pilkada Hefrizal Handra.ppt
-
Upload
arief-cico -
Category
Documents
-
view
56 -
download
0
Transcript of pilkada Hefrizal Handra.ppt
OlehDr. Hefrizal Handra
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Disampaikan pada FGD Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan, 11
Oktober 2010
PENDANAAN PILKADA:Problematika dan Solusi
Kedepan
Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)Siapa yang harusnya mendanai? Negara atau Daerah? APBN atau APBD?
Bagaimana Pelaksanaan Anggarannya?
Bagaimana Penentuan Jumlahnya ?Bagaimana Pertanggungjawabannya?
Baimana Sebaiknya kedepan
Prinsip DasarSiapa yang punya urusan, dia yang mendanai:Urusan Pemerintah Pusat dibiayai
dengan APBNLembaga-lembaga Negara dibiayai
APBN (termasuk KPU)Urusan Pemerintahan Daerah dibiayai
dengan APBDUrusan Pusat yang didekonsentrasikan
atau ditugaspembantuankan ke daerah dibiayai APBN
Belanja Negara terdiri dari: Belanja Kementrian dan Lembaga
NegaraBelanja Subdisi, bunga utang, hibah, dll
Negara dapat memberi subsidi, dan hibah ke organisasi di luar pemerintah.
Belanja Transfer dana dari Pusat (APBN) ke Daerah (APBD) untuk mengatasi ketimpangan.
Belanja Negara tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 1.048 Triliun
55
Belanja Pusat
JENIS BELANJA NEGARA DALAM APBNJENIS BELANJA NEGARA DALAM APBN
Belanja (Transfer ke)
Daerah
Belanja Kementrian/Lembaga
Pembayaran Bunga Utang
Subsidi
Belanja Lainnya
Dana Perimbangan
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
APBD
APBN
APBN Untuk Apa Saja? 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Real Real Real Real APBNP APBNBelanja K/L 121 216 225 262 317 340Transfer ke Daerah 151 226 253 292 309 322Bunga Utang 65 79 80 88 110 116Subsidi 121 107 150 275 158 158Lainnya 54 37 50 68 111 112Total Belanja 512 666 758 986 1.005 1.048Defisit 14 29 50 4 130 98
Dalam Triliun Rp
APBN Untuk Apa Saja?2005 2006 2007 2008 2009 2010Real Real Real Real APBNP APBN
Belanja K/L 24% 32% 30% 27% 32% 32%Transfer ke Daerah 29% 34% 33% 30% 31% 31%Bunga Utang 13% 12% 11% 9% 11% 11%Subsidi 24% 16% 20% 28% 16% 15%Lainnya 11% 6% 7% 7% 11% 11%Total Belanja 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan Pemerintah Daerah Terkait Pemilu, Pilpres dan Pilkada
Menurut PP 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Bidang Kesbangpol, sub bidang politik dalam negeri, Urusan Kabupaten/Kota adalah:fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.
Fasilitasi berarti membantu menciptakan/menjaga kondisi dan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan tersebut.
KPU dan KPUD itu siapa?KPU, lembaga negara dengan cabang di
Propinsi dan Kabupaten/Kota (KPUD Prop dan KPUD Kab/Kota)
KPU dibiayai oleh APBNKPU adalah pengguna anggaran Pemilu
yang ada di APBNKPUD adalah bagian dari KPU, anggaran
KPUD bagian dari anggaran KPU.KPU bukan bagian dari Pemerintah, KPUD
bukan bagian dari Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Pendanaan Pemilu dan Pilpres?UU No. 22 tahun 2007, Pasal 114:
(1) Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Bawaslu bersumber dari APBN.
(2) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib dianggarkan dalam APBN.
Dasar Hukum Pendanaan Pilkada?
UU No. 32 Tahun 2004 pasal 112: Biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD.
UU No. 22 tahun 2007:Pasal 114 ayat 5. Pendanaan penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD.
Pasal 115: Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD wajib dicairkan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Mekanisme Penganggaran Mekanisme penganggaran harus mengacu kepada UU No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pelaksanaan anggaran Pemilu harus sesuai dengn UU 1/2004
dan berbagai PP dan PermenPelaksanaan anggaran daerah untuk Pilkada tidak diatur
secara spesifik dalam UU ataupun PP, Ada PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mendagri berinisiatif untuk membuat pedoman pengaggaran: Permendagri No. 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja Pilkada yang kemudian diubah dengan Permendagri No. 57 tahun 2009.
Anggaran PilkadaMenurut Permendagri dimungkinkan
dalam bentuk: Belanja Hibah Pemerintah Daerah kepada KPUD
KPUD bukan bagian Pemda, jadi tidak bisa menggunakan APBD seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemda dimungkinkan memberi Hibah kepada Pemda lainnya, Pemerintah Pusat ataupun cabang Lembaga Negara di Daerah.
Belanja Tidak
Langsung
JENIS BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN JENIS BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN
Belanja Pegawai
Belanja Langsung
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil Kepada Desa
Belanja Bantuan Kepada Desa
Belanja Pegawai
Belanja Modal
BELANJA
Belanja Tidak Terduga
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah Pemda ke KPUD
Harus ada di Perda APBD dan atau Perda APBDP di tahun Hibah itu diberikan.
Ada mekanisme khusus pelaksanaan Hibah tersebut
Penentuan Jumlah Kebutuhan Dana Untuk Pilkada?
Dalam menyusun kebutuhan anggaran (dilakukan KPUD), ada standar biaya dan standar harga.
Siapa yang menetapkan standar? Ada standar belanja umum (SBU) K/L Pusat ditetapkan oleh Menkeu, ada standar biaya dan standar harga daerah ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah
Belanja untuk Pilkada dipastikan mengurangi belanja daerah untuk kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah jika dianggarkan hanya satu kali saat Pilkada.
Jumlah kebutuhan yang besar dapat dipenuhi melalui dana cadangan tiap tahun, sehingga tidak mengganggu kebutuhan pelayanan publik.
Dana Untuk PilkadaJika kebutuhannya dihitung secara wajar untuk penyelenggaraan Pilkada yang dapat menghasilkan Kepala Daerah yang “kompeten”,
Maka jumlah itu adalah kecil dibandingkan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dapat dihasilkan oleh kepemimpinan yang baru tersebut.
Pertanggungjawaban Dana Pilkada
Pertanggungjawaban keuangan disisi si pemberi adalah naskah perjanjian hibah dan bukti hibah sudah diterima.
Kemana dan bagaimana dana hibah digunakan sepenuhnya harus dipertanggungjawabkan oleh si penerima sesuai peraturan berlaku
KPUD sebagai lembaga negara, terikat dengan UU 17/2003 dan UU 1/2004. Sehingga proses pertanggungjawaban dana hibah yang diterimanya sesuai dengan peraturan tersebut.
Pengelolaan keuangan oleh KPUD secara internal sepenuhnya menjadi binaan KPU dan semestinya dibina/diawasi oleh internal auditor KPU.
Secara eksternal, Laporan Keuangan KPU (termasuk KPUD) di audit oleh BPK
Pendanaan Pilkada KedepanSebaiknya dibiayai oleh anggaran KPU saja
(artinya APBN) sehingga akuntabilitasnya jelas.
Konsekuensinya, Pemda tidak boleh memberi hibah ke KPUD untuk Pilkada, juga tidak boleh menyediakan anggaran untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaran Pemilu, Pilpres.
Perlu penghematan belanja dengan sistem Pilkada satu putaran saja (the winner takes all)
Namun usulan ini memerlukan perubahan UU
Pendanaan Pilkada kedepanJika sistem pendanaan yang sekarang
diteruskan, Pemda disarankan untuk membentuk Dana Cadangan untuk kebutuhan Pilkada lima tahun mendatang (diperlukan Perda Dana Cadangan).
Perlu perbaikan mekanisme pengaggaran dan pelaksanaan dana hibah dengan standar biaya dan standar harga yang berlaku di daerah