Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
-
Upload
miftahul-kudus -
Category
Documents
-
view
246 -
download
4
Transcript of Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
1/22
1
PIAGAM MADINAH: PERJANJIAN SYAMILAH PERTAMA
DI DUNIA, PADA AWAL PERADABAN ISLAM
By: Didin Chonyta (SIAI) _14750010_
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Permasalahan yang terus melanda ilmu sosial hingga saat ini
adalah ketidakmampuan menjelaskan apa dan bagaimana seharusnya
tatanan ideal sebuah masyarakat. Civil Society, yang selama ini menjadi
sebuah paradigma ideal mengenai masyarakat dalam diskursus para ahli
di Barat, terus mengalami kebingungan dan distorsi konseptual ketika
pemahaman. Walhasil, teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial
pasca Reinansance ini terbatas pada wacana yang tidak pernah membumi.
Namun, jauh empat belas abad yang lalu, telah berdiri sebuah
masyarakat yang mampu melakukan lompatan besar peradaban dengan
berdirinya sebuah komunitas yang bernama Masyarakat Madinah.
Transformasi radikal dalam kehi dupan individual dan sosial mampu
merombak secara total nilai, simbol, dan struktur masyarakat yang telah
berakar kuat dengan membentuk sebuah tatanan baru yang berlandaskan
pada persamaan dan persaudaraan. Bentuk masyarakat Madinah inilah,
yang kemudian ditransliterasikan menjadi ‘’Masyarakat Madani‟,
merupakan tipikal ideal mengenai kosepsi sebuah masyarakat Islam .
Perjalanan sejarah Islam yang panjang pada dasarnya bermula dari
turunnya wahyu di gua hira’. Sejak itulah nilai-nilai kemanusiaan yang
dibawah bimbingan wahyu Ilahi menerobos kehidupan jahiliyah,
merombak dan membenahi adat istiadat jahiliyah yang tidak sesuai
dengan fitrah manusia. Fazlur rahman mengatakan bahwa masyarakat
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
2/22
2
yang diorganisir nabi merupakan suatu Negara dan pemerintahan yang
membewa terbentuknya umat muslim.1
Kemudian, Dilanjutkan dengan Hijrahnya Rasulullah saw ke
Madinah adalah suatu momentum bagi kecemerlangan Islam, Dalam
waktu yang relative singkat Rasulullah mampu mempersatukan antara
kaum muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah mendirikan masjid dan
membuat perjanjian kerjasama dengan non-muslim serta meletakkan
dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam2, social dan ekonomi
bagi masyarakat baru. Harun nasution,3
mengatakan mereka mempunyai
posisi yang baik dan segera menjadi suatu komunitas umat yang kuat dan
berdiri sendiri.
Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Piagam Madinah; Perjanjian Syamilah pertama
di dunia, pada awal peradaban Islam”. Diharapkan penelitian ini akan
memberi kontrubusi pada mahasiswa pascasarjana untuk memahami
bentuk dan makna Piagam Madinah yang mempunyai nilai-nilai etis dan
eksotis, dalam menambah wawasan pengetahuan.
B. Rumusan Masalah
1.
Bagaimana Sejarah terbentuknya Piagam Madinah pada masa Nabi
Muhammad SAW?
2.
Apasaja isi dan hakikat Piagam Madinah?
3. Bagaimana Muatan Nilai dan Prinsip Piagam madinah dan Pancasila
di Indonesia?
C. Tujuan Masalah
1 Fazlur Rahman, the Islamic concept of state, dalam John. L posito dan John J. Donohue, Islam in
Transition, Muslim Prespective (New york, University Press, 1982) H. 261 2 Muhammad Dhiya al-Din al-rayis, al-Nadzariyyat al-siyasiyat al-Islamiyat , (Mesir, maktabat al-
anju almisriyat, 1957) H.15, dikutib dari DB. Macdonald, Development of Muslim Theology,
jurispundence, and constitutional theory, (New york, Tp, 1903) H.67 3 Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai aspeknya, Jilid 1 (Jakarta; UI Press,1986) H. 92
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
3/22
3
1. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya Piagam Madinah pada masa
Nabi SAW.
2. Untuk memahami isi dan hakikat Piagam Madinah.
3. Untuk menganalisis Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan
Pancasila dalam Konteks ke_Indonesia_an.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Sejarah Lahirnya Piagam Madinah
Setelah nabi Muhammad saw dan ummat Islam tiba di Yastrib,
komposisi kota tersebut terbagi menjadi tiga golongan besar, yaitu
golongan Muslim (terdiri dari Kaum Muhajirin, dan Anshar), Musyrikin
(terdiri dari banyak suku kecil dan didominasi oleh dua suku besar, suku
‘Aus dan Kharaj), dan golongan Yahudi (terdiri dari banyak suku).4
Disamping heterogan dari segi komposisi penduduknya, Madinah
juga diwarnai peperangan antar suku.5 Peperangan antar dua suku besar
Madinah, ‘Aus dan Khazraj dipengaruhi oleh kaum yahudi. Suku yang
lebih kecil juga memperkeruh keadaan dengan terbelah menjadi
pendukung kedua suku besar yang berkonflik. Sementara kondisi
permusuhan dan perpecahan sedemikian kuat, bangsa yahudi sebagai
pendatang terus menghembuskan suasana permusuhan. Mereka memang
4 J.Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah dari Pandangan Al-
Qur’an, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal.54. 5 Peperangan ini disebabkan oleh ciri dan kepribadian masyarakat arab. Kehidupan arab yang
berbasis suku ashabiyat (solidaritas atau sikap loyalitas kepada kesatuan suku) memunculkan
semangata ekslusivisme pada setiap suku. Karakter bangsa arab juga dipengaruhi oleh (muru’ah)
kode etik kehidupan yang bersifat positif. Namun kondisi ini jauga dipengaruhi keadaan geografislingkungan tempat tinggal yakni gurun pasir yang kejam dan panas.
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
4/22
4
mengatur untuk mendapat keuntungan materil dari konflik yang terus
berlanjut. 6
Karena konflik yang berkepanjangan tersebut penduduk Yatsrib
kemudian meminta Rasulullah untuk menciptakan perdamaian dan
ketentraman. Maka, di mulai dari kesadaran masyarakat Yatsrib untuk
keluar dari suasana yang mencekam konflik yang tiada berujung, semakin
rumit dan melelahkan. Kesadaran ini pula yang menjadi pondasi lahirnya
ruh kedamaian dalam Piagam Madinah. Sebuah konsep yang sempurna
dan kesiapan merealisasikan dari masyarakatnya. Islam sejatinya telah
siap dengan konsep yang pertengahan dan mendamaikan bila difahami
secara benar dan menyeluruh. Sementara itu psikologis masyarakat
Yatsrib yang berada diujung kekecewaan memang selalu dipastikan akan
memunculkan harapan. Disamping itu masyarakat sudah berada tingkat
kebutuhan akan solusi yang memuncak. Kohesi itupun terbentuk
melahirkan tata kehidupah yang baru.
Kehadiaran Rasulullah dalam masyarakat Madinah yang
heterogen itulah Rasulullah dijadikan pemimpin dalam arti yang luas,
yaitu sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin masyarakat.
Konsepsi Rasulullah yang diilhami al Qur’an ini kemudian menghasilkan
Piagam Madinah yang bertujuan untuk menggalang kesatuan yang
harmonis antara umat islam dan non-Islam, yang antara lain berisikan hak
asasi manusia, hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum,
sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli politik moderen disebut
manifesto politik pertama dalam Islam. Piagam ini merupakan konsitusi
tertulis pertama di dunia.
B. Pengertian Piagam Madinah
6
M. A. Salahi, Muhammad sebagai manusia dan nabi, Terj. M.sadat Ismail (Yogyakarta; MitraPustaka, 2006) H.254
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
5/22
5
Para ahli berbeda pendapat dalam pemberian nama terhadap
naskah Piagam Madinah. Ada yang menyebutnya sebagai sebagai
piagam, perjanjian, undang-undang atau konstitusi. Secara bahasa piagam
didefinisikan sebagai suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh penguasa
atau badan pembuat undang-undang yang menjamin hak-hak rakyat, baik
hak-hak kelompok maupun hak-hak individu.7 Sebagaiman di dalam
piagam tersebut terdapat peraturan bagi segenap warga negara dan
memuat hak dan kewajiban bagi semua pihak.
Dalam teks Piagam Madinah terdapat kata Kitab, yang disebut
sebanyak dua kali dan kata shahifah yang disebut delapan kali. Shahifah
dimaknai sebagai perjanjian aliansi. Istilah ini mengandung arti perjanjian
antara dua atau lebih golongan, atau antar pemerintahan untuk
bekerjasama.8
Sementara sebutan sebagai konsitusi merupakan prinsip-prinsip
pemerintahan yang bersifat fundamental dalam suatu bangsa atau
pernyataan tidak langsung mengenai peraturan-peraturan, institusi-
institusi dan kebiasaan-kebiasaan baik yang tertulis maupun tidak
tertulis.9 Secara lesikal ia berarti segala ketentuan atau aturan mengenai
ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) atau undang-
undang dasar suatu negara.10
Baik disebut sebagai piagam maupun perjanjian dan kunsititusi,
bentuk dan muatan shahifah itu tidak menyimpang dari pengertian ketiga
istilah tersebut.
7 Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (jakarta:Balai Pustaka, 1988), hal. 680.
8 M.Yakub, Piagam Madinah: Acuan Dasar Negara Islam, Jurnal Analytica Islamica, No.2, Vol.6,
Th. 2004, hal. 173. 9
Ibid. hal. 17410 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), op.cit, hal. 68.
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
6/22
6
It constituted a formal agreement between Muhammad and all of the
significant tribes and families of Yathrib (later known as Medina) ,
including Muslims, Jews, Christians
and pagans.11
The Constitution established: the security of the community,
religious freedoms, the role of Medina as a haram or sacred place
(barring all violence and weapons), the security of women, stable
tribal relations within Medina, a tax system for supporting the
community in time of conflict, parameters for exogenous political
alliances, a system for granting protection of individuals, a judicial
system for resolving disputes, and also regulated the paying of blood
money (the payment between families or tribes for the slaying of an
individual in lieu of lex talionis).12
Dilihat dari pengertianya Piagam Madinah adalah dokumen yang
menjamin hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-
kewajiban mereka serta kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad
saw. Dilihat dari segi perjanjian shahifah itu adalah dokumen perjanjian
antara beberapa golongan yaitu, Muhajirin, Anshor, Yahudi dan Nasrani.
Kemudian dari pengertian konstitusi ia juga membuat prinsip-prinsip
pemerintahan yang fundamental. Artinya kandungan shahifah itu dapat
mencakup semua pengertian ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah
perjanjian persahabatan antara Muhajirin-Anshar-Yahudi yang menjamin
hak-hak mereka, menetapkan kewajiban mereka dan mengandung
prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang sifatnya
mengikat untuk mengatur pemerintahan dibawah pimpinan Nabi
Muhammad saw.
C. Isi Piagam Madinah
Dalam hal isi dan pokok atau prinsip-prinsip yang terkandung di
dalam Piagam Madinah para ahli telah berbeda pendapat. Mushthafa as-
Siba’i dalam bukunya telah menyebutkan garis-garis besar yang
terkandung didalam Piagam Madinah bernilai historis:
11
Firestone, Reuven, Jihād: the origin of holy war in Islam (t.k: t.p, 1999), hal. 118. 12 Montgomery Watt, Muhammad at Medina. (Oxford University Press, 1956), hal. 227.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yathribhttp://en.wikipedia.org/wiki/Medinahttp://en.wikipedia.org/wiki/Muslimhttp://en.wikipedia.org/wiki/Jewhttp://en.wikipedia.org/wiki/Christianhttp://en.wikipedia.org/wiki/Christianhttp://en.wikipedia.org/wiki/Paganhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haramhttp://en.wikipedia.org/wiki/Blood_money_(term)http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_money_(term)http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_for_an_eyehttp://en.wikipedia.org/wiki/Eye_for_an_eyehttp://en.wikipedia.org/wiki/Blood_money_(term)http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_money_(term)http://en.wikipedia.org/wiki/Haramhttp://en.wikipedia.org/wiki/Paganhttp://en.wikipedia.org/wiki/Christianhttp://en.wikipedia.org/wiki/Jewhttp://en.wikipedia.org/wiki/Muslimhttp://en.wikipedia.org/wiki/Medinahttp://en.wikipedia.org/wiki/Yathrib
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
7/22
7
a. Kesatuan ummat Islam tanpa diskriminasi
b.
Kesamaan hak dan kehormatan di antara anak bangsa
c. Kerja sama untuk menolak segala bentuk kezaliman, kejahatan dan
permusuhan
d.
Partisipasi semua elemen dalam perundingan dengan para musuh,
tidak seorang mikmin pun membuat perjanjian damai tanpa mukmin
yang lain
e. Mendirikan sebuah masyarakat di atas pondasi system terbaik, terarah
dan terlurus
f. Melawan setiap orang yang berusaha keluar dari negara dan dari
perjanjian umumnya dan wajib menolak untuk memberikan bantuan
kepadanya
g. Menjaga orang-orang yang hendak hidup bersama kaum muslimin
secara damai dan patisifatif dan berusaha menolak setiap kedzaliman
yang bias menimpa mereka
h. Orang-orang nonIslam wajib memberikan kontribusi materi kepada
negara sebagaimana kaum muslimin
i. Bagi kaum nonmuslim wajib bekerja sama dengan kaum muslimin
untuk menolak mara bahaya yang bias mengganggu eksistensi negara
dan melawan setiap musuh
j. Wajib pula bagi mereka untuk berpartisipasi menanggung biaya
perang selama negara dalam kondisi perang
k. Menjadi kewajiban negara untuk menolong orang yang dizalimi
diantara mereka, sebagaiman negara juga wajib menolong setiap
muslim yang teraniaya
l. Bagi kaum muslimin dan nonmuslimin untuk menolak pemberian
perlindungan kepada musuh-musuh negara dan para pendukungnya
m.
Jika kemaslahatan muslimin terjamin dalam ssebuah perjanjian damai,
wajib hukumnya bagi setiap anak bangsa, muslim atau nonmuslim
untuk menerima perjanjian damai tersebut
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
8/22
8
n. Tidak seorangpun dihukum karena dosa orang lain dan dan tidak akan
ditindak seorang pelaku tindak criminal kecuali atas dirinya atau
keluarganya
o. Kebebasab untuk berpindah tempat di dalam wilayah negara atau di
luar wilayah dengan tetap menjaga keselamatan negara
p. Tidak ada perlindungan bagi pelaku kemaksiatan atau kezaliman
q. Masyarakat dibangun diatas pondasi kerja sama dalam kebaikan dan
takwa, bukan dalam kejahatan dan permusuhan
r. Prinsip-prinsip ini dilindungi oleh dua kekuatan:
1. Kekuatan spiritual: keimanan seluruh masyrakat kepada Allah SWT
dan taqarrub kepada-Nya serta penjagaan Allah kepada mereka yang
berbuat baik dan yang merespon seruan
2. Kekuatan materil: berupa kepemimpinan negara yang
direspresentasikan oleh baginda Rasul saw.13
Adapun Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy dalam kitabnya
Fiqhus Sirah, mengemukakan bahwa perjanjian tersebut menunjukkankepada beberapa hukum yang sangat penting dalam syariat Islam,
diantaranya adalah:
Pertama, pasal pertama dalam Piagam Madinah menunjukkan
bahwa Islam adalah satu-satunya faktor yang dapat menghimpun
kesatuan kaum Muslimin dan menjadikan mereka satu umat. Semua
perbedaan akan sirna di dalam kerangka kesatuan yang integral ini. Hal
ini tampak jelas dalam pernyataan Rasulullah saw,
“Kaum Muslimin, baik yang berasal dari Quraisy, dari Madinah,
maupun dari kabilah lain yang bergabung dan berjuang bersama-
sama, semuanya itu adalah satu umat.”
Kedua, pasal kedua dan ketiga menunjukkan bahwa diantara ciri
khas terpenting dari masyarakat Islam ialah tumbuhnya nilai solidaritas
13 Mushthafa as-Siba’i, Hikmah Shirah Nabawiyah, Edisi terjemah, (Surakarta: Indiva Pustaka,
2009), hal. 63-65.
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
9/22
9
serta jiwa senasib dan sepenanggungan antar kaum Muslimin. Setiap
orang bertanggung jawab kepada yang lainnya, baik dalam urusan dunia
maupun akhirat. Bahkan semua hukum syariat Islam didasarkan pada
asas tanggung jawab seraya menjelaskan cara-cara pelaksanaan prinsip
solidaritas dan takaful (jiwa senasib dan sepenanggungan) sesama kaum
Muslimin.
Ketiga, pasal keenam menunjukkan betapa dalamnya asas
persamaan kaum Muslimin. Ia bukan hanya slogan yang diucapkan,
melainkan merupakan salah satu rukun syariat yang terpenting bagi
masyarakat Islam yang harus diterapkan secara detil dan sempurna.
Contoh pelaksanaan persamaan sesama kaum Muslimin ini dapat kita
baca dari pernyataan Rasulullah saw, “Jaminan Allah SWT adalah satu:
Dia melindungi orang-orang yang lemah (atas orang-orang yang
kuat)”.
Ini berarti bahwa jaminan seorang Muslim, siapa pun orangnya,
harus dihormati dan tidak boleh diremehkan. Siapa saja di antara kaum
Muslimin yang memberikan jaminan kepada seseorang maka tidak
boleh bagi orang lain, baik rakyat biasa maupun penguasa, untuk
menodai kehormatan jaminan ini. Demikian pula halnya wanita
Muslimah, tidak berbeda kaum lelaki. Suaka atau jaminannya pun harus
dihormati oleh semua orang. Hal ini telah menjadi kesepakatan semua
ulama dan para imam madzhab.
Dari sini, dapatlah anda ketahui betapa tinggi derajat wanita
dalam perlindungan Islam. Ia berhak mendapatkan semua hak asasi dan
jaminan sosial sebagaimana yang didapat oleh kaum lelaki. Kita pun
harus mengetahui perbedaan antara “persamaan” kemanusiaan yang
ditegakkan oleh syariat Islam dan bentuk- bentuk “persamaan” yang
diteriakkan oleh para pengagum peradaban dan budaya modern.
Persamaan yang diteriakkan oleh Islam adalah persamaan yang
didasarkan kepada fitrah manusia yang memberikan dan menjamin
kebahagiaan kepada semua orang, baik lelaki maupun wanita, baik
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
10/22
10
secara individual maupun sosial. Sementara itu, persamaan yang
diserukan oleh para pengagum peradaban modern adalah persamaan
yang didorong oleh nafsu kebinatangan yang ingin menjadikan wanita
sebagai sarana hiburan dan pemuas nafsu kaum lelaki, tanpa mau
memandang kepada hal lain.
Keempat, pasal kesebelas menunjukkan bahwa hakim yang adil
bagi kaum Muslimin, dalam segala perselisihan dan urusan mereka,
hanyalah syariat dan hukum Allah SWT, yaitu apa yang terkandung di
dalam kitab Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Jika mereka mencari
penyelesaian bagi problematika mereka kepada selain sumber ini,
mereka berdosa dan terancam kesengsaraan di dunia dan siksa Allah
SWT di akhirat.14
Itulah keempat hukum yang terkandung di dalam perjanjian tersebut
yang menjadi dasar tegaknya negara Islam di Madinah dan minhaj bagi
kaum Muslimin dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat baru.
Disamping isi pokok diatas terdapat juga rumusan-rumusan lain yang
telah dirumuskan oleh para ahli lain seperti Ahmad Sukarja,15 Zainal
Abidin,16 Hasan Ibrahim Hasan dan Maulvi Muhammad Ali masing-
masing berbeda pendapat dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar dari
Piagam Madinah. Namun, dari keragaman rumusan tersebut dapat ditarik
point-point umum bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan
dari Piagam Madinah, adalah:
a. Prinsip kesatuan ummah
b. Solidaritas sosial
c.
Perlindungan dan pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas
d.
Keadilan sosial
14 Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy, Fiqhus Sirah, Edisi terjemah, (Jakarta: Robbani Press,
1999), hal. 200-202.15
Hasan Ibrahim Hassan, Tarikh Islam, Jil.1, (Kairo:Maktabah Nahdliyat al-Mishriyyah, 1979),
hal. 124. 16 Zainal Abidin Ahmad, Membentuk Negara Islam, (Jakrta: t.p,t.t), hal.78.
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
11/22
11
e. Perdamaian antar sesama dan lingkungan
f.
Persamaan di depan hukum
g. Kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan beragama
h. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
i. Nasionalisme
j. musyawarah
Melihat dari ulasan yang dikemukakan oleh para penulis Piagam
Madinah, jelaslah bahwa isi pokok dari piagam Madinah yang telah
disusun oleh Nabi Muhammad saw yang berdasarkan wahyu Ilahi
tersebut merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Islam dari periode
awal telah ditopang oleh dasar-dasar dan pilar yang sangat kokoh. Dan
praktek siyasah yang telah direpkan oleh Rasulullah saw dapat
diedentifikasikan sebagai praktek politik Islam. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan
Rabbnya tetapi juga mengatur urusan negara dan sistem pertahanan
negara.
Piagam Madinah berisikan seluruh dasar konstitusi negara baru yang
dibangun Rasulullah saw. Piagam Madinah yang telah disusun itu dinilai
sebagai konstitusi termodern di zamannya, atau konstitusi pertama di
dunia. Di sana berisi joga konsep pemerintahan, kemasyarakatan dan
kependudukan, stabilitas dalam negri dan luar negri, juga budaya dan
social.
D. Hakikat Penting yang Terkandung dalam Piagam Madinah
Keterangan atau riwayat yang berkenaan dengan pendapat yang
mengatakan bahwa Piagam Madinah dibuat pada tahun pertama hijrah
atau sebelum perang badar. Ketika posisi Nabi dan kaum muslimin
sebelum perang badar semakin kuat, kaum yahudi mulai menunjukan
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
12/22
12
sikap permusuhan secara diam-diam. Tapi karena mereka sudah membuat
perjanjian damai bersama Nabi maka mereka merasa terikat denganya.17
Ka’ab bin As’ad atas nama bani Quraidzhat menandatangani perjanjian
itu.18 Abu ubaid al-qasim bin salam19, at-thabari20, dan ibnu al-atsir 21 juga
menulis bahwa perjanjian dibuat setelah Nabi tiba dimadinah sebelum
perang badar dan ditulis dalam dua peristiwa. Naskah pertama dibuat oleh
Nabi antara muhajirin dan Anshar dirumah anas bin malik. Naskah
perjanjian kedua dibuat oleh nabi dengan melibatkan kaum yahudi.22
Kedua naskah tersebut disatukan oleh penulis sejarah menjadi satu
naskah.
Adapun Piagam Madinah mempunyai arti tersendiri bagi semua
penduduk Madinah dari masing-masing golongan yang berbeda. Bagi
Nabi Muhammad saw, Ia diakui sebagai pemimpin yang mempunyai
kekuasaan politis. Bila terjadi sengketa di antara penduduk Madinah
maka keputusannya harus dikembalikan kepada keputusan Allah dan
kebijaksanaan Rasul-Nya. Pasal ini menetapkan wewenang pada Nabiuntuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan
permusuhan yang timbul di antara mereka.
Hal ini sesungguhnya telah lama diharapkan penduduk Madinah,
khususnya golongan Arab, sehingga kedatangan Nabi dapat mereka
terima. Harapan ini tercermin di dalam Bai’at Aqabah I dan II yang
mengakui Muhammad sebagai pemimpin mereka dan mengharapkan
peranannya di dalam mempersatukan Madinah.
17 Muhammad Husain Haikal, hayat Muhammad , Terj. Ali audah, (Jakarta; lentera antarnusa,
1990) H.227 18
Watt, Muhammad at Medina, dikutip oleh Muhammad bin Umar alwaqidi, kitab al-maghazy,
(Calcutta; Von Kramer,1896) H.177 19
Abu ubaid al-qasim, kitab al-amwal , (kairo; dar el-fikr,1975) H.226 20
Al-thabari, Tarikh al-umam wal al-mulk , jilid III, (Beirut; Dar el-fikr, 1987). H.84 21
Ibnu al-atsir, al-kamil fi al-tarikh, jilid II, ( Bairut; dar Beirut, 1965), H. 137 22 Akram umri, Tarikh al-Islam, (Baghdad; college of al-imam al-a’zham, 1972) H.12-13
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
13/22
13
Sedangkan bagi umat Islam, khususnya kaum Muhajirin, Piagam
Madinah semakin memantapkan kedudukan mereka. Bersatunya
penduduk Madinah di dalam suatu kesatuan politik membuat keamanan
mereka lebih terjamin dari gangguan kaum kafir Quraisy. Suasana yang
lebih aman membuat mereka lebih berkonsentrasi untuk mendakwahkan
Islam. Terbukti Islam berkembang subur di Madinah
Bagi penduduk Madinah pada umumnya, dengan adanya
kesepakatan piagam Madinah, menciptakan suasana baru yang
menghilangkan atau memperkecil pertentangan antar suku. Kebebasan
beragama juga menjadi jaminan bagi semua golongan. Yang lebih
ditekankan adalah kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua
golongan dalam kehidupan sosial politik di dalam mewujudkan
pertahanan dan perdamaian.23
Dengan demikian Piagam Madinah mampu mengubah eksistensi
orang-orang mukmin dan yang lainnya dari sekedar kumpulan manusia
menjadi masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki
kedaulatan dan otoritas politik dalam wilayah Madinah sebagai tempat
mereka hidup bersama, bekerjasama dalam kebaikan atas dasar kesadaran
sosial mereka, yang bebas dari pengaruh dan penguasaan masyarakat lain
dan mampu mewujudkan kehendak mereka sendiri. Fakta historis ini,
menurut Hitti, merupakan bukti nyata kemampuan Nabi Muhammad saw
melakukan negoisasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan
masyarakat Madinah.24
Disamping itu Piagam Madinah sering disebut sebagai contoh
untuk sebuah masyarakat modern, kemodernan Piagam Madinah ini
adalah bahwa ia mengakui kestaraan dua partner yang membuat
perjanjian ini, agama masing-masing diakui, dan tidak ada yang boleh
23 http//majidnurkholis.wordpress.com.piagam-madinah, 1999
24
Philip K. Khitti, capital cites of Arab Islam, (Minneapolis, University of Minnesotta, 1973),H.35-36
http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/10/piagam-madinah.htmlhttp://aadesanjaya.blogspot.com/2010/10/piagam-madinah.htmlhttp://aadesanjaya.blogspot.com/2010/10/piagam-madinah.html
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
14/22
14
merasa lebih unggul dari yang lain. Jadi semua yang terikat didalam
perjanjian ini diakui kesetaraan mereka tanpa syarat.
E. Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila
Pancasila dan Piagam Madinah tidak hanya mengisyaratkan
kesejajaran pada penerimaan kelompok-kelompok beragam akan nilai-
nilai kemanusiaan universal, tetapi juga mengimplikasikan adanya hak
dan kewajiban yang sama pada kelompok-kelompok bersangkutan untuk
menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa.
Piagam Madinah Rasulullah berimplikasi pada adanya kewajiban
membela keutuhan dan pelaksanaan dari setiap penyelewengan dan
penghianatan. Kaum muslimin di Madinah telah melaksankan kewajiban
mereka dengan sebaik-baiknya ketika mereka harus menghadapi
penghianatan demi penghianatan kelompok-kelompok Yahudi dari Bani
Qoinuqa dan Bani Quraidhah. Kaum Muslimin tetap berpegang pada
nilai-nilai serta semangat Piagam itu, dan dengan setia melaksanakannya,
bahkan mereka mengembangkan sayap politik sesudah wafatnya
Rasulullah SAW.
Sama halnya dengan apa yang telah dilakukan kaum Muslimin
Madinah terhadap Piagam mereka itu, umat Islam Indonesia juga
berkewajiban membela Pancasila untuk menjaga keutuhan dan
keharmonisan berbangsa dan bernegara, maupun dalam perincian
pelaksanaannya, serta berkewajiban mempertahankan nilai kesepakatan
itu dari setiap bentuk penghianatan terhadap keutuhan NKRI.
Pancasila dan Piagam Madinah memiliki kesamaan sebagai
Kalimah saw atau perjanjian luhur. Pancasila merupakan perjanjian luhur
seluruh bangsa untuk membangun, mencintai dan mempertahankan
Indonesia. Demikian pula dengan Piagam Madinah yang disusun untuk
maksud yang kurang lebih sama. Berdasarkan pemikiran di atas, sudah
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
15/22
15
selayaknya jika kaum Muslim, sebagai komunitas terbesar dituntut
memiliki komitmen kuat dalam pelaksanan Pancasila secara benar.
Demikian pula halnya dengan dihilangkannya tujuh kata dalam Piagam
Jakarta, tidaklah berarti sebagai kekalahan perjuangan politik umat Islam,
bukan pula kita tidak setuju kalau syariah Islam tegak di bumi Indonesia.
Analisis sejarah mengenai fungsi Piagam Madinah dan kebijakan
politik Nabi SAW sangat penting untuk dilakukan dan di-update kembali.
Sebab, hal itu menjadi cermin untuk memahami konsepsi Islam mengenai
hubungan agama dan kebijakan sosial, atau dalam konteks modern:
agama dan negara bangsa (nation state). Terlebih lagi, fenomena
keberagamaan dewasa ini memunculkan beberapa golongan yang
bersikukuh mewajibkan adanya formalisasi syariat dan negara Islam, serta
menganggap Pancasila sebagai ideologi sekuler yang tidak wajib ditaati.25
Inti piagam madinah adalah Teks Piagam Madinah bisa kita
dapatkan dari kitab sirah Nabi tertua yang pernah ditemukan, yakni as-
Sirah an-Nabawiyyah, karya Ibnu Hisyam, pada Bab ar- Rasul Yuwadi’u
al-Yahud (Rasulullah Mengikat Perjanjian dengan Yahudi). Dalam tulisan
ini, hanya disebutkan tiga poin penting yang menjadi paradigma
mendasar dari piagam itu. Poin piagam itu menyebutkan begini:
“Surat perjanjian ini dari Muhammad; antara orang beriman dan
Muslimin dari Quraisy dan Yatsrib, serta yang mengikuti mereka,
menyusul mereka, dan berjuang bersama mereka; bahwa merekaadalah satu umat ”.
“Bahwa kabilah Yahudi, baik mereka sendiri atau bersama pengikut
mereka, mempunyai hak dan kewajiban seperti mereka yang sudah
menyetujui naskah perjanjian ini”.
25 http://fsaijogja.wordpress.com/2012/02/28/piagam-madinah-dan-pancasila/
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
16/22
16
“Bahwa barang siapa keluar atau tinggal dalam kota ini,
keselamatannya terjamin, kecuali orang yang melakukan kezaliman
dan kejahatan”.
Substansi yang sama sebagai sebuah ikatan perjanjian politis antar
umat beragama, Piagam Madinah memiliki beberapa kesamaan substansi
dengan Pancasila. Pertama, sama-sama dibangun atas dasar kesatuan
umat, yang menghuni sebuah batas teritorial tertentu. Hemat saya, ini
bahkan sudah mampu melampaui konsep negara bangsa kini, dimana
kesatuan didasari oleh kesamaan senasib-sepenanggungan untuk membela
tanah air. Itulah satu umat: satu kesatuan masyarakat yang saling
mempertahankan dan melindungi bila ada musuh yang datang menyerang.
Perjanjian dalam piagam itu dapat berjalan beberapa waktu sampai
kelompok Yahudi berkhianat, justru di saat genting ketika Muslimin akan
menghadapi serbuan Quraisy. Pancasila pun kini masih eksis, hingga
belakangan ini, pasca dibukanya karena demokrasi, muncul beberapa
kalangan yang menolak Pancasila, kendati ia lahir dan tinggal di bumi
Indonesia.
Kedua, Piagam Madinah memberi hak sepenuhnya kepada tiap
umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-
masing. Demikian pula, Undang-Undang kita yang menjamin eksistensi
agama dan peribadatan tiap warga negaranya.
Ketiga, perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak berbuat
zalim (la ‘udwana illa ‘ala azh-zhalimin). Zalim adalah lawan dari adil.
Siapa yang tidak melakukan kewajibannya dan melanggar hak orang lain,
maka dia akan diberi sanksi sesuai kezalimannya, tanpa memandang pada
etnis atau latar belakang agamanya.
Keempat, Piagam Madinah mengakomodir semua golongan, justru
dengan tanpa mencantumkan secara eksplisit “syariat Islam” ke
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
17/22
17
dalam body-text -nya. Pancasila dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa
sebenarnya sudah lebih mending, karena sudah secara tegas mengafirmasi
kepercayaan monoteis. Di samping itu, spirit yang diperoleh dari piagam
ini adalah, bahwa tidak ada golongan yang mendapakan hak lebih sebagai
warga negara dibanding golongan yang lain. Kesamaan derajat dihadapan
konstitusi inilah yang kemudian mendasari salah satu isi Pidato Bung
Karno pada hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945. Beliau mengatakan:
“Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat
satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun
golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua”.26
Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW meletakkan
asas-asas kemasyarakatan, antara lain adalah: al ikha’, al MuSAWah, al
tasamuh, al-tasyawur, al ta’awun dan al -adalah.27
Al-Musawah (persamaan), yaitu bahwa manusia adalah sama
keturunan nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Berdasarkan asas ini
setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan
(hurriyah).
Al-Tasamuh (toleransi), Piagam Madinah memuat asas toleransi,
dimana umat Islam siap dan mampu berdampingan dengan kaum Yahudi.
Mereka mendapat perlindungan dan kebebasan dalam melaksanakan
agamanya masing-masing.
Al-Tasyawur (Musyawarah) sebagaimana diisyaratkan dalam surat
Ali Imran ayat 159. Kendati Rasul memiliki status yang tinggi dan
terhormat dalam masyarakat, beliau seringkali meminta pendapat para
26 Karim, M. Abdul. Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam. (Jogjakarta: Surya
Raya,2004 ) 27
Maryam, Siti, dkk. 2002. Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern. Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan LESFI. H.39
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
18/22
18
sahabat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan
dengan urusan dunia dan sosial budaya. Pendapat para sahabat kerap kali
diikuti manakala dianggap benar.
Al-Ta’awun (tolong menolong). Tolong menolong sesama muslim
telah dibuktikan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan
kaum Anshor, dan beberapa kaum yang berlainan agama.
Al-Adalah (keadilan) berkaitan erat dengan hak dan kewajiban
setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan posisi
masing-masing. Prinsip ini berpedoman pada surat al Maidah ayat 8 dan
surat an Nisa’ ayat 58.
Asas-asas dalam Piagam Madinah tersebut, tampaknya juga
terkandung dalam butir-butir dari masing-masing ke lima sila Pancasila.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunannya Pancasila sangatlah
dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama Islam. Para tokoh yang terlibat
dalam pembentukan Pancasila merupakan tokoh-tokoh muslim yang
memiliki kapasitas keagamaan yang tinggi memahami prinsip-prinsip
kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
terdapat dalam Piagam Madinah. Setiap prinsip dalam lima sila Pancasila
(prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, musyawarah dan keadilan)
merupakan prinsi-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah yang
telah dilaksanakan Rasulullah SAW dan para khalifah rasyidah dalam
menjalankan pemerintahan.
Aktualisasi nilai-nilai Piagam Madinah dan Pancasila tentu masih
bisa dilakukan; dimunculkan makna-makna baru yang lebih relevan.
Sebagaimana Pancasila yang perlu untuk dikontekstualisasikan kembali,
bagaimana agar tetap relevan diimplementasikan di masa kini, demikian
pula Piagam Madinah itu. Hal penting yang bisa diperoleh dari upaya
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
19/22
19
kontekstualisasi itu adalah bahwa kita wajib melihat kepada substansi,
bukan simbol-formalnya. Formalitas simbol sering hanya menjadi jargon
kosong yang bisa menumbuh-suburkan virus “pemberontakan dan
pengkhianatan” terhadap bangsa sendiri. Munculnya paham ala NII,
agaknya memang karena konsep mendasar Pancasila kurang dipahami
dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat awam. Wallahu A’lam.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
1. Lahirnya Piagam Madinah berdasarkan kondisi social masyarakat
Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik,
ekonomi dan lain sebagainya. Semua kondisi tersebut rentangdengan konflik diantara mereka. Untuk itulah piagam ini lahir
dalam usaha meredam munculnya konflik diantara mereka.
2. Piagam Madinah yang telah dicetuskan Rasulullah beberapa abad
silam telah mencakup kehidupan politik dan agama yang
mengandung prinsip-prinsip dasar tata kehidupan bermasyarakat,
kelompok-kelompok sosial Madinah, menjamin hak-hak mereka,
menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dan mengadakan
hubungan yang baik dan kerjasama serta hidup berdampingan
secara damai di antara mereka dalam tata kehidupan sosial politik.
3. Piagam Madinah memuat ide yang mempunyai relevansi kuat
dengan perkembangan dan keinginan masyarakat dunia dewasa ini,
bahkan telah menjadi pandangan hidup modern di berbagai negara.
Ide dalam Konstitusi Madinah juga diserap oleh para tokoh pendiri
bangsa Indonesia, yang dapat dilihat dalam Piagam Jakarta yang
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
20/22
20
kemudian melahirkan Pancasila. Muatan Piagam Madinah dan
Pancasila memiliki kesamaan sebagai perjanjian luhur yang
membangun, mencintai dan mempertahankan Indonesia. Demikian
pula dengan Piagam Madinah, merupakan perjanjian luhur untuk
mempertahankan negara Madinah. Keduanya sama-sama memuat
asas-asas dan prinsip-prinsip: persaudaraan, persamaan, toleransi,
musyawarah, tolong menolong, dan keadilan.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Zainal Abidin, Membentuk Negara Islam, Jakrta: t.p,t.t.
Al-Buthy, Muhammad Said Ramadhan, Fiqhus Sirah, Edisi terjemah, Jakarta:
Robbani Press, 1999.
Al-Karamiy, Hafidz Ahmad Ajjaj, Al- Idarah fi ‘Ashri ar -Rasul, Kairo: Dar as-
Salam, 2007.
As-Siba’i, Mushthafa, Hikmah Shirah Nabawiyah, Edisi terjemah, Surakarta:
Indiva Pustaka, 2009.
Abu ubaid al-qasim, kitab al-amwal , kairo; dar el-fikr,1975.
Al-thabari, Tarikh al-umam wal al-mulk , jilid III, Beirut; Dar el-fikr, 1987.
Elvandi, Muhammad, Inilah Politikku, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
Fazlur Rahman, the Islamic concept of state, dalam John. L posito dan John J.
Donohue, Islam in Transition, Muslim Prespective ,New york, University
Press, 1982.
Hasan Ibrahim, Tarikh Islam, Jil.1, Kairo:Maktabah Nahdliyat al-Mishriyyah,
1979.
Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai aspeknya, Jilid 1 ,Jakarta; UI
Press,1986.
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
21/22
21
Haekal, Muhammad Husain, Sejarah Hidup Muhammad, Edisi terjemah Jakarta:
Mitra Kerjaya Indonesia, 2002.
Hitti, Philip K. History of Arabs, Jakarta: Serambi, 2013.
Ibnu al-atsir, al-kamil fi al-tarikh, jilid II, Bairut; dar Beirut, 1965.
Karim, M. Abdul. Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam.
Jogjakarta: Surya Raya,2004.
M. A. Salahi, Muhammad sebagai manusia dan nabi, Terj. M.sadat Ismail,
Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2006.
Maryam, Siti, dkk. 2002. Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga
Modern. Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga
bekerjasama dengan LESFI
Mushthafa as-Siba’i, Hikmah Shirah Nabawiyah, Edisi terjemah, Surakarta:
Indiva Pustaka, 2009.
Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy, Fiqhus Sirah, Edisi terjemah, Jakarta:
Robbani Press, 1999.
Muhammad Dhiya al-Din al-rayis, al-Nadzariyyat al-siyasiyat al-Islamiyat ,
(Mesir, maktabat al-anju almisriyat, 1957) H.15, dikutib dari DB.
Macdonald, Development of Muslim Theology, jurispundence, and
constitutional theory, ,New york, Tp, 1903.
Montgomery Watt, Muhammad at Medina. (Oxford University Press, 1956),
Pulungan, J.Suyuthi, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah dari
Pandangan Al-Qur’an, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
Reuven, Firestone, Jihād: the origin of holy war in Islam, t.k: t.p, 1999.
Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 1988.
Yakub, M, Piagam Madinah: Acuan Dasar Negara Islam, Jurnal Analytica
Islamica, No.2, Vol.6, Th. 2004.
-
8/16/2019 Piagam Madinah Perjanjian Syamilah Perta
22/22
22
Watt, Muhammad at Medina, dikutip oleh Muhammad bin Umar alwaqidi, kitab
al-maghazy, Calcutta; Von Kramer,1896.
Watt, Montgomery, Muhammad at Medina. Oxford University Press, 1956.
http//majidnurkholis.wordpress.com.piagam-madinah,