PPh Pribadi Dan PPh Badan

of 19

  • date post

    07-Jan-2016
  • Category

    Documents

  • view

    31
  • download

    0

Embed Size (px)

description

pajak

Transcript of PPh Pribadi Dan PPh Badan

PPh Pribadi dan PPh Badan

PPh Pribadi dan PPh Badan

Bayu Dwi Bhaskara0113U455Eulandea Alpedoe Antira0113U426Muhammad Iqbal Al-Kahfi0113U427Renny Syafirah0113U257Sabrina Lynthiana0113U397

Kelas IPENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN

Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Adapun pengertian dari pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah , Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pribadi)

Pengertian dari pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah , Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalahpajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21Pemberi Kerja, Bendaharawan atau Pemegang Kas Pemerintah baik Pusat maupun Daerah; Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Badan-Badan Lain yang Membayar Uang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua; Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas serta Badan yang Membayar : Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadai dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magangPenerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21Pegawai; Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi : tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuarispemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; olahragawan penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderatorDan yang lainnyaPenghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah, Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban serta telah mendaftarkan diri untuk memproleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kewajiban dari Wajib Pajak Badan Kewajiban mendaftarkan diriKewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)Kewajiban membayar dan menyetorkan pajakKewajiban membuat faktur pajakKewajiban melunasi bea materaiKewajiban menaati pemeriksaan pajakSUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILANOrang PribadiKedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.Warisan yang belum terbagi Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.BadanBadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan yang sebagai objek pajak meliputi badan usaha atau non usaha.Bentuk Usaha TetapBentuk usaha Tetap (BUT) adalah usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di IndonesiaYang Bukan Termasuk Subjek PajakBadan perwakilan negara asingPejabat pejabat pewakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat pejabat lain dari asing serta orang orang yang diperbantukan oleh mereka yang bukan warga negara Indonesia, serta tidak memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya selama di Indonesia. Organisasi organisasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bahwa indonesia menjadi anggota organisasinya dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pajak,. Pejabat perwakian organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara indonesia serta tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di indonesia.

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pribadi)Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Tarif Pajak PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Orang PribadiTarif Pajak PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah berdasarkan pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan perincian sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif Pajaks.d Rp50.000.000,00 5%di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,0015%di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,0025%di atas Rp500.000.000,00 30%Contoh Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji3.000.000,00Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 15.000,00Premi Jaminan Kematian9.000,00Penghasilan bruto3.024.000,00Pengurangan1. Biaya jabatan5%x3.024.000,00151.200,002. Iuran Pensiun50.000,003. Iuran Jaminan Hari Tua60.000,00261.200,00Penghasilan neto sebulan2.762.800,00Penghasilan neto setahun12x2.762.800,0033.153.600,00PTKP- untuk WP sendiri24.300.000,00- tambahan WP kawin2.025.000,0026.325.000,00Penghasilan Kena Pajak setahun6.828.600,00Pembulatan6.828.000,00PPh terutang5%x6.828.000,00341.400,00PPh Pasal 21 bulan Juli341.400,00 : 1228.452,00Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Tarifpajak untuk PPh Badan adalah:TarifPajaks.d.tahun2008

TarifPajakmulaitahun2009

LapisanPenghasilanKenaPajakTarifPajakSampaidengan50.000.00010%Diatas50.000.000s.d.100.000.00015%Diatas100.000.00030%TahunTarifPajak200928%201025%ContohPTXmemperoleh penjualan/omzet setahunse