Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
-
Upload
land-administration -
Category
Documents
-
view
711 -
download
0
Transcript of Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
PERATURAN KEPALA BPN-RI
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU
Disajikan oleh : KEDEPUTIAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEWENANGAN HAK MILIK PERTANIAN NON PERTANIAN
KAKANTAH < 20.000 M2 < 2.000
KAKANWIL > 20.000 M2 > 2.000 < 5.000 M2
KEPALA BPN RI 0 > 5.000 M2
3
KEWENANGAN
HAK PAKAI
PERTANIAN NON PERTANIAN
PERORANGAN BADAN HUKUM PERORANGAN BADAN HUKUM
KAKANTAH < 20.000 M2 < 20.000 M2 < 2.000 M2 < 2.000 M2
KAKANWIL > 20.000 M2 > 20.000 M2 > 2.000 < 5.000 M2 > 2.000 < 25.000 M2
KEPALA BPN RI 0 0 > 5.000 M2 > 25.000 M2
KEWENANGAN
HAK GUNA BANGUNAN
HGU HPLPERORANGAN BADAN HUKUM
KAKANTAH < 1.000 M2 < 5.000 M2 0 0
KAKANWIL > 1.000 < 5.000 M2 > 5.000 < 75.000 M2 < 1.000.000 M2 0
KEPALA BPN RI > 5.000 M2 > 75.000 M2 > 1.000.000 M2 BERAPAPUN LUAS
KEWENANGAN PENANDA TANGANAN SURAT UKUR
TANDA TANGAN SURAT UKUR
KASI SPP KAKANTAH
UNTUK SALINAN SERTIPIKAT
KASI HTPT< 10.000 M2 Pertanian< 500 M2 Non
SKPTSITACEK SERTIPIKATCATATAN2 LAIN
UNTUK KANTOR YANG PRODUK PENDAFTARAN TANAH LEBIH DARI 1.000 PRODUK ATAU TARGET PROGRAM KEGIATANNYA LEBIH DARI 5.000 BIDANG
BUKAN KEWENANGAN KASI HTPT[Penerima Kewenangan Penandatangan
S ertipikat dari Kakantah]
1. Sertipikat Tanah Pertanian > 10.000 m2
2. Sertipikat Tanah Non Pertanian > 500 m2
3. Sertipikat HAT untuk : a. orang Asing, b. Badan Hukum Asing, c. Perwakilan Negara Asing, d. Badan-Badan Internasional
4. Pendaftaran HT, Cessie, Subrogasi
5. Pemisahan, Pemecahan, dan Pengganbungan bidang Tanah yang subyeknya Badan Hukum
6. Hak Pengelolaan
7. HGU
8. Sertipikat HMSRS
9. Penerbitan Sertipikat Pengganti
Ketentuan Penggunaan Kewenangan
• Penerima pelimpahan kewenangan pemberian keputusan Hak Atas Tanah, dalam menerbitkan keputusan yang memuat penetapan pemberian Hak Atas Tanah “atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”
• Penerima pelimpahan kewenangan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, dalam menandatangani Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu “atas nama Kepala Kantor Pertanahan”
LARANGAN
• Sengaja memecah bidang tanah yang telah siap untuk diberikan dan/atau didaftar dengan sesuatu hak dengan maksud agar penetapan pemberian hak dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu tersebut dapat diterbitkan olehnya menurut ketentuan pelimpahan kewenangan dalam Peraturan ini.
• Pelanggaran ketentuan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kakanwil dan Kakantah segera menerbitkan Keputusan
Pelimpahan Kewenangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
ditetapkan Peraturan ini.
PENERBITAN KEPUTUSAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
PERATURAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BERLAKU 1 (SATU) BULAN SEJAK DITETAPKAN
Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan
• Kakantah dan Kakanwil melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara berjenjang setiap akhir bulan.
MENCABUT• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat;
• Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sepanjang mengatur pelimpahan kewenangan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
• Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini,