PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari...
Transcript of PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari...
BAB 4APBN dan APBD dalam Pembangunan
Kompetensi Inti
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan
Peta konsep
Kata kunci
APBN Komponen APBN/APBD Kebijakan AnggaranAPBD DAU Tujuan APBNFungsi APBN/APBD DAK Azas penyusunan APBNPengaruh APBN terhadap pembangunan
Mekanisme penyusunan APBN/APBD
Tujuan pembelajaran• Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat:
• Mendeskripsikan pengertian APBN
• Mendeskripsikan fungsi dan tujuan APBN
• Sumber-sumber penerimaan APBN
• Menyebutkan jenis-jenis pengeluaran negara
• Mendeskripsikan mekanisme penyusunan APBN
• Mendeskripsikan pengaruh APBN terhadap perekonomian
• Mendeskripsikan pengertian APBD
• Mendeskripsikan fungsi dan tujuan APBD
• Sumber-sumber penerimaan APBD
• Menyebutkan jenis-jenis pengeluaran daerah
• Mendeskripsikan mekanisme penyusunan APBD
• Mendeskripsikan pengaruh APBD terhadap perekonomian
• Mendeskripsikan peran APBN dan APBD dalam pembangunan
PENDAHULUAN
Sebelum melaksanakan kegiatan pemerintahan tahun yang akan datang,
Presiden sebagai kepala pemerintahan menyampaikan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara(RAPBN) dihadapan rapat DPR. Dalam RAPBN
disampaikan maksud, arah, tujuan, azas anggaran pendapatan maupun anggaran
belanja dalam tahun yang dimaksud. Bilamana RAPBN sudah dibahas oleh DPR
selanjutnya disetujui disebut APBN, dengan demikian pemerintah sudah dapat
melaksanakan kegiatannya dengan acuan APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh
DPR sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya arah dan tujuan kegiatan pemerintah
untuk pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun
tersebut yang pada gilirannya akan mensejahterakan rakyat.
Berdasarkan gambar dan ilustrasi diatas, apa saja yang terpikiran oleh anda?
Buatlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan penafsirannya dan jawablah
pertanyaan tersebut. Setelah anda menemukan jawabannya cobalah simpulkan dan
selanjutnya jika ingin mengetahui jawaban lebih banyak bacalah pengembangan
konsep berikut
PENGEMBANGAN KONSEPPemerintah memegang peranan penting dalam mengatur, menstabilkan, dan
mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah memerlukan
biaya yang sangat besar dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya
yang banyak itu. Pemerintah harus dapat menggali sumber dana dan menentukan
penggunaan dana yang diperoleh untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas-
tugas dan fungsi yang diembannnya. Sumber dana serta penggunaan dana inilah
yang dipelajari dalam keuangan negara / daerah sebagaimana dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)Anggaran pendapatan dan belanja negara disusun setiap tahun sebagai
pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan demikian
Gambar suasana sidang DPR, presiden menyampaikan RAPBN 2014Keterangan Presiden SBY sedang menyampaikan RAPBN 2014 dihadapan Anggota DPR
pendapatan maupun belanja negara dapat direalisasikan pada tahun anggaran yang
bersangkutan.
1. Pengertian APBN
Istilah APBN yang digunakan di Indonesia secara formal mengacu pada
anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat, Keberadaan APBN merupakan
hal yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1) tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan setiap tahun. Hal ini
kemudian diperjelas melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Keuangan Negara.
Anda telah mengetahui kepanjangan APBN adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sesuai dengan kepanjangan tersebut dapat di tarik kesimpulan
bahwa APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis dan terinci memuat
sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu
tertentu (biasanya 1 tahun) untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah . Periode
penyusunan dan pelaksanaan APBN di Indonesia di mulai dari 1 Januari sampai
dengan 31 Desember tahun yang sama, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan
tahun anggaran.
2. Fungsi APBNAnggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.
Sebagai instrumen kebijakan ekonomi,anggaran berfungsi untuk mewujudkan
pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam
rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai realisasi pelaksana pembangunan
jangka pendek ( satu tahun ), pemerintah pusat menetapkan APBN yang mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi Otorisasi.Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
b. Fungsi Perencanaan. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi Pengawasan. Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
d. Fungsi alokasi.Di dalam APBN dijelaskan bahwa sumber pendapatan dan pendistribusiannya.
Pendapatan yang paling besar dari pemerintah berasal dari pajak. Penghasilan
dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan.
Dengan pedoman APBN, pendapatan yang diterima yang bersumber dari pajak
dapat digunakan untuk membangun sarana-sarana umum seperti jembatan,
jalan, taman umum dan pengeluaran lainnya yang bersifat umum.
e. Fungsi distribusi. Penggunaan pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi
pendapatan pada APBN tidak selalu harus diartikan untuk kepentingan umum.
Tetapi dapat juga didistribusikan dalam bentuk dana subsidi, Bantuan
Langsung Tunai (BLT),Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan dana pensiun.
Pengeluaran pemerintah semacam ini disebut transfer payment.
Transfer payment dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sektor,
kemudian dipindahkan ke sektor yang lain yang berkaitan dengan tranfer
payment.Fungsi inilah yang disebut fungsi distrbusi pendapatan atau
pemerataan.
f. Fungsi stabilisasi.
APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran
keuangan Negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, akan mempermudah pencapaian berbagai sasaran yang telah
ditetapkan. Dengan penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan
menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari
terjadinya inflasi.
3. Tujuan APBNPada UUD 1945 pasal 23 ayat 1 menyatakan Anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tujuan
APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara agar
terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan
untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.
APBN harus dijadikan landasan untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah
dan disaat yang bersamaan menjadi target bagi pencapaian penerimaan
negara. Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil
dan makmur, baik material maupun spiritual bedasarkan Pancasila dan UUD
1945.
4. Sumber-sumber penerimaan APBNPenerimaan negara terdiri dari penerimaan dalan negeri dan hibah.
Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pos penerimaan
tersebut
Penerimaan Dalam Negeri. Penerimaan Dalam Negeri. Penerimaan APBN diperoleh dari
berbagai sumber. Secara umum, penerimaan negara dapat dibedakan
menjadi dua sumber
1) Penerimaan pajak meliputi :
a. Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
c. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) &
Cukai.
e. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan
pajak/pungutan ekspor)
2) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri dari:
a. Penerimaan dari sumber daya alam.
b. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
c. Penerimaan bukan pajak lainnya.
Gambar 4.1
Penting pula untuk diperhatikan adalah dalam hal mengatur
administrasi penerimaan negara. Departemen atau lembaga tidak boleh
lagi menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk
memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Semua penerimaan harus disetor
Gambar suasana pembayaran PBB di salah satu bankKeterangan Pembayaran pajak adalah satu sumber penerimaan dalam APBN
ke kas negara baru kemudian dialokasikan ke masing-masing
departemen atau lembaga
Hibah. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal
dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta
dan pemerintah luar negeri, termasuk lembaga internasional. Penerimaan
hibah ini tidak perlu dikembalikan. Hibah meliputi pemberian untuk proyek
khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum. Hibah dalam
bentuk peralatan, barang, dan bantuan teknis, biasanya tidak dimasukkan
dalam anggaran, tetapi dicatat dalam item memorandum
5. Pengeluaran/Belanja NegaraPengeluaran negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai
tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Pengeluaran atau belanja
negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja
pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah.Belanja negara sangat berperan penting dalam usaha
mencapai kesejahteraan rakyat. Sudah seharusnya rakyat mengawasi belanja
negara dalam penyelenggaraan tugas pemerintah agar dapat digunakan
secara optimal untuk melayani rakyat dalam usaha mewujudkan masyarakat
yang makmur dan sejahtera sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk
mengawasi belanja negara, maka masyarakat juga perlu tahu apa saja jenis-
jenis belanja negara yang berasal dari uang mereka sendiri yang dipungut oleh
pemerintah melalui berbagai cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan
peraturan-peraturan. Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 tentang
Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari
Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, Subsidi, Bantuan Sosial,
Bunga, Hibah, Belanja Iain-Iain dan Belanja Daerah. Penjelasan mengenai
jenis-jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut:
Belanja PegawaiPengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah
di dalam maupun di luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri
Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus
PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Belanja ModalPengeluaran anggaran yang digunakan, dalam rangka memperoleh atau
menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau
aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan
untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.
Gambar 4.2
Gambar pembuatan jembatan di jalan rayaKeterangan pembuatan jembatan , sarana dan prasarana umum
merupakan salah satu pengeluaran dari APBN
Belanja BarangPengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis
pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak
dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau
dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja
barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
SubsidiSubsidi merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan
kenaikan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli bisa terjadi melalui dua
hal: (i) harga barang/jasa yang dibayar masyarakat lebih rendah dari yang
seharusnya; dan (ii) penghasilan masyarakat meningkat karena tidak perlu
mengeluarkan uang untuk memperoleh suatu barang/jasa. Sebagai contoh,
pemberian subsidi pada Pertamina dimaksudkan agar harga jual bahan bakar
minyak (BBM) pada masyarakat lebih rendah dari biaya pengadaannya,
sehingga sebagian dari penghasilan masyarakat yang seharusnya dipakai
untuk membayar konsumsi BBM dapat dipakai untuk keperluan lain. Oleh
karena sifat subsidi yang meningkatkan daya beli masyarakat atau seolah-olah
menambah penghasilan, maka subsidi sering disebut sebagai pajak negatif.
Pengeluaran untuk subsidi selalu terkait dengan kebijakan stabilisasi ekonomi
yang ditempuh melalui pengendalian harga barang-barang yang banyak
dikonsumsi masyarakat atau dianggap merupakan hajat hidup orang banyak.
Bentuk-bentuk subsidi tersebut antara lain adalah (i) subsidi tarif listrik; (ii)
subsidi BBM; (iii) subsidi pupuk; (iv) subsidi harga benih; (v) subsidi pengadaan
pangan pada Badan Urusan Logistik (BULOG); (vi) subsidi bunga pada kredit
program, dan lain-lain.
Bantuan Sosial
Gambar 4.3
Gambar bencana meletusnya gunung sinabung di KaroKeterangan Bantuan sosial diberikan kepada korban
meletusnya gunung sinabung diperoleh dari APBN
Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat
langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga
kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah
bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/
barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif.
Pembayaran Bunga UtangPengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang
dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik
utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman
jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam
kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
Belanja Daerah (Transfer Ke Daerah)Bagian belanja pemerintah pusat berupa pembagian dana APBN kepada
pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya
berdasarkan perhitungan-perhitungan berdasarkan kriteria-kriteria yang
ditetapkan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan. Belanja daerah
terbagi atas dua kelompok besar yaitu Dana Perimbangan, merupakan
Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi
hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk
keperluan pemerintah daerah, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian,
merupakan Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa
dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan
pemerintah daerah
HibahPengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau
jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara
lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemayarakatan serta
organisasi intemasional.
Belanja Lain-lainPengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak
dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas.Pengeluaran ini
bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
PERAGA 4.1 Format APBNFormat lama Format baru
Format I-accountA. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. P N B P II. HibahB. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja lain-lain II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan
PenyusuaianC. Keseimbangan PrimerD. Surplus / Devisit PembayaranE. Pembiayaan
Format T-account Penerimaan NegaraBelanja NegaraPenerimaan Dalam NegeriPenerimaan Migas
Minyak BumiGas Alam
Penerimaan Bukan MigasPPhPPnBea MasukCukaiPajak eksporPBB dan BPHTBPajak lainnyaPNBP
Penerimaan PembangunanPinjaman Program
Pinjaman ProyekBelanja RutinBelanja PpegawaiBelanja BarangBelanja rutin daerahBunga dan cicilan hutangPengeluaran rutin lainnya
Belanja PembangunanPembangunan rupiahPembangunan Proyek
TotalTotal
TABEL 4.1 APBN 2012, 2013 dan RAPBN 2014 (triliun rupiah)
Uraian 2012 2013 2014APBN-
PRAPBN
A. Pendapatan Negara I. Penerimaan dalam negeri 1. Penerimaan perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. HibahB. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Kementrian Negara/Lembaga 2. Belanja Non Kementrian Negara/
Lembaga II. Transfer ke daerah
1. Dana Perimbangan2. Dana otonomi khusus dan
penyesuaianC. Keseimbangan primerD. Surplus/Devisit Anggaran % devisit terhadap PDBE. Pembiayaan I. Pembiayaan dalam negeri 1. Perbankan dalam negeri 2. Non perbankan dalam negeri II. Pembiayaan luar negeri (neto) 1. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) 2. Penerusan pinjaman (SLA) 3. Pembayaran cicilan pokok utang LN Kelebihan/kekurangan pembiayaan
1.338,11.332,3
980,5351,5
5,81.491,41.010,6
489,4521,1
480,6411,369,4
(52,8)(153,3)
(1,86)175,2198,662,7
135,9(23,5)
31,4(3,8)
(51,1)21,9
1.502,01.497,51.448,4
349,24,5
1.726,21.196,8
622,0574,8
529,4445,583,8
(111,7)(224,2)
(2,38)224,2241,134,6
205,5(16,9)
49,0(6,7)
(59,2)0,0
1.662,51.661,11.310,2
350,91,4
1.816,71.230,3
612,7617,7
586,4481,8104,6(34,7)
(154,2))(1,49)154,2173,2
4,3108,9(19,0)
43,2(5,3)
(56,9)0,0
Sumber: Kementrian Keuangan
MEKANISME PENYUSUNAN APBN
Penyusunan dan penetapan APBN dalam UU No. 23 Tahun 2013 meliputi
penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran
DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran,
pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran,
penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan
kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.
Ketentuan umum penyusunan APBN (Pasal 35):1. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
2. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja
Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit,ditetapkan sumber-sumber
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang
APBN.
4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus,Pemerintah Pusat dapat mengajukan
rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Azas penyusunan APBN
APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri sehingga
pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap.
2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan, pengeluaran/belanja dalam APBN
mengutamakan pembangunan di sektor yang lebih bermanfaat
4. Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara
Gambar 4.4
Gambar anggota DPR sedang mengikuti sidang nota keuangan 2014 dan RAPBN 2014 oleh
Prinsip penyusunan APBNPrinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek penerimaan dan aspek
pengeluaran ada tiga yaitu
Aspek penerimaan Aspek pengeluaran Intensifikasi penerimaan anggaran
dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.
Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional
Mekanisme Penyusuna APBN
1. Tahap pendahuluan
Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka
ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
selambat-lambatnya bulan Mei tahun berjalan.Pemerintah Pusat dan Dewan
Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan
fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan
rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.Berdasarkan kerangka ekonomi makro
dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan
Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan
bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran,
kemudian hasil pembahasan rencana kerja dalam anggaran disampaikan kepada
Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang
APBN tahun berikutnya.
2. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN.
Tahapan dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan
Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri
Keuangan dan Panitia Anggaran DPR,maupun antara komisi-komisi dengan
departemen/lembaga terkait.Hasil pembahasan ini adalah UU APBN, yang di
dalamnya memuat satuan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
undang-undang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang
menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program
dan proyek atau kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan
pembangunan, departemen atau lembaga mengajukan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian atau Lembaga kepada Departemen Keuangan dan
Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran .
Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan presiden (kepres)
sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala
kantor/pemimpin proyek di masing masing kementerian dan lembaga mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara
3. Tahap pengawasan APBN.
Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas
fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan internal adalah
pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang merupakan bagian dari
organisasi yang diperiksa, hubungan antara aparat pengawasan dengan pihak yang
diawasi adalah keduanya berada dalam satu unit organisasi yang sama. Sedangkan
pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau orang
yang berasal dari unit organisasi lain selain unit organisasi yang diperiksa. Hubungan
antara aparat pengawasan dengan pihak yang diawasi adalah keduanya tidak
berbeda dalam satu unit organisasi yang sama.Sebelum tahun anggaran berakhir
sekitar bulan November, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan membuat
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk
Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN), yang paling lambat lima
belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran bersangkutan.
Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, maka RUU PAN
tersebut diajukan ke DPR guna mendapat pengesahan oleh DPR menjadi UU
Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) tahun anggaran berkenaan.
Peraga 4.2 Mekanisme penyusunan APBN
Penyusunan APBN pun harus mempertimbangkan beberapa asumsi dasar
yang sangat mungkin mempengaruhinya (lihat Tabel 4.2). Asumsi yang tidak tepat
dapat mengakibatkan pencapaian target penerimaan dan target pengeluaran dalam
APBN sulit dilaksanakan. Sebagai contoh, pemerintah sudah mentargetkan
penerimaan dari minyak dan gas, di mana target menerimaan ini dibuat berdasarkan
asumsi harga minyak dunia . Target ini tentu sulit dicapai jika di masa mendatang
ternyata harga minyak dunia menunjukkan tren menurun . Tabel 4.2 memperlihatkan
asumsi dasar dalam penyusunan APBN
TABEL 4. 2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DALAM PENYUSUNAN APBN
Indikator 2012 2013 2014APBN APBN-P RAPBN
1. Pertumbuhan ekonomi (%)
2. Inflasi (%)
3. Nilai tukar rupiah (Rp/USD)
4. Suku bunga SPN 3 bulan rata-rata (%)
5. Harga minyak (USD/barel)
6. Lifting minyak (ribu barel perhari)
7. Lifting Gas (mboepd)
6,2
4,3
9.384
3,2
112,7
860,6
-
6,3
7,2
9.600
5,0
108,0
840,0
1.240,0
6,4
4,5
9.750
5,5
106,0
870,0
1.240,0
PENGARUH APBN TERHADAP PEREKONOMIANAPBN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian secara
agregat. Ini disebabkan karena setiap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel
ekonomi makro akan berpengaruh besaran -besaran pada APBN. Sebaliknya, jika
terjadi perubahan dalam kebijakan APBN (sebagai percerminan kebijakan fiskal)
yang diambil pemerintah pada gilirannya juga akan memengaruhi aktivitas
perekonomian.Saat ini, kebijakan anggaran negara mempunyai peranan yang cukup
penting dalam mendorong aktivitas perekonomian, terutama ketika dunia usaha
belum sepenuhnya pulih akibat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Peranan
kebijakan anggaran melalui kebijakan stimulasi fiskal, diharapkan akan mampu
mempercepat proses pemulihan ekonomi, yang tercermin dari peranannya dalam
permintaan agregat. Sejalan dengan Teori Keynesian, bahwa stimulasi fiskal melalui
“government expenditure” baik belanja barang dan jasa maupun belanja investasi
atau modal akan dapat membantu menggerakkan sektor riil.
Pengaruhnya adalah sebagai beriku:
1. Menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, sebabnya dapat
mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat
mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun.
3. Memperlancar distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber
penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta
yang lainnya.
4. Menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri-
industri dalam negeri.
5. Memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek-proyek
negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang
baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gambar 4.6
Gambar pembangunan jalan raya / sarana dan prasaran a umumKeterangan pembangunan sarana dan prasaran umum dapat
mengembangkan industri dalam negeri
Dengan APBN , dapat diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang
akan dan sedang dilaksanakan. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
ekonomi, peningkatan sumber daya manusia akan meningkatkan produktifitas faktor-
faktor produksi. Pada gilirannya akan terbentuk tabungan masyarakat sehingga
meningkatkan investasi yang menyebabkan semakin banyak barang dan jasa yang
tersedia bagi masyarakat.
Peran APBN dalam pembangunan APBN memiliki dua peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Pertama, meningkatan permintaan agregat merupakan faktor penting dalam
pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya terhadap alokasi serta efisiensi
sumberdaya perekonomian. Kedua, dana yang tersedia dalam APBN untuk
melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh
sektor swasta secara optimal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi
stabilisasi.
Fungsi alokasi dilakukan antara lain melalui pendanaan pada berbagai program
dan investasi produktif, seperti pendanaan pembangunan infrastruktur atau belanja
barang dan jasa. Fungsi stabilisasi dilakukan melalui pemberian berbagai jenis
subsidi, baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok, maupun subsidi
langsung ke obyek sasaran roduktif, seperti pendanaan pembangunan infrastruktur
atau belanja barang dan jasa. Sedang fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan
untuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Dari uraian fungsi ekonomi pemerintah diatas dapat ditarik kesimpulan peran
APBN dalam pembangunan sebagai berikut:
1. Peranan dalam pembangunan ekonomIFungsi ekonomi tersebut secara sinergis berperan besar dalam perbaikan dan
penguatan fundamental perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkelan jutan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk
menurunkan tingkat pengangguran , menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas
harga, serta memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi tingkat
kemiskinan.
2. Peranan dalam pembangunan infrastrukturInfrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur
fisik dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk memperbaiki produktivitas
ekonomi dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, dan
irigasi. Sedangkan Pengertian infrastruktur pemukiman adalah infrastruktur yang
terdiri dari infrastruktur fisik dan layanan yang diperoleh darinya untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup seperti air bersih dan
perumahan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)Pada masa orde baru, hubungan keuangan antara pusat dan daerah didasari
oleh asas otonomi daerah (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan)
adalah sebagaimana diatur oleh UU No. 32 Tahun 1956. Sampai dengan saat ini,
asas-asas tersebut tetap dipertahankan dalam pengaturan keuangan pusat dan
daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Desentralisasi berarti
penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi
berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah. Tugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggung jawab kan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Dari pengertian dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan, terdapat
satu kata kunci,‘ penyerahan / pelimpahan wewenang’. Penyerahan dan pelimpahan
wewenang ini tentu tidak akan berjalan efektif jika tidak diikuti oleh kemampuan
finansial yang cukup memadai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini
terjadi pada masa orde baru.
Pada masa orde baru, daerah-daerah dengan kemampuan finansial yang kuat
dapat melaksanakan wewenang itu dengan baik, sehingga pembangunan di daerah
itu dapat berjalan lancar. Sementara itu, bagi daerah lain yang tidak memiliki
kemampuan finansial yang kuat, tidak dapat melaksanakan wewenang itu dengan
baik. Ironisnya daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah justru
termasuk golongan yang kedua. Salah satu penyebab utamanya adalah buruknya
pengaturan bagi hasil antara pusat dan daerah.
Setelah era reformasi bergulir, UU No. 32 Tahun 1956 dirasakan sudah tidak
sesuai lagi dengan perubahan keadaan yang mendorong otonomi daerah saat itu
terutama karena banyak penyimpangan dalam pelaksanaan undang - undang ini
(tertutama dalam pelaksanaan asas desentralisasi). Pengaturan keuangan antara
pusat dan daerah kemudian diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Format baru dalam
undang-undang ini berupa sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran
rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran. Penggabungan belanja rutin
(meliput igaji, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja barang) dengan belanja
pembangunan diharapkan mengurangi tumpang tindih alokasi.
Inti dari UU No .33 Tahun 2004 adalah pembagian kewenangan dan fungsi
(power sharing) antara pusat - daerah. Sebagai konsekuensi dari power sharing ini
maka muncul pula pembagian sumber - sumber daya keuangan (financial sharing)
antara pusat dan daerah. Undang-undang baru ini menganut prinsip money follows
function atau ’uang mengikuti kewenangan’. Secara ringkas prinsip money follows
function berarti jika kewenangan dilimpahkan ke daerah maka uang untuk mengelola
kewenangan itu pun harus dilimpahkan daerah.
Besar distribusi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab, yang dilimpahkan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan menentukan besarnya distribusi
keuangan. Prinsip ini membawa perubahan dalam struktur pembiayaan
desentralisasi yang kini lebih melibatkan pemerintah pusat yang terwujud dalam
dana perimbangan (DAU, DAK,dan bagi hasil)
Pada masa mendatang, tujuan dari prinsip desentralisasi sebagaimana ingin
dicapai oleh pemerintah adalah sebagai berikut.
1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal
imbalance), dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance).
2. Meningkatkan kapasitas daerah di dalam menggali potensi
3. Memperkecil kesenjangan pelayanan publik antar daerah (public servic
eprovisiongap).
4. Mendukung kesinambungan fiskal (fiscal sustain ability) dalam kebijakan
ekonomi makro.
Gambar4.7
Gambar suasana penyadapan karet oleh penyadap karet lampung
Keterangan Tujuan dan prinsip desentralisasi antara lain meningkatkan pendapatan daerah di dalam menggali potensi di daerahnya
Fungsi APBDSebagai realisasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek (satu tahun),
pemerintah daerah menetapkan APBD. Oleh karena itu,APBD mempunyai beberapa
fungsi, yaitu sebagai berikut.
1. Fungsi Otorisasi
APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.Tanpa dianggarkan
dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan
APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi Pengawasan
APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
Gambar 4.8
Gambar Suasana sidang membahas APBD DKIKeterangan Gubernur DKI Jakarta Ir Joko Widodo menyampaikan
nota keuangan tahun 2014 dihadapan anggota DPRD DKI Jakarta
4. Fungsi AlokasiAPBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi
pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan
efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi
Fungsi stabilisasimemliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah
SUMBER PENERIMAAN APBDSumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri
dari:
a. Pendapatan asli daerah (PAD)
Adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah berupa:
1) Pajak daerah
2) Hasil pengolahan kekayaan daerah
3) Retribusi daerah
4) Keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah
5) Lain-lain PAD
b. Pinjaman daerah
c. Dana Perimbangan
Adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran
pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi:
1) Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan
Sebagai tujuan dari wujud pemeraatan kemampuan keuangan daerah
2) Dana bagi hasil
Yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai
hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerah oleh pemerintah pusat.
3) Dana alokasi khusus
Yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang
disesuaikan dengan prioritas nasional.
d. Penerimaan lain-lain yang sah, berupa:
1) Hasil pengolahan kekayaan daerah
2) Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan
pendapatan bunga
3) Komisi, penjualan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan
pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
Jenis-jenis pengeluaran pemerintah daerahUntuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk
mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Komponen
pengeluaran daerah adalah sebagai berikut:
1. Belanja Aparatur meliputi
1) Belanja Adminstrasi Umum adalah belanja tidak langsung dan tidak
menambah aset tetap.
a) Belanja Pegawai adalah semua pembayaran berupa uang tunai yang
dibayarkan kepada pegawai daerah otonom. Belanja pegawai terdiri dari
gaji dan tunjangan lainnya, honorarium, tunjangan beras, biaya
perawatan dan pengobatan pegawai, upah pegawai tidak tetap, uang
lembur, dan belanja pegawai lain-lain.
b) Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk kantor,
pembelian inventaris kantor, biaya perpustakaan, biaya pendidikan, biaya
pakaian dinas, biaya hansip, pembelian alat-alat laboratorium, pembelian
peralatan dokter, pembelian perlengkapan dapur rumah sakit, pembelian
inventaris ruangan pasien, pembelian obat-obatan, pembelian bahan
laboratorium, pembelian bahan percontohan , dan lain-lain.
c) Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari biaya perjalanan dinas, biaya
perjalanan dinas tetap,biaya perjalanan dinas pindah, biaya pemulangan
pegawai yang dipensiunkan, biaya perjalanan dinas lainnya.
d) Belanja Pemeliharaan adalah semua pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pemeliharaan rumah dinas,kendaraan dinas kepala daerah dan
wakil kepala daerah, asrama, mess dan sejenisnya, kendaraan dinas
lainnya, inventaris kantor, dan lain-lain.
2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang dan jasa,belanja perjalan dinas dan biaya pemeliharaan.
3) Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk
membeli/memperoleh modal seperti tanah, mobil, alat-alat, dll.
2. Belanja Publik terdiri dari belanja adminstrasi/umum, belanja operasi dan
pemeliharaan, dan belanja modal.
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah belanja daerah yang sumber
dananya dari bantuan pemerintah pusat dari APBN berupa Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
4. Belanja Tak Disangka adalah semua belanja yang tidak terduga selama tahun
anggaran
Gambar 4.9
Gambar Normalisasi waduk Rio Rio di JakartaKeterangan Normalisasi waduk Rio dimaksud untuk
mengendalikan banjir di Jakarta yang dibiayai oleh APBD DKI Jakarta
Tabel 4.3 APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2013- 2014( dalam milyar rupiah)
Uraian APBD 2013 2014
1 2 3Pendapatan Daerah 41.525,3 64.700,5
1. Pendapatan Asli Daerah 26.670,5 39.544,22. Dana perimbangan 9.248,9 17.770,03. Pendapatan lain-lain 5.605,9 7.386.3Penerimaan Pembiayaan 8.454,5 7.284,4 Total
pendapatan49.979,8 71.984,9
4. Belanja Daerah 45.476,3 64.882,75. Belanja langsung 30.993,4 49.006,16. Belanja tidak langsung 14.582,9 15.876,67. Pengeluaran pembiayaan 4.403,5 7.117,4
Total belanja 49.979,8 72.000,1Sumber : Jakarta.go.id
Cara Penyusunan APBDAPBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap
tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran
belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah,
dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sebagaimana penyusunan
APBN, maka langkah-langkah penyusunan APBD adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD pada
minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan
oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan
selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan.
2. Sesudah disetujui oleh DPR, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD
melalui Peraturan Daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan
Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai
keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya
dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/ Bupati / Walikota.
Gambar 4.10
Gambar Suasana sidang di DPRDKeterangan Anggota DPRD DKI Jakarta sedang mengikuti sidang
pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2014
Pengaruh APBD dalam Perekonomian
Melalui APBD, maka dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan
yang akan dan sedang dilaksanakan. Lebih jauh, pengeluaran pembangunan
tersebut, sebagaimana tertuang dalam APBD, akan meningkatkan pembangunan
sarana dan prasarana ekonomi,sehingga akan meningkatkan produktivitas faktor-
faktor produksi. Selain itu, pengeluaran pembangunan juga diharapkan mampu
meningkatkan sumber daya manusia, sehingga memampukan manusia tersebut
dalam menerapkan teknologi tinggi pada proses produksi, begitu pula hasil-hasil
produksi semakin meningkat, dan akhirnya semakin banyak barang dan jasa yang
tersedia bagi masyarakat.
Dari uraian di atas APBD memiliki dampak terhadap perekonomian. Dampak
(pengaruh) APBD terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:
1. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam
melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah
dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat.
2. APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah, misalnya: dalam
rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa
pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan
bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Semua
kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan
jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai
kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Gambar 4.11
Gambar Hotel Mulia beserta aktivitasnyaKeterangan Dalam rangka meningkatkan PAD pemerintah daerah mengenakan tarif pajak hotel
3. APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jika daerah
mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya
tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian.
Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus
mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang
memberatkan.
4. APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya,
di suatu daerah kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya
membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan
menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi
pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak
yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah
daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi
pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata.
5. APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabila
pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang
dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-
perusahaan tertentu, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah
lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain.
Peran APBD dalam PembangunanAPBD mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi
dan stabilitas, berdasarkan fungsi ini dapatlah peran APBD dalam pembangunan.
Dalam fungsi alokasi pemerintah daerah mencitakan lapangan kerja untuk
mengurangi pengangguran , sedang fungsi didtribusi dalam ekonomi pemerintah
sangat berkaitan erat pemerataan kesehahteraan bagi penduduk di daerah
bersangkutan dengan terdistribusinya barang dan jasa antara satu daerah dengan
daerah lain tidak sama kesejahteraannya karena dipengaruhi oleh kemampuan
daerahnya masing-masing. Sedangkan fungsi stabilitas mempunyai dukungan dan
peran paling kecil. APBD memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk
kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya juga
dalam rangka pelayanan publik. Dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan
pendapatan dan pengentasan kemiskinan serta penciptaan lingkungan
makroekonomi yang kondusif .
Kebijakan AnggaranPenyusunan anggaran dilatar belakangi oleh suatu kebijakan tertentu. Selain
itu, sasaran APBN tidak lepas dari sasaran kebijakan keuangan pemerintah, yang
pada gilirannya harus menunjang sasaran pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi, sebagaimana direncanakan dalam pembangunan, kestabilan moneter,
perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum, dan lain-lain, yang menyangkut
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sebagai upaya dalam mewujudkan kesinambungan fiskal, maka langkah
strategis yang akan dijalankan oleh Pemerintah adalah menurunkan defisit APBN
secara bertahap menuju kondisi seimbang atau surplus, dan melakukan
manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, dan efektif.
Penurunan defisit APBN dimaksudkan agar tambahan beban pembiayaan,
yang terutama berasal dari utang, dapat dikurangi sehingga secara bertahap rasio
utang Pemerintah terhadap PDB menjadi semakin berkurang. Sementara itu,
pengelolaan pembiayaan anggaran lebih diutamakan kepada pembiayaan dari
utang dalam negeri dan luar negeri, dengan pengelolaan yang sesuai kebijakan
untuk menjaga kesinambungan fiskal. Terkait dengan penggunaan rekening
pemerintah di Bank Indonesia dan privatisasi BUMN sebagai sumber
pembiayaan yang jumlahnya terbatas hanya bersifat sementara.
Macam-macam Kebijakan AnggaranSuatu anggaran dapat disusun dengan struktur anggaran berimbang, surplus,
atau defisit. Pada anggaran berimbang, semua pengeluaran disusun berdasarkan
pada penerimaan untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan dan
pengeluaran. Melalui kebijakan anggaran berimbang, kestabilan ekonomi diharapkan
dapat dipertahankan, begitu pula untuk menghindarkan defisit. Selain kebijakan
anggaran berimbang dikenal pula anggaran surplus dan anggaran defisit.
Apabila belanja lebih kecil daripada anggaran, disebut sebagai anggaran
surplus. Sebaliknya, apabila anggaran lebih kecil daripada pengeluaran, disebut
anggaran defisit. Setiap kebijakan anggaran memiliki kecenderungan tersendiri.
Pada sistem anggaran berimbang misalnya, perekonomian cenderung berjalan
stabil jika dibandingkan dengan kebijakan anggaran defisit dan surplus. Kebijakan
anggaran defisit cenderung mendorong timbulnya tingkat inflasi yang lebih tinggi.
Salah satu cara menutup defisit dapat dilakukan melalui pencetakan uang,
yang berarti menambah jumlah uang yang beredar, dan selanjutnya akan
mendorong naiknya tingkat harga dan merosotnya nilai uang. Jika keadaan tersebut
berlangsung terus- menerus maka inflasi dapat terjadi. Meskipun demikian, tidak
berarti keadaan defisit adalah buruk dan harus dihindari. Pada kondisi tertentu, saat
perekonomian lesu dan ditandai dengan tingkat suku bunga yang tinggi misalnya,
defisit anggaran dapat diartikan bahwa pemerintah sedang berusaha meningkatkan
belanja pemerintah (government expenditure), agar perekonomian dapat menggeliat
kembali.
Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan gejala deflasi. Surplus
anggaran dapat menimbulkan keadaan jumlah uang yang beredar semakin kecil,
yang pada akhirnya menyebabkan tingkat harga cenderung turun (gejala deflasi).
Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kebijakan anggaran yang dianut di
Indonesia sebelum tahun 2001 menggunakan anggaran berimbang dinamis, dan
sejak tahun 2001 menggunakan kebijakan anggaran surplus/ defisit.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan anggaran sangat
mempengaruhi ekonomi suatu negara dan berarti juga ikut mempengaruhi tingkat
kemakmuran negara melalui terciptanya stabilitas moneter. Kelangsungan anggaran
negara menjadi isu penting di saat krisis ekonomi, yang menimbulkan kerusakan di
berbagai bidang, dan telah meningkatkan beban belanja APBN dalam jumlah yang
sangat besar. Tambahan beban tersebut meliputi alokasi dana APBN untuk (i)
pembayaran bunga program rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan; (ii)
pembiayaan program Jaring Pengaman Sosial; dan (iii) membengkaknya
kebutuhan anggaran untuk subsidi, terutama subsidi BBM.
Beban APBN juga bertambah berat sebagai akibat anjloknya nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD. Oleh karena itu,
mempertahankan kelangsungan anggaran negara merupakan salah satu hal yang
mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah, terutama menghadapi tahun-
tahun ke depan yang diprediksi akan menjadi tahun yang berat bagi bangsa ini.
EKONOMIKAWamenkeu: Subsidi Listrik Harus Dicabut Karena Memberatkan APBN
Kamis, 17 April 2014 17:00 WIB
JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai
tepat kebijakan Dirjen Kelistrikan yang akan menghapus subsidi listrik kepada
golongan pelanggan PT PLN (Persero) I3 dan I4. Karena kalau tidak dihapus subsidi
listrik tersebut, akan sangat berat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
"Menaikkan harga listrik dengan menghapus subsidi listrik saya pikir sudah
tepat. Ini dilakukan supaya subsidi listrik tidak menjadi hambatan bagi APBN," ujar
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Ditjen Ketenagalistrikan,
Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/4).
Bambang menuturkan, golongan pelanggan PLN yang memang tidak
membutuhkan subsidi listrik sudah sepatutnya disesuaikan dengan Tarif Tenaga
Listrik (TTL) nya. Sebab, sepanjang 2013 lalu saja subsidi energi sudah mencapai
Rp300 triliun dengan subsidi listrik Rp100 triliun dan BBM Rp200 triliun.
"Kalau listrik sudah jelas menurut kelompoknya maka sebaiknya diubah dari
bentuknya menjadi pembayaran listrik kepada kategori golongan tertentu. Itu
harusnya yang mendapatkan pada golongan rumah tangga tertentu, tentu yang
harus menerima adalah yang membutuhkan," ungkap Bambang.
TUGAS KELOMPOKBuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orangTiap kelompok mencari data APBD propinsi/kabupaten tahun 2008-2013, kemudian analisis data tersebut Hasil analisis:APBD Propinsi/Kabupaten : ................................Tahun .......Pendapatan : .........................................Pengeluaran : .........................................Pendapatan tertinggi : .........................................Pendapatan terendah : .........................................Pengeluaran tertinggi : .........................................Pengeluaran terendah : ........................................
Namun begitu, pihaknya tetap memperhatikan sektor industri strategis yang
berkontribusi pada ekonomi nasional. Bambang mengusulkan agar pemberian
subsidi ini skenarionya diubah dengan bantuan langsung atau insentif.
"Jadi diubah pengertiannya dengan memberi bantuan secara langsung kepada
pelanggan rumah tangga tertentu. Selain itu sektor industri strategis mendapatkan
insentif dalam bentuk support fasilitas dari pemerintah," jelas Bambang
Sumber http://jaringnews.com
RANGKUMAN1. Landasan hukum APBN adalah UUD 1945 pasal 23 ayat 1.
2. APBN adalah suatu daftar dan penjelasan rinci mengenai penerimaan dan
pengeluaran negara
3. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan anggaran dan
pengeluaran negara.
4. Fungsi APBN adalah otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,
dan stabilisasi.
5. Prinsip APBN adalah prinsip intensifikasi pendapatan dan efisiensi serta
efektivitas dalam pengeluaran dana.
6. Azas pemanfaatan APBN adalah mandiri, hemat, dan penajaman prioritas
pembangunan.
7. Cara penyusunan APBN adalah pemerintah mengajukan RAPBN ke DPR, DPR
membahas dalam sidang komisi APBN dengan perbaikan yang diperlukan. Bila
disetujui oleh DPR maka RAPBN berubah menjadi APBN dan dapat
dilaksanakan oleh pemerintah. Bila RAPBN tidak disetujui, pemerintah
menggunakan APBN tahun sebelumnya.
8. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Secara garis besar, APBN terdiri dari 5 (lima) komponen utama, yaitu (i)
Pendapatan Negara dan Hibah; (ii) Belanja Negara; (iii) Keseimbangan
Primer; (iv) Surplus/Defisit Anggaran; dan (v) Pembiayaan.
SOAL PILIHAN GANDA1. Yang bukan merupakan azas penyusunan APBN adalah ...
A. Penghematan
B. Peningkatan efisiensi
C. Pemasukan berdasar pengeluaran
D. Manajemen prioritas pembangunan
E. Kemandirian
2. Berikut fungsi dan tujuan APBN:
1) Pedoman pengeluaran dan pengiriman negara agar terjadi keseimbangan
yang dinamis
2) Meningkatkan produk dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
3) Menjaga kestabilan arus uang dan barang, sehingga dapat mencegah
terjadinya inflasi maupun deflasi
4) Mengetahui sasaran dan preoritas pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh pemerintah
5) Membiayai seluruh pengeluaran negara diberbagai departemen
Dari pernyataan diatas , yang termasuk fungsi APBN adalah ....
A. 1 , 2 , dan 3
B. 1 , 3 , dan 5
C. 2 , 3 , dan 4
D. 2 , 3 , dan 5
E. 3 , 4 , dan 5
3. Sumber penerimaan APBD meliputi ....
A. Subsidi dari pemerintah pusat, pajak daerah, perusahaan daerah
B. Subsidi dari daerah, pajak kota, perusahaan negara
C. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
D. Pajak daerah dan pajak lain-lain
E. PBB dan pajak penghasilan
4. Pemerintah menggunakan APBN dengan tujuan ....
A. Pedoman pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah derah
B. Pedoman untuk mengetahui jumlah penerimaan negara
C. Pedoman pembelanjaan negara
D. Pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk melaksanakan
tujuan yang ingin dicapai pemerintah
E. Pedoman untuk mengetahui jumlah pengeluaran negara
5. Di bawah ini unsur-unsur penerimaam dan pengeluaran APBN
1) Belanja pegawai
2) Bantuan program
3) Subsidi daerah otonom
4) Pembayaran rupiah
5) Belanja barang
Yang termasuk pengeluaran rutin APBN adalah ....
A. 1 , 2 , dan 3
B. 1 , 2 , dan 4
C. 1 , 3 , dan 5
D. 2 , 3 , dan 5
E. 2 , 3 , dan 4
6. APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dalam hal ini
APBN mempunyai fungsi...
A. Distribusi
B. Stabilisasi
C. Alokasi
D. Perencanaan
E. Otorisasi
7. Pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah :
1) Biaya keperluan perwakilan luar negeri
2) Pemeliharaan sarana prasarana
3) Belanja perjalanan dinas
4) Pembayaran bunga utang luar negeri
5) Penerimaan tranfer bantuan
Yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat adalah ....
A. 1 , 2 , dan 3
B. 1 , 3 , dan 4
C. 2 , 3 , dan 4
D. 2 , 4 , dan 5
E. 3 , 4 , dan 5
8. Beberapa jenis pengeluaran anggaran:
1) Gaji pegawai negeri sipil
2) Belanja pelunasan utang luar ngeri
3) Belanja perbaikan jalan provinsi
4) Anggaran pelaksanaan desentralisasi
5) Merenovasi kantor PDAM
Yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah
A. 1 , 2 , dan 3
B. 1 , 3 , dan 5
C. 2 , 3 , dan 4
D. 2 , 4 , dan 5
E. 3 , 4 , dan 5
9. Berikut ini sebagian APBD salah satu provinsi di Indonesia (dalam triliun
rupiah):
A Pendapatan:
PAD Rp 7.585
Dana perimbangan Rp 5.770
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 109
B Belanja
1. Aparatur
Belanja administrasi umum Rp 2.414
Belanja operasi dan pemeliharaan Rp 1.286
Modal Rp 648
2. Publik
Belanja administrasi umum Rp 2.218
Belanja operasi dan pemeliharaan Rp 2.692
Modal Rp 2.757
Berdasarkan data di atas dampak terhadap kegiatan ekonomi adalah ....
A. APBD tersebut devisit sehingga peningkatan kualitas pelayanan
pemerintah berkurang
B. APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan
pemerintah bertambah
C. APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan
pemerintah berkurang
D. Pemerintah daerah tersebut mengalami kesulitan untuk mengatur dana
karena APBD devisit
E. Terjadi keseimbangan APBD, sehingga pelayanan pemerintah daerah
tersebut stabil
10. Salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN adalah pinjaman
pemerintah dari Bank Indonesia, sumber penerimaan ini disebut ....
A. Hibah
B. Pencetakan uang
C. Penerimaan pajak
D. Penerimaan negara bukan pajak
E. Penerimaan negara bukan pajak lainnya
11. APBN mempunyai beberapa fungsi antara lain: fungsi alokasi, distribusi,
stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini yang dimaksud dengan fungsi
alokasi adalah APBN sebagai ....
A. Daftar rinci tentang pendapatan yang digunakanuntuk membiayai
pengeluaran pemerintah
B. Sumber penerimaan yang akan disalurkan kembali pada masyarakat
berupa subsidi, premi
C. Alat untuk mencegah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu
D. Alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
E. Alat untul mengendalikan tingkat inflasi
12. Pada saat perekonomian negara dilanda inflasi, APBN dapat difungsikan
sebagai pengendali perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara ...
A. Menambah anggaran pengeluaran rutin
B. Mengurangi/menunda beberapa pengeluaran
C. Mengurangi tabungan negara
D. Menciptakan tertib anggaran pengekluaran
E. pajak dikurangi jumlahnya
13. Yang dikategorikan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ...
A. Dana alokasi umum, hibah, pajak daerah
B. Pajak daerah, pajak darurat, hibah
C. Dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi
D. Retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga
E. Retribusi daerah, pajak daerah, dana darurat
14. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan APBN:
1) minyak bumi dan gas alam
2) pajak ekspor
3) subsidi daerah otonom
4) pajak penghasilan
5) gaji pegawai
6) bunga dan cicilan utang
Yang merupakan sumber penerimaan negara adalah ...
A. 1 , 2 dan 5
B. 1 , 3 dan 4
C. 1 , 2 dan 4
D. 2 , 4 dan 6
E. 2 , 5 dan 6
15. Pada APBN, pajak yang diterima dapat disalurkan pada berbagai proyek
pembangunan. APBN dalam hal ini menjalankan fungsi ...
A. Distribusi
B. Stabilisasi
C. Relokasi
D. Alokasi
E. pengawasan
16. Hibah merupakan unsur-unsur APBN yang tergolong ....
A. Dana luar negeri
B. Penerimaan negara
C. Penerimaan dalam negeri
D. Penerimaan keuntungan BUMN
E. Sumbangan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri
17. Unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses penyusunsn APBN antara lain ....
1) Kewenangan anggaran
2) Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat
3) Realisasi dari penerimaan daerah
4) Kewajiban
5) Realisasi pengeluaran
Dari pernyataan diatas yang merupakan proses terjadinya pengeluaran
adalah ....
A. 1 , 2 dan 3
B. 2 , 3 dan 4
C. 1 , 3 dan 4
D. 1 , 4 dan 5
E. 2 , 4 dan 5
18. Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan deflasi, karena surplus
anggaradapat menimbulkan jumlah uang yang beredar ....
A. Semakin kecil
B. Semakin besar
C. Akan berimbang
D. Akan tetap
E. Akan dinamis
19. Diketahui RAPBN tahun 2013 dalam triliun rupiah sebagai berikut:
Pendapatan
Pendapatan dalam negeri 1.497,5
Hibah 4,5
Belanja negara
Belanja pemerintah pusat 1.196
Tranfer ke daerah lain 530
Berdasarkan data tersebut posisi RAPBN adalah ....
A. Devisit 226 triliun
B. Devisit 224 triliun
C. Surplus 224 triliun
D. Surplus 226 triliun
E. Berimbang
20. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah ....
A. DAK
B. DAU
C. Dana penyesuaian
D. Dana otonomi khusus
E. Dana perimbangan
Untuk soal no 21 s/d 25 pilihlahA. Jika 1 , 2 , dan 3 benar
B. Jika 1 dan 3 benar
C. Jika 2 dan 4 benar
D. Jika hanya 4 benar
E. Jika semuanya benar
21. Yang termasuk belanja barang adalah ....
1. Belanja pemeliharaan barang
2. Gaji dan tunjangan
3. Belanja jasa
4. Utang dalam negeri
22. Yang termasuk sumber pendapatan negara adalah....
1. Pajak
2. Keuntungan perusahaan negara
3. Hibah
4. Dana perimbangan
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) adalah …
1. suatu daftar yang merinci penerimaan negara untuk melaksanakan
pembangunan dalam suatu periode tertentu biasanya satu tahun
2. suatu daftar yang merinci pengeluaran negara untuk membiayai kegiatan
pembangunan selama satu tahun mendatang
3. suatu daftar yang merinci penerimaan pajak dengan pengeluaran
pembangunan suatu Negara selama periode tertentu biasanya satu tahun
4. suatu daftar yang merinci penerimaan dan pengeluaran Negara selama
periode tertentu biasanya satu tahun
24. Tujuan penyusunan APBN adalah ...
1. sebagai pedoman pendapatan dan pembelajaan negara dalam tugas
kenegaraan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Agar uang yang diterima negara dan bersumber dari pajak dapat
digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan pembangunan
3. Agar penggunaan uang negara dapat digunakan sebaik-baiknya untuk
tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat
4. Agar penggunaan uang negara yang berasal dari tabungan dapat
digunakan sebaik mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku
25. Belanja daerah terdiri atas…
1. Pajak
2. Dana perimbangan
3. Susidi
4. Dana otonomi
Untuk soal No 26 s/d 30 pilihlah:A. Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar dan keduanya mempunyai
hubungan sebab akibat.
B. Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar tetapi keduanya tidak
mempunyai hubungan sebab akibat.
C. Jika pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 benar
D. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan 2 salah
E. Jika pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 salah
26. Penerimaan negara dalam APBN selain digunakan untuk kepentingan umum,
pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, juga di salurkan
kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana
pensiun.
Sebab
APBN memiliki fungsi Alokasi
27. Pendapatan negara yang dihimpun dari berbagai sumber akan digunakan
kembali untuk membiayai pengeluaran diberbagai sektor pembangunan
Sebab
Salah satu penerimaan negara adalah setoran pajak
28. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian sumber pendapatan dan
pengeluaran negara dalam 1 tahun
Sebab
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman dalam penerimaan dan
pengeluatan negara dalam rangka meningkatkan kemakmuran bagi
masyarakat
29. Pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah adalah dana perimbangan yang
terdiri dari DAU, DAK dan bagi hasil
Sebab
DAK adalah dana yang berasal dari APBN untuk tujuan pemerataan
kemampuan keuangan daerah
30. Reklame, retribusi, pajak kendaraan bermotor adalah termasuk PAD
Sebab
Sumber penerimaan daerah adalah PAD dan dana perimbangan
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar 1. Apakah yang dimaksud dengan APBN
2. Apa yang dimaksud dengan APBD ?
3. Jelaskan fungsi APBN ?
4. Jelaskan tujuan dari APBN dan APBD ?
5. Jelaskan pengertian dari :
a. Azas anggaran surplus
b. Azas anggaran defisit
6. Apakah yang maksud dengan:
a. Dana Alokasi Umum (DAU)
b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
7. Apa pengaruh APBD terhadap perekonomian ?
8. Sebutkan sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi
9. Sebutkan sumber-sumber penerimaan negara
10. Jelaskan yang dimaksud dengan kebijakan anggaran
REFLEKSI DIRISetelah anda mempelajari tentang APBN dan APBD diharapkan dapat
membentuk karakter:
1. Religius, dengan mempelajari anggaran pendapatan dan belanja negara dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah diharapkan dapat membentuk rasa
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ,oleh karena masih dapat memahami
dan mengamalkannya dalam bentuk pengelolaan pendapatan uang saku serta
membelanjakannya , sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam
kehidupan belajar di sekolah maupun kehidupan sehari-hari.
2. Jujur, dengan mempelajari APBN/APBD diharapkan dapat terbentuk sikap
jujur. Sikap ini dapat diterapkan dalam mengaplikasikan APBN/APBD kedalam
pengelolaan pendapatan dan belanja uang saku yang berasal dari orang tua ,
harus jujur dalam pelaksanaan nya sehingga berdampak positif dalam
kehidupan keluarga.
3. Disiplin, dengan mempelajari APBN/APBD diharapkan dapat membentuk sikap
disiplin sehingga dapat diterapkan dalam mengelola anggaran pendapatan dan
belanja uang saku, sebagai refleksi dari materi pembelajaran APBN/APBD
dalam kehidupan sehari-hari diperlukan ketaatan dan ketepatan dalam
pelaksanaannya.
4. Responsif, dengan mempelajari APBN/APBD diharapkan dapat membentuk
sikap responsif dalam pengelolaan anggaran pendapatan uang saku jika
terdapat kelebihan atau kekurangan dari pembelajaan uang saku yang telah
disepakati, harus cepat diatasi sebab-sebab maupun akibatnya dengan segera,
tanpa menimbulkan masalah dalam keluarga.
5. Tanggung jawab, dengan mempelajari APBN/APBD diharapkan dapat
membentuk sikap tanggungjawab, anggaran pendapatan uang saku yang
bersumber dari orang tua dan membelanjaannya dalam kurun waktu tertentu ,
harus dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar , agar orang tua dapat
memperbaiki pemberian uang saku pada waktu berikutnya.
PENILAIAN DIRISetelah mempelajari pelaku kegiatan ekonomi lakukanlah penilaian diri tentang
sikap anda dengan memberikan tanda (v) pada pernyataan di bawah ini dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Bacalah pernyataan-pernyataan dalam kolom dengan teliti.
b. Berilah tanda (v) sesuai dengan kondisi dan keadaan anda sehari-hari secara
jujur dengan kriteria sebagai berikut:
4 = Selalu, apabila secara terus menerus melakukan aspek yang diamati.
3 = Sering, apabila cenderung lebih banyak melakukan aspek yang diamati
2 = Kadang-kadang, , apabila cenderung lebih melakukan aspek yang diamati
1 = Tidak pernah, , apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati
c. Jika anda mendapatkan jumlah skor dari masing-masing aspek yang diamati/
dinilai maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Kurang
2. Sedang
3. Baik
4. Amat baik
Nama Peserta Didik :........................................
K e l a s : X (.......)
Materi Pokok : APBN dan APBD dalam pembangunan
Tanggal Penilaian : ......................................
No PERNYATAAN NILAI JUMLAH
SKOR1 2 3 4
1 Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena telah memahami dan menghayati materi
pembelajaran APBN/APBD dengan baik dan benar
2 Saya akan jujur dalam mengaplikasikan
APBN/APBD ke dalam pengelolaan pendapatan
dan belanja dari uang saku sehingga dapat
dipercaya orang tua
3 Saya akan disiplin dalam mengelola pendapatan
dan belanja dari uang saku dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga ketepatan dan ketaatan dapat
tercapai sesuai kesepakatan
4 Saya akan responsif bilamana dalam anggaran
pendapatan uang saku terdapat kelebihan
/kekurangan terhadap pengeluaran uang saku
sehingga dapat diatasi dengan segera tanpa
menimbulkan masalah dalam keluarga
5 Saya akan bertanggung jawab dalam penerimaan
uang saku yang diterima dan pengeluaran setiap
bulan akan dipertang gung jawabkan kepada orang
tua sehing ga dapat diperbaiki untuk penerimaan bu
lan-bulan selanjutnya