PowerPoint Presentation...•Bedah rumah 2.1 Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan...
Transcript of PowerPoint Presentation...•Bedah rumah 2.1 Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan...
1 – 3 DESEMBER 2020
“TRANSFORMING BUSINESS TOWARD STAKEHOLDER VALUE FOR WELL-BEING,
RESILIENCE & SUSTAINABILITY”
https://isif.socialinvestment.id/
Inisiatif Program CSR dalam MendorongUpaya Pemulihan Dampak Pandemi
https://isif.socialinvestment.id/
Thendri Supriatno
• Indonesia Shared Value Institute
• Indonesia Social Investment Forum 2020
Dampak Covid-19
• Telah mendisrupsi banyak aspek kehidupan
• Dimulai dari aspek Kesehatan, banyak negara kewalahan menghadapicepatnya sebaran virus
• Dampak lanjutannya adalah dunia pendidikan melakukan penutupansekolah dan kampus.
• Diikuti dampak ekonomi, karena terjadi penurunan aktifitas ekonomidan perubahan kebiasaan belanja masyarakat yang di timbulkanakibat kebijakan PSBB
• Mengakibatkan banyaknya PHK
Dampak Covid memang telah mendsirupsi sendi sendi kehidupan kita.
Bahkan ada yang menggambarkan, dampak nya lebih dahsyat dari Great Depression 1930an ?
Tetapi…apakah benar Covid telah meyebabkan perubahan radikal atas kehiduanumat manusia ?
Atau sesungguhnya organisasi kita akan segera recovery dan hanyamemerlukan Re-adjustment atas the way we do business and our life style?
Bagaimana kita menyikapi nya ?
Bagaimana organisasi CFCD dan sejenisnya dapat berperan ?
Do we need to create a more SUSTAINABLE BUSINESS STRATEGY or just curbing Panic Attack Symptoms (?)
Catatan saya:
Dalam kesempatan terbatas dan jenis industry yang beragam, tentu tidak mungkin memberikan formula solusi secara komprehensif
Tetapi saya hanya akan mengajukan beberapapertanyaan ringan untuk dibahas lebih lanjut…
Penyesuaian menuju tatanan dunia yang lebih berkelanjutan(so serious ?)
✓Gaya hidup seperti apa agar kita dapat hidup“berdampingan” dengan Covid ?
✓Penyesuaian yang diperlukan terhadap kegiatan kita di rumah, kantor, pabrik, dsb?
✓Perlukah penegakan Protokol kesehatan karyawan, walausedang berada di rumah masing-masing, sekalipun ?
Itulah beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabnya
Tanggung jawab perusahaan kepada stakeholders
Fokus Bahasan:1. Penyesuaian sistim kerja dan pengaruhnya
terhadap Value Chain perusahaan.
2. Penyesuaian Inisiativ CSR pada saat dan
“paska” pandemic Covid
Adopting Business Continuity Management
“Re adjustment” of the way we do business
Inisiatif CSR apa yang penting dan relevan ?(Stakeholder Focus)
Pendekatan “baru” Inisiatif CSR berbasis
IS0 26000
Pergeseran Inisiatif CSR berbasisISO 26000:SR
1. Organizational Governance
Beberapa Contoh:
• Apakah perusahaan telah memiliki tatacara melaksanakan
RUPS yg benar dan mendapatkan keputusan yang sah
secara hukum di masa PSBB dan New Normal ?
• Apakah sudah memiliki SOP prosedur agar pembayaran
kepada para supplier tepat waktu ?
2. Human Right
Pada masa PSBB, perusahaan diwajibkan mengikuti protocol dan
diberikan kewenangan dalam membatasi hak azazi untuk
berkumpul, solat berjamaah dsb. ( diberikan extra legal untuk
suspended the human rights)
Tetapi
Bagaimana penerapannya setelah extra-legal PSBB di cabut,
padahal mungkin Covid masih beredar ?
3 .Labor Practices
1. Peningkatan Kompetensi digital
2. Protokol pengendalian bagi 3 (tiga) kategori
status bekerja (WFO Mandatory; WFO
Flexibility danKomorbid/WFH Mandatory)
3. Penerapan SMK3 Dalam Era New Normal
(BSN telah mengadopsi SNI ISO 45001:2018
Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
4. Environment
SANITASI LINGKUNGAN
1.DI DALAM PERUSAHAAN
2.SEKITAR PERUSAHAAN, YANG BERDEKATAN
DIMANA KARYAWAN BERINTERAKSI
3.TEMPAT TINGGAL KARYAWAN DAN
TETANGGANYA
4.DSB..
5. Fair Operating Practices
Beberapa contoh:
• Mekanisme pembayaran tepat waktu kepadasupplier walau Work From Home
• Sudahkan memiliki prosedur otorisasi persetujuandan pembayaran secara on line ?
6. Consumer Issue
• Perubahan Perilaku Konsumen membawaimplikasi tanggung jawab sosial
• Bank, Pabrik, Restoran, Bandara, Mall, Perkantoran dst…. bagaimana beradaptasi dalammelayani konsumen nya
• Penyesuaian atas tanggung jawab konsumen yang diperlukan ?
7. Community Involvement and Development
• Kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi akan bergeser, dariprovider (penyedia) menjad pada kegiatan fasilitasi (enabler), peran masyarakat lebih ditonjolkan
Beberapa Contoh Insiatif:
➢ Penyediaan Internet (WiFi) di sekolah2, kantor desa dsb.
➢ Pelatihan hidrophonic untuk memenuhi kebtuhan sendiri, bisnis online, pembuatan makanan siap saji, dan sejenisnya
Lampiran Contoh Tambahan CSR Initiatives
Terbuka peluang UMKM
• Memenuhi kebutuhan primer, seperti Sembilan bahan pokok, seperti beras dan sebagainya, karenaadnya pergeseran prioritas konsumen
• Pembuatan Alat Pelindung Diri dan alat-alatKesehatan lainnya,
Beberapa peluang usaha pada Masa Pandemi
• Workshop las untuk membuat washtafel portable
• Para penjahit untuk membuat alat dan baju pelindungdiri
• Pelatihan literasi digital, sebagai pendukung usahaUMKM
• Kurasi berbagai produk UMKM dari produk makanansiap saji, fashion muslimah, sampai produk kecantikan,
Inisiatif CSR CID Ekonomi
• Pembuatan kemasan makanan siap saji (prepared food) yang penjualannya meningkat.
• Membantu UMKM sektor Kesehatan dan obatan-obat herbal yang juga meningkat secara signifikan.
• Kebun Gizi Hidroponik, yang bertujuan untukmemberikan kegiatan pada masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki kesibukan
Terima Kasih
2
Contoh baik Desa Panggungharjo:
1. Menindaklanjuti SE Menteri Desa PDTT No 8/2020, desa mengembangkan aplikasi TanggapCovid-19 (https://panggungharjo.desa.id/Covid/)
2. Media sosial internal desa menginformasikanhasil rapid test, warga positif, dan warga di ruangisolasi desa
3. Mengembangkan platform android pasardesa.idsebagai market place lokal, sehingga tetapmenjaga jarak pedagang dan pembeli. Omset 7 bulan antara 13 April - 28 Okt 2020 mencapai Rp1,7 miliar
DESA DIGITAL
MENANGANI PANDEMI COVID-19
2
3
TAHAPAN TRANSFORMASI UPK Eks PNPM MENJADI LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)
Penyiapan RPP BUMDes
(Amanat UU CiptaKerja)
Pencanangan Pendirian 147 LKD di Jatim dengan aset dana bergulir Rp 594 miliar
PenyiapanUPK Menjadi
LKD(Kemendesa PDTT, OJK & BUMDesma)
Pendirian 147 LKD di Jatim
Peresmian 147 LKD di Jatim
Terwujudnya 5.300 LKD
se-Indonesia dengan aset
dana bergulir Rp 12,7 triliun
5-23 Okt 2020
12-20 Okt 2020
21 Okt 2020
22 Okt -
27 Nov 2020
Awal
Desember
2020
2021-2022
4
5
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(PERPRES 59/2017)
BERKONTRIBUSI SEBESAR 74% TERHADAP PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SDGs DESA
• SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa.
• Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh
warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind).
• Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan
berkelanjutan.
• Generasi mendatang tetap menerima manfaat pembangunan
SDGs Desa
6
SDGs 18: KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF
Dasar pemikiran munculnya SDGs 18• Menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam
dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dll.
• Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang
7
8
CONTOH PENERAPAN SDGs DESA 1:
DESA TANPA KEMISKINANSASARAN DESA TAHUN
2030
PENGUKURAN INDIKATOR
KK/ INDIVIDU
PERTANYAAN KUESIONER CONTOH KEGIATAN DALAM
RKPDES/APBDES
1.1 Tingkat kemiskinan
mencapai 0%
Tingkat kemiskinan desa
Persentase penduduk di
bawah garis kemiskinan
desa
Persentase keluarga yang
memilki aset keluarga
• Kondisi rumah
• Belanja di bawah
garis kemiskinan
• Total pendapatan
keluarga sebulan
terakhir
• Bagaimana struktur rumah
(dinding, atap, lantai, dll)
(bambu, kayu, tembok, tanah,
genteng, semen, keramik, dll)
• Berapa belanja makanan
sebulan terakhir dan non
makanan setahun terakhir
• Berapa penghasilan dalam 1
bulan terakhir
• Padat karya tunai desa
• Peningkatan kesempatan
kerja dalam unit usaha
Bumdes
• Peningkatan modal Bumdes
untuk investasi usaha warga
desa
• Bedah rumah
2.1 Persentase penduduk
yang menjadi peserta
jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan
mencapai 100%
Persentase peserta SJSN
di desa
• Kepesertaan BPJS
atau kartu
kesehatan
• Berapa jumlah keluarga yang
menjadi peserta BPJS atau
asuransi kesehatan lainnya?
• Pengusulan Kartu Jaminan
Kesehatan bagi masyarakat
desa yang membutuhkan
2.3 Keluarga miskin yang
berhak mendapatkan
bantuan tunai bersyarat
meningkat dari tahun ke
tahun sampai 100%
Perubahan persentase
keluarga sangat miskin
yang mendapatkan
bantuan tunai bersyarat
dari tahun ke tahun
• Tergolong keluarga
miskin
• Penerima bantuan
sosial
• Apakah ada anggota keluarga
yang menerima bantuan sosial
dari pemerintah?(PKH, KIP,
Bansos, BLT, dll)
• Pendataan keluarga miskin
• Pemberian BLT Dana Desa
• Pengusulan Bantuan Sosial
kepada Pemda dan Pempus
KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
DESA TANGGAP COVID-19
BLT DANA DESA
PADAT KARYA TUNAI DESA
9
10
11
5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
BLT DANA DESA (1)
Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
dan Non Penerima Kartu Prakerja yang:
• kehilangan mata pencaharian;
• belum terdata (exclusion error); dan
• mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis.
Mekanisme Pendataan1. Oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 minimal 3 orang;
2. Basis pendataan RT dengan referensi DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial)
3. Musyawarah Desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan
penetapan peneriman BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh
Kepala Desa;
4. Pengesahan oleh Bupati/Walikota11
12
5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
BLT DANA DESA (2)
• Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa
dengan metode non tunai (cashless)
• Jika dinilai menghambat percepatan penyaluran,
maka dapat disalurkan secara tunai dengan
memperhatikan protokol kesehatan serta keamanan
• Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh
1. Badan Permusyawaratan Desa
2. Camat
3. Inspektorat Kabupaten/Kota
• Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa
adalah kepala desa12
13
5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
BLT DANA DESA (3)
• Tahapan penyaluran BLT Dana Desa
• 3 bulan pertama: Rp 600 ribu/KPM/bulan
• 3 bulan kedua : Rp 300 ribu/KPM/bulan
• 3 bulan ketiga: Rp 300 ribu/KPM/bulan
13
Tahapan Historis Kebijakan BLT Dana Desa
Responsif Covid-19 (3/20)
- SE 8/2020: DesaTanggap Covid-19
- Vicon Mendes-Kades
- Penanganan aduan
Adaptasi BLT Dana Desa (4/20)
- Permendesa PDTT 6/2020: BLT DD
- Surat Mendes 14/4: village summary
- Surat Dirjen PPMD 21/4: Juknis pendataan
- Surat Dirjen PPMD 27/4: Penegasan Target BLT DD
Percepatan BLT Dana Desa (5-6/20)
• Mulai komunikasi harian eselon 2 dengan DPMD kab seindonesia
• Surat Mendes kepada Bupati 3/5: percepatan
• Inmendes 1/2020: Desa bisalangsung salurkan
• Inmendes 2/2020: Desa salurkan barulapor Bupati
• Surat Mendes kepada Mendagri 18/5: agar didukung
• Surat Mendes kepada Kapolri 18/5: Babinkamtibmas sbg Relawan Desaagar mendukung
• Surat Mendes kepada Panglima TNI 18/5: Babinsa sbg Relawan Desaagar mendukung
• Surat Mendes kepada Gubernur 18/5: teguran Bupati yang penyalurannyarendah
MenjagaKelancaran BLT Dana Desa (7-11/20)
• Permendesa 7/2020: BLT DD Juli-Sep 2020
• Permendesa 14/2020: BLT DD Okt-Des 2020
14
15
PERBEDAAN LAJU MUSDESUS DAN PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP 1APRIL - NOVEMBER 2020
9.251
17.213
29.611
46.174
63.029
67.64070.315
72.857 73.379 74.323 74.728 74.780 74.807 74.816 74.820 74.881 74.882 74.882 74.882 74.882 74.882 74.882 74.882 74.882 74.882 74.882 74.889 74.889 74.890 74.890
8.157
9.14310.173
12.829
47.030
55.042
61.837
65.736
68.74770.546
72.356 72.869 73.174 73.535 73.600 73.807 73.857 73.871 73.930 73.937 74.146 74.146 74.150 74.152 74.184 74.185 74.189 74.309 74.311 74.335
8000,0
18000,0
28000,0
38000,0
48000,0
58000,0
68000,0
78000,0
MUSDESUS PENYALURAN
Tah
apA
dap
tasi
Keb
ijaka
n
Tah
apP
erce
pat
anK
ebija
kan
Tahap Menjaga Kelancaran Kebijakan
16
5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
PENYALURAN BLT DANA DESA
PER 1 DESEMBER 2020
16
Termin Bulan Desa Salur KPM Rp.1 Bulan 1 74.335 8.023.158 4.813.894.800.000
2 Bulan 2 74.050 7.858.918 4.715.350.800.000
3 Bulan 3 73.694 7.804.500 4.682.700.000.000
4 Bulan 4 63.258 6.242.790 1.872.837.000.000
5 Bulan 5 60.297 5.880.299 1.764.089.700.000
6 Bulan 6 53.841 5.181.010 1.554.303.000.000
7 Bulan 7 10.078 777.014 233.104.200.000
Jumlah 74.335 8.023.158 19.636.279.500.000
17
5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
KEPALA KELUARGA PENERIMA BLT DANA DESA1 DESEMBER 2020
17
No Pekerjaan Jumlah %
1 Petani dan buruh tani 7.060.379 88%
2 Nelayan dan buruh nelayan 323.703 4%
3 Buruh pabrik 163.398 2%
4 Guru 68.438 1%
5 Pedagang dan UMKM 407.240 5%
Jumlah 8.023.158 100%
• Keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa: 8.023.158
• antara lain meliputi:
• 2.487.179 KPM adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA)
• 286.163 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun 17
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
PER 1 DESEMBER 2020
18
No Uraian Alokasi Satuan %
1 Jumlah DD Cair 64.171.592.704.620 rupiah 100%
Alokasi DD untuk PKTD 13.203.598.480.617 rupiah 21%
2 Besaran Upah 3.358.467.603.154 rupiah 25%
Besaran Non Upah 9.845.130.877.463 rupiah 75%
3 Jumlah Pekerja 2.700.616 jiwa 100%
Pekerja Laki-laki 2.481.591 jiwa 92%
Pekerja Perempuan 219.025 jiwa 8%
Anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) 1.321.683 jiwa 49%
Penganggur 564.890 jiwa 21%
Setengah penganggur 582.513 jiwa 22%
Kelompok marjinal Lain 15.201 jiwa 1%
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DESA TANGGAP COVID-19 PER 1 DESEMBER 2020
19
No Uraian Alokasi Satuan
1 Jumlah DD Salur 64.171.592.704.620 rupiah
2 Alokasi untuk Covid-19 3.170.295.090.907 rupiah
3 Sosialisasi hidup sehat/lawan covid-19 59.125 desa
4 Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik 56.056 desa
5 Penyemprotan disinfektan 57.154 desa
6 Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 56.436 desa
7 Jumlah tempat tidur yang tersedia 85.168 unit
8 ODP di ruang isolasi 191.610 orang
9 Jumlah Pemudik/ Pendatang 1.044.558 orang
10 Jumlah masyarakat rentan sakit 119.860 orang
11 Pengadaan masker bagi warga 39.683 desa
12 Jumlah Relawan 1.880.174 orang
MELANGKAH KE DEPAN
Cakupan data sosial (DTKS) yang mencatat kelompok 40% terbawah belum
cukup. Indonesia memerlukan social registry yang mencakup setidaknya
kelompok 60% terbawah demi fleksibi li tas desain dan penyasaran
program. Inovasi seperti BLT Dana Desa melalui community targeting,
subsidi listrik sesuai daya, dan sistem on-demand Pra-Kerja merupakan
langkah yang baik.
Jenis dan cakupan program bantuan sosial saat ini sudah cukup baik dalam
meningkatkan pendapatan namun belum bisa menjaga ataupun
meningkatkan produktivitas penerimanya. Kedepannya, dibutuhkan program
yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja semi formal dan informal agar
manfaat bantuan lebih berkelanjutan (light conditionality) .
01
02
MELANGKAH KE DEPAN
Cakupan data sosial (DTKS) yang mencatat kelompok 40% terbawah belum
cukup. Indonesia memerlukan social registry yang mencakup setidaknya
kelompok 60% terbawah demi fleksibi li tas desain dan penyasaran
program. Inovasi seperti BLT Dana Desa melalui community targeting,
subsidi listrik sesuai daya, dan sistem on-demand Pra-Kerja merupakan
langkah yang baik.
Jenis dan cakupan program bantuan sosial saat ini sudah cukup baik dalam
meningkatkan pendapatan namun belum bisa menjaga ataupun
meningkatkan produktivitas penerimanya. Kedepannya, dibutuhkan program
yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja semi formal dan informal agar
manfaat bantuan lebih berkelanjutan (light conditionality) .
01
02
MELANGKAH KE DEPAN
Cakupan data sosial (DTKS) yang mencatat kelompok 40% terbawah belum
cukup. Indonesia memerlukan social registry yang mencakup setidaknya
kelompok 60% terbawah demi fleksibi li tas desain dan penyasaran
program. Inovasi seperti BLT Dana Desa melalui community targeting,
subsidi listrik sesuai daya, dan sistem on-demand Pra-Kerja merupakan
langkah yang baik.
Jenis dan cakupan program bantuan sosial saat ini sudah cukup baik dalam
meningkatkan pendapatan namun belum bisa menjaga ataupun
meningkatkan produktivitas penerimanya. Kedepannya, dibutuhkan program
yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja semi formal dan informal agar
manfaat bantuan lebih berkelanjutan (light conditionality) .
01
02
20
NARASI BESAR JPS INDONESIA DI MUSIM PANDEMI COVID-19
6,73
3,6
0,56
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Krismon 1998 Prediksi WB2020
BPS 2020
Perbandingan Persentase Peningkatan Kemiskinan
5,6710
20
1,9
9
8
0
10
20
30
40
50
60
JPS Keluarga Miskin BPS 2020
Perbandingan Besar JPS dan Keluarga Miskin
Keluarga Miskin PKH
Kartu Sembako Bansos Sembako
BST Non Jabodetabek BLT Dana Des
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
BLT DD April-Juni BLT DD Juli-Sep Kebutuhan KKMiskin
Perbandingan Bantuan dan Kebutuhan KK Miskin untukSampai Garis Kemiskinan
Rp/KK/bulan 21
KEMISKINAN DESA LEBIH TERTANGGULANGI (RILIS BPS UNTUK MARET 2019-2020)
22
110
1.170
-
200
400
600
800
1.000
1.200
DESA KOTA
PERTAMBAHAN ORANG MISKIN (X 1000 ORANG)
-0,03
0,69
-0,10
-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
DESA KOTA
PERTAMBAHAN TINGKAT KEMISKINAN (%)
0,03
0,08
-
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
DESA KOTA
PERTAMBAHAN INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)
-
0,03
-
0,01
0,02
0,03
0,04
DESA KOTA
PERTAMBAHAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
KENAIKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI DESA JAUH LEBIH RENDAH DARIPADA DI KOTA
(HASIL SURVAI ANGKATAN KERJA NASIONAL/SAKERNAS BPS, AGUSTUS 2020)
23
69
0,790
10
20
30
40
50
60
70
80
Kota Desa
%
2.063.879
606.121
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Kota Desa
Jiwa
KEGIATAN PADAT KARYA MEMENUHI KESEMPATAN KERJA BAGI 97% PENGANGGUR
(HASIL SURVAI ANGKATAN KERJA NASIONAL/SAKERNAS BPS, AGUSTUS 2020)
24
4,32
9,46
4,83
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Kesempatan kerjapadat karya (juta jiwa)
Tingkat PengangguranTerbuka (juta jiwa)
Pekerja Paruh Waktu Setengah Penganggur
INDIKASI MANFAAT KEBIJAKAN:RESILIENSI DESA LAWAN COVID-19
57.925
440.569
485 1.084 -
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Suspek Terkonfirmasi/Positif
Nasional Desa
• Kegiatan Desa Tanggap Covid-19 tercatat sampai level
nasional
• Seluruh pendatang wajib melakukan isolasi mandiri atau di
ruang isolasi desa
• Kasus suspect dan terkonfirmasi Covid-19 di seluruh desa
jauh lebih rendah daripada nasional
• Desa merupakan garda terdepan dalam penanganan
Covid-19
25Sumber: Kemendesa PDTT, BNPB, 9 Nov 2020
1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi
BUMDes/BUMDesma2) penyediaan listrik Desa3) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang
dikelola BUMDes/ BUMDesma
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi2) Pengembangan Desa wisata3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di
Desa4) Desa inklusif
3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 26
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021:
PENCAPAIAN SDGs DESA
0811-1953-52010811-1953-5202
27
Oleh :
Pjs. BUPATI SINTANG
Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si
Sintang, 2 Desember 2020
UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANGUNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN DAN EKONOMI HIJAU
Peraturan
DokumenPerencanaan
Monitoring Kelembagaan
Kepemimpinan
Perbup66/2019
Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari
RAD-SintangLestari dalam
proses pengintegrasian
RPJMD
ImplementasiKerangka DayaSaing Daerah
SekretariatBersama oleh
mitra-mitrapembangunan
Bappeda leading dalam
implementasi visilestari di Kab.
Sintang
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 87Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah PerkebunanKelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang Tahun2018 – 2023
3. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 66Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah SintangLestari
4. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 31Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiSintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata CaraPembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di KabupatenSintang.
5. Keputusan Bupati Sintang No. 050/089/KEP-BAPPEDA/2020 Tentang Pembentukan SekretariatBersama Multi Pihak Pembangunan Lestari DiKabupaten Sintang
6. Keputusan Bupati Sintang Nomor 050/972/KEP-BAPPEDA/2018 Tentang Penetapan Desa Sasaran
Produk Kebijakan Kabupaten Sintang:
PETA GOTONG ROYONG KABUPATEN SINTANG
PROFIL YURIDIKSI KEBERLANJUTAN KABUPATEN SINTANG
Profil Yuridiksi Keberlanjutan Kabupaten Sintangmerupakan gambaran mengenai pentintegrasian prinsippembangunan berkelanjutan dalam rencana aksi daerah
di Kabupaten Sintang. Profile ini akan mampumenunjukkan perkembangan pencapaian komitmen visi
lestari di Kabupaten Sintang .
KABUPATENSINTANG
24 KELOMPOKORGANISASI MITRA
PEMBANGUNAN+
Mendorong;1. Pemberdayaan masyarakat adat dan kearifan budaya
lokal2. Kemandirian ekonomi dan keadilan ekologis3. Pemberdayaan UMKM dan produk lokal4. Konservasi Hutan dan Wilayah Perairan5. Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati6. Pendampingan petani dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat7. Pengembangan Perkebunan berkelanjutan8. Pembangunan berkelanjutan9. Kesehatan dan Budaya
BERGOTONG ROYONG DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH AGAR LINGKUNGAN TERJAGA,
MASYARAKAT SEJAHTERA DI KABUPATEN SINTANG
PERKEMBANGAN INOVASIKABUPATEN SINTANG
• Observasi & PelatihanPenyusunan PortfolioInvestasi Lestarikolaborasi dengan KPPOD& Kinara. (Maret– Mei2019)
• Kabupaten Sintang
berkesempatan untuk
melakukan pitching
kepada tamu yang hadir
dalam acara Business
Matching & Executive
Dialogue dalam
rangkaian acara Apkasi
Otonomi Expo. (Juli 2019)
BISNIS & INVESTASI LESTARI Pembentukan Tim Multipihak yang bertugas
untuk mengumpulkan data sekunder terkait
KDSD. Per Februari 2020, data sudah terkumpul
sebanyak 60,20% dan sedang dalam persiapan
menuju FGD. (Desember 2019 – Februari 2020)
KERANGKA DAYA SAING
DAERAH
Cullinary Journey: Peluncuran menu
kuliner Kabupaten Sintang di Restoran
KAUM yang dihadiri oleh media dan ahli
/ tokoh terkenal di bidang kuliner. (Mei
2019)
INOVASI KOMUNITAS
RSPO-RT EU: Kabupaten Sintang mewakili LTKL
di Utrech, Belanda untuk mempresentasikan
upaya pemerintah daerah dalam mendorong
terwujudnya komoditas berkelanjutan. (Juni
2019)
KOMUNIKASI
A.KAWASAN EKOBUDAYA (2017)a) Kecamatan Kelam Permai• Desa Ensaid Panjang (112 Ha)• Desa Gemba Raya (32 Ha)• Desa Karya Jaya Bakti (3 Ha)b) Kecamatan Binjai Hulu• Desa Empaka Kebiau Raya (37 Ha)
B. HUTAN TUTUPAN1.Kecamatan SepaukHutan Tutupan Rima Seringin Desa Sepulut(14,20 Ha)2. Kecamatan Kelam PermaiHutan Tawang Selubang Desa Merpak (14,27Ha)
TANTANGAN YANG DIHADAPI
1. Masih rendahnya pemahamanmasyarakat berkaitan denganpembangunan lestari.
KELANGKAAN SUMBER DAYA ALAM
2. Terbatasnya teknologi yang dimiliki
3. Terbatasnya dana / anggarannya
PEMBOROSAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PENGELOLAANYA
TIDAK OPTIMALNYA PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI SECARA LESTARI
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN OLEH KABUPATEN SINTANG
Bantuan Teknis untukPeningkatan Kapasitas
Dukungan Pendanaan
Pengembangan Riset & Dukungan Tenaga Ahli