PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PETUNJUK TEKNIS DAN ...

POS KESEHATAN DESA

PETUNJUK TEKNISPENGEMBANGAN

DAN PENYELENGGARAANPETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGAN DANPENYELENGGARAAN

POS KESEHATAN DESAPOS KESEHATAN DESA

Kementerian Kesehatan RI2012

revisi juknis poskesdes041212.indd 1 12/4/12 4:21:19 PM

POS KESEHATAN DESAii

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN POSKESDES

PENGARAHSekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

PENANGGUNGJAWABKepala Pusat Promosi Kesehatan

TIM REVIEW MATERIIsmoyowati, SKM, M.Kes;

drg. Rarit Gempari, MARS;Ir. Dina Agoes Soelistijani, M.Kes;

Tumpal Pardomuan, MScPH; dr. Chita Septiawati , MKM;

Drs. Mochammad Royan, M.Kes;Entos Zaenal, SP, MPHM;

dr. Susiyo Luchito;drg. Ramadanura, MPHM;

Hari Panji M,SE;Rustam Effendi, SKM, MPHM;

dr. Melda Gloria Mdr. Yenni Yuwana;

dr. Cornellia K,drg. Ivo Syayadi,M.Kes;

Riza Afriani Margareza, SKM; dr. Ernawati Octavia;

dr. Maria Sondang Margaret;dr. Putriayu Hartini

TIM EDITORdrg. Rarit Gempari, MARS;

Ir. Dina Agoes Soelistijani, M.Kes;drg. Ery Heriyati Zulkifli D, MMR;

Woro Sandra A, SKM;R. Danu Ramadityo, S.Psi;

dr. Marti Rahayu

Katalog dalam terbitan (KDT) Kementerian Kesehatan RI

362.11Indp

Indonesia, Kementerian Kesehatan RIPetunjuk Teknis Pengembangan & Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa. -- Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2012

I. Judul 1. Petunjuk Teknis

ISBN: 978 602 235 175 7


iiiPOS KESEHATAN DESA

KATA PENGANTARPuji dan syukur kepada Allah SWT atas selesainya tinjau ulang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Pedoman ini telah disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku saat ini, dan diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan Poskesdes.

Kebijakan pembangunan kesehatan periode lima tahun, yaitu tahun 2010--2014 diarahkan pada tersedianya akses pelayanan kesehatan dasar guna mendukung pencapaian MDG’s pada tahun 2015. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar didukung dengan kemudahan akses, baik jarak maupun pembiayaan, agar masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat dan mengurangi angka kesakitan.

Sejalan dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2010--2014, bahwa 70% desa dan kelurahan di Indonesia akan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Desa dan kelurahan siaga telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif apabila penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Poskesdes, atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, atau sarana kesehatan lainya.

Saya berharap dengan tersusunnya Petunjuk Teknis ini dapat mencapai kebijakan dan sasaran tersebut sebagaimana yang telah ditentukan. Selain itu, juga dapat meningkatkan upaya pemberdayaan dan pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan sehingga dapat mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan pencapaian Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Kepada tim penyusun, Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesungguhannya dalam menyelesaikan review buku petunjuk ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi tenaga kesehatan dan kader di lapangan dan kiranya Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Oktober 2012Sekretaris Jenderal

dr. Ratna Rosita, MPHM


POS KESEHATAN DESAiv

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR ..................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG .............................................................................. 1 B. DASAR HUKUM ................................................................................... 3

BAB II KONSEP DASAR POSKESDES ................................................. 5 A. PENGERTIAN ....................................................................................... 5 B. TUJUAN ................................................................................................. 6 C. RUANG LINGKUP KEGIATAN ........................................................... 6 D. FUNGSI POSKESDES ......................................................................... 7 E. PRIORITAS PENGEMBANGAN ....................................................... 7 F. MANFAAT ............................................................................................. 8 G. PENGORGANISASIAN ....................................................................... 9

BAB III PENGEMBANGAN POSKESDES .............................................. 13 A. PENDEKATAN INTERNAL ................................................................ 13 B. PENDEKATAN EKSTERNAL .............................................................. 13 C. SURVEI MAWAS DIRI (SMD) ............................................................ 14 D. MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) ............................. 15 E. PEMBENTUKAN POSKESDES ......................................................... 15 F. PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA ................................. 17

BAB IV PENYELENGGARAAN POSKESDES ........................................ 18 A. KEGIATAN ............................................................................................. 18 B. WAKTU PENYELENGGARAAN ....................................................... 20 C. TEMPAT PENYELENGGARAAN ....................................................... 20 D. PERALATAN DAN LOGISTIK ............................................................ 23 E. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PELAKSANA ........................................................................................ 24 F. PEMBIAYAAN ...................................................................................... 26 G. PENCATATAN DAN PELAPORAN .................................................. 27

BAB V PEMBINAAN POSKESDES ...................................................... 29

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN POSKESDES ............................. 34

BAB VII PENUTUP ................................................................................ 36


1POS KESEHATAN DESA

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan. Namun, setiap orang juga tidak luput dari kewajiban-kewajiban di bidang kesehatan.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional 2009, khususnya dalam tujuan Sub Sistem Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam, setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Saat ini, dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, masyarakat masih diposisikan sebagai objek dan belum sebagai subjek. Selain itu, masih banyak upaya kesehatan belum menyentuh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, kepulauan, dan perbatasan. Untuk itu, perlu adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), agar upaya kesehatan lebih


POS KESEHATAN DESA2

mudah diakses (accessible), lebih terjangkau (affordable), serta lebih berkualitas (quality).

Dalam Kepmenkes Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif disebutkan bahwa salah satu kriteria desa dan kelurahan siaga aktif adalah adanya kemudahan akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan (Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya) dan pengembangan UKBM yang melaksanakan surveilans berbasis masyarakat.

Dalam perkembangan pemberdayaan masyarakat sampai dewasa ini, telah tumbuh dan berkembang berbagai UKBM. Berbagai UKBM yang telah berkembang, antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pos Malaria Desa (Posmaldes), Pos TB Desa, Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dll.

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada akhirnya diharapkan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa, agar dalam pelaksanaannya dapat berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1508/SJ Tahun 2011 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif di wilayahnya masing-masing sesuai dengan isi Pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.


3POS KESEHATAN DESA

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Kader kesehatan Pemberdayaan Masyarakat.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular


POS KESEHATAN DESA4

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

21. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 021/MENKES/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140.05/292/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat


5POS KESEHATAN DESA

BAB IIKONSEP DASAR POSKESDES

A. PENGERTIAN

Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat dengan Poskesdes, adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

Poskesdes dibentuk sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar setiap hari bagi masyarakat di desa serta sebagai sarana untuk mempertemukan upaya masyarakat dan dukungan Pemerintah.

Pelayanan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan.

Pengertian “Desa” atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


POS KESEHATAN DESA6

B. TUJUAN

1. Tujuan UmumTerwujudnya masyarakat sehat yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi.

2. Tujuan Khususa. Terselenggaranya upaya pemberdayaan masyarakat dalam

rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya di bidang kesehatan.

b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan) dan kader kesehatan.

c. Terselenggaranya pengamatan, pencatatan, dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) serta faktor-faktor risikonya (termasuk status gizi dan ibu hamil yang berisiko).

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Poskesdes meliputi upaya kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan.

Kegiatan Poskesdes, utamanya adalah pelayanan kesehatan dasar yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, kesehatan anak dan pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit,


7POS KESEHATAN DESA

surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans lingkungan, dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka kegiatan di Poskesdes didukung dengan pencatatan dan pelaporan.

Poskesdes merupakan pendorong dalam menumbuhkembangkan terbentuknya UKBM lain di masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan dilakukan berdasarkan pendekatan edukatif atau kemasyarakatan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh forum desa siaga aktif atau forum kesehatan lainnya yang sudah ada, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat.

D. FUNGSI POSKESDES

1. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

2. Sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan.

3. Sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

E. PRIORITAS PENGEMBANGAN

Mengingat Poskesdes merupakan salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar yang sekaligus menjadi wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan maka prioritas pengembangannya adalah:


POS KESEHATAN DESA8

1. Desa yang tidak terdapat atau yang sulit mengakses fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Rumah Sakit).

2. Desa di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

F. MANFAAT

1. Bagi Masyarakat Desa a. Permasalahan kesehatan di desa dapat dideteksi secara dini,

sehingga bisa ditangani dengan cepat dan diselesaikan, sesuai kondisi, potensi dan kemampuan yang ada.

b. Masyarakat desa dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar (KIA/KB, peningkatan gizi masyarakat khususnya balita dan maternal, imunisasi termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, upaya mewujudkan lingkungan sehat, dan pengobatan sederhana termasuk trauma, didukung dengan penyediaan obat-obat esensial) serta pengetahuan dan keterampilan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kesiapsiagaan serta penanggulangan masalah kesehatan.

c. Masyarakat dapat mengaktualisasikan diri dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

2. Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)a. Tenaga kesehatan (bidan) dapat mengaktualisasikan dirinya

dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya.

b. Tenaga kesehatan (bidan) dapat lebih mudah memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

c. Tenaga kesehatan (bidan) mendapatkan informasi secara cepat tentang permasalahan kesehatan di masyarakat dan upaya kesehatan bagi masyarakat.


9POS KESEHATAN DESA

3. Bagi Kader kesehatan a. Kader kesehatan mendapatkan informasi lebih awal di

bidang kesehatan. b. Kader kesehatan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam

membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya.

c. Kader dapat menjadi teladan bagi masyarakat desanya.

4. Bagi Puskesmas a. Memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas dengan

mengoptimalkan sumber daya yang ada.b. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak

pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama, yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

c. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat.

5. Bagi Sektor lain

Dapat memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan secara efektif dan efisien.

G. PENGORGANISASIAN

Prinsip pengorganisasian Poskesdes adalah dikelola oleh masyarakat yang dalam hal ini kader kesehatan dengan bimbingan tenaga kesehatan. 1. Tenaga Poskesdes

Agar Poskesdes dapat terselenggara, maka perlu didukung dengan tenaga sebagai berikut.


POS KESEHATAN DESA10

a. Kader KesehatanKader kesehatan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang telah mendapatkan pelatihan/orientasi.

b. Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di Poskesdes minimal 1 (satu) orang bidan. Pemenuhan tenaga kesehatan Poskesdes awalnya dapat dilakukan atas bantuan Pemerintah daerah setempat, dan selanjutnya dilakukan secara bertahap oleh masyarakat sendiri. Diharapkan tenaga kesehatan yang akan membantu Poskesdes berdomisili di desa setempat.

2. Kepengurusan Poskesdes Kepengurusan Poskesdes dipilih melalui musyawarah dan

mufakat masyarakat desa atau forum desa siaga aktif setempat, serta ditetapkan oleh Kepala Desa. Struktur pengurus minimal terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Susunan pengurus Poskesdes bersifat fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan setempat.

3. Hubungan Koordinasi dan Pembinaan Hubungan koordinasi dan pembinaan antara Poskesdes dan unit-unit serta masyarakat, dapat digambarkan sebagai berikut.


11POS KESEHATAN DESA

(Bagan 2.1. Hubungan Koordinasi dan Pembinaan Poskesdes)

a. Poskesdes berada di bawah pengawasan dan bimbingan Puskesmas setempat. Pelaksana Poskesdes wajib melaporkan kegiatannya kepada Puskesmas ataupun kepada sektor terkait. Laporan kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan disampaikan kepada Puskesmas oleh tenaga kesehatan Poskesdes. Adapun laporan yang menyangkut pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Kepala Desa selaku Ketua Forum Desa Siaga Aktif Tingkat Desa.

b. Jika di wilayah desa tersebut terdapat Puskesmas Pembantu maka Poskesdes berkoordinasi dengan Puskesmas Pembantu tersebut.

c. Poskesdes di bawah pembinaan Kabupaten/Kota melalui Puskesmas. Pembinaan dalam aspek upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Apabila

Dinas KesehatanKabupaten/Kota

Pokjanal DesaSiaga Aktif Tk.

Kab/Kota

Forum DesaSiaga Aktif Tk.

Kecamatan

Forum DesaSiaga Aktif Tk.

Desa

RSUDKabupaten/Kota

PUSKESMAS

Keluarga/Masyarakat

PUSTUPUSTU

PUSTU

UKBM Lain

POSKESDES



Poskesdes tidak mampu memberikan pelayanan, perlu melakukan rujukan ke Puskesmas, antara lain pelayanan kegawatdaruratan. Pada keadaan tertentu Poskesdes dapat melakukan rujukan langsung ke Rumah Sakit dengan sepengetahuan Puskesmas.

d. Poskesdes berkoordinasi dengan Forum Desa Siaga Aktif dalam upaya penemuan dan penanganan penderita penyakit melalui Survei Mawas Diri (SMD). Hasil SMD ini akan dibahas dalam forum desa, untuk selanjutnya disampaikan ke Forum Desa Siaga Aktif Tingkat Kecamatan. Koordinasi ini dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Desa sampai Tingkat Pusat.



BAB IIIPENGEMBANGAN POSKESDES

Poskesdes merupakan penggerak dalam pengembangan Desa Siaga Aktif sehingga pengembangan Poskesdes terintegrasi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah pengembangan Poskesdes sebagai berikut.

A. PENDEKATAN INTERNAL

Langkah ini merupakan awal kegiatan, tujuan pendekatan internal adalah mempersiapkan petugas kesehatan dan aparat desa setempat, sehingga bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Poskesdes, dalam upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Persiapan ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan dan pelatihan/orientasi yang bersifat konsolidasi yang tentunya disesuaikan dengan kondisi setempat.

B. PENDEKATAN EKSTERNAL

Tujuan pendekatan eksternal adalah mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat sehingga bersedia mendukung penyelenggaraan Poskesdes. Untuk ini, perlu dilakukan berbagai pendekatan dengan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah setempat.



Jika di daerah tersebut telah terbentuk Forum Desa Siaga Aktif atau Forum Peduli Kesehatan lainnya, pendekatan eksternal ini juga dilakukan bersama dan atau mengikutsertakan forum-forum tersebut. Dukungan yang diharapkan adalah dukungan moril, finansial dan material, seperti kesepakatan dan persetujuan masyarakat, bantuan dana, tempat penyelenggaraan serta peralatan Poskesdes.

C. SURVEI MAWAS DIRI (SMD)

Tujuan SMD adalah menimbulkan rasa memiliki masyarakat (sense of belonging) melalui penemuan sendiri masalah kesehatan di wilayahnya serta memecahkan masalahnya sesuai dengan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki. SMD dilakukan oleh kader Poskesdes yang merupakan masyarakat setempat bersama tokoh masyarakat serta anggota Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang terlatih dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disepakati dengan bimbingan dari tenaga kesehatan setempat. Hasil SMD dicatat untuk menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah.

Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan orientasi anggota masyarakat yang dinilai mampu melakukan SMD, seperti guru, anggota Pramuka, kelompok dasawisma, PKK, anggota karang taruna, murid sekolah, atau kelompok potensial lainnya yang ada di desa. Hasil dari SMD adalah data tentang masalah kesehatan serta potensi masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada di desa.

D. MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)

Tujuan penyelenggaraan MMD ini adalah untuk mencari alternatif pemecahan masalah kesehatan yang ditemukan pada saat SMD



dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki desa. MMD diselenggarakan oleh semua pengurus Forum Desa Siaga Aktif bersama seluruh masyarakat.

Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD disajikan, terutama adalah daftar masalah kesehatan, data sumber daya, serta skala prioritas kebutuhan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat. Hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan untuk penentuan prioritas masalah yang akan ditindak lanjuti, dukungan dan kontribusi apa yang dapat disumbangkan oleh masing-masing individu/organisasi kemasyarakatan (ormas)/sektor yang diwakilinya, serta langkah-langkah pemecahan masalah untuk pengembangan Poskesdes.

E. PEMBENTUKAN POSKESDES

Secara operasional pembentukan Poskesdes dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan Pengurus dan Kader kesehatan Poskesdes.

Pemilihan pengurus dan kader kesehatan Poskesdes dilakukan melalui pertemuan khusus para pimpinan, pengelola, dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang disepakati, dengan fasilitasi Puskesmas. Jumlah kader kesehatan untuk setiap Poskesdes minimal 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dan kemampuan serta potensi desa setempat.

2. Pelatihan/Orientasi Kader Kesehatan.

Pengelola dan kader kesehatan terpilih sebelum melaksanakan tugasnya, perlu diberikan pelatihan atau orientasi tentang



pengelolaan Poskesdes. Pelatihan/orientasi dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai dengan pedoman pelatihan/orientasi yang berlaku. Pada waktu menyelenggarakan pelatihan/orientasi, sekaligus disusun rencana kerja (Plan of Action) Poskesdes yang akan dibentuk, lengkap dengan waktu dan tempat penyelenggaraan, para pelaksana dan pembagian tugas serta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Materi pelatihan/orientasi antara lain mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di Poskesdes, meliputi:a. Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensinya,

yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan kesehatan anak.

b. Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko.

c. Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, penyakit tidak menular serta faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi).

d. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawat-daruratan kesehatan melalui metode simulasi.

3. Pemenuhan/Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. a. Pemenuhan/penempatan tenaga kesehatan, terutama

Bidan sebagai penyelenggara Poskesdes awalnya dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan untuk pengembangan selanjutnya, pemenuhan dapat dilakukan oleh masyarakat.

b. Pelatihan tenaga kesehatan Sebelum melaksanakan tugasnya, tenaga kesehatan diberi



pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang harus dimiliki serta tugas yang menjadi tanggung jawabnya oleh institusi yang berwenang di wilayahnya.

F. PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA

Mengingat permasalahan kesehatan sangat kompleks, maka pemecahannya perlu melibatkan berbagai pihak baik yang ada di wilayah desa maupun dukungan dari mitra yang ada di luar desa, seperti individu/organisasi kemasyarakatan/institusi/sektor. Untuk memajukan Poskesdes, perlu adanya pembentukan dan pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna terlaksananya aktivitas Poskesdes yang optimal. Aktualisasi dari pengembangan jejaring Poskesdes, dapat dilakukan melalui temu jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri dan atau temu jejaring antar-Poskesdes, serta temu jejaring antar-tenaga kesehatan. Untuk memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapat dijadikan wahana untuk saling bertukar pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang ada di wilayah setempat dan dihadapi bersama.

Selain jejaring program untuk proses pemberdayaan dibutuhkan juga dukungan kemitraan dari pihak lain. Untuk mendapatkan dukungan yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR) serta dukungan media massa untuk publikasi yang kelak mempercepat penyampaian informasi yang diharapkan desa sekitar terpapar informasi dan terpacu untuk mengembangkan upaya bidang kesehatan di wilayahnya.



BAB IVPENYELENGGARAANPOSKESDES

Penyelenggaraan Kegiatan Poskesdes secara rutin dilaksanakan oleh kader kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut dengan bimbingan Puskesmas setempat dan sektor terkait. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif (pengobatan) sesuai dengan kompetensi petugas kesehatan yang ada di Poskesdes.

A. KEGIATAN

Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa yang dilaksanakan di Poskesdes adalah: 1. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas

a. Pemeriksaan kehamilan, meliputi pemeriksaan tinggi fundus uteri, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah serta pendeteksian dini tanda-tanda bahaya pada kehamilan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K).

b. Pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT) untuk mencegah tetanus pada saat proses persalinan.

c. Pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk mencegah timbulnya anemia/kurang darah.



d. Penyuluhan atau konseling tentang gizi dan kehamilan serta KB setelah persalinan.

e. Penyelenggaraan kelas ibu hamil.f. Penanganan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).g. Pertolongan persalinan aman, termasuk pencegahan

infeksi.h. Kunjungan ibu nifas.i. Rujukan ke Puskemas/rumah sakit untuk kasus kehamilan/

persalinan/nifas yang tidak dapat ditangani di Poskesdes.

2. Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusuia. Penyuluhan tentang cara menyusui dan perawatan bayi

yang benar.b. Penyuluhan tentang gizi bagi ibu menyusui dan KB setelah

persalinan.c. Penyuluhan tentang penanganan permasalahan kesehatan

bayi dan anak balita.

3. Pelayanan kesehatan untuk anak a. Perawatan bayi baru lahir.b Pemeriksaan kesehatan anak.c. Pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak balita.d. Pemberian lima imunisasi dasar lengkap.e. Penyuluhan gizi pada anak.f. Penanganan permasalahan kesehatan pada anak.

4. Penemuan dan penanganan penderita penyakita. Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit,

terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), serta penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko.



b. Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, penyakit tidak menular serta faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi).

c. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan melalui metode simulasi.

B. WAKTU PENYELENGGARAAN

Sesuai dengan fungsi Poskesdes sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat maka pelayanan dilaksanakan setiap hari.

C. TEMPAT PENYELENGGARAAN

Poskesdes perlu memiliki tempat pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kegiatan Poskesdes dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan: 1. Gedung Polindes yang ada, yang dikembangkan menjadi

Poskesdes. 2. Sarana gedung yang tersedia, seperti Balai Desa, Balai

Pertemuan Desa, dan lain-lain.

Selain memanfaatkan gedung tersebut, pengadaan tempat dan pembangunan Poskesdes dapat diupayakan dengan alternatif pembiayaan melalui swadaya masyarakat, donatur/dunia usaha/swasta, dan fasilitasi Pemerintah (Pusat atau Daerah). Pembangunan Poskesdes dengan fasilitasi pemerintah diperuntukkan bagi desa yang belum memiliki bangunan poskesdes, dengan persyaratan sebagai berikut.



1. Kriteria Umuma. Masyarakatnya tidak mampu membangun secara swadayab. Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah atau bukan

lahan sengketac. Beberapa pertimbangan lokasi, antara lain:

1) Ketersediaan lahan di tengah pemukiman warga2) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi)3) Keamanan petugas kesehatan terjamin4) Tidak berdekatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan

lainnyad. Adanya kesepakatan dalam pembangunan poskesdes yang

didasari oleh musyawarah masyarakat desa

2. Kriteria Teknisa. Luas bangunan

1) Luas ruangan/bangunan disesuaikan ketersediaan lahan sambil memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan/kegiatan dan hal-hal yang berkaitan pemenuhan kebutuhan, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk ibu hamil, usia lanjut, dan penyandang cacat.

2) Jumlah ruangan dan kebutuhan sarana disesuaikan dengan jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan.

3) Pembangunan Poskesdes yang baru diprioritaskan menggunakan bahan bangunan yang berasal dari daerah setempat.

4) Bentuk luar dari Poskesdes dapat disesuaikan dengan model rumah adat setempat.

b. Denah tata ruangRancangan tata ruang/bangunan Poskesdes disesuaikan dengan fungsi sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk ibu hamil, usia lanjut, dan penyandang cacat. Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan



di dalam Poskesdes, ruangan atau tempat yang ada dapat berfungsi sebagai: 1) Tempat pendaftaran2) Tempat tunggu 3) Ruang pemeriksaan 4) Ruang tindakan (persalinan) 5) Ruang rawat inap persalinan 6) Ruang petugas 7) Tempat konsultasi (gizi, sanitasi, dll) 8) Tempat obat9) Ruang Laktasi 10) Kamar mandi dan toilet

D. PERALATAN POSKESDES

Poskesdes perlu dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut.1. Peralatan

a. Peralatan Medis disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan.

b. Peralatan non medis disesuaikan kebutuhan, seperti meubelair, sarana pencatatan, sarana komunikasi, sarana transportasi, media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), dan lain-lain.

c. Membuat surat pernyataan untuk tidak mengalihfungsikan peralatan yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.

Pemenuhan peralatan Poskesdes dapat dilaksanakan melalui: a. Pemanfaatan alat yang telah ada di Polindes. b. Swadaya masyarakat di bawah pengawasan dan pembinaan

Puskesmas.



c. Bantuan donatur/dunia usaha/swasta di bawah koordinasi Dinas Kesehatan setempat.

d. Pengadaan alat Poskesdes dengan fasilitasi Pemerintah (Pusat atau Daerah).

2. Obat-obatan Jenis dan jumlah obat-obatan yang perlu disediakan Poskesdes sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan, yang penetapannya berkoordinasi dengan Puskesmas setempat. Penyediaan obat Poskesdes dapat dilaksanakan dengan: a. Swadaya masyarakat di bawah pengawasan dan pembinaan

Puskesmas. b. Bantuan donatur/dunia usaha/swasta dengan pengawasan

dan pembinaan Dinas Kesehatan setempat. c. Fasilitasi pemerintah (Pusat atau Daerah) melalui

Puskesmas.

E. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PELAKSANA

Terselenggaranya pelayanan Poskesdes melibatkan banyak pihak. Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam menyelenggarakan Poskesdes sebagai berikut.

1. Tenaga Poskesdesa. Tugas masing-masing pelaksana sesuai dengan kompetensi,

kemampuan dan kewenangannya.1) Bidan:

• Memberikan pelayanan kesehatan dasar kepadamasyarakat



• Melakukan pengamatan epidemiologis sederhanaterhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko.

• Melakukan penanggulangan penyakit, terutamapenyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta penyakit tidak menular dan faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi).

• Melaksanakankesiapsiagaandanpenanggulanganbencana serta kegawatdaruratan kesehatan melalui metode simulasi.

• Melakukanpencatatanpelaporanterkaitpelayanankesehatan dasar yang diberikan.

2) Kader Kesehatan: • Membantu Bidan dalam memberikan pelayanan

kesehatan dasar kepada masyarakat.• Melakukan pengamatan epidemiologis sederhana

terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko.

• Menggerakkan partisipasi masyarakat dalammengembangkan Poskesdes.

• Melaksanakanpencatatandanpelaporankegiatan.b. Tenaga pelaksana Poskesdes, baik tenaga kesehatan

maupun kader kesehatan, terlebih dahulu mendapatkan pelatihan/orientasi tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dari institusi yang berwenang.



2. Petugas Puskesmas Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Poskesdes minimum satu kali dalam sebulan. Peran petugas Puskesmas sebagai berikut. a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kader kesehatan

dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan Poskesdes. b. Menyelenggarakan pelatihan atau penyegaran atau

orientasi bagi kader kesehatan dan tenaga kesehatan Poskesdes.

c. Melakukan analisis hasil kegiatan Poskesdes, menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Poskesdes bekerja sama dengan Forum Desa.

d. Menerima konsultasi/rujukan dalam menangani berbagai kasus kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi oleh pelaksana Poskesdes.

e. Mendukung pemenuhan/pengadaan alat dan obat-obatan yang dibutuhkan Poskesdes (jika diperlukan).

f. Melakukan konsultasi kepada Dinas Kesehatan setempat mengenai permasalahan yang dihadapi di Poskesdes baik dari segi tenaga, peralatan dan sarana lain serta dana.

F. PEMBIAYAAN

1. Sumber Biaya Pembiayaan Poskesdes berasal dari berbagai sumber, antara lain: a. Masyarakat

1) luran pengguna/pengunjung Poskesdes. 2) luran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat.



3) Sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat.

4) Mobilisasi dana sosial lainnya.b. Swasta/dunia usaha peran aktif swasta/dunia usaha juga

diharapkan dapat menunjang pembiayaan Poskesdes. Bantuan yang diberikan dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, yakni sebagai sukarelawan Poskesdes.

c. Hasil Usaha Pengelola dan kader kesehatan Poskesdes dapat melakukan

usaha mandiri, yang hasilnya disumbangkan untuk biaya pengelolaan Poskesdes.

d. Pemerintah Bantuan dari pemerintah terutama diharapkan pada

tahap awal pembentukan, yakni berupa dana stimulan atau bantuan lainnya dalam bentuk sarana dan prasarana Poskesdes.

2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Danaa. Pemanfaatan Dana Dana yang diperoleh Poskesdes, digunakan untuk

membiayai kegiatan Poskesdes, antara lain untuk: 1) Biaya operasional Poskesdes. 2) Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan. 3) Modal usaha.

b. Pengelolaan Dana Pengelolaan dana dilakukan oleh pengelola dan kader

kesehatan Poskesdes. Dana harus disimpan di tempat yang aman dan jika mungkin mendatangkan hasil. Untuk keperluan biaya rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader kesehatan yang ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola secara bertanggung jawab.



3. Pola TarifPenetapan tarif pelayanan di Poskesdes dilakukan melalui musyawarah masyarakat desa dengan fasilitasi Puskesmas, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala Desa. Prinsip yang perlu dipegang adalah bahwa besaran tarif tidak membebani masyarakat dan dapat digunakan untuk operasional Poskesdes.

G. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Pencatatan Pencatatan dilakukan oleh kader kesehatan dan tenaga kesehatan segera setelah kegiatan dilaksanakan. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan format yang ada, antara lain: a. Buku catatan sasaran Poskesdes, yang mencatat jumlah

seluruh warga dan masyarakat sekitarnya. b. Buku catatan rekapitulasi kegiatan pelayanan Poskesdes. c. Buku catatan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan

oleh Poskesdes. d. Buku catatan kegiatan usaha, apabila Poskesdes

menyelenggarakan kegiatan usaha. e. Buku pengelolaan keuangan. f. Dan lain-lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan dan

kebutuhan Poskesdes yang bersangkutan.

2. Pelaporan Kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Poskesdes, tetap harus dilaporkan oleh tenaga Poskesdes dengan mengacu format pelaporan Puskesmas



disesuaikan dengan kegiatan di Poskesdes. Pelaporan dilakukan minimal satu bulan sekali pada saat diselenggarakannya Lokakarya Mini Puskesmas.

Setiap Puskesmas harus menunjuk petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan pencatatan dan pelaporan terkait dengan pelayanan kesehatan dasar di Poskesdes. Berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan, Poskedes melaporkan kepada Pengurus Poskesdes dan Kepala Desa.



BAB VPEMBINAAN POSKESDES

Pembinaan Poskesdes dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor. Pembinaan teknis kesehatan dilakukan oleh Puskesmas, sedangkan hal-hal non-teknis kesehatan dilakukan oleh Pemerintahan Desa, Forum Desa Siaga Aktif dan lintas sektor di tingkat Kecamatan. Pembinaan Poskesdes meliputi peningkatan pengetahuan baik petugas kesehatan, kader kesehatan, pembinaan administrasi, termasuk pengelolaan keuangan.

Pembinaan ini ditujukan untuk keberlangsungan operasional dan berfungsinya Poskesdes. Pembinaan tersebut ditujukan pada pengelolaan sumberdaya Poskesdes, yang terdiri dari dana, sarana penunjang, dan sumberdaya manusia. Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai pusat oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Adapun peran pembina Poskesdes tersebut sebagai berikut.1. Kepala Desa

a. Memberikan produk hukum guna kelancaran operasional Poskesdes.

b. Menggalang Kader kesehatan dan tenaga PKK. c. Mengupayakan infrastruktur Poskesdes. d. Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan

swasta. e. Menggalang dan mengalokasikan dana anggaran desa

untuk pengembangan Poskesdes serta desa dan kelurahan siaga aktif.



f. Memasukkan perencanaan Poskesdes yang termasuk dalam perencanaan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dalam musyawarah rencana pembangunan desa.

g. Membahas secara musyawarah bersama dengan warga, Forum Desa Siaga Aktif serta pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa.

h. Melaksanakan pembinaan administrasi. 2. Lintas Sektor di Desa

a. Mengkoordinasikan program/kegiatan sektor dengan program/kegiatan Poskesdes.

b. Ikut menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran pelaksanaan Poskesdes.

3. Petugas Puskesmas

a. Melaksanakan monitoring, pembinaan, dan evaluasi berkaitan dengan teknis medis (pelatihan, supervisi, dsb).

b. Melaksanakan advokasi kepada pejabat dan kelompok potensial lainnya.

c. Menggalang informasi kesehatan dari hasil pelaporan. d. Melakukan fasilitasi pelayanan kesehatan apabila

diperlukan.

4. Camat a. Mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada. b. Mengupayakan infrastruktur Poskesdes. c. Menggalang dana untuk operasional Poskesdes serta

pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.d. Membahas perencanaan Poskesdes bersama dengan forum

desa tingkat kecamatan serta pemangku kepentingan terkait berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh forum dan kelurahan siaga aktif tingkat desa.



e. Menggalang kader kesehatan dan tim penggerak PKK. f. Melaksanakan pembinaan administrasi.

5. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota a. Mengembangkan komitmen dan kerjasama Tim di tingkat

kabupaten/kota dalam rangka pengembangan Poskesdes. b. Optimalisasi fungsi Puskesmas (dan jaringannya) sehingga

mampu melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik. c. Optimalisasi fungsi Rumah Sakit sehingga mampu

melaksanakan pelayanan rujukan dengan baik. d. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi bagi petugas

kesehatan dan kader kesehatan. e. Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku

kepentingan) tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengembangan Poskesdes.

f. Bersama Puskesmas melakukan pemantauan, bimbingan dan evaluasi teknis terhadap Poskesdes.

g. Menyediakan dukungan anggaran dan sumberdaya bagi kesinambungan dan kelestarian Poskesdes dan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.

h. Memasukkan perencanaan Poskesdes yang termasuk dalam perencanaan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dalam musyawarah rencana pembangunan Kabupaten/Kota.

i. Membahas perencanaan Poskesdes bersama dengan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Desa dan kelurahan siaga aktif tingkat Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan terkait berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh forum desa dan kelurahan siaga aktif tingkat kecamatan.



6. Peran Dinas Kesehatan Provinsi a. Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat

provinsi dalam rangka pengembangan Poskesdes. b. Membantu dinas kesehatan kabupaten/kota mengem-

bangkan kemampuan melalui pelatihan/orientasi. c. Membantu dinas kesehatan kabupaten/kota mengem-

bangkan kemampuan Puskesmas (dan jaringannya) dan rumah sakit dalam rangka pengembangan Poskesdes.

d. Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) pada tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Poskesdes.

e. Bersama dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pemantauan, bimbingan dan evaluasi teknis terhadap Poskesdes.

f. Menyediakan dukungan sumberdaya dan stimulan. g. Membahas perencanaan Poskesdes bersama dengan

Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Provinsi serta pemangku kepentingan terkait berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh Pokjanal dan kelurahan siaga aktif tingkat Kabupaten/Kota.

7. Peran Kementerian Kesehatan a. Memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem

informasi/pelaporan, serta sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat.

b. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi.c. Menyediakan dukungan sumberdaya dan stimulan. d. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi.e. Membahas perencanaan Poskesdes bersama Pokjanal Desa

dan Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang.



8. Peran pemangku kepentingan (Stakeholder) a. Pejabat Pemerintah Daerah

• Memberikan dukungan kebijakan, sarana, dan danauntuk penyelenggaraan Poskesdes.

• Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untukmemanfaatkan pelayanan Poskesdes.

• Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untukberperan aktif dalam penyelenggaraan Poskesdes.

• MelakukanpembinaanuntukterselenggaranyakegiatanPoskesdes secara berkesinambungan dan lestari.

b. Tim Penggerak PKK • Berperan aktif dalam pengembangan dan

penyelenggaraan Poskesdes. • Menggerakkan masyarakat untuk mengelola,

menyelenggarakan dan memanfaatkan Poskedes. • Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam

mendukung kegiatan Poskesdes.c. Tokoh Masyarakat

• Menggali sumberdaya untuk kesinambungan dankelangsungan penyelenggaraan Poskesdes.

• MenaungidanmembinaPoskesdes.• Menggerakkanmasyarakatuntukberperanaktifdalam

kegiatan Posksedes. d. Organisasi Kemasyarakatan/LSM/Dunia Usaha/Swasta

• BerperanaktifdalampenyelenggaraanPoskesdes.• Memberikan dukungan sarana serta dana untuk

pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes.



BAB VIINDIKATOR KEBERHASILANPOSKESDES

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan Poskesdes, dapat dilihat dari komponen sistem Poskesdes, yaitu input dan output menurut tujuan, sasaran, fungsi, dan pelayanan yang diberikan. Indikator yang ditetapkan harus mempunyai daya ungkit terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Adapun indikator tersebut adalah:1. Input

a. Jumlah kader aktif. b. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. c. Tersedianya sarana (alat dan obat). d. Tersedianya tempat pelayanan. e. Tersedianya dana operasional Poskesdes. f. Tersedianya data (catatan jumlah bayi di imunisasi, jumlah

kematian). 2. Output

a. Cakupan ibu hamil yang dilayani (K4). b. Cakupan persalinan yang dilayani (Linakes). c. Cakupan kunjungan neonatus (KN2).d. Cakupan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif.e. Cakupan BBLR yang dirujuk. f. Jumlah bayi dan anak Balita BB tidak naik (T) ditangani. g. Cakupan imunisasi. h. Cakupan pelayanan gawat darurat dan KLB dalam tempo

24 jam.



i. Cakupan keluarga yang dibina sadar gizi. j. Jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular dan tidak menular tertentu yang menjadi masalah setempat.



BAB VIIPENUTUP

Buku Pedoman ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum guna pelaksanaan dan pengembangan poskesdes di lapangan dalam rangka mendukung pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Dalam kenyataannya banyak sekali variasi dalam melaksanakan dan mengembangkan Poskesdes, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan setempat.

Buku ini diakui masih banyak kekurangan, dan tidak mungkin dapat mencakup segala permasalahan dan pemecahannya di lapangan. Oleh karena itu, akan dilakukan penyempurnaan berdasarkan pengalaman daerah dalam pembentukan dan pengembangan Poskesdes dan masukan pihak terkait.

Keberhasilan Poskesdes sebagai wujud UKBM akan bergantung pada penerapan langkah-langkah penyelenggaraannya sehingga dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan hasil dari dukungan Puskesmas serta seluruh upaya berbagai pemangku kepentingan terkait.


PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PETUNJUK TEKNIS DAN ...

Documents

Transcript of PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PETUNJUK TEKNIS DAN ...