PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAHpiidpel.kemendesa.go.id/.../2019/01/JUKNIS-BANPER.pdfPETUNJUK...

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAHPILOT INKUBASI INOVASI DESA

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL1

PILOT INKUBASI DAN INOVASI DESAPENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

PETUNJUK TEKNISBANTUAN PEMERINTAH

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAHPILOT INKUBASI INOVASI DESAPENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

2


PENGEMBANGAN EKONOMI LOKALi

Sebagai langkah tindak lanjut kebijakan untuk mewujudkan pencapaian target berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa, Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mulai tahun 2018 akan melaksanakan program Pilot Inkubasi Inovasi Desa - Pengembangan Ekonomi Lokal bagi daerah-daerah yang secara khusus memiliki karakteristik tertingal, memiliki prevalensi stunting tinggi, namun memiliki komitmen yang tinggi untuk maju.

Di dalam Program yang dibiayai dari pinjaman luar negeri ini terdapat kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa yang harus dipastikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa yang berisi mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pendanaan Pilot Inkubasi Inovasi Desa - Pengembangan Ekonomi Lokal disusun agar sesuai dengan arahan Petunjuk Teknis Operasional yang telah disusun.

Demikian disampaikan, selaku penanggungjawab pelaksanaan program, kami berharap agar Petunjuk Teknis ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan program Pilot Inkubasi Inovasi Desa - Pengembangan Ekonomi Lokal khususnya dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah, dan dapat digunakan sebagai dasar pembinaan pusat ke daerah.

Jakarta, Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

TAUFIK MADJID

KATA PENGANTAR


ii


PENGEMBANGAN EKONOMI LOKALiii

Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang I.2 Dasar Hukum I.3 Maksud dan Tujuan

BAB II PENGERTIAN DAN BATASAN

I.1 Pengertian II.1 Batasan

BAB III RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

III.1 Ruang Lingkup A. Pemberian Bantuan Pemerintah B. Penerima Bantuan C. Sumber Dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL D. Jenis Bantuan Pemerintah PIID-PEL E. Pola Transfer Bantuan Pemerintah PIID-PEL F. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah PIID-PEL

III.2 Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah PIID-PEL A. Kriteria Penerima Bantuan B. Persyaratan Penerima Bantuan

BAB IV POLA BANTUAN PEMERINTAH PIID-PEL IV.1 Mekanisme Bantuan Pemerintah PIID-PEL IV.2 Tahapan Bantuan Pemerintah PIID-PEL

BAB V ADMINISTRASI PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PIID-PEL

V.1 Pengajuan Rencana Usaha Kemitraan (RUK) dari TPKK V.2 Review Rencana Usaha Kemitraan (RUK)

iiii

134

911

15151515151515161616

1919

2323


iv

V.3 Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah PIID-PEL V.4 Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penerima Bantuan antara

PPK dengan Penerima Bantuan Pemerintah V.5 Transfer Dana Bantuan Pemerintah V.6 Pencairan Dana Bantuan Pemerintah V.7 Pemanfaatan dan Pembelanjaan Dana Bantuan Pemerintah V.8 Pelaksanaan Pekerjaan Fisik/Barang V.9 Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI VI.1 Pembinaan VI.2 Pengendalian VI.3 Pelaporan

BAB VII ATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI VII.1 Aturan Perpajakan VII.2 Sanksi

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN LAMPIRAN 1. CONTOH SISTEMATIKA RUKLAMPIRAN 2. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TPKK PENERIMA BANTUAN PIID-PEL LAMPIRAN 3. CONTOH SURAT REKOMENDASI POKJALAMPIRAN 4. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)LAMPIRAN 5. CONTOH LAPORAN AWAL BANTUAN PIID-PELLAMPIRAN 6. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUANLAMPIRAN 7. CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA

24

242425272728

313232

3737

41

45474849505152


PENGEMBANGAN EKONOMI LOKALv

BAB I


vi



I.1 Latar BelakangDalam rangka memperkuat kebijakan Kementerian Desa PDTT, Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa, bekerjasama dengan Bank Dunia menyelenggarakan Program Inovasi Desa, sebagai salah satu upaya Kemendesa PDTT dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas, melalui strategi pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa.Program Inovasi Desa memerlukan satu elemen kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi, kegiatan produksi dan jaringan pasar dari kegiatan ekonomi masyarakat di perdesaan. Program ini akan memfasilitasi dan mendorong pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan di antara kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat desa, termasuk Koperasi, lembaga ekonomi desa (BUMDesa), pelaku bisnis profesional dan pemerintah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi guna mengurangi kemiskinan di Perdesaan.Esensi dari kemitraan yang akan dikembangkan adalah membentuk jejaring atau kerjasama, dengan melibatkan berbagai pelaku ekonomi produksi-distribusi dan pasar di tingkat lokal. Kemitraan digalang dalam rangka membangun/meningkatkan kualitas-kuantitas produksi, efisiensi distibusi dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Kemitraan juga berarti mengembangkan linkages atau kerjasama di antara produsen (individu atau kelompok) dengan pelaku teknologi produksi (pengembang pengetahuan dan teknologi produksi- distribusi) serta pemilik kapital/modal agar mendapatkan akses, dukungan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemitraan juga berarti mengorganisasi individu-kelompok produksi (producer group) di masyarakat ke-tingkat skala ekonomi yang lebih besar sehingga dapat melakukan penetrasi pasar dan menegosiasikan harga yang wajar (price maker). Peran tersebut dapat dimainkan oleh kelembagaan BUMDesa yang dalam model Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) menjadi salah satu pihak pelaku program.Untuk itu jejaring (networking) yang kuat dan penuh komitmen harus

BAB IPENDAHULUAN


2

dibangun dalam rantai proses produksi dan distribusi serta pasar lokal. Dengan demikian peran pemerintah daerah jelas diperlukan dalam membuat regulasi (sebagai regulator) dan menciptakan iklim yang kondusif bagi sistem ekonomi lokal agar dapat bekerja (enabling environment) melalui kebijakan-kebijakan program dan kegiatan dinas yang memihak tumbuh-kembang proses produksi rakyat. Untuk itu dalam upaya percepatan pencapaian pertumbuhan ekonomi lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengusulkan pelaksanaan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dalam kerangka Program Inovasi Desa. Tiga prinsip dasar yang harus dibangun dan dikembangkan dalam PIID-PEL adalah kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan kelembagaan di lokal.Hal mendasar dalam program PIID-PEL melalui pola bantuan pemerintah, yaitu adanya perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat selaku penerima manfaat bantuan pemerintah sebagai subyek dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan (tidak lagi ditempatkan sebagai obyek pembangunan). Kemudian hal penting lainnya, bahwa pola bantuan pemerintah diharapkan membawa dampak bahwa dana yang disalurkan kepada masyarakat selaku penerima manfaat menjadi stimulan serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam proses pembangunan sehingga menumbuhkan rasa memiliki atas output yang dihasilkan.Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bantuan Pemerintah tersebut dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang/jasa kepada kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah dan serta Peraturan Menteri Desa PDTT No 27 tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi,



dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksana kegiatan Bantuan Pemerintah di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan PIID-PEL, dengan tujuan untuk : (1) meningkatkan pemahaman para perencana, pelaksana dan evaluator dalam menjalankan tugasnya, (2) meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan anggaran PIID-PEL baik antar pusat, pusat - daerah maupun antar subsektor, (3) meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian, (4) menjabarkan program pembangunan pertanian ke dalam kegiatan-kegiatan operasional yang dapat dibiayai dari Bantuan Pemerintah.Pelaksanaan pengelolaan dana bantuan pemerintah membutuhkan adanya pengawalan, pendampingan serta pembinaan oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis sebagai petugas lapangan.Pengawalan, pendampingan dan bimbingan oleh petugas lapangan tersebut tidak terbatas dari aspek teknis tetapi juga mencakup aspek adminstrasi dan pertanggungjawabannya.Untuk itu Buku Petunjuk Teknis Pengalolaan Dana bantuan PIID-PEL diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan di lapangan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Penerima Bantuan dengan harapan dapat meminimalisir kekeliruan serta kesalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

I.2 Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara


4

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

I.3 Maksud dan TujuanMaksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PIID-PEL ini adalah untuk :1. Memberikan petunjuk pencairan dana belanja Bantuan Pemerintah PIID

PEL kepada penerima bantuan.



2. Memberikan petunjuk bagi petugas di lapangan berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan meliputi penyiapan usulan kegiatan dan dokumen serta blanko-blanko yang diperlukan.

3. Memberikan acuan dan panduan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan pada setiap tahap pekerjaan.

4. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi keuangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan.


6



BAB II


8



II.1 Pengertian Dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah PIID PEL ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah;

4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

5. Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEM) Desa adalah Kelompok Usaha Ekonomi Mikro atau Usaha Rumah Tangga, termasuk Koperasi, yang dikelola oleh masyarakat desa, mengelola produk unggulan desa, mempunyai organisasi serta kepengurusan yang jelas serta mempunyai kesesuaian usaha dengan Bidang Usaha BUMDesa;

6. Pelaku Bisnis Profesional (PBP) merupakan lembaga usaha swasta/pemerintah yang memiliki kegiatan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha BUMDesa, Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Koperasi (Kemitraan Usaha).

7. Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa, selanjutnya disebut Kemitraan, adalah People-Public-Private Partnership yaitu kerjasama antara Kelompok Usaha Masyarakat Desa termasuk Koperasi, BUMDesa dan Pelaku Bisnis Profesional yang dibentuk dalam rangka program PIDD-PEL dan disahkan melalui Nota Kesepahaman (MOU) yang diketahui oleh Kepala Desa lokasi penerima program.

8. Sekretariat PIID – PEL, selanjutnya disebut Sekretariat, adalah Sekretariat yang dibentuk untuk mengendalikan pelaksanaan program

BAB IIPENGERTIAN DAN BATASAN


10

Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal.9. Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) adalah pengelola kegiatan

Kemitraan yang dibentuk melalui musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan Kelompok Usaha Masyarakat Desa termasuk Koperasi, BUMDesa dan Pelaku Bisnis Profesional.

10. Bantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah adalah bantuan pemerintah yang diberikan untuk melaksanakan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal.

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

13. Penanggung jawab Program adalah Pejabat Eselon I yang membidangi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

15. Penanggung jawab Kegiatan adalah Pejabat Eselon II yang membidangi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

17. Satuan Kerja PPK, selanjutnya disebut Satker PPK, unit organisasi lini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran termasuk pengelolaan Pencairan Bantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa.

18. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran



tagihan kepada negara.20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

21. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Ketua TPKK Penerima Bantuan Pemerintah.

II.2 BatasanPendanaan kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID – PEL) dianggarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi pada APBN 2018 yang bersumberkan dari International Bank fo Reconstruction and Development (IBRD) dengan Registered Loan Number IBRD 8217-ID, melalui DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. PIID–PEL ini adalah bagian dari Program Inovasi Desa (Village Innovation Program) kerja sama dengan Bank Dunia.Adapun Bantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa uang untuk disalurkan kepada Kemitraan antara Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat termasuk Koperasi, BUMDesa dan Pelaku Bisnis Profesonal, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang ada dalam Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal tahun 2018.


12



BAB III


14



III.1 Ruang LingkupBuku Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan dana bantuan pemerintah kegiatan PIID-PEL Ditjen PPMD. Kegiatan bantuan pemerintah tersebut antara lain berkaitan dengan batasan serta ruang lingkup meliputi sebagai berikut:A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah PIID-PEL adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui DIPA Petikan Tahun Anggaran 2018 di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Penerima BantuanPenerima Bantuan Pemerintah adalah Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (Kemitraan) yang terdiri dari Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Koperasi, BUM Desa dan Pelaku Bisnis Profesional yang berperan sebagai fasilitator proses inkubasi.

C. Sumber Dana Bantuan Pemertintah PIID – PELPembiayaan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID - PEL) berasal dari APBN yang bersumber dari Loan IBRD 8217-ID.

D. Jenis Bantuan Pemerintah PIID-PELYang akan dipergunakan dalam program PIID-PEL ini adalah:Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan menggunakan kode akun 526312, meliputi: Bantuan untuk kegiatan pengembangan usaha kemitraan.

E. Pola transfer bantuan pemerintah PIID PELBantuan pemerintah lingkup kegiatan PIID –PEL dilaksanakan melalui pola transfer kepada penerima bantuan dalam bentuk Uang.Bantuan dalam bentuk uang ini dilaksanakan melalui transfer langung dengan metode LS dari Kas Negara ke rekening Penerima Bantuan yang dalam hal ini adalah rekening TPKK.

F. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah PIID-PELPemanfaatanBantuan PIID-PEL diberikan dalam bentuk pemberian Uang, dan pemanfaatannya meliputi ;1. Biaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi;2. Biaya Inkubasi Bisnis;3. Biaya Operasional TPKK;

BAB IIIRUANG LINGKUP DAN KRITERIA


16

Selain itu pendanaan bantuan pemerintah ini dimaksudkan sebagai stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

III.2 Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah PIID-PELA. Kriteria Lokasi Penerima Bantuan

Penentuan Lokasi Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangu-nan dan Pemberdayaan Desa tentang Penetapan Lokasi Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal Tahun 2018. Proses pen-etapan lokasi PIID-PEL diatur di dalam Petunjuk Teknis Operasional.

B. Persyaratan Penerima BantuanSyarat Penerima Bantuan (Kemitraan):1. Memiliki Dokumen Pendirian berupa Nota Kesepahaman (MOU)

Kemitraan yang diketahui Kepala Dinas2. Memiliki pengurus3. Sudah membuka rekening Kemitraan 4. Sudah mengirimkan usulan rencana usaha



BAB IV


18



IV.1 Mekanisme Bantuan Pemerintah PIID-PELSeperti telah diuraikan secara singkat menyangkut pemberian bantuan pemerintah, maka dalam hal kegiatan PIID-PEL hanya terdapat Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.Prinsip bantuan pemerintah dalam bentuk uang melalui mekanisme transfer uang kepada rekening penerima bantuan yang selanjutnya dibelanjakan oleh penerima bantuan sesuai dengan Rencana Usaha Kemitraan (RUK) yang telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).Pencairan dana bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan dilaksanakan melalui mekanisme Langsung (LS) dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan. Mekanisme pencairan masing- masing bantuan dilaksanakan sebagai berikut :Pencairan dana Bantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa dapat dilakukan dengan syarat administrasi :1. Rencana Usaha Kemitraan (RUK) pengembangan Usaha yang sesuai

dengan ketentuan (juknis penyusunan RUK)2. Perjanjian Kerja Sama.3. Kuitansi bukti penerimaan uang. 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak (SPTB).5. Copy Buku rekening calon Penerima (TPKK).6. Berita Acara Pembayaran (BAP).7. Berita Acara SerahTerima Bantuan.Pencairan dilaksanakan secara sekaligus dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

IV.2 Tahapan Bantuan Pemerintah PIID-PELDalam pola transfer uang ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) tahapan administrasi sebagai berikut : 1. Pengajuan Rencana Usaha Kemitraan (RUK) dari TPKK.2. Review RUK.3. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah oleh PPK disahkan oleh KPA.4. Pembuatan dan penandatanganan perjanjian penerimaan Bantuan

antara PPK dengan Penerima Bantuan Pemerintah.5. Transfer dana bantuan pemerintah.6. Pencairan dana bantuan pemerintah.7. Pemanfaatan dan Pembelanjaan dana bantuan pemerintah.8. Pelaksanaan Rencana Usaha Kemitraan (RUK).9. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban.

BAB IVPOLA BANTUAN PEMERINTAH PIID-PEL


20



BAB V


22



Pencapaian fisik kegiatan bantuan pemerintah melalui pola transfer uang sangat penting diawali dengan persiapan administrasi secara baik dan benar. Untuk itu tertib administrasi termasuk didalamnya adalah mempersiapkan adminsitrasi penyaluran bantuan pemerintah secara benar, antara lain meliputi kegiatan Pengajuan Rencana Usaha Kemitraan (RUK) dari TPKK,Review RUK, penetapan penerima bantuan, dan penyusunan RUK serta pembuatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama penerimaan bantuan.

V.1 Pengajuan Rencana Usaha Kemitraan (RUK) dari TPKKUsulan kegiatan Pengembangan bisnis melalui kemitraan usaha kepada Direktorat PUED - Direktorat Jenderal PPMD yang telah mendapat persetujuan dari POKJA level kabupaten. Yang selanjutnya di verifikasi oleh tim verifikator Sekretariat PIID-PEL.

V.2 Review Rencana Usulan Kemitraan (RUK)Kegiatan persiapan yang sangat menentukan adalah berkaitan dengan review terhadap RUK dari calon penerima bantuan. Keberhasilan pelaksanaan calon penerima bantuan sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian petugas lapangan/POKJA dalam manganalisa kelayakan RUK yang diusulkan. Kata kunci keberhasilan Kriteria teknis review RUK seluruhnya disesuaikan dengan pedoman evaluasi RUK.Hal-hal mendasar dalam rangka penyusunan RUK antara lain:1. RUK adalah merupakan rencana usulan kegiatan yang disusun yang

didalamnya mencantumkan mengenai uraian pekerjaan atau daftar pembelanjaan dalam kegiatan bantuan pemerintah, volume/jumlah satuan, jenis dan spesifikasi barang, harga satuan, jumlah dana dan sumber pendanaan kegiatan tersebut serta metode pelaksanaannya.

2. Uraian pekerjaan dan daftar pembelanjaan dalam RUK mengacu pada rincian kegiatan masing-masing kegiatan sebagaimana dalam PedomanTeknis.

3. Dalam penyusunan RUK dimungkinkan untuk mengakomodir biaya-biaya pendukung seperti pembuatan papan nama di lapangan, dokumentasi, alat tulis dan buku untuk mencatatan penerimaan dan pengeluaranuang.

4. Pembelian barang/material dan sewa peralatan harus mengacu pada harga wajar yang berlaku di wilayah setempat.

5. RUK disusun melalui musyawarah anggota TPKK penerima bantuan

BAB VADMINISTRASI PENGELOLAAN ANGGARAN

BANTUAN PEMERINTAH PIID-PEL


24

dengan bimbingan Inkubator dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

6. Revisi dan penyesuaian RUK dapat dilakukan apabila terdapat perubahan atau penyesuaian kegiatan di lapangan untuk mengakomodir adanya tambah kurang pekerjaan, dengan syarat bahwa revisi RUK ini dilaporkan serta mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

7. RUK beserta revisinya nantinya menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian penerimaan bantuan serta pemanfaatan dana bantuan pemerintah.

8. Keseluruhan realisasi pembelanjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan beserta revisinya digunakan sebagai pertanggung jawaban penerima bantuan dalam memanfaatkan dana bantuan yang diterimanya, untuk itu keseluruhan pembelanjaan harus disertai dengan bukti pengeluaran uang/bon/kuitansi.

V.3 Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah PIID PELPenetapan penerima bantuan pemerintah ditetapkan atas dasar hasil Review RUK sehingga penerima manfaat bantuan pemerintah adalah benar-benar merupakan TPKK yang membutuhkan bantuan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis PIID-PEL. Untuk legalitasnya maka Penerima Manfaat Bantuan pemerintah ini ditetapkan melalui Keputusan PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengelola Anggaran (KPA) atau setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kab/Kota.

V.4 Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Bantuan antara PPK dengan Penerima Bantuan PemerintahPenerima bantuan pemerintah perlu diikat dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama Penerimaan bantuan. Perjanjian ini merupakan ikatan hukum yang memayungi penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah (APBN) oleh kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah. Perjanjian Penerimaan Bantuan yang dimaksud adalah antara Ketua Penerima Bantuan pemerintah yang dalam hal ini adalah Ketua TPKK dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

V.5 Transfer Dana Bantuan PemerintahHal yang paling pokok berkaitan dengan penyaluran dana bantuan pemerintah PIID PEL adalah menyangkut mekanisme transfer uang, penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dapat dilakukan secara sekaligus 100% dari pagu dana bantuan pemerintah, melalui pembayaran LS dari rekening kas negara ke ke rekening penerima bantuan. Pencairan dana



bantuan diatur lebih lanjut dalam perjanjian penerimaan bantuan.Mekanisme pencairan secara langsung atau bertahap dilaksanakan dengan mempedomani sesuai PMK Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMKNomor 168/PMK.05/2015.Mekanisme transfer uang menjelaskan tentang permohonan sampai dengan proses transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah. Permohonan transfer dana bantuan pemerintah diajukan oleh Penerima Manfaat Bantuan pemerintah kepada pemegang anggaran (KPA) melalui tahapan sebagai berikut:1. Penerima Manfaat Bantuan pemerintah PIID PEL membuat surat

Usulan/Permohonan transfer Dana dilampiri dengan RUK untuk diajukan kepada Satker PPMD melalui Koordinator POKJA. Berkas surat permohonan transfer dana setidaknya mencantumkan secara jelas meliputi:i. Nama TPKK sebagai Penerima Bantuan pemerintah.ii. Nama Ketua TPKK dan Susunan Anggota TPKK.iii. Nomor rekening penerima bantuan.iv. Nama Bank Umum Pemerintah.v. Jumlah dana bantuan pemerintah yang akan ditransfer dan kuitansi

tanda terima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.vi. Keterangan lainnya berkaitan dengan mekanisme penggunaan dana

dan operasional kegiatan di lapangan.2. Surat permohonan beserta RUK oleh POKJA dilakukan penelitian serta

penelaahan lebih lanjut menyangkut kebenaran dan keabsahannya.3. Setelah dilakukan penelitian/penelaahan, surat permohonan beserta

Proposal dan RUK untuk selanjutnya diteruskan kepada TIM verifikator Sekretariat PIID PEL guna mendapatkan koreksi dan persetujuan.

4. Surat permohonan beserta proposal dan RUK yang sudah disetujui tim verifikasi di ajukan kepada PPK untuk selanjutnya sebagai dasar untuk proses selanjutnya.

V.6 Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Mekanisme Proses Pencairan Bantuan Pemerintah melalui Pembayaran SPP-LS. Pencairan bantuan melalui Pembayaran Langsung (LS) dapat dilakukan secara sekaligus, ditetapkan oleh PPK dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan pemerintah kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut :1. Pembayaran sekaligus dilampiri; RUK serta Rencana pengeluaran

dana bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus; PKS yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; Kuitansi bukti penerimaan uang


26

yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Berita Acara Pembayaran (BAP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan pemerintah;

2. Berkas permohonan transfer dana bantuan pemerintah dari TPKK Penerima Bantuan, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pemprosesan pembuatan/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Sedangkan mekanisme pembuatan/penerbitan SPP dan SPM mengikuti aturan yang berlakuse bagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Rincian mekanisme penerbitan SPP dan SPM melalui prosedur sebagai berikut:> Apabila surat permohonan beserta RUK yang diajukan telah dianggap

lengkap dan benar, maka PPK akan mempersiapkan SPP.> Setelah SPP ditandatangani oleh PPK selanjutnya diteruskan ke

Pejabat Penandatangan SPM.> Oleh Pejabat Penandatangan SPM, berkas SPP dilakukan penelitian

atas kelengkapan data serta dokumen pendukungnya dan untuk selanjutnya sebagai dasar penerbitan SPM.

> SPM untuk selanjutnya diteruskan ke KPPN guna penerbitan SP2D.Sedangkan tata urutan dan mekanisme penerbitan SP2D oleh KPPN

dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :> Dokumen SPM setelah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan

SPM diajukan ke KPPN untuk proses lebih lanjut dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

> SP2D digunakan sebagai dasar transfer dana bantuan pemerintah ke dalam rekening Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan pemerintah.

Proses transfer dana dari KPPN kepada rekening BUMDesa-TPKK selaku penerima bantuan pemerintah biasanya paling lama 5 (lima) hari setelah terbitnya SP2D. Kemudian penarikan dana bantuan pemerintah pada Bank yang ditunjuk dilakukan sebagai berikut:> Penarikan/pencairan dana bantuan pemerintah pada bank yang

telah ditunjuk hanya dapat dilakukan oleh Ketua BUMDesa Penerima Bantuan Pemerintah setelah bukti penarikan ditandatangani bersama dengan Bendahara TPKK.

> Proses pencairan dana bantuan pemerintah dari Bank umum pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus disesuaikan dengan Perjanjian Penerimaan bantuan.



V.7 Pemanfaatan dan Pembelanjaan Dana Bantuan PemerintahPemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan pemerintah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan

pemerintah yang telah ditarik/dicairkan, agar sesegera mungkin dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUK).

2. Pemanfaatan dana yang bersifat Tunai hanya boleh dilakukan untuk nilai belanja/transaksi Maksimum Rp. 10.000.000,-, dan untuk nilai belanja Lebih dari Rp. 10.000.000,- harus melalui meknisme non-tunai/transfer dari rekening TPKK.

3. Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan pemerintah oleh Ketua TPKK yang ditunjuk sesuai dengan RUK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif.

4. Pembelanjaan dana bantuan pemerintah mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/ bon pembelanjaan.

5. Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/ dibukukan dan bukti-bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggung jawaban.

6. Menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara.Secara lebih detail tata cara pengelolaan dana PIID-PEL diatur dalam

pedoman administasi keuangan yang merupakan suplemen dari juknis ini.

V.8 Pelaksanaan Pekerjaan Fisik/BarangRealisasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dalam bantuan pemerintah merupakan tahapan yang paling pokok dari pemanfaatan dana bantuan pemerintah kepada kelompok penerima bantuan.Hal terpenting untuk diperhatikan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan antara lain :1. Acuan teknis pelaksanaan fisik bantuan pemerintah adalah Pedoman

Teknis kegiatan/pedoman pengadaan/belanja. 2. RUK adalah acuan pembelanjaan dan penggunaan dana bantuan

pemerintah yang dilaksanakan oleh TPKK.3. Adanya perubahan pelaksanaan fisik di lapangan (pekerjaan tambah

kurang) sangat dimungkinkan terutama menyangkut realisasi RUK dan dapat dilaksanakan dengan syarat dilaporkan serta mendapatkan persetujuan dari pejabat pembuat komitmen (PPK). Pelaksanaan bantuan pemerintah dianggap selesai apabila pekerjaan lapangan telah seluruhnya dikerjakan sesuai dengan Pedoman Teknis yang dilaksanakan menggunakan acuan RUK. Ketentuan umum bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan fisik dituangkan dalam


28

bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan antara Ketua TPKK Bantuan pemerintah dan POKJA.

Setelah pekerjaan fisik dan keuangan bantuan pemerintah sudah dipertanggungjawabkan, kelompok/lembaga penerima bantuan mempunyai kewajiban untuk mengelola serta memanfaatkan fisik bantuan yang diterimanya serta sanggup melakukan pemeliharaan.

V.9 Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban baik fisik maupun administrasi keuangan merupakan tahapan terakhir dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah melalui pola transfer uang. Secara umum ketentuan pertanggungjawaban yang benar adalah tercapainya fisik/output kegiatan serta dipenuhinya ketentuan adminsitrasi keuangan. Melalui pola transfer uang, pertanggungjawaban perlu disusun dengan urutan arsip meliputi:1. SK Penetapan Penerima Bantuan pemerintah oleh DIRJEN.2. Proposal dan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).3. Surat Perjanjian Kerjasma Penerimaan Bantuan antara PPK dengan

Ketua Kelompok/Unit Pengelola Keuangan Penerima Bantuan pemerintah.

4. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan pemerintah dari Ketua TPKK kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

5. Bukti penarikan/pencairan dana bantuan pemerintah oleh Ketua TPKK dalam bentuk copy buku tabungan.

6. Bukti pembelanjaan dana bantuan pemerintah dalam bentuk bon,kuitansi serta bukti sah lainnya.

7. Bukti pelaksanaan pekerjaan fisik dalam bentuk dokumentasi dan foto-foto lengkap (sebelum, sedang dan sesudah pekerjaanlapangan).

8. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Fisik.9. Berita Acara Serah Terima Penerimaan Paket Bantuan pemerintah.Dokumen pertanggungjawaban tersebut di atas dibuat dalam bendel/file, dokumen asli diserahkan ke PPK melalui POKJA, sedangkan copy dokumen disimpan oleh PPK dan Ketua Kelompok. Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan hal yang terpenting untuk disampaikan adalah:1. Apabila terdapat revisi RUK, maka harus jelas perihal yang dilakukan

revisi/perubahan antara lain terkait dengan : (a) kemungkinan perubahan uraian kegiatan/pembelanjaan, (b) kemungkinan perubahan jumlah satuan pembelanjaan, (c) kemungkinan perubahan harga satuan pembelanjaan.

2. Perlu juga di buat tabel realisasi pembelanjaan secara lengkap sesuai dengan bukti-bukti pembelanjaan berupa nota/bon/kuitansi.



BAB VI


30



VI.1 PembinaanPembinaan dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah menjadi hal penting, mengingat bahwa bantuan pemerintah hakekatnya adalah proses penyaluran dana/uang ataupun barang/jasa kepada kelompok penerima manfaat. Khusus bantuan pemerintah dalam bentuk transfer dana/uang, maka hal terpenting adalah agar realisasi penyaluran kepada kelompok penerima manfaat benar-benar tercapai sesuai target sehingga memenuhi kriteria tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.Pembinaan kegiatan bantuan pemerintah dilaksanakan oleh petugas secara berjenjang, mulai dari jajaran Tingkat Pusat (Ditjen PPMD - PUED), Dinas PMD Kab, dan sampai ke Tingkat Kecamatan/Lapangan (Tim Teknis atau Koordinator Lapangan). Pembinaan yang dilaksanakan lebih cenderung merupakan bentuk pengawalan dan pendampingan menyangkut aspek teknis dan aspek administrasi, sehingga bantuan pemerintah dapat tercapai sasarannya.Untuk itu pengawalan dan pendampingan yang paling strategis adalah yang dilakukan oleh Tim Teknis/Inkubator sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan TPKK selaku penerima manfaat bantuan pemerintah. Selain melakukan pengawalan dan pendampingan, Inkubator diharapkan juga menjadi motivator dan fasilitator pelaksanaan bantuan pemerintah tersebut.Dalam hal monitoring, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas :a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan

pemerintah Dalam rangka pencapaian target kinerja, b. Tranparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran bantuan

pemerintah, c. PPK melaksanakan monitoring dan evaluasi, yang antara lain melakukan

pengawasan terhadap :1. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah

dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;

2. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, PPK mengambil langkah-langkah tindak lanjutuntuk perbaikan penyaluran bantuan pemerintah.

3. Hal yang perlu diketahui dan diperhatikan, bahwa dalam proses pembelanjaan dana bantuan pemerintah sangat dimungkinkan adanya efisiensi dimana terdapat sisa dana fisik pelaksanaan

BAB VIMONITORING DAN EVALUASI


32

pekerjaan secara keseluruhan telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyetorkan ke Kas Negara melalui Satker PPMD.

Beberapa penyebab Penerima Bantuan Pemerintah diharuskan mengembalikan dana antara lain :a. Pembatalan dari pihak Direktorat PUED karena lembaga telah menerima

bantuan sejenis pada tahun dan waktu yang bersamaan.b. Pembatalan dilakukan oleh pihak Lembaga penerima Bantuan, karena

hal- hal tertentu.c. Terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran

pembelian barang melebihi dari PAGU yang telah disepakati dalam RUK.d. Adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RUK, tetapi

karena sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima Bantuan sampai pada program kemitraan usaha selesai dilaksanakan, dan/atau.

e. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

VI.2 PengendalianPengendalian pelaksanaan bantuan pemerintah PIID PEL merupakan instrumen penting agar tercapai terget sasaran penyaluran dana kepada penerima manfaat. Pengendalian penyaluran dana bantuan pemerintah dapat dilakukan melalui teknik sederhana, antara lain dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi arsip/data pada Satuan Kerja, identifikasi menyangkut peran POKJA dan inkubator, identifikasi terhadap keterlibatan anggota kelompok penerima manfaat serta melakukan pengecekan fisik pekerjaan dilapangan.

VI.3 PelaporanLaporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah/sedang/akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan bahan evaluasi untuk perencanaan dan langkah tindaklanjut. Pembuatan dan penyampaian laporan adalah merupakan kewajiban bagi setiap TPKK yang mendapatkan Bantuan Pemerintah. Sedangkan periode pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan meliputi laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.Tujuan dari pelaporan adalah :> Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan

keuangan dalam jangka waktu tertentu.> Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam



pelaksanaan kegiatan serta upaya tindaklanjut dalam pemecahan masalah.

> Untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan dimasa datang.

Apabila pelaksanaan program bantuan Pemerintah PIID PEL melewati tahun anggaran, maka TPKK penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan per 31 Desember 2018 sebanyak 3 (tiga) rangkap, selanjutnya dikirim ke Direktorat PUED, POKJA terkait dan pemberi rekomendasi.


34



BAB VII


36



VII.1 Aturan PerpajakanBantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa bersumberkan dari pinjaman Luar Negeri (Pinjaman Bank Dunia) dimana terdapat pengaturan pajak terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut: pajak tidak dipungut dan/atau ditanggung oleh pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Bantuan Pemerintah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, antara lain menyatakan bahwa PPN dan Pajak Penghasilan tidak dipungut dan/atau ditanggung oleh Pemerintah.

VII.2 SanksiSanksi adalah bentuk peraturan terhadap pelanggaran ketentuan atau kesepakatan yang telah dibuat untuk pelaksanaan bantuan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan bantuan. Sanksi dapat berupa:a. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku apabila terbukti terjadi tindak pidana penyelewengan;

b. Pemberhentian dan / penarikan bantuan serta tidak akan dialokasikan untuk tahun berikutnya, apabila bantuan tidak terkelola sesuai rencana dan tujuan.

BAB VIIATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI


38



BAB VIII


40



Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan Program Bantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa Tahun 2018. Jika kemudian masih diketemukan hal hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke:Sekretariat Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED), Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Alamat: Jl. Taman Makam Pahlawan No. 17, Kalibata, Jakarta Selatan.

BAB VIIIPENUTUP


42



LAMPIRAN


44



LAMPIRAN 1: CONTOH SISTEMATIKA RUK

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL/RUK PIID - PEL

RUK yang diajukan hendaknya mengacu kepada sistematika berikut ini:1. Sampul depan proposal, meliputi: judul proposal, nama TPKK, dan alamat

lengkap TPKK.2. Isi Proposal/RUK terdiri dari:

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang

(berisi uraian tentang latar belakang pembentukan TPKK dan alasan pengajuan bantuan pemerintah PIID PEL).

B. TujuanBerisi uraian tentang tujuan pengajuan dana bantuan pemerintah PIID PEL

C. Hasil yang akan dicapai TPKK.Berisi uraian tentang target pengembangan usaha setelah adanya ntervensi PIID PEL.

BAB II PELAKSANAAN USAHA KEMITRAANA. Profil TUK

1. Nama dan Alamat TPKK2. Tanggal dan Tahun penetapan sebagai TPKK3. Struktur Organisasi TPKK beserta uraian tugasnya4. Biodata Lengkap Pengurus TPKK5. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki

B. Kegiatan/Usaha yang Akan Dilaksanakan1. Nama Kegiatan : ………….”Usaha Pengembangan budidaya Jamur”2. Tujuan3. Bentuk Kegiatan4. Sasaran5. Strategi6. Waktu Pelaksanaan7. Hasil yang akan Dicapai

C. Manajemen TPKKUraikan kegiatan-kegiatan di TPKK yang berkaitan dengan manajemen, waktu pelaksanaan, pihak yang dilibatkan serta biaya yang diperlukan.


46

D. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)Berisi uraian biaya yang diperlukan untuk m a s i n g -masing komponen kegiatan.

BAB III PENUTUPBerisikan uraian singkat seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRANLampiran berisi tentang:1. Surat Keputusan dari Dirjen tentang penetapan sebagai Calon Penerima

bantuan PIID PEL 2. Rekomendasi dari Dinas terkait/POKJA3. MoU kemitraan.4. Surat Pernyataan.5. Fotokopi NPWP TPKK (an. Ketua TPKK).6. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Lembaga.7. Dokumen pendukung lainnya.

*) secara lebih jelas format RUK diatur dalam Pedoman Penyusunan Rencana Usaha Kemitraan



LAMPIRAN 2 : CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TPKK PENERIMA BANTUAN PIID PEL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:Nama TPKK : …………………………………………Nama Ketua : …………………………………………Alamat TPKK : …………………………………………Nama Usaha Kemitraan : …………………………………………No. Telepon/Hp : …………………………………………Email : …………………………………………

Sesuai dengan RUK bantuan pemerintah PIID PEL yang kami ajukan kepada Direktorat PUED, apabila disetujui saya menyatakan sanggup:

1. Memanfaatkan dana sesuai dengan RUK yang telah disetujui Tim Penilai dan peraturan yang berlaku.

2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Terkait setempat/POKJA untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk.

3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pemanfaatan dana kepada Direktur PUED.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Yang menyatakan, Pimpinan TPKK ....................

Materai Rp. 6.000 dan stempel lembaga

( ……………..................)


48

LAMPIRAN 3 : CONTOH SURAT REKOMENDASI POKJA

REKOMENDASINomor : ................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama :NIP :Jabatan :Alamat Kantor :Telephon/Hp :

Dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada TPKK ......................sebagai TPKK Kemitraan Usaha …………. untuk dapat mengajukan dana Bantuan pemerintah PIID PEL yang diberikan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat(PPMD), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2018.Sehubungan dengan rekomendasi yang kami berikan, kami selaku POKJA ikut bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Bantuan Pemerintah PIID PEL di TPKK yang kami rekomendasikan.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...................................., 2018Yang merekomendasikan Ketua POKJA Kab/Kota............

( .................................... )NIP..............................



LAMPIRAN 4 : CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM), DITANDATANGANI SAAT MOU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:Nama TPKK : …………………………………………Nama Pimpinan : …………………………………………Alamat TPKK : …………………………………………Nama Bantuan : …………………………………………No. Telepon/Hp : …………………………………………Email : …………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:1. Dana bantuan yang telah diterima untuk bantuan PIID PEL dari Direktorat

PUED, Ditjen PPMD menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana.

2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana bantuan PIID PEL tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penerima bantuan.

3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan atas bantuan PIID PEL tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke kas negara.

4. Saya sebagai Ketua TPKK penerima dana bantuan PIID PEL bertanggung jawab untuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima.

5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan penyelenggaraan uji kompetensi, saya bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

………., …………………. 2018Yang menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)


50

LAMPIRAN 5 : CONTOH LAPORAN AWAL BANTUAN PIID PEL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, sayaNama TPKK : …………………………………………Nama Pimpinan : …………………………………………Alamat Lembaga : …………………………………………Nama Bantuan : …………………………………………No. Telepon/Hp : …………………………………………Email : …………………………………………

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor….dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor…..tentang Bantuan PIID PEL tahun 2018 telah masuk rekening lembaga……nomor …. pada bank …. cabang …. pada tanggal … dengan total nilai Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana bukti terlampir.

Dengan telah cairnya dana tersebut, maka langkah kami selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan RUK yang disetujui Direktorat PUED sehingga dana yang kami terima tersebut dapat kami pertanggungjawabkan dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain, dan penuh rasa tanggung jawab.

Yang menyatakan,Pimpinan TPKK...................

Tanda Tangan Materai Rp.6.000, dan stempel lembaga

(..................................)

Catatan: Laporan Awal dilampiri dengan fotokopi rekening bank pada lembar penerimaan dana



LAMPIRAN 6: FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN (DILAMPIRKAN PADA LAPORAN AKHIR KEGIATAN)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH PIID-PEL

Yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama TPKK : ……………………………………………2. Nama Pimpinan Lembaga : ……………………………………………3. Alamat Lembaga : ……………………………………………4. Nama Bantuan : PIID PEL Tahun 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor………………………… dan Perjanjian Kerja Sama nomor …………………………, telah menerima Bantuan PIID PEL Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Danaa) Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. (terbilang)b) Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. (terbilang)c) Jumlah total sisa dana : Rp. (terbilang)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan PIID PEL Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan PIID PEL sebesar Rp.…………

(terbilang) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp……………(terbilang) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *) Jika terdapat sisa dana

3. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan PIID PEL Tahun 2018 mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan PIID PEL Tahun 2018 ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

…………….., ……………… 2018 (Nama Lembaga)(Pimpinan Lembaga)


52

LAMPIRAN 7 : CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMANomor : …………………………..............

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER PPMD

Dengan :

PENERIMA BANTUAN TPKK……………………………………………

Tentang :

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PIID PELDALAM RANGKA KEGIATAN ………………………………

Pada hari ini ………… tanggal ……… bulan……… tahun ………… kami yang bertandatangan dibawah ini :

1) Nama : …………………………………………………… NIP : ……………………. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker PPMD dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran. Alamat : ……………………………, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2) Nama : …………………………………………………… Jabatan : Ketua TPKK …………… selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung kegiatan

......................., Alamat : ……………………………, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah berupa .................. untuk mendukung kegiatan .................. dengan ketentuan sebagi berikut :

PASAL 1LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan


54

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor .............. tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;

15. Peraturan lainnya yang terkait.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan Pemerintah berupa ........................................ (sebutkan volumenya) u n t u k mendukung kegiatan................................ sesuai dengan Rencana Usaha Kemitraan (RUK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK).

PASAL 3 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Dusun............ Desa/Kelurahan ............. Kecamatan ............... Kabupaten ....................

PASAL 4JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan s e j a k tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal ..................... sampai dengan tanggal ..................... (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan).

PASAL 5 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh POKJA serta dibuktikan dengan Berita Acara.

2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil peekerjaan dilampiri dengan :



a. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.

b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan TPKK Penerima Bantuan.

c. Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli.d. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah.

PASAL 6SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker PPMD Tahun Anggaran .......... Nomor DIPA : Tanggal .... Bulan .......

2. Jumlah dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp............. (terbilang rupiah)

PASAL 7 PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dengan nilai bantuan sebesar Rp .................... (terbilang ........................) dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ......................... dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank .................. Nomor Rekening : .................

2. Cara pembayaran dilakukan sekaligus sebesar Rp……… (terbilang ..............)

PASAL 8KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :

a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.

b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.

c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang


56

didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 9 S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 10 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri .............. sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 LAIN – LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK PERTAMA.

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.



PASAL 12P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUAPejabat Pembuat Komitmen KETUA TPKK

(------------- ---) (--------------)NIP.....................

MengetahuiKepala POKJA

(----------------)NIP............................


58

LAMPIRAN 8 : FORMAT KWITANSI

KWITANSI

Nomor : …………………………Sudah Diterima dari : Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Banyaknya Uang : Empat Ratus Juta RupiahUntuk Pembayaran : Fasilitasi PIID-PEL, Untuk Pengembangan Usaha

Kemitraan…..Tahun Anggaran 2018 Desa……. Kecamatan……. Kabupaten……………. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :………………

……………,………………………………..2018

Satker Direktorat Jenderal PPMD Pejabat Pembuat Komitmen VI

FEBRIAN ALYUSWAR, STNIP. 196908061996031003

Ketua TPKK

(materai 6000)

(……………..........…………………..)

Rp 400.000.000,-



LAMPIRAN 9 : BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989924, Fax 021-7974488

BERITA ACARA SERAH TERIMABANTUAN PEMERINTAH PILOT INKUBASI INOVAS1 DESA –

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PIID-PEL)Nomor : ……../BAST/DPPMD.3/PPK.VI/PPMD/…../2018

Pada hari ini ….. tanggal …….. bulan ………. tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : Febrian Alyuswar

N I P. : 19690806 199603 1 003Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 6 Satuan Kerja Direktorat Jenderal PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Alamat : Jl. TMP kalibata No. 17 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA2. Nama : …………. Jabatan : Ketua TPKK.... Alamat : Desa…..Kel. …… kec. …………. – Kab. ......................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TPKK…………….. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker PPMD tentang penetapan Peneriman Bantuan Pemerintah PIID-PEL Tahun Anggaran 2018 Nomor :…………Tanggal………. dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : …………/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/……/2018 tanggal …………, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima Bantuan Pemerintah PIID-PEL , den-gan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA, telah memberikan 100% (seratus persen) Bantuan Pemerintah PIID-PEL berupa Uang Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan usaha kemitraan.

2. PIHAK KEDUA, telah menerima 100% (seratus Persen) Bantuan Pemerintah PIID-PEL berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ……………….. 2018

PIHAK KEDUATPKK………………………….

(materai 6000)

(…………………………………..) Ketua

PIHAK PERTAMAPejabat Pembuat Komitmen VI

Satker Direktorat Jenderal PPMDTahun Anggaran 2018

Febrian AlyuswarNIP. 19690806 199603 1 003


60



LAMPIRAN 10 : BERITA ACARA PEMBAYARAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989924, Fax 021-7974488

BERITA ACARA PEMBAYARANNomor : ……../BAP/DPPMD.3/PPK.VI/PPMD/…../2018

Pada hari ini ….. tanggal …….. bulan ………. tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 3. Nama : Febrian Alyuswar

N I P. : 19690806 199603 1 003Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 6 Satuan Kerja Direktorat Jenderal PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Alamat : Jl. TMP kalibata No. 17 Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

4. Nama : ………….Jabatan : Ketua TPKK....Alamat : Desa…..Kel. …… kec. …………. – Kab. .........................

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan:1. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan berkas-berkas pencairan dana bantuan pemerintah PIID-PEL (100%) pada peker-

jaan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) kepada PIHAK PERTAMA.2. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA menerima pencairan dana 100% pada fasilitasi Pilot Inkubasi

Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ……………….. 2018

PIHAK KEDUATPKK………………………….

(materai 6000)

(…………………………………..) Ketua

PIHAK PERTAMAPejabat Pembuat Komitmen VI

Satker Direktorat Jenderal PPMDTahun Anggaran 2018

Febrian AlyuswarNIP. 19690806 199603 1 003


62


64

DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA,DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAHpiidpel.kemendesa.go.id/.../2019/01/JUKNIS-BANPER.pdfPETUNJUK...

Documents

Transcript of PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAHpiidpel.kemendesa.go.id/.../2019/01/JUKNIS-BANPER.pdfPETUNJUK...