POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR ...
Transcript of POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR ...
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAMMENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG10 NOVEMBER 2016
Oktober 2016
DATA KONTRAK
• Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengantanggal 2 Desember 2016 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal5 Desember 2016
• Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telahmemiliki NRK, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 9Desember 2016
• Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yangditandatangani setelah tanggal 2 Desember 2016 dapatditagihkan menggunakan SPM-LS dengan Kode Sifat nonkontraktual dalam satu SPM dengan dilampiri SPTJM,disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016
• Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengantanggal 2 Desember 2016 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal5 Desember 2016
• Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telahmemiliki NRK, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 9Desember 2016
• Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yangditandatangani setelah tanggal 2 Desember 2016 dapatditagihkan menggunakan SPM-LS dengan Kode Sifat nonkontraktual dalam satu SPM dengan dilampiri SPTJM,disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016
BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM
SPM WAKTU (paling lambat)
SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-GUP 7 Desember 2016
SPM-LS (BAST/BAPP s.d 30 Sept) 11 November 2016
SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Okt) 30 November 2016
SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 30 Nov) 16 Desember 2016
SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Des) 23 Desember 2016
SPM-LS Non Kontraktual 19 Desember 2016SPM-LS Non Kontraktual 19 Desember 2016
SPM-KP/SPM-KPBB/SPM-KB/SPM-KC/SPM-IB 16 Desember 2016
SPM-PP 23 Desember 2016
Surat Ralat/SPPK atas Retur SP2D 27 Desember 2016
Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplierdilampiri surat pemberitahuan penolakan dari KPPN
hari kerja berikutnya s.d.28 Desember 2016
SPM Gaji Induk Januari 2017 (diberi tgl 2 Januari 2017) 13 Desember 2016
SPM honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulanDesember
9 Desember 2016
BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT PENARIKAN DANA (SPD)
PINJAMAN WAKTU (paling lambat)
ADB 9 Desember 2016IBRD 19 Desember 2016JICA 9 Desember 2016Selain ADB, IBRD, JICA 9 Desember 2016
Apabila pemberi P/HLN mengatur lain batas waktu pengajuan SPD, Satkermenyampaikan SPD ke KPPN KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum bataswaktu pengajuan SPD dimaksud.
Apabila pemberi P/HLN mengatur lain batas waktu pengajuan SPD, Satkermenyampaikan SPD ke KPPN KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum bataswaktu pengajuan SPD dimaksud.
HONORARIUM/UANG MAKAN/UANG LEMBURDESEMBER 2016
• Honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulanDesember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanismeSPM-LS dengan melampirkan SPTJM, dan tidak melampaui paguanggaran yang tersedia dalam DIPA
• Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jamkerja
• Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaankegiatannya:– hanya dilakukan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan menggunakan
mekanisme LS– dilakukan mulai awal bulan sampai dengan melewati tanggal 15, dibayarkan
dengan menggunakan mekanisme UP/TUP
• Honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulanDesember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanismeSPM-LS dengan melampirkan SPTJM, dan tidak melampaui paguanggaran yang tersedia dalam DIPA
• Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jamkerja
• Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaankegiatannya:– hanya dilakukan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan menggunakan
mekanisme LS– dilakukan mulai awal bulan sampai dengan melewati tanggal 15, dibayarkan
dengan menggunakan mekanisme UP/TUP
PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI)
Pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak:• Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%• Masa pemeliharaan s.d Akhir TA 2016 atau melampaui TA 2016, biaya
pemeliharaan dapat dibayarkan pada TA 2016 dengan dilampirifotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK sertamencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraianSPM
• SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukandengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik
• Jaminan pemeliharaan, harus memenuhi ketentuan:– diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan
asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond;– nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan; dan– masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan masa
pemeliharaan
Pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak:• Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%• Masa pemeliharaan s.d Akhir TA 2016 atau melampaui TA 2016, biaya
pemeliharaan dapat dibayarkan pada TA 2016 dengan dilampirifotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK sertamencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraianSPM
• SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukandengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik
• Jaminan pemeliharaan, harus memenuhi ketentuan:– diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan
asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond;– nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan; dan– masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan masa
pemeliharaan
PENGAJUAN SPM-LS(BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016) ..... (1)
LAMPIRAN SPM• Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan pihak ketiga/rekanan• Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum (berlokasi dalam wilayah
kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable), masa berlaku s.d berakhirnya masakontrak, nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belumdiselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnyajaminan/garansi bank
• Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataanbahwa apabila jaminan/garansi bank palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapatdicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnyamenjadi tanggung jawab pribadi PPK
• Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkanjaminan/garansi bank
• Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% s.d berakhirnyamasa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan
KETENTUAN LAINNYA• Pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya
sama dengan atau di bawah Rp50 jt, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM• Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank dicantumkan pada uraian SPM
LAMPIRAN SPM• Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan pihak ketiga/rekanan• Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum (berlokasi dalam wilayah
kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable), masa berlaku s.d berakhirnya masakontrak, nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belumdiselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnyajaminan/garansi bank
• Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataanbahwa apabila jaminan/garansi bank palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapatdicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnyamenjadi tanggung jawab pribadi PPK
• Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkanjaminan/garansi bank
• Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% s.d berakhirnyamasa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan
KETENTUAN LAINNYA• Pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya
sama dengan atau di bawah Rp50 jt, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM• Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank dicantumkan pada uraian SPM
PENGAJUAN SPM-LS(BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016, selesai/tidak) ..... (2)
TELAH DISELESAIKAN 100%• PPSPM wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja
setelah masa kontrak berakhir• PPSPM dapat mengambil asli jaminan/garansi bank ke KPPN dan harus menyerahkan
fotocopy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/suretybond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaandengan masa pemeliharaan
TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D BERAKHIRNYA MASA KONTRAK• PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi BAPP dan BAP terakhir kepada
Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhirBank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank• PPK wajib mengembalikan uang jaminan/garansi bank tersebut dan menyetorkan ke Kas
NegaraJaminan/garansi bank oleh Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPNpembayar• KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
TELAH DISELESAIKAN 100%• PPSPM wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja
setelah masa kontrak berakhir• PPSPM dapat mengambil asli jaminan/garansi bank ke KPPN dan harus menyerahkan
fotocopy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/suretybond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaandengan masa pemeliharaan
TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D BERAKHIRNYA MASA KONTRAK• PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi BAPP dan BAP terakhir kepada
Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhirBank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank• PPK wajib mengembalikan uang jaminan/garansi bank tersebut dan menyetorkan ke Kas
NegaraJaminan/garansi bank oleh Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPNpembayar• KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN
• Pengajuan SPM-PTUP/GUP Nihil TA 2016:– paling lambat tanggal 6 Januari 2017– mencantumkan uraian SPM “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun
anggaran 2016“– diberi tanggal 31 Desember 2016
• Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP TA 2016 ke KasNegara:
– berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun rekening bank/pos– paling lambat tanggal 30 Desember 2016– menggunakan akun pengembalian UP/TUP– menyampaikan salinan bukti setor yang disahkan oleh KPA ke KPPN
• Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan KPPNsebelum melaksanakan penyetoran, untuk mengetahui kebenaran sisa dana UPyang harus disetor paling lambat tanggal 30 Desember 2016 pada jam kerja
SISA UP/TUP TA 2016 UNTUK PEMBAYARAN RESTITUSI PPN TURIS ASING• tidak disetorkan ke Kas Negara pada akhir TA 2016• akan diperhitungkan dengan permintaan UP TA berikutnya
• Pengajuan SPM-PTUP/GUP Nihil TA 2016:– paling lambat tanggal 6 Januari 2017– mencantumkan uraian SPM “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun
anggaran 2016“– diberi tanggal 31 Desember 2016
• Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP TA 2016 ke KasNegara:
– berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun rekening bank/pos– paling lambat tanggal 30 Desember 2016– menggunakan akun pengembalian UP/TUP– menyampaikan salinan bukti setor yang disahkan oleh KPA ke KPPN
• Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan KPPNsebelum melaksanakan penyetoran, untuk mengetahui kebenaran sisa dana UPyang harus disetor paling lambat tanggal 30 Desember 2016 pada jam kerja
SISA UP/TUP TA 2016 UNTUK PEMBAYARAN RESTITUSI PPN TURIS ASING• tidak disetorkan ke Kas Negara pada akhir TA 2016• akan diperhitungkan dengan permintaan UP TA berikutnya
PENGESAHAN SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS
SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS untukrealisasi s.d 31 Desember 2016 harus sudahditerima KPPN paling lambat tanggal 6 Januari2017
SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS untukrealisasi s.d 31 Desember 2016 harus sudahditerima KPPN paling lambat tanggal 6 Januari2017
PERTANGGUNGJAWABAN UP PERWAKILAN RI DILUAR NEGERI DAN ATASE TEKNIS K/L
• Perwakilan RI di luar negeri menyampaikan SPTB (ditandatanganiKPA) sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran keKementerian Luar Negeri melalui faksimile
• Atase Teknis K/L menyampaikan SPTB (ditandatangani KPA)sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke K/L melaluifaksimile
• Kementerian Luar Negeri atau K/L menyampaikan SPM-GUP Nihilke KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2017 dan diberi tanggal31 Desember 2016
• Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UPke Kas Negara s.d tanggal 31 Desember 2016, sisa dana UP akandiperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP TA 2017
• Perwakilan RI di luar negeri menyampaikan SPTB (ditandatanganiKPA) sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran keKementerian Luar Negeri melalui faksimile
• Atase Teknis K/L menyampaikan SPTB (ditandatangani KPA)sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke K/L melaluifaksimile
• Kementerian Luar Negeri atau K/L menyampaikan SPM-GUP Nihilke KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2017 dan diberi tanggal31 Desember 2016
• Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UPke Kas Negara s.d tanggal 31 Desember 2016, sisa dana UP akandiperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP TA 2017
PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUNTA 2016 DIBAYARKAN S.D AKHIR TA 2016
JENISa. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam
Negeri/Luar Negeri;b. Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO);c. Belanja Hibah dan dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri;d. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa;e. Penyertaan Modal Negara (termasuk penempatan dana ke dalam
Rekening Dana Cadangan);f. Pembayaran Penjaminan Pemerintah (termasuk penempatan dana
ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah);g. Pengeluaran Kerjasama Internasional;h. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;i. Pemberian Pinjaman Pemerintah;j. Penerusan Pinjaman;k. Penerusan Hibah;l. Investasi Pemerintah;m. Penempatan Dana Reboisasi ke dalam Rekening Pembangunan
Hutan; dann. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain yang dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf m.
SPM-LS disampaikankepada Kepala KPPNJakarta II atau KepalaKPPN KPH paling lambattanggal 30 Desember2016 pukul 15.00 WIB
Batas waktupenyampaian SPM-LSkepada KPPN selainKPPN Jakarta II atauKPPN KPH berpedomanpada ketentuan bataswaktu pengajuan SPM
JENISa. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam
Negeri/Luar Negeri;b. Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO);c. Belanja Hibah dan dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri;d. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa;e. Penyertaan Modal Negara (termasuk penempatan dana ke dalam
Rekening Dana Cadangan);f. Pembayaran Penjaminan Pemerintah (termasuk penempatan dana
ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah);g. Pengeluaran Kerjasama Internasional;h. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;i. Pemberian Pinjaman Pemerintah;j. Penerusan Pinjaman;k. Penerusan Hibah;l. Investasi Pemerintah;m. Penempatan Dana Reboisasi ke dalam Rekening Pembangunan
Hutan; dann. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain yang dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf m.
SPM-LS disampaikankepada Kepala KPPNJakarta II atau KepalaKPPN KPH paling lambattanggal 30 Desember2016 pukul 15.00 WIB
Batas waktupenyampaian SPM-LSkepada KPPN selainKPPN Jakarta II atauKPPN KPH berpedomanpada ketentuan bataswaktu pengajuan SPM
PA/KPA dapat mengajukan SPM-LSmelebihi batas waktu, setelahmendapat persetujuan DirekturJenderal PBN
PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUNTA 2017 DIPROSES S.D AKHIR TA 2016
SPM-LS Tgl SPM KPPN Waktu (paling lambat)
DAU dan DAK Januari 2017 2 Januari 2017 Kepala KPPNJakarta II
23 Desember 2016
Belanja Pensiun Januari2017
2 Januari 2017 Kepala KPPNJakarta II
23 Desember 2016
Pembayaran KewajibanUtang Dalam Negeri tgl 2Januari 2017
2 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 29 Desember 2016Pembayaran KewajibanUtang Dalam Negeri tgl 2Januari 2017
Pembayaran Kewajiban Utang Luar Negeri
Tgl valuta 2 Januari 2017 2 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 23 Desember 2016
Tgl valuta 3 Januari 2017 3 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 23 Desember 2016
Tgl valuta 4 Januari 2017 4 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 29 Desember 2016
Tgl valuta 5 Januari 2017 5 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 30 Desember 2016
PA/KPA dapat mengajukan SPM-LS melebihi batas waktu, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal PBN
PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUNTA 2016 DISAHKAN PADA TA 2017
PA/KPA menyampaikan pengesahan atas SPM untuktransaksi BM-DTP dan P-DTP kepada Kepala KPPNJakarta II paling lambat tanggal 11 Januari 2017, dandiberi tanggal 31 Desember 2016
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
UNIT PELAPOR LAPORAN UNIT PENERIMA WAKTU (paling lambat)
UAKPA LK Tk. Satuan Kerja UAPPA-W/UAPPA-E1 20 Januari 2017
UAPPA-W LK Tk. Wilayah UAPPA-E1 27 Januari 2017
UAPPA-E1 LK Tk. Eselon I UAPA 8 Februari 2017
• Upload data SAIBA ke Aplikasi e-rekon-lk dilaksanakan paling lambattanggal 13 Januari 2017
• Rekonsiliasi KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 17Januari 2017
• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJbulan Desember 2016 paling lambat tanggal 17 Januari 2017
Jadwal Penyampaian RPD Harian dengan Transaksi Besaruntuk SPM tanggal 1 s.d 6 Desember 2016
Tipe KPPN Transaksi Nilai SPM Penyampaian Periode Pemutakhiran
KPPNTipe A1Provinsi
Transaksi A lebih besar dari Rp1 Triliun15 hari kerja sebelum
pengajuan SPM10 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
Transaksi Bantara Rp 500 Miliar sampai dengan
Rp1 Triliun10 hari kerja sebelum
pengajuan SPM5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
Transaksi Cantara Rp1 Miliar sampai dengan
Rp.500 Miliar5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM-
KPPNTipe A1
Non Provinsi
Transaksi D lebih besar dari Rp1 Miliar5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM-
Transaksi Eantara Rp750 Juta sampai dengan Rp1
Miliar5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM-
KPPNTipe A1
Non ProvinsiTransaksi E
antara Rp750 Juta sampai dengan Rp1Miliar
5 hari kerja sebelumpengajuan SPM
-
Transaksi Fantara Rp500 Juta sampai dengan
Rp750 Juta5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM-
KPPNTipe A2
Transaksi G lebih besar dari Rp500 Juta5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM-
Transaksi Hantara Rp350 Juta sampai dengan
Rp500 Juta5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM-
Transaksi Iantara Rp200 Juta sampai dengan
Rp350 Juta5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM-
RPD Harian untuk rencana pengajuan SPM tgl 7 s.d 23 Desember 2016 paling lambat tgl 30 November 2016dan dapat dimutakhirkan paling lambat 5 hk sebelum pengajuan SPM
Pemutakhiran dilakukan apabila terdapat perubahan nilai SPM dan/atau waktu penyampaian SPM
TERIMA KASIH