PERUBAHAN RENSTRA - disdamkar.natunakab.go.id · Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan...

NATUNA

LAUT SAKTI RANTAU BERTUAH

(PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS)

DINAS PEMADAM

KEBAKARAN

KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2018-2021

PERUBAHAN

RENSTRA

Ranai, Desember 2019

http://2.bp.blogspot.com/-cOLJQWR5s98/USdQ5nAuvZI/AAAAAAAAAP0/2-J7m2Z0uz0/s1600/logo+damkar+II.jpg

i

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama ALLAH SWT Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan

hidayah yang telah diberikan, sehingga Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna Tahun 2018-2021 dapat

terselesaikan.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pemadam Kebakaran sebagai unit kerja Penanggulangan

Bencana serta pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dalam

priode 4 (Empat) tahun.

Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis

yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis

pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan

kinerja Dinas Pemadam Kebakaran.

Dengan demikian, diharapkan Renstra ini bermanfaat bagi kita semua

dengan harapan dapat lebih meningkatkan peran Dinas Pemadam

Kebakaran dalam rangka mendukung pencapaian visi,misi dan program

Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna

Tahun 2016-2021 yakni dengan visi Bupati terpilih adalah “Menjadikan

Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan

dan Budaya Tempatan“.

Ranai, 30 Desember 2019

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

KabupatenNatuna

SYAWAL, SE NIP. 19711208 200012 1 002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …................................................................................... i

DAFTAR ISI ………........................................................................................... ii

DAFTAR TABEL …....................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR …. ................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ...................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 4

1.4. Sistematika …………................................................................................. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .................................................... 7

1. Tugas Pokok ……………........................................................................... 7

2. Fungsi ………………………………………………………………………….. 7

3. Struktur Organisasi ................................................................................... 8

2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran ……………............................24

2.3. Sarana Prasarana …………………...........................................................27

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran ……………………..……30

2.5. Tantangan dan Peluang............................................................................30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi .........33

3.2. Telaah Terhadap Visi Misi Kepala Daerah ...............................................35

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi ............................37

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………………………….37

iii

BAB IV TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................................................39

4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD ....................................................................41

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.46

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja .........................................................................................47

BAB VII PENUTUP ...........................................................................................49

iv

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan ....................... 24

Grafik 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan………………... 25

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ..................................... 26

Grafik 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ………………………… 27

Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Pasarana Kantor ……………………………….. 28

Grafik 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana Kantor ………………………………. 29

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD …….. 40

Tabel 4.2. Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan .………………........... 42

Tabel 5.1. Rencana, Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Natuna ........................................................................................... 36

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ….................... 48

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna Tahun 2018-2021 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan dari dilayani menjadi melayani,

mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan

pemerintahan yang baik (Good Governance), baik dari tahap perencanaan,

pelaksanaan serta evaluasi. Pada tahap perencanaan yang berpedoman

pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional Bab III pasal 7 dan Bab V pasal 15 bahwa Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah wajib

menyiapkan Rencana Strategis SKPD/OPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah), sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal

272 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah,

mengamanatkan bahwa Renstra SKPD/OPD merupakan salah satu bagian

dari ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya pasal

85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan

bahwa Renstra SKPD/OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan.

Dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan

akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor

XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, kemudian di

implementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan


Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka peranan Renstra ini

menjadi sangat penting.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan

Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana

Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara

proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab

terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya. Staf dan

eselon IV bertanggung jawab pada kegiatan, eselon III bertanggung jawab

pada Program dan Kebijakan.

Dengan luas wilayah Kabupaten Natuna adalah 264.198,37 km2

(lautan 262.197,07 km2 dan daratan 2.001,30 km2) dengan jumlah pulau

154 (pulau yang berpenghuni 27 pulau yang tidak berpenghuni 127 pulau)

serta panjang pantai 1.987.880 km2, maka pelayanan di bidang Pemadam

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana harus dapat menyesuaikan

dengan irama kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Natuna, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman

penyelenggaraan pembangunan di bidang Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana.

1.2. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-


Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten


Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2011

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Natuna;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.


1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna

Tahun 2018–2021 selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemadam

Kebakaran Tahun 2018–2021 merupakan dokumen resmi

penyempurnaan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk 4 (empat) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau

kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan

dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Daerah

Kabupaten Natuna di bidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2018–2021 ditetapkan

dengan maksud :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan

dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja ), Rencana Kinerja Tahunan

( RKT ) Dinas Pemadam Kebakaran.

b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta

kegiatan prioritas Dinas Pemadam Kebakaran dalam jangka

menengah.

c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang

mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik,

transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran

ini adalah :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama empat (4) tahun yang akan datang.

b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien dan berkelanjutan.

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar

pelaku pembangunan di Kabupaten Natuna.


1.4. Sistematika

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna tahun

2018-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan

hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan

Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD/OPD;

sumber daya yang dimiliki oleh SKPD/OPD, kinerja pelayanan

sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan SKPD/OPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan SKPD/OPD, telaahan visi, misi dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan

Renstra Dirjenpum Kemendagri dan telaahan Renstra Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi

Kepulauan Riau, telaahan dokumen RTRW Kabupaten Natuna

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-

isu strategis di bidang energi dan sumberdaya mineral.

Bab IV Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah

SKPD/OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan

sasaran jangka menengah SKPD/OPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif


Memuat rencana program dan kegiatan SKPD/OPD selama 4

(empat) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Dinas SKPD/OPD Yang Mengacu Pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Natuna.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Renstra SKPD/OPD, disertai dengan harapan bahwa

dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 4

(empat) tahun kedepan oleh SKPD/OPD.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

PEMADAM KEBAKARAN

Dengan telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten

Natuna, maka Dinas Pemadam kebakaran yang sejak dulu di bawah

naungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satpol PP, Penaggulangan

Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna yang dari

awalnya setingkat eselon III (Bidang) menjadi setingkat eselon II (Kepala

Dinas).

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD/OPD Dinas Pemadam Kebakaran

dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2017 tentang

uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Natuna. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan

Bencana dan Pemadam Kebakaran.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud,

Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana dan

Bidang Pemadam Kebakaran;


b. Penyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang

Penanggulangan Bencana dan Bidang Pemadam Kebakaran;

c. Pembinaan, Fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Bidang

Penanggulangan Bencana dan Bidang Pemadam Kebakaran;

d. Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Bidang Penanggulangan Bencana dan Bidang Pemadam Kebakaran;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

lingkup tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Susunan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna terdiri

dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Penanggulangan Bencana;

d. Bidang Pemadam Kebakaran;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing struktur pada Dinas

Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun, merencanakan,

mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan

perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,

kerasipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan

keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas Pemadam

Kebakaran;


2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sekretaris mempunyai fungsi :

a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;

b) Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan keuangan,

kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan

rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan,

pelaporan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan,

perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan

keprotokolan;

d) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan

Perencanaan, pelaporan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,

kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan

keprotokolan;

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

3) Uraian Tugas Sekretaris meliputi :

a) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan Dinas Pemadam

Kebakaran;

b) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup

Sekretariat;

c) Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat

menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

inventarisasi, dan rumah tangga;

d) Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;

e) Menyusun pelaporan Dinas;


f) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan

pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara

terpadu;

g) Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan

perencanaan dan pelaporan Dinas;

h) Mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan Kinerja Dinas;

i) Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;

j) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

dan

k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan lingkup tugasnya;

4) Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Menyiapkan dan melaksanakan administrasi umum dan

kepegawaian;

Uraian Tugas Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian meliputi :

a) Menyiapkan rencana kerja lima tahunan dan tahunan di

lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;

c) Menyiapkan pembinaan dan pelatihan SDM Pegawai di

lingkup Dinas;


d) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk

pelaporan lainnya di lingkup Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

e) Menyiapkan laporan tahunan Dinas;

f) Menyiapkan Profile Dinas Pemadam Kebakaran;

g) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada

atasan;

h) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang

menjadi tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

i) Melaksanakan operasional administrasi tata usaha,

kepegawaian dan urusan umum Dinas;

j) Melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan

laporan tahunan dan profil Dinas;

k) Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;

l) Membina pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

dan

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

menyiapkan, mengonsep, melaksanakan perencanaan dan

administrasi keuangan, membuat data laporan keuangan dengan

menyiapkan administrasi keuangan;

Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi

sebagai berikut :


a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di

lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang

persediaan Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

c. Menyiapkan RENSTRA dan Renja tahunan Dinas Pemadam

Kebakaran;

d. Menyiapkan rekapitulasi LRFK Dinas;

e. Menyiapkan LAKIP Dinas;

f. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk

pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan;

g. Menyiapkan laporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran;

h. Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan

data LPPD, LKPJ, LAKIP dilingkup Dinas Pemadam

Kebakaram;

i. Menyiapkan laporan aset dan barang persediaan Dinas

Pemadam Kebakaran;

j. Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan

keuangan dan akuntansi keuangan di lingkup Dinas

Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

k. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada

atasan;

l. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang

menjadi tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan;

m. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan;


n. Membina pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Bidang Penanggulangan Bencana

1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas

merencanakan, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria

dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta

pemantauan serta mengevaluasi dan pelaporan di Bidang

Penanganan Penganggulangan Bencana Daerah berpedoman

kepada Kebijakan Umum dan Rencana Strategis Dinas

Pemadam Kebakaran;

2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Penanggulangan Bencana memiliki fungsi:

a) Perumusan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan

program kegiatan penangulangan bencana daerah;

b) Penyelenggaraan bahan dalam rangka memfasilitasi

pelaksaan kegiatan penanganan masalah bencana;

c) Pembinaan dan pengawasan bidang Penanggulangan

Bencana di setiap Kecamatan dan Kelurahan;

d) Pelaksanaan dan pengarah penanggulangan bencana,

evakuasi, logistik, rehabilitas dan rekonstruksi, serta

melaksanakan Standart Pelayanan Minimal (SPM) di bidang

penanggulangan bencana;


e) Pelaksanaan fasilitas untuk peningkatan penanganan

penanggulangan bencana, monitoring dan pelaporan

kegiatan penanggulangan bencana; dan

f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;

3) Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :

a) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

b) Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi;

1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan membuat konsep kebijakan penyusunan

norma, standart, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan

teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

dalam penyelenggaraan operasional urusan pencegahan dan

kesiapsiagaan dan mengoreksi dalam menangani bencana di

lingkup Pemerintahan Daerah untuk mendukung kebijakan

Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berpedoman

kepada kebijakan Umum dan Rencana Strategis Dinas Pemadam

Kebakaran;

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi

sebagai berikut:

a) Melaksanakan dan merencanakan perumusan dan menyusun

program kerja dan kegiatan seksi pencegahan dan

kesiapsiagaan;

b) Melaksanakan dan merencanakan pengumpulan dan mengolah

data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan


pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan

bencana;

c) Merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai

bahan pembuatan kebijakan di bidang Pencegahan bencana;

d) Menyiapkan dan mengkoordinasikan pedoman dan pengarahan

terhadap usaha pencegahan penanggulangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana dan penanggulangan darurat

bencana;

e) Menyiapkan dan melakukan koordinasi pemetaan daerah

rawan bencana dengan kajian-kajian strategis dan teoritis dan

pragmatis;

f) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan

menetapkan prosedur tetap penanganan pencegahan bencana

dan tanggap siaga;

g) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan

masyarakat untuk antisipasi pencegahan bencana tanggap

siaga ;

h) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan dibidang

pencegahan, dan kesiapsiagaan pada pra bencana;

i) Menyiapkan serta mengevaluasikan penyelenggaraan komando

satu titik pelaksanaan penaggulangan bencana saat tanggap

darurat;

j) Menyiapkan dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun

anggaran seksi pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan

capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan

penyempurnaannya;

k) Mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya

penyempurnaanya; dan


l) Mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil

kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan

peningkatan karier;

2) Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan , penyusunan norma, standart, membuat

konsep prosedur dan kriteria, serta melaksanakan operasional

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam urusan tanggap

darurat bencana, logistik, rehabilitasi dan rekontruksi pasca

bencana, serta mengoreksi hasil kerja berpedoman kepada

kebijakan umum dan rencana strategis Dinas Pemadam

Kebakaran.

Uraian Tugas Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan

Rekontruksi meliputi sebagai berikut :

a) Menyiapkan dan merumuskan dan menyusun program kerja

dan kegiatan Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan

Rekontruksi;

b) Menyiapkan dan merencanakan pengumpulan dan mengolah

data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Seksi

Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi;

c) Menyiapkan kajian strategis sebagai bahan pembuatan

kebijakan dibidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan

Rekontruksi dalam rangka penganggulangan bencana;

d) Menyiapkan dan mengkoordinasi dan kerjasama dengan

Perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam rangka

penanganan Tanggap Darurat, Logistik, Rehabilitasi dan

Rekontruksi;


e) Menyiapkan dan mengkoordinasikan pedoman dan pengarahan

terhadap usaha pencegahan penanggulangan bencana yang

mencangkup Pencegahan Bencana, Penanggulangan Darurat,

Rehabilitasi, Rekontruksi dan Revitalisasi;

f) Melaksanakan dan merencanakan pengupayaan pendirian

lokas pengungsian di setiap kecamatan;

g) Melaksanakan dan menetapkan prosedur tetap tentang

Tanggap Darurat, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bencana;

h) Melaksanakan dan menghitung dan menetapkan anggaran

Tanggap Darurat Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bencana;

i) Menyiapkan dan menetapkan pembagian tugas kepada

bawahan dengan cara tulisan atau lisan agar dapat diproses

lebih lanjut;

j) Mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya

penyempurnaannya;

k) Melaksanakan dan membina dan menilai kerja bawahan

berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam

pembinaan dan penigkatan karier;

l) Menyiapkan dan menginventarisir permaslahan-permaslahan

sesuai bidang tugas Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi

dan Rekonstruksi secara rutin maupun berkala sebagai bahan

pemecahan masalah;

m) Melaksanakan serta mengevaluasi hasil kegiatan pertahun

anggaran Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan

Rekonstruksi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan

sebagai bahan penyempurnaan;


n) Melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan

kegiatan Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan

Rekonstruksi kepada kepala Bidang Penanggulangan Bencana

secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemadam Kebakaran

(1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok

merencanakan, menyusun dan mengevaluasi penyelenggaraan

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan bagi

pelaksanaan tugas bawahan, serta mengendalikan dan

mengevaluasi kegiatan menyelenggarakan pencegahan dan

pengendalian bahaya kebakaran.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang di maksud

dalam ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran memiliki fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pemadam Kebakaran;

b. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengembangan di


c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan

teknis, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada


d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan

pemadam kebakaran;

e. Pelaksanaan sosialisasi, simulasi, pengawasan, patroli dan

pembinaan pencegahan, pengendalian dan evakuasi kebakaran


terhadap masyarakat, Dinas, Perangkat Daerah, Instansi

Vertikal, dan lembaga terkait;

f. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas Pemadam Kebakaran ;

2). Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari;

a) Seksi Pencegahan Kebakaran;

b) Seksi Pengendalian Kebakaran;

1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan perumusan, membuat konsep pelaksanaan

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam hal melaksanakan

operasional pencegahan kebakaran, serta mengoreksi dan

mengevaluasi penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas

Pemadam Kebakaran.

Uraian tugas Seksi Pencegahan Kebakaran meliputi sebagai

berikut :

a. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, inventarisir

kebutuhan dan penyiapan perencanaan program serta Rencana

Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pada Seksi Pencegahan

Kebakaran dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana

mobil pemadam kebakaran, dan peralatan pemadaman dan

bantuan penyelamatan lain;

b. Menyiapkan perencanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),

Prosedur Tetap (Protap) dan aturan lain sesuai Perundang-

undangan;


c. Melaksanakan perencanaan operasional pengontrolan,

pendistribusian tugas, pembimbingan dan pengarahan kegiatan

kepada bawahan;

d. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus,

pembinaan, penyuluhan, sosialisasi bahaya kebakaran;

e. Melaksanakan kerjasama partisipasi dengan instansi

pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pencegahan dan

pemadaman kebakaran;

f. Melaksanakan operasional pengawasan, pengecekan,

pemantauan/monitoring dalam rangka pencegahan kebakaran;

g. Mengoreksi penyusunan pelaksanaan operasi gabungan

pencegahan bahaya kebakaran dengan instansi terkait;

h. Melaksanakan operasional penigkatan penegakan hukum;

i. Melaksanakan pembuatan waduk kecil, bak penampungan air

dan hydrant pemadam api;

j. Melaksanakan dokumentasi, membuat rambu-rambu dan

menyelusuri peta wilayah rawan kejadian kebakaran;

k. Melaksanakan operasi dan latihan gabungan pencegahan

kebakaran dengan instansi terkait;

l. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan

masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan bahaya

bencana kebakaran;

m. Melaksanakan rapat evaluasi dan penyusunan penyampaian

laporan kegiatan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Seksi Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan perumusan, membuat konsep pelaksanaan

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan dalam hal melaksanakan operasional


Pengendalian Kebakaran, serta mengoreksi dan mengevaluasi

penyelenggara Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran.

Uraian tugas Seksi Pengendalian Kebakaran meliputi sebagai

berikut :

a) Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, inventarisir

kebutuhan dan penyiapan perencanaan program serta Rencana

Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pada Seksi Pencegahan

Kebakaran dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana

mobil pemadam kebakaran, dan peralatan pemadaman dan

bantuan penyelamatan lain;

b) Menyiapkan perencanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),

Prosedur Tetap (Protap) dan aturan lain sesuai Perundang-

undangan;

c) Menyiapkan pembuatan burrier penghalang api terutama antara

lahan pemukiman dan hutan;

d) Melaksanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan operasional,

pengontrolan pendistribusian tugas, pembimbingan dan

pengarahan kepada bawahan;

e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan,

pemeriksaan kesiapan/kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan

peralatan pemadaman dan penyelamatan;

f) Melaksanakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan

dokumentasi dan pengendalian dan penanggulangan

pemadaman kebakaran;

g) Melaksanakan operasional pengawasan, pengecekan,

pemantauan/monitoring dan patroli dalam rangka pengendalian

bantuan pemadaman kebakaran;

h) Melaksanakan kegiatan rekruitmen, pendidikan, pelatihan,

kursus, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, simulasi bagi

tenaga sukarela pertolongan bencana;


i) Menyiapkan dan membuat himbauan penghindaran pembukaan

lahan dengan cara pembakaran dan penanaman tanaman

sejenis untuk daerah yang lebih luas;

j) Menyiapkan dan menetapkan komunikasi pada kejadian

kebakaran;

k) Menyiapkan serta menetapkan operasi dan latihan gabungan

pengendalian kebakaran dengan instansi terkait;

l) Membuat konsep rekomendasi perizinan pemanfaatan gedung

dengan instansi pemerintah swasta dalam pencegahan,

pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;

m) Melaksanakan rapat evaluasi dan penyusunan penyampaian

laporan kegiatan;

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok jabatan fungsional yang diberikan hak dan wewenang

sesuai kendalinya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi

Dinas Pemdam Kebakaran Tipe C Kabupaten Natuna;

2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus

sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional

Pemadam Kebakaran dan jabatan fungsional lainnya sesuai

dengan bidang keahliannya;


4) Jumlah tenaga fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang

senior yang ditunjuk;

5) Jenis dan perjenjangan dan jabatan fungsional diatur dengan

peraturan dan perundang-undangan.


2.2. SUMBER DAYA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Natuna didukung oleh aparatur sebanyak 59 ( Lima

Puluh Sembilan) orang dengan perincian menurut golongan dan status

sebagai berikut (per-Februari 2018):

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Natuna

Menurut Golongan Kepangkatan

No Pangkat/

Golongan

Jenis Kelamin Sub Total

(org) Lk Pr

1 IV/b 3 - 3

2 IV/a 3 - 3

3 III/d 1 - 1

4 III/c 3 - 3

5 III/b 1 1 2

6 III/a 1 - 1

7 II/d 5 1 6

8 II/c 4 - 4

9 II/b 1 1 2

10 II/a 3 - 3

11 I/d - - -

12 I/c - - -

13 I/b - - -

14 I/a - - -

15 PTT 30 3 33

16 Jasa Kebersihan 1 - 1

JUMLAH 56 3 59

Sumber: Sub bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Natuna.


Sumber : Sub bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Natuna

0

5

10

15

20

25

30

Laki-Laki Perempuan

Jum

lah

Jenis Kelamin

Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Natuna Menurut Golongan Kepangkatan

IV /b

IV /a

III /d

III /c

III / b

III /a

II / d

II / c

II / b

II / a

I / d

I / c

I / b

I / a

PTT

Jasa Kebersihan

Grafik 2.1


Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran

Kab. Natuna Menurut Pendidikan

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna

No

Tingkat Pendidikan

Status Jenis

Kelamin

Total (org)

PNS

PTT/Jasa

Kebersihan

Lk Pr

1. S-2 4 - 4 - 4

2. S-1 5 2 7 - 7

3. D-3 1 - 1 - 1

4. D-2 - 1 1 - 1

4. SMA

sederajat

15 30 40 5 45

5. SMP

sederajat

- - - - -

6. SD - 1 1 - 1

JUMLAH 25 34 54 5 59


Sumber : Sub bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Natuna

2.3. SARANA DAN PRASARANA

Dari segi sarana dan prasarana yang ada, Dinas Pemadam

Kebakaran pada saat ini masih menumpang pada ex rumah dinas Bupati

dengan ruangan yang dirasa sangat belum refresentatif atau belum

memadai dan sangat diperlukan Gedung Kantor dan ruangan yang

refresentatif/memadai guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan. Dinas Pemadam Kebakaran saat ini juga telah memiliki

sejumlah peralatan kantor seperti komputer, laptop, dan sebagainya

namun belum cukup untuk melaksanakan tugas-tugas rutin

pemerintahan.

0

5

10

15

20

25

30

35

PNS PTT / Jasa Kebersihan

Jum

lah

Status

Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pemadam kebakaran Kab. Natuna Menurut Pendidikan

S-2

S-1

D-3

D-2

SMA Sederajat

SMP Sederajat

SD

laki-Laki

Perempuan

Grafik 2.2


Tabel 2.3

Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran

No. Perlengkapan Jumlah (unit)

Keadaan

Keterangan Baik Rusak

Berat

1 Bangunan Gedung

Kantor

- Masih

menumpang

2 Mobil Pemadam

Kebakaran

5 2 3

3 Kendaraan roda dua 2 2

4 Dongkrak Hidrolik 1 1

5 Laptop 1 1

6 Notebook 1 1

7 Televisi 1 1

8 Pompa kebakaran/Portable

2 1 1

9 Pipa pemancar 3 3

10 Alat pembantu

kebakaran (Nozel)

3 3

11 Alat pembantu

kebakaran (Y Connection)

2 2

12 Printer 2 2

13 Meja kerja ½ biro 1 1

14 Meja kerja1 biro 1 1

15 HT 2 2

16 Microphone/Megaphone 2 2

17 Unit Transceiver HF

Portable

12 12

18 Helm tahan panas 7 7

19 AC 1 1

20 Tempat Parkir 1 1 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Natuna


0

2

4

6

8

10

12

Jum

lah

Sarana dan Prasarana Perkantoran

Grafik Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

Bangunan Gedung Kantor

Mobil Pemadam Kebakaran

Kendaraan Roda Dua

Dongkrak Hidrolik

Laptop

Notebook

Televisi

Pompa Kebakaran / Potrable

Pipa Pemancar

Alat Pembantu Kebakaran (Nozel)Alat Pembantu Kebakaran (YConnection)Printer

Meja Kerja 1/2 Biro

Meja Kerja 1 Biro

HT

Microphone/Megaphone

Grafik 2.3


2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017

Dinas Pemadam Kebakaran resmi menjadi SKPD/OPD Type C (Eselon II),

dari yang sebelumnya adalah bernama Bidang Penaggulangan Bencana dan

Kebakaran (Eselon III) pada SKPD Kantor Satpol PP, Peanaggulangan

Bencana dan Linmas. Dengan ditetapkannya Dinas Pemadam Kebakaran

menjadi Organisasi Perangkat Daerah setingkat eselon II, maka dirasakan

program dan kegiatan yang telah ada dan telah dijalankan selama ini masih

belum dapat mengakomodir tupoksi bidang penanggulangan bencana,

pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, akan lebih dapat

terakomodir lagi. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan penganggaran yang

lebih komprehensif untuk pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran di

masa yang akan datang.

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG

Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu SKPD/OPD yang

melaksanakan salah satu urusan pemerintahan, dalam melaksanakan dan

upaya meningkatkan pelayanan perlu mengidentifikasi tantangan dan

peluang yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi terdiri dari dua kategori

yaitu permasalahan yang merupakan faktor kelemahan dan potensi yang

merupakan faktor kekuatan.

Adapun yang menjadi tantangan dalam pelayanan Dinas Pemadam

Kebakaran dalam 4 (empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut :


1. Masih tingginya resiko kebakaran, dipengaruhi oleh jumlah kasus

kebakaran yang tertangani, jumlah tenaga Damkar yang memiliki

kompetensi, Jumlah masyarakat yang berperan aktif.

2. Masih lemahnya pelayanan bidang pemadam kebakaran, hal ini lebih

disebabkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana pada Dinas

Pemadan Kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran dan lain-lain.

3. Masih lemahnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang disebabkan

oleh kurangnya pelatihan-pelatihan kecakapan, kursus-kursus dan

bimtek-bimtek.

4. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat khususnya generasi

muda di Desa/Kelurahan serta masih kurangnya pembinaan

masyarakat dalam hal penanggulangan bencana dan kebakaran.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Natuna pada saat ini dalam melaksanakan pelayanan adalah

sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik antar Instansi.

Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar

Dinas/Badan/Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Natuna akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi

terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna

penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan

keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.


3. Kerjasama dengan pihak luar.

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang

sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan

ketertiban umum di Kabupaten Natuna, yang dituangkan dalam bentuk

Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja.

4. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai

dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN.

a. Urusan Penanggulangan Bencana serta Kebakaran

Isu Pokok dan Strategis dalam urusan Penanggulangan Bencana serta

Pemadam Kebakaran adalah masih kurangnya sarana dan prasarana

untuk melayani masyarakat dalam hal Penanggulangan Bencana serta

Pemadam Kebakaran.

Sarana dan prasarana yang paling menentukan adalah ketersediaan

mobil mengatasi Bencana, mobil patroli kebakaran dan mobil pemadam

kebakaran.

Untuk pelayanan Pemadam Kebakaran diperlukan unit mobil

pemadam kebakaran kapasitas 3 meter kubik minimal 1 (satu) unit setiap

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Padahal kita saat ini hanya

memiliki 2 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah tua (kondisi 65%

dan 35%), dan 1 unit mobil baru hasil dari pengadaan mobil tahun 2017

(kondisi 100 %) sementara Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kita ada

empat, yaitu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1 Bunguran Timur,

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 2 Bunguran Timur Laut, Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) 3 Bunguran Tengah dan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) 4 Bunguran Selatan. Bagaimana kita hendak

memberikan pelayanan maksimal (prima) dalam hal pemadaman

kebakaran, bila syarat pelayanan minimal saja kita belum terpenuhi.


b. Urusan Pengembangan Kapasitas Aparatur.

Isu pokok dan Strategis dalam rangka Pengembangan Kapasitas

Aparatur masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur para anggota

Dinas Pemadam Kebakaran. Yakni kapasitas yang menyangkut kecakapan

dalam bertindak di lapangan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi

dalam pencegahan bencana dan kebakaran. Baik dalam hal pemahaman

atas aturan-aturan yang berlaku, maupun cara-cara sosialisasi,

pembinaan, pengawasan dan penanganan atas bencana dan kebakaran.

Diperlukan upaya yang terus menerus agar kapasitas aparatur Dinas

Pemadam Kebakaran dapat meningkat sehingga pelayanan kepada

masyarakat bidang bencana dan kebakaran juga dapat meningkat.

c. Urusan Sarana dan rasarana.

Isu pokok dan Strategis dalam rangka penaggulangan bencana dan

bahaya kebakaran tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana

yang memadai, sehingga tugas-tugas yang diemban Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Natuna dapat berjalan sesuai rencana.

Dengan meningkatnya kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Natuna secara tidak langsung membutuhkan sarana dan

prasarana yang memadai, disatu sisi sarana dan prasarana yang dimiliki

sangat minim, maka dipandang perlu untuk penambahan sarana dan

prasarana agar memudahkan dan memperlancar kegiatan tersebut.

d. Urusan Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam

Isu pokok dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan Penangulangan

Bencana Alam adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam

menjaga lingkungan. Dalam hal ini adalah masih belum optimalnya

pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan serta masih kurangnya

pembinaan masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya antisipasi


penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah

manusia.

Diperlukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat menyangkut

teknik-teknik evakuasi, Search and Rescue (SAR) dan teknik-teknik lain

mengenai penanggulangan dini atas gangguan bencana.

e. Urusan Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran.

Isu pokok dan strategis dalam Urusan Pencegahan dan

Penanggulangan Musibah Kebakaran adalah masih tingginya resiko

kebakaran baik kebakaran rumah tinggal maupun kebakaran hutan dan

lahan.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus kebakaran yang tertangani. Di

mana Cakupan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pemadam

kebakaran masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Petugas

Pemadam Kebakaran yang memiliki kompetensi, jumlah masyarakat yang

berperan aktif, serta juga faktor sarana dan prasarana.

3.2. TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD/OPD sangat

dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah–

langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sejalan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.


a. Visi dan Misi

Visi Bupati terpilih tahun 2016-2021 adalah :

”Menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam

Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”

Misi Bupati terpilih tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial

daerah.

2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga

pendidik dan anak didik.

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat

pesisir, nelayan dan buruh tani.

4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan

prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan.

5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu

sebagai payung pembangunan daerah.

6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan

masyarakat.

b. Telaah Terhadap Visi dan Misi

Telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung

Dinas Pemadam Kebakaran. Hal ini ditunjukan melalui :

Pernyataan Misi ke 6 :

Pada misi ini Dinas Pemadam Kebakaran berperan dalam memberikan

pelayanan prima berupa penciptaan kondisi yang kondusif, aman dan

nyaman di tengah-tengah masyarakat sehingga terciptanya rasa percaya

masyarakat terhadap aparatur pemerintah khususnya aparatur dibidang

penanggulangan bencana dan kebakaran dengan memberikan pelayanan.


3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Dinas

Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna merupakan bagian dari pada

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang ada di

Provinsi Kepulauan Riau dan secara nasional dibawah Kementerian Dalam

Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pemadam

Kebakaran diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009.

Selanjutnya disebutkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran adalah

bagian Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan penaggulangan bencana

dan kebakaran, untuk 4 (empat) tahun kedepan. Hal ini dituangkan dalam

kegiatan Peningkatan pelayanan, sarana prasarana, kapasitas aparatur,

Penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran.

3.4. Penentuan isu-isu Strategis

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Penanggulangan bencana

dan Bahaya kebakaran sangat dipengaruhi oleh :

1. Luas Wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah kerja

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna terdiri 15 (lima

belas) Kecamatan, 60 Desa dan 7 Kelurahan. Secara geografi

Kabupaten Natuna terdiri dari beberapa pulau kecil, yakni 154

pulau kecil. Dari 154 buah pulau ini hanya 27 buah pulau yang

berpenghuni dan 127 buah pulau yang tidak berpenghuni.

Kabupaten Natuna juga memiliki 7 buah pulau terluar, yakni

Pulau Sekatung, Pulau Sebatur dan Pulau Semiun di Kecamatan

Pulau Laut. Pulau Tokong Boro di Kecamatan Bunguran Utara.

Pulau Subi Kecil di Kecamatan Subi. Pulau Kepala (Cempala) di

Kecamatan Serasan. dan terakhir Pulau Senoa di Kecamatan

Bunguran Timur.

2. Isu Pokok dan Strategis lainnya dalam rangka mendukung

pembangunan, pada prinsipnya adalah menjaga Ketentraman dan


ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan

masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan

teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan

pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan

ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan menjamin ketentraman masyarakat.

3. Terakhir adalah Isu Pokok dan Strategis Partisipasi dalam

Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran. Bahwa

penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sangat

dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kesiapan petugas dan

kelengkapan sarana dan prasarana, untuk itu didalam

mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya

bencana dan musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan

masyarakat Natuna agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa

upaya preventif dengan tindakan awal yang dapat mengatasi

musibah bencana dan meluasnya musibah kebakaran.


BAB IV TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka

Dinas Pemadam Kebakaran Menjabarkan visi dan misi kedalam bentuk yang

lebih nyata, operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran

strategis.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat)

tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) didasarkan

pada potensi dan permasalahan serta isu utama dalam bidang

Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Natuna.

Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi yang lebih realistis akan

tampak pada pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun,

adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan resiko bencana

2. Menurunkan resiko kebakaran

b. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan

untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih

terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu

4 (empat) tahun, yakni :

1. Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana

2. Menurunnya jumlah bencana kebakaran


Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna

Tahun 2018-2021

NO

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

DATA AWAL

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

DATA AKHI

R 2017 2018 2019 2020 2021

1

Menurunkan resiko bencana

Desa/kelurahan

tangguh

bencana

Meningkatn

ya Pelayanan Penanggula

ngan Bencana

Indeks Kepuasan Masyaraka

t

- B

(3,25) B

(3,25) B

(3,25)

B

(3,25)

B (3,25)

2

Menurunkan resiko

kebakaran

Kerugian harta benda

(Rupiah) korban jiwa akibat

kebakaran (Jiwa) Luas areal

kebakaran (Ha)

Menurunnya Jumlah Bencana

Kebakaran

Cakupan

pelayanan bencana kebakaran

kabupaten

- 72,50 81,67 90.83 100 100


4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD

Perumusan Strategi dan kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Natuna ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan

sasaran jangka menengah SKPD/OPD yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal

RPJMD. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan

sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai

tujuan dan sasaran.

1) Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan

dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat

Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan

Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Dinas

Pemadam Kebakaran dalam empat tahun selengkapnya dapat dilihat pada

format renstra terlampir.

2). Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah

ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan

pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program

disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.


Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI (Bupati Natuna)

”Menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam

Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

MISI (Bupati) ke – 6

”Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan

masyarakat”

N0 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 2 3 4 5

1

Menurunkan resiko

bencana

Meningkatn

ya Pelayanan

Penanggulangan Bencana

1. Peningkatan

Kualitas Pemaham

dalam Pelaksanaan Penanggulang

an Bencana

2. Peningkatan

kesiagaan Penangulanga

n Bencana

3. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penangulangan Bencana

1. Peningkatan

pemahaman

dan peningkatan pengetahuan

Pencegahan Dini dalam Penanggulan

gan Bencana

2. Peran Serta

Satgas Penanggulan

gan Bencana

1. Peningkatan

operasi penangulangan bencana

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Penangulangan bencana


2 Menurunkan resiko kebakaran

Menurunya Jumlah

Bencana Kebakaran

1. Peningkatan Kualitas

Pemahaman Dalam

Pelaksanaan Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran

1. Peningkatan

pemahaman dan

peningkatan pengetahuan pencegahan

dini dalam penangulangan

kebakaran

2. Peran serta

satgas penangulang

an kebakaran

2. Peningkatan kesiagaan

pencegahan dan

pengendalian bahaya kebakaran

3. Peningkatan sarana dan

prasarana pencegahan

dan pengendalian bahaya

kebakaran

1. Peningkatan

operasi pencegahan

dan pengendalian kebakaran

1. Pemenuhan

sarana dan prasarana

pencegahan dan

pengendalian bahaya kebakaran

[Type a quote from the document

or the summary of an interesting

point. You can position the text

box anywhere in the document.

Use the Drawing Tools tab to

change the formatting of the pull

quote text box.]

[Type a quote from the

document or the summary

of an interesting point.

You can position the text

box anywhere in the

document. Use the

Drawing Tools tab to

change the formatting of

the pull quote text box.]

3. Peningkatan sarana dan prasarana

pencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan

untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai

sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula

dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi. Adapun

program kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna sebagai

berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penanggulangan Bencana

3. Program Kebakaran


Tabel 5.1

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN NATUNA

(Berkas terlampir)

Catt :

RENSTRA APLIKASI

( Berkas Terlampir


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada

setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap

jenis pelayanan pada bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit

organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang

ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan

merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas

pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Pemadam kebakaran yang mendukung visi,

misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021

adalah sebagai berikut :


Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD C

N

O

INDIKATO

R KINERJA SESUAI

TUGAS

DAN FUNGSI

PEMBANG

UNAN DAERAH

KONDI

SI

KINERJA

PADA

AWAL PERIO

DE

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KON

DISI

KINERJA

AKHI

R PERI

ODE

TAHUN

2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

- - B

(3,25)

B

(3,25)

B

(3,25)

B

(3,25)

B

(3,25)

2

Cakupan

pelayanan

bencana kebakaran

kabupaten

- - 72,50 81,67 90.83 100 100

Satpol La

w Ad


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Natuna Tahun 2018-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang

disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan menyesuaikan dengan

kondisi terkini pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, yang

merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan

orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai empat

tahun.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran,

kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Natuna tahun 2018-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan

laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang

dimiliki Dinas , penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi

sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di

internal - intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.


Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Natuna tahun 2018-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua

pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2016-

2021 : ”Menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri

Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”

Ranai, Desember 2019 KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN NATUNA

SYAWAL, SE NIP. 19711208 200012 1 002


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NATUNA TIPE C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA Nomor : 49 TAHUN 2017 Tanggal :

KEPALA DINAS

KELOMPOKN JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN

SEKSI PENGENDALIAN KEBAKARAN

SEKSI PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

SEKSI KEDARURATAN, LOGISTIK,

REHABILITASI DAN REKONTRKSI

UPT

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN Jalan Jenderal Ahmad Yani Ranai telp. 0773-31113

RANAI KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NATUNA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN NATUNA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2018-2021

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-

2025, maka Kabupaten Natuna telah memiliki

perencanaan pembangunan jangka panjang daerah

sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan

dilaksanakan secara bertahap untuk menjadi Natuna MAS

(Makmur, Adil dan Sejahtera) sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945;

b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Natuna 2005-2025, maka disusunlah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2016-2021 sebagai perwujudan aplikatif

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima

tahun kedepan, dan sebagai kelanjutan dari Rencana


Natuna Tahun 2011-2016 Periode Lima Tahun

sebelumnya;

c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima

tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana


Natuna Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana

Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna

Tahun 2018-2021;

d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Natuna Tahun 2018 - 2021 dengan Keputusan Kepala

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun

2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

107);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517); 10. Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 131.21-4687 Tahun 2016 Tanggal 04 Mei

2016 Tentang Pengangkatan Drs. H. Abdul Hamid Rizal

sebagai Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-

2021.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-4688

Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 Tentang Pengangkatan

Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti sebagai Wakil Bupati

Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor

7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraruran Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016

tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN NATUNA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS

PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018-2021

Kesatu : Dalam Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini

yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;

2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan;

3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan

programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan

misi;

5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk

mencapai tujuan pembangunan daerah;

6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi

anggaran;

7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai

keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan

kualitatif;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten


10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana



11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra

Dinas Pemadam Kebakaran adalah dokumen

perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Natuna untuk periode 4 (Empat) tahun terhitung sejak

tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;

12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah

dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna,

yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala

SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya.

Kedua : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini serta

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Kepala

Dinas Pemadam Kebakaran ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan;

BAB II

Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi;

BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

BAB V

Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan

Sasaran RPJMD;

BAB VII

Penutup

Keempat : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana


Dinas Pemadam Kebakaran ini disusun dengan

berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Natuna tahun

2016-2021.

Kelima : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana


Dinas Pemadam Kebakaran ini menjadi landasan dan

pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya.

Keenam : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan

pengendalian terhadap pelaksanaan Kepala Dinas

Pemadam Kebakaran melalui monitoring dan evaluasi.

Ketujuh : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana


Dinas Pemadam Kebakaran ini dapat diubah dan

disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika

lingkungan strategis.

Kedelapan : Pada saat keputusan Kepala Dinas Pemadam

Kebakaran ini mulai berlaku, maka Renstra Dinas

Pemadam Kebakaran ini menjadi pedoman penyusunan

Renja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2021 yang

berpedoman kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang

memuat visi dan misi Bupati terpilih periode

selanjutnya.

Kesembilan : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan

kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai

Pada tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NATUNA,

SYAWAL, SE

NIP. 19711208 200012 1 002

PERUBAHAN RENSTRA - disdamkar.natunakab.go.id · Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENSTRA - disdamkar.natunakab.go.id · Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan...