PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN / . bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM)

download PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN / . bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM)

of 55

  • date post

    02-Nov-2019
  • Category

    Documents

  • view

    4
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN / . bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM)

  • PETUNJUK TEKNISPETUNJUK TEKNISPETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN /PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN /PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN /

    INDONESIA PINTARINDONESIA PINTARINDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAHUNTUK SISWA MADRASAHUNTUK SISWA MADRASAH

    TAHUN 2015TAHUN 2015TAHUN 2015

    DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

    KEMENTERIAN AGAMA RI 2015

  • KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 751 TAHUN 2015

    TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISWA MISKIN

    PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2015

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

    Menimbang : a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu;

    b. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan menurunkan angka anak putus sekolah serta menarik anak untuk mau kembali bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP);

    c. bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM)/ Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur petunjuk perencanaan, pelaksanaan dan monev program dimaksud;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin Program Indonesia Pintar Tahun 2015.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

  • 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

    8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

    9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

    10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

    11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

    12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

    13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

    14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

    15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

    16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

    17. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama

    18. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama.

  • Menetapkan

    KESATU

    KEDUA

    KETIGA

    MEMUTUSKAN

    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISWA MISKIN jPROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUNANGGARAN2015.

    Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Siswa MiskinjProgram Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

    Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan tata cara petunjuk perencanaan, pelaksanaan dan monev Bantuan Siswa Miskin jProgram Indonesia Pin tar Tah un 2015.

    Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

    Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 05 Februari 2015

  • Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015 i

    KATA PENGANTAR

    Hak memperoleh pendidikan bagi seluruh seluruh warga negara merupakan hak dasar(fundamental right) manusia hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 (2) “Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.Pendidikan dasar yang dicanangkan menjadi pendidikan wajib belajar dikdas (wajarpendidikan dasar) kini telah diperluas sampai dengan tingkat menengah yang ditandaidengan pemberian BOS SMA/MA sebagai kesungguhan pemerintah dalam memberikankemudahan kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan.Upaya pemerintah dalam hal memberikan kemudahan mengakses pendidikan kepadamasyarakat terus digulirkan diantaranya melalui beasiswa siswa berprestasi danbantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Pemerintah telah membuat progamyang memberikan bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu yaitu programBantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah bergulir sejak tahun 2008.Dalam rangka penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telahbergulir sejak tahun 2008, pemerintah akan menggulirkan Program Indonesia Pintar(PIP). Dalam buku juknis ini terdapat informasi mengenai Program Indonesia Pintar.Program Indonesia Pintar adalah program pemberian bantuan tunai kepada seluruhanak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2015, ProgramIndonesia Pintar, yang merupakan bagian dari penyempurnaan BSM, ditargetkan dapatmenjangkau 21 juta anak dari keluarga kurang mampu.Penerima manfaat Program Indonesia Pintar akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar(KIP) sebagai identitas/penanda penerima manfaat. Pada akhir tahun 2014, pemerintahtelah membagikan KIP kepada 161.840 siswa, yang merupakan anggota keluarga dari 1juta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Secara bertahap, KIP akan dibagikankepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari 15,5 juta keluarga kurang mampu,atau 25% keluarga di Indonesia, yang memiliki status sosial ekonomi terendah. KIPakan diberikan kepada anak yang berada di sistem pendidikan formal MI hingga MAmaupun mereka yang belum atau tidak lagi bersekolah agar dapat memperolehpendidikan melalui sistem pendidikan informal maupun non formal.Sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program SimpananKeluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat UntukMembangun Keluarga Produktif, Kementerian Agama mendapatkan tugas untuk :1. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, TNP2K, dan PemerintahProv/Kab/Kota dalam penetapan sasaran PIP;2. Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima PIP untuk siswa MI, MTs,dan MA;

  • 3. Membayarkan manfaat PIP beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima PIP yang berada di madrasah;

    4. Melaksanakan sosialisasi secara intensifkepada penerima PIP; 5. Menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan PIP di lingkup Kementerian

    Agama;

    6. Melaporkan pelaksanaan PIP sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menko PMK.

    Dengan hadirnya buku petunjuk teknis ini diharapkan proses perencanaan hingga pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bagian penyempurnaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat berjalan dengan baik.

    Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

    Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM)IProgram Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015 ii

  • Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015 iii

    DAFTAR ISI

    Hal.KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... iDAFTAR ISI .................................................................................................................................................. iiBAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang ....................................