Plagiarism Checker X Originality Reportrepository.unimal.ac.id/4259/1/[Jullimursyida, et al... ·...
Transcript of Plagiarism Checker X Originality Reportrepository.unimal.ac.id/4259/1/[Jullimursyida, et al... ·...
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 21%
Date: Thursday, August 02, 2018
Statistics: 4506 words Plagiarized / 21040 Total words
Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.
-------------------------------------------------------------------------------------------
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG BATUBARA BERBASIS
SINERGISITAS STAKEHOLDER DAN MANAJEMEN EKOREGION UNTUK MENGGERAKKAN
EKONOMI RAKYAT DI PROVINSI ACEH JULLIMURSYIDA, Ph.D DR. M. SAYUTI, ST, M.S.c
MARIYUDI, SE, MM TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM MODEL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG BATUBARA BERBASIS SINERGISITAS STAKEHOLDER
DAN MANAJEMEN EKOREGION UNTUK MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT DI
PROVINSI ACEH Judul: MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG
BATUBARA BERBASIS SINERGISITAS STAKEHOLDER DAN MANAJEMEN EKOREGION
UNTUK MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT DI PROVINSI ACEH viii + 96 hal., 15 cm x
23 cm Cetakan Pertama: Mei, 2017 Hak Cipta © dilindungi Undang-undang.
All Rights Reserved Penulis: JULLIMURSYIDA, Ph.D DR. M. SAYUTI, ST, M.S.c MARIYUDI,
SE, MM TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM Perancang Sampul: Penata Letak: Eriyanto
Pracetak dan Produksi: Unimal Press Penerbit: Unimal Press Jl. Sulawesi No.1-2 Kampus
Bukit Indah Lhokseumawe 24351 PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450
Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress. Email: [email protected] ISBN: 978 – 602 –
1373- 82-8 Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagi an atau seluruh
buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit v Kata Pengantar Bismillahirahmanirrahim.
Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, karena berkat rahmat dan karunia Nya peneliti telah dapat menyelesaikan
pelaksanaan penelitian dan juga laporan penelitian ini, Selanjutnya selawat dan salam
peneliti hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa
umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.
Penelitian ini berjudul “ Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara
Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion Untuk Menggerakkan
Ekonomi Rakyat di ProvinsiAc , yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari tiga
kegiatan lainnya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe. Dalam penulisan laporan penelitian ini peneliti telah berusaha
semaksimal mungkin untuk menghadirkan objektivitas dari hasil penelitian, namun
peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan
peneliti sebagai manusia yang banyak memiliki kelemahan, oleh karena itu dengan
segala kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya
membangun demi kesempurnaan laporan ini.
Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Direktorat Penelitian Pengabdian
Masyarakat (DP2M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
Nasional, yang telah membina dan mendanai penelitian ini. 2. Bapak Prof. Dr. Apridar,
SE, M.Si selaku Rektor Universitas Malikussaleh beserta seluruh staf yang bersedia
membantu dan berkoordinasi serta memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. 3. Bapak Ir.
T. Hafli, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, dan Wahyuddin, SE,
M.Si, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh vi beserta
seluruh staf yang bersedia memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. 4. Bapak Yulius
Dharma, S.Ag, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Malikussaleh beserta seluruh staf yang bersedia membantu dan
memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. 5. Pimpinan PT. Mifa Bersaudara, Kepala
Bappeda Kabupaten Aceh Barat, dan Pimpinan PT.
Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) beserta seluruh jajaran didalamnya
yang telah bersedia menjadi mitra kerjasama penelitian, serta selalu siap meluangkan
waktu dan pikiran dalam membimbing dengan sungguh-sungguh sejak awal kegiatan
hingga selesai penulisan laporan ini. 6. Seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin kami
sebutkan satu persatu yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.
Akhirnya penulis sangat mengharapkan agar laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi
pedoman bagi kita semua terutama bagi civitas akademika Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe. Lhokseumawe, 9 Agustus 2016 Peneliti JULLIMURSYIDA, Ph.D DR. M.
SAYUTI, ST, M.S.c MARIYUDI, SE, MM TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM vii Daftar Isi Kata
Pengantar ...........................................................................................................
v Daftar Isi ..................................................................................................................... vii BAB 1.
PENDAHULUAN ............................................................ 1 1.1. Latar Belakang
............................................................................ 1 1.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian
......................................... 2 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .................................................... 5 2.1.
Corporate Cocial Responsibility (CSR) .............................. 5 2.2.
Konsep Modal Sosial (Social Capital) ................................. 6 2.3. Model Sinergisitas
Stakeholder ............................................ 6 2.4. Manajemen Ekoregion untuk Meningkatkan
Green Economy ............................................................................ 8 2.5. Kerangka Pemikiran
................................................................. 8 BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
....................... 13 3.1. Tujuan Khusus .........................................................................
13 3.2. Manfaat Penelitian .................................................................. 14 BAB 4. METODE
PENELITIAN ................................................ 15 4.1. Lokasi Penelitian
..................................................................... 15 4.2. Teknik Pengumpulan Data
.................................................. 15 4.3. Metode Analisis Data ............................................................. 15
4.4. Garis Besar Pendekatan Penelitian..................................
16 4.5. Peta Jalan Penelitian .............................................................. 17 BAB 5. HASIL YANG
DICAPAI ................................................. 19 5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
................................ 19 5.2. Gambaran Umum Perusahaan Tambang Batu Bara
............................................................................................... 20 5.3. Kondisi Sosial Ekonomi
Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara ................................................................ 21 viii 5.4.
Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara
................................................ 22 5.4.1. Persepsi Responden terhadap Dampak Kehadiran
Tambang Batu Bara ............................. 22 5.4.2. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat
....... 27 5.5. Jejaring dan Sistem Kolaborasi ......................................... 33 5.5.1.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjalinnya Kolaborasi Antar Stakeholder dalam
Program Community Development ......... 33 5.5.2. Pandangan Stakeholder Terhadap
Program CD PT. Mifa Bersaudara dan Sistem Kolaborasi diantara Mereka .................... 42
5.5.3. Jejaring dan Sinergi Program ................................. 49 5.6. Model Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara ................................................................ 51 5.6.1.
Peran Serta Stakeholder ........................................... 51 5.6.2. Proses Pembentukan,
Pengembangan, dan Pengujian Model ................................................. 57 5.6.3. Tahapan Utama
da1am Model PISS-ME ............ 61 5.7. Rancangan Program...............................................................
68 BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA ........................... 83 6.1. Jadwal Kegiatan
Penelitian ................................................. 83 BAB 7.
KESIMPULAN DAN SARAN ......................................... 84 7.1. Kesimpulan
................................................................................ 84 7.2.
Saran............................................................................................. 88 DAFTAR PUSTAKA
......................................................................... 89 ix P e n d a h u l u a n 1 Universitas Malikussaleh
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Perkembangan produksi pertambangan batu bara sebagai sumber
energi tak terbaharukan (non renewable energy resources) di Indonesia sampai saat ini
cukup pesat. Data terakhir hingga tahun 2008 dari statistik batu bara dunia (Sumber:
World Coal Statistic/IEA, 2009) menunjukan bahwa Indonesia telah menjadi negara
pengekspor batu bara nomor 2 di dunia (sebesar 203 juta ton) setelah Australia (sebesar
252 juta ton), bahkan pada tahun 2007 ekspor batu bara Indonesia pernah menduduki
peringkat pertama mencapai 164,5 juta ton.
Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2008, sumber (resources) batu bara di Indonesia
sebanyak 104,76 miliar ton, selain dijadikan komoditas ekspor ke luar negeri juga
menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan di dalam negeri terutama untuk
sektor industri seperti: PLTU, semen, industri tekstil, industri kertas, metelurgi, briket,
dan lain-lain dengan jumlah penggunaan mencapai 36 juta ton di tahun 2005 (TekMIRA,
2006; DPPMB, 2006).
Propinsi Aceh memiliki sumber energi batu bara potensial yang tersebar di beberapa
daerah seperti Meulaboh, Aceh Barat, Singkil, dan Nagan Raya. Sektor pertambangan
merupakan sektor terpenting di Propinsi Aceh mengingat peranan sektor tersebut
dalam pembentukan PDRB yang mencapai 30,95% (BKPM Aceh, 2012). Praktek
Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini dilakukan oleh perusahaan
pertambangan belum menunjukkan hasil yang signifikan, khususnya bila dikaitkan
dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat malah memicu berbagai konflik sosial
ekonomi.
M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a
2 Julimursyida/ CS Pada sisi lain keberadaan tambang batu bara juga menimbulkan
permasalahan lingkungan hidup, termasuk erosi tanah, polusi debu, suara dan air, serta
dampat terhadap keanekaragaman hayati setempat (World Coal Institute, 2005).
Model berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion sebagai pendekatan
yang holistic diharapkan dapat menjadi peluang pemberdayaan masyarakat sekitar
tambang batu bara dan menggerakkan ekonomi rakyat, sekaligus sebagai salah satu
upaya pemberantasan kemiskinan di Provinsi Aceh. 1.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Batu bara adalah suatu industri global, dimana batu bara ditambang secara komersial di
lebih dari 50 negara dan batu bara digunakan di lebih dari 70 negara. Dunia saat ini
mengkonsumsi batu bara sebanyak lebih dari 4050 Juta.
Batu bara digunakan diberbagai sektor – termasuk pembangkit listrik, produksi besi dan
baja, pabrik semen dan sebagai bahan bakar cair. Produksi batu bara saat ini berjumlah
lebih dari 4030 Juta – suatu kenaikan sebesar 38% selama 20 tahun terakhir.
Pertumbuhan produksi batu bara yang tercepat terjadi di Asia, sementara produksi batu
bara di Eropa menunjukkan penurunan.
Negara penghasil batu bara terbesar adalah Cina, AS, India, Australia, Indonesia dan
Afrika Selatan. Sebagian besar dari produksi batu bara dunia digunakan di negara
tempat batu bara tersebut di produksi, hanya sekitar 18% dari produksi antrasit yang
ditujukan untuk pasar batu bara internasional. Saat ini batu bara menjadi bahan bakar
pembangkit listrik dunia sekitar 39%.
Konsumsi batu bara ketel uap diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 1,5% per tahun
dalam jangka waktu 2002-2030. (World Coal Institute, 2005). Meskipun isu tanggung
jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility-CSR) sudah cukup lama muncul
di negara-negara maju, namun di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini P e n d a h
u l u a n 3 Universitas Malikussaleh mengalami perhatian yang cukup intens dari
berbagai kalangan.
Respons pemerintah terhadap pentingnya CSR ini misalnya terlihat dari dikeluarkannya
Kebijakan Pemerintah melalui Kepmen. BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang
mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk
pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan (PKBL).
Gagasan Model sinergisitas stakeholders ini didasarkan pada fakta bahwa sudah cukup
banyak, program/proyek yang dikucurkan oleh pemerintah, seperti Kredit Investasi Kecil
(KIK), Kredit Candak Kulak (KCK), Supra Insus, Kredit Usaha Kecil (KIK), Kredit Candak
Kulak (KCK), Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring
Pengaman Sosial (JPSPDMDKE), termasuk dana CSR oleh korporat belum menunjukkan
hasil optimal kalau tidak disebut gagal.
Kajian terhadap program-program tersebut menunjukkan bahwa penghantaran
sumberdaya finansial (modal) semata tidaklah cukup tanpa dibarengi oleh persiapan
sosial yang memadai sebelum bergulirnya sumberdaya modal. Model sinergisitas
stakeholders ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada satu pihakpun yang sanggup
secara sendirian menjalankan fungsi yang sangat kompleks dalam upaya pemberdayaan
ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Model ini juga sangat relevan dengan tuntutan global bagi perusahaan (korporasi)
untuk menjalankan Good Corporate Governance (GCG), dengan melibatkan berbagai
stakeholder. Bila korporat sungguh-sungguh bersedia menyisihkan sebagian
keuntungannya (1-5%) saja dari labanya, maka sangat mungkin untuk menghimpun
dana program CSR. Pemerintah juga memiliki kelebihan dalam penghantaran finansial
dan membuat regulasi terkait dengan implementasi CSR.
Sementara itu, Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM memiliki kelebihan dalam melakukan
M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a
4 Julimursyida/ CS persiapan sosial. Agar kolaborasi tersebut dapat berjalan efektif dan
efisien, dalam relasi antar stakeholders dengan masyarakat, harus didasari dengan
elemen social capital yaitu trust. Dalam kondisi masyarakat yang miskin, mempersiapkan
masyarakat sebelum penghantaran sumber daya modal (finansial) adalah bagian dari
proses pemberdayaan (empowering).
Dalam konteks seperti ini, Model sinergisitas stakeholders menjadi satu alternatif solusi
bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Aceh. Konsumsi energi dapat
memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Menekan dampak negatif dari
kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup – termasuk penggunaan energi –
merupakan prioritas global.
Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung
lingkungan akan mengakibat-kan merosotnya kualitas lingkungan. Hubungan manusia
dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi perubahan pada
lingkungan hidupnya dan meningkatkan risiko bencana maka manusia akan
terpengaruh.
Penetapan ekoregion memiliki perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta perlindungan terhadap
keseluruhan ekosistem. P e n d a h u l u a n 5 Universitas Malikussaleh BAB 2 TINJAUAN
PUSTAKA 2.1. Corporate Cocial Responsibility (CSR) Masih relatif barunya konsep CSR
tersebut diperbincangkan oleh berbagai kalangan, membuat pemahaman terhadap
konsep CSR tersebut juga masih berbeda-beda, dan dipraktikkan secara berbeda- beda
pula.
Konsep CSR tidaklah sama dengan karikatif (charity) atau philanthropy (kedermawanan)
yang lebih spontan pemberiannya dan kurang memiliki efek jangka panjang bagi
masyarakat dalam arti pemberdayaan mereka baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.
Menurut Widiyanarti (2005), pendekatan CSR hendaknya dilakukan secara holistic,
artinya menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan
masyarakat (community development).
Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi berdaya baik secara
ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (sustainability). Kottler dan Lee (2005),
bahwa pola Community Development (CD) merupakan bentuk CSR yang saat ini banyak
dipraktikkan oleh perusahaan (korporasi) besar. Dalam implemenetasi CD inilah potensi
modal sosial (social capital) dapat dimanfaatkan dan didayagunakan.
Riset yang dilakukan masih berkisar pada praktik CSR yang sedang berlangsung saat ini,
seperti yang dilakukan Saidi (2002); Widiyanarti (2004); Nursahid (2006); Jahya (2006);
dan Suprapto (2006). Temuan-temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih
ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam implementasi CSR. M o d e l P e m b e r d a y a
a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 6 Julimursyida/ CS 2.2.
Konsep Modal Sosial (Social Capital) Ibrahim (2006) menyebutkan bahwa hakikat modal
sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga
masyarakat, pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau
kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut
mampu mengatasi masalah mereka secara bersama-sama (partisipasi aktif).
Kegiatan bersama (kolektif) antar warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi
ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen pokok modal sosial tersebut
antara lain adalah: (1) hubungan saling percaya (trust); (2) jaringan sosial (social
networks) (3) pranata (institutions); dan (4) resiprositas (pertukaran timbal balik).
(Ostrom, 1993; Putnam, 1993; Fukuyama, 1995; Adams & Someswar, 1996; Grootaert,
1998; Pretty & Ward, 1999; Krishna & Uphoff, 1999; Lubis, 2002; Badaruddin, 2006).
Beberapa kajian yang menggunakan konsep modal sosial (social capital), modal sosial
merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan suatu program pembangunan
(Ostrom, 1993; Mackie, 1998; Rose, 1999).
Putnam (1993) dan Fukuyama (1995) menyebutkan bahwa modal social tidak terletak
pada individu, tetapi pada kelompok, komunitas, bahkan pada tingkat negara (state).
2.3. Model Sinergisitas Stakeholder Studi yang dilakukan Badaruddin (2006) menemukan
bahwa salah satu faktor penyebab sulitnya komunitas nelayan tradisional dan nelayan
buruh keluar dari perangkap kemiskinan adalah rendahnya atau tidak berkembangnya
modal sosial dalam komunitas tersebut.
Hal tersebut juga dikuatkan oleh Ali Wafa (2003), Salman (1999) Fukuyama (1995:26),
dan Lubis (2002), Ohama (2001). Beberapa kasus lain adalah pengalaman sejumlah
program/proyek reduksi kemiskinan dengan pemanfaatan potensi modal sosial pada P e
n d a h u l u a n 7 Universitas Malikussaleh berbagai negara Amerika Latin dan Karibia,
seperti El Salvador, Jamaica, Venezuela, Columbia, Argentina, dan Bolivia (Fiszbein dan
Lowden, 1999).
Sinergisitas dilakukan oleh berbagai stakeholders (Pemerintah, Perguruan Tinggi/Civil
Society/ LSM, dan Korporat- CSR) dalam upaya pemberdayaan masyarakat, baik sosial,
ekonomi, dan budaya. Korporat memiliki kelebihan dalam hal penghantaran
sumberdaya finansial melalui program CSR. Pemerintah juga memiliki kelebihan dalam
penghantaran finansial dan membuat regulasi yang terkait dengan implementasi CSR.
Sementara itu, Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM memiliki kelebihan dalam hal
melakukan persiapan sosial. Agar sinergisitas tersebut dapat berjalan efektif dan efisien,
dalam setiap relasi antar stakeholders dengan masyarakat dan sebaliknya, harus didasari
dengan elemen-elemen social capital berupa saling percaya (trust) (Fukuyama, 1995).
Gambar 2.1: Model Sinergisitas Stakeholder untuk Pemberdayaan Masyarakat M o d e l
P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 8
Julimursyida/ CS 2.4.
Manajemen Ekoregion untuk Meningkatkan Green Economy Menurut Siswanto (2005,
31) upaya pelestarian terhadap masalah lingkungan hidup sangat kompleks dan
memerlukan perhatian yang bersifat komperehensif dan menjadi tanggungjawab
pemerintah yang didukung pertisipasi masyarakat. Bethan (2008, 26-27) menegaskan
aspek fundamental yang melandasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup
seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu AMDAL.
Hasil tersebut juga didukung oleh Munn (dalam Soemartono, 1996), Hardjasoemantri
(2009, 252), Zaidun (2008, 27). Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan ekoregion sebagai
wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta
pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan
lingkungan hidup, sehingga memiliki maksud: Penetapan ekoregion memiliki
perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat
men-jamin perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.
Sudrajat (2010, 148) mengemukakan konsep pemberdayaan masyarakat yang
dituangkan kedalam UU Pertambangan, Mineral dan Batu Bara merupakan
penggabungan upaya kegiatan usaha hasil sumber daya alam dengan penciptaan
kesejahteraan rakyat. 2.5. Kerangka Pemikiran Tahapan awal dalam penelitian ini adalah
mengkaji peran serta pihak pemerintah, swasta, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi
dalam program Community Development (CD) PT. Mifa Bersaudara.
Pada pihak pemerintah akan dikaji apakah mereka P e n d a h u l u a n 9 Universitas
Malikussaleh telah berupaya memaksimumkan layanan, agar interaksi setiap stakeholder
dalam program CD berjalan baik. Apakah lernbaga pemerintah daerah (dinas) dapat
menjalankan peran sebagai pembimbing, fasilitator, dan penyuluh teknis sehingga
memperoleh kelembagaan lokal yang kokoh yang tumbuh secara alamiah dalam proses
pembelajaran.
Pada pihak swasta dikaji apakah mereka menyadari tanggungjawab sosial itu
merupakan suatu insentif ataukah beban. Akan dipelajari kinerja manajerial swasta,
tindakannya terhadap kelestarian lingkungan, dan sikapnya terhadap masyarakat lokal
(pengakomodasian terhadap hak tradisional, penggalangan partisipasi rnasyarakat, dan
kemanfaatan perusahaan terhadap masyarakat lokal). Di pihak masyarakat akan dikaji
peranserta mereka dalam program CD PT.
Mifa Bersaudara, apakah peranserta masyarakat sudah diikuti dengan kemampuan
untuk itu. Bagaimanakah iklim sudah menunjang ke arah tersebut, dapatkah masyarakat
merasakan peran pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi program-program
partisipatif agar program-program tersebut berkembang dan berkelanjutan.
Di pihak perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan dikaji
kepedulian kedua lernbaga tersebut terhadap masalah pemberdayaan masyarakat.
Fungsi obyektif lembaga ini adalah memaksimumkan layanan akomodatif, korektif, dan
suportif agar interaksi stakeholder berjalan baik. Langkah kedua dalam penelitian ini
adalah menentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terjalinnya
networking antara stakeholder mempengaruhi keberhasilan program CD. Sehingga
dapat memberikan masukan dalam menentukan strategi pembangunan networking
dalam program CD.
Adapun faktor-faktor yang dikaji tersebut antara lain faktor hukum, politik,
kelembagaan, ekonomi dan sosial-budaya. M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a
k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 10 Julimursyida/ CS Dalam tahap
pengembangan kapasitas stakeholder adalah bagaimana rnengembangkan kapasitas
masing-masing stakeholder berkenaan dengan dukungan kebijakan, kelembagaan,
dana, sumberdaya, teknis, sistem monitoring dan evaluasi, Masing-masing stakeholder
dilihat potensi dan permasalahannya untuk berkolaborasi secara efektif dan efisien.
Program CD sebagai program bersama akan dikaji apakah masing-masing stakeholder
mempunyai tata nilai atau kebiasaan yang mendukung tindakan kooperasi. Sehingga
akan dikaji juga apakah pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal siap untuk
berdialog dan berkolaborasi. Langkah ketiga dari penelitian ini adalah mengetahui
pandangan dari masing-masing stakeholder terhadap program CD.
Pemahaman stakeholder terhadap program CD akan mempengaruhi apresiasi dan
keterlibatan mereka dalam program. Pandangan yang keliru mengenai peranan
stakeholder dalam program CD dapat menyebabkan tidak jelasnya tanggungjawab dari
masing-masing yang terlibat. Kesamaan pandangan dan kepentingan semua pihak
terkait merupakan dasar kolaborasi stakeholder dalam program CD.
Kerangka pemikiran dalam menerapkan manajemen kolaborasi dalarn program CD PT.
Mifa Bersaudara ditunjukkan pada Gambar 2.2. Mengintroduksikan kelembagaan yang
sama sekali baru kepada masyarakat akan sulit dilakukan. Karena itu, akan penting untuk
dikaji proses pemaduan antara kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan lokal.
Dalam kaitannya dengan pemanduan kelembagaan, akan perlu dikaji apakah inisiatif
proses itu datang dari pemerintah atau yang lainnya. Atau hanya menjejalkan konsep
kelembagaan pemerintah, namun untuk mengadaptasikan kelembagaan pemerintah
pada kelembagaan lokal tidak ada. Masyarakat akan termotivasi, apakah karena imbalan
material, P e n d a h u l u a n 11 Universitas Malikussaleh ataukah karena terciptanya
"rasa merniliki" untuk melakukan pemberdayaan dan melembagakan kekuatan
rnasyarakat. Gambar 2.2.
Kerangka Pemikiran Penelitian M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t
a r T a m b a n g B a t u b a r a 12 Julimursyida/ CS T u j u a n d a n M a m f a a t P e n e l
i t i a n 13 Universitas Malikussaleh BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1.
Tujuan Khusus 1. Kajian ini difokuskan pada pembentukan model pemberdayaan
masyarakat sekitar tambang batu bara berbasis sinergisitas stakeholders (Pemerintah,
Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM, dan Korporat-CSR) sebagai satu alternatif solusi
dalam menggerakkan ekonomi rakyat, pemberantasan kemiskinan, dan sebagai suatu
momentum untuk merajut kembali rasa saling percaya (trust) dengan memanfaatkan
potensi modal sosial yang ada dalam komunitas masyarakat miskin di Provinsi Aceh. 2.
Pembentukan strategi pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan manajemen
ekoregion yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
menjadi suatu industri tambang batu bara tanpa merusak lingkungan (Green Economic).
3. Merumuskan aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara
berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan
ekonomi rakyat di Provinsi Aceh, serta merumuskan rekomendasi langkah dan kebijakan
yang perlu ditempuh serta memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan,
mengurangi potensi konflik sosial ekonomi, dan mendorong pertumbuhan
berkelanjutan.
M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a
14 Julimursyida/ CS 3.2. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini
diantaranya: 1. Terbentuknya model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu
bara berbasis sinergisitas stakeholders (Pemerintah, Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM,
dan Korporat-CSR) sebagai satu alternatif solusi dalam menggerakkan ekonomi rakyat,
pemberantasan kemiskinan, dan sebagai suatu momentum untuk merajut kembali rasa
saling percaya (trust) dengan memanfaatkan potensi modal sosial yang ada dalam
komunitas masyarakat miskin di Provinsi Aceh. 2.
Terbentuknya strategi pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan manajemen
ekoregion yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
menjadi suatu industri tambang batu bara tanpa merusak lingkungan (Green Economic).
3. Dirumuskannya aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara
berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan
ekonomi rakyat di Provinsi Aceh, guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan
mengintegrasikan seluruh elemen yang ada serta melibatkan pilar pelaku pemerintah
daerah, pelaku bisnis, dan akademisi. M e t o d e P e n e l i t i a n 15 Universitas
Malikussaleh BAB 4 METODE PENELITIAN 4.1.
Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh dengan wilayah kajian
meliputi Aceh Barat, Singkil, dan Nagan Raya dengan penentuan lokasi sample
dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa daerah ini mempunyai
potensi sub sektor pertambangan batu bara yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.
4.2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey,
data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pendekatan
partisipatif.
Penentuan responden untuk wawancara ditentukan secara sengaja (purposive sampling)
sebanyak 250 orang untuk setiap stakeholder yang relevan dan masing-masing
dianggap mewakili pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, yang
terdiri dari kelompok Pemerintahan Daerah yaitu DPRD, Bappeda, Dinas Pertambangan,
Disperindagkop, dan Camat; kelompok Pelaku Usaha yaitu Kadinda, Pemilik usaha,
Pekerja, dan Perbankan; kelompok Masyarakat Lokal yaitu LSM, Organisasi Keagamaan
dan Tokoh Masyarakat serta Media Massa. 4.3. Metode Analisis Data Metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Analisis Statistik Deskriptif.
Data diolah dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, tabulasi silang. b. Metode
Rapid Assessment for Local Economic Development (RALED). Digunakan untuk
memetakan status ekonomi rakyat M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e
k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 16 Julimursyida/ CS dan mengidentifikasi faktor
pengungkit ekonomi rakyat atau Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). c. Metode
Analytical Hierarchy Process (AHP).
Digunakan untuk Program Penentuan Bobot untuk Aspek PEL. d. Analisis Sensivititas
Atribut. untuk mengetahui atribut-atribut mana yang berperan memberikan kontribusi
terhadap nilai keberkelanjutan sumberdaya. e. Metode Participatory Rural Appraisal
(PRA). Untuk mengkaji karakteristik permasalahan dan potensi yang ada pada masing-
masing stakeholder dalam program CSR. 4.4.
Garis Besar Pendekatan Penelitian Penelitian ini dibagi kedalam dua tahapan atau dua
tahun pelaksanaan: ? Tahun Pertama, untuk mengkaji 2 tujuan penelitian pertama, yaitu:
- Metode survei dalam kerangka pembentukan model pemberdayaan masyarakat
sekitar tambang batubara di Provinsi Aceh. Instrumen yang digunakan adalah kajian
literatur, analisis data skunder, dan FGD. Pengolahan dan analisis data menggunakan
analisis deskriptif.
- Indikator capaian yang diharapkan adalah berupa naskah akademik untuk regulasi dan
kebijakan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Aceh serta publikasi pada seminar dan
jurnal nasional maupun internasional. ? Tahun kedua, untuk mengkaji 1 tujuan penelitian
terakhir, yaitu: - Metode survey dalam kerangka merumuskan aplikasi model
pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder
dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh.
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, FGD & indepth M e t o d e P e n e l i t i a n
17 Universitas Malikussaleh interview. Pengolahan dan analisis data menggunakan
Participatory Rural Appraisal (PRA). - Indikator capaian yang diharapkan adalah
tersedianya rumusan aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk
menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh yang dipublikasi pada seminar dan
jurnal internasional.
Selengkapnya bagan penelitian dapat dilihat pada lampiran. 4.5. Peta Jalan Penelitian
Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi rakyat
telah banyak dilakukan peneliti. Beberapa penelitian tersebut antara lain: Gambar 4.1.
Penelitian yang Dilakukan oleh Para Peneliti Berdasarkan penelitian payung yang telah
dilakukan oleh para peneliti dan target penelitian lanjutan yang akan dilakukan, M o d e
l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 18
Julimursyida/ CS maka disusunlah peta jalan penelitian ini sebagaimana ditunjukkan
pada gambar berikut: Gambar 4.2. Peta Jalan Penelitian H a s i l 19 Universitas
Malikussaleh BAB 5 HASIL YANG DICAPAI 5.1.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Aceh Barat dengan ibukotanya
Meulaboh secara geografis wilayahnya terletak pada 04o06 04o-47 Lintang Utara dan
95o52 - 96o30 Bujur Timur, Batas batas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah: Sebalah
Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie, Sebelah Selatan berbatasan
dengan Samudera Indonesia dan Nagan Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan
Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya serta Sebelah Barat berbatasan dengan
samudera Indonesia.
Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 2.927,5 km2 dan secara administratif wilayah
Kabupaten Aceh Barat terbagi 12 Kecamatan, 33 Kemukiman dan 322 Desa/Gempong.
Nama nama kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat adalah Kecamatan Johan
Pahlawan, Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Woyla, Kecamatan
Samatiga, Kecamatan Bubon, Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Pante
Ceureumen, Kecamatan Meurabo, Kecamatan Woyla Barat, Kecamatan Woyla Timur,
Dan Panton Reu.
Kecamatan yang terluas wilayahnya yaitu Kecamatan Sungai Mas dengan luas 781,73
Km2 atau 26,07% dan Kecamatan Terkecil wilayahnya yaitu Kecamatan Johan Pahlawan
dengan Luas 44,91 Km2 atau 2,00%. Perkembangan jumlah Penduduk kondisi tahun
2013 berjumlah 377.008 jiwa terdiri dari laki-laki 160.039 jiwa, perempuan 186.969 jiwa
dengan laju pertumbuhan penduduk 0,29%, dan kepadatan penduduk 37 jiwa/Km2,
dengan jumlah rumah tangga 85.308 buah dan rasio jenis kelamin 101,6.
Jika dilihat M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B
a t u b a r a 20 Julimursyida/ CS jumlah penduduk menurut kelompok umur 0-6 tahun
berjumlah 65.437 jiwa, 7-12 tahun berjumlah 59.740 jiwa, 13-15 tahun berjumlah 26.023
jiwa, lebih dari 16 tahun berjumlah 225.808 jiwa. Kondisi Iklim di Kabupaten Aceh Barat
termasuk dalam kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 musim iklim, yaitu musim
hujan dan musim kemarau.
Musim hujan yang disertai gejolak gelombang laut biasanya terjadi pada bulan
Septembur bulan Februari setiap tahunnya. Sedangkan musim kemarau berlangsung
antara bulan Maret Agustus dengan suhu udara rata rata berkisar antara 26 31,2oC pada
siang hari dan 23 25oC pada malam hari. 5.2.
Gambaran Umum Perusahaan Tambang Batu Bara PT Reswara Minergi Hartama
(Reswara) didirikan pada tahun 2010 untuk menjadi perusahaan sub-holding bisnis
pertambangan batubara terintegrasi. Sejak pendiriannya, Reswara segera melakukan
berbagai langkah penting untuk memperkuat portofolio bisnis di bidang pertambangan
batubara. Beberapa di antaranya adalah dengan mengakuisisi PT Tunas Inti Abadi (TIA)
dan PT Media Djaya Bersama (MDB).
TIA merupakan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi
(IUP-OP) batubara di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Juni 2011, Reswara mengakuisisi
70% saham di PT MDB, yang memegang hak penambangan eksklusif lebih dari total
4.629 hektar areal konsesi di provinsi Aceh melalui 2 anak perusahaan yaitu PT Bara
Energi Les ) agan dan fa audara MIFA”di Aceh Barat.
Berdasarkan laporan eksplorasi 30 Juni 2011, dari total luas area penambangan MDB,
diperkirakan memiliki 169 juta ton cadangan batubara dan 455 juta ton sumber daya
batubara dan akan berproduksi sejak tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2031.
Cadangan batubara untuk MDB pada Juli 2011, wilayah usaha MIFA dan BEL
diperkirakan memiliki 169 juta ton cadangan batubara dan 455 juta ton sumber daya
batubara.
Saat ini, MDB sedang dalam H a s i l 21 Universitas Malikussaleh tahap pembangunan
infrastruktur untuk logistik batubara termasuk jalan baru yang sudah mencapai 80%
penyelesaian. Direncanakan produksi komersial akan dimulai pada kuartal kedua tahun
2014. 5.3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara Meulaboh
adalah ibukota Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia.
Kota ini terletak sekitar 175 km tenggara kota Banda Aceh di Pulau Sumatera. Meulaboh
adalah kota kelahiran Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan. Meulaboh
merupakan kota terbesar di pesisir barat-selatan Aceh dan salah satu area yang paling
parah terdampak bencana tsunami yang disebabkan oleh Gempa bumi Samudra Hindia
2004. Pekerjaan sebagian besar penduduk Meulaboh mencerminkan kehidupan
perkotaan, yakni perdagangan dan jasa.
Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Barat yaitu sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah jagung,
kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu, sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi
Kelapa sawit, kakao, karet, tebu, kopi, kelapa, kapuk, lada, Nilam, pala dan pinang, sub
sektor perikanan komoditinya adalah perikanan tangkap, budidaya jaring apung,
budidaya keramba, budidaya kolam, budidaya tambak, sub sektor peternakan komoditi
yang diunggulkan berupa komoditi sapi, domba, kambing, kerbau, dan kuda, sub sektor
jasa yaitu wisata alam, wisata Budaya.
Selain komoditi unggulan tersebut, Aceh Barat juga memiliki 5 Tempat Wisata Terindah;
Pantai Lhok Bubon, Pantai Suak Ribee, Mesjid Agung Kota melaboh, 4. Pantai Cemara,
Pantai batee Puteh. M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b
a n g B a t u b a r a 22 Julimursyida/ CS 5.4. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat
Sekitar Tambang Batu Bara Perkembangan industri disuatu wilayah biasanya melibatka
perubahan sosial yang cepat, dengan komunitas pertanian yang berubah menjadi suatu
kota atau kehidupan industri dalam waktu singkat (Webster, 2002).
Sementara itu, perubahan pada suatu wilayah tidak hanya karena faktor fisik (mobilitas,
jalan dan sebagainya), tetapi juga terkait degan aspek sosial ekonominya. 5.4.1. Persepsi
Responden terhadap Dampak Kehadiran Tambang Batu Bara a. Pola Perkembangan
Penduduk Adapun semenjak adanya indsutri batubara membawa dampak pola
perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan hasil penelitian dari
250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 173
orang atau sebesar 69,20% yang memberikan pendapat sangat berdampak, 70 orang
atau sebesar 28% memberikan pendapat kurang berdampak dan 7 orang atau sebesar
2,80% memberikan pendapat tidak berdampak. Gambar 5.1.
Persepsi Responden terhadap Pola Perkembangan Penduduk H a s i l 23 Universitas
Malikussaleh b. Pola Perpindahan Penduduk Berikut ini menyajikan data berdasarkan
tanggapan responden mengenai dampak industri batubara terhadap perpindahan
penduduk dari luar wilayah Kabupaten Aceh Barat.
Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian
ini menunjukan terdapat 204 orang atau sebesar 81,60% yang memberikan pendapat
sangat berdampak, 43 orang atau sebesar 17,20% memberikan pendapat kurang
berdampak dan 3 orang atau sebesar 1,20% memberikan pendapat tidak berdampak.
Gambar 5.2. Persepsi Responden terhadap Pola Perpindahan Penduduk c.
Pola Perkembangan Ekonomi Berikut ini menyajikan data berdasarkan tanggapan
responden mengenai dampak industri batubara terhadap perkembangan ekonomi di
Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan
sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 176 orang atau sebesar 70,40% yang
memberikan pendapat sangat berdampak, 62 orang atau sebesar 24,80% memberikan
pendapat kurang berdampak dan 12 orang atau sebesar 4,80% memberikan pendapat
tidak berdampak.
M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a
24 Julimursyida/ CS Gambar 5.3. Persepsi Responden terhadap Pola Perkembangan
Ekonomi d. Penyerapan Tenaga Kerja Adanya industri batubara maka terbukanya
peluang penyerapan tenaga kerja karena perusahaan banyak menarik masyarakat
setempat untuk ikut andil dalam memperoleh lapangan pekerjaan baru. Gambar 5.4.
Persepsi Responden terhadap Penyerapan Tenaga Kerja H a s i l 25 Universitas
Malikussaleh Sedangkan berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat setempat,
yaitu: berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang disjadiikan sampel dalam
penelitian ini menunjukan terdapat 237 orang atau sebesar 94,80% yang memberikan
pendapat sangat berdampak, dan hanya 13 orang atau sebesar 5,20% yang memberikan
pendapat kurang berdampak. e.
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berikut menyajikan data berdasarkan tanggapan
responden mengenai dampak industri batubara terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat di desa Jembayan. Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 193 orang atau sebanyak
77,20% yang memberikan pendapat sangat berdampak, 48 orang atau sebesar 9,60%
yang memberikan pendapat kurang berdampak dan 9 orang atau sebesar 1,80%
memberikan pendapat tidak berdampak.
Gambar 5.5. Persepsi Responden terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat f.
Perubahan Lapangan Kerja Berikut ini menyajikan data berdasarkan tanggapan
responden mengenai dampak industri batubara terhadap perubahan lapangan kerja di
desa Jembayan.
Berdasarkan hasil penelitian dari M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i
t a r T a m b a n g B a t u b a r a 26 Julimursyida/ CS 250 responden yang disajikan
sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 155 orang atau sebesar 62,00% yang
memberikan pendapat kurang berdampak, 65 orang atau sebesar 26,00% yang
memberikan pendapat tidak berdampak, dan 30 orang atau sebesar 12,00%
memberikan pendapat sangat berdampak. Gambar 5.6.
Persepsi Responden terhadap Perubahan Lapangan Kerja Selengkapnya rangkuman
persepsi responden terhadap keberadaan tambang batu bara PT. Mifa Bersaudara di
Kabupaten Meulaboh: Tabel 5.1. Rangkuman Persepsi Responden terhadap Keberadaan
Perusahaan Batu Bara N o Keterangan Dampak Sangat Berdam pak Kurang Berdam pak
Tidak Berdam pak 1 Pola Perkembangan Penduduk 69,20% 28,00% 2,80% 2 Pola
Perpindahan Penduduk 81,60% 17,20% 1,20% H a s i l 27 Universitas Malikussaleh 3 Pola
Perkembangan Ekonomi 70,40% 24,80% 4,80% 4 Penyerapan Tenaga Kerja 94,80%
5,20% 0,00% 5 Peningkatan Pendapatan Masyarakat 77,20% 19,20% 3,60% 6 Perubahan
Lapangan Kerja 12,00% 62,00% 26,00% Rata-rata 67,53% 26,07% 6,40% 5.4.2.
Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat a. Migrasi Masyarakat Sekitar Pengembangan
PT.
Mifa Bersaudara Migrasi merupakan salah satu faktor penting dalam suatu perubahan
sosial, sekaligus juga sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi proses
transformasi (Bryant dkk, 1982; Russwurm, 1977; Iaquinta & Drescher, 2000). Hasil survey
dalam studi ini menunjukkan bahwa wilayah studi secara signifikan diwarnai oleh adanya
migrasi yang masuk ke desa-desa di sekitar pengembangan lahan skala besar PT. Mifa
Bersaudara, yang merupakan bagian dari wilayah studi.
Melalui hasil survey diketahui bahwa 42,75% dari responden merupakan penduduk
pendatang, dan sisanya merupakan penduduk asli yang sejak lahir telah tinggal di
wilayah studi. Komposisi tersebut inenunjukkan banwa wilayan sekitar pengembangan
lahan PT. Mifa Bersaudara kini tidak hanya dikuasai oleh penduduk asli saja, tetapi oleh
migran yang masuk dan memilih tinggal di wilayah tersebut.
Gambaran mengenai komposisi pendatang dan penduduk asli tersebut sejalan dengan
apa yang disampaikan Bowder dan Bohland (1990) di dalam artikelnya, bahwa sebagian
besar penduduk di daerah pinggiran merupakan pendatang yang berasal dari pedesaan
maupun perkotaan. Mengingat pembangunan kawasan PT. Mifa Bersaudara juga baru
dimulai, maka peningkatan arus pendatang di sini tampaknya juga tidak terlepas dari
keberadaan pengembangan PT.
Mifa M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b
a r a 28 Julimursyida/ CS Bersaudara. PT. Mifa Bersaudara dengan berbagai
pembangunan di dalamnya ikut mempengaruhi perkembangan daerah di sekitamya,
dan menarik para pendatang untuk tinggal di wilayah ini. Berdasarkan penelusuran
mengenai migrasi yang telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan penduduk di sini tidak
hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan alami atau kelahiran saja, tetapi juga karena
adanya migrasi yang masuk ke sekitar pengembangan PT. Mifa Bersaudara. Proses
masuknya para pendatang menuju wilayah sekitar PT.
Mifa Bersaudara menurut hasil survey primer, sebagian besar (78,20%) hanya dilakukan
dalam satu kali perpindahan, atau dengan kata lain pendatang dari tempat asalnya
langsung pindah menuju wilayah studi tanpa pernah pindah ke tempat lain sebelumnya.
b. Transformasi Mata Pencaharian Masyarat Sekitar Tambang Batu Bara Bryant dkk (
1982) menyatakan adanya pergeseran struktur tenaga kerja di sektor primer pada area
peri-urban sebagaimana juga area proyek pembangunan.
Sementara Webster (2002) melihat perkembangan biasanya melibatkan perubahan
sosial yang cepat, ketika komunitas pertanian berubah menjadi suatu kota atau
kehidupan industri dalam waktu yang singkat. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh
laquinta dan Drescher (2000) mengenai perubahan sosial yang dinamis pada wilayah
industri. Dalam menganalisis transfonnasi komponen ekonomi ini, mata pencaharian
masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan
tersier.
Hasil studi menunjukkan bahwa terjadi penurunan prosentase mata pencaharian utama
rumah tangga responden di sektor primer dalam kurun waktu pengembangan industri
PT. Mifa Bersaudara. Di sisi lain terjadi peningkatan prosentase mata pencaharian utama
rumah tangga responden di sektor lain, khususnya pada sektor tersier. Jika H a s i l 29
Universitas Malikussaleh membandingkan dari ketiga sektor tersebut, maka sektor
tersier tampak mendominasi mata pencaharian utarna responden rumah tangga sekitar
pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa Bersaudara.
Jika ditelusuri lebih jauh, dominasi sektor tersier tersebut - sekaligus juga
ditinggalkannya sektor primer (pertanian dan perkebunan), tidak hanya terjadi pada
responden pendatang saja, tetapi juga pada responden yang merupakan penduduk asli.
Sehingga dalam hal ini gejala masyarakat yang terindustrialisasi seperti yang ungkapkan
Bryant dkk (1982), tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pendatang yang
masuk dan kemudian bekerja pada unit-unit kegiatan industri maupun komersial PT.
Mifa Bersaudara dari sekitarnya, tetapi juga terjadi pada penduduk asli yang
meninggalkan kegiatan pertanian - yang dulunya merupakan sektor dominan dalam
perekonomian masyarakat, menuju kegiatan yang lebih bersifat jasa. Dalam hal ini dapat
dilihat juga bahwa sektor jasa (tersier), yang meliputi mata pencaharian sebagai buruh,
karyawan, PNS, pensiunan, menyewakan rumah dan guru, mendominasi mata
pencaharian responden rumah tangga masyarakat sekitar pengembangan perusahaan
batu bara PT. Mifa Bersaudara.
Peningkatan tersebut merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa rnasyarakat
di wilayah studi telah terurbanisasi dan terindnstrialisasi, seperti yang digambarkan
Bryant dkk (1982) . Industri PT. Mifa Bersaudara memberikan banyak peluang pekerjaan
bagi masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah kajian tetapi
juga masyarakat sekitrnya.
Adanya peluang mata pencaharian di wilayah industri ini sejalan dengan apa yang
disampaikan Tacoli ( 1999), Briggs dan Mwamfupe (200 I), Brook (2000) serta Bryant dkk
(1982). M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u
b a r a 30 Julimursyida/ CS Ada berbagai jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori
buruh. Diantaranya adalah buruh industri atau buruh pabrik, supir, buruh bangunan atau
tukang bangunan, tukang ojek, tukang cuci, dan lain sebagainya.
Di sisi lain sektor sekunder, yang dalam hal ini meliputi mata pencaharian pedagang dan
wiraswasta, juga cenderung mengalami peningkatan, walaupun tidak sebesar
peningkatan yang dialami mata pencaharian buruh dan karyawan. Berdasarkan hasil
survey primer, mata pencaharian pedagang di sini diantaranya adalah pedagang
sembako, pedagang warung makanan, dan sebagainya, Sedangkan untuk mata
pencaharian wiraswasta - berdasarkan hasil survei diantaranya adalah pengusaha
furniture, kusen pintu dan jendela, pemilik wamet, bengkel, fotocopy dan sehagainya.
Di sini terdapat suatu indikasi bahwa semakin lama responden pendatang semakin peka
dalam menangkap berbagai peluang maupun kesempatan untuk mengembangkan
mata pencaharian rumah tangganya. c. Transformasi Pendapatan dan Pengeluaran
Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara Pendapatan rumah tangga responden
masyarakat sekitar pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa Bersaudara
cenderung mengalami peningkatan.
Hal ini diantaranya dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) dan nilai tengah (median)
total pendapatan responden yang terus meningkat. Walaupun demikian, peningkatan
tersebut masih belum cukup untuk dijadikan sebagai indikasi bahwa kondisi
perekonomian masyarakat sekitar pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa
Bersaudara semakin membaik.
Adapun peningkatan di sini selain karena inflasi yang terjadi dalam kurun waktu
tersebut, juga karena semakin membaiknya kondisi perekonomian rumah tangga
masyarakat itu sendiri. Hal ini H a s i l 31 Universitas Malikussaleh diketahui melalui
pengamatan terhadap pertumbuhan prosentase beberapa kelas pendapatan per tahun
yang nilainya lebih besar daripada pertumbuhan rata-rata inflasi per tahun yang terjadi
dalam masing-masing kurun waktu tersebut.
Kondisi seperti ini hampir sama dengan apa yang menjadi hasii analisis Bauer dan Roux
(1976) serta Bryant dkk (1982), bahwa masyarakat yang tinggal di area industri memiliki
kondisi sosial ekonomi yang relatif baik. Adapun untuk pengeluarannya, tidak jauh
berbeda dengan gambaran pendapatan rumah tangga responden yang telah dijelaskan
sebelumnya.
Sehingga dalam hal ini sebagian besar rumah tangga responden memiliki pengeluaran
rumah tangga yang berimbang dengan besrnya pendapatan. Meskipun demikian, masih
ada pula sebagian kecil rumah tangga responden yang pengeluarannya lebih besar
daripada pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil rumah tangga di
wilayah studi masih kurang mampu mencukupi berbagai keperluan rumah tangganya
dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya.
Berikutnya, jika dilihat nilai rata-ratanya, secara keseluruhan biaya-biaya yang
dikeluarkan rumah tangga responden untuk berbagai keperluan cenderung terns
meningkat. Biaya paling tinggi yang harus dikeluarkan rumah tangga responden setiap
bulannya adalah biaya makan, diikuti dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya untuk
tabungan, transportasi, biaya rutin tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya listrik, air dan
telepon, serta biaya kesehatan.
Selanjutnya diperjelas melalui tabel berdasarkan penghitungan nilai dari pengaruh
dampak industri batubara terhadap sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
berikut tabel dibawah ini : M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T
a m b a n g B a t u b a r a 32 Julimursyida/ CS Tabel 5.2. Hasil Perhitungan Nilai
Pengaruh Dampak Keberadaan Perusahaan Batu Bara No.
Keterangan Nilai 1 Pola Perkembangan Penduduk 254 orang /km2 2 Pola Perpindahan
Penduduk 2,43% 3 Pola Perkembangan Ekonomi 7,40% 4 Penyerapan Tenaga Kerja
53,4% 5 Berkembangnya struktur ekonomi 7,42% 6 Peningkatan Pendapatan
Masyarakat 2.500.000 7 Perubahan Lapangan Kerja 7.400.000 Berdasarkan tabel 5.1 dan
tabel 5.2, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Pola perkembangan penduduk berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat
berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 69,20 % dan diperkuat dengan
hasil penghitungan terhadap kepadatan penduduk yang bertambah 254 orang /km2. 2.
Pola perpindahan penduduk berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat
berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 81,60% dan diperkuat dengan
hasil penghitungan nilai pengaruh dampak industri pada pola perpindahan penduduk
sebesar 2,43%. 3.
Pola perkembangan ekonomi berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat
berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 70,40 % dan diperkuat dengan
hasil penghitungan rasio beban tanggungan berjumlah 7,40%. 4. Penyerapan tenaga
kerja berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil
tanggapan responden sebesar 94,80 % dan diperkuat dengan hasil H a s i l 33
Universitas Malikussaleh penghitungan nilai pada tingkat partisipasi kerja yang
mencapai 53,4% tenaga kerja yang diambil dari penduduk setempat. 5.
Peningkatan pendapatan masyarakat dinyatakan berdampak dengan hasil responden
sebesar 77,20 % dan diperkuat dengan hasil penghitungan nilai pada pendapatan
masyarakat sebesar Rp 2.500.000. 6. Perubahan lapangan kerja dinyatakan kurang
berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 62,00% dan diperkuat dengan
hasil penghitungan nilai pada pendapatan perkapita Rp 7.400.000/ tahun. 5.5. Jejaring
dan Sistem Kolaborasi 5.5.1.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjalinnya Kolaborasi Antar Stakeholder dalam
Program Community Development Faktor-faktor yang mempengaruhi terjalinnya
kolaborasi antar stakeholder dalam program Community Development adalah: a. Faktor
Hukum Peraturan daerah (Qanun) yang spesifik mengenai program Community
Development (CD) di Kabupaten Aceh Barat masih dalam tahap perumusan dan
pembahasan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, mulai membentuk dan melakukan uji publik
terhadap rancangan qanun (raqan) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan (TJSLP) atau disebut qanun Corporate Social Responsibility (CSR) untuk
sektor pertambangan dan perkebunan di wilayah itu. Uji publik tersebut dilaksanakan di
Bappeda Aceh Barat dengan melibatkan unsur pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan salah satu alat yang
digunakan untuk mencapai visi dan misi perusahaan dengan tetap berlandaskan
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) juga diatur dalam berbagai peraturan dan M o d e l P e m b e r d a y
a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 34 Julimursyida/ CS
perundangan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan
operasional perusahaan.
Peraturan dan perundangan yang mengatur antara lain: - Undang-undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (Pasal 108) - Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batu Bara (Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108) - Undang-undang Pemerintah
Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Bagian Ketiga tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
(Pasal 158, Pasal 159) - Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2002 tentang
Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam.
BAB XIV tentang Kewirausahaan dan Pengembangan MAsyarakat (Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 30) Dengan dasar inilah sudah menjadi keharusan bagi PT. Mifa Bersaudara yang
memanfaatkan dan mengelola tambang batu bara untuk melakukan pembinaan kepaad
masyarakat sekitar operasinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b.
Faktor Politik Rumusan misi pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai visi
yang berhubungan dengan program pengembangan masyarakat sangat terkait erat
dengan program community development secara spesifik. Kebijakan pemerintah daerah
dapat m“ kegico mmunity development yang diprakarsai oleh pihak swasta. Berdasarkan
Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, visi Pemda
Kabupaten Aceh Barat 2012 – 2017 “Ac yang ur, at, dan an”Ume wujudkan visi
pembangunan tersebut, H a s i l 35 Universitas Malikussaleh salah satu misi
pembangunan yang terkait dengan community develoent i“ngkatkan an melalui
optimalisasi potensi basis, sumberdaya dan pemberdayaan myarakat” Visi Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat
dalam masa lima tahun ke depan.
Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk Tahapan
Pembangunan ke-2 tahun 2012-2017 yakni untuk lebih memantapkan penataan kembali
Kabupaten Aceh Barat di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan
teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
Dalam visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 terdapat tiga kata kunci yakni
makmur, sehat dan berwawasan. Kata makmur mengandung makna bahwa
terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat Aceh Barat secara kuantitas dan
kualitas dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya melalui pembangunan ekonomi
yang berpihak kepada rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kata sehat mengandung makna bahwa terciptanya harmonisasi antara masyarakat
dengan lingkungannya dalam rangka menjamin tercapainya derajat hidup yang
berkualitas baik secara fisik maupun mental; dan kata berwawasan mengandung makna
bahwa masyarakat Aceh Barat mendapatkan akses pendidikan yang luas baik formal
maupun non formal yang ditunjang dengan teknologi informasi yang berlandaskan
Dinul Islam dan budaya Aceh.
Berdasarkan rumusan Strategi pembangunan Kabupaten Aceh Barat, arah kebijakan
pembangauna daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 dalam hal
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui program M o d e l P
e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 36
Julimursyida/ CS pemberdayaan masyarakat.
Dua kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung program terse but adalah (1)
Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis, sumberdaya
dan pemberdayaan masyarakat; dan (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi
dampak resiko bencana.
Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program dari subsektor
pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada sektor pembangunan
daerah, yang termasuk dalam kelompok program yang berhubungan dengan
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan program
pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kompetisi yang sehat dalam
pelaksanaan pembangunan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan
berkualitas serta membantu kelompok masyarakat yang selama ini tidak berdaya dan
tertinggal untuk menolong dirinya sendiri.
Sararan program ini adalah masyarakat sipil, swasta dan lembaga swadaya masyarakat
serta pemerintah. Kegiatan strategis yang direncanakan dalarn program ini adaJah
peningkatan pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia, dan penyediaan
tenaga kerja industri yang ahli dan terampil dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan
kebutuhan berbagai jenis industri (Bapeda Kabupaten Aceh Barat, 2014).
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu lima tahun
mendatang dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan potensi
perekonomian daerah dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di
Kabupaten Aceh Barat serta mengkaitkan dengan daerah-daerah atau desa yang masih
terisolasi adalah (Bapeda Kabupaten Aceh Barat, 2014): 1.
Meningkatkan pembangunan perekonomian yang berbasis perdesaan melalui
peningkatan daya saing komuditas unggulan yang berkelanjutan; H a s i l 37 Universitas
Malikussaleh 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui optimalisasi pengelolaan
pertanian dan perkebunan; 3. Pengembangan agroindustri dalam peningkatan nilai
tambah produk pertanian yang merupakan Potensi basis daerah; 4.
Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra-sentra
produksi; 5. Meningkatkan daya saing Aceh Barat melalui kerjasama dan kegiatan
investasi baik dalam maupun luar negeri guna mempercepat pembangunan daerah; 6.
Peningkatan investasi kepariwisataan dan agroindustri; 7.
Meningkatkan pertumbuhan investasi, konsumsi dan daya saing daerah melalui
peningkatan pelayanan dan kemudahan perizinan; 8. Meningkatkan pendapatan
perkapita masyarakat melalui peningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha
dan peningkatan kualitas tenaga kerja; 9. Meningkatkan skala usaha ekonomi
masyarakat dan pemberdayaan UMKM yang mendukung pencapaian MDGs; 10.
Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengentasan kemiskinan
termasuk pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 11. Mewujudkan
Kota Meulaboh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur
pendukung dan kelembagaan ekonomi; 12. Pengembangan Kota Meulaboh sebagai
simpul transportasi di wilayah barat selatan Provinsi Aceh; 13.
Pengembangan Kota Meulaboh sebagai Pusat Pelayanan Jasa Regional; dan 14.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); M o d e l P e m b e r d a y a a n M
a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 38 Julimursyida/ CS Arah
kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu lima tahun
mendatang dalam upaya Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko
bencana adalah (Bapeda Kabupaten Aceh Barat, 2014): 1.
Meningkatkan kualitas dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan berdasarkan regulasi; 2. Melaksanakan pembangunan berbasis tata
ruang wilayah; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar peningkatan kualitas
hidup masyarakat sesuai MDGs 2015; 4. Membangun sarana dan prasarana yang
mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 5.
Mengurangi ketimpangan pembangunan antar kawasan Kota Meulaboh dengan wilayah
pedesaan/daerah tertinggal; 6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah sesuai
dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu,
aspiratif, seimbang dan berkelanjutan; 7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya
energi terbarukan dan tidak terbarukan melalui pemanfatan sumber-sumber energi
baru. 8.
Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dengan memperhatikan aspek
lingkungan dan dampak resiko bencana; 9. Peningkatan perlindungan, pemulihan
kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara integrasi sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas
kehidupan; 10. Meningkatkan upaya mitigasi bencana; 11. Meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap bencana; 12.
Penyiapan gampong siaga bencana; dan 13. Mewujudkan Kota Meulaboh yang bersih
dan nyaman H a s i l 39 Universitas Malikussaleh c. Faktor Institusional Lembaga
pemerintah yang terkait dengan upaya pengembangan masyarakat di tingkat
Kabupaten Aceh Barat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, di tingkat kecamatan
adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan di tingkat desa adalah Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat.
Adapun kegiatan program kerja lernbaga tersebut diantaranya adalah program
peningkatan usaha ekonomi desa, program pengembangan teknologi tepat guna dan
program lomba pembangunan antar desa atau kelurahan. Program pembangunan yang
berhubungan dengan pengembangan masyarakat ditangani oleh masing-masing dinas
terkait, diantaranya adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Petemakan dan Peri
kanan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil.
Wadah komunikasi yang dapat menjembatani kepentingan dari semua stakeholder
dalam program CD belum ada. Hal ini menyebabkan keterlibatan para stakeholder
dalam program CD yang dilaksanakan tidak terorganisir, dan kurang optimal sesuai
dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Pembagian tugas dan peranan dari
masing-masing stakeholder tidak ada sehingga menurunkan efektivitas ketjasama yang
terjalin di antara stakeholder. d.
Faktor Ekonomi Kondisi perekonomian Nasional mencatat bahwa perekonomian
Indonesia pada 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 6,3% dan diperkirakan akan
meningkat di 2013-2014. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang terus
meningkat dan investasi yang tetap kuat. Meskipun pertumbuhan 2012 sedikit di bawah
target APBN 2012 sebesar 6,5 persen, capaian pertumbuhan pada kisaran 6,3 persen
merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi karena dicapai pada saat
perekonomian global mengalami M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k
i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 40 Julimursyida/ CS perlambatan. Sementara itu, Inflasi
2012 mencapai 4,30% (yoy) dan ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap
terkendali.
Dalam skala Aceh, pada triwulan II 2012, pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,59 %.
Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,83%
(yoy) dan ini sesuai dengan target RPJM Aceh tahun 2012 yang mematok pertumbuhan
ekonomi 5,02 % dan pada tahun 2013 capaian pertumbuhan antara 6,1-6,6% akan
tercapai.
Pertumbuhan ekonomi Aceh Barat tiga tahun terakhir ini bernilai positif dan semakin
cepat. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 adalah sebesar 5persen dengan
PDRB 1,2 T. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 dan 2011
masing-masing sebeser 5,09 dan 5,24 persen.
Nilai PDRB harga konstan pada kedua tahun tersebut adalah 1,26 dan 1,32 T Rupiah.
Sebagai perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Aceh, maka
pertumbuhan ekonomi Aceh Barat dari pertumbuhan 12 persen pada tahun 2007 turun
menjadi 5,2 pada tahun 2011dan pertumbuhan ini dibawah dari pada pertumbuhan
ekonomi nasional dan Aceh sebagaimana tergambar dari grafik dibawah ini Gambar 5.7.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan
Nasional Tahun 2007- 2011 H a s i l 41 Universitas Malikussaleh Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Barat tertinggi terjadi pada 2007 sebesar 11,95 persen. Tahun ini
pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor utama yaitu bangunan/konstruksi yang
tumbuh sebesar 24,72 persen; perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,22 persen;
listrik dan air minum sebesar 17,27 persen dan jasa-jasa sebesar 16 persen.
Besarnya kontribusi keempat sektor tersebut sebagai implikasi dari proses rehabilitasi
dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Barat akibat gempa dan tsunami yang terjadi pada
26 Desember 2004. Kondisi ekonomi Kabupaten Aceh Barat tahun 2008-2011
cenderung konstan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tahun 2008 sebesar 5,46
persen menjadi 5,24 persen di tahun 2011 atau terjadi perlambatan aktivitas ekonomi
sebesar 2,2 persen selama 4 tahun. Pemerintah Aceh Barat menandatangani MoU
bersama dengan PT.
Mifa Bersaudara terkait kesepakatan pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR)
bagi masyarakat berdomisili sekitar tambang batubara. Penandatanganan kesepakatan
bersama dilakukan lansung oleh Bupati Aceh Barat HT Alaidinsyah (Haji Tito) dengan
Direktur Utama PT. Mifa Bersaudara Slamet Haryadi. Dalam kesepakatan tersebut,
tertuang jika perusahaan tambang batu bara ini akan menyisihkan 1 persen dari hasil
penjualan setiap ton batu bara demi membiayai program social CSR di tengah
masyarakat. Menurut Direktur Utama PT.
Mifa Bersaudara Slamet Haryadi, Ini telah menjadi komitmen perusahan untuk
menyisihkan 1 persen bagi pembiayaan proram CSR. Dalam realisasi tahun 2013
berjalan, perusahaan ini telah memplotkan Rp 980 juta bagi pembiayaan pelaksanaan
sosial ke tengah masyarakat sekitar tambang. Namun, pada tahun 2015 dan tahun 2016,
PT.
Mifa Bersaudara memiliki target akan beroperasi semaksimal mungkin hingga mencapai
angka produksi batubara sebanyak 15 ribu ton sampai 16 ribu ton, sehingga anggaran
pendukung dana CSR dapat meningkat menjadi Rp 45 miliar. M o d e l P e m b e r d a y
a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 42 Julimursyida/ CS e.
Faktor Sosial Budaya Secara kultural masyarakat sekitar perusahaan bersikap pasrah.
Mereka terjerat dalam berbagai kekurangan sehingga mereka kurang memiliki inisiatif,
gairah, kreatif dan kurang dinamis dalam mengubah nasib mereka untuk lebih baik.
Struktur sosial masyarakat yang kebanyakan masyarakat menengah ke bawah dengan
tingkat pendidikan rendah.
Sikap sebagian masyarakat yang "lebih menginginkan umpan dari pada kail". Adat Aceh
identik dengan kehidupan yang bemuansa religius dan taat rnenjalankan ibadah serta
menjunjung tinggi kaidah-kaidah dan tatanan nilai-nilai budaya Aceh. Hal terse but
berpengaruh pada terbentuknya integritas moral dan merupakan landasan yang paling
utama dalam melaksanakan program pembangunan. 5.5.2.
Pandangan Stakeholder Terhadap Program CD PT. Mifa Bersaudara dan Sistem
Kolaborasi diantara Mereka a. Pandangan Perusahaan Merupakan komitmen PT. Mifa
Bersaudara bahwa membangun lingkungan berarti membangun masyarakatnya, yang
mencakup masyarakat di dalam dan di sekitar perusahaan serta masyarakat yang
terpengaruh dengan operasional perusahaan.
Pelaksanaan program bagi pihak perusahaan merupakan pengejawantahan rasa
tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan
dan kemandirian guna mendukung operasi perusahaan dan membantu pemerintah
dalam mempereepat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan
program, selama ini perusahaan cenderung bekerjasama secara langsung dengan pihak
masyarakat tanpa melibatkan stakeholder lainnya.
Hal tersebut dilakukan untuk lebih memungkinkan tereapainya efektif dan efisiensi
dalam pelaksanaan program. H a s i l 43 Universitas Malikussaleh Pelaksanaan program
CD PT. Mifa Bersaudara di bidang peningkatan pendapatan masyarakat sekitar
perusahaan disadari pihak perusahaan belum mencapai hasil yang diharapkan.
Sementara untuk program CD di bidang-bidang lainnya yakni bidang pembinaan
pendidikan dan keagamaan, pembinaan sosial budaya dan bidang penyediaan
infrastruktur desa dinilai cukup memuaskan. PT. Mifa Bersaudara memandang bahwa
sudah ada kesamaan persepsi mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat namun
disusunnya model atau konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang jelas dari
pihak pemerintah daerah. Perusahaan menyadari pentingnya kolaborasi antar
stakeholder dalam program CD.
Kolaborasi merupakan salah satu nilai perusahaan yang dapat menjadi landasan dasar
pelaksanaan program CD PT. Mifa Bersaudara. Dengan terjalinnya kerjasama yang sehat
antar stakeholder, kebutuhan dan rencana dari masing-masing pihak dapat diketahui
sehingga program yang akan dijalankan akan lebih efektif dan efisien. b. Pandangan
Pemerintah Daerah Program pengembangan masyarakat di sekitar operasi perusahaan
lebih dibebankan kepada pihak swasta sendiri.
Sedangkan untuk masyarakat luas lainnya, Pemda Kabupaten Aceh Barat (Bappeda)
melaksanakan pembangunan melalui dinas- dinasnya. Pihak pemerintah daerah
mengharapkan adanya kerjasama secara intensif antara pihak perusahaan dengan pihak
pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam setiap pelaksanaan program CD. Kerjasama
tersebut tidak hanya dengan petugas lapangan saja yang bukan merupakan staf yang
mempunyai kapasitas pengambil keputusan.
Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat memandang bahwa kolaoorasi antar semua
stakeholder dalam program CD PT. Mifa Bersaudara sangatlah penting untuk
mengoptimalkan peran M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a
m b a n g B a t u b a r a 44 Julimursyida/ CS dari masing-masing pihak dalam
berkontribusi sesuai dengan fungsi, kapasitas dan kapabilitasnya. c.
Pandangan Masyarakat Persepsi masyarakat terhadap bantuan dan keberadaan PT. Mifa
Bersaudara cukup baik. Seluruh lapisan masyarakat telah merasakan bantuan yang
diberikan perusahaan walaupun masih ada warga yang memiliki persepsi kurang setuju
akan tempi jumlahnya relatif sangat sedikit.
Disamping itu, keterlibatan masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan
telah dilakukan sehingga beberapa penduduk setempat bekerja sebagai karyawan
perusahaan . Bekerjasama dengan PT. Mifa Bersaudara birokrasinya panjang dan
berbelit-belit. Komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dinilai masih kurang
efektif.
Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah seringnya pergantian staf perusahaan yang
menangani CO. Komunikasi selama ini hanya antara perusahaan dengan tokoh
masyarakat atau kepala desa, kepala kampung, dan perwakilan masyarakat tempatan.
Komunikasi secara langsung dengan (kelompok) masyarakat masih terbatas.
Dalam beberapa kasus, pendekatan seperti itu telah menimbulkan krisis kepercayaan
masyarakat kepada tokoh- tokoh masyarakat. d. Pandangan Perguruan Tinggi Salah satu
misi Perguruan Tinggi adalah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Upaya
ini ditujukkan agar keberadaan institusi ini mempunyai dampak positif terhadap
kesejahteraan masyarakat sekitamya Dengan demikian, pada gilirannya terdapat
hubungan timbal balik yang harmonis antara masyarakat sekitar dengan perguruan
tinggi. Kolaborasi antar stakeholder dalam program CD. PT.
Mifa Bersaudara akan dapat menutup gap yang timbul dalam hal tenaga, expertise,
dana, dan lain sebagainya yang H a s i l 45 Universitas Malikussaleh diperlukan dalam
pelaksanaan program. Universitas Malikussaleh sebagai mitra penelitian ini memiliki
tugas sebagai tim peneliti dan penyusun model pemberdayaan masyarakat sekitar
tambang batu bara, dan dalam aplikasi model tersebut keterlibatan Universitas Teuku
Umar menjadi sangat penting. e.
Pandangan LSM LSM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Aceh Barat memandang
bahwa program CD merupakan kewajiban moral penanggungjawab usaha sebagai
wujud kepedulian kepada masyarakat dan lingkungannya menimbang dampak yang
dihasilkan dari suatu kegiatan usaha. Program CD PT. Mifa Bersaudara selama ini lebih
banyak berupa bantuan cuma-cuma dan tidak menyentuh pada kebutuhan utama
masyarakat.
Pelaksanaan programnya lebih berupa pemberian kompensasi kepada masyarakat yang
terkena dampak. Kesejahteraan masyarakat lokal tidak banyak terpengaruh dengan
kehadiran perusahaan, bahkan mereka lebih banyak dirugikan karena kehilangan
kesempatan mengakses sumberdaya alamnya. Pihak LSM memandang bahwa
manajemen PT.
Mifa Bersaudara kurang komunikatif, kurang membuka diri dengan pihak- pihak luar,
dan bahkan cenderung defensive. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari kerapkalinya
pihak perusahaan tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan LSM. Kalaupun pihak
perusahaan hadir, wakil perusahaan yang menghadiri tidak punya wewenang dalam
mengambil keputusan di pertemuan.
Kolaborasi berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan program CD. PT PT. Mifa
Bersaudara akan mempertegas maksud dan tujuan suatu kegiatan, memperjelas hak dan
tanggung jawab dan masing-masing pihak, serta untuk lebih menjamin transparansi
kegiatan dan akuntabilitas dari yang terlibat.
Sejauh mi belum ada M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m
b a n g B a t u b a r a 46 Julimursyida/ CS kerjasama antara LSM dengan PT. Mifa
Bersaudara dalam program CD. Pihak PT. Mifa Bersaudara tidak mungkin menghindari
interaksi dengan stakeholder lain dalam melaksanakan program CD. Kolaborasi antar
stakeholder dalam pelaksanaan progran CD oleh PT.
Mifa Bersaudara pada dasamya dapat melancarkan mekanisme kerja dan arus informasi
diantara stakeholder yang terlibat. Setiap stakeholder dapat berkontribusi secara
optimal sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga berbagai upaya
pengembangan masyarakat dapat di laksanakan secara efektif dan efisien.
Kolaborasi antara stakeholder juga merupakan proses pembelajaran sosial, dimana
masing-masing pihak dapat saling merefleksikan pengetahuan (pengetahuan
masyarakat, pengetahuan pemerintah, dan pengetahuan pembina lainnya),
mendiskusikannya, dan memilih pengetahuan mana yang dapat diterima oleh
masyarakat yang bersangkutan. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang telah ditetapkan
dan disepakati semua stakeholder dapat diterapkan dalam bentuk aksi kolektif.
Pemerintah seharusnya berupaya memaksimumkan layanan, agar interaksi setiap
stakeholder dalam program CD berjalan baik. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus
merupakan fasilitator pembangunan yang dapat menjebatani kerjasama antara pihak
swasta dengan masyarakat. Untuk mendukung terjalinnya kolaborasi antara berbagai
stakeholder dalam program CD, secara hukum diperlukan adanya peraturan-peraturan
daerah (Perda) yang spesifik mengenai program CD dari pemerintah daerah Kabupaten
Aceh Barat.
Peraturan ini menyangkut ketentuan mengenai siapa saja yang bertanggungjawab
terhadap program CD, apa hak dan tanggungjawab masing-masing pihaknya. Untuk
lebih mendukung pelaksanaan program partisipatif tersebut, perlu ditentukan juga H a s
i l 47 Universitas Malikussaleh sistem insentif bagi stakeholder yang mendukung
program dan konsekwensi bagi stakeholder yang tidak menjalankannya.
Seeara politik, diperlukan komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pihak
pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap upaya-upaya pengembangan
masyarakat. Program CD seyogyanya merupakan bagian penting dari RENSTRA
(strategic planning) kabupaten dan juga merupakan bagian kritis dari proses
pembangunan yang memerlukan penanganan secara seksama.
Untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program, diperlukan kebijakan dari
pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat yang secara spesifik mengatur program
pemberdayaan masyarakat. Faktor politik merupakan faktor terpenting dibandingkan
dari faktor-faktor yang lainnya. Hal ini disebabkan keberhasilan dari program CD PT.
Mifa Bersaudara sangat ditentukan oleh strategi dari pihak pemerintah daerah
Kabupaten Aceh Barat sendiri dalam mengembangkan kapasitas pihak-pihak terkait
dalam program CD. Terutama berkenaan dengan dukungan kebijakan, dukungan
kelembagaan, dulrungan dana, dukungan sumberdaya, dukungan teknis dan sistem
monitoring dan evaluasi.
Pemerintah daerah merupakan pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di
daerahnya sehingga dia rnesti menggunakan kewenangannya untuk menentukan arah
kebijakan pembangunan di daerahnya. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan dari
pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat yang mampu mendukung dan
memfasilitasi program CD PT.
Mifa Bersaudara agar program tersebut berkembang dan berkelanjutan. Selanjutnya
adalah bagaimana pihak pemerintah daerah tersebut mampu mensinergikan
pendekatan dari program CD dan kebijakan pemerintah daerah. Secara kelembagaan,
pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu melakukan pengorganisasian terhadap
keterlibatan para stakeholder yang berkontribusi dalam upaya pengembangan M o d e l
P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 48
Julimursyida/ CS masyarakat dan terhadap interaksi lembaga-lembaga pemerintah
dengan stakeholder non-pemerintah.
Untuk mendukung kolaborasi tersebut diperlukan revitalisasi keJembagaan dengan cara
membangun kelembagaan yang mampu memfasilitasi kegiatan komunikasi dan
pertukaran informasi antar stakeholder, memantau berjalannya program, secara
partisipatif mendukung kerjasama antar stakeholder dan membentuk Social Control.
Lembaga ini berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator dan kolaborasi antara
berbagai stakeholder.
Secara ekonomi, mesti ada anggaran khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh
Barat untuk program CD. Alokasi biaya CD tersebut tidak hanya terbatas pada biaya
programnya saja, akan tetapi termasuk untuk kegiatan penelitian khusus program CD
melalui kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, mengadakan pertemuan-pertemuan
dan memfasilitasi komunikasi antara berbagai stakeholder.
Dukungan dana ini lebih terkait dengan masalah dukungan administratif lembaga
pemerintah daerah dalam program CD. Disamping sumber dana dari alokasi anggaran
pemerintah daerah, dapat juga diupayakan dengan mengefektivkan partisipasi pihak
swasta dan bahkan dari partisipasi masyarakat sendiri, Secara sosial budaya, pemerintah
daerah Kabupaten Aceh Barat bertanggungjawab untuk memastikan bahwa program CD
yang ada strategis dan dipahami semua stakeholder.
Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari masing-rnasing stakeholder
mengenai program CD, pihak pemerintah daerah perlu penyediaan informasi dan
pengetahuan CD yang memadai. Sehingga setiap stakeholder diupayakan untuk dapat
menghargai program CD, mendukung program yang direncanakan, bersedia untuk
terlibat dan berkolaborasi dengan stakeholder lain dalam pengelolaan program.
H a s i l 49 Universitas Malikussaleh Semua stakeholder harus didukung oleh pemerintah
daerah Kabupaten Aceh Barat untuk berperan aktif dalarn program CD PT. Arara Abadi,
mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan
pengawasan dan pengevaluasian. Agar stakeholder bersedia dan aktif berpartisipasi
dalam tahapan- tahapan terse but, dapat diupayakan melalui: pelibatan stakeholder
dalam kepanitiaan, dengan mengadakan pertemua reguler; menyelenggarakan group
meetings: penunjukkan contact person untuk aspek tertentu; mengembangkan
kerjasama antar stakeholder, penerbitan bulletin, buku dan pengembangan website CD.
5.5.3. Jejaring dan Sinergi Program 5.5.3.1.
Strategi Mensinergikan Program CD dengan Pembangunan Daerah Untuk
"menjembatani" perbedaan antara kedua kelembagaan pemerintah dengan
kelembagaan masyarakat, maka diperlukan prasyarat sebagai berikut (Kolopaking,
2002): Pertama, dibutuhkan political-will pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat,
antara lain berupa: pengenalan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat; menaruh
kepercayaan bahwa identitas, budaya, kebiasaan, tata nilai lokal, dan pengetahuan lokal
itu mampu mernberikan kontribusi yang positif terhadap model pengelolaan program
CD yang produktif dan lestari; serta memahami masyarakat sebagai manusia yang
memiliki harkat yang tinggi, dan dengan demikian patut didengar aspirasinya. Kedua,
setiap aturan formal termasuk sistem insentifnya disusun dengan rnengakomodasikan
kebutuhan masyarakat.
Ini merupakan model konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu percaya
kepada masyarakatnya. Ketiga. setiap tindakan sosialisasi hukum kepada masyarakat
tidak dilakukan secara koersif, meski hukum itu sendiri pada hakekatnya bersifat koersif
Sosialisasi hendaknya dipandang sebagai M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k
a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 50 Julimursyida/ CS proses pembelajaran yang
dialogik.
Keempat, agar dihasilkan organisasi pemerintahan daerah yang lebih adaptif terhadap
kepentingan masyarakat, diperlukan desentralisasi penanganan masalah CD dan
devolusi pembuatan keputusan dari tingkat kabupaten ke desa harus diefektifkan.
Kelima, prakarsa pembangunan "jembatan komunikasi" seperti yang dituangkan dalam
empat butir pertama, hendaknya datang dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh
Barat. 5.5.3.2.
Strategi Kebijakan Pemerintab Daerah Dalam upaya untuk mewujudkan misi
pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat dan mengimplementasikan konsep
pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensinergikan program pengembangan
masyarakat dan pembangunan daerah, maka diperlukan strategi kebijakan program
pembangunan pemerintah daerah yang mencakup penguatan lembaga dan organisasi
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Haeruman, 2001). a.
Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Program ini ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat yang
dibentuk oleh masyarakat setempat. Lembaga ini diharapkan dapat berperan sebagai
wadah bagi pengembangan kegiatan usaha produktif, interaksi dan ketahanan sosial,
pengelolaan sumberdaya dari pemerintah dan potensi masyarakat, serta partisipasi
dalam pengambilan keputusan publik.
Sasaran program yang ingin dicapai adalah berkembangnya kelompok-kelompok usaha
masyarakat (koperasi) di yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan
politik. H a s i l 51 Universitas Malikussaleh b. Pemberdayaan Masyarakat Strategi pokok
dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam pemberdayaan masyarakat adalah
(i) memperkuat lembaga dan organisasi masyarakat dengan membuka ruang yang
seluas- luasnya bagi inisiatif masyarakat, (ii) mengurangi berbagai aturan yang
menghambat, (iii) mengembangkan budaya kemandirian, keswadayaan dan
kesetiakawanan, dan (iv) mengembangkan jaringan sumberdaya, lingkungan alam dan
sosial-budaya setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat dan
martabat masyarakat dalam bentuk perlindungan agama dan adat budayanya, harta
bendanya, jiwa raganya, usaha kehidupannya dan masa depannya. 5.6.
Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara 5.6.1. Peran Serta
Stakeholder a. PT. Mifa Bersaudara Pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan
disemua aspek dalam rangka menciptakan kestabilan disemua sektor bukan hanya
tanggungjawab pemerintah semata tetapi juga berada di pundak seluruh stakeholder
yang ada diwilayah tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan PT.
Mifa Bersaudara yang bergerak dalam bidang tambang barubara di wilayah Aceh Barat
juga ikut berperan dalam rangka mengisi pembangunan sosial masyarakat yang ada
dikawasan tambang khususnya dan Aceh Barat pada Umumnya. Komitmen ini di
tunjukan dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Pemerintah Aceh Barat
dengan PT. Mifa Bersaudara terkait kesepakatan pelaksanaan Corporate Sosial
Responsibility (CSR) bagi masyarakat berdomisili sekitar tambang batubara.
Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan lansung oleh Bupati Aceh Barat HT
Alaidinsyah (Haji Tito) dengan Direktur M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t
S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 52 Julimursyida/ CS Utama PT. Mifa Bersaudara
Slamet Haryadi. Dalam kesepakatan tersebut, tertuang jika perusahaan tambang batu
bara ini akan menyisihkan 1 persen dari hasil penjualan setiap ton batu bara demi
membiayai program CSR di tengah masyarakat. Yang merupakan komitmen perusahan
bagi pembiayaan proram CSR.
Dalam realisasi tahun 2013 berjalan, perusahaan ini telah memplotkan Rp 980 juta bagi
pembiayaan pelaksanaan sosial ke tengah masyarakat sekitar tambang yang merupakan
kontribusi perusahan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara mandiri.
Namun, pada tahun 2015 dan tahun 2016, PT. Mifa Bersaudara memiliki target akan
beroperasi semaksimal mungkin hingga mencapai angka produksi batubara sebanyak
15 ribu ton sampai 16 ribu ton, sehingga anggaran pendukung dana CSR dapat
meningkat menjadi Rp 45 miliar. Semua yang dilakukan ini adalah wujud dari komitmen
PT.
Mifa Bersaudara yang berada dibawah Group Reswara yang berupaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Aceh Barat
dan Aceh secara keseluruhan. Komitmen untuk ambil bagian dalam proses
pembangunan sebagai wujud tanggungjawab sosial serta mengakomodir Qanun
Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2012 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan
untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut maka implementasi tanggungjawab sosial perusahaan
diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA). Konsentrasi PPMA
pada Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat) yang bertitik tolak dari
potensi daerah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh khususnya disekitar tambang.
Dimasa mendatang, program PPMA akan dikoordinir pelaksanaannya melalui sebuah
yayasan yang dibentuk bersama para stakeholder.
Secara umum dalam melaksanakan Program H a s i l 53 Universitas Malikussaleh
Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) berpedoman pada 7 pilar program
pengembangan masyarakat, yaitu: 1. Peningkatan kesehatan masyarakat 2. Partisipasi
aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan melestarikan seni budaya
daerah 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Pengembangan sarana desa 5. Pengelolan
sumberdaya berbasis lahan 6. Kemitraan UMKM dan kewirausahaan 7.
Pelestarian lingkungan hidup dan konservasi keanekaragaman sumberdaya hayati.
Selanjutnya agar semua program berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan
yang ada serta terlaksana dengan baik maka ada 7 tahapan yang harus dilalui, yaitu: 1.
Study penjajakan kebutuhan dengan Metode PRA (Partisipatory Rural Appraisal)/
Pengkajian Keadaan Desa Secara Partisipatif. 2.
Merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Program Yang Berkoordinasi Dengan
Pemerintah Gampong, Kecamatan & Kabupaten serta instansi terkait lainnya. 3. Program
dan alokasi biaya harus dengan Persetujuan Direksi PT. Mifa Bersaudara dan Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat. 4. Implementasi (Pemdampingan) 5. Monitoring 6. Evaluasi 7.
Pelaporan Salah satu peranserta PT.
Mifa Bersaudara dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melaksanakan
program Community Development (CD). Program CD yang dilakukan meliputi beberapa
bidang, yaitu bidang peningkatan pendapatan masyarakat M o d e l P e m b e r d a y a a
n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 54 Julimursyida/ CS sekitar
tambang pada bidang pertanian dan kehutanan, bidang pembinaan pendidikan dan
keagamaan, bidang pembinaan sosial- budaya dan bidang penyediaan infrastrukrur
desa. Program CD PT.
Mifa Bersaudara cenderung dikelola pihak perusahaan sendiri, mulai tahap perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Rencana program CD tahunan
dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan
untuk setiap pelaksanaan program CD pihak perusahaan berkoordinasi dengan pihak
pemerintah daerah kecamatan dan desa.
Pelaksanaan program CD dilaporkan PT. Mifa Bersaudara ke Bappeda Kabupaten Aceh
Barat Provinsi Aceh setiap triwulan dan tahunan. b. Masyarakat Agar Program
Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) dapat berjalan dengan baik maka Peranserta
masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dalam program Corporate Sosial
Responsibility (CSR) PT. Mifa Bersaudara mutlak diperlukan.
Selain sebagai pelaksana program, dalam hal ini masyarakat penerima manfaat juga
dilibatkan dalam proses perencanaan, penyusunan rencana tindak lanjut, implemetasi
dan pengawasan. Program pendampingan juga disediakan oleh pihak perusahaan. Hal
ini ditempuh agar Program CSR dapat berjalan dengan baik serta mampu menciptakan
"keseimbangan dinamis" dan "dialektis" antara pendekatan "bottom up" dan "top
down". Peranserta masyarakat dalam program CD PT. Mifa Bersaudara lebih banyak
dalam pelaksanaan program yang dijalankan dari pihak perusahaan.
Peranserta mereka pada tahap perencanaan program berupa menyampaikan usulan
program baik lisan melalui petugas CD lapangan maupun secara tertulis dengan
mengirimkan proposal usulan program ke perusahaan atau mempercayakan aspirasinya
kepada pimpinan gampong/tokoh H a s i l 55 Universitas Malikussaleh masyarakat.
Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Pelaksanaan program CD dilaksanakan melalui Kelompok Pembudidayaan Nelayan /
Kegiatan Produksiserta Nelayan dan Pembudidaya, dimana mereka melakukan
pengolahan dan pemasaran hasil produksi sesuai dengan bidang keahlian dan
pengalaman masing-masing. Aktivitas pemasaran dilakukan melalui koperasi petani
yang juga melakukan penyediaan, pengelolaan dana bergulir/kredit bagi petani. c.
Pemerintah Daerah Dalam rangka mensinergikan berbagai program pembangunan di
wilayah Aceh Barat yang dilakukan oleh semua stakeholder maka peran pemerintah
sangat diperlukan. Berkaitan dengan program Corporate Sosial Responsibility (CSR)
yang diimplementasikan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) yang
di laksanakan oleh PT.
Mifa Bersaudara selalu melibatkan pihak pemerintah. Semua rencana tindaklanjut yang
telah disusun secara bersama selanjutnya dikoordinasikan kembali dengan pihak
Pemerintah Gampong, Kecamatan dan Kabupaten serta instansi terkait lainnya.
Selanjutnya pada proses penetapan program dan penalokasian biaya juga harus dengan
persetujuan Direksi PT.
Mifa Bersaudara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Begitu juga dalam hal
implementasi dan monitoring program pihak pemerintah melalui instansi terkait tetap
terlibat secara aktif. Untuk mewujudkan akuntabilitas maka pihak PT.
Mifa Bersaudara diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan laporan secara berkala
kepada semua pihak khususnya pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Keterlibatan
pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap program CD PT. Mifa
Bersaudara selama ini masih terbatas pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring program.
Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat mengundang
semua pihak swasta M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m
b a n g B a t u b a r a 56 Julimursyida/ CS untuk mempresentasikan rencana program CD
masing-masingnya setiap akhir tahun pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Musrenbangda), musyawah tersebut dihadiri pihak pemerintah daerah
(kabupaten, kecamatan dan desa), DPRD dan pihak swasta.
Rencana program CD yang akan dijalankan oleh pihak swasta disesuaikan dengan
program pembangunan pihak pemerintah daerah. Keterlibatan pihak pemerintah daerah
dalam pelaksanaan program CD PT. Mifa Bersaudara terbatas pada keterlibatan PPL
pada berbagai program usaha pertanian dan pemasaran hasilnya.
Peran pemerintah daerah dalam pemasaran terbatas pada pemberian kesempatan pada
PT. Mifa Bersaudara untuk melakukan promosi hasil kegiatan CD pada berbagai
pameran pembangunan yang diadakan. Dalam hal monitoring, pemerintah daerah
Kabupaten Aceh Barat menerima laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan
tahunan kegiatan CD dari perusahaan.
Tidak ada evaluasi terhadap basil program CD yang telah dilaksanakan pihak swasta. d.
Perguruan Tinggi Kontribusi perguruan tinggi Universitas Teuku Umar (UTU) dalam
program CD PT. Mifa Bersaudara terbatas pada tahap perencanaan program. Peranserta
pihak perguruan tinggi dengan PT. Mifa Bersaudara dalam hal pendampingan
pelaksanaan program CD, monitoring dan evaluasi program belum ada.
Peran serta UTU terhadap pembangunan daerah, berupa kerjasama antara Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UTU dengan pemerintah daerah Kabupaten
Aceh Barat. Dari kerjasama tersebut dihasilkan pemikiran dan kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup yang berorientasi pada karakter ekosistem, peranserta masyarakat,
kearifan tradisi masyarakat tempatan dan keadilan ekonomi serta perubahan lingkungan
global.
Perguruan tinggi ini juga memberikan masukan kepada pihak pemerintah H a s i l 57
Universitas Malikussaleh daerah dalam hal penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan
Propeda. e. Lembaga Swadaya Masyarakat Keterlibatan pihak Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dalam program CD PT. Mifa Bersaudara secara langsung tidak ada.
Peranan LSM selama ini lebih banyak pada pembinaan masyarakat untuk menyadari
hak- kewajibannya dan memberikan kontrol sosial terhadap pelaksanaan
program-program pembangunan. Wujud pembinaan masyarakat dan kontrol sosial
tersebut biasanya disampaikan melalui tulisan di media masa yang memungkinkan
semua stakeholder mengetahuinya.
Kepada pihak pernerintah, LSM berkontribusi dalam memberikan tanggapan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Disamping itu juga, LSM memberikan
pandangan aspek sosial-lingkungan kepada DPRD mengenai program pembangunan
dalam penyusunan Pembentukan Tata Ruang. 5.6.2. Proses Pembentukan,
Pengembangan, dan Pengujian Model Proses pembentukan, pengembangan, dan
pengujian model dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Penelitian dan
Pengembangan (Research and Development).
Metode ini dirancang untuk mengembangkan suatu produk atau model baru dan atau
menyempurnakan produk atau model yang telah ada dengan langkah-langkah yang
dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini secara umum mengacu pada Gall dan Borg
(1989), Sukmadinata (2005) memodifikasi untuk menyederhanakannya menjadi tiga
tahap utama, yaitu pendahuluan, pengembangan, dan pengujian model. M o d e l P e m
b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 58
Julimursyida/ CS Gambar 5.8.
Proses Pembentukan, Pengembangan, dan Pengujian Model. Sumber: Gall dan Borg
(1989), Sukmadinata (2005). Metode ini dirancang untuk mengembangkan suatu produk
baru dan atau menyempurnakan produk yang telah ada dengan langkah-langkah yang
dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2005; 163 - 145).
Produk yang dikembangkan dalam penelitian adalah suatu Model Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder Dan
Manajemen Ekoregion. Berdasarkan pada langkah penelitian ini secara umum mengacu
pada pendapat Gall dan Borg (1989) di atas, Sukmadinata (2005:189) memodifikasi
untuk menyederhanakannya menjadi tiga tahap utama, yaitu pendahuluan,
pengembangan, dan pengujian, seperti terlihat pada gambar 5.8.
Penelitian pendahuluan, yaitu tahap persiapan untuk pengembangan model. Tahap ini
terdiri atas dua langkah yaitu studi kepustakaan dan survei lapangan. Tahap
pengembangan terdiri dari Deskripsi kondisi Pemberdayaan Masyarakat H a s i l 59
Universitas Malikussaleh tiga kegiatan yaitu pengembangan draf awal, uji coba model
terbatas, dan uji coba lebih luas.
Tahap ketiga, adalah validasi yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan metode
eksperimen antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penelitian ini
menggunakan prosedur Research and Development (R&D) (Borg,R.W & Goll, 2003)
dengan target terumuskannya Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang
Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion disusun sebagai
salah satu inisiatif proses sinergisitas kelembagaan, dengan tujuan untuk motivasi
masyarakat dan bukan untuk menjejalkan konsep kelembagaan salah satu pihak saja,
namun untuk mengadaptasikan sinergisitas kelembagaan stakeholder yang ada.
Masyarakat akan temotivasi bukan dengan imbalan material, melainkan dengan
menciptakan "rasa memiliki" melakukan pemberdayaan, dan melembagakan kekuatan
masyarakat (Roy, 1992 dalam Kolopaking, 2002 ). Penelitian ini diawali dengan mengkaji
berbagai literatur, peraturan, pedoman penyelenggaraan pembelajaran dan survey.
Kunjungan ke lokasi tambang batu bara PT. Mifa Bersaudara dan Bappeda Kabupaten
Aceh Barat.
Diskusi dengan pelaksanan program, praktisi maupun masyarakat dilakukan untuk
mengamati pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini.
Hasil dari dua kegiatan pada tahap pertama merupakan bahan kajian untuk membuat
perencanaan kegiatan. Berbagai masukan tersebut diseminarkan dengan melibatkan
para pakar dan praktisi untuk mendapatkan tanggapan tentang model yang akan
dikembangakan.
Untuk "menjembatani" perbedaan antara stakeholder, potensi konflik dapat
ditransformasi menjadi potensi kooperatif yang sinergis (Kolopaking, 2002), maka
diperlukan model sebagai berikut: M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e
k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 60 Julimursyida/ CS Gambar 5.9. Draft Awal Model
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder
Dan Manajemen Ekoregion.
Tahapan selanjutnya adalah mengadakan workshop dan Focus Group Discussion (FGD)
untuk merancang Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis
Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion. Hasil perumusan model kemudian
divalidasi oleh kelompok ahli. Setelah validasi, tahap selanjutnya adalah revisi yang
menghasilkan model pemberdayaan masyarakat.
Hasil ujicoba dan pengujian terhadap model adalah sebagaiberiut: H a s i l 61
Universitas Malikussaleh Gambar 5.10. Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar
Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder Dan Manajemen Ekoregion 5.6.3.
Tahapan Utama da1am Model PISS-ME Seperti upaya-upaya pengembangan lain yang
dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan yang melalui tahapan dalam
penerapnnya, Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis
Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME) memiliki empat
tahapan utama yang berada dalam satu siklus pengelolaan Model Pemberdayaan
Masyarakat yang berkelanjutan.
yaitu: ? Tahap I : Persiapan ? Tahap II: Perencanaan M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s
y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 62 Julimursyida/ CS ? Tahap III:
Pelaksanaan ? Tahap IV: Monitoring dan Evaluasi (Monev) Gambar 5.11. Tahapan Utama
dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis
Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME).
Tahap I merupakan tahap awal yang diperlukan oleh daerah ketika akan memulai
penerapan Model PISS-ME. Sementara itu, Tahap II sampai Tahap IV merupakan
tahap-tahap yang secara langsung berada dalam penerapan Model Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan
Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME).
Proses yang ada di dalam Tahap II sampai IV tidaklah berjalan secara linear melainkan
dalam H a s i l 63 Universitas Malikussaleh satu siklus. sehingga akan menjadi proses
yang terus berulang dan berkelanjutan. a. Tahap I: Persiapan Tahap ini dimaksudkan
sebagai tahap awal atau persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka memulai
menerapkan pendekatan Model PISS-ME.
Sebagian besar kegiatan dalam tahap ini terkait dengan penyiapan kelembagaan Model
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder
dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME). Tahap lni terdiri tiga langkah yaitu: ?
Langkah I : Melakukan sosialisasi. penyebarluasan informasi dan propaganda
pendekatan Model Pemberdayaan Masyarakat, ? Langkah2: Membentuk organisasi
pelaksana Model Pemberdayaan Masyarakat di daerah ? Langkah3 : Melakukan anallsis
terhadap kondisi saat ini. b. Tahap II: Perencanaan Sebelum memulai pada tahap
pelaksanaan Model PISS-ME itu sendiri.
daerah harus melalui tahap perencanaan. Tahap ini dimaksudkan agar daerah mampu
merencanakan secara baik dan tepat pelaksanaan Model Pemberdayaan Masyarakat
Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion
(Model PISS-ME).
Langkah yang termasuk ke dalam tahapan ini adalah: ? Langkah 4: Mengidentifikasi dan
menentukan kluster ekonomi sebagai fokus Model Pemberdayaan Masyarakat ?
Langkah 5: Diskusi Forum kemitraan untuk menyusun strategi dan rencana tindak lanjut
c. Tahap III: Pelaksanaan M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a
m b a n g B a t u b a r a 64 Julimursyida/ CS Tahap III adalah tahap pelaksanaan yaitu
melaksanakan seluruh strategi dan agenda program Model PISS-ME yang telah
ditetapkan pada Tahap II.
Langkah-langkah yong dilakukan pada Tahap III ini lebih ditujukan pada hal-hal yang
sangat penting yang sangat dianjurkan untuk dilakukan dan tidak ditinggalkan dalam
proses pelaksanaan agenda program dan kegiatan yang terkait dengan Tahap II, apapun
strategi Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis
Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME) yang dipilih.
Sedangkan isi kegiatan dari setiap longkah pada Tahap III akan sangat fleksibel baik dari
jenis dan volume kegiatan. tergantung pada strategi dan agenda program Model
PISS-ME yang dipilih. Secara umum Tahap III ini terdiri dari 5 langkah yaitu: ? Langkah 6:
Mengembangkan dan memperkuat kapasitas, kemampuan dan ketrampilan kelompok
usaha ? Langkah 7: Mengembangkan, memperluas pasar dan melakukan promosi
kelompok usaha ? Langkah 8: Membangun kerja sama berkelanjutanl. d.
Tahap IV: Monitoring dan Evaluasi Walaupun diletakkan pada tahap terakhir. kegiatan
monitoring dan evaluasi tidak selalu harus diletakkan di akhir kegiatan Model PISS-ME.
Hal ini karena pada prinsipnya kegiatan Model Pemberdayaan Masyarakat merupakan
siklus sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi juga sangat penting dilakukan
sepanjang pelaksanaan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara
Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME).
Tahap ini terdiri dari l langkah yaitu: ? Langkah 9: Membangun sistem dan melaksanakan
monitoring dan evaluasi. H a s i l 65 Universitas Malikussaleh Peran Stakeholder dalam
tahapan utama Model PISS-ME, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 5.3.
Peran Stakeholder dalam tahapan utama Model PISS-ME No Stakeholder Tahap I Tahap
II Tahap III Tahap IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 PT.
MIFA BERSAUDARA v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v sustain dan survive apabila didukung dengan kebijakan makro yang
mampu "memahami" program-program tersebut dan secara institusional mampu
memberikan "insentif' dalam pelaksanaannya. Secara komprehensif, proses
implementasi program pengembangan masyarakat perlu didekati dengan
"rnensinergikan" pendekatan "bottom up" (beragam program mikro) dan "lo p down"
(kebijakan makro) (Tenny, 2002). Program CD harus dapat menciptakan "keseimbangan
dinamis" dan "dialektis" antara pendekatan "bottom up" dan "top down".
Untuk itu, strategi pengembangan dan peran kelembagaan perlu didekati dengan
upaya-upaya "comminity based development" (yang bersifat "bottom up") dan
pengembangan proses-proses M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t
a r T a m b a n g B a t u b a r a 66 Julimursyida/ CS kebijakan di tingkat pemerintah
Kabupaten Aceh Barat yang mampu mendukung dan memfasilitasi community based
development (CBO) tersebut (Tenny, 2002) (Lihat Gambar 5.12). Gambar 5.12.
Keseimbangan Dinamis dan Hubungan Dialektis Antara Community Rased Development
dan Local Goverment Policies Pengembangan usaha-usaha produktif yang berbasiskan
kepada komunitas diharapkan dapat melibatkan stakeholder yang lain (kelembagaan
kolaboratif), seperti organisasi pemerintahan dan berbagai organisasi internasional.
Meskipun demikian, jejaring ini tidak akan mengadopsi pendekatan birokratis atau
teknokratis.
Keberhasilan jejaring sebagai media untuk perumusan policy menjadi sangat penting,
tetapi ini semua tergantung pada komitmen semua stakeholder dalam jejaring tersebut.
Gambaran mengenai jejaring kelembagaan berbasis komunitas ditunjukkan pada
Gambar 5.13 (Tonny, 2002). Terdapat beragam institusi dalam suatu kornunitas,
meskipun sangat sedikit jumlahnya, yang bergerak dalam usaba- usaha produktif yang
berbasiskan kepada komunitas dan telah H a s i l 67 Universitas Malikussaleh
melembaga, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian.
Jejaring kelembagaan kolaboratif yang akan dikembangkan harus mampu menjalin
hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan institusi-institusi tersebut. Oleh
karena itu, sistem jejaring yang dibentuk harus mempertimbangkan mekanisme
tradisiona1. Hal-hal penting dalam membangun jejaring yang ada yakni menyelamatkan
jaringan pasar yang sudah ada dan mencabut aturan main yang merugikan masyarakan
(Tonny, 2002).
Gambar 5.13 Jejaring Kelembagaan Berbasis Komunitas Dalam hal pendanaan kegiatan
produktif, peranan pemerintah lokal bersifat sebagai fasilitator bukan sebagai donatur.
Pemerintah lokal perlu mengalokasikan dana untuk masyarakat lapisan bawah atau
pengusaha kecil. Dalam haJ ini penguatan kelernbagaan merupakan hal penting dalam
pemberdayaan masyarakat.
Untuk itu harus ada kesepakatan, bahwa harus dimulai dengan penguatan kelembagaan
dan alokasi dana. LSM yang bergiat daJam pemberdayaan masyarakat bisa rnelengkapi
kegiatan usaha- usaha produktif (Tonny, 2002). M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a
r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 68 Julimursyida/ CS Apabila dilandasi
dengan respon yang baik serta prinsip- prinsip partisipatori, maka hasil pemikiran
stakeholder di tingkat lokal atau nasional perlu dikembalikan pada jejaring di tingkat
komunitas dan lokal, sehingga rumusan-rumusan dan jejaring ini perlu rnendapat
tanggapan dari seluruh masyarakat.
Jaringan kelembagaan berbasis komunitas tidak hams diformalkan (Tonny, 2002). 5.7.
Rancangan Program a. Rancangan Program Pemberdayaan Masyarakat Prinsip
kesetaraan bagi para stakeholder merupakan sebuah kunci keberhasilan dalarn
membangun kolaborasi. Akan tetapi menurut kenyataan di lapangan, masyarakat lokal
sebagai stakeholder berada pada posisi paling lemah sehingga diperlukan
pemberdayaan.
Melalui kegiatan pendampingan diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan
rnasyarakat lokal, sehingga pada saatnya nanti mereka akan dapat memiliki peran yang
sebanding dengan stakeholder yang lainnya. Dengan demikian posisi rnereka dapat
disejajarkan dengan stakeholder tainnya. Rancangan program pemberdayaan
masyarakat dilakukan dengan kegiatan pendampingan, melalui beberapa upaya yang
diantaranya adalah (Kaswinto, 1999): 1.
Pembentukan dan Pengorganisasian Sistem Kelembagaan. Kegiatan ini diawali dengan
pembentukan kelompok- kelompok dampingan oleh pihak. pemerintah desa. Melalui
mekanisme kelompok akan dibangun konsensus- konsensus atau komitmen bersama
untuk menyelesaikan persoalan komunitas. Melalui kegiatan kelompok juga diharapkan
dapat digali ide-ide atau gagasan yang selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap
sebagai proses pembelajaran partisipatif demi kemajuan kelompok dan masyarakatnya.
Antar kelompok juga dapat rnembentuk networking baik di H a s i l 69 Universitas
Malikussaleh bidang kegiatan usaha produktif, sharing pengetahuan dan pengalaman,
infonnasi dan yang lebih penting adalah datam rangka menghimpun kekuatan bersama
sehingga mereka memiliki daya tawar (bargaining position) yang lebih kuat. 2.
Meningkatkan Kuatitas Sumberdaya Manusia, Peningkatan kualitas sumberdaya
masyarakat dilakukan melalui kegiatan- kegiatan pelatihan, beJajar bersama, diskusi
kelompok, diktat, magang, studi banding, seminar, dan sebagainya.
Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan dan instansi terkait
lainnya yang dapat juga bekeIjasama dengan pihak PT.Mifa Bersaudara dan perguruan
tinggi. 3. Menciptakan dan Mengembangkan Usaha Produktif. Kegiatan usaha produktif
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berarti penguatan
masyarakat di bidang ekonomi.
Jenis kegiatannya, bisa mengembangkan usaha produktif yang sudah ada, atau
membuka bidang usaha baru. Penguatan rnasyarakat melalui pendekatan ekonomi akan
dapat meningkatkan motivasi anggota dalam berkelompok karena sebagian
kepentingan mereka dapat terpenuhi. Di pihak lain, keberhasilan dalam peningkatan
ekonomi kelompok akan dapat memotivasi orang lain untuk ikut berkelompok.
Sehingga keberhasi Ian kegiatan pendampingan dalam bidang ekonomi akan memiliki
peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Hal ini
harus dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan Tualang dengan bekerjasama dengan
pihak PT.Mifa Bersaudara 4. Mengembangkan Sistem Informasi Masyarakat. Nilai-nilai
strategis yang sesungguhnya dari mengembangkan sistem infonnasi masyarakat adalah
penguatan masyarakat di M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T
a m b a n g B a t u b a r a 70 Julimursyida/ CS bidang informasi.
Sistem informasi ini akan sangat membantu masyarakat daJam pembentukan jaringan
antar lernbaga atau kelompok-kelompok yang telah terorganisir melalui kegiatan
pendarnpingan masyarakat. Sistem infonnasi yang dikembangkan juga akan menjadikan
masyarakat mampu mengakses informasi ke dunia luar. Kekuatan masyarakat dalam
mengakses informasi, dapat mempengaruhi seluruh aktifitas mereka yang pada akhimya
akan bermuara pada sustainable tidaknya komunitas mereka.
Hal ini harus diupayakan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga yang mencakup aspek
sosial, politik, dan psikologis. Pernberdayaan sosial adalah usaha memperoleh akses
informasi, pengetahuan, keterampilan, partisipasi dalarn organisasi sosial, dan sumber
keuangan.
Pemberdayaan politik adalah usaha untuk memiliki akses dalarn proses pengambilan
keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Pemberdayaan psikologis
adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri bagi rumah tangga yang Jemah
(Wiranto, 2001). b. Pemberdayaan Bidang Ekonomi Dalarn rangka membangun
perekonomian masyarakat yang kuat, efisien, dan modem, terdapat lima agenda
permasalahan yang harus diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, yaitu:
Pertama, mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun sektor usaha dan
mekanisme pasar yang efisien.
Kedua, meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam merespon pasar. Ketiga,
meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan pemasaran output secara efisien.
Keempat, meningkatkan akses usaha. masyarakat ke input produksi (modal, teknologi,
lahan, H a s i l 71 Universitas Malikussaleh tenaga kerja). Kelima, menciptakan
keterkaitan usaha besar dengan usaha masyarakat secara sinergis dan setara.
Agenda pertama Penataan kebijakan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan
fungsi pelayanan dan pengaturan yang baik. Program-program CSR PT.Mifa Bersaudara
di bidang peningkatan pendapatan masyarakat seharusnya didukung pihak pemerintah
daerab Kabupaten Aceh Barat dengan cara mengupayakan berbagai program yang
dijalankannya dapat berjalan efektif.
Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat harus mampu bekerjasama dengan pihak
swasta dan menjadi fasilitator dalam menggalang dukungan dari pihak terkait lainnya
seperti dari perguruan tinggi, LSM dan masyarakat khususnya. Fungsi pemerintah
daerah antara lain meningkatkan pengaturan mekanisme pasar, menyediakan pelayanan
barang dan jasa publik, pengelolaan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat, dan
penanganan masyarakat miskin. Agenda Kedua Kebijakan seyogyanya diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan kelembagaan produksi dalam kegiatan usaha masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi menuju pada penguatan usaha
mikro, usaha kecil dan usaha menengah agar tumbuh dan berkembang. Proses produksi
dan pemasaran dilakukan secara terorganisir oleh pelaku usaha kecil dengan bantuan
kelompok usaha besar. Dengan adanya program CSR dari pihak PT.Mifa Bersaudara
hendaknya dapat menjadi media untuk menciptakan hubungan industri yang baik
antara usaha kecil masyarakat dan pihak usaha besar swasta.
M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a
72 Julimursyida/ CS Agenda Ketiga Pemberian akses pada pelaku ekonomi yang lemah
untuk mendapatkan input produksi meliputi lahan, modal, infonnasi pasar, keterampilan
dan pengusaan teknologi, Pemberdayaan di bidang permodalan meliputi: (i) pemberian
bantuan modal yang membangun kemandirian, (ii) penciptaan sistem permodalan yang
kondusif bagi usaha rnikro, usaha kecil dan usaha menengah untuk mendapatkan akses
di lembaga keuangan, dan (iii) skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal
ini tidak boleh terjebak pada perekonomian subsistem.
Rendahnya kualitas masyarakat, tidak kuatnya permodalan, serta kemampuan
penguasaan faktor produksi lainnya berpeluang untuk timbulnya konflik antara
masyarakat ekonomi lemah dan kuat semakin besar. Dengan demikian, jika masalah
pemberdayaan masyarakat tidak menyentuh aspek-aspek pemihakan dan kemitraan
dalam pemanfaatan faktor produksi, maka dalam jangka panjang akan terjadi masalah
sosial yang merugikan semua pihak.
Agenda Keempat Berbagai upaya perlu dilakukan pihak pemerintah daerah Kabupaten
Aceh Barat untuk membangun hubungan kerja atau networking kemitraan antara usaha
mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai satu kesatuan ekonomi.
Networking ini menjadi dasar pembangunan struktur usaha yang kokoh dan memiliki
keterkaitan struktural yang kuat antar pelaku.
Sinergi antar skala usaha ini akan memacu pertumbuhan dengan pemerataan. Pada
gilirannya dapat dibangun perekonomian daerah yang sehat yang mampu tumbuh dan
bersaing. H a s i l 73 Universitas Malikussaleh c. Pemberdayaan Bidang Sosial dan Politik
Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan politik perlu dilakukan oleh pemerintah
daerah Kabupaten Aceh Barat.
Pemberdayaan pada kedua bidang ini mencakup lima program yaitu: (i) peningkatan
akses dalam pelayanan sosial dasar, kemampuan keswadayaan masyarakat, dan
penyelarasan budaya produktif, (ii) pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik serta dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan, (iii)
pengoptimalan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan
peningkatan partisipasi masyarakat, dan (iv) pembagian peran dan tanggungjawab
antara pemerintah, swadaya masyarakat dan dunia usaha. d.
Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Suatu keterkaitan program
pengembangan perkonornian daerah yang efisien hanya dapat terjadi apabila terdapat
kerangka kelembagaan untuk mendukungnya. Kerangka kelembagaan mampu
mendukung adalah suatu kelembagaan kemitraan (kolaborasi) antara wakil-wakil dari
pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat.
Dalam hal ini, prakarsa dari pihak swasta diharapkan dapat berperan sebagai penggerak
dalam mengidentifikasi dan melaksanakan segenap kegiatan dalam kelembagaan
kemitraan yang dibentuk (Sutrisno, Fauzi dan Hariyadi, 200 I). Untuk itu, dalam upaya
mengembangkan networking dalam program pengembangan ekonomi masyarakat,
terdapat empat lembaga ekonomi lokal yang erat kaitannya dengan pengembangan
ekonomi lokal yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh
Barat, yaitu lembaga usaha produksi, lembaga distribusi pemasaran, lembaga
usaha/keuangan, dan lembaga keswadayaan masyarakat.
Program peningkatan kapasitas lembaga- lembaga tersebut adalah sebagai berikut: M o
d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 74
Julimursyida/ CS Lembaga Usaha Produksi Terdapat tiga hal yang erat kaitannya dengan
lembaga usaha produksi, yakni: teknologi produksi, komoditas unggulan lokal, dan
sumberdaya manusia. Teknologi Produksi • Mendukung tercapainya skala usaha yang
ekonomis bagi terwujudnya efektivitas dan efisiensi usaha.
• Menciptakan integrasi usaha hulu-hiIir. • Memotivasi lahirnya inovasi dan penerapan
teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Mendukung
pemenuhan sarana peralatan produksi, dimana pada tingkat pascapanen, sarana (alat
dan mesin) yang digunakan untuk memanfaatkan potensi daerah. Komoditas Unggulan
Lokal • Penetapan komoditas unggulan lokal.
Penetapan ini harus melibatkan berbagai unsur rnasyarakat untuk mendapatkan
pertimbangan yang lebih obyektif dengan mempertimbangkan kekhasan (comparative
advantage) suatu komoditas sehingga selain mempunyai nilai regional juga mempunyai
nilai strategis dalam aspek pemasaran. • Menciptakan sistem informasi yang mampu
menyediakan data dan informasi tentang potensi lokal, peluang pasar, dan sistem
penunjang keputusan (Decision Support System / DSS) yang dapat digunakan secara
efektif untuk memilih komoditas dan bisnis unggulan daerah. Sumberdaya Manusia 1.
Prioritas pertama pengembangan SDM adalah kepada aparatur pemerintah daerah di
tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini dilakukan untuk memperkuat H a s i l 75
Universitas Malikussaleh lembaga birokrasi (Razak, 2001). Setelah itu diberikan kepada
masyarakat dengan sasaran kelompok masyarakat, perusahaan dan LSM. 2.
Memberikan pelatihan atau penyuluhan sistematis (Business Development Service/
PT.Mifa Bersaudara). 3. Mengembangkan jaringan kerjasama diantara berbagai lembaga,
baik swasta maupun pemerintahan dalam menerapkan kegiatan. Lembaga Distribusi
Pemasaran a. lnfrastruktur dan Sarana Produksi • Mendukung keterkaitan usaha
produksi dengan praktek distribusi.
• Membangun infrastruktur dan sarana distribusi, pola tataniaga dan perilaku pelakunya,
serta pola pembagian marginnya, b. Kemitraan Usaha • Mensinergikan pola tataniaga
dengan perilaku pelakunya untuk menjamin adanya pemerataan margin. • Penguatan
kelembagaan produsen seperti koperasi pemasaran bersama. Lembaga Keuangan dan
Permodalan Usaha a.
Lembaga Perbankan • Mengupayakan adanya suatu layananan khusus dalam
penyaluran kredit ke UKM agar jumlah nasabah dapat meningkat sehingga dapat
membantu UKM dalam mempercepat putaran usahanya. • Mengembangkan prosedur
penilaian kelayakan (feasibility assessment) perbankan yang berlaku khusus bagi UKM.
b. Lembaga Penjamin Kredit M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a
r T a m b a n g B a t u b a r a 76 Julimursyida/ CS • Membentuk Lembaga Penjamin
Pembiayaan Usaha (LPPU) untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja Jangka Pendek
(MKJP) bagi UKM.
• Menciptakan suatu sistem infonnasi yang akurat untuk menilai keJayakan suatu usaha,
serta unit layanan teknologi dan bisnis untuk menjamin kinerja usaha yang telah didanai
sesuai rencana. Lembaga Swadaya Masyarakat Berbagai lembaga keswadayaan
masyarakat di Kabupaten Aceh Barat yang terkait dengan perekonomian daerah, antara
lain kelompok masyarakat, kelompok tani dan Kadinda. a. Mempertahankan tingkat
keberlanjutan (sustainability lembaga keswadayaan) b.
Meningkatkan tingkat partisipasi serta keuntungan bisnis yang diterima oleh partisipan.
Kaneakaragaman Program Pembentukan Kelembagaan Kemitraan dan Jaringan e.
Kelembagaan Lobi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Untuk
mengimplementasikan Community Based Development yang berhubungan dalam suatu
"keseimbangan dinarnis" dengan Local Government Policies dalam program CSR, maka
perlu dibentuk lembaga kemitraan di setiap tingkatan pemerintahan. Lembaga ini tidak.
saja berfungsi sebagai "catalist" antara pemerintah pemerintah Kabupaten Aceh Barat
dan masyarakatnya, tetapi juga memiliki tugas utama, antara lain: (1) Mengelola dan
mengembangkan unit-unit usaha produktif yang telah ditetapkan; (2) Mengatur
mekanisme pengembangan modal usaha produktif; dan (3) Memfasilitasi pelaksanaan
aktivitas pengembangan masyarakat (Tenny, 2002).
Orgamsasi tersebut harus disponsori oleh instansi terkait dan melibatkan wakil-wakil H a
s i l 77 Universitas Malikussaleh dari stakeholder. Wakil pihak pemerintah mesti staf
yang bertanggung jawab untuk perencanaan manajemen, masalah- masalah hukum dan
berhubungan dengan masyarakat. Begitu juga tokoh-tokoh yang antusias dengan CSR.
Pengembangan ekonomi lokal berorientasi pada peningkatan peranserta masyarakat
dalam kegiatan ekonomi lokal melalui kegiatan yang dirancang oJeh pemerintah daerah
Kabupaten Aceh Barat dengan menitikberatkan pada pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat dalarn bentuk kelembagaan kemitraan. Kelembagaan ini perlu ada baik di
desa, kecamatan, kabupatenlkota sampai tingkat provinsi dengan mengembangkan
usaha-usaha kecil yang berbasis sumberdaya lokal sebagai objek pembinaan.
Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan ini, maka pihak pemerintah daerah di
masing-masing tingkatan perlu diidentifikasikan berbagai lembaga yang ada dan yang
perlu, sehingga jaringan kerja pengembangan ekonomi masyarakat lokal dapat berjaJan
dan berkembang dengan book. Upaya pengembangan ekonomi lokal melaJui
pengembangan networking kolaboratif antara berbagai stakeholder dalam program
CSR PT.Mifa Bersaudara mensyaratkan adanya kelengkapan kelembagaan kemitraan
mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai ke provinsi.
Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu membentuk
lembaga-lembaga kemitraan tersebut secara berjenjang sebagai berikut (Sutrisno at. al,
2001): a. Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) merupakan kelompok masyarakat di
tingkat desa yang terdiri dari petani, peternak, nelayan, pengrajin dan pelaku lokal
lainnya yang berada di desa-desa. b.
Tim Pelaksana Pengembangan Komoditas (TPPK) merupakan lernbaga kemitraan di
tingkat kecamatan yang bekerja secara bersama membantu pemberdayaan KMP. M o d
e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 78
Julimursyida/ CS c. Forum Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (FKPEL) adalah
lembaga yang merupakan wadah kemitraan, berfungsi sebagai forum musyawarah dan
sekaligus sebagai pengambil keputusan di tingkat Kabupaten Aceh Barat. d.
Unit Layanan Usaha (ULU) merupakan lembaga berbentuk unit kerja pennanen yang
bertugas memberi jasa layanan konsultasi, pembinaan dan pengernbangan kepada
usaha- usaha kecil (termasuk KMP) baik dari aspek permodalan, produksi, manajemen
maupun SDM. Kontribusi keJembagaan kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal
diharapkan bahwa nantinya dapat me.ngidentifikasi kompetensi ekonomi lokal dengan
baik untuk kemudian dikembangkan menjadi usaha-usaha kecil yang berbasis pada
surnberdaya lokal.
Perihal pokok program ini adalah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan
masyarakat, sehingga perlu diupayakan seeara lebih baik proses sosialisasi dalam
pembentukan dan keberadaan kelembagaan kemitraan, rnulai di tingkat desa,
kecamatan, kabupatenlkota sampai dengan tingkat provinsi. Oleh karena itu semua
program dan kegiatan perlu dituangkan dalam rene ana tindak dan jadwal kerja yang
dikomunikasikan dengan baik.
Pembentukan kelembagaan kernitraan perlu dilakukan dengan berpedoman pada acuan
umum sebagai berikut (Sutrisno at. al, 2001): a. Kelembagaan KMP di tingkat desa perlu
diadakan dengan mengacu pada potensi sumberdaya manusia di tingkat lokal dan
karakteristik komoditas pilihan desa sasaran tersebut. Kelompok KMP perlu dijadikan
sebagai basis dan pelaku utama dalam kegiatan pengembangan komoditas pilihan,
dimana pada gilirannya diharapkan dapat merangsang dan menarik minat masyarakat
dalam mengusahakan suatu komoditas.
Kelompok sasaran dapat dibentuk melalui pertemuan formal yang dilakukan beberapa
kali di tingkat H a s i l 79 Universitas Malikussaleh desa dengan melibatkan seluruh
anggota dan unsur masyarakat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan
beberapa hal penting, antara lain: (1) identifikasi dan inventarisasi terhadap kelompok
masyarakat yang benar-benar mengusahakan komoditas pilihan, dan (2) proses
perekrutan dan seleksi berdasarkan kriteria yang disepakati.
Selanjutnya, pertemuan internal KMP perlu diarahkan pada kegiatan yang bersifat non
formal daJarn rangka mengembangkan diskusi kelompok untuk merumuskan
kebutuhan dan kegiatan strategis pengembangan diskusi kelompok untuk merumuskan
kebutuhan dan kegiatan strategis pengembangan komoditas pilihan. b. Lembaga
kemitraan di tingkat kecamatan (TPPK) perlu dibentuk untuk memfasilitasi dialog serta
tukar-menukar informasi dan pengalaman diantara KMP-KMP di wilayah kecamatan.
Materi dialog dan peluang kemitraan antara lain mengenai informasi pasar, karakteristik
komoditas pilihan, peluang diversifikasi, dan aspek-aspek lain yang dapat lebih
mempercepat proses pengembangan ekonomi di tingkat kecamatan. Untuk
meningkatkan efektifitas ketja TPPK, perlu dilibatkan unsur pengusaha,
lembaga-Iembaga keuangan lokal, koperasi, pemerintah daerah di tingkat kecamatan,
dan wakil kelompok itu sendiri.
Disamping itu, TPPK perlu melakukan pertemuan- pertemuan formal dan informal
sesuai dengan kebutuhan, dan selanjutoya melakukan langkah- Iangkah tindak lanjut
yang diperlukan. c. Lembaga kemitraan di tingkat kabupaten dan provinsi juga perlu
dibentuk dan dikembangkan, sehingga jaringan kerja dan infonnasinya menjadi semakin
luas.
Disamping itu, adanya lembaga ini di tingkat kabupaten dan provinsi juga diharapkan
dapat menjadi pengontrol sistem distribusi, M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a
k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 80 Julimursyida/ CS sehingga menjamin
terjadinya pembagian margin tataniaga yang lebih adil. Lembaga besar dilibatkan,
sehingga dapat melakukan fungsi penjamin pasar seeara lebih baik.
Disamping itu, keterlibatan dan keberpihakan pada program pengembangan ekonomi
lokal dari pihak perbankan, LSM rnaupun pemerintabjuga mesti diupayakan. Beberapa
hal penting yang harus diperhatikan bagi keberhasilan dalam pengembangan ekonomi
lokal tersebut adaJah sebagai berikut (Sutrisno at. ai, 200 I): a. Kelembagaan lokal yang
sudah ada atau yang akan dibentuk seyogyanya mampu menampung semua aspirasi
dari semua pelaku pembangunan (stakeholder).
Lembaga ini di tingkat kabupaten dan provinsi akan membahas rumusan dan
implementasi kegiatan daJam rencana tindak (action plan), serta memobilisasi
sumberdaya dan dana kegiatan jaringan kerja usaha yang berasal dari pihak pemerintah,
swasta dan masyarakat, b. Lembaga kemitraan di tingkat kabupaten adalah Lembaga
yang di dalamnya melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat,
diharapkan dapat lebih mengakses kepada kelornpok sasaran yang menjadi induk
perekonomian. Lembaga ini berkepentingan dalam pengambilan kebijakan yang
berorientasi pada kelompok sasaran.
Penentuan kluster komoditas unggulan adalah kesepakatan yang dihasilkan dari
lembaga ini. Namun demikian, peranan pemerintah hendaknya sekecil mungkin
(terbatas sebagai fasilitator), sementara peranan swasta/profesional perlu diupayakan
seoptimal mungkin. c.
TPPK perlu melibatkan berbagai unsur di dalam masyarakat, baik kelompok masyarakat
pedesaan (petani, peternak dan H a s i l 81 Universitas Malikussaleh nelayan), swasta,
lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah daerah keeamatan. d. TPPK harus
menjalankan fungsinya untuk menyerap dan menampung aspirasi keiompok sasaran
untuk melakukan tindakan lebih lanjut yang di pert ukan , baik berupa koordinasi
dengan lembaga kemitraan di tingkat kabupaten, maupun dengan lembaga-lembaga
terkait lainnya.
Dalam melaksanakan fungsinya TPPK dibantu oleh Fasilitator Kecamatan (FK), dengan
selalu berkoordinasi dan rnemantau semua kegiatan FK agar target dan sasaran
pembinaan dapat tercapai. Terdapat beberapa prinsip yang sangat penting untuk
dipertimbangkan dalam perumusan bentuk kelembagaan. Pertama, kelembagaan
tersebut merupakan rnanifestasi dari "sharing" seluruh stakeholder, dimana peranan dari
masing-masing stakeholder dalam kelembagaan tersebut (pola hubungan) dapat
ditelaah secara kritis dan analisis pihak-pihak terkait.
Telaahan ini penting terutama untuk menetapkan dimana kedudukan organisasi atau
badan yang melaksanakan fungsi hubungan kelembagaan tersebut. Kedua. fokus
pekerjaan kelembagaan tersebut adalah kepada program-program partisipatif yang
telah dirumuskan dan diperkirakan secara operasional program-rogram tersebut dapat
didukung dan difasilitasi oleh beragam kebijakan pemerintah daerah.
Untuk memperkirakan hal tersebut diperlukan suatu "matriks" antara program-program
partisipatif dengan prasyarat kebijakan pemerintah daerah. Keliga, kelembagaan
tersebut baik secara konseptual maupun operasional rnampu mengimplementasikan
kaidah-kaidah desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan pada satuan
daerah kabupaten/kota (UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999).
Prinsip ini penting, terutama untuk mendukung program-program partisipatif dan
sampai sejauh M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n
g B a t u b a r a 82 Julimursyida/ CS mana pemerintah daerah kabupatenlkota mampu
membiayai beragam implementasi dari program-program partisipatiftersebut (Tonny,
2002). f.
Rancangan Program Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Peningkatan Kapasitas
Lembaga Ekonomi dan Sosial Masyarakat Dalam upaya membangun networking
diantara berbagai stakeholder dalam program CSR yang bersinergis dengan program
pembangunan daerah, khususnya di bidang ekonomi, maka perlu dibuat strategi
kebijakan program pembangunan daerah untuk penguatan lembaga dan organisasi
masyarakat.
Hal tersebut diupayakan dengan mendukung pembentukan lembaga kemitraan antar
stakeholder dan memperkuat lembaga perkoperasian. Lembaga kemitraan ini juga
dapat menjadi dasar dari mengembangkan networking ekonomi yang efisien yang
menghubungkan antara produsen, pemasok, pedagang, dan pembeli di daerah
pedesaan dan perkotaan di seluruh daerah tersebut, bahkan di luar daerah yang
bersangkutan Komponen-komponen program prioritas yang dapat dilakukan
pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat adalah: (i) penghapusan peraturan yang
menghambat berkembangnya lembaga dan organisasi sosial-ekonomi yang dapat
dibentuk oleh masyarakat, (ii) penyediaan infonnasi kepada lembaga ekonomi-sosial
masyarakat, (iii) pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi
baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat maupun antar lembaga masyarakat
dalam kegiatan pengambilan keputusan R e n c a n a T a h a p a n 83 Universitas
Malikussaleh BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 6.1.
Jadwal Kegiatan Penelitian Jadwal kegiatan tahapan lanjutan penelitian ini adalah
sebagai berikut: - Validasi model yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan
metode eksperimen antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Indikator
capaian yang diharapkan adalah tersedianya rumusan aplikasi model pemberdayaan
masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen
ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh yang dipublikasi pada
seminar dan jurnal internasional.
- Seminar dan Lokakarya dalam kerangka sosialisasi aplikasi model pemberdayaan
masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen
ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh. Indikator capaian
yang diharapkan adalah tersedianya aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar
tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk
menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh yang terdaftar pada lembaga HKI.
Jadwal kegiatan tahapan lanjutan penelitian ini adalah sebagai terlampir.
M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a
84 Julimursyida/ CS BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN 7.1. Kesimpulan Peran serta PT. PT.
Mifa Bersaudara dalam upaya mengembangangkan masyarakat dan mendukung
pembangunan di Kabupaten Aceh Barat adalah melaksanakan Program Community
Development (CD).
Keterlibatan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam program CD PT.
Mifa Bersaudara adalah pada tahap perencanaan program CD, pelaksanaan program
dan monitoring program. Peran serta masyarakat pada program CD PT. Mifa Bersaudara
lebih banyak pada pelaksanaan program. Peran serta universitas terbatas pada
perencanaan program CD. Sedangkan peranserta LSM dalam program CD. PT.
Mifa Bersaudara belum ada. Dalam penyelenggaraan program CD, selama ini PT. Mifa
Bersaudara cenderung bekerjasama secara langsung dengan pihak masyarakat tanpa
melibatkan stakeholder lainnya. Pola kerjasama lebih bersifat searah, dimana PT. Mifa
Bersaudara sebagai pemilik program yang sasarannya adalah masyarakat sekitar
perusahaan.
Kerjasama secara nyata antara PT. Mifa Bersaudara dan pemerintah daerah Kabupaten
Aceh Barat dalam penyelenggaraan program CD masih kurang. Belun ada kelembagaan
yang menjembatani hubungan keduanya, sehingga keterkaitan program CD PT. Mifa
Bersaudara dan program pembangunan daerah relatif kecil. Meskipun Pemetintah
Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2014
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, namun belum Forum
TJSLP masih dalam tahap persiapan untuk melaksanakan tugasnya.
K e s i m p u l a n d a n S a r a n 85 Universitas Malikussaleh Faktor-faktor yang
mempengaruhi terjalinnya networking diantara stakeholder dalam program CD PT. Mifa
Bersaudara adalah: faktor hukum, peraturan daerah yang spesifik mengenai program
Community Development (CD) di Kabupaten Aceh Barat belum ada. Tidak ada sistem
insentif sosial yang diperoleh perusahaan yang melaksanakan program CD, begitu juga
dengan konsekwensi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya; faktor politik,
rumusan misi pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai visi yang
berhubungan dengan program pengembangan masyarakat tidak ada yang spesifik
terkait dengan program CD.
Begitu juga tidak ada kebijakan pemerintah daerah yang dapat menjadi 'payung' untuk
kegiatan CD yang diprakarsai oleh pihak swasta; faktor institusional, wadah komunikasi
yang dapat menjebatani kepentingan dari semua stakeholder dalam program CD belum
ada; faktor ekonomi, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah daerah Kabupaten
Aceh Barat untuk program pemberdayaan masyarakat. Dana program CD PT.
Mifa Bersaudara hampir keseluruhannya berasal dari dana PMDH pihak perusahaan
sendiri; faktor sosial-budaya, secara kultural masyarakat sekitar perusahaan bersikap
pasrah. Struktur sosial masyarakat, sebagian besar masyarakat rnerupakan rnasyarakat
menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan rendah. Informasi dan pengetahuan
mengenai program CD dari para stakeholder masih terbatasnya.
Pihak pernerintah daerah menganggap bahwa pengernbangan rnasyarakat di sekitar PT.
Mifa Bersaudara lebih rnerupakan tanggung jawab pihak swastanya sendiri. Secara
umum, rnasing-rnasing pihak terkait rnernandang penting kolaborasi stakeholder dalam
penyelenggaraan program CD. PT. Mifa Bersaudara. Kolaborasi stakeholder diperlukan
untuk dapat menutup gap yang timbul dalam hal tenaga, expertise. dana, dan lain
sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
Dengan kolaborasi juga kondisi, kebutuhan dan recana dari masing-masing pihak dapat
diketahui, sehingga rnasing-masing stakeholder dapat M o d e l P e m b e r d a y a a n
M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 86 Julimursyida/ CS
berkontribusi seeara optimal sesuai dengan fungsi, kapasitas dan kapabilitasnya. Untuk
mendukuug kolaborasi diantara stakeholder, pernerintah daerah Kabupaten Aceh Barat
harus berupaya rnemaksimalkan layanan, agar interaksi setiap stakeholder dalam
program CD berjalan baik. Semua stakeholder harus didukung oleh pemerintah daerah
untuk berperan aktif dalam program CD PT.
Mifa Bersaudara, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai
dengan pengawasan dan pengevaluasian. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus
merupakan fasilitator pembangunan yang dapat menjembatani kerjasama antara pihak
swasta dengan masyarakat. Untuk itu, secara hukum diperlukan adanya
peraturan-peraturan daerah (Qanun) yang spesifik mengenai program. CD.
Peraturan ini menyangkut ketentuan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab
terhadap program CD, apa hak dan tanggung jawab masing-masing pihaknya. Untuk
lebih mendukung pelaksanaan program partisipatif tersebut, perJu ditentukan juga
sistern insentif bagi SH yang mendukung program dan konsekwensi bagi SH yang tidak
menjalankannya.
Secara politik, diperlukan kornitmen dan kernauan politik yang kuat dari pihak
pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap upaya-upaya pengernbangan
masyarakat. Program seyogyanya merupakan bagian penting dari RENSTRA (strategic
planning) kabupeten. Secara kelembagaan, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat
perlu melakukan pengorganisasian terhadap keterlibatan para SH yang berkontribusi
dalam upaya pengembangan masyarakat dan terhadap interaksi lembaga-lembaga
pemerintah dengan SH non- pernerintah.
Untuk itu diperlukan adanya suatu kelembagaan yang berfungsi sebagai koordinator
dan fasititator dari kolaborasi antara berbagai SH. Secara ekonomi, mesti ada anggaran
khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat untuk program CD, disamping
mengefektivkan partisipasi pihak swasta. Secara sosial K e s i m p u l a n d a n S a r a n
87 Universitas Malikussaleh budaya, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat
bertanggungjawab umuk memastikan bahwa program CD yang ada strategis dan
dipahami semua stakeholder.
Untuk mengimplementasikan Community Based Development yang berhubungan
dalam suatu "keseimbangan dinamis" dengan Local Government Policies dalam
program CD PT. Mifa Bersaudara, maka perlu dibentuk. kelembagaan kemitraan di
setiap tingkatan pemerintahan. Kelembagaan perlu dibentuk secara berjenjang sebagai
berikut, yaitu: (1) Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) merupakan kelompok
masyarakat di tingkat desa.
(2) Tim Pelaksana Pengembangan Komoditas (TPPK) merupakan lembaga kemitraan di
tingkat kecamatan yang bekerja secara bersama membantu pemberdayaan KMP. (3)
Forum Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (FKPEL) adalah lembaga yang
merupakan wadah kemitraan, berfungsi sebagai forum musyawarah dan sekaligus
sebagai pen gam bil keputusan di tingkat Kabupaten Aceh Barat.
(4) Unit Layanan Usaha (ULU) merupakan lembaga berbentuk unit kerja permanen yang
bertugas memberi jasa layanan konsultasi, pembinaan dan pengembangan kepada
usaha-usaha kecil (ternasuk KMP) baik dari aspek permodalan, produksi, manajemen
maupun SDM. Strategi untuk mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dan
Pembangunan Daerah dapat diupayakan dengan "menjembatani" kelembagaan
pemerintah dengan kelembagaan masyarakat oleh pihak pernerintah Kabupaten Aceh
Barat. Untuk menjembatani kedua kelembagaan tersebut diperlukan suatu proses
pem.aduan kelembagaan, Pemanduan kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan
masyarakat melalui peningkatan daya tanggap lembaga pemerintah daerab Kabupaten
Aceh Barat.
M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a
88 Julimursyida/ CS 7.2. Saran Networking colaboratif dalam pelaksanaan program CD
menuntut perubahan paradigma pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam
hal sikap dan orientasinya. Perubahan tersebut menyangkut peran pemerintah daerah
yang semula berperan majemuk (mendistribusikan SDA, merencanakan, menentukan
regulasi dan mengawasinya) menjadi lembaga yang memberikan dukungan (fasilitas).
Dengan kata lain, pemerintah daerah semula menjadi "pengusa tunggal" sekarang
menjadi "pelayan".
Begitu juga dengan perubahan sikap mengbadapi masyarakat. Masyarakat harus
dihadapi sebagai pelaku yang memiliki kedudukan sederajat dengan pemerintah
daerah. Sikap ini dituntut dalam setiap pembuatan keputusan, yang semula bersifat
unilateral dari arab pemerintah saja, kini barus bersifat partisipatif Penentuan kebijakan
dan reneana pembangunan daerah secara partisipatif tidak selalu cukup dengan hanya
melibatkan DPRD.
Pada realitanya, DPRD tidak selalu dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat secara
keseluruhan. Oleh sebab itu, mesti ada mekanisme yang diatur pihak pemerintah daerah
untuk. memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat terakomodir dalam
setiap program pembangunan.
D a f t a r P u s t a k a 89 Universitas Malikussaleh DAFTAR PUSTAKA Adams and
Someshwar. 1996. Social Capital and Development: Implications for policy and Program.
Paper. Tidak diterbitkan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2012. Potensi
Investasi Provinsi Aceh Tahun 2012. Badaruddin. 2003. Modal Sosial dan Reduksi
Kemiskinan Nelayan di Propinsi Sumatera Utara. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan
Tinggi. Dikti. Tidak diterbitkan. _________. 2006.
Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Tiga Komunitas Petani Karet di
Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat). Penelitian Hibah Bersaing
Perguruan Tinggi. Dikti. Tidak diterbitkan. Baiquni, M. dan Susilawardani. 2002.
Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia.
Yogyakarta: ideas dan Trans Media Global Wacana. Bali Post, 9 Februari 2007.
Bethan, Syamsuharya. 2008. Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan
Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional. Bandung: PT Alumni. Biro Lingkungan dan
Teknologi DPE. 1998. Pelaksanaan AMDAL Kegiatan Pertambangan dan Energi. Jakarta.
Branch, Melville.C. (1995). Perencanaan Kola Komprehensif. Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.
M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a
90 Julimursyida/ CS Briggs, John, and Mwamfupe, Davis. (2000) Peri-Urban Development
in an Em of Structural Adjustment in Africa : The City of Dar es Salaam, Tanzania. Urhan
Studies, Vol.37, No.4, 797-809. Brook, Robert,. Davila, Julio. (2000), The Peri-urban
Interface. A Tale of Two Cities arc.cs.odu, edu :8080/dp9/ getrecord/ oai
_dc/eprints.ucl.ac. uk. 0 AI21oai: eprints. ucl.ac.
uk .OAI2:40 - 6k - Browder, John 0. and Bohland, James R. (1990) Patterns of
Development on The Metropolitan Fringe. Journal of the American Planning Association;
Summer 95, Vol. 61 Issue 3, p3 !O, 18p, 3 charts. Bryant., Russwurm., McLellan. (1992),
THE CITY'S COUN1RYSIDE Land and its management in the rural- urban fringe,
Longman Inc., New York, United States of America. Chambers, Robert. 1988.
Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES. Coleman, James S. 1988.
Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvad University Press. Dasgupta, Partha dan
Ismail Serageldin (ed.). 1999. Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington: The
World Bank. Departemen Pertambangan dan Energi.1995.50 Tahun Pertambangan dan
Energi Dalam Pembangunan. Jakarta. Effendi, Hefni. 2011. Senarai Bijak Terhadap Alam
dan Inspiratif dalam Gagasan.
Bogor: PT Penerbit IPB Press. Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and The
Creation of Prosperity. New York: The Free Press. D a f t a r P u s t a k a 91 Universitas
Malikussaleh Gall, M. Borg, W. (2003), Educational research an introduction. Colopon,
United States of America Grootaert, Christian. 1998. Social Capital: The Missing Link?
Social Capital Initiative. Working Paper. No. 3. World Bank.
Gunawan, Totok. 27 Oktober 2007. Makalah: Pendekatan Ekosistem Benteng Lahan
Sebagai Dasar Pemba-ngunan Wilayah Berbasis Lingkungan di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Yogyakarta: Seminar Nasional Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
http://geo.ugm.ac.id/ http://hmit.wordpress.com http://www.menlh.go.id Ibrahim, Linda
D. 2006. Memanfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian
Korporasi. Dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2.
Jahja, Rusfadia Saktiyanti. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social
Responsibility Perusahaan Ekstraktif (Sebuah Studi Komparasi Pelaksanaan CSR di
Perusahaan Pulp dan Kertas di Propinsi Riau dan Perusahaan Tambang Batubara di
Propinsi Kalimantan Timur). Dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG.
Vol. 1. No. 2.
Kompas, Jumat, 28 Oktober 2011. Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. Corporate Social
Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New Jersey:
John Wiley & Sons, Inc. M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a
m b a n g B a t u b a r a 92 Julimursyida/ CS Kolopaking, Lala. 2002.
Modul Kuliah PengembanganMasyarakat dan Kelembagaan Pembangunan. Program
Magister Manajemen Pembangunan Daerah Triwulan I. Pekanbaru, Riau. Krishna,
Anirudh & Norman Uphoff. 1999. Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual
and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in
Rajashtan, India.
Social Capital Initiative Working Paper. No. 13. World Bank. laquinta, David L., Drescher
Axel W. (2000), Defining Periurban: Understanding Rural-Urban linkages and Their
Connection to Institutional Contexts, presented at the Tenth World Congress, IRSA, Rio,
August 1, 2000. Lubis, Zulkifli. 2002.
Resistensi, Persistensi, dan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam Milik Bersama: Kajian Antropologis Terhadap Pengelolaan Lubuk
Larangan di Sumatera Utara. Proyek RUKK-I. Menristek. Laporan Penelitian. Mackie,
Jamie, 1998. ”Bsinss cceAmoSouhestAsian Chinese: The Role of Culture, Values, and
Social Structures. Mawardi, Ikhwanuddin. 28 Desember 2010.
Pembangunan Yang Berorientasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
(Kasus Pulau Jawa). Blog Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
http://www.bappenas.go.id Nursahid, Fajar. 2006. Praktik Kedermawanan Sosial BUMN:
Analisis Terhadap Model Kedermawanan PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT
Telekomunikasi Indonesia. D a f t a r P u s t a k a 93 Universitas Malikussaleh Dalam
Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2. Ohama, Yutaka. 2001.
“CosepaFmeof artory Local Social Development (PLSD). Modul dalam training on PSLD.
Theories and Practices. Nagoya: JICA. Ostrom, Elinor. 1993. Crafting Institution,
Self-Governing Irrigation Systems. San Fancisco: ICS Press. Prasodjo, Imam B. 2001.
Menciptakan Harapan di Negeri Azab. Makalah. Tidak dipublikasikan. Jakarta: CERIC
FISIP – UI. Pretty, Jules dan Hugh Ward. 1999. Social Capital and The Environtment.
Paper Submitted to World Bank. PT. Bank Mandiri (Persero), 2013.
Industry | Update, Office of Chief Economist, Volume 11, June 2013, 3 July, 2013. Pusat
Sumber Daya Geologi, 2006. http://www.tekmira.esdm.go.id/data/
files/Batubara%20Indonesia.pdf. Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara (TekMIRA),
2006. Konsumsi Batu Bara Menurut Jenis Industri di Indonesia.
http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/ Batubara%20Indonesia.pdf Putnam, Robert D.
1993. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton: Princeton
University Press. Rose, Richard. 1999.
“GetinThinD ne in an Antomodern SocietSocialCapalNets sia” . Dalam Partha Dasgupta
dan Ismail M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a
t u b a r a 94 Julimursyida/ CS S.W. Sumardjono, Prof. Maria, dan Dwi Diantoro, Totok.
2009.Naskah Akademis: Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kajian Lingkungan
Hidup Strategis. Saleng, Abrar.
2004. Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press. Salman, Darmawan; Laude Sufri;
Amin Daud Aidir; dan Mappinawang. 1999. Kreasi Modal Sosial Melalui Aksi Kolaborasi
Dalam Reduksi Kemiskinan. Makalah Seminar dan Lokakkarya. Makassar: Kerjasama
LP3M, FE Unhas dan Oxfarm Jakarta. Semendawai, A.H. 2005. Tanggung Jawab Pidana
Korporasi Dalam RUU KUHP, ELSAM. Jakarta. Serageldin (ed.). Social Capital: A
Multifaceted Perspective.
Washington: The World Bank. Steiner, George A. Dan John F. Business Steiner. 1994.
Business, Government, and Society: A Managerial Perspective, Text and Cases.
Singapore: McGraw-Hill Book Co. Subadi. 2010. Penguasaan dan Penggunaan Tanah
Kawasan Hutan. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 2003.
Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Sudrajat, Nandang. 2010.
Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum.Jakarta: Penerbit Pustaka
Yustisia. Sukmadinata, N.S. (2000), Pengembangan Model : Teori dan praktek. Bandung:
Remaja Rosda Karya Sunarso, Siswanto. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan
Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta. Jakarta. D a f t a r P u s t a k a 95
Universitas Malikussaleh Suprapto, Siti Adiprigandari Adiwoso. 2006. Pola Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta.
Dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2. Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945, Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta peraturan
pelaksanaannya. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (UUPMB) beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang No.
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria beserta peraturan pelaksa-
naannya. Webster, Douglas. (2002), On the Edge: Shaping the Future of Peri-urban East
Asia, Working paper. Webster, Douglas dan Larissa Muller (2002), Chalfenges of Peri-
urbanization in the Lower Yangtze Region: The Case of the Hangzhou-Ningbo Corridor,
Asia/Pacific Research Center, Stanford University, Stanford. Wibowo, Pamadi. 2006.
Rentang Program CSR di Mata Para Ahli Pemasaran.
Dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2. Widiyanarti,
Tantry. 2004. Persepsi Pelaku Bisnis Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi
pada Beberapa Perusahaan Swasta di Jl. Jendral Sudirman Jakarta). Jakarta: Pusat
Pengembangan Etika Unika Atmajaya. Tidak Diterbitkan. _________. 2005. Corporate
Social Responsibility: Model Community Development Oleh Korporat.
Dalam Etnovisi M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n
g B a t u b a r a 96 Julimursyida/ CS Jurnal Antropologi Sosial Budaya. LPM ANTROP-
FISIP- USU. Vol 1. No.2. World Coal Institute, 2005. Sumber Daya Batu Bara, Tinjauan
Lengkap Mengenai Batu Bara. www.worldcoal.org.
INTERNET SOURCES:
-------------------------------------------------------------------------------------------
<1% -
https://mafiadoc.com/daftar-penerima-hibah-penelitian-tahun-2014_59bf3d5f1723dde2
01ad18dd.html
<1% -
http://docplayer.net/32399195-Design-and-3d-printing-of-scaffolds-and-tissues.html
<1% -
https://text-id.123dok.com/document/oy874dk2z-jacky-ssos-si-pengembangan-model-
ukm-produsen.html
<1% - http://repository.unimal.ac.id/view/year/2016.html
<1% -
https://anzdoc.com/pendidikan-agama-islamc4f0e13fe1c4e0af16d9a5d124d3e9089147
2.html
<1% - https://www.scribd.com/document/365012999/kuisioner-konsentrasi
<1% -
https://www.scribd.com/doc/210936089/Hubungan-Antara-Komunikasi-Dan-Kondisi-Fis
ik-Tempat-Kerja-Dengan-Produktivitas-Kerja-Pegawai-Sekretariat-Daerah-Kabupaten-A
ceh-Barat
<1% - https://www.scribd.com/document/342255273/Makalah-Smartwatch
<1% - http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/01/
<1% -
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34871/1/SATRIA%20LOKA%2
0WIDJAYA-FDK.pdf
<1% - https://www.scribd.com/document/342824706/PTK-IPS-SMP-pdf
<1% -
http://rickykoba03.blogspot.com/2014/06/motivasi-kerja-tenaga-kesehatan_25.html
<1% -
http://www.lppm.ugm.ac.id/repo/PANDUAN_ESD_REVISI_10_Maret_2010-FINAL.pdf
<1% - https://www.scribd.com/document/369279775/Kata-Pengantar
<1% -
https://id.123dok.com/document/oy83wrqr-rancangan-perbaikan-metode-kerja-pada-s
tasiun-pengantongan-semen-di-pt-yoga-wibawa-mandiri.html
<1% - http://www.academia.edu/7884893/SKRIPSI_LENGKAP_ERNI_DAMAYANTI_ALLA
<1% - https://www.youtube.com/channel/UCfLWrWYxdQUwvMt3OuwZQLQ
<1% - https://www.scribd.com/document/374869171/1-Laporan-KKN-49D
<1% -
http://docplayer.info/39204307-Membangun-pertautan-syariah-kaitannya-dengan-peni
ngkatan-kinerja-karyawan-perbankan-syariah-di-kota-semarang-disertasi.html
<1% - https://www.scribd.com/document/74680935/MAKALAH-an-Peserta-Didik
<1% -
http://andimanurungzz.blogspot.com/2014/09/perlindungan-hukum-terhadap-anak_1.h
tml
<1% - https://docplayer.info/48201155-Daftar-isi-pengantar-2.html
<1% -
http://repository.unika.ac.id/1511/1/LAPORAN%20AKHIR%20PENELITIAN%20EFEKTIVIT
AS%20KOMUNIKASI%20TAMPING.OK%20PRINT.pdf
<1% - http://digilib.unila.ac.id/3971/17/BAB%20II.pdf
<1% - https://www.scribd.com/document/340774484/1177020103111005-pdf
<1% - http://nofia.ilearning.me/1-3-tujuan-dan-manfaat-penelitian/
<1% -
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/19590331198
6031-SUHERMAN/EFEKTIVITAS%20DIAGNOSIS%20KESULITAN%20BELAJAR%20PADA%
20SISWA%20.pdf
<1% -
https://docplayer.info/37393011-Bab-ii-gambaran-umum-lokasi-penelitian-optimal-baik
-segi-mutu-maupun-ekonomi-dibutuhkan-proses-perencanaan-yang.html
<1% - https://www.slideshare.net/RianYuriansyah/330-49341388
<1% - http://eprints.undip.ac.id/view/year/2009.type.html/2009.default.html
<1% - http://e-journal.uajy.ac.id/3030/6/5TS07050.pdf
<1% -
https://docplayer.info/49751835-I-pendahuluan-usaha-budidaya-ikan-baung-telah-berk
embang-tetapi-perkembangan-budidaya.html
1% - http://docplayer.info/32705462-.html
<1% - https://issuu.com/jambi-independent/docs/jambiind_22november2009
<1% - http://mineralsc.blogspot.com/
<1% -
https://www.scribd.com/document/361075116/Paper-KIMDAS-2-Batubara-Dan-Minyak-
Bumi
<1% -
https://1902miner.wordpress.com/2013/03/15/produksi-batubara-dan-konsumsi-batub
ara-golbal/
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/265070687_Membuat_Program_CSR_Berbasis
_Pemberdayaan_Partisipatif
<1% -
http://risalahpress.com/konsep-pendidikan-badiuzzaman-said-nursi-teori-dan-praktek/
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/42319970_Implementasi_Tanggung_Jawab_So
sial_Perusahaan_Terhadap_Masyarakat_Melalui_Pemanfaatan_Modal_Sosial_Alternatif_Pe
mberdayaan_Masyarakat_Miskin_Di_Indonesia
<1% - https://www.ptpn4.co.id/pkbl/
2% -
https://johannessimatupang.wordpress.com/2009/06/08/memeriksa-tanggung-jawab-s
osial-perusahaan/
<1% -
https://mazinov.wordpress.com/2017/04/23/pemberdayaan-ekonomi-berkelanjutan-me
lalui-zakat-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/
1% -
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/733/08E00205.pdf.txt;sequence
=3
<1% - https://issuu.com/dompetdhuafapendidikan/docs/annual_report_2016_web
<1% - http://www.academia.edu/8090842/Batubara_dan_Lingkungan_Hidup
<1% -
http://sangsurya-wahana.blogspot.com/2011/11/pembangunan-berkelanjutan-lingkung
an.html
<1% -
http://primadonakita.blogspot.com/2014/01/download-makalah-pendidikan-lingkunga
n.html
<1% -
https://abunali84.wordpress.com/2013/12/26/study-ecoregion-kabupaten-bangkalan/
<1% - https://harrykatuuk.wordpress.com/category/uncategorized/page/6/
<1% -
http://ariewulanda.blogspot.com/2012/09/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-atau.htm
l
<1% -
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1212/1/T1_212007069_Judul.pdf
<1% -
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT.pdf
<1% -
https://doubledipgallery.files.wordpress.com/2018/03/moderne-retro-abstract2018-1.pd
f
<1% -
http://kangebink.blogspot.com/2013/10/menguatkan-modal-sosial-masyarakat.html
<1% -
http://adhy543.blogspot.com/2016/02/implementasi-program-corporate-social.html
<1% -
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/733/08E00205.pdf;sequence=1
<1% - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180090000152X
<1% -
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1462/Suparman%20Proposal
%20S3%20012%20ok.docx?sequence
<1% - https://www.scribd.com/doc/218341671/potensi-kelautan
<1% -
https://www.slideshare.net/bramantiyomarjuki/implementation-of-planning-and-develo
pment-theories-to-waster-management-in-kendal-district
<1% -
https://www.scribd.com/doc/82950267/Telaah-UU-Nomor-32-Tahun-2009-Tentang-Pen
gelolaan-Lingkungan-Hidup
<1% - https://adedidikirawan.wordpress.com/2016/10/18/
<1% - http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/T4-_pengaruh_izin_lingk_-_Sulistyono.pdf
<1% -
https://romeo90245.wordpress.com/2013/07/05/kebijakan-kebijakan-terkait-kawasan-k
onservasi-perairan/
<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Satu_Peta_Nasional
<1% -
http://www.academia.edu/32508273/Inventarisasi_Sumberdaya_Alam_Kabupaten_Klaten
_Dengan_Pendekatan_Ekoregion
<1% -
https://www.profauna.net/id/content/uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-
pengelolaan-lingkungan-hidup
<1% - http://randyqyuha.blogspot.com/2012/05/sumber-daya-alam-perikanan.html
<1% - https://www.scribd.com/document/353826779/Gifty-Edit-1
<1% -
https://www.kompasiana.com/harlinadwirahmasari/54f73f9aa33311c70e8b4610/penge
mbangan-kurikulum-pendidikan-anak-usia-dini-paud
<1% - http://shofisblog.blogspot.com/2014/12/makalah-kontribusi-sumber-daya.html
<1% -
http://anvinaayunita.blogspot.com/2011/08/manajemen-kolaboratif.html?_escaped_frag
ment_#!
<1% - http://indracuin.blogspot.com/2013/03/analisis-variabel-internal-uppk.html
<1% -
http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com/2012/11/perkembangan-imperialisme-dan.ht
ml
<1% -
https://www.scribd.com/doc/262324074/Makalah-Pemberdayaan-Masyarakat-Pesisir
<1% - http://arjuna-dunia.blogspot.com/2012/05/pengaruh-strategi-integratif.html
<1% -
https://www.scribd.com/document/351269229/41-Macam-Model-Metode-Pembelajara
n
<1% - http://repository.unimal.ac.id/39/
<1% -
https://www.scribd.com/document/367471468/Kampung-Nipah-Modal-Sosial-dan-Pen
gemban-1
<1% -
https://blog.djarumbeasiswaplus.org/sigitandi/makalah-hukum-lingkungan-prinsip-prin
sip-pengelolaan-lingkungan-hidup-dalam-dinamika-hukum-nasional.html
<1% - http://silviatofanie.blogspot.com/2015/01/potensi-ekonomi-kota-cilegon.html
<1% -
http://mahardhikaputra31.blogspot.com/2010/09/pengaruh-promosi-terhadap-peningk
atan.html
<1% - https://andruhk.blogspot.com/2012/07/hukum-lingkungan-prinsip-prinsip.html
<1% - https://id.123dok.com/s/qanun-panglima-laot-aceh
<1% - http://digilib.unila.ac.id/204/8/BAB%20III.pdf
<1% -
https://www.scribd.com/document/336248682/Modul-Manajemen-Pemerintahan-Daera
h
<1% -
https://id.123dok.com/s/konstruksi-sosial-media-massa-analisis-produksi-program-mus
afir-trans
<1% -
https://www.scribd.com/document/268330090/Volume-I-Nomor-1-Pebruari-2010-pdf
<1% -
https://www.scribd.com/doc/85745055/Makalah-Polarisasi-Konflik-Dalam-Masyarakat-1
1
<1% -
https://id.123dok.com/document/lq582m3q-model-pengendalian-pencemaran-air-pada
-wilayah-kali-surabaya.html
<1% -
http://perencanaan.fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/Draft-Renstra-FISIP-UB-2
016-2020.docx
<1% - http://lalaukan.blogspot.co.id/2013/07/teknik-pengumpulan-data.html
<1% -
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35411/Chapter%20III-VI.pdf;seq
uence=3
<1% -
http://penjual-mimpi.blogspot.com/2014/09/jenis-jenis-metode-penelitian-beserta.html
<1% - https://issuu.com/samaritanmag/docs/samaritan_edisi_1_thn_2013
<1% -
http://eprints.uny.ac.id/26387/1/Laporan%20Akhir%20RU%20UNY%20Eko%20M%20dkk
_Tahun%20ke%202_Final.doc
<1% - https://acehprov.go.id/kota.html
<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Johan_Pahlawan,_Aceh_Barat
<1% - https://jualsmartdetoxmeulabohresmi.wordpress.com/
<1% -
http://sawidariyati.blogspot.com/2011/04/potensi-lahan-dan-komoditi-unggulan.html
<1% - http://irvandy1993.blogspot.com/2012/08/
<1% -
http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/kilas-balik-peristiwa-lingkungan-2015-dibuka-
banjir-ditutup-putusan-hakim-tolak-hukum-perusahaan-pembakar-lahan/
<1% -
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/4419/Gambaran%20Umm_2009
fua-6.pdf
<1% - https://www.scribd.com/doc/176800542/ABMM-Annual-Report-2011
<1% -
http://www.reswara.co.id/portals/0/Reswara/UploadDocument/20161227161510Annual
%20Report%202012.pdf
<1% -
http://www.reswara.co.id/portals/0/Reswara/UploadDocument/20171030162702Reswar
a_Compro_2017.pdf
<1% -
http://www.reswara.co.id/portals/0/Reswara/UploadDocument/20161227161335Annual
%20Report%202011.pdf
<1% -
https://www.bi.go.id/en/iru/highlight-news/Documents/301abca8c5fb4c839454f2130d8f
18efBeritaPerdagangandanInvest16Feb2009.doc
<1% - http://www.jsithopi.org/2014/11/ketika-tambang-mendulang-konflik/
<1% -
http://aryandashare.blogspot.com/2013/10/sejarah-kota-meulaboh-aceh-barat.html
<1% - http://febryebychandra.blogspot.com/2013/
<1% -
http://www.academia.edu/10294962/SISTEM_PERINGATAN_DINI_Analisis_Komunikasi_Ri
siko_dalam_masa_Tanggap_Darurat_1_Kelompok_kelas_B_Magister_Ilmu_Kebencanaan_
Angkatan_IV
<1% - http://arjuno06.blogspot.com/2015/03/
<1% - http://web.unair.ac.id/admin/file/f_32373_tkm7.pdf
<1% - https://www.scribd.com/document/330852372/peri-urban-pdf
<1% - https://www.scribd.com/document/367643663/angket-pengelolaan-kelas
<1% -
https://www.scribd.com/document/362985644/Analisis-Sosiologi-Industri-Terhadap-Jur
nal-Penelitian
<1% - http://yantometro.blogspot.com/2011/
<1% - http://www.academia.edu/7628070/SKRIPSI_FINAL
<1% - http://umb.ac.id/faperta/?SA&paged=3
<1% -
https://www.scribd.com/document/133094907/Modul-Pembelajaran-3D-Studio-Max
<1% -
http://rumahkoplax21.blogspot.com/2011/09/tugas-kelompok-pendidikan-pancasila.ht
ml
<1% -
https://id.123dok.com/document/6qmkk39z-pengaruh-keselamatan-dan-kesehatan-kerj
a-terhadap-produktivitas-kerja-karyawan-bagian-produksi-pada-pt-perkebunan-nusant
ara-vii-persero-unit-usaha-pematang-kiwah-natar-lampung-selatan.html
<1% - https://docplayer.info/68318879-Jurnal-organisasi-dan-manajemen.html
<1% - https://issuu.com/harianjurnalasia/docs/19july2017
<1% -
http://pasyafamily.blogspot.com/2009/09/perubahan-kebudayaan-menguatnya-peran.h
tml
<1% -
http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/545/jbptitbpp-gdl-maulienkha-27205-6-2007ts-5.
<1% -
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27283/H10hnu.pdf?sequence=5
<1% - http://syahrularenahukum.blogspot.com/
<1% - https://issuu.com/sijori/docs/haluankepri_19mei12
<1% - https://www.slideshare.net/istiqomahgeo/alistiqomah
<1% -
http://basajan.net/2018/03/pengusaha-kue-tradisional-aceh-barat-dapat-bantuan/
<1% -
https://docplayer.info/69697564-Legitimasi-budaya-dalam-pengembangan-kurikulum-p
endidikan-agama.html
<1% -
https://inggitbelajar.wordpress.com/2013/02/27/pengaruh-profesionalisme-dan-iklim-k
erja-terhadap-kinerja-karyawan-divisi-penjualan-pt-pusri-palembang/
<1% -
http://greenjournalist.net/energi/warga-meulaboh-blokir-jalan-ke-lokasi-tambang/
<1% -
http://fariskayosi.blogspot.com/2017/05/pengaruh-inflasi-suku-bunga-bi-rate.html
<1% -
http://latihansiswa.blogspot.com/2011/05/negara-berkembang-dan-negara-maju.html
<1% - https://www.scribd.com/doc/231422165/pajak-daerah
<1% - https://www.scribd.com/document/377690455/4097-14281-1-SM
<1% - http://zumardi.blogspot.com/2009/12/contoh-skripsi.html
<1% - http://alhasyi.blogspot.com/2011/10/skripsi-akuntabilitas-dan-transparansi.html
<1% -
https://docplayer.info/34501326-Bab-v-penutup-unsur-unsurnya-adalah-sebagai-beriku
t-dapat-diminta-pertanggung-jawaban-atas-perbuatannya.html
<1% -
https://www.scribd.com/document/324386680/Microsoft-Word-e-jurnal-siska-06-01-13
-05-11-08-pdf
<1% -
https://www.scribd.com/document/335086713/Microsoft-Word-e-jurnal-siska-06-01-13
-05-11-08-pdf
<1% - https://yoesdi.wordpress.com/2010/03/01/soal-hitung-keuangan-2/
<1% - https://www.scribd.com/document/366085219/PROGRAM-KERJA-TIM-HIV-doc
<1% -
https://www.scribd.com/document/370649085/002-LKPD-Kab-Aceh-Barat-Daya-TA-200
9-pdf
<1% - https://issuu.com/media.andalas/docs/epaper_kpkpos_370_edisi_senin_14_se
<1% - https://kumpulantesis.wordpress.com/2012/06/17/page/5/
<1% -
http://hanajadeh.blogspot.com/2012/11/tata-urutan-perundang-undangan-indonesia.ht
ml
<1% -
https://www.slideshare.net/ariharmedi/strategi-pengembangan-lokasi-pemberdayaan-k
at-purna-bina-melalui-sinerji-pogramkegiatan-lintas-sektor-kementerianlembaga-lintas
-unit-bidang-kesejahteraan-sosial-dan-kemitraan-dunia-usaha
<1% -
http://hukumpertambangan.blogspot.com/2012/04/secercah-cahaya-pengaturan-divest
asi_11.html
<1% - http://buku-undang-undang.blogspot.com/2018/
<1% -
http://gampongkutameuligoe.blogspot.com/2010/09/qanun-aceh-utara-nomor-4-tahu
n-2009.html
<1% -
http://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/perda/lainnya/prov_aceh/P_ACEH_12_200
2.pdf
<1% - http://ajivarmelen.blogspot.com/
<1% - https://kecamatanlosari.wordpress.com/profil/renstra-th-2011-2015/
<1% - https://www.scribd.com/presentation/204580587/Ppt-Dasar-dasar-Praktek-Apbn
<1% - https://yc7lvx.wordpress.com/2009/07/01/683/
<1% - https://www.scribd.com/document/345350966/RKPD-Kabupaten-Aceh-Barat
<1% -
http://gilangsn.blogspot.com/2015/09/makalah-pembangunan-sosial-ekonomi-di.html
<1% -
https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_kab_kota/RPJMD/RPJM%20Aceh%20
Barat%202012-2017.pdf
<1% -
https://docplayer.info/69635906-Analisis-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-model-dan-
strategi-pembelajaran-dosen.html
<1% -
https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/mimpi-tentang-das-ci
liwung/
<1% -
https://www.banyuwangikab.go.id/media/perencanaan_anggaran/pdf/BAB_V_VISI,_MISI,
_TUJUAN_DAN_SASARAN.pdf
<1% -
http://tika-anggraeni.blogspot.com/2013/03/makalah-pemberdayaan-masyarakat.html
<1% -
http://www.academia.edu/9106395/MAKALAH_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_PESISIR
<1% - http://muliaditugas.blogspot.com/2011/01/peranserta-masyarakat-trhadap.html
<1% -
https://bagasaskara.wordpress.com/2011/09/16/pemberdayaan-masyarakat-antara-pem
erintah-lsm-dan-ngo/
<1% -
https://puputwawan.wordpress.com/2011/06/25/manajemen-panen-kelapa-sawit-di-ke
bun-mesuji-pt-sampoerna-agro-tbk-sumatra-selatan/
<1% -
http://gampongkalut.blogspot.com/2014/10/rencana-pembangunan-jangka-menengah.
html
<1% -
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/nilai%20tambah%20produk%20pertanian.
<1% -
https://pep.pertamina.com/Berita/Warta-PEP/2016/02/12/Wujudkan-Kemandirian-Ekon
omi-Masyarakat-Melalui-Pengolahan-Bandeng-dan-Bank-Sampah
<1% -
https://docplayer.info/79859616-Bab-ii-inefektivitas-program-human-resources-develo
pment-dan-fenomena-kemiskinan-di-aceh.html
<1% - https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/kertas-kerja/Documents/BKPM.pdf
<1% -
http://ekanurfitriana.blogspot.com/2014/09/makalah-tentang-pengangguran.html
<1% -
http://lelywidiya.blogspot.co.id/2013/04/peranan-pemerintah-terhadap-peningkatan_10
.html#!/2013/04/peranan-pemerintah-terhadap-peningkatan_10.html
<1% -
http://sil.ui.ac.id/wp-content/uploads/Peran-Direktorat-Pengembangan-Kawasan-Permu
kiman-Direktur-Pengembangan-Kawasan-Permukiman.pdf
<1% -
http://awaluddinking.blogspot.com/2012/03/kajian-hierarki-fungsi-pelayanan-dan.html
<1% -
https://www.scribd.com/document/384924666/Permendiknas-39-2008-Ttg-Kesiswaan
<1% - https://issuu.com/ekatronik/docs/bapeda_aceh_timur_18x23_-_2016_ke_i
<1% -
https://www.scribd.com/doc/258572576/RPJMN-2015-2019-Terkait-Bidang-Tata-Ruang
-Dan-Pertanahan
<1% - https://penataankota.blogspot.com/
<1% -
https://issuu.com/syukrimuhammadnur0/docs/membangun_kerangka_pikir_energi_ter
<1% - http://www.academia.edu/27950855/Contoh_SOP_Kajian_Dampak_Lingkungan
<1% -
https://acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/105/visi-dan-misi-gubernur-aceh-period
e-2012-2017.html
<1% -
https://www.scribd.com/document/90960884/Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor
-33-Tahun-2006-Tentang-Pedoman-Umum-Mitigasi-Bencana
<1% -
https://kuningankab.go.id/pemerintahan/skpd/dinas-koperasi-dan-ukm-kabupaten-kuni
ngan
<1% - https://dhnhorti.wordpress.com/about/
<1% -
https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Documents/47b8c852c27
b4cd982e525ac5cd2b73bTKMJanuari2013R3.pdf
<1% - http://aguspernando5510liveme.blogspot.com/
<1% - https://www.researchgate.net/profile/Hendar_Nuryaman
<1% -
http://catatanpamong.blogspot.com/2014/03/quo-vadis-otonomi-khusus-aceh-peluang
.html
<1% -
https://docplayer.info/72876724-I-pendahuluan-pembangunan-ekonomi-adalah-suatu-
proses-kenaikan-pendapatan-total-dan.html
<1% -
https://smp2sampang.wordpress.com/2011/07/26/60-instansi-pemerintah-tak-rekrut-cp
ns-baru-2011/
<1% - http://awalilrizky.blogspot.com/2008/
<1% - http://bencanaekologis.blogspot.com/2008/
<1% -
http://www.academia.edu/6591955/Pengembangan_Komoditas_Mangrove_wilayah_pesi
sir_Aceh
<1% - https://issuu.com/irvanpulungan1/docs/laporan_klhs_laporan_akhir_final_ok
1% - http://sudirmanz.blogspot.com/
<1% -
https://ekbis.sindonews.com/read/920938/34/tonasa-gelontorkan-rp20-miliar-untuk-csr
-1415290817
<1% -
http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2016/12/membedah-anggaran-pendidikan-di-
kota.html
<1% - http://www.cs.cmu.edu/~tanja/Papers/ICASSP03-wang.pdf
<1% - https://duddyarisandi.wordpress.com/tag/pengukuran-efektivitas-dan-efisiensi/
<1% - https://id.wordpress.com/tag/dana-desa/
<1% -
http://rg-ekuitas.blogspot.com/2013/10/pengaruh-pengembangan-sdm-dan-sistem.ht
ml
<1% - https://issuu.com/media.andalas/docs/epaper_andalas_edisi_29_desember_2012
<1% -
http://contoh-contohskripsi.blogspot.com/2010/02/analisis-peranan-sektor-usaha-kecil.
html
<1% - https://ilmiahtesis.wordpress.com/category/komunikasi/
<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Komunikasi_Masyarakat_Desa
<1% -
https://docplayer.info/80397278-Medanbisnis-komoditi-perub-14-122-75-16-53-56-65-
33-60-kopi-arabika.html
<1% - https://www.scribd.com/doc/193280100/Amdal-Hotel
<1% -
https://oioey.wordpress.com/2015/11/18/makalah-program-kementerian-pekerjaan-um
um-dan-perumahan-rakyat/
<1% - https://vdocuments.site/documents/harian-andalas-26-april-2011.html
<1% -
http://www.teknikhidup.com/2014/06/cara-kerja-efektif-efisien-rumah-luar-kantor.html
<1% -
http://bpdcidenok.blogspot.com/2013/07/pembangunan-pertanian-dan-perekonomian.
html
<1% - https://www.scribd.com/document/366555715/Cb-Kewarganegaraan
<1% -
https://www.bappenas.go.id/files/2413/5027/3724/01--narasi-bid-hukum__2009020221
4635__1761__3.doc
<1% -
http://www.academia.edu/7568678/DASAR_DASAR_MANAJEMEN_PROYEK_DAN_SISTE
M_MANAJEMEN_MUTU
<1% - https://yudikustiana.wordpress.com/2012/05/06/
<1% - http://rudisiswoyo89.blogspot.com/
<1% -
https://www.scribd.com/document/187770710/Beragam-Jalur-Menuju-Keadilan-Pluralis
me-Hukum-Dan-Hak-Masyarakat-Adat-Di-Asia-Tenggara
<1% -
http://docplayer.info/29687658-Bab-vii-kebijakan-umum-dan-program-pembangunan-
daerah.html
<1% -
https://sarahnilaayu.wordpress.com/2016/04/26/kebijakan-pemerintah-mengenai-politi
k-ekonomi-urbanisasi-pembangunan-perdesaan/
<1% - https://edywarsanpunya.wordpress.com/tentang-aku/651-2/
<1% - https://www.scribd.com/document/369554711/008-Strategi-Pemberdayaan
<1% - http://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%202%20-%2008110244006.pdf
<1% - http://wartasejarah.blogspot.com/2014/12/repelita-i-di-indonesia.html
<1% -
https://www.bappenas.go.id/files/7313/5027/3729/bab-i-lampid-02082000__200902022
22135__1767__0.rtf
<1% - http://muliadinatad.blogspot.com/2013/06/tantangan-kendala-dan-peluang.html
<1% - https://www.scribd.com/doc/237991126/BUSET-Vol-10-111-SEPTEMBER-2014
<1% - https://issuu.com/beritasore/docs/beritasore_sabtu_25_april_2015
<1% -
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt502d8a41c9e04/csr-tidak-lagi-wajib-broleh-
-miko-kamal--phd
<1% -
https://anzdoc.com/pengembangan-potensi-sumberdaya-petani-melalui-penerapan-te
k.html
<1% - http://rumaisha18.blogspot.com/2016/10/csr-corporate-social-responsibility.html
<1% - https://issuu.com/dangmulyadi/docs/proceeding_jadi
<1% - http://werdiati.blogspot.com/2014/09/kearifan-lokal.html
<1% -
https://es.scribd.com/doc/75365729/A-Hasymy-Kebudayaan-Aceh-Dalam-Sejarah
<1% -
https://pt.scribd.com/doc/259354087/PERMENTAN-Nomor-15-Tahun-2013-Program-Di
versifikasi-2013-Fix
<1% - https://datapentingku69.wordpress.com/2013/04/22/materi-pkn-xi-ipx-2/
<1% - https://barzahcomputerinternet.wordpress.com/2009/02/01/
<1% -
https://trisnomarsa.blogspot.com/2014/07/monitoring-dan-evaluasi-pelaksanaan.html
<1% -
https://adiagustyana.wordpress.com/2013/03/10/susunan-strategi-staffing-yang-paling-
cocok-untuk-hotel-adalah/
<1% -
https://www.scribd.com/document/364590176/Digital-20321586-T31962-Penerapan-M
etode
<1% -
https://regional.kompas.com/read/2017/08/09/11131531/tercemar-tambang-batu-bara
-pantai-di-aceh-barat-sepi-pengunjung
<1% - https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/fa-buku-clts-waspola-2011revisi
<1% - https://docplayer.info/13781-Laporan-hasil-penelitian.html
<1% -
https://ilmiahmanajemen.blogspot.com/2013/05/peran-pemerintah-daerah-dalam.html
<1% - https://docobook.com/annual-report-2012-indonesia-investments.html
<1% -
https://mafiadoc.com/renstra-kemdikbud-2010-2014_59c34ff41723ddd9d9c5ab15.html
<1% -
http://dennybiantong.blogspot.com/2012/07/tujuan-dari-pembangunan-berkelanjutan.
html
<1% - http://gpp-nkri.blogspot.com/2015/10/menuju-masyarakat-sejahtera_42.html
<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__senin_19_januari_2014
<1% -
http://www.riau24.com/artikel/advertorial/2375-berantas-kekerasan-pada-perempuan-d
an-anak-pemprov-riau-bentuk-ranperda/
<1% -
https://achmadmuslichun2405.wordpress.com/tag/makalah-metedologi-penelitian-pen
didikan-research-and-development-r-d/
<1% -
http://magfirahrasyid.blogspot.com/2012/04/penelitian-dan-pengembangan.html
<1% - https://www.scribd.com/document/354571159/20-Jurnal-Pendidikan-Penabur
<1% - https://www.scribd.com/doc/166384901/rpjmd-2013-2018
<1% -
https://cantony.wordpress.com/2011/02/13/fase-fase-pada-sebuah-proyek-sistem-infor
masi/
<1% - http://liyazafira.blogspot.com/2014/05/langkah-langkah-penelitian-dan.html
<1% - https://zarmisukses.blogspot.com/2015/05/langkah-langkah-penelitian-dan.html
<1% -
http://nurhibatullah.blogspot.com/2016/04/penelitian-pengembangan-research-and.ht
ml
<1% -
http://www.ajnn.net/news/walhi-minta-pemerintah-evaluasi-amdal-perusahaan-mifa-be
rsaudara/index.html
<1% -
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132297916/RINGKASAN%20HASIL%20PENELITIA
N%20KEWIRAUSAHAAN%202008.docx
<1% -
https://es.scribd.com/doc/315545751/20160527-Deskripsi-Top-99-Inovasi-Pelayanan-Pu
blik
<1% - http://sekolahak.blogspot.com/2013/08/laporan-ojl-sd-supervisi-akademik.html
<1% -
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/674/jbptunikompp-gdl-putriferli-33686-1-unikom_1-l
<1% -
https://www.scribd.com/document/368819956/dokumen-tips-makalah-ovop-ledv1-doc
x
<1% - https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2015/12/23/
<1% - https://issuu.com/harianjurnalasia/docs/28may2015
<1% -
http://www.academia.edu/12634599/Penanganan_Permasalahan_Pengembangan_Wilay
ah_Berbasiskan_Pengembangan_Ekonomi_Lokal_PEL_Studi_Kasus_Industri_Perikanan_di_
Kabupaten_Tuban
<1% - http://stikes-ekaharap.ac.id/promosi-kesehatan/
<1% -
http://kautsarkimiatus.blogspot.com/2017/03/makalah-metode-penelitian-dan.html
<1% -
http://upkwolowae.blogspot.com/2012/04/strategi-penguatan-kelompok-masyarakat.ht
ml
<1% -
http://kyutri.com/apa-itu-proses-fasilitasi-dan-bagaimana-menjadi-fasilitator-yang-han
dal/
<1% - http://makalahgood.blogspot.com/2013/10/fasilitator.html
<1% -
https://docplayer.info/67501530-Project-working-paper-series-no-08-kemitraan-dalam-
tata-pemerintahan-desa-dan-pemberdayaan-komunitas-perdesaan-dalam-perspektif-k
elembagaan.html
<1% -
https://text-id.123dok.com/document/6qm7534q-prosiding-seminar-nasional-perikana
n-dan-kelautan-fpik-universitas-riau.html
<1% -
http://gioakram13.blogspot.com/2013/05/strategi-kebijaksanaan-dan-taktik-usaha.html
<1% -
https://www.scribd.com/doc/282463049/Partisipasi-Masyarakat-Lokal-Dalam-Pengemba
ngan-Desa-Belandingan-Sebagai-Desa-Wisata-Di-Kabupaten-Bangli
<1% -
http://kabisat1988.blogspot.com/2012/12/penerapan-learnng-organization-di.html
<1% - http://bappeda.bangkalankab.go.id/uploads/Penguatan%20Ekonomi.pdf
<1% - https://dennyimamazhari.wordpress.com/2012/10/
<1% -
https://www.kompasiana.com/bahrullah/54f5e399a33311e7748b4576/fungsi-pengawas
an-pengelolaan-keuangan-negara-dan-daerah
<1% -
https://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/pemberdayaan-masyarakat-dalam-ekon
omi/
<1% - https://issuu.com/jambi-independent/docs/jambiind_31oktober2009
<1% - https://www.scribd.com/document/384203612/makalah-umkm-mena-doc
<1% -
https://www.scribd.com/doc/303340170/Makalah-Pemberdayaan-Masyarakat-melalui-E
BP
<1% -
https://www.scribd.com/document/110768732/Penyelenggaraan-Pemerintahan-dan-Pe
mbangunan-Daerah-Buku-Pegangan-Tahun-2007-Pengembangan-Ekonomi-daerah-da
n-Sinergi-Kebijakan-Investasi-Pusat-Daera
<1% -
http://manajemenpertanahan.blogspot.com/2014/06/pemberdayaan-masyarakat-leadin
g-sector.html
<1% - http://ervinakilis.blogspot.com/2013/05/karya-ilmiah-rekonstruksi-upaya.html
<1% -
http://tamtamfire113.blogspot.com/2015/09/penguatan-sinergitas-pemerintah.html
<1% - http://donggo.blogspot.com/2011/06/laporan-kkn-kelompok-dan-pribadi.html
<1% -
https://docplayer.info/123876-A-program-pengendalian-pencemaran-dan-perusakan-li
ngkungan-hidup-b-program-perlindungan-dan-konservasi-sumber-daya-alam.html
<1% -
https://jebongudik.blogspot.com/2012/03/sistem-infomasi-management-sim_6563.html
<1% -
https://arifuddinali.blogspot.com/2012/12/tahapan-dan-skala-prioritas-rpjpd.html
<1% - https://aditya25u.wordpress.com/category/uncategorized/page/4/
<1% -
https://iphoelska.wordpress.com/2013/03/08/laporan-praktek-lapang-pengelolaan-wila
yah-pesisir-dan-laut-secara-terpadu/
<1% - https://yogakusuma.files.wordpress.com/2009/03/makalah-desa-revisi.pdf
<1% -
http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/11/name/aceh/detail/1
105/aceh-barat
<1% -
http://www.academia.edu/5928778/PENERAPAN_AGROPOLITAN_DALAM_PEMBANGUN
AN_EKONOMI_DAERAH_PROVINSI_LAMPUNG
<1% -
https://www.scribd.com/document/130317031/Upaya-Pengembangan-Kedisiplinan
<1% -
http://kapaupau.blogspot.com/2013/06/hubungan-pemerintah-pusat-dan-daerah.html
<1% - http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/02201/t_hasbullah.htm
<1% - http://galerymakalah.blogspot.com/2012/12/makalah-otonomi-daerah.html
<1% -
https://musrenbangjambi.files.wordpress.com/2015/09/bab-vi-rrpjpd-tahapan-dan-prior
itas-pembangunan.pdf
<1% -
http://hibah.ilearning.me/2013/02/01/panduan-penelitian-unggulan-strategis-nasional/
<1% -
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/11382/I09apd.pdf.txt;sequence=
17
<1% - https://www.scribd.com/document/354849681/Info-Aceh-Barat-Edisi-Viii-2017
<1% - https://www.scribd.com/document/356187610/Pesona-Aceh-Barat
<1% -
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1001607-pupr-bentuk-komite-keselamatan-konstru
ksi-ini-tugasnya
<1% - https://www.scribd.com/doc/52629143/Kajian-Kritis-CSR-dalam-UUPT
<1% -
http://www.academia.edu/5179445/Menelesuri_Sumber_Pengetahuan_yang_Terserak_te
ntang_Kesehatan_dan_Hak-hak_Reproduksi
<1% - https://rajadariusputra.wordpress.com/2014/04/28/kebijaksanaan-pemerintah/
<1% - http://armandjexo.blogspot.com/2011/10/manajemen-koperasi.html
<1% - https://issuu.com/denpostnews/docs/dps_16_april_2013
<1% -
http://www.academia.edu/9005270/Panduan_Pelatihan_Masyarakat_PPK-R2PN_Nias
<1% - http://crypto.cs.mcgill.ca/~crepeau/COMP647/2007/TOPIC08/BGKW88.pdf
<1% - http://www.katailmu.com/2013/10/pengertian-dan-peranan-sumber-daya.html
<1% - http://www.academia.edu/15156543/Media_Keuangan
<1% - http://e-journal.uajy.ac.id/9226/1/1HK11109.pdf
<1% - https://zulliesikawati.wordpress.com/tag/universitas-gadjah-mada/
<1% -
http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/545/jbptitbpp-gdl-maulienkha-27205-8-2007ts-a.
<1% - https://wikivisually.com/wiki/Encyclopedia_Brittanica
<1% -
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27713/PKM-GT-10-IPB-Arie-Pen
tingnya%20modal%20sosial.doc;sequence=1
<1% - https://muse.jhu.edu/article/186345/pdf
<1% - http://digilib.unila.ac.id/3446/20/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
<1% -
http://www.academia.edu/10821557/PERANAN_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY_
CSR_PT_PP_LONDON_SUMATRA_INDONESIA_TBK_TREBLASALA_COCOA_FACTORY_DAL
AM_RANGKA_PENGEMBANGAN_MASYARAKAT
<1% - http://www.academia.edu/4858015/E0962836
<1% - https://www.wiley.com/en-us/aboutus
<1% - http://mochamadfahim.blogspot.com/2008/03/
<1% -
https://www.scribd.com/document/322732912/Social-Capital-the-Historical-Emergence-
and-Its-Implications-to-Agricultural-Development-Program
<1% - http://www.yorku.ca/furedy/papers/ua/hyderab04.doc
<1% - http://oborulumeak.blogspot.com/2013/
<1% - https://www.scribd.com/document/31676402/1-Semua-Word
<1% -
http://docplayer.info/58245944-Kajian-implikasi-penetapan-kebijakan-nilai-tambah-upg
rading-batubara-untuk-ekspor-terhadap-pengusahaan-batubara-di-indonesia.html
<1% - https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-663-09215-5_8
<1% - http://www.testbanksm01.com/index.php/author/admin/page/60/
<1% - https://www.scribd.com/doc/57081725/daftar-buku-2
<1% -
https://id.wikisource.org/wiki/Penghapusan_Perdagangan_Orang_Di_Indonesia_Tahun_2
004-2005
<1% -
http://lyathesis.blogspot.com/2013/04/izin-lingkungan-dalam-kaitannya-dengan.html
<1% - http://acienkziluzy.blogspot.com/2012/11/analisis-undang-undang-mineba.html
<1% -
http://aparc.fsi.stanford.edu/publications/on_the_edge_shaping_the_future_of_periurban
_east_asia/