PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

BAB XIII

PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

A. PENDAHULUAN

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Di dalam masyarakat Indonesia, perumahan merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Perumahan dan pemukiman juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dap peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 telah menggariskan agar upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan berpenghasilan rendah, dan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, amen dan serasi.

Di samping itu GBHN telah mengarahkan pula agar upaya penciptaan lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat semakin ditingkatkan baik kualitasnya maupun kuantitasnya dengan memperhatikan

XIII/3

kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, serta aspek tata ruang.

Kebijaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman di dalam Repelita V adalah merupakan bagian penting di dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan produktivitas, dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan yang sehat, air yang bersih dan lingkungan yang sehat serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Sesuai dengan arahan GBHN 1988 maka dalam Repelita V, pembangunan sektor perumahan dan pemukiman dilaksanakan melalui tiga program utama, yaitu: (1) Program Perumahan Rakyat; (2) Program Penyediaan Air Bersih; dan (3) Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman. Dalam pelaksanaannya ketiga program tersebut diupayakan secara terpadu, agar saling mengisi dan melengkapi di dalam menciptakan suatu lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat.

Program Perumahan Rakyat terdiri atas kegiatan penyediaan rumah sederhana, perbaikan kampung, peremajaan kawasan perumahan kota, dan pemugaran perumahan desa serta perumahan nelayan. Semua kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghilangkan kawasan kumuh secara bertahap baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Dalam lima tahun terakhir (1988/89-1992/93) melalui program perumahan rakyat telah dibangun lebih dari 326.000 rumah sederhana, termasuk di dalamnya sejumlah lebih kurang 2.000 rumah sangat sederhana (RSS). Sedangkan sejak dimulainya program ini pada awal Repelita II (1973/74) sampai dengan akhir tahun keempat Repelita V (1992/93) seluruhnya telah berhasil dibangun lebih dari 752.000 unit rumah. Di samping itu pada kurun waktu itu juga seluruhnya telah dilaksanakan pemugaran perumahan desa dikurang lebih 29.900 desa dengan sekitar 448.500 rumah selesai dipugar, termasuk di dalamnya pemugaran 17.810 desa dengan sekitar 198.000 rumah terpugar selama lima tahun terakhir sejak 1988/89 sampai dengan 1992/93. Untuk perbaikan kampung yang pelaksanaannya telah dimulai sejak Repelita I (1968/69) sampai dengan tahun keempat Repelita V (1992/93) telah berhasil diperbaiki seluas lebih kurang 1.19.000. ha perkampungan di 1.900 kota; termasuk yang diperbaiki se lama kurun waktu l ima tahun anta ra 1988/89 sampa i 1992/93

XIII/4

sebanyak lebih kurang 38.380 ha kampung di 1.669 kota. Kegiatan yang mencolok di dalam Repelita V adalah semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap upaya menghilangkan kawasan kumuh dan dimulainya pembangunan RSS dibeberapa kota besar yang dimulai tahun 1990/91.

Program Penyediaan Air Bersih dalam Repelita V lebih ditekankan pada peningkatan pelayanan untuk melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kurun waktu itu, telah terjadi peningkatkan kapasitas produksi air bersih diberbagai kota, sehingga di dalam waktu tersebut kapasitas air bersih bertambah dengan 14.314 liter/detik. Secara keseluruhan sejak Repelita I kapasitas air bersih meningkat dari sekitar 9.000 liter/detik pada tahun 1968/69 menjadi 61.917 liter/detik pada tahun 1992/93. Dengan penambahan kapasitas sekitar tujuh kali lipat tersebut, maka jumlah penduduk yang menikmati air bersih meningkat dari sekitar 9 juta orang menjadi kurang lebih 60 juta orang.

Agar kapasitas air bersih yang makin meningkat tersebut dapat makin banyak dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, maka sejak tahun 1989/90 pemerintah telah menggalakan pembangunan Hidran Umum (HU) dan Terminal Air (TA) berikut mobil tangkinya. Selain itu juga telah dilakukan rehabilitasi sarana air bersih yang telah terbangun dalam kurun waktu Repelita I sampai Repelita IV.

Dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 1988/89 sampai dengan 1992/93 telah dibangun kurang lebih 34.147 buah HU dan TA. Dengan penambahan jumlah fasilitas ini maka persentase masyarakat yang mendapatkan air bersih di perkotaan diperkirakan meningkat dari 65% pada akhir Repelita IV menjadi 69% pada akhir tahun keempat Repelita V. Sedangkan persentase masyarakat pedesaan yang telah menikmati air bersih juga diperkirakan meningkat dari 30,5% pada akhir Repelita IV menjadi sekitar 43% pada akhir tahun keempat Repelita V.

Di samping itu program air bersih ini juga ditujukan untuk menunjang kegiatan sektor-sektor lainnya seperti sektor pariwisata, dan sektor industri.

Sejalan dengan kedua program tersebut di atas, Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman yang baru dimulai kegiatannya pada tahun terakhir Repelita IV (1988/89) juga memberikan prioritas kepada kawasan-kawasan

XIII/5

pemukiman kumuh yang padat penduduknya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah rehabilitasi dan pembangunan saluran-saluran drainase, pengelolaan air limbah rumah tangga, dan penanganan persampahan, serta penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai bagaimana caranya hidup lebih sehat dalam suatu lingkungan pemukiman. Dalam 5 tahun terakhir (1988/89-1992/93) telah dilakukan penanganan drainase di 633 kota, pengelolaan persampahan di 1.033 kota, dan penanganan air limbah di 587 kota. Sedangkan pada akhir tahun Repelita IV (1988/89) penanganan drainase baru dilaksanakan di 107 kota, persampahan di 204 kota dan air limbah di 58 kota atau ketiganya meningkat antara 4 kali lipat sampai 9 kali lipat bila dibandingkan dengan pelaksanaan selama 4 tahun terakhir Repelita V.

Dengan terus meningkatnya pembangunan sektor perumahan dan pemukiman maka secara bertahap makin dapat dipenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu perumahan yang layak, bersih, sehat dan aman. Selain itu keberhasilan pembangunan perumahan dan pemukiman juga telah membantu perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan terutama bahan bangunan yang murah dan memenuhi persyaratan teknis. Di samping itu juga telah mendorong makin meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan tata ruang dan keterkaitannya serta keterpaduannya dengan lingkungan sosial.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Program Perumahan Rakyat

a. Pengadaan Perumahan Sederhana

Seperti disebutkan dimuka, salah satu kebutuhan dasar penduduk yang mendesak untuk dipenuhi adalah perumahan yang layak. Oleh karena sebagian besar yang memerlukan perumahan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka sejak Repelita I kebijaksanaan pembangunan perumahan rakyat ditekankan pada pembangunan rumah sederhana. Dalam Repelita I dilaksanakan uji coba teknis dan dibentuk rumah sederhana yaitu rumah-rumah tipe dengan luas 15 m2 (T-15) sampai tipe dengan luas 70 m2

XIII/6

(T-70), yang dibangun dengan bahan sederhana tetapi kuat dan memenuhi persyaratan teknis bangunan dan kesehatan.

Untuk mendukung pembangunan rumah sederhana tersebut, dalam Repelita II dibentuk Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dan menetapkan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada tahun 1974.

Sebagai kegiatan uji coba, dalam Repelita II oleh Perum Perumnas dibangun 250 unit perumahan sederhana untuk disewakan di daerah Depok, Jawa Barat. Selanjutnya mulai tahun terakhir Repelita II (1978/79) Perum Perumnas dan beberapa perusahaan perumahan swasta membangun Rumah sederhana yang dijual dengan fasilitas KPR-BTN. Dalam Repelita III dan IV berhasil dibangun dan dipasarkan kurang lebih 536.000 unit rumah berbagai tipe, mulai tipe T-15 sampai dengan tipe T-70 yang tersebar di seluruh propinsi (Tabel XIII-1).

Dalam Repelita V perhatian pada pengadaan rumah sederhana makin besar, namun dihadapkan pada berbagai kendala ekonomi yang menyebabkan banyak rumah sederhana yang ada tidak terjangkau oleh daya beli golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu di samping tipe-tipe rumah sederhana yang ada, disediakan tipe baru yang lebih sederhana lagi yaitu rumah sangat sederhana (RSS) tipe T-21. Dengan berbagai subsidi Pemerintah, maka harga RSS dan bunga cicilan KPR-BTN dapat ditekan serendah mungkin hingga terjangkau oleh rakyat banyak yang sangat membutuhkan. Salah satu kebijaksanaan untuk menjangkau daya beli masyarakat yang tidak mampu adalah diturunkannya suku bunga KPR-BTN sejak bulan April 1990 dari 18 persen menjadi 12 persen untuk rumah T-21 kebawah; sedangkan untuk tipe T-21 ke atas tetap diberlakukan suku bunga pasar. Kemudian sejak April 1992, khusus untuk RSS suku bunga KPR-BTN diturunkan lagi dari 12 persen menjadi 10 persen.

Dengan kebijaksanaan baru tersebut maka dalam lima tahun sejak 1988/89 sampai 1992/93 telah dibangun berbagai tipe rumah sederhana lebih dari 326.000 di seluruh propinsi (Tabel XIII-1). Dari jumlah tersebut, seki-tar 2.000 buah berupa RSS yang baru diperkenalkan dalam tahun 1991/92 di lima propinsi yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Sementara itu pembangunan rumah sederhana (RS) dalam waktu lima tahun tersebut cenderung menurun karena harganya

XIII/7

TABEL XIII – 11)

PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)OLEH BANK TABUNGAN NEGARA MENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 – 1992/93(unit rumah/debitur)

1) Angka kumulatif lima tahunan untuk setiap kolom yang bertuliskan Akhir Repelita, yang lain adalah angka tahunan.2) Angka sementara sampai Desember 19923) Jumlah seluruhnya sejak 1978/79 sampai 1992/93 adalah 752.103 unit rumah, terdiri dari 28.75% Perumnas dan 71,25% Swasta

XIII/8

cenderung meningkat dan bunga bank yang tinggi sedangkan subsidi bunga bank dari Pemerintah tidak disediakan. Sebaliknya pembangunan RSS meningkat dengan pesat antara lain oleh karena adanya bantuan subsidi Pemerintah seperti disebutkan di atas. Hal tersebut sesuai dengan kebijaksanaan Repelita V yang lebih memberikan prioritas pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar golongan masyarakat yang masih miskin.

Seperti telah disinggung di muka bahwa mulai Repelita II pihak swasta juga menaruh minat dalam pembangunan perumahan sederhana. Sejak tahun 1975/76 hingga tahun 1992/93 rumah sederhana yang dibangun perusahaan perumahan swasta tercatat lebih dari 535.000 unit rumah (Tabel XIII-1). Mulai tahun 1991/92 pihak swasta juga didorong untuk ikut membangun RSS di setiap lingkungan perumahan yang dibangun. Demikian juga berbagai industri juga dihimbau untuk membangun RSS di kawasan industrinya bagi karyawannya.

Selain itu, dalam Repelita V juga dikembangkan rumah susun sederhana baik untuk disewakan maupun dibeli melalui KPR-BTN. Rumah susun sederhana ini terutama diperuntukkan bagi penduduk perkampungan kumuh yang harus dipindahkan oleh karena adanya peremajaan kampung secara menyeluruh. Sejak tahun 1988/89 hingga tahun keempat Repelita V, telah dibangun lebih dari 10.000 unit rumah susun di kota-kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang.

Dengan terus meningkatnya pembangunan perumahan rakyat yang dimulai awal Repelita II (1973/74), maka sejak akhir Repelita II (1978/79) sampai tahun keempat Repelita V (1992/93) telah dibangun berbagai jenis rumah sederhana (RS) dengan jumlah yang terus meningkat. Dari (Tabel XIII-1) apabila dijumlahkan, maka rumah sederhana yang dibangun dalam kurun waktu tersebut seluruhnya mencapai lebih dari 752.000 unit terdiri dari berbagai tipe, mulai tipe T-21 sampai tipe T-70; atau meningkat 300 kali lipat dibanding rumah sederhana yang dibangun pada akhir Repelita II sebanyak 2.992 unit. Dari jumlah tersebut termasuk rumah sangat sederhana (RSS), yang mulai dibangun pada tahun ketiga Repelita V (1990/91), sejumlah 2.000 unit.

Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh Perumnas dan swasta adalah sekitar 28,7 persen dibangun oleh Perum Perumnas, sedangkan sisanya lebih dari 71,2 persen oleh swasta, sehingga peran swasta di dalam pembangunan perumahan sederhana telah berlangsung dengan baik.

XIII/9

Dengan terus bertambahnya pembangunan perumahan sederhana dan rumah sangat sederhana, maka terbuka kesempatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menikmati rumah sesuai dengan kemampuannya. Di pihak lain peningkatan pembangunan perumahan sederhana dan sangat sederhana membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja serta tumbuhnya industri bahan bangunan sederhana. Makin banyak dibangun perumahan sederhana dan sangat sederhana yang memenuhi ketentuan tata ruang memungkinkan ditingkatkannya kualitas lingkungan sosial yang lebih baik.

b. Pemugaran Perumahan Desa

Di sektor Perumahan dan Pemukiman kegiatan perumahan desa baru dimulai dalam Repelita II dengan tujuan untuk membuka kesadaran masyarakat desa akan pentingnya rumah di lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian masyarakat desa secara bergotong royong dan berantai mau memperbaiki dan memugar rumah mereka yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pembinaan. swadaya masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pembuatan rumah-rumahcontoh, perbaikan fisik rumah, perbaikan jalan lingkungan, pengadaan sarana mandi cuci kakus (MCK), dan pengadaan sarana air bersih.

Oleh karena program ini bersifat lintas sektor, maka sejak permulaan Repelita IV kegiatan ini ditingkatkan menjadi Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) dan dikoordinasikan oleh Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat. Instansi-instansi yang terlibat dalam P2LDT adalah Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan, serta Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Sejak dimulainya pemugaran desa pada Repelita II (1973/74) maka jumlah rumah yang dipugar dalam kurun waktu antara Repelita II dan Repelita IV setiap lima tahunnya meningkat dari sekitar 32.700 rumah pada tahun 1978/79 menjadi lebih dari 129.000 rumah pada tahun 1988/89 atau meningkat menjadi hampir empat kali lipat. Sedang jumlah desa yang melaksanakan pemugaran rumah dalam waktu tersebut meningkat menjadi 10 kali lipat yaitu dari 900 desa menjadi lebih dari 9.000 desa setiap lima tahunnya (Tabel XIII-2).

Dalam lima tahun terakhir (1988/89-1992/93) jumlah desa yang

XIII/10

TABEL XIII – 21)

PELAKSANAAN PEMUGARAN PERUMAHAN DESAMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 – 1992/93

1) Angka kumulatif lima tahunan untuk setiap kolom yang bertuliskan Akhir Repelita, yang lain adalah angka tahunan.2) Termasuk penanggulangan khusus sebanyak 98 desa3) Angka sementara sampai Desember 1992

XIII/11

melaksanakan pemugaran setiap tahunnya berkisar antara sekitar 2.500 desa pada tahun 1988/89 menjadi 4.000 desa pada tahun 1992/93. Sedangkan jumlah rumah yang dipugar berkisar antara kurang lebih 30.000 rumah sampai sekitar 49.000 rumah (Tabel XIII-2).

Dengan demikian sejak dimulainya program ini dalam Repelita II sampai dengan tahun keempat Repelita V secara keseluruhan telah dapat direalisasikan pemugaran perumahan desa di hampir 30.000 desa, dengan jumlah rumah yang terpugar sebanyak lebih dari 448.000 rumah. Hasil pelaksanaan tersebut sudah termasuk usaha masyarakat sendiri melalui kegiatan perantaian dan/atau peniruan.

Dengan makin banyaknya rumah pedesaan yang dipugar, maka kebiasaan masyarakat desa yang hidup dalam rumah yang gelap, lembab, dan tidak sehat lambat laun makin berubah kearah rumah dan lingkungan yang bersih dan sehat. Perubahan ini penting artinya bagi peningkatan kualitas lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu keberhasilan pemugaran perumahan pedesaan juga membuktikan masih hidupnya budaya gotong royong. Oleh karena dalam pemugaran ini banyak dipergunakan bahan bangunan sederhana setempat maka secara tidak langsung dipupuk prinsip kemandirian dalam membangun desa.

c. Perbaikan Kampung

Perbaikan kampung dimulai pelaksanaannya pada Repelita I (1969) di kota Jakarta dengan nama proyek "Mohamad Husni Thamrin" (MHT) dan dalam Repelita II ditambah dengan kota Surabaya dengan nama proyek "W.R. Supratman", dengan jumlah penduduk yang dilayani sekitar 3,5 juta orang. Kegiatan pokok dari perbaikan kampung pada awalnya hanya terdiri dari perbaikan yang bersifat fisik seperti perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan, perbaikan saluran-saluran air hujan dan air limbah, pengadaan sarana MCK, pengadaan air bersih, dan penanganan persampahan.

Sejak tahun pertama Repelita V kegiatannya ditambah dengan kegiatan-kegiatan non fisik seperti penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan, pelatihan keterampilan, pelayanan kredit kecil, dan usaha-usaha lain untuk menggerakkan partisipasi masyarakat setempat. Dalam hubungan ini partisipasi aktif dari Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) banyak berperan.

XIII/12

Atas dasar hasil rintisan perbaikan kampung di Jakarta dan Surabaya dalam Repelita I, maka dalam Repelita II dan selanjutnya kegiatan ini dikembangkan di kota-kota lain. Dalam Repelita III dan IV jumlah kota yang melaksanakan perbaikan kampung berjumlah berturut-turut 228 kota dan 451 kota dalam lima tahunnya atau setiap tahunnya bertambah sekitar 45 kota dalam Repelita III dan 90 kota dalam Repelita IV (Tabel XIII-3). Sedang jumlah penduduk dilayani dalam kedua Repelita tersebut setiap lima tahunnya masing-masing adalah sejumlah 8,6 juta orang dan 15,8 juta orang, atau setiap tahunnya sejumlah 1,7 juta orang dan 3,1 juta orang. Areal yang tercakup masing-masing sekitar 25 ribu ha dan 49 ribu ha.

Dalam waktu lima tahun sejak 1988/89 sampai 1992/93 jumlah kota yang melaksanakan perbaikan kampung bertambah dengan rata-rata setiap tahunnya sekitar 300 kota dengan penduduk yang terlayani rata-rata bertambah 2 juta orang dengan luas rata-rata hampir 8.000 ha setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan keadaan dalam Repelita IV, maka pelaksanaan perbaikan kampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terdapat penurunan yang diakibatkan oleh karena jumlah kampung yang memenuhi syarat untuk diperbaiki makin berkurang jumlahnya.

Namun demikian apabila dibandingkan dengan keadaan pada akhir Repelita I, jumlah kota yang telah melaksanakan perbaikan kampung pada akhir tahun 1992/93 meningkat dengan sangat mencolok, yaitu dari satu kota menjadi 386 kota. Dengan semakin banyaknya kampung kumuh di perkotaan yang telah diperbaiki melalui program ini secara bertahap beberapa lokasi kawasan kumuh di perkotaan dapat diperbaiki.

Sejalan dengan kegiatan ini sejak tahun 1990/91 peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha di dalam ikut menanggulangi kawasan kumuh juga makin meningkat. Peran serta masyarakat ini makin meluas setelah sejak tahun 1992 ditetapkan oleh Pemerintah tanggal 20 Desember sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Kegiatan yang dilakukan melalui HKSN ini antara lain berupa kampanye gerakan kebersihan, kerja bakti di kawasan-kawasan kumuh, pemberian sumbangan dan bantuan sarana pembuangan sampah dan lain sebagainya. Dengan aktifnya peran serta masyarakat dalam ikut menanggulangi daerah kumuh merupakan suatu perkembangan penting dalam upaya menghilangkan kawasan kumuh.

XIII/13

TABEL XIII – 31)

PERBAIKAN LINGKUNGAN PERUMAHAN KOTA (P2LPK)/PERBAIKAN KAMPUNGMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1973/74 – 1992/93

1) Angka kumulatif lima tahunan untuk setiap kolom yang bertuliskan Akhir Repelita, yang lain adalah angka tahunan.2) Termasuk penanggulangan darurat: Tahun 1987/88: 205 Ha dan 5.000 orang

Tahun 1988/89: 470 Ha dan 1.200 orang3) Angka sementara sampai Desember 1992

XIII/14

d. Penataan Bangunan

Kegiatan penataan bangunan dimaksudkan untuk menciptakan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan umum, serta menjaga manfaat bangunan, baik terhadap kerusakan sebelum waktunya maupun terhadap bahaya gempa dan kebakaran. Kegiatan tersebut dilakukan antara lain dengan penyusunan perangkat lunak berupa pedoman pengendalian yang terdiri atas peraturan bangunan, pedoman pembangunan dan standardisasi pembangunan.

Kegiatan ini dimulai sejak Repelita III dengan penyusunan pedoman-pedoman, standar-standar, dan model peraturan baik bersifat nasional maupun regional. Dalam Repelita IV usaha ini terus disempurnakan dan ditingkatkan menjadi bentuk penyusunan dan penyempurnaan peraturan-peraturan penataan bangunan untuk kawasan khusus seperti Puncak, Cilegon, Batam, Asahan dan Karangkates.

Sejak tahun pertama Repelita V kegiatan penataan bangunan meliputi kegiatan identifikasi, penyusunan perencanaan penataan bangunan, penyu-sunan detail rencana, dan pengelolaan proyek-proyek perintisan berupa penyuluhan dan pembuatan bangunan percontohan tahan gempa. Dalam usaha menunjang sektor pariwisata dan perindustrian kecil, proyek perintisan tersebut dilaksanakan di Prapat, Tomok, dan Ambarita (Sumatera Utara), Danau Maninjau (Sumatera Barat), Pulau Batam dan Pekanbaru (Riau); Palembang/Tepi Sungai Musi (Sumatera Selatan), Anyer (Jawa Barat), Kawasan Kraton Surakarta (Jawa Tengah), Kota Gede (DI Yog-yakarta), Ketapang (Jawa Timur), Gilimanuk, Kuta, Ubud dan Bedugul (Bali), Tana Toraja (Sulawesi Selatan), dan Pantai Bunaken (Sulawesi Utara).

e. Peremajaan Pemukiman Kota

Di samping kegiatan perbaikan kampung seperti diuraikan di atas, dalam Repelita V telah diterapkan kebijaksanaan baru yaitu peremajaan pemukiman kota. Kegiatan ini dilakukan di kawasan-kawasan kota yang keadaannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dan di kawasan perkampungan tertentu yang keadaannya tidak memungkinkan lagi diperbaiki melalui kegiatan perbaikan kampung.

XIII/15

Untuk mendukung upaya peremajaan pemukiman kota tersebut pemerintah telah menetapkan Inpres No. 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh di atas Tanah Negara dengan salah satu komponennya berupa pembangunan rumah susun untuk masyarakat miskin. Dalam Inpres tersebut antara lain pihak swasta didorong untuk ikut berperan aktif di dalam kegiatan meremajakan pemukiman kota dengan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Kegiatan peremajaan kota yang mulai dilaksanakan dalam tahun 1988/89 di kawasan Segitiga Senen dan Kemayoran di Jakarta dan di kawasan Dupak dan kawasan Sombo di Surabaya yang mencakup sekitar 7.000 kepala keluarga. Pada tahun 1989/90 kegiatan ini terus berkembang di berbagai kawasan di kota besar lainnya seperti di Pekunden, Semarang, di Kelurahan Arjuna, Bandung, dan di Kecamatan Ilir Barat, Palembang. Dengan demikian sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V telah berhasil diremajakan 21 kawasan di 8 kota besar.

e. Penunjang Program Perumahan Rakyat

Kegiatan penunjang program perumahan rakyat bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pencapaian sasaran program perumahan rakyat. Kegiatan ini mencakup usaha peningkatan pembinaan umum pem-bangunan perumahan rakyat, peningkatan keterampilan, penelitian mengenai perumahan rakyat, dan pengadaan produksi bahan bangunan setempat.

Kegiatan dimulai sejak Repelita II berupa penyuluhan dan pembinaan masyarakat di berbagai daerah dengan didirikannya Pusat Informasi Teknik Bangunan (PITB) di 23 ibu kota Daerah Tingkat I. Dalam kurun waktu Repelita III dan Repelita IV kegiatan PITB semakin ditingkatkan di 25 ibu kota Daerah Tingkat I. Kegiatannya berupa penelitian pada aspek-aspek perbaikan perumahan rakyat dan pemukiman di daerah atau kawasan khusus, seperti di daerah-daerah rawan gempa, transmigrasi, pasang surut, nelayan, kritis air, padat penduduk dan daerah yang tertimpa bencana alam.

Melalui kegiatan pusat-pusat informasi dan teknik bangunan serta penyuluhan perumahan di seluruh Daerah Tingkat I dilatih tenaga penyuluh masyarakat di bidang perumahan. Di samping itu telah pula disusun ber- bagai peraturan, standar dan buku pedoman pelaksanaan pembangunan

XIII/16

perumahan dan pemukiman. Dalam hubungan ini telah pula diadakan beberapa studi tentang pembangunan perumahan rakyat, termasuk studi mengenai sistem perumahan sewa sederhana dan sistem pembangunan perumahan di daerah perkotaan dengan cara swakarya. Dari berbagai penelitian ini sampai tahun 1992 telah dikeluarkan lebih kurang 69 buah SII (Standar Industri Indonesia) Bahan Bangunan yang menunjang pembangunan perumahan dan pemukiman.

Selain itu juga dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan aparat daerah di bidang pembangunan dan pengelolaan kota, maka peningkatan kemampuan tenaga penyusun perencanaan dan program pembangunan prasarana kota terpadu telah dilakukan di beberapa Dati II.

Dengan adanya kegiatan ini maka penyiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana dan pengelola pembangunan perumahan dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga hasil-hasil pembangunan di program perumahan rakyat dapat lebih memberikan dampak dan nilai tambah bagi kondisi perumahan dan pemukiman.

2. Program Penyediaan Air Bersih

Program lain yang cukup besar peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan sektor perumahan dan pemukiman serta sektor lainnya adalah penyediaan air bersih. Tujuan utama dari program ini adalah menyediakan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan, termasuk daerah pantai. Program penyediaan air bersih selain ditujukan untuk melayani keperluan rumah tangga juga melayani keperluan industri, pelabuhan, dan konsumen lainnya seperti rumah sakit, sekolah, gedung perkantoran, pasar dan lain sebagainya.

Untuk daerah-daerah yang berpenduduk padat tetapi kapasitas produksi airnya terbatas, dilakukan kegiatan penambahan kapasitas produksi. Di samping itu dilakukan pula kegiatan-kegiatan untuk memanfa-atkan kapasitas produksi yang sudah terpasang tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh karena adanya kebocoran. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa perluasan jaringan distribusi, dan rehabilitasi perpipaan yang sudah tua atau rusak, dan perbaikan administrasi pelanggan.

XIII/17

Untuk daerah pedesaan, kegiatannya berupa pencarian sumber mata air terdekat, pengolahan sederhana air permukaan menjadi air bersih, pembuatan sumur dalam dan dangkal, pembuatan sumur gali, pembuatan bak-bak penampungan air hujan. Untuk beberapa desa termasuk desa pantai dilakukan pula pembangunan sistem perpipaan sederhana dengan hidran umum (HU), terminal air (TA) dan dengan perpipaan sambungan rumah bagi masyarakat yang mampu. Pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, PDAM/BPAM dan aparat Pemerintah setempat. Pada beberapa daerah tertentu dilakukan pengadaan-pengadaan kapal motor pengolah air, kapal pengangkut air, dan mobil pengolah air.

Pelayanan air bersih di perkotaan diprioritaskan pada kota-kota yang jangkauan pelayanannya masih sangat terbatas. Sedangkan pelayanan untuk daerah pedesaan dan pantai diprioritaskan pada pemukiman penduduk yang sulit air bersih, dan banyak terdapat penyakit menular, khususnya diare dan penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui air.

Dalam Repelita I sampai Repelita IV kapasitas produksi air bersih meningkat dari sekitar 9.000 liter/detik pada tahun 1968 meningkat menjadi kurang lebih 52.000 liter/detik pada tahun 1988/89. Sementara itu pembangunan sarana perpipaan dengan kran umum meningkat dari 13.000 buah pada tahun 1968 menjadi lebih dari 52.000 buah pada tahun 1988/89 atau meningkat dengan 73%. Sedangkan sarana perpipaan untuk sambungan rumah meningkat dari sekitar 141.000 menjadi 1,2 juta sambungan atau meningkat dengan 7,5 kali lipat. Dengan demikian terlihat bahwa penyediaan air bersih telah meningkat dengan mencolok dari tahun ke tahun selama Repelita I sampai dengan akhir Repelita IV.

Selama kurun waktu lima tahun sejak 1988/89 sampai tahun 1992/93 kapasitas produksi air bersih telah bertambah sekitar 14.000 liter/detik atau rata-rata bertambah dengan sekitar 2.800 liter/detik setiap tahun (Tabel XIII-4). Sedangkan jumlah SR dalam lima tahun bertambah dengan lebih dari 1,1 juta buah atau bertambah rata-rata sekitar 220 ribu buah SR per tahun. Penambahan HU dan TA selama kurun waktu tersebut sekitar 34.150 buah, atau rata-rata dibangun sekitar 6.830 buah setiap tahun. Dengan penambahan-penambahan ini maka persentase masyarakat yang mendapatkan air bersih di perkotaan diperkirakan dari 65% pada akhir Repelita IV menjadi 69% pada akhir tahun keempat Repelita V.

XIII/18

TABEL XIII – 41)

PELAKSANAAN PENYEDIAAN AIR BERSIH PERKOTAANMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1968 – 1992/93

1) Angka kumulatif sejak Repelita I untuk setiap kolom yang bertuliskan Akhir Repelita, yang lain adalah angka tahunan2) Terdiri dari hidran/kran umum dan terminal air3) Angka sementara sampai Desember 1992

XIII/19

Lanjutan Tabel XIII – 4

1) Angka kumulatif sejak Repelita I untuk setiap kolom yang bertuliskan Akhir Repelita, yang lain adalah angka tahunan2) Terdiri dari hidran/kran umum dan terminal air3) Angka sementara sampai Desember 1992

XIII/19A

Program penyediaan air bersih juga dilaksanakan di daerah pedesaan. Selain dilaksanakan melalui program-program sektoral juga dilaksanakan melalui Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang dimulai sejak Repelita II. Kegiatannya ditekankan terutama pada penyuluhan dan motivasi untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengadaan air bersih sesuai dengan keadaan lingkungan dan tingkat sosial ekonomi penduduk setempat. Penyuluhan yang dilakukan menekankan pentingnya air bersih dan sanitasi lingkungan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan penyuluhan tersebut didukung dengan penyediaan bantuan sarana air bersih dan sanitasi sederhana. Sarana-sarana tersebut berupa kran-kran umum, sumur pompa tangan, sumur gali, penampungan air hujan, dan perlindungan mata air. Di beberapa desa yang berbatasan dengan kota kecamatan selain sarana-sarana tersebut, juga dilaksanakan peningkatan kapasitas produksi dan sambungan rumah.

Untuk pedesaan melalui Inpres Bantuan Sarana Air Bersih sejak Repelita I sampai Repelita IV telah dibangun ratusan ribu buah sarana air bersih dalam bentuk penampungan mata air dengan Perpipaan (PP), Penampungan Air Hujan (PAH), Perlindungan Mata Air (PMA), Sumur Artesis (SA), Sumur Pompa Tangan (SPT), dan Sumur Gali (SG), yang tersebar hampir disemua desa.

Pada akhir Repelita IV diadakan evaluasi terhadap efektifitas program air bersih pedesaan. Dari hasil evaluasi tersebut diadakan perbaikan-perbaikan kegiatan perencanaan dan pengelolaan program pada tahun terakhir Repelita IV. Perhatian lebih besar diberikan terhadap peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam Repelita V kebijaksanaan pembangunan sarana air bersih pedesaan ditekankan pada kegiatan rehabilitasi dari sarana yang sudah dipasang sampai akhir Repelita IV dan masih dapat difungsikan. Di samping itu ditetapkan kebijaksanaan baru dengan menekankan pada pembangunan sarana air bersih perpipaan untuk umum berupa hidran umum (HU) dan terminal air (TA), khusus untuk penduduk daerah kumuh perkotaan dan desa-desa terpencil yang sulit air. Selain itu dibangun pula sarana sambungan rumah (SR) dipedesaan bagi masyarakat yang lebih mampu.

Dengan kebijaksanaan baru tersebut, dalam waktu lima tahun sejak 1988/89 telah terjadi penambahan kapasitas produksi air bersih pedesaan

XIII/20

sekitar 3.500 liter/detik atau rata-rata bertambah 700 liter/detik setiap tahun. Pada kurun waktu ini juga, sejak 1988/89 sampai tahun 1992/93 setiap tahunnya dibangun antara 778 sampai sekitar 2.750 buah HU dan TA-nya, dan dipasang sekitar 18.500 SR sebagai suatu bentuk pelayanan baru pada program air bersih di pedesaan. Sedangkan PAH bertambah sebanyak 1.924 buah, dan PMA sebanyak 253 buah. Sehingga persentase penduduk pedesaan yang terlayani oleh air bersih diperkirakan meningkat dari 30,5% pada akhir Repelita IV menjadi sekitar 43% pada akhir tahun keempat Repelita V (Tabel XIII-5).

Dengan terus ditingkatkannya penyediaan sarana air bersih dalam jumlah yang makin memadai, maka salah satu kebutuhan dasar masyarakat makin dapat dipenuhi. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga makin dapat ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Selain itu, oleh karena air bersih merupakan salah satu prasarana ekonomi maka dengan terus meningkatnya kapasitas air bersih beserta jaringan distribusinya juga mendorong pertumbuhan industri, baik industri besar maupun kecil, yang selanjutnya ikut memacu pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor pembangunan sosial lainnya.

3. Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Peningkatan program penyehatan lingkungan pemukiman dilaksa-nakan terutama melalui kegiatan penyuluhan kesehatan, pengawasan kualitas lingkungan, pembangunan dan perbaikan saluran-saluran air hujan (drainase), serta penanganan persampahan dan air limbah.

Kegiatan-kegiatan tersebut dimulai sejak Repelita I berupa pemberian bantuan teknis dan rehabilitasi drainase kepada beberapa kota. Dalam Repelita II dan III selain rehabilitasi drainase, dilakukan pula penelitian penanganan persampahan kota, yang dalam Repelita IV dikaitkan dengan perbaikan kampung khususnya untuk pengadaan sistem pembuangan sam-pah, pembuangan air kotor dan drainase. Sampai dengan akhir Repelita IV (1988/89) penanganan drainase telah dilaksanakan di 107 kota yang melayani kurang lebih 10,5 juta orang (Tabel XIII-6). Sedangkan selama lima tahun sejak 1988/89 telah dilaksanakan perbaikan drainase di 633 kota yang dapat melayani kurang lebih 42,7 juta orang.

XIII/21

TABEL XIII – 5

PELAKSANAAN PENYEDIAAN AIR BERSIH PEDESAANMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1973/74 – 1992/93

4) Terdiri dari hidran/kran umum dan terminal air5) Terdiri dari Sumur Artesis, Sumur Pompa Tangan Dalam, Sumur Pompa Tangan Dangkal dan Sumur Gali6) Angka diperbaiki7) Angka sementara sampai Desember 1992

XIII/22

Lanjutan Tabel XIII – 5

1) Terdiri dari hidran/kran umum dan terminal air2) Terdiri dari Sumur Artesis, Sumur Pompa Tangan Dalam, Sumur Pompa Tangan Dangkal dan Sumur Gali3) Angka diperbaiki4) Angka sementara sampai Desember 1992

XIII/22A

TABEL XIII – 6

PELAKSANAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PERKOTAANMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1988/89 – 1992/93

1) Angka sementara sampai Desember 1992

XIII/23

Lanjutan Tabel XIII – 6

1) Angka sementara sampai Desember 1992

XIII/23A

Di bidang persampahan, sampai tahun 1988/89 (akhir Repelita IV) telah berhasil dibangun fasilitas persampahan di 204 kota yang melayani kurang lebih 15 juta orang penduduk (Tabel XIII-6). Sementara itu, untuk lebih mendayagunakan pengelolaan sampah telah diperkenalkan suatu pola baru dengan menggunakan sistem modul. Dalam sistem tersebut pengumpul-an sampah dari rumah tangga sampai dengan tempat pembuangan sementara dilakukan oleh pihak RT/RW atau LKMD setempat. Sedangkan pengangkut-an sampah selanjutnya ke tempat pembuangan akhir dilakukan oleh Peme -

rintah Daerah. Selma kurun waktu lima tahun sejak 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V (1992/93) telah berhasil dibangun fasilitas penanganan persampahan di 1.033 kota, untuk melayani sekitar 23 juta penduduk.

Bersamaan dengan perbaikan drainase dan persampahan, dalam Repelita IV telah dilaksanakan juga penanganan air limbah di 58 kota yang dapat melayani kurang lebih 4,7 juta orang. Sedangkan dalam lima tahun sejak 1988/89, telah dilaksanakan penanganan sarana air limbah di 587 kota yang dapat melayani kurang lebih 6,3 juta orang. Bentuk penanganannya sebagian besar berupa sarana pembuangan limbah setempat.

Penanganan air limbah mulai ditingkatkan sejak tahun ketiga Repe- lita IV dengan menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah rumah tangga dengan teknologi sederhana. Sedangkan untuk beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Cirebon dan Tangerang penanganannya dilakukan dengan sistem pengolahan air limbah terpusat.

Dalam Repelita V program penyehatan lingkungan pemukiman secara keseluruhan ditingkatkan dengan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kegiatannya ditekankan pada upaya intensifikasi penyuluhan kesehatan masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat antara lain melalui gerakan kebersihan pada Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di kampung-kampung kumuh, dan gerakan kebersihan sungai dengan Program Kali Bersih (Prokasih) yang dimulai pada tahun 1989/90 di Jakarta. Sampai dengan tahun keempat Repelita V Prokasih telah berkembang di 11 propinsi, terutama pada beberapa kota yang dilalui sungai. Gerakan HKSN dilakukan setiap tanggal 20 Desember di semua kota di Indonesia. Dengan gerakan kebersihan HKSN, proyek Prokasih dan penyuluhan-penyuluhan lainnya di bidang kesehatan yang disertai dengan perbaikan sarana dan pemberlakuan

XIII/24

peraturan tentang kebersihan lingkungan pemukiman, maka makin ditingkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat, dan para industriawan untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan baik yang berasal dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya makin dapat diwujudkan.

XIII/25