PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN / .negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan...

download PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN / .negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

of 55

  • date post

    07-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    218
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN / .negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan...

PETUNJUK TEKNISPETUNJUK TEKNISPETUNJUK TEKNISPROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN /PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN /PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN /

INDONESIA PINTARINDONESIA PINTARINDONESIA PINTARUNTUK SISWA MADRASAHUNTUK SISWA MADRASAHUNTUK SISWA MADRASAH

TAHUN 2015TAHUN 2015TAHUN 2015

DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAHDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA RI2015

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMNOMOR : 751 TAHUN 2015

TENTANGPETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISWA MISKIN

PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAHTAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersamaantara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sertasetiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagimereka yang orang tuanya tidak mampu;

b. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan danmenurunkan angka anak putus sekolah serta menarik anakuntuk mau kembali bersekolah, pemerintah melaluiKementerian Agama RI memberikan Bantuan Siswa Miskin(BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP);

c. bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan b, perlu diatur petunjuk perencanaan,pelaksanaan dan monev program dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkanKeputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentangPetunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin Program IndonesiaPintar Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang TataCara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5423);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangkedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KementerianNegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi KementerianNegara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrganisasiKementerian Negara;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriAgama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal KementerianAgama;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentangBelanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentangStandar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentangPejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama

18. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 TentangPedoman Program Indonesia Pintar Pada KementerianAgama.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMTENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISWA MISKINjPROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAHTAHUNANGGARAN2015.

Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Siswa MiskinjProgramIndonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2015sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUdigunakan sebagai acuan dan tata cara petunjuk perencanaan,pelaksanaan dan monev Bantuan Siswa Miskin jProgramIndonesia Pin tar Tah un 2015.

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 05 Februari 2015

Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

Hak memperoleh pendidikan bagi seluruh seluruh warga negara merupakan hak dasar(fundamental right) manusia hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 (2) Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.Pendidikan dasar yang dicanangkan menjadi pendidikan wajib belajar dikdas (wajarpendidikan dasar) kini telah diperluas sampai dengan tingkat menengah yang ditandaidengan pemberian BOS SMA/MA sebagai kesungguhan pemerintah dalam memberikankemudahan kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan.Upaya pemerintah dalam hal memberikan kemudahan mengakses pendidikan kepadamasyarakat terus digulirkan diantaranya melalui beasiswa siswa berprestasi danbantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Pemerintah telah membuat progamyang memberikan bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu yaitu programBantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah bergulir sejak tahun 2008.Dalam rangka penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telahbergulir sejak tahun 2008, pemerintah akan menggulirkan Program Indonesia Pintar(PIP). Dalam buku juknis ini terdapat informasi mengenai Program Indonesia Pintar.Program Indonesia Pintar adalah program pemberian bantuan tunai kepada seluruhanak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2015, ProgramIndonesia Pintar, yang merupakan bagian dari penyempurnaan BSM, ditargetkan dapatmenjangkau 21 juta anak dari keluarga kurang mampu.Penerima manfaat Program Indonesia Pintar akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar(KIP) sebagai identitas/penanda penerima manfaat. Pada akhir tahun 2014, pemerintahtelah membagikan KIP kepada 161.840 siswa, yang merupakan anggota keluarga dari 1juta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Secara bertahap, KIP akan dibagikankepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari 15,5 juta keluarga kurang mampu,atau 25% keluarga di Indonesia, yang memiliki status sosial ekonomi terendah. KIPakan diberikan kepada anak yang berada di sistem pendidikan formal MI hingga MAmaupun mereka yang belum atau tidak lagi bersekolah agar dapat memperolehpendidikan melalui sistem pendidikan informal maupun non formal.Sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program SimpananKeluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat UntukMembangun Keluarga Produktif, Kementerian Agama mendapatkan tugas untuk :1. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, TNP2K, dan PemerintahProv/Kab/Kota dalam penetapan sasaran PIP;2. Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima PIP untuk siswa MI, MTs,dan MA;

3. Membayarkan manfaat PIP beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswapenerima PIP yang berada di madrasah;

4. Melaksanakan sosialisasi secara intensifkepada penerima PIP;5. Menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan PIP di lingkup Kementerian

Agama;

6. Melaporkan pelaksanaan PIP sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atausewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menko PMK.

Dengan hadirnya buku petunjuk teknis ini diharapkan proses perencanaan hingga pelaksanaanProgram Indonesia Pintar (PIP) sebagai bagian penyempurnaan Bantuan Siswa Miskin (BSM)dapat berjalan dengan baik.

Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM)IProgram Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015 ii

Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015 iii

DAFTAR ISI

Hal.KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... iDAFTAR ISI .................................................................................................................................................. iiBAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang ............................................................................................................................... 1B. Tujuan ..........................................................................................................