PORT STATE CONTROL
-
Upload
dwi-yulianto -
Category
Documents
-
view
244 -
download
45
description
Transcript of PORT STATE CONTROL
BAGUS JAMILUDDIN 4111100011
DWI YULIANTO 4111100027
EMMA PERISTINA N.P 4111100033
SYAHADI SAPUTRA 4111100073
M. FYAN DINGGI 4111100077
TRIFAJAR MEINANDA 4111100079
INTAN PRATIWI 4111100095
Peraturan Statutori (MN141251)
PORT STATE CONTROL
KATA PENGANTAR
Surabaya, 22 September 2014
Penyusun
Peraturan Statutori (MN141251)
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas nikmat
dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah berjudul “Port State Control”
yang mana judul tersebut kami ambil berdasarkan tema tugas kedua pada mata kuliah
Peraturan Statutori (MN 141251).
Pembuatan makalah ini bertujuan untuk melengkapi salah satu tugas mata
kuliah Peraturan Statutori. Selain itu, juga bertujuan untuk menambah pengetahuan
dan informasi kepada kami dan mahasiswa Teknik Perkapalan tentang Peraturan
Statutori yang Diratifikasi Pemerintah Indonesia.
Pada kesempatan ini penyusun juga menyampaikan terimakasih kepada:
1. Tuhan yang Maha Esa
2. Ir. Hesty Anita Kurniawati, M.Sc. selaku Dosen mata kuliah Peraturan
Statutori
3. Orang tua yang memberikan dukungan moril kepada kami
4. Mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan
5. Pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya makalah ini
Namun kiranya wajar di dalam penyusunan makalah ini terdapat kesalah ejaan
atau pun penulisan, karena keterbatasan kami sebagai penyusun yang juga hanya
sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan penuh
kerendahan hati penyusun berterimakasih apabila ada pihak yang sudi memberikan
kritik dan saran positif kepada kami perihal penyusunan makalah ini.
pg. 1
Peraturan Statutori (MN141251)
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................................1
DAFTAR ISI................................................................................................................................2
DAFTAR GAMBAR.....................................................................................................................3
DAFTAR TABEL.........................................................................................................................4
BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................................5
BAB II PORT STATE CONTROL...................................................................................................6
2.1 Surveys, Verifications, Certifications.........................................................................6
2.2 Deficiencies, Detentions, Rectifications....................................................................7
2.3 Ships Targeted by PSC............................................................................................11
BAB III PENUTUP....................................................................................................................16
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................................17
pg. 2
Peraturan Statutori (MN141251)
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Alur Pemeriksaan Kapal oleh PSCO.............................................................7
Gambar 2 Alur yang ditempuh kapal saat inspeksi PSC...............................................9
pg. 3
Peraturan Statutori (MN141251)
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Kategori dan Jumlah kerusakan saat Inspeksi...............................................10
Tabel 2 Daftar Inspeksi dan Penahanan Kapal...........................................................11
pg. 4
Peraturan Statutori (MN141251)
BAB I
PENDAHULUAN
Port State Control adalah prosedur pemeriksaan atau inspeksi kepada kapal
asing atau kapal berbendera negara lain yang masuk atau meninggalkan pelabuhan
untuk mengecek kondisi kapal dan perlengkapan kapal dengan syarat-syarat regulasi
internasional dalam hal keselamatan, keamanan, pencegahan polusi atau pencemaran
dan kehidupan pelaut kapal tersebut serta kondisi kerja pelaut, dan kapal dioperasikan
sesuai aturan-aturan yang ada.
Latar belakang dari Port State Control adalah membantu negara bendera
untuk menjamin bahwa kapalnya aman untuk dioperasikan dan berlayar sehingga
tidak menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia dan lingkungan maritim.
Port State Control bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
internasional dimana targetnya adalah kapal sub-standar dengan tujuan utama adalah
mengeliminasi mereka , melalui sistem inspeksi prosedur harmonis. Inspeksi ini juga
bertujuan sebagai cadangan implementasi Flag State yang bertanggungjawab untuk
memastikan bahwa kapal sesuai dengan aturan atau syarat yang diberikan kepada
Owner dan Flag State. Akan tetapi beberapa Flag State dengan berbagai alas an gagal
melakukan tanggung jawab mereka dan membahayakan keselamatan semua yang
menaiki kapal tersebut dan juga lingkungan maritim.
pg. 5
Peraturan Statutori (MN141251)
BAB II
PORT STATE CONTROL
2.1 Surveys, Verifications, Certifications
Setelah menentukan kapal yang akan diinspeksi, maka yang akan
dilakukan adalah menjalakankan proses inspeksi untuk memastikan kapal
memenuhi seluruh regulasi yang diwajibkan.
Fungsi dari port state control ini dilakukan oleh Port State Control
Officer (PSCO). PSCO adalah Orang yang diberi hak oleh pihak berwenang
(Marad) untuk melaksanakan inspeksi pengawasan negara pantai dan
bertanggung jawab ke party.
PSCO memiliki kewenangan yang diberikan dari negara berdaulat
yang mempekerjakannya serta berkewajiban tunduk pada hukum dari negara
tersebut. PSCO haruslah orang yang memiliki kualifikasi sebagai surveyor
dari flag state dan dapat berkomunikasi menggunakan bahasa inggris. Pada
dasarnya, PSCO tidak boleh memiliki kepentingan komersial dalam
menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan pelabuhan, kapal atau
classification society. Dalam menjalankan tugasnya, PSCO membawa kartu
identitas yang dikeluarkan oleh otoritas maritim sebagai bukti kewenangan
untuk melakukan inspeksi. Inspeksi dapat dilakukan oleh seorang PSCO atau
sebuah team PSCO tergantung dari ukuran dan jenis kapal serta sumber daya
manusia yang tersedia.
pg. 6
Peraturan Statutori (MN141251)
Gambar 1 Alur Pemeriksaan Kapal oleh PSCO
2.2 Deficiencies, Detentions, Rectifications
Dalam menjalankan tugasnya, PSCO sebagai pelaksana Port State
Control harus memutuskan aksi yang harus dilakukan terhadap kapal yang
tidak lolos inspeksi. Setelah dilakukan inspeksi, PSCO harus memutuskan
aksi yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan
dan waktu yang dibutuhan untuk melakukannya.
PSCO dapat menahan kapal jika kapal memiliki kekurangan yang
sifatnya serius sehingga penahanan harus dilakukan. Atau kapal memiliki
kekurangan yang tidak terlalu serius secara individual namun ketika diakukan
secara menyeluruh dapat membahayakan sehingga harus dilakukan
penahanan. Keputusan dalam melakukan penahanan memerlukan
pertimbangan profesional yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman
dan integritas sehingga independensi dari PSCO sangatlah dibutuhkan.
Bila telah diputuskan penahanan terhadap kapal, maka PSCO akan
sesegera mungkin menginformasikan terhadap master dan menyarankannya
untuk segera mencari bantuan dan mengatur tindakan perbaikan agar tidak
terjadi penundaan dalam pelayaran. Setelah penahanan, PSCO diharuskan
pg. 7
Peraturan Statutori (MN141251)
untuk menginformasikan flag state dan classification society yang isinya
mencakup laporan tentang inspeksi. Kapal tertahan dapat dilepaskan bila
menurut PSCO kekurangan tersebut sudah dapat diperbaiki secara
memuaskan. Bila perbaikan tersebut tidak dapat dilakukan di tempat
penahanan, maka PSCO dapat mengizinkan kapal untuk memperbaiki
kekurangan tersebut di galangan selama perbaikan sementara terhadap kapal
dapat menjamin kapal dapat berlayar untuk sementara.
Untuk kapal yang tidak memenuhi kondisi yang diwajibkan saat
pelepasan, maka kapal tersebut dilarang untuk memasuki seluruh wilayah
yang mencakup dari MoU tersebut dan kapal harus diperiksa kembali ketika
memasuki kawasan MoU tersebut .
Pada dasarnya, prinsip dari suatu MoU merupakan nama dan malu.
Kapal yang ditahan akan masuk kedalam daftar kapal yang ditahan dalam
website MoU yang di update secara regular untuk setiap bulannya. Dalam
kasus terdahulu terdapat beberapa kapal yang mencoba mengelabui inspeksi
konsekuensi yang berlaku dengan menganti nama kapalnya. Namun setiap
kapal diregristrasikan memili nomor identifikasi IMO yang unik sehingga
kebanyakan dari percobaan tersebut gagal.
pg. 8
Peraturan Statutori (MN141251)
Gambar 2 Alur yang ditempuh kapal saat inspeksi PSC
Penahanan kapal terjadi saat kondisi dimana kapal atau kru dari kapal
tersebut tidak memenuhi konvensi-konvensi yang berlaku. Dengan kondisi
tersebut maka kapal dipastikan tidak pergi berlayar sampai bisa pergi berlayar
tanpa membahayakan kapal atau seseorang yang menaiki kapal tersebut, atau
tanpa membahayakan atau merusak lingkungan perairan yang dilewatinya.
Dalam menjalankan tugasnya, keputusan untuk menahan kapal
didasarkan penilaian yang obyektif. Bila dalam pemeriksaan ditemukan
kekurangan yang “jelas berbahaya bagi keselamatan, kesehatan dan
lingkungan” maka PSCO haruslah memastikan bahwa kekurangan tersebut
harus segera diperbaiki sebelum kapal diizinkan untuk berlayar kembali.
Dalam hal ini, terdapat 4 pilihan yang dapat digunakan oleh PSCO
dalam mengatasi masalah deficiencies yaitu:
pg. 9
Peraturan Statutori (MN141251)
Perbaikan dari kekurangan yang dilakukan sebelum kapal dizinkan
untuk berlayar kembali.
Perbaikan dari kekurangan yang dilakukan di pelabuhan berikutnya
dikarenakan keterbatasan port dalam merepair kapal dengan ketentuan
dalam suatu kondisi spesifik tertentu.
Perbaikan dari kekurangan yang dianggap ringan hingga waktu 14
hari.
Penahanan Kapal.
Tabel 1 Kategori dan Jumlah kerusakan saat Inspeksi
pg. 10
Peraturan Statutori (MN141251)
Berdasarkan data dari Tabel 1 yang di dapat dari annual report Asia
Pasific PSC TOKYO MOU 2013 Kita dapat melihat kategori-kategori
kerusakan yang terjadi saat proses inspeksi yang diambil . Bisa dilihat bahwa
ketiga tertinggi terjadi kerusakan saat inspeksi oleh PSC oadalah fire safety
measures, safety of navigation and life saving appliances.
Tabel 2 Daftar Inspeksi dan Penahanan Kapal
2.3 Ships Targeted by PSC
Kapal yang di awasi lebih ketat oleh PSC:
Kapal yang tidak pernah di inspeksi sebelumnya (contoh : kapal baru)
pg. 11
Peraturan Statutori (MN141251)
Kapal atau pelaut yang mengoperasikan atau bendera kapal atau
klasifikasi kapal tersebut memiliki banyak kerusakan dan catatan
penahanan.
Kapal yang tidak diklasifikasi oleh anggota IACS
High risk ships :
1. Gas and chemical tankers yang berumur lebih dari 10
tahun.
2. Bulk carriers yang berumur lebih dari 12 tahun
3. Oil tankers yang berumur lebihdari 15 tahun dan
memiliki lebih 3000 Gross tonnage
4. Passenger Ships yang berumur lebihdari 15 tahun.
Jika ada bagian yang tidak sesuai dan dikhawatirkan akan mengancam
keselamatan orang, kapal ataupun pelabuhan sehingga dilakukan pemeriksaan
yang lebih rinci. PSCO harus menyadari bahwa terdapat hal membahayakan
pelaksanaan yang aman tertentu on-board operasi, misalnya operasi kargo,
jika dilakukan tes dan tidak sesuai, maka harus diperhatikan selama operasi
tersebut.
Pada bagian master deck.
Sementara memeriksa sertifikat kapal dan dokumen wajib yang terkait,
periksa apakah item:
Hilang atau keadaluwarsa.
Tidak diterjemahkan atau tidak diposting jika diperlukan.
Tidak berlaku untuk perbedaan dalam bentuk atau isi.
Mengenai pengawakan aman, periksa apakah:
manning memenuhi persyaratan
waktu istirahat minimum diterapkan
Mengenai kru, periksa apakah sertifikat:
pg. 12
Peraturan Statutori (MN141251)
berlaku
dijabarkan
sesuai
Jika pemeriksaan medis tersedia dan valid.
Jika persyaratan usia minimum dipenuhi.
Mengenai kode ISM, memeriksa apakah:
Personil akrab dengan keamanan perusahaan dan kebijakan
perlindungan lingkungan.
Dokumentasi manajemen keselamatan sudah tersedia di kapal.
Inspeksi pada Oil Tanker
Selanjutnya, hal-hal berikut harus dipertimbangkan sebagai bagian
dari pemeriksaan diperluas untuk kapal tanker minyak.
1. Black-out dan mulai dari generator darurat
2. Pemeriksaan pencahayaan darurat
3. Operasi pompa kebakaran darurat dengan dua selang kebakaran yang
terhubung ke jalur utama kebakaran
4. Operasi pompa lambung kapal
5. Penutupan pintu kedap air
6. Menurunkan satu pantai sekoci ke air
7. Uji berhenti darurat jauh mis boiler, ventilasi dan bahan bakar pompa
8. Pengujian perangkat kemudi termasuk perangkat kemudi tambahan
9. Pemeriksaan sumber darurat kekuatan untuk instalasi radio
10. Inspeksi dan, sejauh mungkin, uji ruang mesin pemisah
11. Sistem busa
12. Peralatan pemadam kebakaran pada umumnya
13. Pemeriksaan peredam api untuk ruang mesin dan akomodasi
14. Pengendalian tekanan gas dan oksigen konten lembam daripadanya
pg. 13
Peraturan Statutori (MN141251)
15. Tank Ballast: setidaknya salah satu tangki ballast dalam area kargo
untuk diperiksa dari tangki lubang / dek, menilai dalam contoh
pertama, dan masuk jika inspektor menetapkan ranah yang jelas untuk
pemeriksaan lebih lanjut.
16. Verifikasi bahwa dokumen-dokumen berikut ini di papan, meninjau
mereka dan pastikan bahwa Negara Bendera atau Klasifikasi
Masyarakat telah mendukung mereka:
a) laporan survei struktural
b) laporan evaluasi kondisi
c) ketebalan laporan pengukuran
d) dokumen deskriptif disebut oleh IMO resolusi A.744 (18).
Inspeksi Diperluas Pada Gas and Chemichal Carriers
Item berikut dapat dianggap sebagai bagian dari pemeriksaan diperluas untuk
gas dan kimia operator.
1. Black-out dan mulai dari generator darurat
2. Pemeriksaan pencahayaan darurat
3. Operasi pompa kebakaran darurat dengan dua selang kebakaran yang
terhubung ke jalur utama kebakaran
4. Operasi pompa lambung kapal
5. penutupan pintu kedap air
6. Menurunkan satu pantai sekoci ke air
7. Uji berhenti darurat jauh mis boiler, ventilasi dan bahan bakar pompa
8. Pengujian perangkat kemudi termasuk perangkat kemudi tambahan
9. Pemeriksaan sumber darurat kekuatan untuk instalasi radio
10. Inspeksi dan, sejauh mungkin, uji ruang mesin pemisah
11. Cargo pemantauan tangki dan keselamatan perangkat yang berkaitan
dengan suhu, tekanan dan ullage
pg. 14
Peraturan Statutori (MN141251)
12. Oksigen menganalisis dan ledakan meter perangkat, termasuk kalibrasi
mereka. Ketersediaan peralatan deteksi kimia dengan jumlah yang
sesuai tabung deteksi gas cocok untuk kargo tertentu yang
dilaksanakan.
13. Cabin escape set memberikan pernapasan yang sesuai dan pelindung
mata untuk setiap orang on board (jika diperlukan oleh produk yang
tercantum dalam Sertifikat Internasional kebugaran atau Sertifikat
Fitness untuk Carriage Kimia Berbahaya di Massal Liquefied Gas
atau di Massal, sebagaimana berlaku) .
14. Periksa apakah produk yang dilakukan tercantum dalam Sertifikat
Internasional kebugaran atau Certificate of Fitness untuk Carriage
Kimia Berbahaya di Massal Liquefied Gas atau di Massal,
sebagaimana berlaku.
pg. 15
Peraturan Statutori (MN141251)
BAB IIIPENUTUP
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok
bahasan dalam makalah Port State Control ini, tentunya masih banyak kekurangan
dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau
referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.
Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dalam memberikan
kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan
dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini
berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.
pg. 16
Peraturan Statutori (MN141251)
DAFTAR PUSTAKA
Tokyo mou "annual report 2013". (2013). Dipetik september 23, 2014, dari www.tokyo-mou.org
International Marine Organisation. (t.thn.). Dipetik September 23, 2014, dari http://www.imo.org
Kurniawati, H. A. (2014). Statutory Regulations. Surabaya.
Port State Control. (t.thn.). Dipetik September 23, 2014, dari http://www.imo.org/OurWork/Safety/Implementation/Pages/PortStateControl.aspx
pg. 17