PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI...

14
BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN DANA PEKON SET1AP PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT Tl/HAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG BAFAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang- Parubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Bupati menetapkan rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Pcnctapan Rinciarj Dana Pekon Setiap Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah TK II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 T imbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3452); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara R-publik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244„ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor j*?' J^mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun t I ^ °esa (Lcml*»*»n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Transcript of PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI...

Page 1: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PF.OVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARATNOMOR JU] TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN DANA PEKON SET1APPEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT Tl/HAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BAFAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2015 Tentang- Parubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Bupati menetapkanrincian Dana Pekon untuk setiap Pekon.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan BupatiLampung Barat tentang Tata Cara Pembagian danPcnctapan Rinciarj Dana Pekon Setiap Pekon yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2015

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentangPembentukan Daerah TK II Kabupaten Lampung Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor64 T imbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7 Tambahan Lembaran Negara R-publik Indonesia Nomor5495);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2014 Nomor 244„ Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015(Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomorj*?' J^mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahunt I ^ °esa (Lcml*»*»n Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539);

Page 2: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

fc

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah'nNomor^S"^ KgT RepUWik Ind0nesia Tahun 2015Nomo. 168, Tambahan Lembaran NeFara RenuhlikIndonesia Nomor 5694); 6 KepuDliK

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian8lran P^ndaPa'an da" Belanja Negara Tahun 2oT5(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

oo;,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengeioiaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga^"1S,Df?. Kabupaten Lampung Barat sebagaimanaS5 vv vfh b6berapa kaH tCrakhir den8a» Pte^turanuaeran Kabupaten Lampung Barat Nomor 8Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4rw^l tv »entan§ An8garan Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIANDAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKONYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN^DANBELANJA NEGARA feARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inz yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat. F

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.4. BPM dan PP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemermtahan Pekon Kabupaten Lampung Barat.5. Pekon adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mermlda batas wxlayah yang berwenang untuk mengSurdan mengurus urusan pemerintahan, kepentinganhak a^af^ 7TP? berdasarka" P-kar^ ma^akatSo^nftiT ;dan/faU hak Visional yang diakui danrt,.,ormati dalam s,stem pemerintahan Negara Kesatu-nRepublik Indonesia. 8 kesatuan

Page 3: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

6. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagiPekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan danBelanja D?erah dan diguaakan untuk membiavaipenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, danpemberdayaan masyarakat.

7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusanpemenntahan dan kepentingan masyarakat setempatdalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekonsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.

9. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan olehMenteri Dalam Negeri.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, van*selanjutnya disingkat APB Pekon, adalah rencanakeuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

11. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Desayang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatubempa uang dan barang yang berhubungan denganpelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara van-selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana KeuanganTahunan Pemerintah.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN

BAGIAN KESATU

Pasal2

kIZ'Z^ BrUPatl lni "TetaPkan rincian d^ Pekon untuk setiap pekon diItram^r^Pl;ng ^ T ^P^ 2°15 ^bagaimana tectumdalam lampiran I yang merupakan banian yang tidak terpisahkan dar\peraUiran Bupati Lampung Barat ini. ' lerpisanKan dan

Pasal 3

1. Dana Pekon setiap Pekon dihitungberdasarkan :a. Dana pekon setiap kabupaten yang telah ditetapkan Pemerintah;b. Alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara' merata

kcpada setiap pekon sebesar 90% (Sembila.n pufuh Per!en)c. Alokasi dana dihitung berdasarkan formula yang terdiri dari jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesuSgeografis setiap pekon dengan bobot sebagj berikuf kesulitan

KA

I

Page 4: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

f.

• 25% (Dua puiuh lima persen) untuk jumlah penduduk;• 35% (Tiga puluh lima persen )untuk jumlah penduduk miskin;• 10% (sepuluh persen ) untuk luas wilayah;

• 30% (Tiga puluh persen )untuk tingkat kesulitan geografis.*™™P«*to»g"n dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat 1adalah dana pekon kabupaten dikurangi alokasi dasar dikali alokasiberdasarkan formula dengan rincian rumus sebagai berikut-

£™?a* h_ LT3 ^°n kabu"aten - ^^asi Dasar) x [(25% x rasiojumhh penduduk setiap Peko* terhadap total penduduk Pekonkabupaten) ♦ (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiapterhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) +(10% x rasio luaswilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten) ♦ (30%x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten)

BAGIAN KEJjua

Pasal 4

Langkah-Iangkah operasionai dalam perhitungan dana pekon terdin dan 3(tiga) tahapan:a. Tahap Persiapan;b. Tahap Pelaksanaan;c. Tahap Akhir.

Pasal 5

Rincian kegiatan pada tahap persiapan sebagai berikut:a. Mengumpulkan dokumen, data dari informasi vang diperlukan dalam

proses perhitungan yaitu:

1. Dokumen rincian Dana Pekon setiap Kabupaten yang ditetapkanPemerintah;

2. Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk Pekon, angkakemiskinan Pekon, luas wialayah Pekon, dan tingkat kesulitan geografisyang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis

Pasal 6

Rincian kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagai berikut:a. Menginput data-data terkait pada bans dan kolom kertas kerja

(worksheet) dengan urutan sebagai berikut:

b. Menghitung Dana Pekon setiap Pekon pada bans dan kolom kertas kerja(worksheet) dengan urutan sebagai berikut : J

1- Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:a. Pagu Alokasi Dasar pada baris (d), dengan rumus:

Pa3u Alokasi Dasar = 90-: xPagu Dana Pekon Kabupaten

1 r-\ r t a

'•' • • ' '••• , wr nil iiv1hi a

Page 5: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

b. Pagu Bagian Formula pada baris (e), dengPagu Bagian Formula = 10:: xPagu Dana Pekon Kabupaten

an rumus:

"Pi

2. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Pekon setiap Pekon (AlokasiDasar) pada kolom (3), dengan rumus : l^OKasi

Alokasi Dasar = • PaguAlokas^ DasarJumlah Pekon Di Kabupaten yang bersangkuatan

3. Menghitung bagian alokasi formula Dana Pekon setiap Pekon denganurutan sebagai berikut:

a. Rasio jumlah penduduk Pekon (Rasio JP) pada kolom (5), denganrumus:

Rasio JP - Jumlah Penduduk Pekontoto-l Penduduk Pekon Kabupaten yang bersal^kulalT

b. Bobot jumlah penduduk Pekon (Bobot JP) pada kolom (6), denganrumus:

P. r- U

L

Bobot JP - 15r-:x Rasio JPc. Rasio jumlah penduduk miskin Pekon (Rasio JPM) pada kolom (8)

dengan rumus:

Rasio JPM s Jutnlah Penduduk miskin Pekontotal Penduduk miskin Pekon Kab yang bersangkutan

d. Bobot jumlah penduduk miskin Pekon (Bobot JPM) pada kolom (9),dengan rumus:

BobotJPM = sS^zx RasioJPM

e. Rasio luas wilayah Pekon (Rasio LW) pada kolom (11), denganrumus:

Rasio LW = luas wilayah Pekontotal luas wilayah pekon di Kab rang bersangkutan

f. Bobot luas wilayah Pekon (Bobot LW) pada kolom (12), denganrumus:

Dooct LW — i'k)- _ a- Rasio L W

g. Rasio indeks kesulitan geografis Pekon (Rasio IKG) pada kolom (14),dengan rumus:

Rasio IKG = - . IKGtotal IKG pekon di Kabupaten yang bersangkutan

h. Bobot indeks kesulitan geografis Pekon (Bobot IKG) pada kolom (15)dengan rumus:

Bobot IKG = 3 0'-: xRasio IKG

i. Total bobot pada kolom (16), dengan rumus:Total Bobot = Bobot JP - Bobot JPM - Bobot LW - Bobot IKG

Page 6: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

j. Bagian alokasi formula pada kolom (17), dengan rumus:

Alokasi Formula = Total Bobot x Pagu Bagian Formula

4. Menghitung Dana Pekon setiap Pekon pada kolom (18), dengan rumus:Dana Desa = Alokasi Dasar - Alokasi Formula

Pasal?

kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir meliputi memverifikasikcbcnaran/vahd,tas data yang diinput, mcnguji hasil penghitungan danmenandatangani kertas kerja (worksheet) hasil pernghitungan sertamenyimpan dokumen dan data komputer terkait dengan Rincian kegiatantersebut sebagai berikut: 5

a. Mencetak kertas kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data danpenghitungan alokasi.

b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasilpenghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian padakertas kerja (worksheet) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasiipenghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupunkesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandaidengan tanda centang (V ) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikanpada item tersebut.

c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (worksheet) hasildari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :

• bagi petugas yang melakukan proses oenghitungan pada baris (k)-dan '

• bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas prosespenghitungan pada baris (1).

d. Menyimpan seiuruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja(worksheet) serta file excel hasil perhitungan pada folder yang telahdisediakan.

BAB III4

besaran'dana pekon

Pasal 8

Besaran dana pekon pada masing-masing pekon tahun anggaran 2015sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dan peraturan ini. J s

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 9

1. P^iyalura^ Dana Pekon dilakukan melalui pemindahbukuan dariRekenmg Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.

q if b n $A i/a q

Page 7: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

2. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan palinglambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Pekon diterima di Rekening KasUmum Daerah.

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Pekon dilakukan secara bertahap:a. tahap Ipada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); danc. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(2) Penyaluran Dana Pekon tahap Idilakukan setelah Peratin menyampaikan:a. APBPekon paling lambat bulan Maret: dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester sebelumnya.(3) Penyaluran Dana Pekon tahap II dilakukan setelah Peratin menyampaikan

laporan realisasi pengunaan Dana Pekon semester I.

(4) Rincian Dana Pekon yang diterima Pekon setiap tahun dianggarkan dalamAPBPekon.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 11

Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai pembangunan danpemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

b. Pembangunan sarana dan Prasarana Pekon,c. Pengembangan Potensi ekonomi Lokal; dan

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkclanjutan.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 12

Pengelolaan keuangan Pekon dikelola sesuai dengan ketentuan perundundangan dalam masa \ (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Jarsampai dengan tanggai 31 Desember.

Pasal 13

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBPekon harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah. ° g

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan^•SSSSf" 3taS kebCnaran material yang dmbul dari Stumum

ang-

. Januari

• • •• . •i• i-1, j

Page 8: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

(3) Pengelnaran kas Pekon tidak dapat dilakukan sebeluiu rancanganperaturan Pekon tentang APBPekon ditetapkan menjadi peraturan Pekon.

(4) Bendahara Pekon sebagai wajib pungut pajak penghasiian (PPh) dan pajaklainnya wajib menyetorkan seiuruh penerimaan potongan dan pajak yingPeTnra2unkdeanegaennin8 "~ "^ "— *"•» ^tentuanVeratural

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

(1) Peratin dengan dikoorainasikan oleh camat menyampaikan laporanrealisasi penggunaan Dana Pekon semester J dan semester II kcpada

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Pekon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran

beriKutnya;

b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahunanggaran berikutnya.

Pasal 15

1. Bupati dapat menunda penyaluran Dana Pekon dalam hal Peratin tidakmenyampaikan APBPekon dan/atau laporan realisasi penggunaansemester sebelumnya.

2. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampaidengan disampaikannya APBPekon dan/atau laporan realisasipenggunaan semester sebelumnya.

Pasal 16

1. Bupati mengurangi penyaluran dana Pekon dalam hal ditemukanpenyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

2. SiLPA Dana Pekon yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa sisa Dana Pekon yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari DanaPekon yang diterima Pekon.

3. Penggunaan Dana Pekon yang tidak sesuai dengan prioritas tidak akanmendapatkan persetujuan dari Bupati.

4. Pengurangan dana pekon dilaporkan oleh Bupati kepada MenteriKeuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

JL

Page 9: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.£f^rfetiaP r?mng menSetahui> memerintahkan pengundangan PeraturanLaXun^arlr^ "»~°*«-^ «•» Berita^Daeri KabuTat^

Diundangkan di Liwapada tanggal 30 -h^>^V 201

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN LAMPUNG BARAT,

p.nir/an

Ditetapkan di Liwapada tanggal 36 -A?-fW- 2015

AMPUNG BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR :

' .<n i KAa&<3

S i

Page 10: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

iVu

na

Desa

KE

C.

BA

LD

CB

UK

ITK

UB

UP

ER

AH

U

PAD

AN

GC

AH

YA

SE

BA

RU

S

WA

YE

MPU

LA

UU

LU

GU

NU

NO

SU

GIH

WA

TE

S

PAD

AN

GD

AL

OM

SU

KA

RA

ME

BA

IIWA

Y

SE

DA

MP

AH

INH

AH

KE

C.SU

MB

ER

JAY

ASIM

PAN

GSA

RI

SU

KA

JAY

ASIN

DA

NG

PAG

AR

SU

KA

PU

RA

WA

YP

ET

AI

KE

C.

BE

LA

LA

V

KE

NA

LI

KE

JAD

IAN

BU

MI

AG

UN

GT

UR

CA

K

BE

DU

DU

SU

KA

RA

ME

HU

JUN

G

SE

RU

NG

KU

KSU

KA

MA

KM

UR

PA

JAR

AG

UN

P,

[KEC.W

AYTENONO

PUR

ALA

KSA

NA

KA

RA

NG

AG

UN

GM

UT

AR

AL

AM

TA

NJU

NG

RA

YA

SU

KA

NA

NT

IS

UK

AR

AJA

PAD

AN

GT

AM

BA

KT

AM

BA

KJA

YA

RINCIANDANA

PEKONKABUPATEN

LAMPUNG

BARA

TT

AH

UN

AN

GG

AR

AN

20

15

LAMPIRAN

:PERATURANBUPATI

LAMPUNG

BAJMT

NO

MO

R:

j£J

TA

NO

OA

):

•flSLaM

Sk2015

Page 11: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

WjC/ilMi-JlolOfOli-HOivOC Ol (u Ul - 03 s.OJ * O

Page 12: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN
Page 13: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

»o

.

01

15

Kam

aD

esa

J2

)K

EC

BA

ND

AR

NE

GE

RI

SU

OH

SU

OH

SR

IMU

LY

O

BA

ND

AR

AG

UN

G

RIN

GIN

JAY

A

BU

MI

HA

NT

AT

A1

GU

NU

NG

RA

TU

TA

NJU

NG

SA

RI

NE

GE

RI

JAY

A

TE

MB

EI.A

NG

TR

IM

EK

AR

JAY

A

To

tal

Alo

kasi

Dasa

r

M.

_2

49

.34

0_

24

9.3

40

.24

9.3

40

24

9.3

40

24

9.3

40

24

9.3

41

)

24

9.3

40

.

24

9.J4

0.

24

9.3

40

24

9.3

40

.55

5

.55

5

.55

5

55

5

55

5

55

5

.55

5

.55

5

55

5

55

5

JCojrtroJJ^^hituiiK

aiiPagu

DanaD

esaK

abupatenX

PaguA

lokasiDasar

(90%|

36.292.903.000

.32.663.612.700

JumlahPenduduk

Jumlah

Penduduk

J*L4.6

50

1.7

84

9.1

52

1.5

82

3.0

24

1.4

27

88

5

1.5

72

1.4

77

2.0

85

26

2.9

15

Ratio

Ju

mla

h

Pen

du

du

k

M.

1,7

69

%

0,6

79

%.3,481%0

,60

2%

1,1

50

%

0,5

43

%0

,33

7%

0,5

98

%

0,5

62

%0

,79

3%

Bo

bo

t

JO

.

_0

,44

2%

0,1

70

%

0,8

70

%

_0

,15

0%

6,288%0

,13

6%

0,0

84

%0

,14

9%

0,1

40

%

6.198%

Bo

bo

t

JP

AK

LW

IKG

25

%

35

%

10

%

30

%

.Jj«mJahJ?end^_ukM

iskln

Ju

mla

h

Pen

du

du

k

Mis

kin

JIL

36

4

11

6

18

12

26

9

54

7

39

4

11

0

46

1

21

9

29

39

.99

b

Rasio

Ju

mla

h

Pen

du

du

kM

isk

in

JB

L

1,0

11

%

0,3

22

%5

,03

4%

0,7

47

%

1.5

20

%

1,0

95

%0

,3^

6%

1,2

81

%0

,60

8%

0,0

81

%

Bo

bo

t

(91

0,3

54

%

0,1

13

%1

,76

2%

0,2

62

%

0,5

32

%

0,3

83

%

0,1

07

%

0.4

48

%

0,2

13

%0

,02

8%

Alo

kasi

Berd

asa

rkan

Fo

rmu

laL

uas

Wilay

ah

Lu

as

WU

ayah

mi

70

,78

9,0

9

33

,63

22

,47

14

,49

20

.98

3,8

2

35

,36

13

,64

6,1

22

.03

5

Rasio

Lu

as

Wilay

ah

JU

L

3_478%0

,44

7%

1,6

53

%

1,1

04

%0

,71

2%

1,0

31

%

0,1

88

%

1,7

38

%

0,6

70

%0

,30

1%

!

Bo

bo

t

U2

L

-Jl.34

8%

0,0

45

%0

,16

5%

0,1

10

%0

,07

1%

0,1

03

%0

,01

9%

0,1

74

%

J0j067%0

,03

0%

10

%

Ind

ek

s

Kesu

litan

Geo

gra

fis

(13)48

,43

51

,70

51

,37

61

,80

60

,44

46

,72

61

.23

64

,37

62

.41

60

,43

6.1

91

,00

IKO

Rasio

In

dek

s

Kesu

litan

Geo

grafis

on

0,7

82

%

0,8

35

%

0,8

30

%

0,9

98

%0

.97

6%

0,7

55

%

0,9

89

%1

,04

0%

1,0

08

%

0,9

77

%

Bo

bo

t

mi

0,2

35

%

0,2

51

%

0^249%0

,29

9%

0,2

03

%

0^226%0

,29

7%

0,3

12

%0

,30

2%

0,2

93

%

-30

%

To

tal

Bo

bo

t

(16)"(6)*19)*(12)*

(15)

1,3

8%

0,5

8%

3j0

5%

0,8

2%

1,1

8%

0,8

5%

0,5

1%

1,0

8%

0,7

2%

0,5

5%

-4m

;t-2015

Alo

kasi

Berd

asark

an

Fo

rmu

la

(17

)

_5

0.0

33

.35

62

0.9

64

.32

4

11

0.5

59

.95

3_

29

.82

8.4

77

42

.95

2.6

76

_3b.787.4631

8.3

86

.43

5

39

.32

0.7

31

26

.23

3.5

93

19

.94

6.3

26

3.6

29

.29

0.3

00

Pag

uD

ana

Desa

per-D

esa

ga

tmiu

n

29

9.3

73

.01

1

27

a3

04

.87

9

35

9.0

0a5

08

27

9.1

69

.03

2

29

2.2

93

.23

1

28

0.1

23

.01

8

267.726!9902

88

.66

1.2

8o

27

5.5

74

.14

8

269.286.381"3

6.2

92

.90

3.0

00

Page 14: PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI …...BUPATI LAMPUNG BARAT PF.OVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR JU] TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RLNCIAN

-Vo

.N

am

aD

esa

UL

M.

KE

C.

BA

ND

AR

NE

GE

RI

SU

OH

SU

OH

SR

IMU

LY

O

BA

ND

AR

AG

UN

GR

ING

1NJA

YA

BU

MI

HA

NT

AT

AI

GU

NU

NG

RA

TU

TA

NJU

NG

SA

RI

NE

GE

RI

JAY

A

TE

MB

EL

AN

GT

RI

ME

KA

RJA

YA

15

To

tal

Alo

ka

si

Da

sar

M.

24

9.3

40

.55

5

24

0.3

40

.55

52

49

.34

0.5

55

24

9.3

40

.55

5249,340.555"2

49

.34

0.o

55

24

9.3

40

,55

52

49

.34

0.5

55

24

9.3

40

.55

5

24

9.3

40

.55

5

Kontrol

Penghitunftjm

^Pagu

Dana

Desa

Kabupaten

X3

6.2

92

.90

3,0

00

PaguA

lokasiDasar

(90%;

PaguB

agianForm

ula(10%

)Ju

mla

hD

esa

SE

KD

AK

AB

6$!PL\422J?(?'

Iln?«rtgiaL

31

66

3.6

12

.70

03

.62

9.2

90

.30

01

31

Jum

lah

Pen

du

du

k

Ju

mla

h

Pen

du

du

k

m.4-.6

50

1.7

84

9.1

52

1.5

82

3.0

24

1.4

27

88

5

1.5

72

1.4

77

2.0

85

26

2.9

15

Ra

sio

Ju

mla

h

Pen

du

du

k

J3L

1,7

69

%_0,679%3

,48

1%

0,6

02

%

1,1

50

%

0,5

43

%0

,33

7%

0,5

98

%0

,56

2%

0,7

93

%

Bo

bo

t

M.

0.4

42

%

J).

170%0

,87

0%

0,1

50

%

J),28

8%

0,1

36

%

6,084%0

,14

9%

0,1

40

%

0.1

98

%

Bo

bo

t

JP

AK

LW

_IK

G

25

%

35

%

10

%

30

%

Ju

mla

hP

en

du

du

kM

itkin

Ju

mla

h

Pen

du

du

k

Mis

kin

JZL

36

4

116

1812

269

547

394

110

461

219

29i3

5.9

95

!

Ra

sio

Ju

mla

h

Pen

du

du

kM

iskin

J§L

1,0

11

%

0,3

22

%

5,0

34

%0

,74

7%

1,5

20

%

1,0

05

%

0,3

06

%

1,2

81

%

0,6

08

%

0,0

81

%

Bo

bo

t

(91

0,3

54

%

6~113%1

,76

2%

0,2

62

%

0,5

32

%

0,3

83

%

0,1

07

%

0.4

48

%

0,2

13

%

0,0

28

%

Alo

ka

siB

erd

asa

rka

nF

orm

ula

Lu

as

Wilay

ah

Lu

as

Wila

ya

h

mi

70

,78

9,0

9

33

,63

22

,47

14

,49

20

,98

3,8

2

35

,36

13

.64

6,1

22

.03

5

Ra

sio

Lu

as

Wila

ya

h

JU

L

5,4

78

%

0,4

47

%

1,6

53

%1

,10

4%

6,712%r,03i%0

,18

8%

1,7

38

%0

,67

0%

0,3

01

%

Bo

bo

t

mi

_0

,34

8%

J)",645%0

,16

5%

0,1

10

%0

,07

1%

.o7ib"3%0

,01

9%

0,1

74

%0

,06

7%

_0,030%1

0%

Ind

eks

Kesu

litan

Geo

gra

fis

JU

L48

,43

51

.70

51

,37

61

,80

60

,44

46

,72

61

,23

64

,37

62

,41

60

,43

6.1

91

,00

IKG

Ra

sio

Ind

eks

Kesu

litan

Geo

gra

fis

JU

L

0,7

82

%

0,8

35

"/,,

0,8

30

%

0,9

08

%C

,07

<3

%

0,7

55

%

0,9

89

%1

,04

0"/,,

1,0

08

%

0,9

77

";,

Liw

a,

Bo

bo

t

JU

L

I),23

5%

0,2

51

%

0,2

49

%

0,2

99

%

0,2

93

%

0,2

26

%

0.2

97

%

0.3

12

%

0,3

02

%

0,2

93

%

-30

%

To

tal

Bo

bo

t

(16)"(6)+(9)*

(12)*(15)

,38

%

,58

%

,05

%

,82

%,1

8%

85

%

5i

%

08

%

72

°/,

55

%

30

^r\V

20

15

BU

PAT

IL

AM

PUN

GB

AR

AT

Alo

ka

si

Berd

asa

rka

n

Fo

rm

ula

JU

L

50

.03

3.3

56

20

96

4.3

24

110.559^9532

9.8

28

.47

7

42.952.6~763

0.7

87

.46

3"

•83

86

43

5

30

.32

0.7

31

26

.23

3.5

93

19

.94

6.3

26

3.6

29

.29

0.3

00

Pa

gu

Da

na

Desa

per-D

esa

J18)'i3)*(17)_

29

9.3

73

.91

1

27

0.3

04

.87

9

35

9.9

00

.50

8

27

9.1

69

.03

2

29

2.2

9.3

.23

1

28

0.1

28

.01

82

67

.72

6.0

00

28

8.6

61

.28

6

27

5.5

74

.14

8

26

9.2

86

.88

1

36

.29

2.9

03

.00

0