PPT KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERKOTAAN.pdf

8/16/2019 PPT KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERKOTAAN.pdf

1/41

Aurora (017). Endang (). Hariz (). Qonita()


2/41

• Pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa

• Integrasi pembangunan di Indonesia

• Pengendalian untuk mencegah pertumbuhan yang tidak terkendali

• Daya saing dan mengurangi kesenjagan di wilayah Nusantara

• Meningkatkan peran fungsi wilayah dan kota

Latar Belakang


3/41

Tujuan

Kesejahteraan Rakyat


4/41

Sasaran Pokok

Pembangunan Perkotaan berdasarkan

RPJMN 2015-2019


5/41


6/41

Percepatan pengembangan kota-kota berkelanjutan dalam aspek

ekonomi, sosial dan lingkungan pada kota kota metropolitan danbesar di Jawa-Bali, serta mendorong perwujudan 24 kota sedang yang

menjadi lokasi prioritas di luar Pulau Jawa.

2

Pemenuhan standar perkotaan 9SSP) 24 kota sedang di luar Pulau

Jawa yang diarahkan sebagai pengendali aus urbanisasi dan diarahkan

sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota

dan desa di wilayah sekitarnya.

3


7/41

Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan kota kota

metropolitan dan besar di Jawa-Bali serta mendorong perwujudan tata

kelola pembangunan perkotaan pada 24 kota sedang yang menjadi

lokasi prioritas di luar Pulau Jawa

4


8/41

Arah Kebijakan dan Strategi

berdasarkan

KSPPN 2015-2045


9/41

mewujudkan kota berkelanjutan

yang berdaya saing, yang akan

dicapai dengan basis kekuatan

identitas potensi geografis,

ekonomi, dan sosial budaya lokal

serta kekuatan keterkaitan antarkota

antarwilayah dan antara desa-kota

yang dilaksanakan melalui

Arah Kebijakan dan

Strategi Pembangunan

Perkotaan Nasional

(KSPPN) 2015-2045


10/41

Fokusan 2015 - 2019

Meningkatkan kualitas

jaringan dan pelayanan

transportasi yang

terintegrasi antar

wilayah, antar simpul

transportasi danangkutan massal

sebagai penghubung

antar PKN dan KW

1. Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

Mendorong kegiatan

sentra produksipengolahan dan jasa

untuk melayani Kawasan

Timur Indonesia serta

memantapkan fungsi

keterkaitan dengan pusat

pertumbuhan

internasional.

Luar Jawa

spesialisasi fungsi

jasa pendidikan,

teknologi dan

informasi, industri

dan pariwisata

perkotaan.

Jawa Nasional


11/41

sekaligus mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni pada kota

sedang yang menjadi lokasi prioritas diluar Jawa melalui,

a. Percepatan pemenuhan pelayanan sarana prasarana permukiman yang

memenuhi kualitas kota yang layak huni

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana kesehatan dan

pendidikan yang mudah diakses dan terjangkau masyarakat

c. Penyediaan sarana pemerintahan dan sarana prasarana ekonomid. Pengembangan sarana prasarana penglahan hasil pertanian dan

kelautan, serta pengembangan titik transit pengangkutan barang

2. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)


12/41

3. Membangun kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

a. penataan, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan

kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah

lingkungan.

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memenuhi

kualitas kota yang layak huni

c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam

membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan

bencana alam

d. Penyediaan RTH perkotaan serta pengembangan konsep green

infrastruktur dan konsep green building


13/41

Penggunaan ICT dalampenyediaan layanan publik

melalui e-government dan

e-commerce serta

perencanaan,

pembangunan,

pengoperasian, dan

pemeliharaan sarpras kota

4. Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing

a

Pengembangan masyarakat kotayang inovatif, kreatif, produktif

serta mampu memanfaatkan

potensi keragaman sosial budaya

lokal untuk membangun daya

saing kota

b


14/41

a. Pembentukan komite percepatan pembangunan perkotaan di

tingkat Nasional, Provinsi, Kab/Kota.

b. Penyiapan peraturan perundangan khusus dalam perencanaan

dan pembangunan perotaan berkelanjutan

c. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah

d. Penyiapan instrumen untuk monitoring dan evaluasi

5. Meningkakan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan


15/41


berdasarkan

RTRW JAWA TIMUR

2011 - 2031


16/41

Sistem perkotaan di wilayah provinsi adalah susunan kota dan

kawasan perkotaan di dalam wilayah provinsi yang menunjukkanketerkaitan antarkota/antarper kotaan yang membentuk hierarki

pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam

wilayah provinsi.

Pengertian


17/41

Kebijakan

pemantapan sistem

perkotaan PKN (Pusat

Kegiatan Nasional) sebagai

kawasan metropolitan di

Jawa Timur

Peningkatan keterkaitan kantong-

kantong produksi utama di Jawa

Timur dengan pusat pengolahan

dan pemasaran sebagai inti

pengembangan sistem agropolitan


18/41

Strategi Pemantapan PKN

• pengembangan ekonomi wilayah berbasis strategi pemasaran kota;

• pemantapan fungsi-fungsi perdagangan jasa berskala nasional dan

internasional;

•pengembangan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi skalainternasional;

• peningkatan kemudahan investasi untuk pembangunan infrastruktur

metropolitan;

• peningkatan aksesibilitas barang, jasa, dan informasi antara kawasan

metropolitan dan perkotaan lainnya;

• dan pengembangan kawasan metropolitan berbasis ekologi


19/41


20/41

Strategi pembentukan sistem perkotaan

penetapan sistem

perkotaan secara

berhierarki

dengan

membentuk

PKN, PKW, dan

PKL;

revitalisasi dan

percepatan

pembangunan

kawasan metropolitan

sebagai pusat

pertumbuhan utama

di Jawa Timur yang

didukung oleh pusat-

pusat pertumbuhanwilayah dan pusat-

pusat pertumbuhan

lokal

pengembangan

kawasan

perkotaan

sesuai dengan

fungsi dan

perannya.


21/41

Sistem perkotaan

• PKN : Kawasan Perkotaan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–

Sidoarjo–Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang

• PKW : Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember,

Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan;

• PKWP : Pasuruan dan Batu;

• PKL : Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang,

Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang,

Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil;

• Kawasan perkotaan di wilayah kabupaten yang memiliki potensi sebagaipusat kegiatan bagi beberapa kecamatan dapat diusulkan sebagai PKLP

oleh kabupaten masing-masing kepada Pemerintah Daerah Provinsi.


22/41

• WP Gerbangkertosusila Plus : dengan pusat di Kota Surabaya dengan fungsi:

pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan,

peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata,

transportasi, dan industri;

• WP Malang Raya : pusat di Kota Malang, fungsi: pertanian tanaman pangan,

perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan,

perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri;

• WP Madiun : pusat di Kota fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan,

hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan,

kesehatan, dan industri;

•WP Kediri : Pusat di Kota Kediri, fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura,perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan,

pariwisata, perikanan, dan industri;


23/41

• WP Probolinggo Lumajang : pusat di Kota Probolinggo,

fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan,

peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan

kesehatan;

• WP Blitar : Pusat di Kota Blitar,

fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,

kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan

pariwisata;

• WP Jember : pusat di Perkotaan Jember,

fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,

kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, dan

pariwisata; dan• WP Banyuwangi : pusat di Perkotaan

fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,

kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan

pariwisata.


24/41


25/41

Kebijakan Pengembangan Kota Surabaya

Surabaya Vision Plan 2005-2025

RPJPD Kota Surabaya 2005-2025

RJMD Kota Surabaya 2011-2015

RTRW Kota Surabaya 2009-2029

RDTRK UP. ... Kota Surabaya (dst)


26/41


27/41


berdasarkan

RTRW SURABAYA

(tujuan, strategi, pemanfaatan ruang)


28/41

Tujuan penataan ruang Kota Surabaya adalah

mengembangkan ruang kota metropolitan berbasis

perdagangan dan jasa yang berkelanjutan sebagai pusat

pelayanan Nasional dan Internasional.

TUJUAN


29/41

Kebijakan dan StrategiPenataan Ruang

Kebijakan dan StrategiPenetapan Struktur Ruang

Kebijakan dan StrategiSistem Pusat Pelayanan

Kebijakan dan StrategiPengembangan Sistem

Prasarana Wilayah

Kebijakan dan Strategi

Penetapan Pola Ruang

Kebijakan dan StrategiPenetapan Kawasan

Lindung

Kebijakan dan StrategiPenetapan Kawasan

Budidaya


30/41

Kebijakan: Kebijakan sistem pusat pelayanan dan fungsi wilayah,

dilakukan melalui penetapan pusat pelayanan dan sub pusat

pelayanan secara berhierarki sebagai pusat pelayanan nasional

dan internasional, pusat pelayanan kota dan regional, Pusat SubKota dan Pusat Unit Pengembangan (UP) dan pembagian

wilayah laut menjadi 4 (empat) unit pengembangan.

Kebijakan dan Strategi Sistem

Pusat Pelayanan

Konsep Pusat Tunggal Konsep Pusat Jamak


31/41

Strategi Sistem Pusat Pelayanan

3. Pusat SubKota dan Pusat

UnitPengembangan

(UP)

2. PusatPelayanan kota

dan regional

1. Pusatpelayanan

nasional daninternasional

4. Strategi

pengembangan

untuk

pembagian

wilayah lautmeliputi

Kebijakan danStrategi Sistem

Pusat Pelayanan


32/41

Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Kebijakan sistem prasarana wilayah Kota, dengan pengembangan sistem

jaringan yang terpadu, meliputi : sistem jaringan transportasi, sistem

jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber

daya air, dan sistem jaringan infrastruktur kota.


33/41

Strategi Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pengembangan SistemTransportasi

• Mengembangkantransportasi darat

• Mengembangkansistem transportasilaut dan optimalisasiTanjung Perak

•

mengembangkanprasarana penunjang jaringan transportasiudara denganmengembangkaninfrastruktur jalandan interkoneksimoda transportasidari terminal/stasiunmenuju bandara.

• mengembangkansistem jaringantransportasi darat,laut dan udara secaraterpadu daninterkoneksi sebagaisatu kesatuansystem.

Pengembangan SistemJaringan Energi

• meningkatkanpelayanan danmemperluas daerahpelayanan untukmemenuhikebutuhan listrikkota;

• mengembangkan jaringan gas kotayang dilakukansecara terpadudengan sistem jaringan gas ProvinsiJawa Timur danNasional untukmeningkatkan

kapasitas danmemperluas jaringan.

Pengembangan SistemJaringan Telematika

• meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telematikakhususnya untukkawasan yang barudikembangkan;

• meningkatkanpelayanan jaringantelepon nirkabelmelalui penggunaansecara bersamamenaratelekomunikasi (basetransceiver station)antar provider ;

• memperluas

penggunaanteknologi informasiyang didukungpenyediaan jaringaninternet nirkabelpada berbagaikawasan budidaya diKota Surabaya.

Pengembangan SistemSumberdaya Air

• mengembangkanprasarana sumberdaya air untuk airbersih melaluipengoptimalanpemanfaatan sumberair permukaan dan

sumber air tanah;

• meningkatkantampungan/resapanair melaluipengoptimalanfungsi tampunganuntuk wisata air,penataan lingkungan,konservasi serta

pengendalian banjir.

Pengembangan SistemInfrastruktur Kota

• meningkatkan jangkauan pelayananair minum melaluiperluasan cakupanpelayanan airminum;

• meningkatankuantitas dankualitas air menjadilayak dan siapminum padakawasan fasilitasumum dankomersial;

• dsb


34/41

Kebijakan pemantapan kawasan lindung, dengan penetapan berbagai

fungsi lindung kota dan pelestarian yang terpadu meliputi : kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan; kawasanperlindungan setempat; kawasan suaka alam dan cagar budaya; kawasan

ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana; dan kawasan pesisir wilayah

laut.

Kebijakan Penetapan Kawasan Lindung


35/41

Strategi Penetapan Kawasan Lindung

Penetapan dan pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan

•menetapkan kawasan resapanair berupa hutan kota dan kawasan sekitar boezem/waduk/telaga;

•membatasi pengembangan kawasan terbangun di kawasan resapan air.

Penetapan dan pelestarian kawasan perlindungan setempat

•memantapkan fungsikawasan sempadan sungaiuntuk fungsilindung dan penunjang kegiatan pariwisata

•memantapkan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai fungsi lindung untuk mencegah abrasi pantai, intrusi air laut, dan aktifitas yang merusak kelestarian pantai sertasebagai penunjang kegiatan pariwisata

•dsb

Penetapan dan pelestarian kawasan suaka alam dan cagar budaya

•memantapkan fungsi lindung untuk kawasan lindung sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan ekosistem pesisir

•menetapkan batas kawasan lindung baik di darat maupun laut untuk mempertegas batasan kawasan lindung khususnya di Pantai Timur Surabaya

•Dsb

Penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau

•menetapkan dan mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan terbangun Kota Surabaya yang persebarannyadisesuaikan dengan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Penetapan dan pelestarian kawasan rawan bencana dilakukan dengan strategi membuat klasifikasi tingkat kerentanan kawasan bencana,yang meliputi kawasan rawan banjir dan kawasan rawan kebakaran.

Penetapan dan pelestarian kawasan lindung wilayah laut dilakukan dengan strategi penetapan fungsi kawasan, peruntukan dan pengelolaannya.


36/41

Kebijakan Penetapan Kawasan Budidaya

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dengan meningkatkan fungsi

setiap kawasan di kota Surabaya meliputi : kawasan perumahan; kawasan

perdagangan dan jasa; kawasan perkantoran; kawasan industri; kawasanpariwisata; kawasan ruang terbuka non hijau; kawasan ruang evakuasi

bencana; kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan

kawasan peruntukan lainnya; kawasan budidaya wilayah laut


37/41

Pengembangan kawasan perumahan

•mengembangkan dan menata kepadatan perumahansebagai kepadatan tinggi, sedang dan rendah secaraproporsional dalam memenuhi kebutuhan seluruh

masyarakat;

•meningkatkan kualitas lingkungan kawasanperumahan, perluasan penyediaan perumahan vertikal,serta pengembangan kawasan siap bangun/lingkungansiap bangun;

•dsb

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

•mengembangkan dan merevitalisasi Pasar Tradisional;

•

mengembangkan pusat perbelanjaan secaraterintegrasi dalam skala UP, koridor dan kawasan;

•dsb

Pengembangan kawasan perkantoran

•mempertahankan fungsi perkantoran yang telah ada;

•mengembangkan pemusatan layanan perkantoranpemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerahsecara berhirarki pada kawasan pelayanan publik;

•dsb

Pengembangan kawasan industri

•

mengembangkan kawasan industri yang ramahlingkungan;

•mengembangkan buffer zone pada kawasan industribesar dan menengah untuk upaya konservasilingkungan;

•dsb

Pengembangan kawasan pariwisata

•

mengintegrasikan fungsi pariwisata pada berbagaikawasan budidaya kota lainnya;

•mengembangkan obyek wisata tematik yangterintegrasi sebagai satu sistem kepariwisataan baik didalam kota maupun sekitar wilayah kota;

Pengembangan kawasan ruang terbukanon hijau

•mengembangkan fungsi kawasan ruang terbuka nonhijau sebagai satu kesatuan sistem yangmenghubungkan sistem jaringan dalam kawasanmaupun antar kawasan budidaya;

•mengembangkan estetika dan kenyamanan pada setiapkawasan ruang terbuka non hijau.

•Dsb

Penyediaan kawasan ruang evakuasibencana

•menggunakan ruang terbuka hijau dan non hijau yangada pada setiap lingkungan dan Kecamatan untukmenampung korban bencana;

•menggunakan ruang-ruang dan bangunan lainnya yangdapat berubah menjadi tempat pengungsiansementara.

Penyediaan kawasan peruntukan ruangbagi kegiatan sektor informal

•menyediakan ruang bagi kegiatan sektor informal;

•mengintegrasikanantara ruang untuk kegiatan sektorinformal dan sektor formal dalam satu kesatuan sistem

•dsb

Pengembangan kawasan peruntukanlainnya

•mengembangkan kawasan pendidikan tinggi danmendistribusikan secara merata fasilitas pendidikanyang berhierarki;

•mengembangkan fasilitas peribadatan untuk tiap UnitPengembangan dan pemukiman baru

Strategi


38/41

Contoh spesifik

Dokumen Strategi

Pengembangan Permukiman

dan Infrastruktur

Kota Surabaya


39/41


40/41


41/41

Q & A

PPT KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERKOTAAN.pdf

Documents

Transcript of PPT KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERKOTAAN.pdf