematian ibu 228/100.000 kelahiran hidup (KH) target RPJMN 2014 118/100.000 KH dan target MDGs 102/100.000 KH (SDKI 2007) angka kematian bayi 34/100.000 KH, target MDGs 23/100.000 KH (SDKI 2007) angka kematian Balita 44/100.000 KH, target MDGs 32/100.000 KH
(Kemenkes 2010) Penderita AIDS 24.131 dengan HIV 55.848 laki2 75 % & perempuan 26,6 %
Prinsip2 PEMBERDAYAAN MASYARAKATMeningkatkan kapasitas masy shg mandiriMemberikan kewenangan kpd masy secara proporsional
agar mampu membangun diri dan lingk.menempatkan masy selaku subyek dan pelaku utama dalam
pembangunanMenumbuhkembangkan potensi dan partisipasi masyarakatMengembangkan budaya, kearifan lokal, gotong royong sbg
modal sosialBekerja bersama masyarakatKemitraan dengan dunia usaha, LSM dan ormas lain
PENDIDIKANKESEHATAN
EKONOMI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sejauhmana peran dan fungsi Pokjanal Posyandu dapat meningkatkan kapasitas Posyandu melalui Sistem
Informasi Posyandu?
POKOK PERMASALAHAN
POKOK-POKOK PERSOALANPOKOK-POKOK PERSOALAN1. Kelembagaan:
- Pokjanal yang ada hanya sekedar SK- Belum adanya sekretariat tetap
2. Sumber Daya Manusia:- Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM dalam Pengelolaan Pokjanal maupun Sistem Informasi Posyandu- Kurangnya sosialisasi
3. Anggaran:- Tidak tersedianya dukungan pendanaan yang memadai- Program kerja blm jelas dan terintegrasi
4. Koordinasi:- Persepsi bahwa Pokjanal mrpk tugas teknis kesehatan- Tupoksi masing2 sektor belum jelas- Koordinasi antar sektor/lembaga msh lemah
KEBIJAKSANAANKEBIJAKSANAAN
”Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi Pokjanal Posyandu melalui peningkatan kapasitas
kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi Posyandu antara lain melalui Sistem
Informasi Posyandu”STRATEGISTRATEGI
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Pokjanal Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu
3. Meningkatkan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor/lembaga tentang Pokjanal Posyandu
MENINGKATKAN KAPASITAS MENINGKATKAN KAPASITAS KKELEMBAGAAN ELEMBAGAAN POKJANAL POSYANDUPOKJANAL POSYANDUKementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkaitKementerian terkait bersamabersama22 Pemda Pemda mengupayakan:mengupayakan:1.1. Aturan yg menaungi seluruh Kementerian/Instansi/Badan yg menangani Aturan yg menaungi seluruh Kementerian/Instansi/Badan yg menangani
Pokjanal Posyandu spt PP/Perpres shg menimbulkan keseragaman Pokjanal Posyandu spt PP/Perpres shg menimbulkan keseragaman pengertian, penanganan, & tdk terjd tumpang tindih program di lapangan pengertian, penanganan, & tdk terjd tumpang tindih program di lapangan serta memperkuat kedudukan Pokjanal di daerah.serta memperkuat kedudukan Pokjanal di daerah.
2.2. Menetapkan sekretariat Pokjanal Posyandu yang tetap baik di Menetapkan sekretariat Pokjanal Posyandu yang tetap baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Juklak Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Juklak maupun Juknis Pokjanal Posyandu.maupun Juknis Pokjanal Posyandu.
Upaya Strategi 1.
MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA POKJANAL POSYANDU DAN SIPPENGELOLA POKJANAL POSYANDU DAN SIP
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkait bersamaKementerian terkait bersama22 Pemda Pemda mengupayakan:mengupayakan:1.1. Peningkatan SDM melalui bbg program sosialisasi (Knowledge, Information, and Peningkatan SDM melalui bbg program sosialisasi (Knowledge, Information, and
Education/KIE) ttg pengembangan Pokjanal PosyanduEducation/KIE) ttg pengembangan Pokjanal Posyandu2.2. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan (stake holders) di daerah Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan (stake holders) di daerah shg shg
peningkatan kerjasama antar sektor maupun pelaksanaan programpeningkatan kerjasama antar sektor maupun pelaksanaan program22 Pokjanal Posyandu Pokjanal Posyandu berjalan dengan baikberjalan dengan baik
3.3. Peningkatan SDM pengelola Pokjanal Posyandu dalam penguasaan Sistem Informasi Peningkatan SDM pengelola Pokjanal Posyandu dalam penguasaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) sehingga didapatkan data yang valid dan Up to Date tentang Pokjanal Posyandu (SIP) sehingga didapatkan data yang valid dan Up to Date tentang Pokjanal Posyandu dan programPosyandu dan program22 kegiatan yang berjalan sesuai kondisi dan potensi masing kegiatan yang berjalan sesuai kondisi dan potensi masing22 PosyanduPosyandu
Upaya Strategi 2.
MENINGKATKAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI MENINGKATKAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI POKJANAL POSYANDUPOKJANAL POSYANDU
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, DPR dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, DPR dan Kementerian terkait bersamaKementerian terkait bersama22 Pemda Pemda dan DPRD mengupayakan:dan DPRD mengupayakan:1.1. Peningkatan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu baik melalui APBN, Peningkatan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu baik melalui APBN,
APBD I, APBD II, ADD, maupun sumber-sumber lain yang syah dan tidak APBD I, APBD II, ADD, maupun sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikatmengikat
2.2. Sosialisasi kepada Kepala Daerah (Bappeda) bahwa Pokjanal Posyandu bukan Sosialisasi kepada Kepala Daerah (Bappeda) bahwa Pokjanal Posyandu bukan semata-mata Tupoksi Teknis Dinas Kesehatan, tetapi juga Tupoksi Badan/Dinas semata-mata Tupoksi Teknis Dinas Kesehatan, tetapi juga Tupoksi Badan/Dinas lain yang terkait terutama Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga lain yang terkait terutama Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga Badan/Dinas tersebut juga dapat mendukung pendanaan Pokjanal PosyanduBadan/Dinas tersebut juga dapat mendukung pendanaan Pokjanal Posyandu
Upaya Strategi 3.
MENINGKATKAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR/LEMBAGA MENINGKATKAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR/LEMBAGA TENTANG POKJANAL POSYANDUTENTANG POKJANAL POSYANDU
Kement Dalam Negeri, Kemanterian Kesehatan, dan Kementerian terkaitKement Dalam Negeri, Kemanterian Kesehatan, dan Kementerian terkaitbersamabersama22 Pemda Pemda mengupayakan:mengupayakan:1.1. Koordinasi lintas kementerian di pusat, lintas dinas di provinsi/ kabupaten/kota secara Koordinasi lintas kementerian di pusat, lintas dinas di provinsi/ kabupaten/kota secara
sinergi sehingga programsinergi sehingga program22 yang mendukung pengembangan Pokjanal Posyandu lintas yang mendukung pengembangan Pokjanal Posyandu lintas sektor tsb saling melengkapi sesuai kondisi & potensi masingsektor tsb saling melengkapi sesuai kondisi & potensi masing22 daerahnya, daerahnya,
2.2. MemperMemperjelas kebijakan susunan jelas kebijakan susunan && aturan basis intervensi sosial aturan basis intervensi sosial msg msg22 sektor pd sektor pd ppenanganenangananan P Pokjanal Posyandu melalui koordinasi (siapa melakukan apa), shg okjanal Posyandu melalui koordinasi (siapa melakukan apa), shg dpt dpt mencerminkan keterpaduan lintas sektormencerminkan keterpaduan lintas sektor ( (kesamaan persepsi kesamaan persepsi & & pola pola rencana tindak lanjutrencana tindak lanjut) serta mempermudah perumusan kebijakan pe) serta mempermudah perumusan kebijakan pengemb ngemb PPokjanal Posyandu dgn basis penokjanal Posyandu dgn basis pendekatan identifikasi yg jelasdekatan identifikasi yg jelas, terukur,, terukur, & spesifik & spesifik melalui Sistem Informasi Posyandumelalui Sistem Informasi Posyandu
Upaya Strategi 4.
KONDISKONDISIIPPERAN DAN FUNGSI ERAN DAN FUNGSI
POKJANAL POSYANDU POKJANAL POSYANDU SAAT INISAAT INI
MMENINGKATNYAENINGKATNYAPPERAN DAN FUNGSI ERAN DAN FUNGSI
POKJANAL POSYANDU POKJANAL POSYANDU
PELAYANANPOSYANDUMENINGKAT
POKOK-POKOK MASALAH
Masih rendahnya:
Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu
Kapasitas SDM pengelola Pokjanal Posyandu
Dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu
Koordinasi lintas sektor/lembaga tentang Pokjanal Posyandu
IMPLEMENTASI OPTIMALISASI
PERAN DAN FUNGSIPOKJANAL POSYANDU
DASAR HUKUM•UU 32/2004•PP 72/2005 •PP 73/2005
•Permendagri 54/2007 tentang Pedoman
Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu
ALUR PIKIR PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDUKAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU
K S U S O M
KONSEPSI
LINGKUNGAN STRATEGIS(PELUANG & KENDALA)
(Global,Regional, & Nasional)MASYARAKATSEJAHTERA
Instrumen manajemen sebagai alat pemantau kegiatan operasional atau penyelenggaraan di Posyandu, antara lain Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Lembar Balok SKDN yang dikelola oleh para Kader Posyandu yang dibimbing oleh Petugas Puskesmas.
Pembinaan yang efektif dan efisien, dikembangkan Instrumen Manajemen Pokjanal POSYANDU berupa Sistem Informasi Posyandu (SIP)
Dukungan instrumen manajemen pokjanal Dukungan instrumen manajemen pokjanal posyandu secara komputposyandu secara komputeerisasirisasi
SISTEM INFORMASI POSYANDU
KERANGKA PIKIR SISTEM INFORMASI POSYANDU
YANG AKAN DIBANGUN
POSYANDU1. Kegiatan 2. Pelaporan: Format 1-5
Peran dan Dukungan Puskesmas
Peran dan Dukungan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan
Sekretariat Pokjanal Posyandu Kab/Kota (BPM Kab/Kota)
Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Kecamatan
Sekretariat Pokjanal Posyandu Provinsi (BPM Prov)
Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Kab/Kota
Sekretariat Pokjanal Pusat (Ditjen PMD)
Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Propinsi
Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Pusat
Keterangan: = alur dukungan = alur informasi
UTK IMPLEMENTASI UTK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 54 THN 2007PERMENDAGRI NO. 54 THN 2007DGN SELURUH MATERINYA, DGN SELURUH MATERINYA,
PERLU ADANYA :PERLU ADANYA :
SISTEM INFORMASI POSYANDUSISTEM INFORMASI POSYANDU
1) RELIABLE DAN VALID
2) RELEVANT (DIBUTUHKAN))
3) AKURAT (BERMAKNA DAN MENDALAM)
4) MULTI GUNA MONEV
5) DIPEROLEH TEPAT WAKTU SES KEBUTUHAN
SEBAGAI BEKAL KEPADA KADER AGAR MAMPU MENGGUNAKAN INFORMASI DLM PENINGKATAN PELAYANAN
SBG PIRANTI DAN MEDIA BAGI KADES/ LURAH UTK MEMOBILISASI SUMBER DAYA DAN DANA UTK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN POSYANDU
DASAR PEMIKIRANSISTEM INFORMASI POSYANDU
POSYANDU
POKJANAL POSYANDU PUSAT
POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA
POKJANAL POSYANDU PROV
DATA DAN KEG POSYANDU
SISTEM INFORMASI POSYANDU ADALAH PIRANTI MANAJEMEN YANG MEMUNGKINKAN KADER PADA TK OPS DPT MENGETAHUI KEKURANGAN DAN KEBERHASILAN, PADA TINGKAT PENGAMBIL KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN SECARA BERJENJANG SESUAI DENGAN PERMASALAHAN DAN HASI L ANALISIS.
INTERPENSI KEBIJAKAN TK NASIONAL
INTERPENSI KEBIJAKAN TK PROVINSI
INTERPENSI KEBIJAKAN TK KAB/KOTA
POKJA POSYANDU DESA/KEL
POKJANAL POSYANDU KECAMATAN
INTERPENSI KEBIJAKAN TK KECAMATAN