PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman...
Transcript of PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman...
![Page 1: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/1.jpg)
KEKUASAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
![Page 2: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/2.jpg)
SEJARAH:SEJARAH:� UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman
� UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
� UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang � UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970
� UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
� UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
![Page 3: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/3.jpg)
KEKUASAAN KEHAKIMAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45DALAM UUD 45Pasal 24 UUD 1945:
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
![Page 4: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/4.jpg)
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMANKEKUASAAN KEHAKIMAN
� Mahkamah Agung
� Badan peradilan di bawahnya:
◦ peradilan umum
◦ peradilan agama◦ peradilan agama
◦ peradilan militer
◦ peradilan tata usaha negara
� Mahkamah Konstitusi
![Page 5: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/5.jpg)
MAHKAMAH AGUNGMAHKAMAH AGUNG
� Merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan
� Kewenangan:
◦ mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang ◦ mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung;
◦ menguji peraturan perundang-undangan di bawahundang-undang terhadap undang-undang; dan
◦ kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
![Page 6: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/6.jpg)
� Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
� Mahkamah Agung melakukan pengawasan� Mahkamah Agung melakukan pengawasantertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undangundang.
![Page 7: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/7.jpg)
MAHKAMAH KONSTITUSIMAHKAMAH KONSTITUSI
� Berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
![Page 8: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/8.jpg)
� Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum:
◦ penghianatan terhadap negara,
◦ korupsi, ◦ korupsi,
◦ penyuapan,
◦ tindak pidana berat lainnya atau
◦ perbuatan tercela, dan/atau
◦ tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
![Page 9: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/9.jpg)
4 LINGKUNGAN PERADILAN4 LINGKUNGAN PERADILAN
◦Peradilan umum
◦Peradilan agama
◦Peradilan militer◦Peradilan militer
◦Peradilan tata usaha negara
![Page 10: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/10.jpg)
PERADILAN UMUMPERADILAN UMUM
UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
UU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG UU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN UMUM
UU NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM
![Page 11: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/11.jpg)
PENGERTIANPENGERTIAN
� Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
![Page 12: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/12.jpg)
PELAKSANA KEKUASAAN PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN UMUM:KEHAKIMAN PERADILAN UMUM:
� Pengadilan Negeri:
◦ Pengadilan Tingkat Pertama
◦ Kedudukan di Kota atau Kabupaten,
◦Wilayah hukum: kota dan kabupaten◦Wilayah hukum: kota dan kabupaten
� Pengadilan Tinggi:
◦ Pengadilan Tingkat Banding
◦ Kedudukan di ibu kota propinsi
◦Wilayah: propinsi
� Mahkamah Agung
◦ Pengadilan tertinggi: kasasi
![Page 13: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/13.jpg)
KEKUASAAN DAN KEWENANGAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN UMUMPERADILAN UMUM
� Pengadilan umum: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
� Pengadilan tinggi: � Pengadilan tinggi:
◦ mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding
◦ Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya
![Page 14: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/14.jpg)
PemeriksaanPemeriksaan perkaraperkara::
� Harus berdasar nomor urut, kecuali:
◦ Korupsi
◦ Terorisme
◦ Narkotika/psikotropika◦ Narkotika/psikotropika
◦ Pencucian uang
◦ Perkara tindak pidana lain yang ditentukan UU
◦ Perkara yang terdakwanya dalam rumah tahanan negara
![Page 15: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/15.jpg)
PERADILAN AGAMAPERADILAN AGAMA
UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
UU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG UU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA
UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA
![Page 16: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/16.jpg)
PENGERTIANPENGERTIAN
� Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam
� Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini
![Page 17: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/17.jpg)
PELAKSANA KEKUASAAN PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN AGAMA:KEHAKIMAN PERADILAN AGAMA:
� Pengadilan Agama:
◦ Pengadilan Agama Tingkat Pertama
◦ Kedudukan di Kota atau Kabupaten,
◦Wilayah hukum: kota dan kabupaten◦Wilayah hukum: kota dan kabupaten
� Pengadilan Tinggi Agama
◦ Pengadilan Tingkat Banding
◦ Kedudukan di ibu kota propinsi
◦Wilayah: propinsi
� Mahkamah Agung
◦ Pengadilan tertinggi: kasasi
![Page 18: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/18.jpg)
KEKUASAAN DAN KEWENANGAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMAPERADILAN AGAMA� Pengadilan agama: memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.
� Dalam sengketa hak milik, objek sengketa harus diputus lebih dahulu dalam lingkungan peradilan umum
� Memberikan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah
![Page 19: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/19.jpg)
� Pengadilan tinggi agama
◦ mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di tingkat banding
◦ Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya
![Page 20: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/20.jpg)
PERADILAN MILITERPERADILAN MILITER
UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
![Page 21: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/21.jpg)
PENGERTIAN DAN KEDUDUKANPENGERTIAN DAN KEDUDUKAN
� Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan � Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi:
◦ Pengadilan Militer,
◦ Pengadilan Militer Tinggi,
◦ Pengadilan Militer Utama, dan
◦ Pengadilan Militer Pertempuran.
![Page 22: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/22.jpg)
KEKUASAAN PERADILAN MILITERKEKUASAAN PERADILAN MILITER� Pengadilan Militer:
◦ Pengadilan tingkat pertama perkara pidana
◦ Terdakwa berpangkat kapten ke bawah
� Pengadilan MiliterTinggi
◦ Pengadilan militer tinggi tingkat pertama perkara pidana
� Terdakwa berpangkat mayor ke atas� Terdakwa berpangkat mayor ke atas
� Ditentukan harus diadili oleh pengadilan militer tinggi
Sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata
◦ Pengadilan militer tingkat banding yang telah diputus pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding
◦ Sengketa kewenangan antar pengadilan militer
![Page 23: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/23.jpg)
� Pengadilan Militer Utama:
◦ Kedudukan: ibu kota negara
◦ daerah hukum: seluruh wilayah Indonesia
◦ memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yangdiputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan bandingPengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding
� Pengadilan Militer Pertempuran
◦ Bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran
◦ memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana
![Page 24: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/24.jpg)
PERADILAN TATA USAHA PERADILAN TATA USAHA NEGARANEGARA
UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
UU NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
![Page 25: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/25.jpg)
PENGERTIANPENGERTIAN
� Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerahbaik di pusat maupun di daerah
� Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
![Page 26: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/26.jpg)
KEKUASAAN DAN KEDUDUKANKEKUASAAN DAN KEDUDUKAN
� Pengadilan Tata Usaha Negara,
◦ kedudukan dan wilayah hukum di kota/kab,
◦ peradilan tingkat pertama
� Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, � Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
◦ kedudukan dan wilayah hukum propinsi,
◦ peradilan tingkat banding
� Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi
![Page 27: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/27.jpg)
PERADILAN KHUSUSPERADILAN KHUSUS
� Dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan
� Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan:
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan
Aceh Darussalam merupakan:◦ pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan
agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama)◦ merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan
peradilan umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum)
![Page 28: PHI 8 - KEKUASAAN KEHAKIMAN...Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040107/5e5e473c2d578304ef14b7fa/html5/thumbnails/28.jpg)
KOMISI YUDISIALKOMISI YUDISIAL
� Komisi Yudisial bersifat mandiri
� Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
� Wewenang lain dalam rangka menjaga dan � Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim