PETUNJUK PELAKSANAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

2012

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan

kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini

terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah

ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempunyai peran yang sangat straregis

dalam mempersempit atau mengurangi potensi dan ruang gerak terjadinya berbagai

bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi

Pemerintah. Di samping itu, penyelenggaraan SPI secara konsisten dapat

memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tindakan korektif atau

perbaikan dari pimpinan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Menyadari akan fungsi strategis SPI mendorong terwujudnya good governance dan

clean goverment, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian

telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Satlak Pengendalian Intern sebagai

instrumen acuan manajemen pengendalian satuan kerja lingkup Pusdatin.

Jakarta, Juni 2012

Kepala Pusat,

Ir. M. Tassim Billah, MSc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1

1.2. Dasar Hukum ............................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 3

1.4. Pengertian ............................................................................. . 4

1.5. Ruang Lingkup . 5

1.6. Penerima Manfaat .. ...................................................... 6

1.6. Hasil 6

BAB II SPI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN .......... 8

2.I. Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian ......................... 8

A. Dasar Hukum ............................................................................. 8

B. Tugas Pokok dan Fungsi 10

C. Program dan Kegiatan Pusdatin.. 13

2.2. Pelaksanaan SPI Pusdatin 14

2.3. Ruang Lingkup Pengendalian Satlak PI Pusdatin. 15

BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN SPI PUSDATIN.. 17

3.1. Teknis Penilaian .. 17

3.2. Unsur-unsur Pelaksanaan SPI 18

3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan SPI........................................................ 23

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI . 24

BAB V PENUTUP . 25

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor.

61/Permentan/OT.140/10/2010, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku institusi yang mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian

serta pelayanan data dan Informasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian melaksanakan fungsi :

1. Penyediaan dan Pelayanan data dan informasi komoditas pertanian

2. Penyediaan dan pelayanan data informasi non komoditas pertanian

3. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan system informasi

Kementerian Pertanian, dan

4. Pelaksanaan administrasi.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas baik dari segi

materi yang dilaksanakan maupun cakupan wilayahnya. Agar diperoleh hasil

yang maksimal maka diperlukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

yang baik dan berguna sebagai bahan untuk perbaikan sekaligus bahan

perencanaan dimasa mendatang.

Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan

cara memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan baik secara

langsung melalui kunjungan lapangan maupun secara tidak langsung melalui

pelaporan dan melihat implementasi hasil kegiatan pengembangan sistem

informasi serta pelayanan informasi pertanian dengan baik dan lancar,

dengan cara mengatur, mengawasi dan mengoreksi seluruh kegitan yang

dilaksanakan, agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan dalam TOR

masing-masing kegiatan maupun visi dan misi Pusdatin dengan cara efektif

dan efisien.

2

Untuk mendukung capaian tersebut diatas dirasa perlu suatu kegiatan

pengendalian satuan kerja dimana Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memutuskan membentuk Tim Satlak

PI Pusdatin TA. 2012.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian junco Peraturan Menteri

Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/2/2007 dimana Pusat Data dan

Informasi Pertanian selama ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data dan

informasi pertanian, untuk mendukung pembangunan pertanian..

Dasar Hukum yang terbaru yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini

adalah permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dalam pasal 1307 menyatakan Pusat

Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data

dan informasi pertanian. Struktur organisasi Pusdatin terdiri dari 3 bidang

teknis yaitu Bidang Pelayanan Data Komoditas, Bidang Pelayanan Data

Non Komoditasdan Bidang Pengembangan Sistem Informasi bidang teknis

tersebut dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh BagianUmum dan

juga kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari statistisi dan pranata

komputer.

PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), dimana perlunya disusun suatu mekanisme penetapan unit SPI pada

unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Permentan No.61 tahun 2010, Pasal 1313 ayat 1, Sub BagianPerencanaan

3

dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

rencana, program, anggaran, dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta

pelaksanaan urusan keuangan.

Keputusan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Nomor 53E/Kpts/KU.110/A6/03/12 tentang

Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Pusat

Data dan Sistem Informasi Pertanian dan besarnya Honor Tim Tahun

Anggaran 2012.

1.3. .Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SPI lingkup Pusdatin dimaksudkan untuk:

1) Mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara dan pengamanan aset di satuan kerja Pusdatin

2) Menjadi pedoman bagi Satuan Pelaksana Pengendali Internal (Satlak PI)

Pusdatin dalam melaksanakan pengendalian.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut maka diharapkan dapat membantu

terwujudnya sistem pengendalian yang memberikan keyakinan yang memadai,

bahwa program/kegiatan terlaksana dengan baik efektif, efisien, ekonomis dan

tertib sehingga meningkatkan kinerja Pusdatin.

Adapun dalam pelaksanaan pengendalian oleh Satlak PI diharapkandiperoleh

antara lain :

1. Mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan dalam

pencapaian tujuan organisasi Pusdatin melalui pelaksanaan kegiatan dan

anggaran serta hasil yang dicapai.

2. Mengetahui sedini mungkin hambatan dan masalah yang terjadi atau kendala

yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan

jalan pemecahannya.

3. Memberikan rekomendasi permasalahan yang akan dihadapi serta untuk

dapat ditindaklanjuti dengan antisipasi/rencana solusi

4

Sasaran dari pelaksanaan SPI secara konkrit adalah terlaksananya kegiatan-

kegiatan di Pusdatin secara baik dan benar sesuai dengan yang tertuang dalam

TOR yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan tujuan program

organisasi yang telah ditetapkan.

1.4. Pengertian

a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakandan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuanorganisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporankeuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturanperundang-undangan.

b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat

SPIP,adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara

menyeluruhdi lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,

evaluasi,pemantaua