Diskusi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Kelompok 5Levana N.ADeniswara AxellCatherine .NKhairani PuteriFreiza NabilaFendy .CM. IqbalMaya ArpitaJoanti TiurJesslyn .F

Pembiayaan Kesehatan

Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, kelompok dan masyarakat.

Biaya kesehatan ditinjau dari dua sudut yakni:1. Penyedia Pelayanan Kesehatan

(health provider) besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Dengan pengertian yang seperti ini tampak bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan, adalah persoalan utama pemerintah dan ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan

2. Pemakaian Jasa Pelayanan (health consumer) besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Berbeda dengan pengertian pertama, maka biaya kesehatan dari sudut pemakaian jasa pelayanan, merupakan persoalan utama pemakai jasa pelayanan. Dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut mempersoalkannya, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Jumlah seluruh biaya kesehatan yang diperlukan oleh suatu negara akan dapat diketahui, jika diketahui jumlah seluruh biaya penyelenggaraan upaya kesehatan dan jumlah seluruh biaya pemanfaatan jasa pelayanan. Besarnya biaya kesehatan tersebut, ditentukan oleh hasil penjumlahan kedua macam biaya tersebut.

Bagi penyedia pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjukkan pada dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan.

Sedangkan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan upaya kesehatan

Tentu mudah diperkirakan bahwa besarnya dana yang dihitung sebagai biaya kesehatan tidaklah sama antara pemakai jasa pelayanan dengan penyedia pelayanan kesehatan.

Besarnya dana bagi penyedia pelayanan lebih menunjuk pada seluruh biaya investasi (investment cost) serta seluruh biaya operasional (operational cost) yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan

Sedangkan besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan (out of pocket) untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.

Sumber-Sumber Pembiayaan Kesehatan

1. Seluruhnya bersumber danri anggaran pemerintah

Tergantung dari bentuk pemerintahan yang dianut, ditemukan negara yang sumber biaya kesehatannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah

Pada negara yang seperti ini, tidak ditemukan pelayanan kesehatan swasta.

Seluruh pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara cuma-cuma

2. Sebagian ditanggung oleh masyarakat

Pada beberapa negara lain, sumber biaya kesehatannya juga berasal dari masyarakat

Pada negara yang seperti ini, masyarakat diajak berperan serta, baik dalam menyelenggarakan upaya kesehatan ataupun pada waktu memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan

Dengan ikut sertanya masyarakat menyelenggarakan pelayanan kesehatan, maka ditemukan pelayanan kesehatan swasta

Selanjutnya dengan diikut sertakannya masyarakan membiayai pemanfaatan pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan tidaklah cuma-Cuma

Masyarakat diharuskan membayar pelayanan kesehatan yang dimanfaatkannya

Sekalipun pada saat ini makin banyak saja negara yang mengikutsertakan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan, namun tidak ditemukan satu negarapun yang pemerintah sepenuhnya tidak ikut serta.

pada negara yang peranan swastanya sangat dominanpun, peranan pemerintah tetap tidak ditemukan.

Paling tidak dalama membiayai upaya kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak seperti pelayanan kesehatan masyarakat, dan ataupun membiayai pelayanan kedokteran yang menyangkut kepentingan masyarakat kurang mampu

Syarat Pokok Pembiayaan Kesehatan

1. Jumlah Syarat utama dari biaya kesehatan

haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup dalam arti dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya.

2. PenyebaranSyarat lain yang harus dipenuhi ialah

penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan.

3. PemanfaatanSekalipun jumlah dan penyebaran

dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak mendapatkan pengaturan yang seksama, niscaya akan banyak menimbulkan masalah, yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Dari tiga syarat tersebut yang terpenting adalah syarat kedua dan ketiga.

Dalam membicarakan biaya kesehatan, perhatian lebih dicurahkan tidak pada upaya penambahan dana, melainkan pada pengaturan penyebaran dan pemanfaatan dana yang tersedia.

Upaya yang dilakukan untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan dana banyak macamnya, yang umumnya berkisar pada :

1.Peningkatan efektifitas dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi penggunaan sumber dana. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, maka alokasi tersebut lebih diutamakan pada upaya kesehatan yang menghasilkan dampak yang lebih besar, misalnya mengutamakan upaya pencegahan, bukan pengobatan penyakit

2. Peningkatan efisiensiPeningkatan efisiensi waktu dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian. Mekanisme yang dimaksud antara lain:

a. Standar minimal pelayananDengan disusunnya standar minimal pelayanan (minimum standard) akan dapat dihindari pemborosan. Pada dasarnya ada 2 macam standar minimal yang sering dipergunakan yakni:- Standar minimal saranaContoh : standar minimal rumah sakit dan

standar minimal laboratorium

- Standar minimal tindakanContoh : tata cara pengolahan dan

perawatan penderita, dan daftar obat-obat esensial.

Dengan adanya standar minimal pelayanan ini, bukan saja pemborosan dapat dihindari dan dengan demikian akan dapat ditingkatkan efisiensinya, tetapi juga sekaligus dapat pula dipakai sebagai pedoman dalam menilai mutu pelayanan.

B. Kerjasama Bentuk lain yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi ialah memperkenalkan konsep kerjasama antar berbagai sarana pelayanan kesehatan.

Ada 2 macam bentuk kerjasama yang dapat dilakukan :- Kerjasama InstitusiMisalnya sepakat secara bersama-sama membeli peralatan kedokteran yang mahal(cost sharing) dan jarang dipergunakan. Dengan pembelian dan pemakaian bersama ini dapat dihematkan dana yang tersedia serta dapat pula dihindari penggunaan peralatan yang rendah(under utilization). Dengan demikian efisiensi juga akan meningkat.

- Kerjasama sistem Bentuk kerjasama sistem yang paling populer ialah sistem rujukan, yakni adanya hubungan kerjasama timbal balik antara satu sarana kesehatan dengan sarana kesehatan lainnya.

Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Untuk indonesia sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan karena itu juga pembiayaannya berada di tangan pemerintah daerah.

Hanya saja karena banyak hal, kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang masih terbatas, menyebabkan uluran tangan dari pemerintah pusat maish ditemukan. Sesuai dengan keadaan yang seperti ini, maka mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat di indonesia secara umum dapat di bedakan atas 3 macam yakni :Mengikuti asas desentraliasiMengikuti asas dekonsentrasiMengikuti asas perbantuan

Mengikuti asas desentraliasiDi sini, sesuai dengan UU No 5 tahun 1974, biaya pelayanan kesehatan masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

Mengikuti asas dekonsentrasiKarena kemampuan pemerintah

daerah masih terbatas, maka beberapa program tertentu masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Mekanisme pembiayaan yang seperti ini dikenal dengan nama asas dekonsentrasi.

Mengikuti asas perbantuan

Sama halnya dengan asas dekonsentrasi, sebagai akibat ketidak mampuan, meyebabkan pemerintah daerah belum dapat melaksanakan beberapa program tertentu. Upaya penyelesaianya bukan menarik tanggung jawab tersebut ke pemerintah pusat. Melainkan pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan yang seperti ini di kenal dengan nama asas perbantuan (medebewind).

Asuransi Kesehatan & Universal Coverage

Asuransi adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi (Breider and Breadles,1972)

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana sipenanggung dengan menerima sesuatu premi mengikatkan dirinya untuk memberi ganti rugi kepada sitertanggung yang mungkin diderita karena terjadinya suatu peristiwa yang mengandung ketidak pastian dan yang akan mengakibatkan kehilangan, kerugian atau kehilangan suatu keuntungan (Kitab UU Hukum Dagang,1987)

Suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko perorangan menjadi resiko kelompok

Universal CoverageJaminan pemeliharaan kesehatan yang di peroleh bersifat menyeluruh

Bentuk Pokok Asuransi

Bentuk klasik dari asuransi kesehatan terdiri dari tiga pihak (third party) yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga pihak yang dimaksud ialah:1. Tertanggung/peserta

Yang dimaksud dengan tertanggung (client) atau peserta ialah mereka yang terdaftar sebagai anggota, membayar iuran (premi) sejumlah dan dengan mekanisme tertentu dank karena itu ditanggung biaya kesehatannya.

2. Penanggung/ badan asuransi Yang dimaksud dengan

penanggung atau badan asuransi (health insurance institution) ialah yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran serta membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan peserta.

3. Penyedia pelayanan Yang dimaksud dengan penyedia

pelayanan (health provider) ialah yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta dan untuk itu mendapatkan imbal jasa dari badan asuransi.

Antara peserta dan badan asuransi terjalin suatu ikatan perjanjian dimana peserta (tertanggung) diwajibkan membayar sejumlah dana (biasanya secara berkala) kepada badan asuransi (penanggung) yang disebut premi.

Besarnya premi yang harus dibayarkan ini tergantung dari kesepakatan tentang jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung.

Secara umum disebutkan jika jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung bervariasi dan lengkap, maka jumlah premi yang dibayarkan akan besar pula.

Perjanjian secara hukum antara penanggung dan tertanggung ini disebut polis.

Dalam polis inilah tercantum tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak.

Macam- Macam Asuransi Kesehatan

Ditinjau dari pengelola dana

a. Asuransi kesehatan pemerintah (goverment health insurance)Pengelolaan dana dilakukan oleh pemerintah. Keuntungan: biaya kesehatan dapat diawasi, pelayanan kesehatan dapat distandarisasi. Tetapi di samping itu juga ditemukan beberapa kekurangan yang umumnya berkisar pada kurang puasnya para peserta yang kesemuanya kait berkait dengan mutu pelayanan yang kurang sempurna.

b. Asuransi kesehatan swasta (private health insurance)Pengelolaan dana dilakukan oleh suatu badan swasta. Keuntungan: mutu pelayanan relatif lebih baik, kerugian: sulit mengawasi biaya kesehatan yang pada akhirnya dapat memberatkan pemakai jasa pelayanan kesehatan.

Ditinjau dari keikutsertaan anggota

a. Asuransi kesehatan wajib (compulsary health insurance)Keikutsertaan peserta bersifat wajib. Dapat berlaku untuk setiap penduduk (national health insurance) dan ataupun untuk kelompok tertentu saja, misalnya dalam suatu perusahaan. Berlaku jika asuransi kesehatan tersebut dikelola oleh pemerintah.

b. Asuransi kesehatan sukarela (compulsary health insurance)Keikutsertaan peserta tidaklah wajib, melainkan terserah pada kemauan masing- masing. Berlaku jika asuransi kesehatan tersebut dikelola oleh swasta.

Ditinjau dari jenis pelayanan yang ditanggung

a. Menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatanPada sistem asuransi kesehatan dimana pengelola dana juga bertindak sebagai penyedia pelayanan, jenis pelayanan kesehatan (comprehensive plans). Jadi tidak terbatas hanya pada pelayanan kuratif, tetapi juga pelayanan preventif. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan peserta. Peserta akan jarang sakit, penggunaan jasa pelayanan berkurang, sehingga dengan demikian badan asuransi kesehatan akan memperoleh keuntungan yang lebih baik.

b. Menanggung sebagian pelayanan kesehatan sajaDisini yang ditanggung hanya sebagian dari pelayanan (partial plans) saja. Misalnya untuk macam pelayanan kesehatan tertentu yang umumnya membutuhkan biaya besar.

Ditinjau dari jumlah dana yang ditanggunga. Menanggung seluruh biaya

kesehatan yang diperlukanPada sistem ini seluruh biaya kesehatan ditanggung (first dollar principle) oleh asuransi kesehatan. Mudah diperkirakan, jika kesadaran peserta kurang, dapat mendorong pemanfaatan yang berlebihan sehingga menyulitkan badan asuransi dan atau penyedia pelayanan kesehatan.

b. Hanya menanggung pelayanan kesehatan dengan biaya yang tinggi sajaUntuk mengatasi penggunaan yang berlebihan, diperkenalkan bentuk lain, dimana asuransi kesehatan hanya menanggung pelayanan kesehatan yang membutuhkan biaya besar saja (large loss pronciple). Apabila biaya tersebut masih dibawah standar yang ditetapkan, peserta harus membayar sendiri.

Ditinjau dari jumlah peserta yang ditanggung

a. Peserta adalah perseorangan (individual health insurance)

b. Peserta adalah satu keluarga (family health insurance)

c. Peserta adalah satu kelompok (group health insurance)

Ditinjau dari peranan badan asuransi

a. Hanya bertindak sebagai pengelola danaBentuk ini adalah bentuk klasik dari sistem asuransi kesehatan yang apabila dikombinasikan dengan sistem reimburstment, dapat mendorong tingginya biaya kesehatan.

b. Juga bertindak sebagai penyedia pelayanan kesehatanBentuk HMO adalah salah satu contoh dimana badan asuransi sekaligus juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pada bentuk ini akan diperoleh beberapa keuntungan yakni dapat diawasinya biaya kesehatan, tetapi juga dapat mendatangkan kerugian yakni kurang sesuainya pelayanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat.

Ditinjau dari cara pembayaran imbal jasa terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan

a. Pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan peserta (reimbursment) Disini pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah kunjungan peserta yang dapat berobat ke penyedia pelayanan kesehatan. Makin banyak jumlah kunjungan, maka makin besar uang yang diterima oleh penyedia pelayanan kesehatan.

b. Pembayaran berdasarkan jumlah peserta (capitation)Pada sistem ini, pembayaran terhadap penyedia pelayanan bukan berdasarkan jumlah kunjungan, melainkan berdasarkan jumlah orang yang ditanggungkan. Jumlah uang yang diterima penyediaan pelayanan selalu tetap, meskipun kunjungan meningkat dan atau menurun.

Pelaksanaan Asuransi Kesehatan di Indonesia

Secara universal, beberapa jenis asuransi kesehatan berkembang di IndonesiaAsuransi Kesehatan Sosial (Sosial

Health Insurance)Asuransi Kesehatan Perorangan

(Private Voluntary Health Insurance)

Asuransi Kesehatan Komersial Kelompok (Regulated Private Health Insurance)

Asuransi Kesehatan Sosial (Sosial Health Insurance)Asuransi kesehatan sosial

memegang teguh prinsipnya bahwa kesehatan adalah sebuah pelayanan sosial, pelayanan kesehatan tidak boleh semata-mata diberikan berdasarkan status sosial masyarakat sehingga semua lapisan berhak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan

Asuransi Kesehatan Sosial dilaksanakan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut.Keikutsertaannya bersifat wajibMenyertakan tenaga kerja dan

keluarganya Iuran/premi berdasarkan persentase

gaji/pendapat. Untuk jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dipotong 6-8% bagi yang sudah berkeluarga dan 3% untuk yang masih bujangan. Akses menetapkan premi hanya 2% dari gaji pokok PNS. Idealnya, anggaran kesehatan harus dihitung 5% dari GDP

Premi untuk tenaga kerja ditanggung bersama (50%) oleh pemberi kerja dan tenaga kerja

Premi tidak ditentukan oleh risiko perorangan tetapi didasarkan pada risiko kelompok (collective risk sharing)

Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan awal

Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diperoleh bersifat menyeluruh (universal coverage)

Peran pemerintah sangat besar untuk mendorong berkembangnya asuransi kesehatan sosial di Indonesia. Semua pegawai negeri diwajibkan untuk mengikuti asuransi kesehatan.

Di Indonesia, asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun dikelola oleh PT. Askes. Asuransi kesehatan bagi tenaga kerja dikelola oleh PT. Jamsostek.

Asuransi Kesehatan Perorangan (Private Voluntary Health Insurance)

Model asuransi kesehatan ini juga berkembang di Indonesia, dapat dibeli preminya baik oleh individu maupun segmen masyarakat kelas menengah ke atas

Asuransi kesehatan komersial perorangan mempunyai prinsip kerja sebagai berikut.Kepesertaannya bersifat

perorangan dan sukarelaIuran/premi berdasarkan angka

absolut, diterapkan berdasarkan jenis tanggungan yang dipilih

Premi didasarkan atas risiko perorangan dan ditentukan oleh faktor usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan

Dilakukan pemeriksaan kesehatan awal

Santunan diberikan sesuai dengan kontak

Peranan pemerintahan relatif kecilDi Indonesia, produk asuransi

kesehatan komersial dikelola oleh Lipo Life, BNI Life, Tugu Mandiri dan sebagainya.

Asuransi Kesehatan Komersial Kelompok (Regulated Private Health Insurance) Jenis asuransi ini merupakan alternatif lain

sistem asuransi kesehatan komersial dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Keikutsertaannya bersifat sukarela tetapi

kelompok Iuran/preminya di bayar berdasarkan atas

angka absolut Perhitungan premi bersifat community

rating yang berlaku untuk kelompok masyarakat

Santunan (jaminan pemeliharaan kesehatan) diberikan sesuai dengan kontak

Tidak diperlukan pemeriksaan awalPeranan pemerintah cukup besar

dengan membuat peraturan perundang-undangan

Di Indonesia, produk “Asuransi kesehatan Sukarela” juga dikelola oleh PT. Askes.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Definisi SJSNSistem Jaminan Sosial Nasional

adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Definisi BPJSBadan Penyelenggara Jaminan Sosial

yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negari (TASPEN)

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

Jenis program jaminan sosial meliputi :Jaminan kesehatanJaminan kecelakaan kerjaJaminan hari tuaJaminan pensiunanJaminan kematian

Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menurut Undang-Undang no. 40 Tahun 2004Prinsip kegotong-royongan. Prinsip ini

diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu peserta yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadial sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya

Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah NKRI.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya SJSN dapat mencakup seluruh rakyat.

Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Road Map SJSN