PETUNJUK TEKNIS TRANSAKSI NONTUNAI SEKOLAH DI …
Transcript of PETUNJUK TEKNIS TRANSAKSI NONTUNAI SEKOLAH DI …
PETUNJUK TEKNIS
TRANSAKSI NONTUNAI SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2019
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-
Nya sehingga petunjuk teknis transaksi nontunai sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik.
Maksud dan tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai petunjuk, arahan
dan pedoman dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran secara nontunai bagi pengelola
keuangan sekolah yang bersumber dari APBD baik dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) maupun dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) khususnya bagi Kepala Sekolah
dan Bendahara di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
Secara singkat akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, penerapan aplikasi
nagari cash management (NCM) Bank Nagari dan tata cara pembukuan transaksi nontunai.
Diharapkan pengelola keuangan di sekolah dapat memahami serta memiliki kesamaan
persepsi dalam mengimplementasikan gerakan nasional nontunai yang dicanangkan melalui
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi.
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk teknis ini,
kami sampaikan terima kasih
Padang, 30 September 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Provinsi Sumatera Barat
ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
NIP. 19730413 199703 1 001
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... 1
DAFTAR ISI .................................................................................................................................. 2
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................ 3
A. Latar Belakang ....................................................................................................... 3
B. Dasar Hukum ......................................................................................................... 4
C. Pengertian Nontunai ............................................................................................... 4
D. Tujuan dan Manfaat Nontunai ................................................................................ 5
BAB II. MEKANISME PEMBAYARAN NONTUNAI ........................................................... 6
A. Ketentuan Umum ................................................................................................... 6
B. Alur Mekanisme Pembayaran Nontunai Sekolah .................................................. 7
C. Mekanisme Pembayaran Nontunai Berdasarkan Rekening Belanja Sekolah ........ 9
D. Aplikasi Nagari Cash Management (NCM) Bank Nagari ..................................... 10
BAB III. MEKANISME PEMBUKUAN NONTUNAI ............................................................. 18
BAB IV. PENUTUP .................................................................................................................... 23
Lampiran 1. Contoh format surat pernyataan Kepala Sekolah ................................................... 24
Lampiran 2. Contoh format surat pernyataan penerima ............................................................. 26
Lampiran 3. Kode Jenis Pembayaran Aplikasi NCM Bank Nagari ............................................ 28
3
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 283 ayat
2 mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Sesuai amanat undang-undang di atas, pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus
dilaksanakan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance
government) dimaksudkan agar tercipta pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel. Transparan berarti pemerintah dalam mengelola keuangan dilakukan secara
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Akuntabel berarti
pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku menyangkut input, proses dan output yang didapatkan.
Sehubungan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan daerah tersebut perlu dilaksanakan percepatan mekanisme transaksi pembayaran
nontunai melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 poin 18 yang menyatakan percepatan
implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah
dimana kriteria keberhasilannya adalah menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran
pembangunan dan pengadaan barang jasa.
Selanjutnya melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal
17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
kabupaten/kota menginstrusikan pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah
dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi
penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu. Disebutkan juga bahwa dalam hal pertimbangan keterbatasan
infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah
4
daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan
pembatasan penggunaan uang tunai.
Selanjutnya untuk pelaksanaan transaksi nontunai di Provinsi Sumatera Barat telah di
tetapkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan
Sumbar Nomor 900/1846/Keu-2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Sekolah Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang menginstruksikan implementasi
Implementasi transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan mulai tanggal 01 Juli 2019 dan
Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan rekanan sekolah terkait
transaksi non tunai di sekolah.
B. Dasar Hukum
1. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi
3. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi
Non Tunai (Transaksi Non Cash)
4. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Nomor 900/1846/Keu-2019 Tentang
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Barat
C. Pengertian Nontunai
Nontunai adalah sistem pembayaran secara langsung kepada penerima melalui
rekening bank yang ditunjuk. Sedangkan transaksi nontunai merupakan transaksi yang tidak
menggunakan uang secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar
rekening dari satu pihak ke pihak lain.
Cash management system adalah layanan perbankan bagi nasabah lembaga untuk
dapat melakukan swakelola transaksi perbankan dengan koneksi internet. Untuk Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kerjasama transaksi pembayaran nontunai dengan
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) melalui aplikasi Nagari Cash
Management (NCM) dengan alamat web:“cms.banknagari.co.id”.
5
D. Tujuan dan Manfaat Nontunai
Tujuan implementasi nontunai ini yaitu:
1. Meminimalisasi penggunaan uang tunai
2. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi
3. Mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai
4. Mengurangi idle cash di brankas
Sedangkan manfaat dengan penerapan transaksi nontunai ini antara lain :
1. Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel
2. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas
3. Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat
4. Menghasilkan posisi kas harian secara real time
5. Mendukung implementasi accrual basis
6
BAB II.
MEKANISME PEMBAYARAN NONTUNAI
A. Ketentuan Umum
Transaksi pembayaran oleh bendahara BOP dan bendahara BOS Sekolah di
lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Mekanisme nontunai berlaku untuk semua jenis belanja yang bersumber dari dana APBD
Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi daerah dengan kondisi geografis, infrastruktur teknologi dan jaringan belum
memungkinkan untuk melaksanakan nontunai, dapat dilakukan pembayaran secara tunai
dengan membuat surat pernyataan Kepala Sekolah (lampiran 1) dan surat pernyataan dari
Bank Nagari cabang setempat yang menyatakan bahwasanya mekanisme pembayaran non
tunai belum bisa dilaksanakan pada sekolah dengan menyertakan alasan secara jelas.
3. Pembayaran nontunai dilakukan dengan cara transfer langsung kepada rekening
penerima/rekanan setelah prestasi kerja tercapai atau barang dan jasa telah diterima atau
pelaksanaan kegiatan telah selesai.
4. Bendahara sekolah wajib memeriksa ketersediaan alokasi anggaran pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebelum melakukan
pembayaran bagi transaksi belanja dengan dana BOP dan memeriksa anggaran kas
triwulanan bagi transaksi belanja dengan dana BOS.
5. Bendahara sekolah wajib meneliti kebenaran rekening penerima sebelum melakukan
transfer agar tidak terjadi salah transfer atau double transfer pada aplikasi NCM.
6. Transaksi nontunai kepada Bank selain Bank Nagari dapat dilakukan maksimal Rp.
10.000.000 pertransaksi dan maksimal Rp. 25.000.000,- perhari serta dikenakan biaya
sebesar Rp. 6.500,- untuk setiap transaksi yang wajib diperhitungkan bendahara dari nilai
belanja.
7. Dalam hal bendahara tidak dapat membayarkan secara langsung kepada penerima
dikarenakan penerima tidak memiliki rekening, kepala sekolah dapat memerintahkan
bendahara untuk membayarkan kepada penerima melalui rekening
penanggungjawab/pelaksana kegiatan di sekolah seperti Wakil Sarpras,
Penanggungjawab Labor, Penanggungjawab Pustaka, dll, dengan menyertakan Surat
Penunjukan Pembayaran Nontunai (lampiran 2).
7
8. Dokumen kelengkapan SPJ bendahara sekolah sesuai dengan yang diatur dalam SOP
penatausahaan APBD ditambah:
a) Printout transfer dari aplikasi NCM.
b) Surat pernyataan dari penerima/rekanan jika berlaku ketentuan poin 8.
9. Kuitansi sekolah untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang dibayarkan melalui
nontunai tetap ditandatangani oleh rekanan, sedangkan pembayaran belanja rutin yang
bukti transaksinya didownload/print dari aplikasi NCM penandatangan penerima pada
kuitansi cukup dilakukan oleh bendahara.
10. Bendahara sekolah wajib melakukan perhitungan dan pemotongan pajak atas transaksi
belanja kena pajak sebelum melakukan transfer ke rekening rekanan. Nilai yang ditransfer
ke penerima adalah nilai bersih setelah dipotong pajak.
11. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui menu MPN-G3 pada aplikasi NCM.
12. Bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas pembayaran pajak MPN-G3 di aplikasi
NCM-nya dapat melakukan pembayaran pajak secara manual ke bank/pos dengan cara
transfer ke rekening yang ditunjuk untuk membayarkan pajak.
13. Jika terdapat transaksi belanja sekolah yang telah dibayarkan dengan dana lain (ditalangi
terlebih dahulu) silahkan di transfer kembali melalui penanggungjawab/pelaksana
kegiatan sesuai poin 7 diatas. Uraian pembukuan BKU tetap dicatat sesuai kode rekening
belanja yang tertera pada kuitansi sehingga tidak ada istilah pembayaran hutang.
14. Setiap pembayaran / transfer yang dilakukan oleh bendahara sekolah wajib mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Sekolah selaku PPTK BOP dan
Penanggungjawab BOS.
15. Setiap SMS/Notifikasi OTP (one time password) pada aplikasi NCM Bank Nagari yang
digunakan sekolah tidak dikenakan biaya.
B. Alur Mekanisme Pembayaran Nontunai Sekolah
1. Bendahara sekolah menerima bukti transaksi pembelian barang jasa atau dokumen
pelaksanaan kegiatan dari Kepala Sekolah/PPTK atau perangkat sekolah terkait sesuai
dengan DPA dan RKA sekolah.
2. Bendahara meneliti kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan DPA/RKA
3. Selanjutnya bendahara membuat kuitansi berdasarkan bukti transaksi atau bukti
pembelian sebagai dasar pembayaran serta melakukan perhitungan atas pajak.
8
4. Bendahara melakukan pembayaran nontunai melalui aplikasi NCM Bank Nagari
(dianjurkan menggunakan komputer/laptop) sesuai dengan kode jenis belanja dan
mencatat transaksi ke dalam BKU dan Buku Pembantu.
5. Kepala sekolah melakukan approval (persetujuan) atas transaksi pembayaran yang
dilakukan dan dikirim langsung ke ponsel kepala sekolah.
6. Setelah kode approval di masukkan maka secara otomatis rekening giro sekolah akan
terdebet dan masuk ke rekening penerima.
7. Download printout transfer pada menu Informasi History pada aplikasi NCM sebagai
kelengkapan dokumen SPJ.
Untuk lebih jelasnya alur mekanisme pembayaran nontunai di sekolah dapat disajikan
pada gambar berikut di bawah:
Gambar alur mekanisme pembayaran nontunai sekolah
Bukti
Bendahara
menerima bukti
pembelian/faktur
dan dokumen
pelaksanaan
kegiatan lainnya
Bendahara
membuat
kwitansi dan
perhitungan
pajak
Bendahara
melakukan
pembayaran melalui
aplikasi NCM Bank
Nagari
Approval
pembayaran oleh
Kepala Sekolah
Bayar Kwitansi Approve
Printout
Secara otomatis akan mendebet
rekening giro bendahara dan
masuk ke rekening penerima
Printout transfer di gunakan
sebagai kelengkapan SPJ
bendahara
9
C. Mekanisme Pembayaran Nontunai Berdasarkan Rekening Belanja Sekolah
Secara umum belanja sekolah terdiri dari pembayaran honor, pembelian barang dan
jasa serta pelaksanaan kegiatan. Berikut disajikan contoh pembayaran nontunai berdasarkan
rekening belanja sebagai berikut:
No Uraian Mekanisme Pembayaran
1 Honorarium PNS/Non PNS Rekening penerima
2 Belanja alat tulis kantor
Rekening rekanan/toko
3 Belanja alat listrik dan elektronik
4 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
7 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
8 Belanja pengisian tabung gas
9 Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
10 Belanja bahan baku bangunan
11 Belanja bahan obat-obatan
12 Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
13 Belanja telepon
Aplikasi NCM/rekening penerima yang ditunjuk 14 Belanja air
15 Belanja listrik
16 Belanja kawat/faksimili/internet/VPN
Rekening penyedia jasa/rekening penerima yang
ditunjuk
17 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Rekening asuransi/rekening penerima yang
ditunjuk
18 Belanja Jasa Service
Rekening penyedia jasa
19 Belanja cetak
20 Belanja Penggandaan
21 Belanja makanan dan minuman
22 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
23 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rekening penerima
24 Belanja perjalanan dinas luar daerah
25 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
Rekening penyedia jasa 26 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
27 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
28 Belanja Barang Jasa BOS Rekening penerima/rekanan/penyedia jasa
BOS/rekening penerima yang ditunjuk 29 Belanja Peralatan Mesin BOS
30 Belanja Aset Tetap Lainnya BOS
Catatan:
Rekening penerima yang ditunjuk adalah rekening salah seorang PNS (wakil kepala sekolah,
bendahara, KTU, atau guru) di lingkungan sekolah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab/pelaksana
atas pekerjaan atau kegiatan sekolah yang menggunakan dana BOP dan BOS
10
D. Aplikasi Nagari Cash Management (NCM) Bank Nagari
1. Buka aplikasi NCM, aplikasi dapat didownload atau melalui website:
cms.banknagari.co.id. Silahkan login dengan memasukkan user id, password dan 6 digit
kode teks seperti berikut di bawah.
2. Tampilan awal aplikasi NCM, terdapat grafik transaksi pembayaran sesuai dengan kode
jenis belanja NCM masing-masing. Terdapat menu Home, Informasi, Transfer,
Pembayaran, Pembelian, Pengaturan, Logout.
Klik tanda “Home” untuk kembali ke menu
awal
11
3. Pada menu Informasi, dapat dilihat Info Saldo, Mutasi Rekening, Rekening Koran,
History, Jenis Pembayaran.
Gambar berikut merupakan menu tampilan rekening koran silahkan masukkan tanggal
sesuai kebutuhan dan klik tampilkan.
Selanjutnya silahkan download atau print.
Silahkan download atau print
12
4. Untuk mengetahui rekam jejak transaksi yang telah dilakukan bendahara dapat dilihat
pada menu history. Masukkan tanggal awal dan akhir transaksi dan pilih kategori.
Klik tanda “ i ” untuk melihat detail transaksi seperti gambar berikut:
Klik untuk melihat
detail transaksi
13
Tampilan detail history transaksi untuk selanjutnya dicetak dan digunakan sebagai tambahan
kelengkapan dokumen SPJ Bendahara.
5. Untuk melakukan pembayaran belanja ke rekanan/penerima pada aplikasi NCM, klik
menu Transfer. Ada 3 fasilitas transfer yaitu:
Antar Rekening; digunakan untuk pembayaran kepada satu orang
penerima/rekanan
Antar Bank; digunakan untuk pembayaran kepada penerima/rekanan yang
menggunakan bank selain bank Nagari dan dikenakan biaya transfer antar bank.
Transfer massal; pembayaran kepada lebih dari satu rekening penerima.
Kode jenis pembayaran dapat disesuaikan dengan pilihan yang ada pada aplikasi NCM.
Untuk lebih jelasnya rincian kode jenis pembayaran (lampiran. 3)
14
a) Transfer antar rekening
Dilakukan dengan cara memasukkan nominal transfer, nomor rekening tujuan, jenis
pembayaran dan isi keterangan belanja, klik “Lanjutkan”. Seperti terlihat pada gambar
di bawah.
Maka akan muncul tampilan konfirmasi transfer pada gambar d bawah, pastikan
penerima dan nominal transfer telah benar. Klik “Permintaan Token” isi token
berdasarkan notifikasi sms.
15
b) Transfer antar bank
Input isian Jenis Pembayaran, Jumlah Transfer, Bank Tujuan, Nomor Rekening Bank
Tujuan dan keterangan transfer, klik “lanjutkan”. Untuk jumlah transfer dikurangi
terlebih dahulu biaya transfer sebesar Rp. 6.500,-. Contoh transfer beli ATK pada
rekanan ke Bank Mandiri sebesar Rp. 800.000,-, maka jumlah transfer yang diinput
adalah Rp.793.500,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:
Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut, pastikan data telah diperiksa
terlebih dahulu, klik “Permintaan Token”.
16
c) transfer massal
Isi keterangan “Nama Grup Transfer” “Isi Dari Pengirim”. Untuk melakukan
import data dari excel download terlebih dahulu format transfer massal dengan klik
“disini”.
Buat data Kode Jenis Pembayaran, Nomor Rekening Penerima, Jumlah Transfer dan
Keterangan seperti contoh excel sebagai berikut:
Klik “Cari file” dan “Upload” maka akan muncul lampiran penerima, cek terlebih
dahulu kebenaran data dan lanjutkan “Permintaan OTP”.
17
6. Untuk pembayaran pajak, telepon/speedy, air dan listrik dapat di manfaatkan menu
“Pembayaran” pada aplikasi NCM.
a) Pembayaran Pajak
Dapat dilakukan pada menu MPN G3 dengan terlebih dahulu membuat e-billing
pajak. Input Kode Billing dan Nilai Uang, klik “lanjutkan”. Contoh dapat lihat pada
gambar berikut:
b) Pembayaran listrik, Air PDAM dan Telepon dapat dilakukan dengan memasukkan
Kode Area dan Nomor Pelanggan.
18
BAB III.
MEKANISME PEMBUKUAN NONTUNAI
Pembukuan merupakan serangkaian prosedur yang dimulai dari input dokumen
sumber, pencatatan dalam buku dan menghasilkan pencatatan dalam buku kas umum (BKU)
dan buku-buku pembantu. Berikut beberapa hal penting dalam mekanisme pembukuan
nontunai sebagai berikut:
1. Mekanisme pembukuan nontunai secara prinsip sama dengan tata cara pembukuan
melalui transaksi tunai yaitu:
Basis Kas
Single entry
Azas Bruto
Buku Pembantu hanya membukukan transaksi yang dibukukan di BKU
2. Transaksi belanja tunai dicatat pada :
BKU, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pajak dan Buku Rincian Objek Belanja.
3. Transaksi belanja nontunai dicatat pada :
BKU, Buku Pembantu Bank (sesuaikan dengan rekening koran), Buku Pajak dan Buku
Rincian Objek Belanja.
4. Dalam pencatatan transaksi nontunai satu kuitansi digunakan untuk satu kali pembayaran
transaksi belanja.
5. Transaksi pembayaran honor, transportasi dan perjalanan dinas yang dibayarkan lebih
dari satu orang cukup menggunakan satu buah kuitansi dan dicatat di BKU dengan
uraian yang sama untuk seluruh penerima.
6. Pungut dan setor pajak transaksi nontunai tidak dicatat pada buku pembantu bank, hanya
dibukukan di BKU dan buku pembantu pajak.
7. Pada pembayaran transaksi nontunai pencatatannya terdiri dari 2 (dua) transaksi yaitu
pembayaran ke rekening penerima dan pembayaran pajak, untuk memudahkan
administrasi pembukuan pembayaran pajak dilakukan pada tanggal yang sama sesaat
setelah pembayaran belanja. Berikut perbandingan pencatatan transaksi tunai dan
nontunai.
19
Berikut simulasi pembukuan nontunai:
a) Belanja ATK Rp. 6.600.000,- pembukuannya yaitu;
b) Belanja Honor PPTK dan Bendahara senilai Rp. 750.000,-.
Mekanisme Tunai
Mekanisme Tunai Mekanisme Non Tunai
B. Pembantu Kas B. Pembantu Kas
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
4 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 6,600,000
5 13/08/2019 Pungut PPN 600,000
6 13/08/2019 Pungut PPh 22 90,000
7 13/08/2019 setor PPN 600,000 Tidak ada Pencatatan Buku Pembantu Kas pada tansaksi belanja nontunai
8 13/08/2019 Setor PPh 22 90,000
B. Bank B. Bank
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
4 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 5,910,000 ke rek.penerima
5 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 600,000
6 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 90,000
Tidak ada Pencatatan Buku Bank pada tansaksi belanja tunai
Pungut dan setor pajak tidak dicatat di Buku Bank
B. Pembantu Pajak B. Pembantu Pajak
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
5 13/08/2019 Pungut PPN 600,000 5 13/08/2019 Pungut PPN 600,000
6 13/08/2019 Pungut PPh 22 90,000 6 13/08/2019 Pungut PPh 22 90,000
7 13/08/2019 setor PPN 600,000 7 13/08/2019 setor PPN 600,000
8 13/08/2019 Setor PPh 22 90,000 8 13/08/2019 Setor PPh 22 90,000
bayar pajak
Mekanisme Tunai Mekanisme Non Tunai
Jumlah ketiganya sesuai dengan nilai kwitansi
BKU BKU
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
4 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 6,600,000 4 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 5,910,000 ke rek.penerima
5 13/08/2019 Pungut PPN 600,000 5 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 600,000
6 13/08/2019 Pungut PPh 22 90,000 6 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 90,000
7 13/08/2019 setor PPN 600,000 7 13/08/2019 Pungut PPN 600,000
8 13/08/2019 Setor PPh 22 90,000 8 13/08/2019 Pungut PPh 22 90,000
9 13/08/2019 setor PPN 600,000
10 13/08/2019 Setor PPh 22 90,000
bayar pajak
Tgl, Kode, No. Kwt dan Uraian sama
Mekanisme Tunai
BKU
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
12 15/08/2019 5.2.1... 00003/..... Honorarium PPTK (@450000) dan BPP (@300000) bl. Juli 2019 750,000
13 15/08/2019 Pungut PPh 21 82,500
14 15/08/2019 Setor PPh 21 82,500
20
Mekanisme Nontunai
c) Belanja Honor JPP dan JPAP
Mekanisme Tunai Mekanisme Non Tunai
BKU BKU
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
10 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP bl Juli 3,360,000 10 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP an. A 840,000
11 20/08/2019 .5.2.2....28 00011/..... Dibayar JPAP bl Juli 2,200,000 11 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP an. B 840,000
12 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP an. C 840,000
13 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP an. D 840,000
14 20/08/2019 .5.2.2....28 00011/..... Dibayar JPAP an. X 1,100,000
15 20/08/2019 .5.2.2....28 00011/..... Dibayar JPAP an. Y 1,100,000
Mekanisme Tunai Mekanisme Non Tunai
B. Pembantu Kas B. Pembantu Kas
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
10 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP bl Juli 3,360,000
11 20/08/2019 .5.2.2....28 00011/..... Dibayar JPAP bl Juli 2,200,000
Tidak ada Pencatatan Buku Pembantu Kas pada tansaksi belanja nontunai
B. Bank B. Bank
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
10 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP an. A 840,000
11 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP an. B 840,000
12 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP an. C 840,000
Tidak ada Pencatatan Buku Bank pada tansaksi belanja tunai 13 20/08/2019 .5.2.2....27 00010/..... Dibayar belanja JPP an. D 840,000
14 20/08/2019 .5.2.2....28 00011/..... Dibayar JPAP an. X 1,100,000
15 20/08/2019 .5.2.2....28 00011/..... Dibayar JPAP an. Y 1,100,000
Tgl, Kode, No. Kwt dan Uraian sama setiap jenis belanja
Mekanisme Nontunai
BKU
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
12 15/08/2019 5.2.1... 00003/..... Honorarium PPTK (@450000) dan BPP (@300000) bl. Juli 2019 382,500 Transfer ke rek.PPTK
13 15/08/2019 5.2.1... 00003/..... Honorarium PPTK (@450000) dan BPP (@300000) bl. Juli 2019 285,000 Transfer ke rek.Bendahara
14 15/08/2019 5.2.1... 00003/..... Honorarium PPTK (@450000) dan BPP (@300000) bl. Juli 2019 82,500 bayar pajak
15 15/08/2019 Pungut PPh 21 82,500
16 15/08/2019 Setor PPh 21 82,500
Tgl, Kode, No. Kwt dan Uraian sama
Jumlah ketiganya sesuai dengan nilai kwitansi
21
d) Belanja Modal BOS
Mekanisme Tunai
BKU
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT SALDO
20 04/08/2019 5.2.3.90.0002. 263/BOS/SMA N .../2019 Pembelian 1 unit Laptop 9,000,000
21 04/08/2019 Pungut PPN 818,182
23 04/08/2019 setor PPN 818,182
B. Pembantu Kas
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT SALDO
20 04/08/2019 5.2.3.90.0002. 263/BOS/SMA N .../2019 Pembelian 1 unit Laptop 9,000,000
21 04/08/2019 Pungut PPN 818,182
23 04/08/2019 setor PPN 818,182
B. Bank
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT SALDO
B. Pembantu Pajak
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT SALDO
21 04/08/2019 Pungut PPN 818,182
23 04/08/2019 setor PPN 818,182
Mekanisme Non Tunai
BKU
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT SALDO
20 04/08/2019 5.2.3.90.0002. 263/BOS/SMA N .../2019 Pembelian 1 unit Laptop 8,181,818
21 04/08/2019 5.2.3.90.0002. 263/BOS/SMA N .../2019 Pembelian 1 unit Laptop 818,182
22 13/08/2019 Pungut PPN 818,182
23 13/08/2019 setor PPN 818,182
B. Pembantu Kas
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT SALDO
B. Bank
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT SALDO
20 04/08/2019 5.2.3.90.0002. 263/BOS/SMA N .../2019 Pembelian 1 unit Laptop 8,181,818
21 04/08/2019 5.2.3.90.0002. 263/BOS/SMA N .../2019 Pembelian 1 unit Laptop 818,182
B. Pembantu Pajak
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT SALDO
22 13/08/2019 Pungut PPN 818,182
23 13/08/2019 setor PPN 818,182
22
8. Pembayaran ke bank penerima selain Bank Nagari dihitung (dikurangi) terlebih dahulu
pemotongan biaya transfer antar bank sebesar Rp. 6.500,- pada rekening penerima.
a) Contoh transfer ke BRI belanja ATK Rp. 6.600.000,-.
Transfer ke rekening penerima yaitu sebesar Rp. 5.903.500,- merupakan hasil
pengurang nilai belanja pada kuitansi (nilai bruto) dengan pajak dan biaya transfer.
5,903,500 = 6,600,000 - 600,000 - 90,000 - 6,500
Transfer ke
Nilai
Nilai
Nilai
Biaya
Rek. Penerima
Kuitansi
PPN
PPh 22
Transfer
b) Contoh transfer ke Bank Mandiri belanja makan minum rapat Rp. 800.000,- (tanpa
pajak).
BKU
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
4 13/08/2019 .5.2.2.... 00002/..... B. Makan minum 793,500 ke rek.penerima
5 13/08/2019 .5.2.2.... 00002/..... B. Makan minum 6,500 B. Transfer
Jumlah keduanya sesuai dengan nilai kwitansi
Transfer antar Bank
BKU
No TGL KODE KWT URAIAN DEBET KREDIT
4 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 5,903,500 ke rek.penerima
5 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 600,000
6 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 90,000
7 13/08/2019 .5.2.2.... 00001/..... Beli ATK 6,500 B. Transfer
8 13/08/2019 Pungut PPN 600,000
9 13/08/2019 Pungut PPh 22 90,000
10 13/08/2019 setor PPN 600,000
11 13/08/2019 Setor PPh 22 90,000
bayar pajak
Jumlah keempatnya sesuai dengan nilai kwitansi
23
BAB IV
PENUTUP
Demikian petunjuk teknis ini disusun dan disampaikan kepada seluruh pengelola
keuangan sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat khususnya bagi
Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Bendahara BOP untuk dapat dijadikan pedoman dan
petunjuk dalam melakukan transaksi pembayaran nontunai sumber dana APBD dalam rangka
pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan sekolah kedepan diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib,
transparan dan bertanggungjawab sesuai tata kelola kepemerintahan yang baik (good
governance government). Penyempurnaan terhadap petunjuk teknis ini akan dilakukan sesuai
dengan perkembangan dan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, hal-hal lain yang
belum ditetapkan dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.
Padang, 30 September 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Provinsi Sumatera Barat
ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
NIP. 19730413 199703 1 001
24
Lampiran 1. Contoh format surat pernyataan Kepala Sekolah
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN No: ........
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ................................................(1)
NIP : ................................................(2)
Pangkat / Gol : ................................................(3)
Jabatan : ................................................(4)
Unit Kerja : ................................................(5)
Dengan ini menyatakan bahwa sekolah kami belum dapat melaksanakan transaksi nontunai
untuk dana BOS/BOP *) tahun anggaran 2019, disebabkan karena: ..........................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ (6)
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan saya bertanggungjawab penuh atas
kebenarannya.
………., …………........ (7)
YANG MEMBUAT PERNYATAAN
KEPALA SEKOLAH,
(NAMA & NIP)
…………………………...... (8)
Materai
Rp. 6000
25
Petunjuk Pengisian Lampiran.1 Surat Pernyataan Kepala Sekolah
Nomor Keterangan
(1) Diisi Nama kepala sekolah
(2) Diisi NIP kepala sekolah
(3) Diisi Pangkat/Gol kepala sekolah
(4) Diisi Jabatan kepala sekolah
(5) Diisi Unit Kerja kepala sekolah
(6) Diisi alasan penyebab tidak dapat dilaksanakannya nontunai di sekolah
(7) Diisi Tempat dan tanggal
(8) Diisi Nama dan NIP kepala sekolah di tanda tangani dan stempel
26
Lampiran 2. Contoh format surat pernyataan penerima
KOP SURAT
SURAT PENUNJUKAN No: ....
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ................................................(1)
NIP : ................................................(2)
Pangkat / Gol : ................................................(3)
Jabatan : ................................................(4)
Unit Kerja : ................................................(5)
Dengan ini menunjuk:
Nama : ................................................(6)
NIP : ................................................(7)
Pangkat / Gol : ................................................(8)
Jabatan : ................................................(9)
Unit Kerja : ................................................(10)
Nama bank : ................................................(11)
Nomor rekening : ................................................(12)
Sebagai penanggungjawab/pelaksana kegiatan sekolah berupa: .................................................
.............................................................................................................................................. (13)
serta diberi kewenangan menerima transfer dana dari rekening bendahara BOP/BOS (14) dan
langsung membayarkan kepada rekanan/pihak ketiga yang tidak memiliki rekening bank atas
transaksi belanja nontunai sekolah.
Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………., …………........(14)
Kepala Sekolah selaku ...............................(15)
(NAMA & NIP)
…………………………...... (16)
27
Petunjuk Pengisian Lampiran.2 Surat Pernyataan Penerima
Nomor Keterangan
(1) Diisi Nama kepala sekolah
(2) Diisi NIP kepala sekolah
(3) Diisi Pangkat/Gol kepala sekolah
(4) Diisi Jabatan kepala sekolah
(5) Diisi Unit Kerja kepala sekolah
(6) Diisi Nama Pihak yang ditunjuk
(7) Diisi NIP Pihak yang ditunjuk
(8) Diisi Pangkat/Gol Pihak yang ditunjuk
(9) Diisi Jabatan Pihak yang ditunjuk
(10) Diisi Unit Kerja Pihak yang ditunjuk
(11) Diisi Nama Bank Pihak yang ditunjuk
(12) Diisi Nomor Rekening Pihak yang ditunjuk
(13) Diisi Kegiatan yang dilaksanakan di sekolah
(14) Diisi tempat dan tanggal
(15) Diisi PPTK atau Penanggungjawab BOS
(16) Diisi Nama dan NIP Kepala Sekolah
28
Lampiran 3. Kode Jenis Pembayaran Aplikasi NCM Bank Nagari
001 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
002 Perjalanan Dinas Luar Daerah
003 Alat Tulis Kantor
004 Peralatan Pakai Habis
005 Makan Dan Minuman Kegiatan/Rapat
006 Belanja Cetak
007 Belanja Penggandaan
008 Honorarium
009 Ganti Uang Persedian
010 Seminar Kit
011 Belanja Transportasi
012 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
013 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
014 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
015 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
016 Penyediaan Alat Tulis Kantor
017 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan
019 Penyediaan Makan Dan Minum
021 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
022 Penyediaan Jasa Adiministrasi/Teknis Perkantoran
023 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
024 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-Alat Kantor
026 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
027 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
030 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir/Tempat
031 Belanja Jasa Konsultasi
032 Belanja Modal
033 Belanja Pemeliharaan
034 Belanja Jasa Kantor
035 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
042 Honorarium PNS
043 Honorarium Non PNS
045 Honorarium Pengelola Dana Bos
051 Uang Saku
052 Belanja Bahan Pakai Habis
053 Belanja Bahan/Material
054 Belanja Premi Asuransi
056 Belanja Cetak Dan Pengadaan
057 Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir
058 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
060 Belanja Makanan Dan Minuman
061 Belanja Pakaian Dinas Dan Atribut
29
064 Belanja Perjalanan Dinas
069 Belanja Jasa Konsultasi
070 Belanja Barang Dan Jasa Dana BOS
071 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga
074 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
079 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
080 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
081 Belanja Modal Pengadaan Komputer
082 Belanja Modal Pengadaan Mobiler
092 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
112 Pembayaran BBM
113 Belanja Jasa Lembaga
114 Belanja Alat Listrik Elektronik
115 Belanja Perangko, Materai, Dan Benda Pos Lainya
116 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
117 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Digunakan Langsung Untuk Kegiatan)
120 Belanja Penghargaan (Hadiah Dalam Bentuk Benda)
121 Belanja Bahan/Material
122 Belanja Telepon
123 Belanja Air
124 Belanja Listrik
126 Belanja Surat Kabar/Majalah
127 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Vpn
128 Belanja Paket/Pengiriman
129 Belanja Sertifikasi/Kalibrasi/Akreditasi
134 Belanja Jasa Publikasi
135 Belanja Jasa Akomodasi
136 Belanja Pajak Bumi Dan Bangunan
137 Belanja Jasa Notaris
139 Belanja Jasa Tata Boga
140 Belanja Retribusi Sampah
141 Belanja Retibusi Sampah
149 Belanja Jasa Service
150 Belanja Penggantian Suku Cadang
151 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
152 Belanja Jasa KIR
153 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
154 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
155 Belanja Sewa Rumah, Gedung, Gudang, Parkir
157 Belanja Pemeliharaan Tanah
158 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
159 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
160 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Jembatan Dan Jaringan
161 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
162 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
30
163 Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
164 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis
166 Belanja Jasa Lainnya
248 Pengembalian Uang Panjar
249 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak
250 Hadiah/Reward Atas Prestasi
251 Belanja Alat Tulis Kantor
252 Belanja Listrik, Telepon, Air
260 Belanja Jasa Pihak Ketiga/Perorangan
261 Pemotongan Zakat
262 Honorarium Tenaga Ahli
280 Pelimpahan Uang Ke Bendahara Pengeluaran Pembantu
281 Honor Petugas Kebersihan
283 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Non PNS
289 Belanja Jasa Guru TPA (Sertifikasi)
290 Belanja Guru TPA (Non Sertifikasi)
292 Pajak Hotel Dan Restoran
298 Biaya Premi Asuransi
299 Belanja Jasa Pengamanan
302 Pengadaan Peralatan Kendaraan Atau Mesin
303 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
304 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
305 Belanja Makan Minum Harian
306 Belanja Pemeliharaan Sistem Aplikasi
309 Belanja Modal Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Dan Jembatan
310 Pembelian Kendaraan Dinas Roda Dua
311 Pembelian Printer
312 Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer
313 Belanja Modal Screen / Layar Infokus
314 Akomodasi Dan Konsumsi
316 Belanja Gorden
317 Belanja Pengadaan AC
318 Belanja Pengadaan Komputer / PC
319 Belanja Pengadaan Komputer Note Book
320 Belanja Modal Pengadaan Printer
321 Belanja Modal Pengadaan Scanner
322 Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
323 Belanja Modal Pengadaan Proyektor
324 Belanja Modal Pengadaan Sound System
325 Belanja Modal Pengadaan Meteran
326 Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor
327 Belanja Modal Pengadaan Alat Kerja Pengadaan Tool Set
328 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server
334 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
335 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
31
336 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
337 Belanja Pemeliharaan Komputer
338 Belanja Bahan Elektronik / Mekanik
339 Belanja Cetak / Himbauan / V Banner
340 Belanja Cetak Baliho / Spanduk
345 Belanja Barang Inventaris
346 Belanja Kontribusi Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
347 Jasa Perorangan
348 Belanja Modal Pengadaan Tanah
349 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor
350 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
357 Belanja Tambahan Penghasilan Pns
358 Belanja Uang Lembur
364 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
365 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
366 Belanja Jasa Upah Non PNS
367 Belanja Jasa Narasumber
369 Belanja Tidak Terduga
370 Biaya Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
371 Biaya Modal Pengadaan Router
372 Belanja Perlengkapan Kerja
373 Pembayaran Jasa Pelaksanaan Pembelajaran Dan Pembayaran Jasa Peningkatan Administrasi
Perkantoran
374 Pembelajaran Untuk Guru Honor, Administrasi Untuk TU Honor
375 Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Nama PPTK Dan BPP
376 Honorarium Pengelolaan Aset Daerah