Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

24
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KOOE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara professional, serta untuk mewujudkan sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memegang teguh etika, perlu disusun Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

description

Kode Etik Pegawai Kemenhub

Transcript of Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Page 1: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

KOOE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps danKode Etik Pegawai Negeri Sipil dan guna mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi secara professional,serta untuk mewujudkan sikap dan perilaku PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubunganyang memegang teguh etika, perlu disusun Kode EtikPegawai Negeri Sipil di lingkungan KementerianPerhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan MenteriPerhubungan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3890);

Page 2: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008Kementerian Negara (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 4916);

tentangRepublik

Lembaran

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentangSumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor142, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentangPedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM60 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan;

Page 3: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KODEETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 L1NGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Perhubungan yang selanjutnya disebutKode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku sertaperbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakantugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

2. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KementerianPerhubungan.

3. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil KementerianPerhubungan yang selanjutnya disebut Majelis KodeEtik adalah lembaga ad hoc di Iingkungan KementerianPerhubungan yang bertugas melakukan penegakanpelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kodeetik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diIingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan,tulisan atau sikap dan perbuatan Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan Kode Etik.

5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat PembinaKepegawaian atau pejabat yang berwenangmenghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

Page 4: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Pengaturan Kode Etik dibuat dengan maksud agar setiapPegawai Negeri Sipil dalam kehidupan sehari-hari mampu .melaksanakan dan mengetahui nilai-nilai dasar serta caraberpakaian yang terkandung pada etika bernegara,berorganisasi, bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dansesama Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan Kode Etik dibuat dengan tujuan untukmemberikan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatankepada Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan bernegara,berorganisasi dan bermasyarakat, sehingga dapatmenjalankan profesinya dengan baik dan tidak bertentangandengan etika.

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,meliputi:

a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Page 5: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia;

d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentinganpribadi dan golongan;

f. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan berwibawa;

h. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktudalam melaksanakan setiap kebijakan dan programPemerintah;

i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber dayanegara secara efisien dan efektif; dan

j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yangtidak benar.

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufb, meliputi:

a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;

c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan olehpejabat yang berwenang;

d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerjaorganisasi;

e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerjalain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tatakerja;

h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatifdalam rangka peningkatan kinerja organisasi;

Page 6: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

I. menjunjung tinggi institusi dan mengutamakankepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dangolongan;

m. menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusifdalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;dan

n. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kantorserta menggunakannya untuk kepentingan dinas.

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf c, meliputi:

b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dansantun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;

c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, danadil serta tidak diskriminatif;

berorientasimasyarakat;

f. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran,keluhan laporan serta pendapat dari Iingkunganmasyarakat;

g. berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkunganmasyarakat; dan

h. saling menghormati dan menjaga kerukunan Iingkunganmasyarakat.

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf d, meliputi:

a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yangtidak benar;

Page 7: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok,maupun golongan;

d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,kemampuan, keterampilan, dan sikap;

h. berpenampilan sederhana, rapi, sopan dan mengenakanpakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku; dan

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

a. saling menghormati sesama warga negara yang memelukagama/ kepercayaan, budaya dan adat istiadat yangberlainan;

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesamaPegawai Negeri Sipil;

c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secaravertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi,maupun antar instansi;

e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai NegeriSipil;

f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesamaPegawai Negeri Sipil; dan

g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai RepublikIndonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dansoliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalammemperjuangkan hak-haknya.

Page 8: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

(1) Selain etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiapPegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugaskedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib:

a. mengamalkan butir-butir Lima Citra ManusiaPerhubungan;

b. tidak melakukan perbuatan tercela, korupsi, kolusi,dan nepotisme; dan

c. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab, tanpa pamrih dan tidak mengharapkanimbalan dalam bentuk apapun yang bertentangandengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Butir-butir Lima Citra Manusia Perhubungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

b. tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akanpelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu,bersih dan nyaman;

d. terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, sertalugas; dan

e. bertanggung jawab terhadap keselamatan dankeamanan jasa perhubungan.

(2) Majelis Kode Etik dibentuk dengan Keputusan Menteri,atas usulan dari masing-masing unit kerja eselon I.

(3) Majelis Kode Etik berakhir masa tugasnya setelahpemeriksaan pelanggaran selesai dilaksanakan.

(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

Page 9: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Majelis Kode Etik bertugas memeriksa dan membuat keputusanberupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalammengambil keputusan terhadap Pegawai Negeri Sipil yangdiduga melanggar kode etik.

(1) Anggota Majelis Kode Etik terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan

c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.

(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima)orang, maka jumlahnya harus ganjil.

(3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidakboleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PegawaiNegeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggarkode etik.

(1) Setiap laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakatyang disertai bukti-bukti yang sah mengenai sikap,perilaku, dan perbuatan Pegawai yang diduga melanggarkode etik diterima, dan ditampung oleh pejabat yangberwenang untuk dilakukan pemeriksaan secarakomprehensif oleh Majelis Kode Etik.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik denganmempertimbangkan keterangan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, keterangan pihak lain, dan alat buktilainnya.

(3) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya wajibmenjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,mengedepankan objektivitas, dan menjaga keselarasanantara hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.

Page 10: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelahmemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelanggar kode etik dan yang bersangkutan telah diberikesempatan membela diri.

(2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarahdan mufakat.

(3) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambildengan suara terbanyak.

(1) Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifatbebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

(2) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan tidak dapatdiajukan keberatan.

(3) Keputusan Majelis Kode Etik yang menyatakan putusanbersalah dibuat dengan format sebagaimana tercantumdalam Lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Keputusan Majelis Kode Etik yang menyatakan putusantidak bersalah dibuat dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukanpelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)dibuat secara tertulis dalam Keputusan Pejabat yangberwenang, dengan mempertimbangkan KeputusanMajelis Kode Etik.

(3) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimanadimaksudkan pada ayat (2) harus menyebutkan kode etikyang dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan.

Page 11: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

(4) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimanadimaksudkan pada ayat (2) dibuat dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1) berupa:

(2) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutupsebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf adisampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabatlain yang ditunjuk dalam ruang tertutup dan hanyadiketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,pejabat yang menyampaikan pernyataan, dan pejabatyang terkait.

(3) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbukasebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dapatdisampaikan melalui forum-forum pertemuan resmiPegawai Negeri Sipil, upacara bendera, media massa danforum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

Selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal17, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etikdapat dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratiflainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VII

REHABILITASI

(1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukanpelanggaran Kode Etik diputuskan oleh Majelis Kode Etiktidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik makayang bersangkutan dapat mengajukan rehabilitasi namabaik.

Page 12: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenangsebagaimana tercantum dalam Lampiran V yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E. E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakartapada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

UMA RIS SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP 19630220 198903 1 001

Page 13: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Lampiran I Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 99 Tahun 2011Tanggal : 19 Desember 2011

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR .

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIKATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.N NIP .

bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh Sdr. .., NIP .... , sebagaimana surat , .Nomor tanggal ,maka perlu dibentuk Majelis Kode Etik dengan KeputusanMenteri;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentangSumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

3. Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer142, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4450);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Perhubungan;

Page 14: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dan mengambilkeputusan atas dugaan pelanggaran kode etik pegawai negerisipil a.n. NIP. . ,dengan susunan anggota sebagai berikut:

a. Ketua merangkap AnggotaNama .NIP .Pangkat .Jabatan .

b. Sekretaris merangkap AnggotaNama .NIP .Pangkat .Jabatan '" .

Anggota1) Nama

NIPPangkatJabatan

2) NamaNIPPangkatJabatan

3) NamaNIPPangkatJabatan

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutanuntuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal

Page 15: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Lampiran II Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 99 Tahun 2011Tanggal : 19 Desember 2011

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIKNOMOR .

HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIKATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.N NIP .

a. bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran kodeetik yang dilakukan oleh Sdr NIP .... .. , , sebagaimana surat .Nomor tanggal , makatelah dilaksanakan Sidang Majelis Kode Etik pada tanggal

b. bahwa untuk menegakkan kode etik Pegawai Negeri Sipildi Iingkungan Kementerian Perhubungan, perlumenjatuhkan sanksi moral terhadap pelanggaran kodeetik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkanKeputusan Majelis Kode Etik;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentangSumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

Page 16: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Perhubungan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.. . ... ... ... tentangPembentukan Majelis Kode Etik Atas Dugaan PelanggaranKode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N NIP.

Menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawahini:NamaNIPPangkatJabatanUnit Kerja

Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanPasal Peraturan Menteri PerhubunganNomor. , tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Perhubungan.

Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenanguntuk menjatuhkan sanksi moral kepada Pegawai Negeri Sipiltersebut dalam Diktum PERTAMA.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam DiktumPERTAMA dapat diproses lebih lanjut untuk dikenai hukumandisiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Majelis Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Page 17: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Keputusan Majelis Kode Etik ini disampaikan kepada pihakyang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di .pada tanggal .. , .

KETUA MAJELIS KODE ETIK,

NAMA .NiP .PangkatlGol. .

NAMA .NiP .Pangkat/Gol. , .

Tembusan Yth.:1 , dst

Page 18: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Lampiran III Peraturan Menteri PerhubunganNomer : PM 99 Tahun 2011Tanggal : 19 Desember 2011

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIKNOMOR .

HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIKATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.N NIP .

a. bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran kodeetik yang dilakukan oleh Sdr NIP ......................... , sebagaimana surat .Nomor tanggal , , makatelah dilaksanakan Sidang Majelis Kode Etik pada tanggal

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan KeputusanMajelis Kode Etik;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomer 3041), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentangSumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

Page 19: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Perhubungan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor '" tentangPembentukan Majelis Kode Etik Atas Dugaan PelanggaranKode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N NIP.

Menyatakanini:NamaNIPPangkatJabatanUnit Kerja

Tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal Peraturan MenteriPerhubungan Nomor............. tentang Kode Etik PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Keputusan Majelis Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Keputusan Majelis Kode Etik ini disampaikan kepada pihakyang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimanamestinya.

Page 20: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

NAMA .NiP .Pangkat/Gol , .

Tembusan Yth.:1. . dst.

Ditetapkan di .pada tanggal .

NAMA .NIP .PangkatiGol. .

Page 21: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Lampiran IV Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 99 Tahun 2011Tanggal : 19 Desember 2011

KEPUTUSAN .NOMOR .

PENJATUHAN SANKSI MORALATAS PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.N NIP .

a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik Nomor........................ tentang Hasil Sidang Majelis Kode EtikAtas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri SipilA. N. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . NIP. .. , perl udilakukan penjatuhan sanksi moral;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan........ , ... ... ... tentang Penjatuhan Sanksi Moral AtasPelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N ......................... NIP ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentangSumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lambaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nemer 4450);

Page 22: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Perhubungan;

Menjatuhkan sanksi moral kepada:Nama .NIP .Pangkat ., , , '" ., '" , , .Jabatan '" ., , '" ., , , .Unit Kerja ., , '" .

Karena terbukti melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal Peraturan Menteri PerhubunganNomor tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Perhubungan.

Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam DiktumPERTAMA dinyatakan secara tertutupl terbuka.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada pihakterkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .pada tanggal .

Pejabat yang Berwenang

NAMA .NiP .PangkatiGol. .

NAMA .NiP .PangkaUGol. , '" .

Tembusan Yth.:1 , dst

Page 23: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Lampiran V Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 99 Tahun 2011Tanggal : 19 Desember 2011

REHABILITASI NAMA BAlKOARI OUGAAN PELANGGARAN KOOE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.N NIP .

bahwa berdasarkan surat nomor .tanggal , , tentang permohonan rehabilitasinama baik dari dugaan pelanggaran kode etik pegawai negerisipil a.n NIP , perlumenetapkan Keputusan , ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentangSumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Perhubungan;

Page 24: Pm._no._99_tahun_2011 Ttg Kode Etik Pegawai Kemenhub

Keputusan Majelis Kode Etik Nomor '" .. , .tentang Hasil Sidang Majelis Kode Etik Atas DugaanPelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N ......................... NiP ;

MEMUTUSKAN:

Merehabilitasi nama baik Pegawai Negeri Sipil yang tersebutdi bawah ini:NamaNIPPangkatJabatanUnit Kerja

dari dugaan pelanggaran ketentuan Pasal ... PeraturanMenteri Perhubungan Nomor............. tentang Kode EtikPegawai Negeri Sipil di Lingkungan KementerianPerhubungan.

Keputusanditetapkan.

Keputusan , ini disampaikan kepada pihakterkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .Pada tanggal .

NAMA .NiP .PangkatiGol. .

NAMA .NiP .Pangkat/Gol. .

Tembusan Yth.:1 '" dst