PPH PASAL 21 - · PDF fileakuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;...
Transcript of PPH PASAL 21 - · PDF fileakuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;...
PPH PASAL 21
1
DASAR HUKUM
PMK No. 252/PMK.03/2008KEP -545/PJ./1998
jo. PER-15/PJ./2006
JUKLAK PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh Ps 21 dan Ps 26
SEHUB. DNG PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
ORANG PRIBADI
ttg
JUKLAK PEMOTONGAN PPhSEHUB. DNG PEKERJAAN,
JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
UU No. 36 Th 2008UpdateUU No. 17 Th 2000
UU No. 7 Th 1983
stdd
Juklak Juklak
ttg
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Ps. 21
dan/atau Ps. 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
PER. 31/PJ/2009 tgl 25 Mei 2009
PER. 57/PJ/2009 tgl 12 Okt 2009
2www.taxsyscenter.comPER. 31/PJ/2012 tgl 25 Mei 2012
MEKANISME PEMBAYARAN PPH
PPh PASAL 21/26
PPh PASAL 22
PPh PASAL 23/26
PPh PASAL 15
PPh PASAL 4 (2)
PAJAK TERUTANG DIHITUNG
DIPOTONG/DIPUNGUT
DISETORKAN & DILAPORKAN
PIHAK LAIN
MENGHITUNG
MENYETOR MELAPOR
SENDIRI PAJAK
YANG TERUTANG
PPH PASAL 25/29
SELF ASSESMENT WITHOLDING SYSTEM
3www.taxsyscenter.com
PENGERTIAN PPH PASAL 21/26
Pajak PenghasilanSehubungan Dengan
• Pekerjaan atau jabatan• Jasa dan• Kegiatan
Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi
Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain
dengan nama/bentuk apapun
Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26
4
ww
w.ta
xsysce
nte
r.co
m
SUBJEK DAN OBJEK PPH 21
PENGHASILAN (ACTIVE INCOME)
PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN
PEMBERIPENGHASILAN
PEMOTONG PPH 21
ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
SUBJEK PPH 21OBJEK PPH 21
5www.taxsyscenter.com
PENERIMA PESANGON, PENSIUN, THT, JHT
PEGAWAI
Tenaga ahli, pemain musik, penyanyi, pelawak, olahragawan, Pengajar, Pengarang, agen iklan, perantara, petugas dinas
luar asuransi, distributor MLM
PESERTA KEGIATAN : LOMBA, RAPAT, PELATIHAN, DLL
SUBJEK PPH 21 / PENERIMA PENGHASILAN
ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
BUKAN PEGAWAI terdiri :
6www.taxsyscenter.com
TENAGA AHLI
Pengacara
Akuntan
Konsultan
Penilai
Arsitek
Notaris
Dokter
Aktuaris
Yang melakukan pekerjaan
bebas
7www.taxsyscenter.com
Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:
a. pegawai;
b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. peserta kegiatan lainnya.
Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:
a. pegawai;
b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. peserta kegiatan lainnya.
8
ww
w.ta
xsysce
nte
r.co
m
Pemotong PPh Pasal 21
Pembayar Honor- Badan
- WP OP Usaha/Pek Bebas
Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah
(termasuk Kedubes RI di LN)
Dana Pensiun, PT TASPEN, PT ASTEK,
Penyelenggara JAMSOSTEK
Penyelenggara Kegiatan
Pemberi Kerja - Badan
- WP OP
9www.taxsyscenter.com
Tidak Termasuk Pemberi Kerja SebagaiPemotong PPh Pasal 21/26
• Kantor perwakilan negara asing (DuBes)
• Organisasi-organisasi internasional yang
ditetapkan Menteri Keuangan (PBB, WHO,
UNESCO dll)
• WP OP non Usaha / Pekerjaan Bebas yg
mempekerjakan WP OP pekerjaan Rumah
Tangga
Pasal 2 ayat (2) 10www.taxsyscenter.com
Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
• Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidakteratur
• Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur• Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan
kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus• Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas• Imbalan kepada bukan pegawai• Imbalan kepada peserta kegiatan
TERMASUK
Natura/Kenikmatan dari :
• Bukan Wajib Pajak• Wajib Pajak PPh Final
• Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus
Pasal 511
www.taxsyscenter.com
Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21
• Pembayaran manfaat atau santunan asuransikesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa
• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atauPemerintah
• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telahdisahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayarpemberi kerja
• Zakat/sumbangan wajib keagamaan daribadan/lembaga yang dibentuk/disahkanpemerintah
• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3) huruf l UU PPh
Pasal 8 ayat (1)12www.taxsyscenter.com
Penghitungan PPh Pasal 21 :Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala
Penghasilan Bruto
Pegawai Tetap Penerima Pensiun
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi Dengan
1. Biaya Jabatan, 5% dari pengh.Bruto, maks. Rp 6.000.000 pertahun atau Rp 500.000 perbulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yangdibayar sendiri
Dikurangi Dengan
Biaya Pensiun, 5% dari pengh.Bruto maks. Rp2.400.000 per tahunatau Rp200.000 perbulan
PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
Dikurangi: PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
#1
13www.taxsyscenter.com
Iuran Pensiun Vs Premi
Asuransi
Iuran Pensiun Premi asuransi
Dibayar Sendiri Pengurang Bukan Pengurang
Dibayar Pemberi Kerja
Bukan Objek PPh Objek PPh
Pembayaran/ Penggantian Bagi
PenerimaObjek PPh Bukan Objek PPh
Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan:
14www.taxsyscenter.com
< 1 JAN 2013
Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
Rp 1.320.000
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA
KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM
GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK
ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN
SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN
PADA AWAL TAHUN KALENDER
ATAU
AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER
(Pasal 11 ayat (5) dan (6)
BESARNYA
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP) Tahun 2009Pasal 11 ayat (1)
15
1 JAN 2013
Rp 24.300.000
Rp 2.025.000
Rp 2.025.000
www.taxsyscenter.com
HUBUNGAN KELUARGA
GRS LURUS KE ATAS GRS LURUS KE ATAS
GRS LURUS KE BAWAH GRS LURUS KE BAWAH
SEDARAH SEMENDA
KARYAWAN / WP
SEMENDASEDARAH
AYAH + IBU
KANDUNG
SAUDARA
KANDUNGSAUDARA
IPAR
AYAH + IBU
MERTUA
ANAK
KANDUNGANAK
TIRI
KESAMPINGKESAMPING
16www.taxsyscenter.com
PTKP UTK KARYAWATI
HANYA UTK DIRI
SENDIRI
STATUS KAWINSTATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI SENDIRISEBAGAI WP
- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
STATUS KAWINSUAMI
TDK MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRISEBAGAI WP
- STATUS KAWIN- TANGGUNGANMAKS 3 ORANG
Pasal 11 ayat (3) dan (4)
17www.taxsyscenter.com
0 s.d. 50.000.000 5%
> 50.000.000 s.d. 250.000.000 15%
> 250.000.000 s.d. 500.000.000 25%
> 500.000.000 30%
TARIF PASAL 17 UU PPh
18www.taxsyscenter.com
Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP
DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20%
TIDAK BERLAKU UNTUK PPh PASAL 21 FINAL
DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP
DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA
JIKA PEGAWAI TETAP, BER- NPWP SEBELUM PEMOTONGAN BULAN
DESEMBER
19www.taxsyscenter.com
Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotongsetiap bulan
Perkiraan Penghasilanneto yang akan diperolehselama setahun
Penghasilan teratursebulan dikali 12
Selisih antara PPh yangterutang atas seluruhpenghasilan kena pajakselama setahun denganyang telah dipotongmasa-masa sebelumnya.
D i h i t u n g d a r i
20www.taxsyscenter.com
Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan
DISETAHUNKAN TIDAK DISETAHUNKAN
1. WP OP DN meninggal duniaatau meninggalkan Indonesiauntuk selama-lamanya dipertengahan tahun
2. Orang Asing mulai bekerja diIndonesia di pertengahantahun untuk jangka waktulebih dari 6 bulan
3. Karyawan pindah cabang
1. WP OP DN mulai bekerja dipertengahan tahun
2. WP OP DN pindah kerja kepemberi kerja lain
21www.taxsyscenter.com
Penghasilan sebulan :
1 Gaji Pokok (sebulan) XXX
2 Tunjangan PPh XXX
3 Tunjangan Lain XXX
4 Premi Asuransi - JKK, JK, JPK (Yg dibayar Pemberi kerja) XXX Tarif Pasal 17 UU PPh (Progresive)
- Jaminan Kecelakaan Kerja, J. Kematian, J. Pelayanan Kesehatan XXX +/+
5 Penghasilan Bruto sebulan XXX (Jml 1 s.d 4) 5% 0 - 50 Jt
Pengurang Pengh. Bruto : 15% 50 < X < 250 Jt
6 Biaya Jabatan / B. pensiun (5% x Pengh. Bruto) XXX 25% 250 < X < 500 Jt
- max. 500.000/200,000 per bl atau 6.000,000/2.400.000 per th XXX 30% > 500 Jt
7 Iuran Pensiun, IHT (Yg Dibayar Sendiri Karyawan) XXX +/+
XXX -/-
8 Penghasilan Netto sebulan XXX
9 Penghasilan Netto setahun/disetahunkan XXX
Dikurangi PTKP :
10 PTKP setahun ( based per awal th) XXX -/-
11 Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun XXX (9-10)
12 PPh Pasal 21 setahun (Tarif Pasal 17 UU PPh) XXX
13 Ph Pasal 21 sebulan XXX (12/jml bl)
PEGAWAI TETAPSkema Perhitungan PPh Pasal 21 secara Umum
22www.taxsyscenter.com
Saat TerutangPPh Pasal 21/26
Bagi Penerima
Penghasilan
SAAT DILAKUKAN
PEMBAYARAN
PENGHASILAN
Bagi Pemotong PPh
Pasal 21/26
UNTUK SETIAP MASA
PAJAK
AKHIR BULAN
DILAKUKANNYA
PEMBAYARAN
PENGHASILAN
Pasal 2123www.taxsyscenter.com
Kewajiban Pemotong
• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkanPPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulankalender.
• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Posatau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPhPs. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak
• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan
• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya KepadaPenerima Penghasilan
24www.taxsyscenter.com
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
• Untuk pegawai tetap:
– dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)
– diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahunatau pegawai berhenti
• Untuk selain pegawai tetap:
– Dibuat setiap kali ada pemotongan
– Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran makabukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan
• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajibdilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
25www.taxsyscenter.com
CONTOH PERHITUNGANPPh PASAL 21
(LIHAT PER 31 TAHUN 2012)
26www.taxsyscenter.com
LIHAT ( PER 31 TH 2012)
KARYAWAN PINDAH
KERJA/BERHENTI/PINDAH CABANG/BARU
MULAI KERJA
Pindah Kerja
Pindah CabangMulai Kerja Pertengahan Tahun
27www.taxsyscenter.com
Penghitungan PPh Pasal 21
Penghasilan berupa Upah Harian, Mingguan, Satuan,
Borongan dan Uang Saku yang dibayar bulanan
Disetahunkan dan Dikurangi PTKP
PhKP Sebulan
Dikalikan Tarif Ps. 17
PPh Setahun
PPh Sebulan28www.taxsyscenter.com
Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Peg. Harian/Tenaga Harian Lepas, Satuan, Borongan
Pd saat telah lb 1.320.000 s.d 6.000.000 dalam 1 bulan
PKP* = (akumulasi. upah 1bl x 12) – PTKP setahun
#2
See 38
29 www.taxsyscenter.com
Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Peg. Harian/Tenaga Harian Lepas, Satuan, Borongan
(mulai 1 Januari 2013)
Pd saat telah lb 2.025.000 s.d 7.000.000 dalam 1 bulan
PKP* = (akumulasi. upah 1bl x 12) – PTKP setahun
#2
See 38
30
PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon
Pegawai
Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 6.000.000
Upah/Uang Saku Harian
≤ 150.000 > 150.000
Tidak Dipotong Dikurangi 150.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp1,32 jt s.d. Rp6 jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 : 5%
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan
#1
31www.taxsyscenter.com
PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon
Pegawai (TH 2013)
Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 7.000.000
Upah/Uang Saku Harian
≤ 200.000 > 200.000
Tidak Dipotong Dikurangi 200.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp2.025.000 s.d. Rp 7 jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 : 5%
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan
#1
32www.taxsyscenter.com
Penghitungan PPh Pasal 21 -
Penghasilan Bruto
Jasa Produksi,
Tantiem,
Gratifikasi,
Dan Bonus
Peserta
Program
Pensiun
Mantan
Pegawai
Penarikan
dana pada
Dana Pensiun
Tarif PPh Pasal 17 UU
(Kumulatif per 1 Tahun kalender)
X P. Bruto
Dewan Komisaris
Yang tidak
merangkap
Sebagai
pegawai tetap
Honorarium
Diterapkan (update)
#4
contoh33www.taxsyscenter.com
UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, THT, DAN JHT
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
(PP No. 68 Tahun 2009 tgl 16 Nopember ‘09)
Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk
Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan
hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan
kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau
Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan.
Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan
penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.
Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam
jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.
#5
34www.taxsyscenter.com
UANG PESANGON> 0 s/d 50.000.000,- Tidak Kena Pajak50 juta s/d 100 juta 5%100 juta s/d 500 juta 15%> 500 juta 25%
UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, THT, DAN JHT
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
(PP No. 68 Tahun 2009 tgl 16 Nopember ‘09)
UANG MANFAAT PENSIUN, THT, DAN JHT> 0 s/d 50.000.000,- Tidak Kena Pajak> 50.000.000,- 5%
dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh
pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) th kalender.
Bersifat FINAL(dlm hal dibayar sekaligus)
35www.taxsyscenter.com
Contoh
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong atas Uang Pesangon dengan jumlah
Rp 175.000.000,00.
Penghasilan bruto Rp 175.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
0% x Rp50.000.000,00 = RP 0,00
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000,00 = Rp 11.250.000,00 (+)
Jumlah Rp13.750.000,00
36 www.taxsyscenter.com
Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dilakukan dalam beberapa kali
pembayaran, misalnya :
a. Bulan Desember 2009 = Rp 50.000.000,00
b. Bulan April 2010 = Rp 125.000.000.00 (+)
Jumlah Rp 175.000.000,00
Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah
pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000.00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong :
Bulan Desember 2009: Jumlah penghasilan bruto Rp 50.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
0% x Rp50.000.000.00 = Rp 0,00
Bulan April 2010 : Jumlah penghasilan bruto Rp 125.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
5% x Rp 50.000.000.00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000.00= Rp 11.250.000,00 (+)
Jumlah Rp 13.750.000,0037www.taxsyscenter.com
Penghitungan PPh Pasal 26
Imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan
DiterimaWP Orang Pribadi LN
20% x Penghasilan Bruto atau berdasar Tax Treaty
Bersifat
FINAL
#6
38www.taxsyscenter.com
BUKAN PEGAWAI (TERMASUK TENAGA AHLI)
TDK BERKESINAMBUNGAN(Tarif Ps. 17 x 50% x P. Bruto)
Utk tiap pembayaran
BERKESINAMBUNGAN
TIDAK memenuhi syarat * (Tarif Ps. 17 (kumulatif TH kalender)
x 50% x P. Bruto )
MEEMENUHI syarat *
(Tarif Ps. 17 (kumulatif TH kalender)
x PKP ((P. Bruto x 50%) – PTKP Bulanan))
Peserta Kegiatan(Tarif Ps. 17 x Bruto tiap
kali byr)
* Syarat pengurangan PTKP :1 Memiliki NPWP
2 Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dgn pemotong dan tidak memiliki
penghasilan lain
*
#7
contoh
Edit Per 57 th
2009
39www.taxsyscenter.com
Dr. Gopar spesialis jantung praktek di RS harapan jantung, menerima
pembayaran jasa oleh pasien:
Januari : Rp 30 juta
Pebruari : RP. 30 jt
Maret : Rp. 25 jt
April : Rp. 40 jt
Mei : Rp. 30 jt
Juni : Rp. 25 jt
Berapakah PPh yg dipotong rumah sakit harapan jantung!
40 www.taxsyscenter.com
Peserta Kegiatan
TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS :
PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
#8
contoh41www.taxsyscenter.com
Kasus 1:
Bapak Ali menerima hadiah perlombaan bulutangkis sebesar Rp.60.000.000,-
dari Perum BULOG dalam rangka HUT Perum BULOG pada bulan Mei 2013
Perhitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp.50.000.000,- = Rp.2.500.000,-
15% x Rp.10.000.000,- = Rp.1.500.000,-
Total PPh Rp 4.000.000,-
Kasus 2 :
Masih dalam contoh kasus 1, apabila pada bulan Agustus 2013 Bapak Ali
kembali menerima hadiah perlombaan panjat pinang berupa LCD TV senilai
Rp.10.000.000,- dalam rangka HUT RI yang diadakan oleh Perum BULOG.
Maka perhitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp.10.000.000,- = Rp.500.000,-
Contoh Perhitungan : Peserta Kegiatan
42www.taxsyscenter.com
Penghitungan PPh Pasal 21 # 9
Penghasilan berupa Honor dan Imbalan lain
Diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI sumber dana dari
Keuangan Negara /Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan
II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke
bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.
0% x Pengh. Bruto PNS Gol I dan II, Tamtama dan Bintara
5% X Pengh Bruto PNS Gol III dan Perwira Pertama
15% x Pengh Bruto PNS Gol IV dan Perwira menengah dan tingi
Bersifat Final
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
tersendiri
Update
43www.taxsyscenter.com
PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
50% X Ph Bruto (kumulatif) –PTKP Bulanan*)
Ph Bruto (kumulatif)
Ph NETO - PTKP
SEKALIGUS
BERKALA
Ph BRUTO – 200 RIBU
Berlaku PP 68 Th 2009 –Tarif Progresif
Ph BRUTO(>2.025.000 s.d.7jt) – PTKP Harian
LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMBUNGAN
Ph Bruto
YG MENERIMA PhBERKESINAMBUNGAN*)
PESERTA KEGIATAN
SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21
Ph BRUTO(>7jt) – PTKP
50% X Ph Bruto kumulatif)
50% x Ph Bruto
44www.taxsyscenter.com
THANK YOU
45www.taxsyscenter.com