Piutang Dan Persediaan
-
Upload
ansaansong -
Category
Documents
-
view
285 -
download
18
description
Transcript of Piutang Dan Persediaan
3
1. DEFINISI PIUTANG
Piutang pemerintah daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
4
2. PENGAKUAN PIUTANG
Piutang diakui sebesar nilai nominal. Jika piutang bertambah dicatat disebelah debit dan jika berkurang dicatat disebelah kredit.
2.1. PENGAKUAN PIUTANG – BASIS KAS MENUJU AKRUAL
Pada basis kas menuju akrual, pengakuan piutang jika dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:
Rekening pasangan dari piutang dapat berupa ekuitas dana lancar (EDL) jika merupakan piutang jangka pendek atau dapat berupa ekuitas dana investasi (EDI) jika merupakan piutang jangka panjang
No
Tanggal
Uraian Ref Debit Kredit
Piutang Pemerintah Daerah
xxxxx
EDL/EDI xxxxx
5
2.2 PENGAKUAN PIUTANG – BASIS AKRUAL
Pada basis akrual, umumnya, piutang dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:
Rekening pasangan dari piutang berupa pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah daerah dapat berupa pendapatan asli daerah, pendapatan transfer atau pendapatan lainnya yang sah.
No Tanggal
Uraian Ref Debit Kredit
Piutang Pemerintah Daerah xxxxx
Pendapatan pemerintah daerah
xxxxx
6
3. MACAM-MACAM PIUTANG PEMERINTAH DAERAH Ditinjau dari penyebab terjadinya piutang, maka piutang pemerintah daerah dapat dibagi menjadi:
A. Piutang karena pendapatan
B. Piutang karena pemberian pinjaman
C. Piutang karena tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi
3.1 PIUTANG KARENA PENDAPATAN
Hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Realisasi penerimaan kas atas piutang ini dianggarkan pada bagian pendapatan (bukan penerimaan pembiayaan) dalam APBD. Dengan demikian, jika piutang ini direalisasikan akan diakui sebagai pendapatan (penerimaan pembiayaan).
7
3.1.1. PIUTANG KARENA PENDAPATAN – BASIS KAS MENUJU AKRUAL
Jurnal untuk mengakui terjadinya piutang pendapatan ini adalah sebagai berikut:
Jurnal untuk mengakui realisasi penerimaan piutang pendapatan ini adalah sebagai berikut:No
Tanggal
Uraian Ref Debit Kredit
Kas xxxxx
Pendapatan pemda(untuk mengakui realisasi penerimaan piutang pendapatan)
xxxxx
EDL/EDI xxxxx
piutang pemerintah daerah(untuk mengakui berkurangnya piutang pemerintah daerah)
xxxxx
No
Tanggal
Uraian Ref Debit Kredit
Piutang Pemerintah Daerah
xxxxx
EDL/EDI xxxxx
8
3.1.2.PIUTANG KARENA PENDAPATAN – BASIS AKRUAL
Jurnalnya untuk mengakui terjadinya piutang pendapatan ini adalah sebagai berikut:
Jurnal untuk mengakui realisasi penerimaan piutang pendapatan ini adalah sebagai berikut:
Basis akrual (untuk penyusunan Neraca dan LO)
Basis kas (untuk penyusunan RA)
tgl
uraian debit kredit tgl uraian debit kredit
Piutang pendapatan xxxxx Tidak ada jurnal karena bukan aktivitas anggaran
pendapatan xxxxx
Basis akrual (untuk penyusunan Neraca dan LO)
Basis kas (untuk penyusunan RA)
tgl
uraian debit kredit tgl uraian debit kredit
Kas – LO xxxxx Kas – LRA xxxxx
Piutang pendapatan
xxxxx
pendapatan xxxxx
9
3.2. PIUTANG KARENA PEMBERIAN PINJAMAN
Jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut.
3.2.1. piutang karena pemberian pinjaman-basis kas menuju akrual
Jurnal untuk mengakui terjadinya piutang pemberian pinjaman ini adalah sebagai berikut:
No
Tanggal
Uraian Ref Debit Kredit
Piutang Pemerintah Daerah
xxxxx
EDL/EDI xxxxx
10
Jurnal untuk mengakui realisasi penerimaan piutang pendapatan ini adalah sebagai berikut:
3.2.2. piutang karena pemberian pinjaman- basis akrual
Jurnal untuk mengakui terjadinya piutang pemberian pinjaman ini adalah sebagai berikut:
No
Tanggal
Uraian Ref Debit Kredit
Kas xxxxx
Penerimaan pembiayaan(untuk mengakui realisasi penrimaan pembiayaan)
xxxxx
EDL/EDI xxxxx
Piutang pemda(untuk mengakui berkurangnya piutang pemda)
xxxxx
Basis akrual (untuk penyusunan Neraca dan LO)
Basis kas (untuk penyusunan RA)
tgl
uraian debit kredit tgl uraian debit kredit
Piutang pinjaman xxxxx Pengeluaran pembiayaan pinjaman
xxxxx
kas-LO xxxxx
kas-LRA xxxxx
11
Jurnal untuk mengakui realisasi penerimaan piutang pemberian pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Basis akrual (untuk penyusunan Neraca dan LO)
Basis kas (untuk penyusunan RA)
tgl
uraian debit kredit tgl uraian debit kredit
Kas-LO xxxxx Kas-LRA xxxxx
Piutang pinjaman xxxxx
penerimaan pembiayaan pinjaman
xxxxx
12
3.3 PIUTANG KARENAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN ATAU TUNTUTAN GANTI RUGI
Tuntutan perbendaharaan (TP) Suatu perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekeurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang anatara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. Tuntutan ganti rugi adalah (TGR) suatu tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung pemerintah menderita kerugian, kerugian pemerinta daerah adalah berkurangnya kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendaharawan dan/ atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia
13
3.3.1. piutang karena TP atau TGR – basis kas menuju akrual
Kepala daerah menetapkan surat keputusan pembebanan kekurangan perbendaharaan / ganti rugi, keputusan kepala daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dengan keluarnya keputusan tersebut, maka pemerintah daerah dapat mengakui piutang tuntutan perbendaharaan / ganti rugi dengan jurnal sebagai berikut:
Rekening pasangan dari piutang tuntutan perbendaharaan/ ganti rugi dapat berupa ekuitas dana lancar jika merupakan piutang tersebut akan diselesaikan dalam satu periode akuntansi atau dapat berupa ekuitas dana investasi jika merupakan piutang jangka panjang. Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendaharawan / pegawai
No
Tanggal
Uraian Ref
Debit Kredit
Piutang tuntutan perbendaharaan / ganti rugi
xxxxx
EDL/EDI xxxxx
14
Non bendahara / ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran. Untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. Penganggaran piutang ini dianggarkan pada bagian pendapatan dalam APBD. Dengan demikian, jika piutang ini direalisasikan akan diakui sebagai pendapatan. Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi akan diakui oleh pemerintah daerah dengan jurnal sebagai berikut:No
Tanggal
Uraian Ref
Debit Kredit
Kas xxxxx
lain lain pendapatan asli daerah yang sah(mengakui realisasi penerimaan kas untuk pelunasan piutang TP/TGR)
xxxxx
EDL/EDI xxxxx
Piutang tuntutan perbendaharaan/ganti rugi(mengakui berkurangnya piutang (TP/TGR)
xxxxx
15
3.3.2. Piutang karena TP atau TGR – basis akrual
Jurnal untuk mengakui terjadinya piutang karena TP atau TGR ini adalah sebagai berikut:
Jurnal untuk mengakui realisasi penerimaan piutang karena TP atau TGR inni adalah sebagai berikut:
Basis akrual (untuk penyusunan Neraca dan LO)
Basis kas (untuk penyusunan RA)
tgl
uraian debit kredit
tgl uraian debit kredit
Piutang TP/TGR xxxxx Tidak ada jurnal karena bukan aktifitas anggaran
Lain-lain pendapatan yang sah-TP/TGR
xxxxx
Basis akrual (untuk penyusunan Neraca dan LO)
Basis kas (untuk penyusunan RA)
tgl
uraian debit kredit tgl uraian debit kredit
Kas-LO xxxxx Kas-LRA xxxxx
Piutang TP/TGR xxxxx
lain-lain pendapatan yang sah-TP/TGR
xxxxx
16
4. ANTISIPASI ATAS PIUTANG TIDAK TERTAGIH Tidak semua piutang pemerintah daerah dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi kewajibannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak tertagih.
Pada perinsipnya, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula penyisihan piutang tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Besaran penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan kebijakan akuntansinya.
17
Jurnal untuk mengakui pembentukan penyisihan piutang (basis kas menuju akrual) adalah sebagai berikut:
Jurnal pembentukan penyisihan piutang basis akrual sebagai berikut:
No
Tanggal
Uraian Ref Debit Kredit
EDL/EDI xxxxx
Akumulasi penyisihan piutang tidak tertagih
xxxxx
No
Tanggal
Uraian Ref Debit Kredit
Beban kerugian piutang xxxxx
cadangan kerugian piutang
xxxxx
18
5. PENGHAPUSAN PIUTANG PEMERINTAH DAERAH Sesuai dengan PP no. 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah. Piutang pemerintah daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai piutang daerah dengan cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang undang. Contoh piutang negara cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang undang adalah piutang pajak.
Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang pemerintah daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih pemerintah daerah.
Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tertagihpemerintah daerah.
19
Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang pemerintah daerah diurus secara optimal oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengurusan piutang negara. Pengurusan piutang negara/ daerah dinyatakan telah optimal. Dalam hal telah dinyatakan sebagai piutang sementara belum dapat ditagih (PSBDT) oleh PUPN. PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang. Namun:
a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya
b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomi atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
20
6. PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah ditetapkan oleh:
a. Gubernur/ bupati/ walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
b. Gubernur/ bupati/ walikota dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Batasan nilai piutang daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing masing adalah per penanggung utang. Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya piutang daerah yang diatur bahwa penanggung utang (misalnya koperasi) wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, maka nilai piutang daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah per anggota penangung utang.
21
Dalam hal piutang pemerintah daerah dalam satuan mata uang asing. Nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengannilai piutang dengan kurs tengah bank indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal suratpengajuan usut penghapusan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang berpiutang kepada gubernur/walikota/bupati setelah mendapat pertimbangan dari kantor wilayah direktorat jendral piutang dan lelang negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja gubernur/wlikota/bupati yang bersangkutan.
Penghapusan secara bersyarat atas piutang pemerintah daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari badan pemeriksaan keuangan atau
b. Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT
22
Setelah ketentuan diatas terpenuhi, maka jurnal yang dibuat untuk mengakui penghapusbukuan piutang adalah sebagai berikut:
No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Akumulasi penyisihan piutang tidak tertagih
xxxxx
piutang pemerintah daerah xxxxx
23
7. PENGHAPUSAN SECARA MUTLAKPenghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
b. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai piutang dengan kurs tengah bank indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal surat pengajuan usut penghapusan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
24
Piutang daerah yang akan dihapuskan secaramutlakdiusulkan pejabat pengelola keuangan daerah yang berpiutang kepada gubernur/walikota/bupati setelah mendapat pertimbangan dari kantor wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja gubernur/walikota/bupati yang bersangkutan.
Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah daripembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Diajukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksut dan
b. Penaggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat / pejabat yang berwenang.
Pengakuan penghapusan secara mutlak ini tidak diikuti dengan penjurnalan, namun akan dimuat dalam catatan atas laporan keuangan.
25
Pengungkapan piutang di catatan atas laporan keuangan harus menunjukan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal-usul piutang. Berikut ini, ilustrasi pengungkapan piutang di tingkatan pemerintah daerah:PIUTANG
Piutang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari:
No
SKPD Jumlah
1. Dinas Pendidikan Rp. 4.000.000,00
2. Dinas Kesehatan Rp. 2.000.000,00
3. ...................................... Rp. ..........................
26
Berikut ini, ilustrasi pengungkapan piutang di SKPD:
PIUTANG
Piutang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari:
1. Piutang pajak Rp. 70.000.000,00
2. Piutang non pajak Rp. 30.000.000,00
Piutang pajak sejumlah Rp. 70.000.000,00 merupakan piutang yang terdiri dari:
1. Piutang tagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp. 50.000.000,00
2. Piutang bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp. 20.000.000,00
Piutang non pajak sejumlah Rp. 30.000.000,00 merupakan piutang yang terdiri dari:
1. Piutang retribusi piutang retribusi merupakan piutang atas pemakaian sewa aset pemerintah daerah yang belum dibayar kepada pihak ketiga sebanyak 3 aset.
Rp. 20.000.000,00
2. Bagian lancar penjualan angsuran Bagian lancar penjualan angsuran merupakan bagian lancar dari penjualan aset pemerintah daerah berupa mobil sebanyak 23 unit pada tahun 2008
Rp. 10.000.000,00
29
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang, perlengkapan, hewan, atau tanaman yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang, hewan, atau tanaman yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30
Persediaan merupakan aset yang berwujud :
1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Contoh untuk jenis persediaan ini adalah alat tulis kantor, bahan-bahan kebersihan kantor, dan lain sebagainya.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi. Contoh untuk jenis persediaan ini adalah persediaan kayu putih untuk memproduksi minyak kayu putih yang terdapat di Dinas Kehutanan Pemprop Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Barang/hewan/tanaman dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat . Contoh untuk jenis persediaan ini adalah persediaan minyak kayu putih dalam proses yang terdapat di Dinas Kehutanan Pemprop Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Barang/hewan/tanaman yang disimpan untuk dijul atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contoh untuk jenis persediaan ini adalah obatan di rumah sakit, alat kontrasepsi di SKPD ysng melayani keluarga berencana, bibit tanaman di dinas pertanian, dan lain sebagainya.
32
Persediaan diakui pada saat meliputi :
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah melakukan pembelian, memproduksi sendiri, mendapat donasi, atau merampas dari pihak yang tidak berhak.
33
Pencatatan persediaan akibat pemerintah daerah melakukan pembelian sesuai dengan anggaran belanja di APBD adalah sebagai berikut :
No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Belanja Alat Tulis Kantor Kas
(mencatat realisasi Belanja ATK)
xxxxxx
Persediaan Alat Tulis Kantor Ekuitas Dana Lancar-Cadangan Persediaan
(mencatat bertambahnya persediaan di neraca)
xxx xxx
34
Sementara itu, pencatatan persediaan jika pemerintah daerah mendapatkan persediaan akibat donasi atau rampasan dari pihak ketiga adalah sebagai berikut :
No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Persediaan Alat Tulis Kantor Ekuitas Dana Lancar-Cadangan Persediaan
(mencatat bertambahnya persediaan di neraca)
xxx xxx
35
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pafa akhir periode akuntansi. Investarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa perhitungan, pengukuran, atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi.
36
Pencatatan persediaan setelah dilakukannya inventarisasi fisik persediaan adalah sebagai berikut :
*Jurnal di atas mengasumsikan bahwa Jumlah barang hasil inventarisasi fisik lebih sedikit daripada jumlah awal persediaan.
No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Ekuitas Dana Lancar-Cadangan Persediaan Persediaan
(mencatat persediaan setelah inventarisasi fisik)
xxx xxx
37
Contoh:
Pada tanggal 1 Mei 2009, dibeli bahan pakai habis sebesar Rp 500.000,-. Pada akhir tahun anggaran, berdasarkan cek fisik barang tersebut masih tersisa sebesar Rp 100.000,-. Jurnal yang harus dibuat atas transaksi tersebut adalah :
Pada saat transaksi pembelian :
No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
1 mei Belanja Barang Pakai Habis
Kas Bendahara Pengeluaran
500.000,- 500.000,
-
38
PADA SAAT HASI OPNAME FISIK TERHADAP PERSEDIAAN :
No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
1 mei Persediaan Barang Pakai Habis
EDL-Cadangan Persediaan
500.000,-500.000,-
No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
31 des EDL-Cadangan Persediaan
Persediaan Barang Pakai Habis
400.000,-400.000,-
40
Besaran nilai persediaan disajikan dengan ketentuan sebagai berikut :
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembeliaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksud untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
41
Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
42
Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
44
Pengungkapan persediaan di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan :
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
c. Kondisi persediaan.
45
Berikut ini disajikan ilustrasi pengungkapan persediaan untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah :
PERSEDIAAN
Persediaan dicatat dengan metode FIFO-Periodik.Persediaan sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah)terdiri dari :No. SKPD Jumlah
1. Dinas Pendidikan Rp 4.000.000.000
2. Dinas Kesehatan Rp 2.000.000.000
3. ………………………. …………………………
46
Berikut ini disajikan ilustrasi pengungkapan persediaan untuk laporan keuangan SKPD :
PERSEDIAAN
Persediaan dicatat dengan metode FIFO-Periodik.Persediaan sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri
dari :
No. Jenis Pengukuran Peruntukan Kondisi Volume Harga/Unit Nilai
1. Kertas Harga Perolehan
Pelayanan Baik 2 rim 50.000,- 100.000,-
2. Bibit Harga Perolehan
Diserahkan kepada masyarakat
Baik 80 unit 10.000,- 800.000,-
49
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (PSAP No. 5, Paragraf 4)
50
PSAP No.5 Paragraf 5 menyatakan persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat .
d. Barang yang disimpan untuk dijul atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
51
DALAM PSAP NO.5 PARAGRAF 5, PERSEDIAAN DAPAT MELIPUTI :
Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis.
Amunisi.
Bahan untuk pemeliharaan.
Suku cadang.
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
Pita cukai dan leges.
Bahan baku.
Barang dalam proses/setengah jadi.
Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
53
PSAP No.5 Paragraf 13 menyatakan persediaan diakui pada saat :
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Investarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa perhitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan.
55
Menurut PSAP No.5 Paragraf 15, persediaan disajikan sebesar :
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang dan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksud untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir (PSAP No.5 Paragraf 17-18).
56
Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
57
NILAI WAJAR APABILA DIPEROLEH DENGAN CARA LAINNYA SEPERTI DONASI/RAMPASAN
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
58
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan (PSAP Paragraf 22-25).
60
A. SALDO NORMAL PERSEDIAAN
Saldo normal rekening buku besar persediaan adalah saldo debit. Artinya rekening ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaiknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya
61
B. PENCATATAN AKUNTANSI
Pencatatan akuntansi untuk persediaan terdiri dari dua kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan Neraca dan Laporan Operasional (basis akrual) dan penyusunan LRA (basis kas).
Contoh :Pada tanggal 5 Mei 2011, dibeli bahan pakai habis sebesar Rp 500.000,-. Pada akhir tahun anggaran, berdasarkan hasil cek fisik, barang tersebut masih tersisa sebesar Rp 100.000,-. Jurnal yang harus dibuat atas transaksi tersebut adalah :
62
Jurnal saat pembeliaan persediaan di SKPD :
Basis Akrual (Untuk Penyusunan Neraca dan LO)
Basis Kas (Untuk penyusunan RLA)
Tgl Uraian Debit Kredit Tgl Uraian Debit Kredit5 mei 2011
Persediaan
Kas Bendahara Pengeluaran-LO
(untuk penyusunan neraca)
500.000
500.000
5 mei 2011
Belanja Bahan Pakai Habis
Kas Bendahara Pengeluaran-LRA
500.000
500.000
63
Jurnal saat pemeriksaan jumlah persediaan akhir tahun di SKPD :
Basis Akrual (Untuk Penyusunan Neraca dan LO)
Basis Kas (Untuk penyusunan RLA)
Tgl Uraian Debit Kredit Tgl Uraian Debit Kredit31 des 2011
Beban Persediaan
Persediaan
(untuk penyusunan LO)
400.000
400.000
31 des 2011
Tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran
65
Dalam PSAP No.5 Pargraf 26, pengungkapan persediaan di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan:
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
66
Berikut ini, ilustrasi pengungkapan persediaan pada tingkatan Pemerintah Daerah :
PERSEDIAAN
Persediaan dicatat dengan metode FIFO-Periodik.Persediaan sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah)terdiri dari :No. SKPD Jumlah
1. Dinas Pendidikan Rp 4.000.000.000
2. Dinas Kesehatan Rp 2.000.000.000
3. ………………………. …………………………
67
Berikut ini, ilustrasi pengungkapan persediaan pada tingkatan SKPD :
PERSEDIAAN
Persediaan dicatat dengan metode FIFO-Periodik.Persediaan sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri
dari :
No. Jenis Pengukuran Peruntukan Kondisi Volume Harga/Unit Nilai
1. Kertas Harga Perolehan
Pelayanan Baik 2 rim 50.000,- 100.000,-
2. Bibit Harga Perolehan
Diserahkan kepada masyarakat
Baik 80 unit 10.000,- 800.000,-