SITI YULIANA

AMRUL RIZAL

Hal apa sajakah yang diatur dalamPP No 46 Tahun 2013 ?

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013,merupakan kebijakan Pemerintah yang mengaturmengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariUsaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yangMemiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Apakah maksud dan tujuan kebijakan Pemerintah terkait denganpemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini ?

Maksud : untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan

perpajakan;mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;mengedukasi masyarakat untuk transparansi;memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam

penyelenggaraan negara.

Tujuan: kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan;meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi

masyarakat; terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban

perpajakan.

Objek Pajak apa saja yang dikenai Pajak Penghasilanberdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dariUSAHA yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak denganperedaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam1 tahun Pajak.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto(omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusatmaupun cabangnya.

Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:

1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Catatan: Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, sepertimisalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel,penjahit, waruing/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Objek Pajak apa saja yang TIDAK dikenai PajakPenghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun

2013?

Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, sepertimisalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT,arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikandalam penjelasan PP tersebut;

Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)),seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi(perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas,dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintahtersendiri.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.Catatan: Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender.

Siapa yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkanketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?

Orang Pribadi;

Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

yang menerima penghasilan dari usahadengan peredaran bruto (omzet) yang tidakmelebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Siapa yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilanberdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?

Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usahaperdagangan dan/atau jasa yang menggunakan saranayang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagianatau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya:pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda diarea kaki-lima, dan sejenisnya.

Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yangdalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasisecara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet)melebihi Rp4,8 miliar.

Catatan: Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan diatas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuaidengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Termasuk jenis pajak penghasilan apakahketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ?

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46Tahun 2013 termasuk dalam:

PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL

setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4ayat (2), bukan PPh Pasal 25.

Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidakwajib PPh Pasal 25.

Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPhsesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya denganmenggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyampaikan SuratPemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama tanggal 20bulan berikutnya setelah masa pajak berkahir. Jika SSP sudahvalidasi NTPN, Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan SPTMasa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penyetorandimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut:

Kode Akun Pajak : 411128 Kode Jenis Setoran : 420 Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013

dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilanyang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

Contoh soalA. Tahun Pajak sebelumnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan;

B. Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak yangsama dengan tahun berlakunya PeraturanPemerintahini pada bulan sebelum bulanberlakunya Peraturan Pemerintah ini; dan

C. Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, untuk Tahun Pajakpertama,

PT Maju Jaya menggunakan tahun kalender sebagaiTahun Pajak. Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulanAgustus 2013. Peredaran bruto selama bulan Agustus2013 sampai dengan Desember 2013 adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Peredaran bruto tahun 2013 disetahunkan adalah:Rp150.000.000,00 x 12/5 = Rp360.000.000,00

Karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2013tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliardelapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yangdiperoleh di tahun 2014 dikenai pajak yang bersifat finalsesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

PT Daya Tangkap terdaftar 3 (tiga) bulan sebelum berlakunyaPeraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak yang samadengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Jumlahperedaran bruto selama 3 (tiga) bulan tersebut adalahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan yang disetahunkanadalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00 Karenaperedaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebuttidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapanratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulaipada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampaidengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yangbersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintahini.

Gatot Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulanNovember 2014. Pada bulan November 2014 tersebut,memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).

Penghasilan bruto bulan November 2014 disetahunkanadalah: 12/ 1 x Rp 15.000.000,00 = Rp 180.000.000,00

Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertamamulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidakmelebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratusjuta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan

Peraturan Pemerintah ini.