PERUBAHAN RENCANA...
Transcript of PERUBAHAN RENCANA...
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2016 – 2021
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2019
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45 / / HK / 416 – 012 / 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45 / 15 / HK / 416 – 012 / 2017 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ), Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 );
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7 );
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun
2016 - 2021. KEDUA : Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari : 1. Renstra Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah; 2. Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah; 3. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 4. Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah; 5. Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 6. Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 7. Renstra Bagian Umum Sekretariat Daerah; 8. Renstra Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; 9. Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah; 10. Renstra Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat
Daerah. KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud
pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dan kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah BAB IV : Tujuan dan Sasaran BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI : Perencanaan Program dan Kegiatan Serta Pendaaan BAB VII : Kinerja Penyelanggaraan Bidang Urusan BAB VIII : Penutup
LAMPIRAN : KEEMPAT : Uraian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana
dimaksud diktum Kedua, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
Ir. HERRY SUWITO, MM. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611220 198509 1 001 Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur; 2. Sdr. Bupati Mojokerto; 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto; 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto; 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;
6. Sdr. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ /HK/416-012/2019 TANGGAL 2019
URAIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 - 20121
LAMPIRAN
i
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Ir. HERRY SUWITO, MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611220 198509 1 001
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena berkat karunia-Nya, sehingga dapat menyusun
dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019
periode Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan Peraturan Bupati
Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat Daerah
memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf
di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan secara
akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk
menjamin keberhasilan program dan kegiatan. Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2019
sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dan
panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 2 ( dua )
tahun kedepan pada periode Renstra 2020 - 2021 serta menjadi
komitmen segenap pegawai Sekretariat Daerah untuk
melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara
pada kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang
lebih baik dan terukur.
Mojokerto, Juli 2019
ii
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHUHULAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 11
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi 11
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 11
2.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 26
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 27
2.2.1 Sumber Daya Manusia 27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan 31
Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS 34
SEKRETARIAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan 34
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi , Misi, dan Program Kepala 39
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telahan Renstra K / L dan Renstra 45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 45
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isi – isu Strategis 46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 48
iii
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto
Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 55
PENDANAAN
BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN 56
BAB VIII PENUTUP 57
LAMPIRAN
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk masa
periode 5 ( lima ) Tahun, Renstra merupakan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang disusun
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi
persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal
Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum
Perangkat daerah dan perumusan akhir Renstra dan penetapan
Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
indikasi program dan kegiatan, serta pagu dana indikatif berikut
sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
berpedoman kepada RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis (
Renstra ) Perangkat Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan,
tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Mengingat adanya perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto,
maka perlu dilakukan juga perubahan atas Renstra Perangkat Daerah
guna penyesuaian terhadap visi, misi serta tujuan Perangkat Daerah.
Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2016-2021 yang dilakukan mencakup :
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian dan penyederhanaan program dan kegiatan;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 2
Sedangkan keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada
bagan sebagai berikut :
Berdasarkan bagan diatas dapat dideskripsikan sebagaimana
pola perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten
Mojokerto. RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021
merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang
menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah
(RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan
urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan
permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam
setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan
dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang. Adapun RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021
merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang,
RPJMD Kabupaten Mojokerto akan dijabarkan didalam dokumen
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 3
RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan
APBD. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
bagian integral dari Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun
2016-2021.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun
2016 - 2021 mengacu pada yaitu :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ), Undang –
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (
lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 );
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Mojokerto;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun
2016 – 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2016 Nomor 7 );
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 5
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah :
1 Melaksanakan amanat Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada
masyarakat dan Memberikan informasi kepada para pemangku
kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan
penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah serta
mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi dengan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto
terutama terkait Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan;
3. Sebagai kerangka dasar dalam meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan daerah guna menunjang
pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada
penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan serta
menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi
antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan
program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun
ke depan, antar Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto.
Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 ini
adalah:
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 6
1 Menyelaraskan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto
Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Program dan kegiatan pada masing – masing PD.
2 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat
serta Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap
dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan
secara sistematik di masa depan untuk lebih memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Mojokerto sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
3 Merupakan bagian dari dokumen dari Perubahan RPJMD
Pemerintah Kabupaten Mojokerto kurun waktu Tahun 2016-
2021 yang berkaitan dengan rencana Pembangunan
penyelenggaraan pemerintahan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renstra Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas :
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang
Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD,
keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD/ Perubahan
RPJMD.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 7
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,
tugas dan fungsi,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra PD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi
dokumen.
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi )
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber
daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaran
tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukanan
capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah
dihasilkan melalui pelaksananaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
Perangkat Daerah ini.
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukkan Perangkat Daerah, struktur organisasi
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 8
Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal.
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja
Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra
Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut
Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib,
dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap
Renstra Perangkat Daerah Propinsi, hasil telaahan
terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima
tahun mendatang.
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
Bab ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat
Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 9
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut.
Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan
perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok
dan Fungsi
Pada Bagian ini dikemukakan permasalahan –
permasalahan pelayanan perangkat Perangkat Daerah
beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Perngkat daerah yang terkait dengan Visi, Misi serta
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor – faktor
penghambat ataupun faktor – faktoer pendorong dari
peayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K / L ataupun
Renstra Perangkat Daerah dan ini menunjukan tingkat
capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran
/ target.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja
Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target
Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
Pada Bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu
Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat
Daerah tahun rencana.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 10
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan
rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian Ini dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima
tahun mendatang.
BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada Bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja . kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat
Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan
dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VIII. PENUTUP
LAMPIRAN
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan
pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat
Daerah. Adapun dasar pembentukan Sekretariat daerah mengacu
pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Mojokerto, serta melalui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
Sebagaimana diketahui Sekretariat Daerah merupakan unsur staf
Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin seorang Sekretaris
Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto,
disebutkan bahwa tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto adalah membantu Bupati dalam melaksanakan
penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto menjalankan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat
daerah;
c. pemantauan dan evalusi pelaksanaan kebijakan daerah;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 12
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1) Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
c) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a) Sub Bagian Keagamaan dan Bina Mental;
b) Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan dan Prasarana
Keagamaan;
c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
3) Bagian Hukum, membawahi :
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1) Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
a) Sub Bagian Kerjasama;
b) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian;
c) Sub Bagian Industri dan Perdagangan.
2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
a) Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian;
c) Sub Bagian Pelaporan.
3) Bagian Organisasi, membawahi :
a) Sub Bagian Tata Laksana;
b) Sub Bagian Kelembagaan;
c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 13
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1) Bagian Umum, membawahi :
a) Sub Bagian Rumah Tangga;
b) Sub Bagian Perlengkapan;
c) Sub Bagian Pemeliharaan.
2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
a) Sub Bagian Agenda dan Ekspedisi;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
a) Sub Bagian Pemberitaan;
b) Sub Bagian Dokumentasi;
c) Sub Bagian Protokol.
4) Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa, membawahi :
a) Sub Bagian Pembinaan;
b) Sub Bagian Layanan Pengadaan;
c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik.
(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
melalui Asisten Sekretaris Daerah.
(4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui
Kepala Bagian terkait.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 14
Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang
tertuang dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018
pada masing-masing Bagian di keasistenan adalah sebagai berikut :
1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian
tugas Sekretariat Daerah untuk menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah dan memberikan pelayanan administratif yaitu
mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, perumusan,
penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi pemerintahan,
administrasi kesejahteraan rakyat dan hukum.
Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. perumusan, pengkajian bahan kebijakan, program petunjuk
teknis serta memonitor penyelenggaraan pemerintahan
dibidang administrasi pemerintahan, administrasi
kesejahteraan rakyat dan hukum;
b. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dibidang administrasi pemerintahan,
administrasi kesejahteraan rakyat dan hukum;
c. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kewenangan
otonomi daerah dibidang administrasi pemerintahan,
administrasi kesejahteraan rakyat dan hukum;
d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah.
Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dalam rentang
koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah
sebagai berikut :
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 15
1.1 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas
membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah
dalam menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan
pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan
kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi tata
pemerintahan, otonomi daerah serta perangkat kecamatan
dan kelurahan
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi
Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. perumusan rencana kegiatan dan bahan kerja;
b. perumusan bahan kebijakan dibidang tata
pemerintahan, otonomi daerah dan perangkat kecamatan
dan kelurahan;
c. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
tata pemerintahan, otonomi daerah dan perangkat
kecamatan dan kelurahan;
d. pelaksanaan koordinasi penerapan standar pelayanan
minimal, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
e. perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD);
f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan menyusun
bahan pemecahan permasalahan dibidang tata
pemerintahan, otonomi daerah dan perangkat kecamatan
dan kelurahan;
g. perumusan saran dan atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang
tata pemerintahan, otonomi daerah dan perangkat
kecamatan dan kelurahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 16
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
1.2 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat
Daerah dalam menghimpun, menyusun dan menyiapkan
perumusan pedoman dan petunjuk teknis,
mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan
pemerintahan meliputi keagamaan dan bina mental, fasilitasi
keagamaan dan prasarana keagamaan serta kesejahteraan
masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. perumusan pedoman petunjuk teknis pembinaan
kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat;
b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dibidang kesejahteraan masyarakat;
c. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pemberian
bantuan;
d. perumusan saran dan pertimbangan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dibidang keagamaan;
f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
1.3 BAGIAN HUKUM
Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam
menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan
pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 17
kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi
peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan
hukum serta dokumentasi hukum.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai
fungsi :
a. perumusan produk hukum;
b. pelaksanaan analisis produk hukum daerah;
c. pelaksanaan pembahasan rancangan produk hukum
daerah;
d. pelaksanaan pemberian paraf terhadap produk hukum
daerah;
e. pelaksanaan penomoran, penetapan dan pengundangan
dalam lembaran daerah dan pengumuman dalam berita
daerah terhadap produk hukum daerah;
f. pelaksanaan evaluasi produk hukum Desa;
g. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-
undangan, pendokumentasian dan pelaksanaan
penyebarluasan/publikasi produk hukum pusat
dan/atau daerah;
h. pelaksanaan sosialisasi produk hukum pusat dan/atau
daerah;
i. pelaksanaan bimbingan/pelatihan produk hukum
daerah dan Desa;
j. pelaksanaan penyuluhan produk hukum;
k. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan
hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas
dasar permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
tugas;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 18
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian
tugas Sekretariat Daerah untuk menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah dan memberikan pelayanan administratif yaitu
mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, perumusan,
penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi perekonomian,
administrasi pembangunan serta hubungan masyarakat dan
protokol.
Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan mempunyai fungsi :
a. perumusan, pengkajian bahan kebijakan, program petunjuk
teknis serta memonitor penyelenggaraan pemerintahan
dibidang administrasi perekonomian, administrasi
pembangunan serta hubungan masyarakat dan protokol;
b. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dibidang administrasi perekonomian,
administrasi pembangunan serta hubungan masyarakat dan
protokol;
c. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kewenangan
otonomi daerah dibidang administrasi perekonomian,
administrasi pembangunan serta hubungan masyarakat dan
protokol;
d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah.
Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dalam rentang
koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai
berikut :
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 19
2.1 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas
membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam
menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan
pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan
kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi
kerjasama, pengembangan perekonomian serta industri dan
perdagangan.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi
Perekonomian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
dibidang perekonomian;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta
pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dan sarana perekonomian daerah;
c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
sebagai bahan koordinasi dibidang kerjasama,
penanaman modal, industri perdagangan, koperasi,
pertanian, pengelolaan energi, pertambangan dan
sumber daya mineral, kesehatan serta pangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
2.2 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam
menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan
pedoman dan/atau petunjuk teknis, mengkoordinasikan
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 20
bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi
penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan
pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi
Pembangunan mempunyai fungsi :
a. perumusan pedoman dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan daerah;
b. perumusan pedoman dan/atau petunjuk teknis,
mekanisme pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
c. perumusan bahan pelaksanaan pembangunan yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), APBD Propinsi, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) maupun bantuan pihak ketiga;
d. pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan yang
dibiayai oleh APBD, APBD Propinsi, APBN maupun
bantuan pihak ketiga;
e. perumusan dan pengolahan bahan dalam rangka
penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
2.3 BAGIAN ORGANISASI
Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten
Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menghimpun,
menyusun dan menyiapkan perumusan pedoman dan
petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan
penyelenggaraan pemerintahan meliputi kelembagaan, tata
laksana dan pendayagunaan aparatur.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi
mempunyai fungsi :
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 21
a. perumusan dan pengolahan bahan penyusunan
pedoman teknis pembinaan ketatalaksanaan dan
pelayanan publik;
b. perumusan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
peningkatan kinerja pelaksanaan koordinasi Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
c. perumusan bahan kebijakan dan pembinaan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. perumusan, pengolahan dan pelaporan Standar
Pelayanan Minimal (SPM);
e. perumusan dan pengolahan bahan pembinaan penataan
kelembagaan;
f. perumusan dan pengolahan bahan pelaksanaan analisis
dan formasi jabatan;
g. perumusan dan pengolahan bahan pelaksanaan
pembinaan administrasi kepegawaian di lingkup
Sekretariat Daerah;
h. perumusan pengembangan dan pembinaan
pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah;
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
3 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat Daerah untuk menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah dan memberikan pelayanan administratif yaitu
mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, perumusan,
penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan dibidang umum, tata usaha, hubungan
masyarakat dan protokol serta layanan pengadaan barang jasa.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 22
Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum
mempunyai fungsi :
a. perumusan, pengkajian bahan kebijakan, program petunjuk
teknis serta memonitor penyelenggaraan pemerintahan
dibidang umum, tata usaha, hubungan masyarakat dan
protokol serta layanan pengadaan barang jasa;
b. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dibidang umum, tata usaha, hubungan
masyarakat dan protokol serta layanan pengadaan barang
jasa;
c. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kewenangan
otonomi daerah dibidang umum, tata usaha, hubungan
masyarakat dan protokol serta layanan pengadaan barang
jasa;
d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah
Tugas pokok dan fungsi masing - masing Bagian dalam rentang
koordinasi Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut :
3.1 BAGIAN UMUM
Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten
Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat Daerah dalam menghimpun, menyusun dan
menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis,
mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan
pemerintahan meliputi rumah tangga, perlengkapan dan
pemeliharaan.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai
fungsi :
a. perumusan program kerja dan kebijakan dibidang rumah
tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 23
b. perumusan program kerja dan kebijakan dibidang
penyediaan perlengkapan di lingkup Sekretariat Daerah;
c. perumusan program kerja dan kebijakan dibidang
pemeliharaan aset di lingkup Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati
dan Sekretaris Daerah;
e. pelaksanaan penyediaan perlengkapan, prasarana dan
sarana lingkup Sekretariat Daerah;
f. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan, prasarana dan
sarana lingkup Sekretariat Daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi
lain dalam penyelenggaraan kegiatan bidang urusan
rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
h. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur
bidang rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan di
lingkup Sekretariat Daerah;
i. pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang rumah
tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Administrasi Umum.
3.2 BAGIAN TATA USAHA
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Asisten
Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat Daerah dalam menghimpun, menyusun dan
menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis,
mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan
pemerintahan meliputi agenda dan ekspedisi, keuangan serta
perencanaan dan evaluasi.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan kegiatan
pengagendaan dan pengekspedisian;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 24
b. pelaksanaan pengendalian anggaran rutin/operasional
dan verifikasi anggaran termasuk pembayaran gaji
pegawai dan hak-haknya di lingkup Sekretariat Daerah;
c. perumusan perencanaan teknis operasional serta
penyelenggaraan kegiatan administrasi tata usaha
pimpinan dan keuangan Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan pengaturan dan layanan ketatausahaan
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati
dan Asisten Sekretaris Daerah;
e. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pimpinan;
f. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum;
g. pelaksanaan koordinasi dan perumusan laporan kinerja
di lingkup Sekretariat Daerah;
h. pelaksanaan pengelolaan data dan perencanaan program
di lingkup Sekretariat Daerah;
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Administrasi Umum.
3.3 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai
tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam
menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan
pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan
kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi
pemberitaan, dokumentasi dan protokol.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :
a. perumusan data dan informasi sebagai bahan
penyampaian berita (pers release);
b. pelaksanaan penghimpunan dokumentasi dan publikasi
kegiatan Pemerintah Daerah;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 25
c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan badan
atau organisasi kewartawanan;
d. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah
Daerah;
e. pelaksanaan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas
bagi pejabat daerah dan tamu Pemerintah Daerah;
f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Administrasi Umum.
3.4 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA
Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa mempunyai tugas
membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menghimpun,
menyusun dan menyiapkan perumusan pedoman dan
petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan
penyelenggaraan pemerintahan meliputi pembinaan, layanan
pengadaan dan pengelolaan sistem pengadaan secara
elektronik.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Layanan Pengadaan
Barang Jasa mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan jasa;
b. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa;
c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengadaan
barang dan jasa secara elektronik;
d. perumusan rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
e. perumusan dokumen pengadaan;
f. perumusan besaran nominal jaminan panawaran;
g. pelaksanaan pengumuman pengadaan barang dan jasa
di website dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam
portan nasional;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 26
h. pelaksanaan penilaian kualifikasi penyedia barang dan
jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;
i. pelaksanaan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
j. pelaksanaan penanganan terhadap sanggahan;
k. pelaksanaan penetapan penyedia barang dan jasa;
l. pelaksanaan penyusunan laporan mengenai proses dan
hasil pengadaan kepada Bupati;
m. pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang dan jasa;
n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Administrasi Umum.
Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat
Daerah sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
2.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten adalah sebagai
berikut :
LAMPIRAN I : LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 17 TAHUN 2018
TANGGAL 21 MARET 2018
BUPATI MOJOKERTO,
MUSTOFA KAMAL PASA
SUB BAGIAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SUB BAGIAN
DOKUMENTASI
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
STAF AHLI
KELOMPOK
JABATAN
TATA LAKSANA
SUB BAGIAN
SUB BAGIANSUB BAGIAN
AGENDA DAN
EKSPEDISI
SUB BAGIAN
BAGIANBAGIAN
PENDAYAGUNAAN
APARATURPEMELIHARAAN
RUMAH TANGGA PEMBERITAAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PROTOKOL
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN EVALUASI
SUB BAGIAN
BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
PROTOKOL
KEUANGAN
ORGANISASI
PELAPORAN
U M U M
SUB BAGIAN
INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN
SUB BAGIANSUB BAGIAN
PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
KELEMBAGAAN
BAGIAN
HUKUM
ASISTEN ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
BAGIAN BAGIAN
ADMINISTRASI UMUM
TATA USAHA
ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
ADMINISTRASI
PEMERINTAHA
N
BAGIAN
ASISTEN
ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
BAGIANBAGIAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SUB BAGIAN
KERJASAMA
PENYUSUNAN
PELAKSANAAN
PROGRAM
SUB BAGIAN
SEKRETARIS DAERAH
SUB BAGIAN
TATA
PEMERINTAHA
N
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
FASILITASI
KEAGAMAAN DAN
PRASARANA
KEAGAMAAN
KEAGAMAAN DAN
BINA MENTAL
DOKUMENTASI
HUKUM
PENGEMBANGAN
PEREKONOMIANPENGEDALIAN
SUB BAGIAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
OTONOMI
DAERAH
SUB BAGIAN
PERANGKAT
KECAMATAN
DAN
KELURAHAN
SUB BAGIAN
PENYULUHAN
DAN BANTUAN
HUKUM
ttd.
SUB BAGIAN
PENGELOLAAN
SISTEM PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK
BAGIAN
LAYANAN
PENGADAAN
BARANG JASA
SUB BAGIAN
PEMBINAAN
SUB BAGIAN
LAYANAN
PENGADAAN
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 27
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang
terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam
penyelenggaraan pemerintah dalam bidang kebijakan dan pembinaan
administrasi pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber
daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas
dapat digambarkan sebagaimana daftar tabel sebagai berikut :
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Menurut Status, dan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
Sedangkan peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk
mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto dapat dilihat pada tabel daftar inventaris Sekretariat
Daerah berikut :
SD SLTP SLTA Dipl. S1 S2 S3
1 Sekretaris Daerah - - - - - 1 - 1
2 Staf Ahli - - - - - 3 - 3
3 Asisten - - - - - 3 0 3
4 Adm. Pemerintahan - 1 5 - 9 4 - 19
5 Adm. Kesejahteraan Rakyat - - 11 - 3 4 - 18
6 Hubungan masyarakat - - 9 2 9 3 - 23
7 Adm. Perekonomian - - 3 8 4 - 15
8 Adm. Pembangunan - - 6 2 6 3 - 17
9 Umum 11 7 47 4 22 5 - 96
10 Tata Usaha - 1 4 3 9 1 - 18
11 Organisasi - - 4 3 5 3 - 15
12 Hukum - - 2 - 10 4 - 16
13 LPBJ - - 2 - 4 3 - 9
11 9 93 14 85 41 0 253JUMLAH
JmlNo Bagian / Unit Kerja
Pendidikan Formal
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 28
DAFTAR INVENTARIS SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN
MOJOKERTO
No Sarana Prasana Kantor Jumlah
1 Kendaraan Roda Empat / Bus 2 unit
2 Kendaraan Ruda Empat / Truk 3 unit
3 Kendaraan Roda Empat / Pick Up 2 unit
4 Kendaraan Roda Empat / Box 1 unit
5 Kendaraan Roda Empat 48 unit
6 Kendaraan Roda Dua 39 unit
7 Barang Inventaris Lainnya 2.920 unit
8 Gedung 4 unit
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
merupakan penjabaran dan menggambarkan tingkat capaian kinerja
perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat
Daerah periode tahun sebelumnya. Adapun Kinerja Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2018 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dengan tujuan dan sasaran serta
indikatornya sesuai dengan perubahan Renstra Sekretariat Daerah
adalah sebagai berikut :
1. Tujuan meningkatnya kualitas kebijakan kerukunan antar
umat beragama dengan indikator Indek Kerukunan Umat
Beragama. Sasaran meningkatnya toleransi masyarakat dan
kerukunan umat beragama dengan indikator yang diampu
Bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel
dengan inikator :
1) Nilai Sakip dengan indikator sasaran :
- nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang diampu oleh
bagian organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 29
2) Nilai EKPPD dengan sasaran meningkatnya kualitas sistem
pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dengan indikator Nilai evauasi kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang
diampu oleh Bagian Admnistrasi Pemerintahan
3) Menigkatnya fasiitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan indikator :
- Persentase belanja pegawai yang diampu Bagian
TataUsaha, Bagian Umum dan Bagian Humas dan
Protokol
- Maturitas Penerapan LPBJ yang diampu Bagian LPBJ
4) Terjalinnya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi
antar pemerintah daerah dan instansi dengan indikator :
- Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang
diimplementasikan yang di ampu oleh Bagian
Administrasi Perekonomian
- Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti yang
diampu Bagian Administrasi Perekonomian
3. Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan
indikator Nikai IKM Pemerintah Daerah, Sasaran
Meningkatnyaprofesionalisme dan kinerja aparatur dalam
pelayanan publik dengan indikator sasaran :
1) Rata – rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
penyelengaraan pelayanan yang diampu Bagian Organisasi
2) Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diampu Bagian
Organisasi
Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2018 disampaikan pada tabel
berikut :
Tahun - 2016
Tahun - 2017
Tahun - 2018
Tahun - 2019
Tahun - 2020
Tahun - 2021
Tahun - 2016
Tahun - 2017
Tahun - 2018
Tahun - 2016
Tahun - 2017
Tahun - 2018
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 - - 80 56 58 60 70 78 80 53 58 60 95 100 100
- - 98 96 88 90 98 98 98 92 97 92 96 110 102
- - 98 96 88 90 96 0 0 92 97 92 96 110 102
1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat - - 0 21 52 52 0 0 0 21 52 52 100 100 100
2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif - - 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 100 100 100
3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani - - 0 48 52 52 52 0 0 45 90 92 94 173 177
4 Jumlah Haji yang Berangkat - - 0 1500 1500 2500 2100 0 0 1395 1.470 1.950 93 98 78
5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan - - 0 41 41 41 52 0 0 41 41 41 100 100 100
6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An - - 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 100 100 100
7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan - - 0 5 8 8 8 0 0 5 8 8 100 100 100
8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan - - 0 1000 400 400 400 0 0 910 332 214 91 83 54
9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani - - 0 2000 1800 1800 1800 0 0 1800 1.960 1.710 90 109 95
10 jumlah peserta kegiatan zikir - - 0 1000 1200 1200 1200 0 0 900 1.176 1.176 90 98 98
Tabel -/ tc. 23
NO
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan
Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Pada Tahun Ke - ( % )Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran ,Program ( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
2
11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an - - 0 1160 3900 2600 3900 0 0 1125 8.811 2.548 97 226 98
12 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi - - 0 3 3 2 0 0 0 3 3 2 100 100 100
13 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima - - 0 185 180 180 0 0 0 85 180 180 46 100 100
14 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin - - 0 304 304 304 0 0 0 304 301 143 100 99 47
15 Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi - - 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima - - 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
- 90 98 0 0 0 0 98 98 0 0 0 0 0 0
1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif - - 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani - - 54 0 0 0 0 52 54 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah Haji yang Berangkat - - 2400 0 0 0 0 2500 2400 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan - - 52 0 0 0 0 52 52 0 0 0 0 0 0
Rasio Tempat Peribadatan per Seribu Penduduk
Persentase Kegiatan Bidang Kesra Yang di Fasilitasi dan dikoordinasikan
6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An - - 6 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksan akan - - 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan - - 400 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani - - 2250 0 0 0 0 1800 2250 0 0 0 0 0 0
10 jumlah peserta kegiatan zikir - - 1000 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an - - 3900 0 0 0 0 3900 3900 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi - - 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
13 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima - - 120 0 0 0 0 100 120 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS - - 360 0 0 0 0 360 360 0 0 0 0 0 0
2 85 83 83 65 75,58 75,58 75,58 82 83 75 80 82 115 106 108
- 83 83 65 75,58 75,58 75,58 82 83 75 85 85 115 112 112
- - 100 65 75 85 90 100 100 95 100 100 146 133 118
1 Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu dan benar sesuai aturan - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100
2 PD yang menyusun perjanjian kinerja yang benar sesuai aturan - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100 100 0
3 Jumlah dokumen IKU yang ditetapkan - - 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 100 0
4 persentase peserta bintek yang memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - - 0 50 0 50 0 80 0 50 0 50 100 0 100
Nilai Sakip
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Persentase PD yang menyusun dokumen / laporan kinerja sesuai ketentuan
5 PD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP - - 56 0 17 56 56 56 56 0 17 56 0 100 100
6 Jumlah PD objek pembinaan penerapan SAKIP - - 56 0 56 56 56 56 56 0 56 56 0 100 100
- - 85 85 85 85 85 85 85 71 79 0 84 93
1 Jumlah Buku Laporan Realisasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto - - 0 12 12 12 0 0 0 12 12 12 100 100 100
2 Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto - - 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Perbup PedomanBantuan Keuangan Desa - - 1 1 1 1 1 1 1 1 15 20 100 1.500 2.000
4 Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai jadwal - - 0 149 96 96 0 0 0 110 71 26 74 74 27
5 Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100
6 Jumlah Perbup HSPK - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100
7 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa - - 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 100 100 0
8 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa - - 1 0 0 0 1 1 1 0 0 93 0 0 0
9 Jumlah Buku AnalisisStandar Belanja (ASB) - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100
10 Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan - - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100
- 81.23 81,23 71,23 71,23 71,23 71,23 75,77 81,23 75,83 75,83 75,83 106 106 106Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )
Persentase Pengendalian Pelaksanan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto
- - 100 80 80 85 85 100 100 99 100 91 124 125 107
1 Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PD yang mampu menyusun risalah dengan benar dan sesuai aturan - - 0 0 0 0 56 56 0 0 0 0 0 0 0
3 Regulasi ketatansakah dinasan yang telah ditetapkan - - 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah penyusunan Perangkat Daerah / UKPD yang terpenuhi - - 0 56 56 1 2 0 0 56 56 1 100 100 100
5 Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi jabatannya - - 0 0 0 85 85 0 0 0 0 85 0 0 100
6 Jumlah dokumen kajian pemeringkatan/penilaian jabatan (job grading) - - 0 0 0 56 56 0 0 0 0 56 0 0 100
7 Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab - - 0 0 56 0 56 0 0 0 56 0 0 100 0
8 Jumlah PD Objek Penyusunan ABK - - 0 0 56 0 56 0 0 0 56 0 0 100 0
9 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan - - 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0
10 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan - - 100 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 100
11 Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu dan sesuai aturan - - 11 11 11 11 11 11 11 11 0 11 100 0 100
12 Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik - - 11 0 0 11 11 11 0 0 11 0 0 100
13 Jumlah PNS yang mendapat pembinaan kedisiplinan - - 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
14Tingkat Kemampuan sistem dalam menyiapkan informasi dan data secara online untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan kelembagaan
- - 75 0 0 0 0 50 75 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai ketentuan
- - 100 80 80 85 85 100 100 93 99 99 116 124 116
1 Laporan hasil evaluasi road map Reformasi Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan - - 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 100
2 Jumlah KBK binaan yang aktif - - 56 56 56 56 56 57 56 56 56 56 100 100 100
3 Jumlah SPM yang telah dievaluasi - - 6 15 15 6 6 6 6 15 15 6 100 100 100
4 Jml unit pelayanan yang mampu menyusun dan mengimplementasikan SOP sesuai ketentuan - - 70 70 0 0 0 0 70 70 0 0 100 0 0
5 Jml PD/unit kerja yang difasilitasi penyusunan SOP sesuai ketentuan - - 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 100 0
- - 89 89 92 94 0 0 0 88 99 102 99 108 109
1 Sekolah dan Desa - - 0 31 30 41 0 0 0 31 30 41 100 100 100
2 Pembahasan Produk Hukum bersifat penetapan Tepat Waktu - - 0 800 850 900 0 0 0 784 850 900 98 100 100
3 Tersedianya Kodifikasi dan Salinan Produk Hukum Daerah - - 0 1850 1900 850 0 0 0 1.794 1.900 850 97 100 100
4 Informasi Produk Hukum kepada Aparat dan Masyarakat - - 0 115 400 400 0 0 0 115 400 400 100 100 100
5 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa - - 0 299 299 299 0 0 0 215 299 299 72 100 100
6 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pembahasan rancangan Peraturan Daerah - - 0 15 15 0 0 0 0 14 15 0 93 100 0
8 Persentase Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah - - 0 0 0 15 0 0 0 0 0 14 0 0 93
9 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi RANHAM Kabupaten Mojokerto - - 0 25 25 25 0 0 0 24 25 25 96 100 100
Persetase PD yang mampu menerapkan ketatalaksanaan pemerintah seuai ketentuan
Persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
10 Publikasi Produk Hukum Daerah - - 0 12 18 20 0 0 0 12 18 20 100 100 100
11 Tata cara penyusunan produk hukum daerah - - 0 100 70 70 0 0 0 97 66 68 97 94 97
12 Tata cara pendokumentasian produk hukum desa - - 0 203 200 300 0 0 0 192 200 300 95 100 100
13 Inventarisasi produk hukum daerah yang disusun/disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan - - 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 100 100
14 Landasan hukum bagi pelaksana tugas - - 0 8 43 46 0 0 0 8 43 46 100 100 100
- - 0 93 92 95 0 0 0 99 111 107 106 121 113
1 Pemahaman proses pengadaan ssuai peraturan perundang-undangan - - 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100 0 0
2 Peningkatan SDM Aparatur dibidang Hukum - - 0 235 235 322 0 0 0 235 285 822 100 121 255
3 Persentase Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum/Daerah - - 0 80 85 90 0 0 0 80 85 90 100 100 100
- - 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah peserta Penyuluhan hukum - - 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan - - 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk hukum - - 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah peserta Sosialisasi - - 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah peserta Bintek - - 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase penurunan gugatan perkara kepada pemerintah daerah
Persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
6 Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa . - - 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - - 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah OPD yang dimonitoring - - 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan - - 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah peserta bintek - - 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah peserta bintek dokumentasi - - 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU - - 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah peraturan yang ditetapkan - - 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah pendampingan yang dilakukan - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur - - 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan hukum - - 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
- - 99 0 0 0 0 99 99 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah peserta Penyuluhan hukum - - 31 0 0 0 0 30 31 0 0 0 0 0 0
Persentase penurunan gugatan perkara kepada pemerintah daerah
Persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan - - 1000 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk hukum - - 850 0 0 0 0 850 850 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah peserta Sosialisasi - - 400 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah peserta Bintek - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa . - - 30 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - - 15 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah OPD yang dimonitoring - - 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan - - 20 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah peserta bintek - - 70 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah peserta bintek dokumentasi - - 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU - - 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah peraturan yang ditetapkan - - 46 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0 0
15 Jumlah pendampingan yang dilakukan - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur - - 322 0 0 0 0 322 322 0 0 0 0 0 0
17 Jumlah pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan hukum - - 322 0 0 0 0 322 322 0 0 0 0 0 0
18 Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum - - 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
- -
- - 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kab. Mojokerto - - 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah peserta Penyuluhan hukum - - 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah penomoran produk hukun dan penyebaran buku produk hukum - - 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah peserta Sosialisasi - - 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan - - 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum - - 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3.2 3.2 3,2 3,2 3,2 3.2 3.2 3.2 3,2 3,2 3 100 100 100
- - 0 95 95 95 0 0 0 95 98 111 100 103 117
1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik - - 0 56 56 56 0 0 0 56 56 56 100 100 100
- - 0 80 80 80 0 0 0 96 50 29 120 63 36
- - 0 95 95 95 0 0 0 96 50 29 101 53 31
Persentase produk hukum yang dipublikasikan
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( EKPPD )
Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T
Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN ) yang terfasilitasi
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah
Persentase pemahaman produk hukum
1 Jumlah kecamatan yang dibina - - 0 18 18 18 0 0 0 18 18 18 100 100 100
2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik - - 0 18 18 18 0 0 0 10 18 18 56 100 100
3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0 0
4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0 0
5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur - - 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto - - 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0
8 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan - - 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian - - 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) - - 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 80 80 80 0 0 0 85 80 74 106 100 93
- - 0 95 95 95 0 0 0 99 95 74 104 100 78
1 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0
2 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100
3 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan - - 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah Camat berprestasi - - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 100 0 0
Persentase Kebijakan pemetaan yang ditetapkan
Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan
5 jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 100
6 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 100
7 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan - - 0 4 4 4 0 0 0 4 0 4 100 0 100
8 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan - - 0 18 18 18 0 0 0 18 0 0 100 0 0
9 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik - - 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah kecamatan yang dibina - - 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik - - 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T
Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN ) yang terfasilitasi
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemeintah Daerah
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( EKPPD )
3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif - - 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian - - 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) - - 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan - - 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah Camat berprestasi - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase Kebijakan pemetaan yang ditetapkan
Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan
7 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan - - 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi - - 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3.2 3.2 0 0 0 0 3.2 3.2 0 0 0 0 0 0
- - 95 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik - - 56 0 0 0 0 56 56 0 0 0 0 0 0
- - 95 95 95 0 0 0 0 0
1 Jumlah kecamatan yang dibina - - 18 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik - - 18 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( EKPPD )
Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah
6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Bupati dab Wakil Bupati - - 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan - - 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian - - 10 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) - - 8 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan - - 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
15 Jumlah Camat berprestasi - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
- - 95 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan
7 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi - - 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
- 48 48 53 53 53 53 50 48 0 0 0 0 0 0
- - 0 90 90 90 90 0 0 85 83 74 94 92 82
1 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah - - 0 170 170 170 170 0 0 85 170 170 100 100 100
2 Jumlah Peserta yang di fasilitasi - - 0 4 4 4 0 0 0 4 0 4 100 0 100
- - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah Peserta yang di fasilitasi - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 100 0 0 0 0 0 35 0 0 35
1 Persentase pemenuhan pengelolaan dokumen surat - menyurat di Sekretariat Daerah yang terpenuhi - - 0 0 0 100 0 0 0 0 0 35 0 0 35
- - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0
1 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan - - 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0
- - 0 90 90 90 90 0 0 82 79 0 91 88
Persentase Tingkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terpenuhi
Persentase Belanja Pegawai
Persentase pemenuhan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan.
Persentase dokumen surat menyurat yang tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan
Persentase dokumen surat menyurat yang tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan
Persentase pemenuhan sarana penunjang tugas pokok dan fungsi
1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. - - 0 12 12 12 12 0 0 12 12 12 100 100 100
2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional - - 0 76 76 76 76 0 0 41 51 41 54 67 54
3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. - - 0 12 12 12 12 0 0 6 63 12 50 525 100
4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. - - 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 100 100 100
5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. - - 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 100 100 100
6 Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - - 0 12 12 12 12 0 0 12 12 12 100 100 100
7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - - 0 12 12 12 12 0 0 12 12 12 100 100 100
8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan - - 0 11 11 11 11 0 0 10 10 10 91 91 91
- - 0 90 90 90 0 0 0 90 96 85 100 107 94
1 Persentase pemenuhan Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang terpenuhi - - 0 90 90 90 0 0 0 90 96 85 100 107 94
- - 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan - - 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 85 85 85 0 0 0 52 61 55 61 72 65
1 Persentase pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi - - 0 90 90 90 0 0 0 75 64 61 83 71 68
2 Persentase pemenuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi - - 0 80 80 80 0 0 0 31 47 21 39 59 26
Persentase pemeliharaan sarana di lingkup Setda. yang terpenuhi
Persentase pemenuhan Chinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah
Persentase pemenuhan chinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah
- - 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. - - 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik - - 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 90 90 90 0 0 0 89 87 59 99 97 66
1 Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya yang terpenuhi - - 0 90 90 90 0 0 0 87 81 79 97 90 88
2 Persentase pakaian khusus hari - hari terentu yang terpenuhi - - 0 90 90 90 0 0 0 90 93 43 100 103 48
- - 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - - 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari tertentu - - 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 100 100 100 0 0 0 100 68 86 100 68 86
1 Persentase pemenuhan Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja yang terpenuhi - - 0 100 100 100 0 0 0 100 68 86 100 68 86
- - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu - - 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 90 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0
Persentase perlengkapan ASN yang terpenuhi
Persentase perlengkapan ASN yang terpenuhi
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu di lingkup Setda
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu di lingkup Setda
Persentase Pelayanan Katatausahaan di Lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi
Persentase pemeliharaan sarana di lingkup Setda. yang terpenuhi
1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional - - 76 0 0 0 0 76 76 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. - - 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. - - 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan - - 132 0 0 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. - - 70 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0
10 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik - - 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - - 322 0 0 0 0 322 322 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu - - 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah - - 170 0 0 0 0 170 170 0 0 0 0 0 0
15 Jumlah Peserta yang di fasilitasi - - 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
16 Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan - - 220 0 0 0 0 200 220 0 0 0 0 0 0
17 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
- - 0 65 66 68 69 0 0 78 84 89 120 127 131
1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas - - 0 100 100 100 100 0 0 51 68 85 51 68 85
2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda - - 0 80 80 85 85 0 0 92 84 92 115 105 108
3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas - - 0 100 100 100 100 0 0 91 86 59 91 86 59
4 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas - - 0 80 83 85 90 0 0 80 80 85 100 96 100
- - 0 82 85 90 93 0 0 84 65 86 102 76 96
1 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan - - 0 10 0 11 11 0 0 10 0 11 100 0 100
2 Jumlah kebutuhan Peralatan Orari yang terpenuhi - - 0 27 0 0 0 0 0 13 0 0 48 0 0
3 Jumlah unit rumah dinas Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100
4 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara - - 0 10 10 9 10 0 0 10 10 9 100 100 100
5 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik - - 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 100 100 100
6 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100
7 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100
8 Jumlah lokasi taman yang dikelola - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100
9 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda - - 0 1 4 5 4 0 0 1 4 5 100 100 100
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana KDH/WKDH, Sekda dan lingkup Setda
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana KDH, WKDH, Sekda dan lingkup Setda.
10 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah Peta/Denah Lokasi - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga - - 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda - - 0 1 1 6 1 0 0 1 0 0 100 0 0
15 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan Masjid Baiturrahman - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0
17 Presentase luas bangunan masjid yang direhabilitasi - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100
18 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0
19 Jumlah unit gudang yang dibangun - - 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100
20 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0
21 luas pagar dan gapura yang dibangun - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jumlah peralatan olah raga yang diadakan - - 0 10 0 3 0 0 0 10 0 0 100 0 0
23 Tersedianya dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda - - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100 0
24 Luas jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati - - 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100
25 Luas taman dan trotoar yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jumlah instalasi listrik yang ditambah dayanya - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0 0
27 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik - - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0
29 Persentase peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100
- - 0 72 73 75 77 0 0 32 30 0 44 40
1 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan - - 0 100 100 100 100 0 0 17 14 0 17 14
2 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan - - 0 100 100 100 100 0 0 36 46 0 36 46
3 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan - - 0 0 8 8 8 0 0 3 4 0 38 50
4 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan - - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- -
- - 0 100 100 100 100 0 0 90 68 53 90 68 53
1 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan - - 0 14 14 14 14 0 0 12 9 9 86 64 64
2 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100
- - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
1 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas - - 95 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah unit rumah dinas yang sudah dipelihara - - 3 unit 0 0 0 0 3 unit 3 unit 0 0 0 0 0 0
Nilai Indeks kepuasan pelayanan kedinasan lingkup setda
Persentase penyelenggaraan kegiatan hari besar yang terfasilitasi
Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan
3 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik - - 5 unit 0 0 0 0 5 unit 5 unit 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah kebutuhan rumah tangga Rumag Dinas - - 3 unit 0 0 0 0 3 unit 3 unit 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan - - 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan - - 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
15 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
- - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
Persentase kebutuhan sarana prasarana setda yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan
2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda - - 90 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0
3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan - - 0 0 0 0 0 1mobil 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara - - 10 bagian 0 0 0 0 10
bagian 10 bagian 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah lokasi taman yang dikelola - - 1 lokasi 0 0 0 0 1 lokasi 1 lokasi 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda - - 1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0
1 gedung 3 lokasi
1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda - - 1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0
1 gedung 3 lokasi
1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah kantin yang dipelihara - - 0 0 0 0 0 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah Peta/Denah Lokasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah dokumen perencanaan Masjid Baiturrahman - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jumlah unit bangunan Masjid yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto - - 0 0 0 0 0 1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0
17 Jumlah unit gudang yang dibangun - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jumlah unit pagar dan gapura yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0
1 gapura
dan pagar
0 0 0 0 0 0 0
19 Jumlah dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jumlah unit jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 jumlah unit taman dan trotoar yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0
22 Jumlah unit instalasi listrik yang ditambah dayanya - - 1 titik 0 0 0 0 1 titik 1 titik 0 0 0 0 0 0
23 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik - - 1 unit 0 0 0 0 0 1 unit 0 0 0 0 0 0
24 jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 jumlah unit peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan - - 14 kali 0 0 0 0 14 kali 14 kali 0 0 0 0 0 0
27 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan - - 1 kegiatan 0 0 0 0
1 kegiata
n
1 kegiatan 0 0 0 0 0 0
- - 0 95 95 95 0 0 0 95 92 98 100 97 103
1 Jumlah Media yang terverifikasi - - 0 60 60 60 0 0 0 60 59 58 100 98 97
2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi - - 0 240 240 240 0 0 0 240 237 240 100 99 100
3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan - - 0 6500 6500 6500 0 0 0 6500 6.500 6.500 100 100 100
4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour - - 0 60 60 0 0 0 0 60 50 0 100 83 0
5 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui Drone - - 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase kepuasan pelayanan keprotokolan dan hubungan masyarakat
- - 0 80,2 80,2 80,2 0 0 0 97 88 89 121 110 111
1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah - - 0 240 240 240 0 0 0 225 211 213 94 88 89
- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah Media yang terverifikasi - - 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi - - 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan - - 0 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour - - 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui Drone - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah - - 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0 95 95 95 95 0 0 97 0 0 102 0 0
1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Melalui Media - - 0 43 46 53 45 0 0 43 0 0 100 0 0
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran
Persentase ketentuan cukai yang disosialisasikan
Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang diliput oleh media
- - 95 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan - - 250 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan - - 240 0 0 0 0 240 240 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan - - 6500 0 0 0 0 6500 6500 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour - - 65 0 0 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui Drone - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Persentase kegiatan KDH dan WKDH yang Terfasilitas Keprotokoleran - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah - - 250 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( BK - Prov) - - 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
- - 95 0 0 0 0 95 95 0 1 1 0 0 0
1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai - - 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
- Level 3 Level 3 0 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 0 0 Level 1 0 0 0
1 Persentase Pengadaan Barang Jasa yang terfasilitasi melalui LPBJ - - 96.5 0 0 93.5 93.5 96.5 96.5 0 0 0 0 0 0
2 Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan Barang Jasa - - 95 0 0 0 95 95 95 0 0 0 0 0 0
Persentase Media yang terverivikasi
Persentase frekuensi sosialisasi ketentuan di bidang cukai
Maturitas Penerapan LPBJ
3 Persentase permasalahan gangguan lelang di LPSE - - 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0
4 Persentase cakupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai 17 - - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 97 0 0 97 97 97 97 0 0 0 0 0 0
1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ - - 97 0 0 97 97 97 97 0 0 0 0 0 0
- - 97 0 97 97 97 0 0 76 0 0 78
1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ - - 97 0 0 97 97 97 97 0 0 76 0 0 78
2 Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan Barang Jasa - - 95 0 0 0 95 95 95 0 0 0 0 0 0
3 Persentase permasalahan gangguan lelang di LPSE - - 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0
4 Persentase cakupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai 17 - - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
- 85 85 100 100 100 80 83 85 93 0 0 93 0 0
- - 0 100 100 0 0 0 0 93 0 0 93 0 0
1 Jumlah laporan kegiatan SHAT - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0
2 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM - - 0 50 50 0 0 0 0 50 50 0 100 100 0
3 Jumlah laporan hasil kinerja TPID - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0
Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase pengadaan barang jasa yang terlaksana tepat waktu
Persentase Pengadaan Barang Jasa yang terfasilitasi melalui LPBJ
- - 0 100 100 0 0 0 0 73 0 0 73 0 0
1 Jumlah kegiatan mengikuti ke Kantor Perwakilan Dagang - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0
- - 0 100 100 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0
1 Jumlah kegiatan mengikuti pameran - - 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 100 100 0
2 Tingkat ketersediaan data penerima SHAT - - 0 0 0 100 % 100 % 0 0 0 0 100 0 0 10.000
3 Jumlah laporan kegiatan SHAT - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 100
4 Tingkat ketersediaan data pengembangan UMKM - - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100
5 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM - - 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 0 0 100
6 Persentase penimgkatan kinerja TPID - - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100
7 Jumlah laporan hasil kinerja TPID - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 100
- - 0 80 80 80 0 0 0 100 96 103 125 120 129
1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga - - 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 100 100 0
- - 0 80 80 0 0 0 0 99 94 0 124 118 0
1 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah - - 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 100 100 0
- - 0 0 0 80 80 0 0 0 0 85 0 0 106
1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga - - 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 100
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang di Hasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian Yang di Hasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah Yang terselesaikan
2 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah - - 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 100
- 100 100 80 90 80 100 100 100 95 95 96 119 106 120
- - 0 100 100 0 0 0 0 95 100 0 95 100 0
1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM - - 0 30 30 0 0 0 0 30 30 0 100 100 0
- - 0 100 100 0 0 0 0 95 92 0 95 92 0
1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian - - 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 100 100 0
- - 0 80 80 0 0 0 0 95 0 0 119 0 0
1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT - - 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 100 100 0
- - 0 80 90 0 0 0 0 97 96 0 121 107 0
1 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0
2 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD - - 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 100 100 0
- - 0 80 90 0 0 0 0 98 95 0 123 106 0
1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0
- - 0 80 80 0 0 0 0 100 0 0 125 0 0
1 Jumlah perusahaan yang terkoordinir dalam forum CSR Kabupaten Mojokerto - - 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 100 100 0
- - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase LKM yang berbadan hukum
Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanuti
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM - - 0 0 0 30 30 0 0 0 0 30 0 0 100
- - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 97 0 0 97
1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian - - 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 0 0 100
- - 0 0 0 80 80 0 0 0 0 80 0 0 100
1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT - - 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 100
- - 0 0 0 80 80 0 0 0 0 96 0 0 120
1 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 100
- - 0 0 0 80 80 0 0 0 0 99 0 0 124
1 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD - - 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 100
- - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 97 0 0 97
1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 100
- - 0 80 80 0 0 0 0 100 97 0 125 121 0
1 Jumlah kajian/naskah akademik - - 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 100 100 0
- - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0
1 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan - - 0 0 0 60 60 0 0 0 0 60 0 0 0
- - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
Persentase PKL dan Asongan yang terbina
Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang ditetapkan
Persentase keselarasan kegiatan Bidang Perekonomian
Persentase peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD
Persentase peningkatan kinerja BUMD
Persentase ketersediaan data dinamis Perekonomian
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Tingkat kesesuaian program/kegiatan DBHCHT yang sesuai ketentuan
1 Jumlah laporan kegiatan SHAT - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM - - 50 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah laporan hasil kinerja TPID - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM - - 30 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi DBHCHT - - 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD - - 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah buku data perekonomian Kab. Mojokerto - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan - - 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0
- - 90 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0
- - 90 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0
1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga - - 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah - - 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
3 - 84 84 60 76 78 80 82 84 65 62 63 108 82 81
- 84 84 60 65 65 65 82 84 65 62 63 108 95 97
1 Persentase OPD yang telah melaksanakan pelayanan prima - - 85 60 65 70 73 80 85 60 65 75 100 100 107
Rata - rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Penyelenggara Pelayanan
Persentase Perikatan Kerjasama yang Ditindaklanjuti
Persentase Peningkatan Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Dihasilkan
Rata- Rata Nilai IKM Pelayanan
2 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik - - 50 20 20 30 40 40 50 20 20 30 100 100 100
3 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jml unit pelayanan yang mampu melaksanakan SKM secara mandiri - - 0 27 0 70 0 70 0 27 0 70 100 0 100
5 Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 65 0 0 0 65 65 65 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi terimplementasikan - - 57 10 10 10 57 57 57 10 10 10 100 100 100
7Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan standar Pelayanan Publik
- - 0 70 0 0 0 70 0 70 0 0 100 0 0
8 Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat Internasional (SMM-ISO 9001;2015) - - 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 100 0 0
9 Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka inovasi gelar pameran publik - - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 30
Adapun Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016 – 2018 secara umum dan sesuai dengan aspek
anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah
dibandingkan dengan rasio antara Anggaran dan realisasi
disampaikan sebagai berikut :
1. Target Renstra dari Pendapatan :
- Rasio antara anggaran dan realisasi Tahun 2016 sebesar
99 %, mengalami kenaikan pada Tahun 2017 101 % dan
Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 95 % dengan
rata - rata pertumbuhan anggaran sebesar Rp.
46.462.040,00 dan rata- rata pertumbuhan realisasi
sebesar (- ) Rp. 11.145.853,00
2. Target Renstra dari Anggaran Belanja Operaional :
- Rasio antara anggaran dan realisasi Tahun 2016 sebesar,
sebesar 90 %, Tahun 2017 sebesar 90% dan Tahun 2018
mengalami penurunan menjadi 89% dengan rata- rata
pertumbuhan anggaran sebesar (-) Rp. 696.384.988,00
dan rata- rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp.
518.892.431,00
3. Target Renstra dari Anggaran Belanja Modal :
- Rasio antara anggaran dan realisasi Tahun 2016 sebesar,
sebesar 95 %, Tahun 2017 sebsar 95 % dan Tahun
2018 mengalami penurunan menjadi 94 % dengan rata-
rata pertumbuhan anggaran sebesar (-) Rp.
923.080.875,00 dan rata- rata pertumbuhan realisasi
sebesar Rp. 490.510.429,00
Adapun untuk memperjelas ditinjau dari aspek anggaran dan
realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dibandingkan
dengan rasio antara realisasi dan anggaran dapat digambarkan pada
tabel sebagai berikut :
Tabel 2.3.1/tc.24
1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A PENDAPATAN 4.581.448.443 4.575.188.443 4.860.220.680 4.556.188.443 4.625.347.675 4.627.628.789 99 101 95 46.462.040 - 11.145.853
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) - LRA 4.581.448.443 4.575.188.443 4.860.220.680 4.556.188.443 4.625.347.675 4.627.628.789 99 101 95 46.462.040 - 11.145.853
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA
4.581.448.443 4.575.188.443 4.860.220.680 4.556.188.443 4.625.347.675 4.627.628.789 99 101 95 46.462.040 - 11.145.853
B BELANJA 51.448.184.150 45.145.960.650 52.808.359.475 46.517.382.674 40.830.614.027 47.481.029.395 90 90 90 226.695.887 1.009.402.860
1 BELANJA OPERASIONAL 45.643.179.150 41.494.395.650 41.464.869.225 41.018.902.645 37.347.384.228 36.786.220.395 90 90 89 - 696.384.988 518.892.431
- Belanja Pegawai 12.490.612.000 12.161.666.500 11.818.317.500 11.806.864.521 10.817.560.908 10.804.811.335 95 89 91 -112.049.083 162.759.007
- Belanja Barang 33.152.567.150 29.332.729.150 29.646.551.725 29.212.038.124 26.529.823.320 25.981.409.060 88 90 88 -584.335.904 565.663.424
- Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BELANJA MODAL 5.805.005.000 3.651.565.000 11.343.490.250 5.498.480.029 3.483.229.799 10.694.809.000 95 95 94 923.080.875 490.510.429
Belanja Modal Tanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.372.065.000 1.093.925.000 5.021.182.500 4.192.945.029 1.051.061.599 4.820.098.500 96 96 96 108.186.250 104.525.579
Belanja Modal Bangunan dan Gedung 1.429.940.000 2.553.560.000 5.022.147.750 1.305.535.000 2.430.620.000 4.634.003.500 91 95 92 598.701.292 179.716.417
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 1.220.000.000 0 0 1.163.121.000 0 0 95 203.333.333 193.853.500
Belanja Modal Aset Tatap Lainnya 3.000.000 4.080.000 80.160.000 0 1.548.200 77.586.000 0 38 97 12.860.000 12.414.933
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NO UraianRata - rata PertumbuhanAnggaran pada Tahun Ke : Realisasi Anggaran pada Tahun Ke : Rasio Antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke : ( % )
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra
Perangkat Daerah Propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil
analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan
peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima
tahun mendatang, adapun tantangan adalah faktor yang berasal dari
organisasi itu sendiri, agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan
serta juga dapat mempertahankan diri dari penghambat kemajuan
sebuah organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Unsur Tantangan dalam Perangkat Daerah
1) Sering terjadinya perubahan kebijakan peraturan baik dari
pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan tugas
overlapping dari pemerintah pusat;
2) Keterlambatan laporan dari instansi lain yang
mengakibatkan lambatnya produk yang dihasilkan.
3) Masih sulitnya melakukan koordinasi dengan pihak ketiga
dan masih rendahnya informasi tentang peluang investasi
di Kabupaten Mojokerto.
4) Untuk menciptakan good governance dan clean government
dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi
penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan
kerjasama dengan aparatur penegak hukum;
5) Semakin tingginya tuntunan masyarakat kepada kepuasan
pelayanan publik perlu dilakukan terobosan-
terobosan/inovasi yang harus tetap memperhatikan norma-
norma hukum;
6) Perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan
untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 32
pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui
media elektronik.
7) Masih rendahnya komitmen PD untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas kinerja;
8) Kurang tertibnya administrasi kepegawaian di lingkungan
Sekretariat Daerah;
9) Belum maksimalnya fungsi dan kinerja Kelompok Budaya
Kerja bagi aparatur pemerintah dan pemanfaatan hasil
analisis beban kerja belum maksimal;
10) Kerawanan intervensi dari berbagai pihak yang
berkepentingan atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
2. Unsur peluang dalam Perangkat Daerah
1) Adanya persyaratan sertifikasi uji kompetensi untuk tugas
tertentu sehingga membantu kompetensi beberapa
personil;
2) Kehidupan masyarakat yang religius dan mendukung
agenda reformasi dan demokratisasi;
3) Untuk menciptakan good governance dan clean government
dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi
penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan
kerjasama dengan aparatur penegak hukum;
4) Semakin tingginya tuntunan masyarakat kepada kepuasan
pelayanan publik perlu dilakukan terobosan-
terobosan/inovasi yang harus tetap memperhatikan norma-
norma hukum;
5) Perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan
untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan
pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui
media elektronik.
6) Dengan mendayagunakan sumber dana dan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang tersedia dan memanfaatkan
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 33
banyaknya kegiatan yang perlu pelayanan cepat maka akan
dapat diwujudkan pelayanan yang tepat waktu.
7) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan
kemampuan Sumber Daya Manusia;
8) Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan media
massa dan pemberitaan/informasi yang berkualitas kepada
masyarakat.
9) Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
pengadaan barang jasa pemerintah.
10) Perkembangan peraturan perundang – undangan terkait
pengadaan barang jasa pemerintah memberikan peluang
peningkatan kesejahteraan atas dasar beban , kondisi,
resiko dan / atau prestasi kerja bagi unit kerja pengadaan
barang jasa agar bisa bekerja secara profesional, mandiri,
independen.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 34
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu
strategis akan dipecahkan. Suatu strategik mencakup sejumlah
langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang
dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan
pemanfaatan sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi
secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi
operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari
suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang
komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai
misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi
secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-
menerus.
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto
saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke
depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana
strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan
semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan
tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua
permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat
diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam
implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan
konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana
strategis.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah.
Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar
dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan SKPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-
permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 35
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam hal perencanaan
pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto yang
teridentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pelayanan ibadah haji belum tercapai dengan
permasalahan kuota jamaah haji yang fluktuatif dan masih
banyak jamaah haji yang belum lelunasi BPIH dengan faktor –
faktor penentu adalah kepastian kuota haji Kabupaten
Mojokerto;
2. Fasilitasi bantuan sosial dan bantuan hibah tempat ibadah
belum tercapai dengan permasalahan pengajuan proposal belum
memenuhi persyaratan dan layak untuk dibantu faktor
penentu keberhasilan adalah ketersediaan anggaran pada
APBD;
3. Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan SAKIP
sesuai ketentuan telah sesuai dengan masalah masih ada 30 %
PD yang belum mampu mamahami SAKIP sesuai ketentuan
yang berlaku, terutama dalam mencukupi dokumen SAKIP
dengan faktor – faktor penentu keberhasilan adanya komitmen
Kepala Daerah dan Kepala PD untuk menerapkan SAKIP sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan koornidasi yang intebsif
antara PD dan Tim SAKIP Pemda.
4. Nilai pelaksaan reformasi birokrasi ( PMPRB ) belum tercapai
dikarenakan kurangnya koordinasi yang berkelanjutan atas
penerapan Road Map Reformasi Birokrasi dengan metode
penilaian mandiri atas penerapan reformasi birokrasi antara
lain :
- masih banyak unit kerja pelayanan publik memiliki
kebiasaan mengacu pada tradisi atasan bukan aturan yang
berlaku;
- paham ego sektor yang mengesampingkan dampak bagi
organisasi / instansi lain;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 36
- komitmen pelayanan yang baik masih kurang.
5. Persentase tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
belum terpenuhi masalah yang dihadapi kurangnya
pemahaman peraturan dan perundang – undangan terkait
pengelolaan keuangan daerah dan kurangnya sumber daya
manusia yang tersedia dengan faktor penentu keberhasilan
adalah dengan meninjau kembali anggaran kas dan SOP serta
berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dan meningkatkan
pemahaman peraturan dan perundang – undangan terkait
pengelolaan keuangan daerah.
6. Jumlah laporan PD yang sudah selesai dengan baik belum
tercapai , permasalah adalah ketidak tepatan PD dalam
memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan dan faktor –
faktor penentu keberhasilan adalah koordinasi yang intensif
antar PD untuk melengkapi IKK dan LPPD
7. Jumlah Kecamatan yang dibina belum tercapai dengan
permasalahan semua kecamatan baru sebagian telah
melaksananakan pelimpahan kewenangan kepada Camat, faktor
– faktor penentu keberhasilan keterbatasan anggaran dan
personil untuk mengalokasikan kegiatan PATEN di setiap
kecamatan.
8. Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1(satu)
tahun, belum tercapai dengan permasalahan masih banyaknya
desa yang masih belum ditegaskan batas desanya, faktor –
faktor penentu keberhasilan adalah keterbatasan anggaran
untuk mengalokasikan penegasan batas desa.
9. Persentase produk hukum yang dihasilkan, bantuan hukum/
terselesaikannya gugatan perkara dan sosialisasi produk
hukum belum tercapai dengan permasalahan kebutuhan akan
tenaga fungsional perancang perundang – undangan menjadi
prioritas untuk segera dipenuhi guna mewujudkan produk
hukum yang lebih berkualitas, terbatasnya tenaga advokasi
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 37
menyebabkan penyelasaian permasalahan hukum belum
maksimal dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam
mewujudkan perpustakaan produk hukum, faktor – faktor
penentu keberhasilan adalah menciptakan good governance dan
clean goverment dibutuhkan berbagaiupaya pembinaan hukum
bagi penyelenggaran pemerintahan daerah dengan aparatur
penegak hukum.
10. Persentase peningkatan pengendalian pelaksanaan
pembangunan belum tercapai dengan permasalahan PD
terlambat dalam melaksananakan pelaporan pada tiap bulan,
keterlambatan penyusunan buku petunjuk teknis kegiatan dan
perubahan harga bahan bangunan di pasaran yang berdampak
pada pedoman HSPK, faktor – faktor penentu keberhasilan
adalah mengintensifkan dan meninjau lapangan dengan
instansi terkait, menyiapkan petunjuk teknis mengenai
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menjamin
pelaksanaan pengadaan barang / jasa lebih terintegrasi atau
terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan.
11. Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai
ketentuan perundang – undangan telah sesuai dengan
permasalah masih kekurang tepat dan PD membuat rencana
pelaksanaan pekerjaan dan keterbatasan SDM, faktor – faktor
penentu keberhasilan adalah dokumen perencanaan
pekaksanan pekerjaan dapat memenuhi PD secara lengkap dan
tepat waktu dan tercukupinya jumlah Personil yang kompeten.
12. Persentase peningkatan naskah kesepakat bersama atau
perjanjian kerjasama daerah yang dihasilkan belum tercapai
dengan permasalah selama ini PD di Kabupaten Mojokerto tidak
melibatkan Bagian Administrasi Peekonomian dalam
penyusunan naskah kesepakatan bersama atau naskah
perjanjian kerjasama, faktor – faktor penentu keberhasilan
diharapkan PD di Kabupaten Mojokerto untuk melibatkan
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 38
Bagian Administrasi Perekonomian dalam penyusunan naskah
kesepakatan bersama atau naskah perjanjian kerjasama.
13 Persentase penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dipublikasikan belum tercapai, permasalahan yang dihadapi
karena kurangnya SDM di bidang jurnalistik / kehumasan
dengan faktor – faktor penentu keberhasilan mengadakan
Bintek tentang jurnalistik dan kehumasan.
14. Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan
prasarana KDH, WKDH dan lingkup Setda. belum tercapai,
permasalahan yang dihadapi masih terbatasnya anggaran dan
faktor – faktor penentu keberhasilan dengan pemenuhan
anggaran sesuai kebutuhan.
15. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana KDH,
WKDH dan lingkup Setda. belum tercapai, permasalahan yang
dihadapi masih terbatasnya anggaran dan faktor – faktor
penentu keberhasilan dengan pemenuhan anggaran sesuai
kebutuhan.
Adapun beberapa identifikasi permasalahan pelayanan untuk
penentu program prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto Kabupaten Mojokerto adalah sebagai pada tabel berikut:
Tabel 31/tb.36
No Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Interpretasi Belum Tercapai (< ) Sesuai ( = ) Melampaui ( > ) Permasalahan Faktor - faktor Penentu Keberhasilan
1 2 3 4 5
1 Rasio Pengajar ilmu Agama Dengan Jumlah Penduduk Belum tercapaiKuota Haji Kab. Mojokerto yang fluktuatif dan masih banyak jamaah calon haji yang tidak bisa melunasi BPIH
Kepastian Kuota Haji Kabupaten Mojokerto
Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual
kemampuan Jamaah Calon Haji untuk melunasi BPIH
Indikator Kinerja :
Jumlah Haji yang Berangkat
2 Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual Belum tercapai Proposal pengajuan belum memenuhi
persyaratan dan layak untukdi bantu Tersedianya Anggaran pada APBD
Indikator Kinerja : Penerima Bantuan Sosial secara bergantian setiap tahun
Jumlah Lembaga Penerima Insentif Selektif dalam Pemberian Bantuan Sosial
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTU PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
3 Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual Belum tercapai Proposal pengajuan belum memenuhi
persyaratan dan layak untukdi bantu Tersedianya Anggaran pada APBD
Indikator Kinerja : Penerima Bantuan Hibah secara bergantian setiap tahun
Jumlah tempat ibadah yang mendapat bantuan
Selektif dalam Pemberian Bantuan Hibah
4 Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
Indikator Kinerja :
Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan SAKIP sesuai ketentuan Sesuai
Masih ada kurang lebih 30 % OPD yang belum mampu memahami SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dalam mencukupi dokumen SAKIP
Komitmen Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
Koordinasi yang instensif antar OPD dengan Tim SAKIP Pemda
5 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Belum tercapaiKurangnya koordinasi yang berkelanjutan dan pelatihan dalam penerapan Road Map Reformasi Birokrasi
Adanya monev secara berkelanjutan atas penerapan Road Map Reformasi birokrasi dengan metode Penilaian Mandiri atas penerapan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
Masih banyak unit pelayanan publik memiliki kebiasaan mengacu pada tradisi atasan bukan aturan yang berlaku
Upaya mempersiapkan aparatur agar mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.
Paham ego sektoral yang mengesampingkan dampak bagi organisasi / instansi lain.
Upaya meningkatkan kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat dan menciptakan aparatur yang kreatif dan inovatif
Komitmen pelayanan yang baik masih kurang. Upaya mempersiapkan aparatur yang mampu menguasai science / teknologi informasi
Indikator Kinerja :
Persentase unit pelayanan yang memiliki inovasi pelayanan Sesuai Komitmen kepala daerah dan kepala unit
pelayanan untuk terus melakukan inovasi
Penghargaan kepada unit pelayanan yang memiliki inovasi baik dan banyak manfaat, sehingga lebih mudah untuk dilakukan keberlanjutan dan replikasi inovasi
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
Visi sebagai salah satu komponen Perencanaan Strategis, adalah
pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus
dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipasif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu
gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis,
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.
Visi tidak hanya penting pada mulai berkarya, tetapi juga pada
kehidupan organisasi selanjutnya. Pada hakekatnya membentuk visi
organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan,
berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa dan merupakan
mental mode masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik
bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Dalam konteks
penyelenggaraan pemerintahan, visi memainkan peran yang
menentukan dalam dinamika perbahan lingkungan stratejik sehingga
dapat bergerakmaju menuju masa depan yang lebih baik.
Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk
periode tahun 2016 – 2021 adalah:
“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri,
Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan
Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan ”
Komitmen untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan tantangan bagi
segenap aparatur di dalam Sekretariat Daerah untuk menunjukan
komitmen yang telah disepakati.
Sebagai bentuk keseriusan Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto dalam mewujudkan visi tersebut diatas maka perlu
ditetapkan misi yang merupakan gambaran aktifitas yang harus
dilakukan. Dengan adanya misi maka akan terlihat jelas kebutuhan
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 40
apa yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi, siapa yang memiliki
kebutuhan tersebut dan bagaimana cara yang diambil untuk
mencapainya.
Pernyataan misi yang jelas dan merupakan tonggak
perencanaan strategik merupakan landasan kerja yang harus diikuti
dan mendukung keseluruhan misi organisasi. Pernyataan misi akan
memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen
dan kepemimpinan organisasi, juga merupakan pernyataan yang
menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang dicapai.
Misi yang di emban Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto periode
2016-2021 sebagai berikut :
1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketagwaan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang selaras dengan semangat revolusi
mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi
negara sekaligus pelayan masyarakat.
2. Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
akuntabel, bersih dan berwibawa melalui
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang lebih profesional, aspiratif,
partisipatif dan transparan.
3. Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi
kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan
melalui penguatan struktur ekonomi yang
berorientasi pada pengembangan jaringan
infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agro industri dan
pariwisata.
4. Misi 4 : Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien
untuk menumbuh kembangkan kepercayaan sosial (
social trust ) dan menstimulasi kreatifitas serta
inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya
dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 41
5. Misi 7 : Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan
serta peningkatan pemberian pelayanan prima di
semua sektor masyarakat.
Adapun dalam rangka untuk menyesuaikan dengan tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD
Pemerintah Kabupaten Mojoketo Misi program prioritas yang diemban
Sekretariat Daerah untuk periode Tahun 2019 - 2021 adalah:
1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketagwaan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang selaras dengan semangat revolusi
mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi
negara sekaligus pelayan masyarakat dengan progam :
1. Program Layanan Bagian Administrasi Kesra
2. Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
akuntabel, bersih dan berwibawa melalui
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang lebih profesional, aspiratif,
partisipatif dan transparan dengan program :
1. Program Layanan Bagian Organisasi;
2. Program Layanan Bagian Administrasi
Pembangunan;
3. Program Layanan Bagian Hukum;
4. Program Layanan Bagian Administrasi
Pemerintahan;
5. Program Pelayanan Ketatausahaan di Lingkup
Sekretariat Daerah;
6. Program Layanan Bagian Umum;
7. Program Pelayanan Kehumasan dan
Keprotokolan;
8. Program Layanan Pengadaan Barang / Jasa;
9. Program Pengembangan Perekonomian.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 42
Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka
Sekretariat Daerah sangat berperan dalam rangka merumuskan
sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu
Sekretariat Daerah juga berperan dalam merumuskan perencanaan
yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan
dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.
Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang ada di
Sekretariat Daerah dapat dirumuskan faktor pendorong dan
penghambat pelayanan Sekretariat Daerah yang berpengaruh pada
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah:
1) Faktor Pendorong :
1. Peningkatan Kualitas kebijakan kerukunan antar / intern
umat beragama perlu ditingkatkan;
2. Peningkatan Akuntabilitas keuangan dan kinerja
pemerintah di Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto ;
3. Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan melalui
melalui dukungan perumusan kebijakan perekonomian;
4. Peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui
pengembangan kerjasama daerah dan penguatan struktur
ekonomi;
5. Kelayakan hidup masyarakat perlu ditingkatkan;
6. Peningkatan publikasi penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka partisipasi masyarakat;
7. Peningkatan publikasi produk hukum dalam rangka
meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan;
8. Sangat dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan
publik.;
9. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peningkatan tingkat kualitas pelayanan keprotokoleran
terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 43
11. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk
mengembangkan sistem pengadaan baran jasa pemerintah;
12. Peningkatan kapasitas kelompok kerja pemilih melalui
penyertaan dalam pendidikan dan pelatihan serta
kesejahteraan yang sebanding dengan beban, kondisi,
resiko dan / atau prestasi kerja;
13. Penyempurnaan perangkat hukum terkait pengadaan
barang jasa.
2) Faktor Penghambat :
1. Kualitas kebijakan kerukunan antar / intern umat
beragama masih kurang;
2. Akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kab.
Mojokerto belum maksimal ;
3. Ekonomi kerakyatan belum sepenuhnya mendapat
dukungan perumusan kebijakan perekonomian ;
4. Kemandirian keuangan daerah melalui pengembangan
kerjasama daerah dan penguatan struktur ekonomi;
5. Kelayakan hidup masyarakat rendah ;
6. Kurangnya publikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka partisipasi masyarakat ;
7. Kurangnya publikasi produk hukum dalam rangka
meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan;
8. Kualitas pelayanan publik belum optimal;
9. Kualitas pelayanan terhadap Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah masih rendah;
10. Masih kurangnya kualitas pelayanan keprotokoleran
terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Masih ditemuinya upaya intervensi dari berbagai pihak
atas pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah.
12. Seringnya pergantian perangkat hukum mengharuskan
semua pihak yang terkait dalam pengadaan barang jasa
untuk menyesuaikan.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 44
Untuk pemetaan permasalahan untuk penentu prioritas dan
sasaran pembangunan di Sekretariat Daerah dapat disampaikan
faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah yang
berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 3.2./TB. 35
NO
1
1 1 Fasilitasi Haji 1 Jumlah Jamaah Haji yang tidak bisa diprediksi 1 Proses Perencanaan Penganggaran dan penyerapan anggaran tidak sesuai.
2 Fasilitasi bantuan sosial 2 Proposal pengajuan telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dibantu 2keterbatasan Anggaran untuk mengalokasi bantuan Sosial sehingga Insentif Guru TPQ tidak teranggarkan pada APBD maupun pada Perubahan APBD
3 Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Bidang Keagamaan 3 banyaknya pengurus tempat ibadah yang mengajukan permohonan bantuan 3keterbatasan Anggaran untuk mengalokasi bantuan Hibah untuk rehab pembangunan tempat ibadah sehingga tidak teranggarkan pada APBD maupun pada Perubahan APBD
2 Penyusunan LKjIP dan perjanjian Kinerja Pemda Kurangnya pemahaman tentang sistematika penyusunan LKJIP dan PK pada seluruh Perangkat Daerah
OPD kurang memperhatikan dalam analisis permasalahan dalam pelaporan Kinerja
1 Bintek Penyusunan SAKIP 1 Peserta Bintek tidak memahami SAKIP 1 Peserta Bintek yang hadir tidak sesuai dengan kompetensinya
2 Evaluasi Jabatan 2 Pengumpulan kuisioner lama & Penyerahan dari PD / UKPD ada yang kurang maksimal 2 Hasil evaluasi jabatan belum dipakai secara optimal dalam penerapan
penentuan Jabatan
3 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 3 Waktu penyusunan SKJ lama 3 Keterbatasan SDM yang ada sehingga berpengaruh pada terselesaikannya dokumenSKJ
4 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 4 Belum optimalnya sistem aplikasi kepegawaian 4 Perlunya menyusun suatu sistem aplikasi untuk lingkungan Setda
5 Pembinaan dan Gelar Risalah Budaya Kinerja 5 Tidak semua OPD yang menyampaiakan risalah budaya kinerja merupakan KBK aktif 5 Mind set budaya kerja dianggap hal yang sifatnya formalitas
3 1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Ketidaktepatan OPD dalam memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan 1 sulitnya petugas penyusun LPPD di masing-masing OPD dalam mencari data pada bidang-bidang yang membidanginya
2 Pembinaan dan evaluasi PATEN 2 Dari semua kecamatan (18 kecamatan) baru sebagian telah melaksanakan pelimpahan kewenangan kepada Camat 2 Keterbatasan Anggaran dan personil untuk mengalokasi kegiatan PATEN di
setiap kecamatan
3 Penegasan Batas Desa 3 Banyaknya desa yang masih belum ditegaskan batas desanya 3 Keterbatasan anggaran untuk mengalokasi penegasan batas Desa
4 1Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah masih kurang memahami ppengelolaan keuangan
1 Kurangnya peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah yang memahami pengelolaan keuangan daerah. 1 Kurangnya Pemahaman peraturan dan perundang - undangan terkait
pengelolaan keuangan daerah
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 3 4
Akar masalahMasalahMasalah Pokok
2 Jumlah Fasilitasi Peserta yang di fasilitasi masih kurang 2 Kurangnya sumber daya manusia yang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan 2 Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia
5
6 1 OPD terlambat dalam melaksanakan pelaporan pada setiap Bulan 1 OPD terlambat dalam melaksanakan pelaporan pada setiap Bulan 1 Mekanisme pelelangan / pelelangan ul;ang
2 Sering terjadi perubahan dalam penyusunan Buku Petunjuk Tehnis terkait dengan munculnya Produk Hukum Baru 2 Keterlambatan penyusunan Buku Petunjuk Tehnis Kegiatan 2 Sering terjadi perubahan dalam penyusunan Buku Petunjuk Tehnis terkait
dengan munculnya Produk Hukum Baru
3 Sering terjadi perubahan harga bahan bangunan di pasar yang mengakibatkan perubahan dalam Pedoman HSPK 3 Perubahan harga bahan bangunan di pasaran yang berdampak pada pedoman HSPK 3 Sering terjadi perubahan harga bahan bangunan di pasar yang
mengakibatkan perubahan dalam Pedoman HSPK
7 1 Fasilitasi pengadaan barang jasa 1 Ketidaktepatan OPD menyampaikan Rencana Umum Pengadaan 1 Sebagian besar OPD belum membuat rencana pelaksanaan pekerjaan
Survey harga belum terintegrasi
8 1Selama ini, OPD di Kabupaten Mojokerto tidak melibatkan Bagian Administrasi Perekonomian dalam penyusunan naskah kesepakatan bersama atau naskah perjanjian kerjasama
1Selama ini, OPD di Kabupaten Mojokerto tidak melibatkan Bagian Administrasi Perekonomian dalam penyusunan naskah kesepakatan bersama atau naskah perjanjian kerjasama
1Selama ini OPD di Kabupaten Mojokerto tidak melibatkan Bagian Administrasi Perekonomian dalam penyusunan naskah kesepakatan bersama atau naskah perjanjian kerjasama
9 1 Kurangnya koordinasi dalam keprokoleran 1 Semakin banyaknya Media yang mengajukan kerjasama pemberitaan 1 Kurangnya SDM bidang kehumasan dan jurnalistik
10 1 Penyimpanan arsip dan barang setda yang kurang maksimal 1 Kurangnya tempat untuk penyimpanan arsip dan barang setda 1 Tidak adanya gudang untuk penyimpanan arsip dan barang setda
2 kurangnya Kendaraan Operasional yang ada 2 tidak layaknya kendaraan untuk operasional 2 Kendaraan sudah tua dan memerlukan biaya besar untuk pemeliharaannya
3 Pemeliharaan Gedung dan kantor setda yang kurang maksimal 3 Bangunan yang sudah tua memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar 3 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan Gedung Kantor
4 Pemeliharaan Rumah Dinas yang kurang maksimal 4 Bangunan yang sudah tua memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar 4 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan Rumah Dinas
5 kurangnya Sarana Komputer/Laptop yang ada 5 Komputer/laptop sudah tua dan memerlukan biaya besar untuk pemeliharaannya 5 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor
6 Pemeliharaan Pendopo Kabupaten yang kurang maksimal 6 Bangunan yang sudah tua memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar 6 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan gedung kantor
tidak adanya penambahan ASN
Kebutuhan akan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan menjadi prioritas untuk segera dipenuhi guna mewujudkan produk hukum yang lebih berkualitas, terbatasnya tenaga advokasi menyebabkan penyelesaian permasalahan hukum belum maksimal dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan perpustakaan produk hukum
Kurangya SDM dalam menunjang tugas pokok dan fungsi pada Bagian Hukum Setda
7 Jalan Komplek Pemda yang kurang layak 7 Jalan yang tidak rata menyebabkan cekungan air jika hujan yang memperparah kerusakan jalan 7 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan jalan
8 Kondisi Masjid Baiturrohman yang kurang memadai 8 Kenyamanan Jamaah masjid berkurang 8 Tidak maksimalnya bangunan masjid
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 45
3.3 Telaahan Renstra K /L dan Renstra Propinsi.
Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD propinsi tahun
rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan
tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-
isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD
kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk
harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD Kabupaten/Kota
dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang
tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan
provinsi.
Adapun program yang bersinergi dengan Renstra Propinsi yang
diampu Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah :
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan kegiatan
- Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang –
undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan / atau
pemangku kepentingan ( SG Cukai )
Program Peringatan Hari Besar
- Hari Ulang Tahun Propinsi Jawa Timur
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada
Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur
dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Mojokerto.
Keterkaitan dengan Misi yang diemban Sekretariat Daerah
terkait dengan program yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 46
Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kabupaten Mojokerto adalah sebagai kerikut:
a Penataan otonomi baru yang di jabarkan pada kegiatan
pembakuan rupa bumi dengan output pemasangan pilar batas
wilayah desa .
b Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM yang
dilaksanakan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan sertifikat hak atas tanah dengan output persentase
rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dihasilkan.
c Pembinaan PKL dan Asongan yang terbina dengan kegiatan
koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan penataan PKL dan
Asongan dengan output persentase rumusan kebijakan bidang
perekonomian yang dihasilkan.
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan
daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi Organisasi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang
mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah. Oleh karenanya pemetaan yang tepat atas isu strategis
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 47
memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keberhasilan
pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada khususnya dan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Daerah pada umumnya.
Berikut adalah proyeksi atas isu-isu strategis di masa lima tahun
mendatang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto :
1. Meningkatkan kualitas kebijakan kerukunan antar / intern
umat beragama;
2. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel;
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah
Kab. Mojokerto;
4. Meningkatnya ekonomi kerakyatan melalui dukungan
perumusan kebijakan perekonomian;
5. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah melalui
pengembangan kerjasama daerah dan penguatan struktur
ekonomi;
6. Meningkatnya kelayakan hidup masyarakat;
7. Meningkatkan publikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka partisipasi masyarakat;
8. Meningkatkan publikasi produk hukum dalam rangka
meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;
11. Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokoleran terhadap
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Meningkatnya pengembangan sistem pengadaan barang jasa
pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 48
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
Setelah visi dan misi telah ditetapkan seLanjutnya perlu adanya
tujuan dan sasaran yang merupakan harapan yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
Tujuan adalah sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima )
tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analis strategik. Tujuan
tidak harus dinyatakan dengan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi
harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai
mendatang.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka
waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran
diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran
harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan -
tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan . Sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat
specifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam Sasaran
dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator
sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
disertai dengan rencana tingkat capaiannya ( targetnya ) masing-
masing. Berikut adalah Tujuan dan Sasaran yang ingin diwujudkan
oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan
Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai
berikut :
1. Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 adalah :
a. Tujuan yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatkan kualitas kebijakan kerukunan antar umat
beragama
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 49
b. Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan
umat beragama
2. Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 adalah :
a. Tujuan yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel
b. Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang
transparan dan akuntabel.
2) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketatausahaan di
lingkup Setda.
3) Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan
di lingkungan Kabupaten Mojokerto
4) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengadaan
barang dan jasa pemerintah
5) Terselenggaranya pengadaan barang jasa melalui LPBJ
6) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
7) Meningkatnya koordinasi kebijakan dan penyelenggaran
penyusunan peraturan perundang – undangan,
penyuluhan dan bantuan hukum
8) Meningkatnya publikasi informasi bidang hukum
9) Meningkatnya dukungan perumusan kebijakan
perekonomian dan pengembangan kerjasama daerah
10) Meningkatkan publikasi penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka partisipasi masyarakat
11) Terwujudnya pelayanan kedinasan terhadap Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai ketentuan dan
kebutuhan
3. Tujuan dan Sasaran pada Misi 3 adalah :
a. Tujuan yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui dukungan
perumusan kebijakan perekonomian
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 50
2) Meningkatnya kemandirian keuangan daerah melalui
pengembangan kerjasama daerah dan penguatan
struktur perekonomian
3) Meningkatnya kelayakan hidup masyarakat
b. Meningkatnya kelayakan hidup masyarakat Sasaran yang
diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan di
bidang perekonomian
2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan
kerjasama daerah
3) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dibidang
perekonomian
4. Tujuan dan Sasaran pada Misi 4 adalah :
a. Tujuan yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatkan publikasi penyelenggaraan pemerintah
dalam rangka partisipasi mayarakat
2) Meningkatnya publikasi produk hukum dalam rangka
meningkatkan partisipasi masyarakat
b. Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatnya publikasi penyelenggaraan pemerintah
2) Meningkatnya publikasi informasi bidang hukum
5. Tujuan dan Sasaran pada Misi 7 adalah :
a. Tujuan yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3) Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokoleran
terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
b. Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 51
1) Meningkatnya penguatan penyelenggaraan dan kualitas
pelayanan publik
2) Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan terhadap
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3) Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokoleran dalam
kegiatan pemerintah daerah.
Berikut adalah Tujuan dan Sasaran yang ingin diwujudkan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Perubahan
RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 ( 2020 s/d
2021) adalah sebagai berikut :
1. Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 adalah :
a. Tujuan yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatkan kualitas kebijakan kerukunan antar umat
beragama
b. Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan
umat beragama.
2. Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 adalah :
a. Tujuan yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel
b. Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1) Meningkatnya penguatan akuntabilitas pemerintahan
yang baik.
2) Meningkatnya penguatan area pelayanan publik di
lingkup Pemda.
3) Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan
penyelenggaraan pembangunan
4) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5) Terjalinnya hubungan kerjasama pembangunan dan
ekonomi antar Pemerintah Daerah dan Instansi.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 52
Adapun untuk indikator kinerja tujuan, sasaran dan target
kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut:
Tahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019 Tahun - 2020 Tahun - 2021
Target Target Target Target Target Target
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MISI 1 96 88 3.85 70 78 80
1.1 Meningkatkan Kualitas Kebijakan Kerukunan Antar Umat Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama 3.85 3.85 3.85 3.85 3.90 4.00
1. Meningkatnya Tolerasi Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama.
Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MISI 2 CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (75,83) A (81,23) A(85,63)
2.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Nilai Sakip CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (75,83) A (81,23) A(85,63)
2 Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah CC BB BB BB BB A
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.
3
Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.
TARGET KINER TUJUAN / SASARAN
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tabel - 4 / TC. - 25
NO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
INDIKATOR TUJUAN / SASARANSASARAN TUJUAN
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi ( PMPRB ) CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (71,23) BB (75,77) A(81,23)
3 Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda. Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan Pelayanan 80 80 80 80 80 80
Rata - rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80 80 80 80 82 83
4Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( EKPPD ) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
5Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase Belanja Pegawai 58 % 58 % 58 % 58 % 50% 48%
Maturitas Penerapan LPBJ 0 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 3
6Terjalinnya Hubungan Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi Antar Pemerintah Daerah dan Instansi
Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan 80% 90% 80% 80% 83% 85%
Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanuti 80% 90% 80% 100 % 100 % 100 %
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 53
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Setrategi dan arah kebijakan merupakan merupakan rumusan
perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah
Daerah mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2016 -2021
sebagai dasar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2016-
2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan komprehensif,
strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja. Perencanaan Strategis
tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan tapi juga segala
program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat
tersebut dapat dilakukan dengan baik juga di dalamnya dapat
memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem managemen dan
pemanfaatan teknonologi informasi.
Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu
mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan,
program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan
memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan
yang dihadapi.
Strategi ini akan memperjelas makna dan hakikat suatu Rencana
Strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian
yang sifatnya spesifik tentang bagaimana pimpinan harus
mengelolaanya. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan
pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan
operasional sehari-hari dan seluruh komponen dan unsur organisasi.
Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok
pedoman pencapaian tujuan sasaran organisasi, untuk mencapai
tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi
dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan
tertentu, pemilihan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 54
dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah
yang mendukung strategi. Adapun strategi dan arah kebijakan yang
ditetapkan Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
untuk kurun waktu lima tahun mendatang sesuai tugas pokok dan
fungsi adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 5/ Tc. 26
NO TUJUAN
1 2
MISI 1
1 Meningkatkan kualitas kebijakan kerukunan antar umat beragama 1. Meningkatnya tolerasi masyarakat dan
kerukunan umat beragama, 1Meningkatkan toleransi masyarakat dan kerukunan umat ber agama yang selaras dengan semangat revolusi mental dalam berbangsa dan bernegara.
1 Peningkatan kuantitas kegiatan keagamaan dan kualitas sarana dan prasarana peribadatan
MISI 2
2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel 2 Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas
Pemerintahan Yang Baik 1 Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pemda. dan etos kerja birokarasi. 1 Meningkatkan kualitas SDM sesuai kompetensi
yang dibutuhkan melalui analisis kebutuhaan
2 Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Mojokerto 2
Meningkatkan pengendalian pelaporan administrasi dan monitoring kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto serta pedoman pelaksanaan kegiatan
3Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penyelenggaraan pemerintah melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
3
Meningkatkan akuntabilitas dan trasparansi penyelenggaraan pemerintah melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan fasilitasi dan evaluasi.
4Meningkatkan produk hukum sesuai ketentuan serta terselesainya permasalahan hukum dan peningkatan pengetahuan hukum bagi masyarakat
4Peyusunan penyampaian produk hukum daerah terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
3 Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda. 5 Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada
masyarakat 5Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbagai bidang pelayanan melalui evaluasi kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan
4Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
6 Meningkatkan dan pengembangan kinerja instansi penyelenggaraan pemerintah 6
Peningkatan dan pengembangan SDM pengelolaan instansi penyelenggaraan pemerintah.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3 4 5
5 Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah 7 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan pelayanan
ketatausahaan di lingkup Sekretariat Daerah. 7Peningkatan kualitas SDM Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketatausahaan di lingkup Sekretariat Daerah.
8 Meningkatkan mutu pelayanan kedinasan terhadap KDH. / WKDH. 8 Pemenuhan pelayanan kedinasan terhadap
KDH. / WKDH.
9 Meningkatkan kualitas aparatur kehumasan 9 Memberikan bimbingan teknis kehumasan
10 Meningkatkan pemahaman dan fasilitasi pengadaan barang / jasa 10 Mendapatkan barang / jasa yang bermutu
dengan harga yang wajar ( value for money )
6Terjalinnya Hubungan Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi Antar Pemerintah Daerah Dan Instansi
11 Meningkatkan perumusan kebijakan perekonomian dan pengembangan kerjasama daerah. 11 Meningkatkan kebijakan perekonomian dan
kerjasama daerah.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 55
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk
melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya
yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan
tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.
Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 –
2021 meliputi Program dan kegiatan yang dituangkan dalam
Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019
mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Mojokerto dalam
rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagaimana berikut :
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MISI 1 96 96 5.097.600 88 4.907.750 60 4.946.509 70 4.997.930 78 4.735.000 80 4.755.000 88 29.439.789Sekretariat
Daerah
1.1
Meningkatkan
Kualitas Kebijakan
Kerukunan Antar
Umat Beragama
Indeks Kerukunan Umat Beragama 56 56 5.097.600 58 4.907.750 60 4.946.509 70 4.997.930 78 4.735.000 80 4.755.000 88 29.439.789Bag. Adm.
Kesra
Kab.
Mojokerto
1.
Meningkatnya
Tolerasi Masyarakat
dan Kerukunan
Umat Beragama.
Persentase pemberian bantuan
pembangunan tempat peribadatan96 96 5.097.600 88 4.907.750 90 4.946.509 98 4.997.930 98 4.735.000 98 4.755.000 98 29.439.789
Bag. Adm.
Kesra
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.
Persentase peningkatan masyarakat yang
mengikuti program pembinaan mental
spiritual
96% 96% 5.097.600 88% 4.907.750 90% 4.946.509 96% 4.796.825 0 0 0 0 96% 19.748.684Bag. Adm.
Kesra
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32. 1. Pembinaan dan sosialisasi narkobajumlah objek sosialisasi bahaya narkoba
kepada masyarakat
21
sekolah21 100.000 52 125.000 52 125.000 0 0 0 0 0 0 125 350.000
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 2. Fasilitasi Pendampingan Bantuan
dan kegiatan Sosial Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif
4
lembaga4 107.000 4 9.700 4 10.000 4 9.000 0 0 0 0 16 135.700
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 3. Peningkatan Kesegaran Jasmani Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani48
kegiatan48 75.000 52 75.000 52 75.000 52 90.000 0 0 0 0 204 315.000
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.03 4.Peningkatan Pelayanan Ibadah
HajiJumlah Haji yang Berangkat
1500
jamaah1500 570.000 1500 565.600 2500 830.000 2100 885.325 0 0 0 0 7.600 2.850.925
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 5. Safari Ramadhan Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan41
kegiatan41 845.600 41 862.400 41 863.000 52 887.500 0 0 0 0 175 3.458.500
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 6.Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil
Qur" An
Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur"
An
5
kegiatan5 200.000 5 395.200 5 250.000 5 405.000 0 0 0 0 20 1.250.200
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 7. Peringatan hari besar keagamaanJumlah Peringatan hari besar keagamaan
yang dilaksanakan
5
kegiatan5 640.000 8 683.450 8 684.000 8 630.000 0 0 0 0 29 2.637.450
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 8Pembinaan dan Pelatihan Lembaga
Keagamaan
Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan
Lembaga Keagamaan
100
orang1000 300.000 400 150.000 400 150.000 400 360.000 0 0 0 0 2.200 960.000
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 9 Sholawatan dan Siraman RohaniJumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman
Rohani
2000
orang2000 610.000 1800 608.800 1800 608.800 1800 585.000 0 0 0 0 7.400 2.412.600
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
Tabel -6/ tc. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
(dalam ribuan )
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggungja
wab
LokasiTahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019 Tahun - 2020 Tahun - 2021
3 5
Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental
untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.
Program Pembinaan Mental Spiritual
NO TUJUAN SASARAN Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran ,Program
( Outcome ) dan Kegiatan ( Output )
Data
Capaian
pada
Awal
Perencan
an
4.01.03.02.32.xx 10 Zikir Taubatan Nashuha jumlah peserta kegiatan zikir1000
orang1000 215.000 1200 249.600 1200 250.000 1200 270.000 0 0 0 0 4.600 984.600
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 11 Semaan Al' Quran Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an1160
orang'1160 735.000 3900 722.600 2600 535.709 3900 675.000 0 0 0 0 11.560 2.668.309
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 12Rehab Musholla Tentara
Manunggal Masuk Desa ( TMMD )
Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan
rehabilitasi
3
musholla3 50.000 3 50.000 2 60.000 0 0 0 0 0 0 8 160.000
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 13Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah Bidang KeagamaanKetepatan Pemberian hibah kepada penerima
185
lembaga185 150.000 180 70.000 180 80.000 0 0 0 0 0 0 545 300.000
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 14
Fasilitasi Pendampingan Kegiatan
Jaringa Pengaman Sosial Operasi
Pasar Khusus (JPS OPK )
Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK
Raskin304 desa 304 500.000 304 340.400 304 400.000 0 0 0 0 0 0 912 1.240.400
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 15 Operasional BAZNAS Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS Kegiatan 0 0 0 0 2 25.000 0 0 0 0 0 0 2 25.000
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xxRasio Tempat Peribadatan per Seribu
Penduduk0 0 0 0 0 0 0 100% 201.105 0 0 0 0 100% 201.105
Bag. Adm.
Kesra
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 1.Rehab Musholla Tentara
Manunggal Masuk Desa ( TMMD )
Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan
rehabilitasi0 0 0 0 0 0 0 3 120.105 0 0 0 0 3 120.105
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 2.Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah Bidang KeagamaanKetepatan Pemberian hibah kepada penerima 0 0 0 0 0 0 0 180 72.000 0 0 0 0 180 72.000
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 3
Fasilitasi Pendampingan Kegiatan
Jaringa Pengaman Sosial Operasi
Pasar Khusus (JPS OPK )
Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK
Raskin0 0 0 0 0 0 0 4 9.000 0 0 0 0 4 9.000
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xxPersentase Kegiatan Bidang Kesra Yang di
Fasilitasi dan dikoordinasikan96 0 0 0 0 0 0 0 0 98 4.735.000 98 4.755.000 98 9.490.000
Bagian
Administrasi
Kesra
4.01.03.02.32. 1 Pembinaan dan sosialisasi narkobajumlah objek sosialisasi bahaya narkoba
kepada masyarakat
21
sekolah0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32. 2 Fasilitasi Pendampingan Bantuan
dan kegiatan Sosial Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif
4
lembaga0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.000 4 10.000 8 20.000
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Kab.
Mojokerto
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Peribadatan
Program Layanan Bagian Administrasi
Kesra
4.01.03.02.32.xx 3 Peningkatan Kesegaran Jasmani Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani48
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 52 100.000 54 85.000 106 185.000
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 4Peningkatan Pelayanan Ibadah
HajiJumlah Haji yang Berangkat
1500
jamaah0 0 0 0 0 0 0 0 2500 800.000 2400 800.000 4.900 1.600.000
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.03 5 Safari Ramadhan Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan41
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 52 860.000 52 850.000 104 1.710.000
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 6Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil
Qur" An
Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur"
An
5
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 4 450.000 6 450.000 10 900.000
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 7 Peringatan hari besar keagamaanJumlah Peringatan hari besar keagamaan
yang dilaksan akan
5
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 8 700.000 8 650.000 16 1.350.000
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 8Pembinaan dan Pelatihan Lembaga
Keagamaan
Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan
Lembaga Keagamaan
100
orang0 0 0 0 0 0 0 0 400 250.000 400 300.000 800 550.000
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 9 Sholawatan dan Siraman RohaniJumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman
Rohani
2000
orang0 0 0 0 0 0 0 0 1800 600.000 2250 600.000 4.050 1.200.000
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 10 Zikir Taubatan Nashuha jumlah peserta kegiatan zikir1000
orang0 0 0 0 0 0 0 0 1000 250.000 1000 250.000 2.000 500.000
Subbag.
Kesejahteraan
Masyarakat
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 11 Semaan Al' Quran Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an1160
orang'0 0 0 0 0 0 0 0 3900 500.000 3900 550.000 7.800 1.050.000
Subbag..
Keagamaan
dan Bina
Mental
Lingkup
Kantor Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 12Rehab Musholla Tentara
Manunggal Masuk Desa ( TMMD )
Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan
rehabilitasi
3
musholla0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.000 3 100.000 5 200.000
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 13Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah Bidang KeagamaanKetepatan Pemberian hibah kepada penerima
185
lembaga0 0 0 0 0 0 0 0 100 85.000 120 80.000 220 165.000
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.02.32.xx 14 Operasional BAZNAS Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS orang 0 0 0 0 0 0 0 0 360 30.000 360 30.000 720 60.000
Subbag.
Fasilitasi
Keagamaan
dan Prasarana
Keagamaan
Kab.
Mojokerto
MISI 2CC
(51,23)
CC
(51,23)35.011.314 B (61,23) 33.764.124
BB
(71,23)36.484.257
BB
(75,83)30.447.980 A (81,23) 41.877.000 A(85,63) 34.975.800 A(85,63) 212.560.475
Sekretariat
Daerah
2.1
Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
Yang Akuntabel
Nilai SakipCC
(51,23)
CC
(51,23)35.011.314 B (61,23) 33.764.124
BB
(71,23)36.484.257
BB
(75,83)30.447.980 A (81,23) 41.877.000 A(85,63) 34.975.800 A(85,63) 212.560.475
Sekretariat
Daerah
Kab.
Mojokerto
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaran pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.
2
Meningkatnya
Penguatan
Akuntabilitas
Pemerintahan Yang
Baik
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 65% 65% 6.500.300 75,58 6.162.600 75,58 5.860.550 75,58 5.775.741 82 5.749.000 83 5.905.000 83 35.953.191Sekretariat
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.Persentase PD yang menyusun dokumen /
laporan kinerja sesuai ketentuan65 65 330.000 75 450.000 85 440.000 90 498.750 0 0 0 0 100 1.718.750
Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 1Penyusunan Laporan Kinerja
(LKjIP) Pemda
Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu
dan benar sesuai aturan1 laporan 1 180.000 1 75.000 1 50.000 1 53.750 0 0 0 0 4 358.750
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 2Penyusunan Perjanjian Kinerja
Pemda
PD yang menyusun perjanjian kinerja yang
benar sesuai aturan1 laporan 1 35.000 1 100.000 1 50.000 1 50.000 0 0 0 0 4 235.000
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 3Fasilitasi Penyusunan Indikator
Kinerja Utama Pemda dan SKPDJumlah dokumen IKU yang ditetapkan
1
dokumen0 0 1 55.000 0 0 1 75.000 0 0 0 0 2 130.000
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 4
Bintek Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
persentase peserta bintek yang memahami
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
50% 50% 115.000 0 0 50% 150.000 0 0 0 0 0 0 100% 265.000Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 5Fasilitasi penerapan Aplikasi
SAKIPPD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP 0 0 0 17 100.000 56 50.000 56 70.000 0 0 0 0 129 220.000
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 6
Fasilitasi penerapan Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
Jumlah PD objek pembinaan penerapan
SAKIP 0 0 0 56 120.000 56 140.000 56 250.000 0 0 0 0 168 510.000
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.Persentase PD yang menyusun dokumen /
laporan kinerja sesuai ketentuan65 0 0 0 0 0 0 0 0 100 560.000 100 470.000 100 1.030.000
Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 1Penyusunan Laporan Kinerja
(LKjIP) Pemda
Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu
dan benar sesuai aturan1 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75.000 1 80.000 2 155.000
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 2Penyusunan Perjanjian Kinerja
Pemda
PD yang menyusun perjanjian kinerja yang
benar sesuai aturan1 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60.000 1 65.000 2 125.000
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 3Fasilitasi Penyusunan Indikator
Kinerja Utama Pemda dan SKPDJumlah dokumen IKU yang ditetapkan
1
dokumen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 4
Bintek Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
persentase peserta bintek yang memahami
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
50% 0 0 0 0 0 0 0 0 80% 115.000 0 0 100% 115.000Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 5Fasilitasi penerapan Aplikasi
SAKIPPD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 60.000 56 75.000 112 135.000
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.06.xx 6
Fasilitasi penerapan Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
Jumlah PD objek pembinaan penerapan
SAKIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 250.000 56 250.000 112 500.000
Subbag.Tata
Laksana
Kab.
Mojokerto
Program pelaporan capaian kinerja
pemerintah daerah
Program Layanan Bagian Organisasi
4.01.03.05.18.
Persentase Pengendalian Pelaksanan
Pembangunan di Lingkungan / Wilayah
Kab. Mojokerto
85 85 1.395.000 85 1.415.000 85 1.261.250 85 1.231.155 0 0 85 5.302.405Bag. Adm.
Pembangunan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.06 1Pengendalian Administrasi dan
Pelaporan Kegiatan Pembangunan
Jumlah Buku Laporan Realisasi
Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan
Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten
Mojokerto
12
lqporan12 265.000 12 265.000 12 260.000 0 0 0 0 0 0 36 790.000
Sub. Bagian
Pengendalian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.07 2
Pengendalian dan Monitoring
Pelaporan Kegiatan Fisik
Konstruksi di Kabupaten Mojokerto
Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring
Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di
Kabupaten Mojokerto
4 buku 0 0 0 0 0 0 4 205.155 0 0 0 0 4 205.155Sub. Bagian
Pengendalian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.08 3 Fasilitasi Bantuan KeuanganJumlah Perbup Pedoman
Bantuan Keuangan Desa1 buku 1 125.000 1 125.000 1 120.000 1 130.000 0 0 0 0 4 500.000
Sub. Bagian
Pengendalian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.09 4Operasional Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai
jadwal100 PJB 149 285.000 96 285.000 96 66.250 0 0 0 0 0 0 341 636.250
Sub. Bagian
Penyusunan
Pelaksanan
Program
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.10 5Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan
Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan1 buku 1 140.000 1 140.000 1 140.000 1 126.000 0 0 0 0 4 546.000
Sub. Bagian
Penyusunan
Pelaksanan
Program
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.13 6Penyusunan Harga Satuan Pokok
Pekerjaan (HSPK)Jumlah Perbup HSPK 1 Perbup 1 140.000 1 150.000 1 155.000 1 140.000 0 0 0 0 4 585.000
Sub. Bagian
Penyusunan
Pelaksanan
Program
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.44 7Penyusunan Standarisasi Barang
dan Harga Barang dan jasa
Jumlah Buku Standar Brg dan Harga
Brg/Jasa1 buku 1 140.000 1 150.000 1 150.000 0 0 0 0 0 0 3 440.000
Sub. Bagian
Pelaporan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.45 8Penyusunan Standar Satuan
Harga
Jumlah Buku Standar Brg dan Harga
Brg/Jasa1 buku 0 0 0 0 0 0 1 180.000 0 0 0 0 1 180.000
Sub. Bagian
Pelaporan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.xx 9Penyusunan Analisis Standar
Belanja (ASB)
Jumlah Buku Analisis
Standar Belanja (ASB)1 buku 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 180.000 0 0 0 0 4 780.000
Sub. Bagian
Pelaporan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.xx 10
Pelaksanaan TEPRA dan Pelaporan
Administrasi Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
12
laporan12 100.000 12 100.000 12 170.000 12 270.000 0 0 0 0 48 640.000
Sub. Bagian
Pelaporan
Kab.
Mojokerto
2.274.000Bag. Adm.
Pembangunan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.06 1Pengendalian Administrasi dan
Pelaporan Kegiatan Pembangunan
Jumlah Buku Laporan Realisasi
Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan
Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten
Mojokerto
12
lqporan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pengendalian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.07 2
Pengendalian dan Monitoring
Pelaporan Kegiatan Fisik
Konstruksi di Kabupaten Mojokerto
Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring
Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di
Kabupaten Mojokerto
2 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 4 130.000 4 140.000 8 270.000Sub. Bagian
Pengendalian
Kab.
Mojokerto
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten
Program Layanan Bagian
Administrasi Pembangunan
4.01.03.05.18.
Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto
85% 0 0 0 0 0 0 0 0 85 1.104.000 85 1.170.000 85
4.01.03.05.18.08 3 Fasilitasi Bantuan KeuanganJumlah Perbup Pedoman
Bantuan Keuangan Desa1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125.000 1 125.000 2 250.000
Sub. Bagian
Pengendalian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.09 4Operasional Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai
jadwal100 PJB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Penyusunan
Pelaksanan
Program
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.10 5Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan
Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 140.000 1 140.000 2 280.000
Sub. Bagian
Penyusunan
Pelaksanan
Program
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.13 6Penyusunan Harga Satuan Pokok
Pekerjaan (HSPK)Jumlah Perbup HSPK 1 Perbup 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000 1 150.000 2 300.000
Sub. Bagian
Penyusunan
Pelaksanan
Program
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.44 7Penyusunan Standarisasi Barang
dan Harga Barang dan jasa
Jumlah Buku Standar Brg dan Harga
Brg/Jasa1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pelaporan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.45 8Penyusunan Standar Satuan
Harga
Jumlah Buku Standar Brg dan Harga
Brg/Jasa1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 165.000 1 150.000 2 315.000
Sub. Bagian
Pelaporan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.xx 9Penyusunan Analisis Standar
Belanja (ASB)
Jumlah Buku Analisis
Standar Belanja (ASB)1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000 1 200.000 2 350.000
Sub. Bagian
Pelaporan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.05.18.xx 10
Pelaksanaan TEPRA dan Pelaporan
Administrasi Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
12
laporan0 0 0 0 0 0 0 0 12 244.000 12 265.000 24 509.000
Sub. Bagian
Pelaporan
Kab.
Mojokerto
Nilai Pelaksanan Reformasi Birokrasi (
PMPRB )71,23 71,23 4.775.300 71,23 4.297.600 71,23 4.159.300 71,23 4.045.836 75,77 4.085.000 81,23 4.265.000 81,23 25.628.036
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.
Persentase kelembagaan perangkat daerah
yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai
ketentuan
80% 80% 330.000 80% 557.600 85% 800.000 85% 717.150 0 0 0 0 100% 2.404.750Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 1
Penerapan dan penyusunan Sistem
Aplikasi Kepegawaian di Lingkup
Setda Kab Mojokerto
Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi 0 0 0 0 0 1 50000 1 40.000 0 0 0 0 2 90.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 2 Bintek Budaya Kerja PD yang mampu menyusun risalah dengan
benar dan sesuai aturan22 PD 0 0 0 0 56 75000 56 57.150 0 0 0 0 112 132.150
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 3
Pembinaan dan evaluasi
penerapan peraturan
ketatalaksana-an pemerintah
Regulasi ketatansakah dinasan yang telah
ditetapkan1 perbup 0 0 0 0 0 0 1 65.000 0 0 0 0 1 65.000
Sub. Bagian
Tata Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 4Penyusunan Perangkat Daerah /
UKPD
Jumlah penyusunan Perangkat Daerah /
UKPD yang terpenuhi56 PD 56 200.000 56 77.600 1 100.000 2 50.000 0 0 0 0 115 427.600
Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 5Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan
Persentase PNS yang sesuai dengan
kompetensi jabatannya 0 0 0 0 0 85% 150.000 85% 80.000 0 0 0 0 80% 230.000
Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
Program penguatan kelembagaan dan
ketatakaksanaan
4.01.03.09.30.xx 6 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Jumlah dokumen kajian
pemeringkatan/penilaian jabatan (job
grading)
0 0 0 0 0 56 200.000 56 75.000 0 0 0 0 112 275.000Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 7Penyusunan Analisis Jabatan
(Anjab)Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 0 0 0 56 210.000 0 0 56 100.000 0 0 0 0 112 310.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 8Penyusunan Analisis Beban Kerja
(ABK)Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 0 0 0 56 190.000 0 0 56 100.000 0 0 0 0 112 290.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 9 Evaluasi Tugas Pokok dan FungsiPersentase SKPD yang tepat fungsi sesuai
aturan100% 100% 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 10Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah
Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai
aturan100% 50.000 0 0 0 - 100% 50.000
Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 11
Evaluasi Peningkatan Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian di
Lingkup Setda
Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian tepat waktu an
sesuai aturan
11 unit 11 80.000 11 80.000 11 150.000 11 50.000 0 0 0 0 44 360.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 12
Survey Kepuasan Pelayanan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Lingkungan Setda
Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan
hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik11 unit 0 0 0 0 11 75.000 11 30.000 0 0 0 22 105.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 13
Pembinaan gerakan Revolusi
Mental kedisipilinan PNS di
Lingkup Setda
Jumlah PNS yang mendapat pembinaan
kedisiplinan30 orang 0 0 0 0 0 0 50 20.000 0 0 0 50 20.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 14Penyusunan Aplikasi Sistem
Informasi Anjab dan ABK
Tingkat Kemampuan sistem dalam
menyiapkan informasi dan data secara online
untuk perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan kelembagaan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.01.03.09.30.
Persetase PD yang mampu menerapkan
ketatalaksanaan pemerintah seuai
ketentuan
80% 80% 335.000 80% 345.000 85% 255.000 85% 415.000 0 0 0 0 100% 1.350.000Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 1Evaluasi pencapaian pelaksanaan
Road Map Reformasi Birokrasi
Laporan hasil evaluasi road map Reformasi
Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan0 0 0 0 0 1 75.000 1 80.000 0 0 0 0 2 155.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 2 Pembinaan Gelar Budaya Kerja Jumlah KBK binaan yang aktif 56 KBK 56 150.000 56 195.000 56 100.000 56 180.000 0 0 0 0 224 625.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 3Evaluasi Pencapaian Kinerja
Standar Pelayanan Minimal (SPM)Jumlah SPM yang telah dievaluasi 15 bidang 15 85.000 15 80.000 6 80.000 6 80.000 0 0 0 0 42 325.000
Sub. Bagian
Tata Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 4 Bintek penyusunan SOP
Jml unit pelayanan yang mampu menyusun
dan mengimplementasikan SOP sesuai
ketentuan
70 unit 70 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 100.000Sub. Bagian
Tata Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 5
Evaluasi dan Fasilitasi
Penyusunan SOP PD di Lingk
Pemkab Mojokerto
Jml PD/unit kerja yang difasilitasi
penyusunan SOP sesuai ketentuan56 PD 0 0 10 70.000 0 0 10 75.000 0 0 0 0 20 145.000
Sub. Bagian
Tata Laksana
Kab.
Mojokerto
Program penguatan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
4.01.03.09.30.
Persentase kelembagaan perangkat daerah
yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai
ketentuan
80% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 260.000 100 % 265.000 100 % 525.000Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 1
Penerapan dan penyusunan Sistem
Aplikasi Kepegawaian di Lingkup
Setda Kab Mojokerto
Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 2 Bintek Budaya Kerja PD yang mampu menyusun risalah dengan
benar dan sesuai aturan56 PD 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 56 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 3 Pembinaan Gelas Budaya Kerja Jumlah KBK Binaan Yang Aktif 56 KBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 4
Pembinaan dan evaluasi
penerapan peraturan
ketatalaksana-an pemerintah
Regulasi ketatansakah dinasan yang telah
ditetapkan1 perbup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Tata Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 5Penyusunan Perangkat Daerah /
UKPD
Jumlah penyusunan Perangkat Daerah /
UKPD yang terpenuhi56 PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 6Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan
Persentase PNS yang sesuai dengan
kompetensi jabatannya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 7 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Jumlah dokumen kajian
pemeringkatan/penilaian jabatan (job
grading)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 55.000 57 65.000 114 120.000Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 8Penyusunan Analisis Jabatan
(Anjab)Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 9Penyusunan Analisis Beban Kerja
(ABK)Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 10 Evaluasi Tugas Pokok dan FungsiPersentase SKPD yang tepat fungsi sesuai
aturan100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 11Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah
Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai
aturan0 0 0 0 0 0 0 0 100 90.000 100 75.000 100% 165.000
Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 12
Evaluasi Peningkatan Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian di
Lingkup Setda
Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian tepat waktu an
sesuai aturan
11 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 11 60.000 11 65.000 22 125.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 13
Survey Kepuasan Pelayanan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Lingkungan Setda
Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan
hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik11 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 14
Pembinaan gerakan Revolusi
Mental kedisipilinan PNS di
Lingkup Setda
Jumlah PNS yang mendapat pembinaan
kedisiplinan30 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
Program Layanan Bagian Organisasi
4.01.03.09.30.xx 15Penyusunan Aplikasi Sistem
Informasi Anjab dan ABK
Tingkat Kemampuan sistem dalam
menyiapkan informasi dan data secara online
untuk perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan kelembagaan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 16Evaluasi Analisa Jabatan ( Anjab )
dan Analisis Beban Kerja ( ABK )Jumlah PD Obyek Evaluasi Anjab dan ABK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 55.000 57 60.000 114 115.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.
Persetase PD yang mampu menerapkan
ketatalaksanaan pemerintah seuai
ketentuan
80% 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 260.000 100% 435.000 100% 695.000Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 1Evaluasi pencapaian pelaksanaan
Road Map Reformasi Birokrasi
Laporan hasil evaluasi road map Reformasi
Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.000 1 80.000 2 160.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 2 Pembinaan Gelar Budaya Kerja Jumlah KBK binaan yang aktif 56 KBK 0 0 0 0 0 0 0 0 57 50.000 56 100.000 113 150.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n Aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 3Evaluasi Pencapaian Kinerja
Standar Pelayanan Minimal (SPM)Jumlah SPM yang telah dievaluasi 15 bidang 0 0 0 0 0 0 0 0 6 80.000 6 80.000 12 160.000
Sub. Bagian
Tata Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 4 Bintek penyusunan SOP
Jml unit pelayanan yang mampu menyusun
dan mengimplementasikan SOP sesuai
ketentuan
70 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 100.000 70 100.000Sub. Bagian
Tata Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.30.xx 5
Evaluasi dan Fasilitasi
Penyusunan SOP PD di Lingk
Pemkab Mojokerto
Jml PD/unit kerja yang difasilitasi
penyusunan SOP sesuai ketentuan56 PD 0 0 0 0 0 0 0 0 57 50.000 57 75.000 114 125.000
Sub. Bagian
Tata Laksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.
Persentase usulan produk hukum dari
organisasi Perangkat Daerah yang
ditindaklanjuti
89% 89% 1.660.300 92% 2.155.000 94% 1.824.300 0 0 0 0 0 0 94 5.639.600 Bagian HukumKab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 1 Penyuluhan Hukum Sekolah dan Desa 80% 31 350.000 30 400.000 41 300.000 0 0 0 0 0 0 102 1.050.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 2Penyusunan/ Penetapan Produk
Hukum Daerah bersifat Penetapan
Pembahasan Produk Hukum bersifat
penetapan Tepat Waktu100% 800 195.300 850 175.000 900 100.000 0 0 0 0 0 0 2.550 470.300
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 3Kodifikasi dan penyebarluasan
produk hukum daerah
Tersedianya Kodifikasi dan Salinan Produk
Hukum Daerah 80% 1850 200.000 1900 250.000 850 200.000 0 0 0 0 0 0 4.600 650.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 4 Sosialisasi Produk Hukum DaerahInformasi Produk Hukum kepada Aparat dan
Masyarakat80% 115 100.000 400 125.000 400 150.000 0 0 0 0 0 0 915 375.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 5Bintek Penyusunan Peraturan di
DesaPenyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa 100% 299 132.000 299 145.000 299 100.000 0 0 0 0 0 0 897 377.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Program Layanan Bagian Organisasi
4.01.03.01.26.xx 6
Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa dan Klarifikasi Peraturan
Desa
Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 7 PROLEGDA Pembahasan rancangan Peraturan Daerah 85% 15 200.000 15 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 450.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 8Program Pembentukan Peraturan
Daerah
Persentase Pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah 0% 0 0 0 0 15 200.000 0 0 0 0 0 0 15 200.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 9Monitoring dan Evaluasi RANHAM
Kabupaten Mojokerto
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi RANHAM
Kabupaten Mojokerto100% 25 75.000 25 100.000 25 120.000 0 0 0 0 0 0 75 295.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 10Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi HukumPublikasi Produk Hukum Daerah
12
upload12 98.000 18 115.000 20 130.000 0 0 0 0 0 0 50 343.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 11Bintek Penyusunan Produk Hukum
Daerah
Tata cara penyusunan produk hukum
daerah100% 100 140.000 70 145.000 70 100.000 0 0 0 0 0 0 240 385.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 12Bintek Dokumentasi Produk
Hukum Desa
Tata cara pendokumentasian produk hukum
desa
203
orang
Perangka
t Desa
203 100.000 200 125.000 300 100.000 0 0 0 0 0 0 703 325.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 13
Analisa Peraturan Perundang-
undangan dengan Produk Hukum
Daerah
Inventarisasi produk hukum daerah yang
disusun/disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan
0% 0 0 10 75.000 10 74.300 0 0 0 0 0 0 20 149.300
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 14
Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah dan Peraturan Bersama
Kepala Daerah
Landasan hukum bagi pelaksana tugas 100% 8 70.000 43 250.000 46 250.000 0 0 0 0 0 0 97 570.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
0
4.01.03.01.26.Persentase penurunan gugatan perkara
kepada pemerintah daerah93% 93% 1.225.000 92% 620.000 95% 640.000 0 0 0 0 0 0 3 2.485.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 1
Kerjasama dan Pendampingan
Bidang Hukum dalam Bidang
Barang dan Jasa
Pemahaman proses pengadaan ssuai
peraturan perundang-undangan
3
kegiatan
Pendampi
ngan
Pengadaa
n Barang
dan Jasa
3 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 2Kerjasama Peningkatan Kualitas
Aparatur di Bidang HukumPeningkatan SDM Aparatur dibidang Hukum 100% 235 100.000 235 120.000 322 140.000 0 0 0 0 0 0 792 360.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 3Pembinaan dan Penyelesaian
Permasalahan Hukum/Daerah
Persentase Pembinaan dan Penyelesaian
Permasalahan Hukum/Daerah 80% 80% 1.025.000 85% 500.000 90% 500.000 0 0 0 0 0 0 3 2.025.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.01.03.01.26.
Persentase usulan produk hukum dari
organisasi Perangkat Daerah yang
ditindaklanjuti
0 0 0 0 0 0 0 98 1.752.291 0 0 0 0 99% 1.252.291 Bagian HukumKab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 1 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan hukum
23
Sekolah
18 Desa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 2Penyusunan/ Penetapan Produk
Hukum Daerah bersifat PenetapanJumlah produk hukum yang ditetapkan
900
Produk
Hukum
0 0 0 0 0 0 900 152.291 0 0 0 0 900 152.291
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 3Kodifikasi dan penyebarluasan
produk hukum daerah
Jumlah penomoran produk hukum dan
penyebaran buku produk hukum
400
Buku
Lembara
n Daerah
dan
Berita
Daerah,
450
Buku
Himpuna
n Per UU.
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah peserta Sosialisasi
400
Orang
Aparatur
Desa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 5Bintek Penyusunan Peraturan di
DesaJumlah peserta Bintek
299
Orang
Perangka
t Desa
0 0 0 0 0 0 299 100.000 0 0 0 0 299 100.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 6
Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa dan Klarifikasi Peraturan
Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan
Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan
Desa .
30 Desa 0 0 0 0 0 0 30 130.000 0 0 0 0 30 130.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 7 PROLEGDA Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 8Program Pembentukan Peraturan
DaerahJumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 Perda 0 0 0 0 0 0 15 300.000 0 0 0 0 15 300.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 9Monitoring dan Evaluasi RANHAM
Kabupaten MojokertoJumlah OPD yang dimonitoring
25
Orang
Perangka
t Daerah
Tim
RANHAM
Kabupate
n
Mojokert
o
0 0 0 0 0 0 25 140.000 0 0 0 0 25 140.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 10Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
Jumlah aplikasi dan peraturan yang di
dokumentasikan
20
upload0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 11Bintek Penyusunan Produk Hukum
DaerahJumlah peserta bintek
70 orang
Perangka
t Daerah
0 0 0 0 0 0 70 100.000 0 0 0 0 70 100.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 12Bintek Dokumentasi Produk
Hukum DesaJumlah peserta bintek dokumentasi
300
orang
Perangka
t Desa
0 0 0 0 0 0 300 100.000 0 0 0 0 300 100.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.01.03.01.26.xx 13
Analisa Peraturan Perundang-
undangan dengan Produk Hukum
Daerah
Jumlah analisa produk hukum yang
disesuaikan dengan UU
10
Peratura
n Per UU.
0 0 0 0 0 0 10 80.000 0 0 0 0 10 80.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 14
Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah dan Peraturan Bersama
Kepala Daerah
Jumlah peraturan yang ditetapkan
46
Perkada/
Perberka
da
0 0 0 0 0 0 46 150.000 0 0 0 0 46 150.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
0
4.01.03.01.26.Persentase penurunan gugatan perkara
kepada pemerintah daerah0 0 0 0 0 0 0 97% 500.000 0 0 0 0 100% 500.000
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 1
Kerjasama dan Pendampingan
Bidang Hukum dalam Bidang
Barang dan Jasa
Jumlah pendampingan yang dilakukan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 2Kerjasama Peningkatan Kualitas
Aparatur di Bidang Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan
kualitas aparatur
322
Orang
Aparatur
Pemerint
ah
Daerah
0 0 0 0 0 0 322 150.000 0 0 0 0 322 150.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 3Pembinaan dan Penyelesaian
Permasalahan Hukum/Daerah
Jumlah pembinaan yang dilakukan dan
penyelesaian permasalahan hukum
322
Orang
Aparatur
Pemerint
ah
Daerah
0 0 0 0 0 0 322 350.000 0 0 0 0 322 350.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.
Persentase usulan produk hukum dari
organisasi Perangkat Daerah yang
ditindaklanjuti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 3.565.000 99 3.565.000 99 7.130.000 Bagian HukumKab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 1 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan hukum
23
Sekolah
18 Desa
0 0 0 0 0 0 0 0 30 500.000 31 500.000 61 1.000.000
Sub. Baian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 2Penyusunan/ Penetapan Produk
Hukum Daerah bersifat PenetapanJumlah produk hukum yang ditetapkan
900
Produk
Hukum
0 0 0 0 0 0 0 0 1000 185.000 1000 185.000 2.000 370.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 3Kodifikasi dan penyebarluasan
produk hukum daerah
Jumlah penomoran produk hukum dan
penyebaran buku produk hukum
400
Buku
Lembara
n Daerah
dan
Berita
Daerah,
450
Buku
Himpuna
n
Peratura
n Per UU.
0 0 0 0 0 0 0 0 850 350.000 850 350.000 1.700 700.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Program Layanan Bagian Hukum
4.01.03.01.26.xx 4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah peserta Sosialisasi
400
Orang
Aparatur
Desa
0 0 0 0 0 0 0 0 400 250.000 400 250.000 800 500.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 5Bintek Penyusunan Peraturan di
DesaJumlah peserta Bintek
299
Orang
Perangka
t Desa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 6
Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa dan Klarifikasi Peraturan
Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan
Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan
Desa .
30 Desa 0 0 0 0 0 0 0 0 30 160.000 30 160.000 60 320.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 7 PROLEGDA Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 8Program Pembentukan Peraturan
DaerahJumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 Perda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 300.000 15 300.000 30 600.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 9Monitoring dan Evaluasi RENHAM
Kabupaten MojokertoJumlah OPD yang dimonitoring
25
Orang
Perangka
t Daerah
Tim
RANHAM
Kab.
Mojokert
o
0 0 0 0 0 0 0 0 25 150.000 25 150.000 50 300.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 10Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
Jumlah aplikasi dan peraturan yang di
dokumentasikan
20
upload0 0 0 0 0 0 0 0 20 150.000 20 150.000 40 300.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 11Bintek Penyusunan Produk Hukum
DaerahJumlah peserta bintek
70 orang
Perangka
t Daerah
0 0 0 0 0 0 0 0 70 145.000 70 145.000 140 290.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 12Bintek Dokumentasi Produk
Hukum DesaJumlah peserta bintek dokumentasi
300
orang
Perangka
t Desa
0 0 0 0 0 0 0 0 300 150.000 300 150.000 600 300.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 13
Analisa Peraturan Perundang-
undangan dengan Produk Hukum
Daerah
Jumlah analisa produk hukum yang
disesuaikan dengan UU
10
Peratura
n Per UU.
0 0 0 0 0 0 0 0 10 80.000 10 80.000 20 160.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 14
Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah dan Peraturan Bersama
Kepala Daerah
Jumlah peraturan yang ditetapkan
46
Perkada/
Perberka
da
0 0 0 0 0 0 0 0 46 260.000 46 260.000 92 520.000
Sub. Bagian
Peraturan
Perundang -
undangan.
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 15
Kerjasama dan Pendampingan
Bidang Hukum dalam Bidang
Barang dan Jasa
Jumlah pendampingan yang dilakukan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 16Kerjasama Peningkatan Kualitas
Aparatur di Bidang Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan
kualitas aparatur
322
Orang
Aparatur
Pemerint
ah
Daerah
0 0 0 0 0 0 0 0 322 160.000 322 160.000 644 320.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.26.xx 17Pembinaan dan Penyelesaian
Permasalahan Hukum/Daerah
Jumlah pembinaan yang dilakukan dan
penyelesaian permasalahan hukum
322
Orang
Aparatur
Pemerint
ah
Daerah
0 0 0 0 0 0 0 0 322 500.000 322 500.000 644 1.000.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.06.xx.xx 18 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
10
Keluarga
Sadar
Hukum
0 0 0 0 0 0 0 0 10 225.000 10 225.000 20 450.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.06.26. Persentase pemahaman produk hukum 0 0 0 0 0 87% 200.000 0 0 0 0 0 0 87% 200.000 Bag. HukumKab.
Mojokerto
4.01.03.06.26.xx 1 Pembinaan Keluarga Sadar HukumPembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kab.
Mojokerto0 0 0 0 0 10 200.000 0 0 0 0 0 0 10 200.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.06.xx.Persentase produk hukum yang
dipublikasikan0 0 0 0 0 0 0 95% 1.161.395 0 0 0 0 99% 1.161.395 Bag. Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.06.xx.xx 1 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan hukum
23
Sekolah
18 Desa
0 0 0 0 0 0 31 361.395 0 0 0 0 31 361.395
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.06.xx.xx 2Kodifikasi dan penyebarluasan
produk hukum daerah
Jumlah penomoran produk hukun dan
penyebaran buku produk hukum
400
Buku
Lembara
n Daerah
dan
Berita
0 0 0 0 0 0 850 300.000 0 0 0 0 850 300.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.06.xx.xx 3 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah peserta Sosialisasi
400
Orang
Aparatur
Desa
0 0 0 0 0 0 400 150.000 0 0 0 0 400 150.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.06.xx.xx 4Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
Jumlah aplikasi dan peraturan yang di
dokumentasikan
20
uploade0 0 0 0 0 0 20 150.000 0 0 0 0 20 150.000
Sub. Bagian
Dokumentasi
Hukum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.06.xx.xx 5 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
10
Keluarga
Sadar
Hukum
0 0 0 0 0 0 10 200.000 0 0 0 0 10 200.000
Sub. Bagian
Penyuluhan
dan Bantuan
Hukum
Kab.
Mojokerto
475.000 200.000 375.000 550.200 675.000 410.000 2.685.200 Bagian
3
Meningkatnya
Penguatan Area
Pelayanan Publik di
Lingkup Pemda
Rata - rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat
( IKM ) Penyelenggara Pelayanan60 60 150.000 62 80.000 63 180.000 80 80.000 0 0 0 0 85 490.000
Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.Persentase OPD yang telah melaksanakan
pelayanan prima 60% 60% 150.000 65% 80.000 70% 180.000 73% 80.000 0 0 0 0 85% 490.000
Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.01 1
Evaluasi Pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat Pelayanan
Publik (SKM)
Persentase unit pelayanan yang memiliki
nilai SKM baik60% 20% 75.000 20% 80.000 30% 80.000 40% 80.000 0 0 0 0 50% 315.000
Sub. Bagian
Tatalaksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.xx 2Pelaksanaan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Persentase unit pelayanan yang memiliki
nilai SKM baik0 0
Bagian
Organisasi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE!
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n aparatur
Kab.
Mojokerto
Program Peningkatan Pelayanan Prima
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Program Komunikasi Publik
4.01.03.09.33.xx 3Pelaksanaan Bintek Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Jml unit pelayanan yang mampu
melaksanakan SKM secara mandiri27 unit 27 75.000 0 0 70 100.000 0 0 0 0 0 0 97 175.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n aparatur
Kab.
Mojokerto
Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65 65 325.000 65 120.000 65 195.000 65 470.200 0 0 0 0 65 1.110.200
4.01.03.09.33.xx 1
Pelaksanaan Evaluasi kinerja dan
kompetisi Inovasi Unit pelayanan
Publik
Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi
terimplementasikan57 unit 10 125.000 10 120.000 10 75.000 57 155.200 0 0 0 0 87 475.200
Sub. Bagian
Tatalaksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.xx 2
Pembinaan dan evaluasi
pelaksanaan standarisasi
pelayanan
Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab
Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi
dalam penyusunan standar Pelayanan Publik
70 unit 70 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 70 200.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.xx 3Evaluasi penerapan SMM ISO
9001;2015
Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat
Internasional (SMM-ISO 9001;2015)1 unit 1 100.000 0 0 1 120.000 1 130.000 0 0 0 0 3 350.000
Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.xx 4Fasilitasi dalam rangka gelar
pameran inovasi pelayanan publik
Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka
inovasi gelar pameran publik0 0 0 0 0 0 0 2 85.000 0 0 0 0 2 85.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n aparatur
Kab.
Mojokerto
Rata - rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat
( IKM ) Penyelenggara Pelayanan60% 0 0 0 0 0 0 0 0 80 180.000 80 80.000 80 260.000
Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.Persentase OPD yang telah melaksanakan
pelayanan prima 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 80 180.000 85% 80.000 85% 260.000
Bagian
Organisasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.01 1
Evaluasi Pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat Pelayanan
Publik (SKM)
Persentase unit pelayanan yang memiliki
nilai SKM baik60% 0 0 0 0 0 0 0 0 40% 80.000 50% 80.000 50% 160.000
Sub. Bagian
Tatalaksana
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.xx 2Pelaksanaan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Persentase unit pelayanan yang memiliki
nilai SKM baik0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.xx 3Pelaksanaan Bintek Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Jml unit pelayanan yang mampu
melaksanakan SKM secara mandiri27 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 70 100.000 0 0 70 100.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n aparatur
Kab.
Mojokerto
Rata - rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah65 0 0 0 0 0 0 0 0 82 495.000 83 330.000 65 825.000
4.01.03.09.33.xx 1
Pelaksanaan Evaluasi kinerja dan
kompetisi Inovasi Unit pelayanan
Publik
Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi
terimplementasikan57 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 57 200.000 57 200.000 114 400.000
Sub. Bagian
Tatalaksana
Kab.
Mojokerto
Program Layanan Bagian Organisasi
4.01.03.09.33.xx 2
Pembinaan dan evaluasi
pelaksanaan standarisasi
pelayanan
Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab
Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi
dalam penyusunan standar Pelayanan Publik
70 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 70 80.000 0 0 70 80.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n aparatur
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.xx 3Evaluasi penerapan SMM ISO
9001;2015
Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat
Internasional (SMM-ISO 9001;2015)1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 1 130.000 1 130.000 2 260.000
Sub. Bagian
Kelembagaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.09.33.xx 4Fasilitasi dalam rangka gelar
pameran inovasi pelayanan publik
Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka
inovasi gelar pameran publik0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 85.000 0 0 2 85.000
Sub. Bagian
Pendayagunaa
n aparatur
Kab.
Mojokerto
4
Meningkatnya Kualitas
Sistem Pelayanan dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ( EKPPD )3.2 3.2 1.870.000 3.2 1.805.000 3.2 1.567.000 3.2 1.294.920 3.2 1.390.000 3.2 1.198.000 3.2 9.124.920
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.Persentase peningkatan PD yang laporan
kinerjanya berstatus ST dan T95 95 300.000 95 300.000 95 252.000 0 0 0 0 0 0 95 852.000
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.12 1.
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( LPPD )
Jumlah laporan OPD yang sudah selesai
dengan baik56 OPD 56 300.000 56 300.000 56 252.000 0 0 0 0 0 0 168 852.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
Persentase Peningkatan Pengelolaan
Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (
PATEN ) yang terfasilitasi
80% 80% 1.155.000 80% 695.000 80% 625.000 0 0 0 0 0 0 80% 1.320.000Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.Persentase kebijakan yang dilaksanakan di
Pemeintah Daerah95% 95% 1.155.000 95% 695.000 95% 625.000 0 0 0 0 0 0 95% 1.320.000
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.24 1 Pembinaan dan evaluasi PATEN Jumlah kecamatan yang dibina18 Keca
matan18 80.000 18 100.000 18 100.000 0 0 0 0 0 0 54 200.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 2Pemantapan Aparatur
Pemerintahan
Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan yang berkinerja baik
18 Keca
matan18 200.000 18 200.000 18 200.000 0 0 0 0 0 0 54 400.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 3Persiapan Pelantikan Kepala
Daerah
Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan
Kepala Daerah
1
kegiatan1 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 4Serah Terima Jabatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1
kegiatan1 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 5Monitoring Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur
Jumlah aparatur yang melaksanakan
monitoring pelaksanaan Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur
50 orang 0 0 0 0 50 100.000 0 0 0 0 0 0 50 100.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 6Monitoring Pelaksanaan Pilpres
dan Pemilu Legislatif
Jumlah aparatur yang melaksanakan
monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu
Legislatif
50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
Program Penataan Daerah Otonom
Program Penataan Daerah Otonom
4.01.03.01.27.xx 7
Inventarisasi Personil, Pendanaan,
Sarana dan Prasarana serta
Dokumen
Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab.
Mojokerto10 OPD 10 75.000 10 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 8 Fasilitasi Kerjasama DaerahJumlah kerjasama dengan daerah lain yang
dilaksanakan
4
kegiatan0 0 4 75.000 4 75.000 0 0 0 0 0 0 8 150.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 9
Penerimaan kunjungan Kerja
Pejabat Negara/Lemba ga
Pemerintah Non Kementrian
Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat
Negara/Lembaga Pemerintah Non
Kementrian
10
kegiatan0 0 10 20.000 10 50.000 0 0 0 0 0 0 20 70.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 10
Fasilitasi Koordinasi Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA)
Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
4
kegiatan0 0 4 200.000 5 100.000 0 0 0 0 0 0 9 300.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
Persentase Kebijakan pemetaan yang
ditetapkan95 95 415.000 95 810.000 95 690.000 0 0 0 0 0 0 95 1.500.000
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.Persentase pembakuan peta desa /
kelurahan yang terselesaikan95% 95% 415.000 95% 810.000 95% 690.000 0 0 0 0 0 0 95 1.500.000
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 1Sosialisasi Penegasan Batas
Wilayah
Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti
sosialisasi
1
kegiatan0 0 1 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 2Evaluasi pelaksanana Otonomi
Daerah
Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan
Otonomi Dearah
1
kegiatan0 0 0 0 1 50.000 0 0 0 0 0 0 1 50.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 3Pelaksanaan Pelimpahan
Kewenangan Bupati kepada Camat
Jumlah Kecamatan yang telah menerima
pelimpahan kewenangan
18 Keca
matan0 0 18 100.000 18 50.000 0 0 0 0 0 0 36 150.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 4 Lomba Sinergitas Kecamatan Jumlah Camat berprestasi1
kegiatan1 75.000 1 75.000 1 20.000 0 0 0 0 0 0 3 95.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 5 Penegasan Batas Desajumlah batas desa yang telah selesai
ditegaskan dalam 1 tahun10 Desa 0 0 10 220.000 10 220.000 0 0 0 0 0 0 20 440.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 6 Penegasan Batas KecamatanJumlah batas Kecamatan yang telah selesai
ditegaskan dalam 1 tahun
5 Keca
matan0 0 0 0 5 100.000 0 0 0 0 0 0 5 100.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 7 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Desa yang telah dilakukan
pembakuan
4 Keca
matan4 240.000 4 240.000 4 200.000 0 0 0 0 0 0 12 440.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 8Fasilitasi Perselisihan Batas Antar
Desa
Jumlah perselisihan batas antara desa yang
terselesaikan
18 Keca
matan18 100.000 18 100.000 18 50.000 0 0 0 0 0 0 54 150.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 9
Pembuatan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Rupabumi
Berbasis Geospasial
Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam
sistem
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
Program Penataan Daerah Otonom
4.01.03.01.27.xx 10Pembuatan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Batas Daerah
Jumlah batas desa yang telah terintegrasi
dalam sistem
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 11Pembangunan dan Pemeliharaan
Pilar Batas
Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota,
antar Kecamatan, dan antar Desa yang
terpasang
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 12
Pengembangan Kapasitas Tim
Penegasan Daerah dan Tim
Pembakuan Nama Unsur
Rupabumi
Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 10 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Desa ( EKPPD )3.2 0 0 0 0 0 0 3.2 310.000 0 0 0 0 3.2 1.294.920
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.Persentase peningkatan PD yang laporan
kinerjanya berstatus ST dan T95% 0 0 0 0 0 0 95 310.000 0 0 0 0 95 310.000
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.12 1.
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( LPPD )
Jumlah laporan OPD yang sudah selesai
dengan baik56 OPD 0 0 0 0 0 0 56 310.000 0 0 0 0 56 310.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
Persentase Peningkatan Pengelolaan
Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (
PATEN ) yang terfasilitasi
80% 0 0 0 0 0 0 80% 444.920 0 0 0 0 80% 444.920Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.Persentase kebijakan yang dilaksanakan di
Pemeintah Daerah95% 0 0 0 0 0 0 95% 444.920 0 0 0 0 95% 444.920
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.24 1 Pembinaan dan evaluasi PATEN Jumlah kecamatan yang dibina18 Keca
matan0 0 0 0 0 0 18 100.000 0 0 0 0 18 100.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 2Pemantapan Aparatur
Pemerintahan
Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan yang berkinerja baik
18 Keca
matan0 0 0 0 0 0 18 180.000 0 0 0 0 18 180.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 3Persiapan Pelantikan Kepala
Daerah
Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan
Kepala Daerah
1
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 4Serah Terima Jabatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 5Monitoring Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur
Jumlah aparatur yang melaksanakan
monitoring pelaksanaan Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur
50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 6Monitoring Pelaksanaan Pilpres
dan Pemilu Legislatif
Jumlah aparatur yang melaksanakan
monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu
Legislatif
50 orang 0 0 0 0 0 0 50 100.000 0 0 0 0 50 100.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
Program Penataan Daerah Otonom
Program Penataan Daerah Otonom
4.01.03.01.27.xx 7
Inventarisasi Personil, Pendanaan,
Sarana dan Prasarana serta
Dokumen
Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab.
Mojokerto10 OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 8 Fasilitasi Kerjasama DaerahJumlah kerjasama dengan daerah lain yang
dilaksanakan
4
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 9
Penerimaan kunjungan Kerja
Pejabat Negara/Lemba ga
Pemerintah Non Kementrian
Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat
Negara/Lembaga Pemerintah Non
Kementrian
10
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 10
Fasilitasi Koordinasi Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA)
Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
4
kegiatan0 0 0 0 0 0 5 64.920 0 0 0 0 5 64.920
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
Persentase Kebijakan pemetaan yang
ditetapkan80% 0 0 0 0 0 0 80% 540.000 0 0 0 0 80% 540.000
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.Persentase pembakuan peta desa /
kelurahan yang terselesaikan95% 0 0 0 0 0 0 95% 540.000 0 0 0 0 95% 540.000
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 1Sosialisasi Penegasan Batas
Wilayah
Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti
sosialisasi
1
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 2Evaluasi pelaksanana Otonomi
Daerah
Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan
Otonomi Dearah
1
kegiatan0 0 0 0 0 0 1 50.000 0 0 0 0 1 50.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 3Pelaksanaan Pelimpahan
Kewenangan Bupati kepada Camat
Jumlah Kecamatan yang telah menerima
pelimpahan kewenangan
18 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 4 Lomba Sinergitas Kecamatan Jumlah Camat berprestasi1
kegiatan0 0 0 0 0 0 1 70.000 0 0 0 0 1 70.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 5 Penegasan Batas Desajumlah batas desa yang telah selesai
ditegaskan dalam 1 tahun10 Desa 0 0 0 0 0 0 10 200.000 0 0 0 0 10 200.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 6 Penegasan Batas KecamatanJumlah batas Kecamatan yang telah selesai
ditegaskan dalam 1 tahun
5 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 7 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Desa yang telah dilakukan
pembakuan
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 4 220.000 0 0 0 0 4 220.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 8Fasilitasi Perselisihan Batas Antar
Desa
Jumlah perselisihan batas antara desa yang
terselesaikan
18 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 9
Pembuatan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Rupabumi
Berbasis Geospasial
Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam
sistem
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
Program Penataan Daerah Otonom
4.01.03.01.27.xx 10Pembuatan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Batas Daerah
Jumlah batas desa yang telah terintegrasi
dalam sistem
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 11Pembangunan dan Pemeliharaan
Pilar Batas
Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota,
antar Kecamatan, dan antar Desa yang
terpasang
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 12
Pengembangan Kapasitas Tim
Penegasan Daerah dan Tim
Pembakuan Nama Unsur Rupa
bumi
Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 10 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Desa ( EKPPD )3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 1.390.000 3.2 1.198.000 3.2 2.588.000
Bag. Adm.
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.Persentase peningkatan PD yang laporan
kinerjanya berstatus ST dan T95% 0 0 0 0 0 0 0 0 95% 200.000 95% 213.000 95% 413.000
Bag. Adm.
Pemerintahan
OPD Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.12 1.
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( LPPD )
Jumlah laporan OPD yang sudah selesai
dengan baik56 OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 56 200.000 56 213.000 112 413.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
OPD Kab.
Mojokerto
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di
Pemerintah Daerah95 675.000 95 775.000 95 1.450.000
4.01.03.01.27.24 2 Pembinaan dan evaluasi PATEN Jumlah kecamatan yang dibina18 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 18 75.000 18 75.000 36 150.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 3Pemantapan Aparatur
Pemerintahan
Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan yang berkinerja baik
18 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 18 150.000 18 150.000 36 300.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 4Persiapan Pelantikan Kepala
Daerah
Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan
Kepala Daerah
1
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.000 1 200.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 5Serah Terima Jabatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000 1 150.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 6Monitoring Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur
Jumlah aparatur yang melaksanakan
monitoring pelaksanaan Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur
50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 7Monitoring Pelaksanaan Pilpres
dan Pemilu Legislatif
Jumlah aparatur yang melaksanakan
monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu
Legislatif
50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 8Monitoring Pelaksanaan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Jumlah aparatur yang melaksanakan
monitoring pelaksanaan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati
50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 50 150.000 0 0 50 150.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 9
Inventarisasi Personil, Pendanaan,
Sarana dan Prasarana serta
Dokumen
Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab.
Mojokerto10 OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
Program Layanan Bagian Administrasi
Pemerintahan
4.01.03.01.27.xx 10 Fasilitasi Kerjasama DaerahJumlah kerjasama dengan daerah lain yang
dilaksanakan
4
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 11
Penerimaan kunjungan Kerja
Pejabat Negara/Lemba ga
Pemerintah Non Kementrian
Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat
Negara/Lembaga Pemerintah Non
Kementrian
10
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 12
Fasilitasi Koordinasi Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA)
Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
4
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 4 150.000 8 150.000 12 300.000
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 13Sosialisasi Penegasan Batas
Wilayah
Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti
sosialisasi
1
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000 0 0 1 50.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 14Evaluasi pelaksanana Otonomi
Daerah
Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan
Otonomi Dearah
1
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Otonomi
Daerah
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 15Pelaksanaan Pelimpahan
Kewenangan Bupati kepada Camat
Jumlah Kecamatan yang telah menerima
pelimpahan kewenangan
18 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 18 50.000 0 0 18 50.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 16 Lomba Sinergitas Kecamatan Jumlah Camat berprestasi1
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000 1 50.000 2 100.000
Sub Bagian
Perangkat
Kecamatan
dan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Persentase pembakuan peta desa /
kelurahan yang terselesaikan95% 515.000 95% 210.000 95 725.000
4.01.03.01.27.xx 17 Penegasan Batas DesaJumlah batas desa yang telah selesai
ditegaskan dalam 1 tahun10 Desa 0 0 0 0 0 0 0 0 5 150.000 5 110.000 10 260.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 18 Penegasan Batas KecamatanJumlah batas Kecamatan yang telah selesai
ditegaskan dalam 1 tahun
5 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 115.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 19 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Desa yang telah dilakukan
pembakuan
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000 1 100.000 2 250.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 20Fasilitasi Perselisihan Batas Antar
Desa
Jumlah perselisihan batas antara desa yang
terselesaikan
18 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 21
Pembuatan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Rupabumi
Berbasis Geospasial
Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam
sistem
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000 0 0 1 50.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 22Pembuatan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Batas Daerah
Jumlah batas desa yang telah terintegrasi
dalam sistem
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000 0 0 1 50.000
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 23Pembangunan dan Pemeliharaan
Pilar Batas
Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota,
antar Kecamatan, dan antar Desa yang
terpasang
4 Keca
matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.01.27.xx 24
Pengembangan Kapasitas Tim
Penegasan Daerah dan Tim
Pembakuan Nama Unsur
Rupabumi
Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 10 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Bagian
Tata
Pemerintahan
Kab.
Mojokerto
5
Meningkatnya
Fasilitasi dan
Koordinasi Dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Persentase Belanja Pegawai 53 % 53 % 24.276.014 53 % 24.047.429 53 % 27.756.707 53 % 21.882.474 50% 32.253.000 48% 25.582.800 48 % 155.798.424Sekretarias
Derah
4.01.03.08.17.
Persentase Tingkat Akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah yang
terpenuhi
90% 90% 105.000 90% 105.000 92% 111.215 90 89.009 0 0 0 0 90% 410.224Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.17.20 1.Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Sekretariat Daerah
Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan
Keuangan di Sekretariat Daerah85 orang 85 75000 85 75000 85 81.215 170 89.009 0 0 0 0 425 320.224
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.18.46 2 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang - undanganJumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 4 30.000 4 30.000 4 30.000 0 0 0 0 0 0 12 90.000
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.18.Persentase pemenuhan fasilitasi sosialisasi
peraturan perundang - undangan.% 0 0 0 0 0 0 100% 29.430 0 0 0 0 100% 29.430
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.18.46 1.Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang - undanganJumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 0 0 0 0 0 0 4 29.430 0 0 0 0 4 29.430
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.35.Persentase dokumen surat menyurat yang
tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan0 0 0 0 0 100 % 70.000 0 0 0 0 0 0 100 % 70.000
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.35.01 1.Pengelolaan data dan aplikasi
surat - menyurat
Persentase pemenuhan pengelolaan
dokumen surat - menyurat di Sekretariat
Daerah yang terpenuhi
0 0 0 0 0 100 % 70.000 0 0 0 0 0 0 100 % 70.000
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.35.Persentase dokumen surat menyurat yang
tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan% 0 0 0 0 0 0 100 % 73.800 0 0 0 0 100 % 73.800
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.35.01 1.Pengelolaan data dan aplikasi
surat - menyurat
Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan
aplikasi dan persuratan12 bulan 0 0 0 0 0 0 12 73.800 0 0 0 0 12 73.800
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.Persentase pemenuhan sarana penunjang
tugas pokok dan fungsi 90 % ' 90 % ' 2.572.187 90 % ' 2.572.187 90 % ' 2.264.050 90 % ' 3.015.861 0 0 0 0 90 % ' 10.424.285
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Program Pelayanan Admistrasi
Perkantoran
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah di lingkup Setda.
Program fasilitasi pengelolaan
keuangan daerah di lingkup Setda.
4.01.03.08.01.02 1.Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi
, sumberdaya Air dan Listrik.12 bulan 12 180.000 12 180.000 12 180.000 12 375.000 0 0 0 0 48 915.000
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.06 2.
Penyediaan Jasa Memeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah pemeliharaan / perpanjangan
perijinan kendaraan dinas / operasional 76 unit 76 180.250 76 180.250 76 180.250 76 180.250 0 0 0 0 304 721.000
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.07 3.Penyediaan Jasa Adminitrasi
Keuangan
Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi
keuangan.12 bulan 12 113.800 12 113.800 12 113.800 12 113.800 0 0 0 0 48 455.200
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.10 4. Penyediaan Alat Tulis kantorJenis alat tulis kantor yang disediakan :
kertas , tinta, ballpoint dll.2 paket 2 250.000 2 250.000 2 250.000 2 180.000 0 0 0 0 8 930.000
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.11 5.Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jenis barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan : kertas kop, amplop dll.3 paket 3 425.712 3 425.712 3 425.712 3 400.000 0 0 0 0 12 1.677.136
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.15 6.Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan
Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan 12 bulan 12 60.000 12 60.000 12 60.000 12 60.000 0 0 0 0 48 240.000
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.21 7.
Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar dan Dalam
Daerah
Jumlah waktu penyediaan belanja
perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
12 bulan 12 1.164.425 12 1.164.425 12 856.288 12 1.501.811 0 0 0 0 48 4.686.949SubBag.
Keuangan
Dalam Dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.23 8. Penyediaan jasa tenaga kerjaJumlah penyediaan jasa tenaga kerja
selama 12 bulan
132
orang132 198.000 132 198.000 132 198.000 132 205.000 0 0 0 0 528 799.000
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.27.Persentase pemenuhan Chinderamata khas
Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah 90% 90% 62.350 90% 110.000 90% 113.650 0 0 0 0 0 0 90 % 286.000
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.27.16 1.Pengadaan Chinderamata Khas
Kabupaten Mojokerto
Persentase pemenuhan Chinderamata Khas
Kabupaten Mojokerto yang terpenuhi90% 90% 62.350 90% 110.000 90% 113.650 0 0 0 0 0 0 90 % 286.000
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.27.Persentase pemenuhan chinderamata khas
Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah 90% 0 0 0 0 0 0 90% 153.145 0 0 0 0 90% 153.145
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.27.16 1.Pengadaan Chinderamata Khas
Kabupaten Mojokerto
Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten
Mojokerto yang disediakan220 buah 0 0 0 0 0 0 220 153.145 0 0 0 0 220 153.145
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.02.Persentase pemeliharaan sarana di lingkup
Setda. yang terpenuhi85% 85% 1.904.617 85% 1.904.617 85% 1.390.350 0 0 0 0 0 0 85% 5.199.584
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.02.24 1.Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaran Dinas / Operasional
Persentase pemeliharaan kendaraan dinas /
operasional yang terpenuhi90% 90% 1.627.767 90% 1.627.767 90% 1.113.500 0 0 0 0 0 0 90% 4.369.034
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.01.03.08.02.28 2.Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Persentase pemenuhan Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Peralatan Gedung Kantor yang
terpenuhi
80% 80% 276.850 80% 276.850 80% 276.850 0 0 0 0 0 0 80% 830.550
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.02.Persentase pemeliharaan sarana di lingkup
Setda. yang terpenuhi85 % 0 0 0 0 0 0 85% 1.643.415 0 0 0 0 85% 1.643.415
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.02.24 1.Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaran Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang
di pelihara : Servis, BBM, dll.70 unit 0 0 0 0 0 0 70 1.366.565 0 0 0 0 70 1.366.565
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.02.28 2.Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Julmah peralatan Gedung Kantor yang
dipelihara dan berfungsi baik300 buah 0 0 0 0 0 0 300 276.850 0 0 0 0 300 276.850
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.03.Persentase perlengkapan ASN yang
terpenuhi90 % 90 % 672.095 90 % 540.625 90 % 448.588 0 0 0 0 0 0 90 % 1.661.308
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.03.02 1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Persentase pakaian dinas beserta
perlengkapannya yang terpenuhi90 % 90 % 381.470 90 % 250.000 90 % 223.588 0 0 0 0 0 0 90 % 855.058
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.03.05 2.Pengadaan Pakaian Khusus Hari -
Hari Tertentu
Persentase pakaian khusus hari - hari
terentu yang terpenuhi90 % 90 % 290.625 90 % 290.625 90 % 225.000 0 0 0 0 0 0 90 % 806.250
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.03.Persentase perlengkapan ASN yang
terpenuhi90% 0 0 0 0 0 0 90% 554.043 0 0 0 0 90% 554.043
Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.03.02 1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 322 stel 0 0 0 0 0 0 322 254.043 0 0 0 0 322 254.043
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.03.05 2.Pengadaan Pakaian Khusus Hari -
Hari Tertentu
Jumlah penyediaan pakaian khusus hari -
hari terentu 286 stel 0 0 0 0 0 0 300 300.000 0 0 0 0 300 300.000
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.06.
Persentase laporan kinerja dan keuangan
yang terselesaikan sesuai ketentuan dan
tepat waktu di lingkup Setda
100% 100% 32.000 100% 49.000 100% 49.000 0 0 0 0 0 0 100% 130.000Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.06.05 1.Penyusunan Rencana Tahunan
dan Laporan Kinerja SKPD
Persentase pemenuhan Penyusunan
Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja yang
terpenuhi
100% 100% 32.000 100% 49.000 100% 49.000 0 0 0 0 0 0 100% 130.000
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.06.
Persentase laporan kinerja dan keuangan
yang terselesaikan sesuai ketentuan dan
tepat waktu di lingkup Setda
100% 0 0 0 0 0 0 100% 64.410 0 0 0 0 100% 64.410Bag. Tata
Usaha
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.06.05 1Penyusunan Rencana Tahunan
dan Laporan Kinerja SKPD
Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang
disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan
tepat waktu
12 laporan 0 0 0 0 0 0 12 64.410 0 0 0 0 12 64.410
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur di lingkup Setda.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
di lingkup Setda.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4.01.03.08.01.Persentase Pelayanan Katatausahaan di
Lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi90% 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5.333.000 90 5.365.000 90% 10.698.000
Bagian Tata
Usaha
4.01.03.08.01.02 1.Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi
, sumberdaya Air dan Listrik.12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 375.000 12 375.000 24 750.000
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.06 2.
Penyediaan Jasa Memeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah pemeliharaan / perpanjangan
perijinan kendaraan dinas / operasional 76 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 76 180.000 76 180.000 152 360.000
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.07 3.Penyediaan Jasa Adminitrasi
Keuangan
Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi
keuangan.12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 115.000 12 115.000 24 230.000
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.10 4. Penyediaan Alat Tulis kantorJenis alat tulis kantor yang disediakan :
kertas , tinta, ballpoint dll.2 paket 0 0 0 0 0 0 0 0 2 180.000 2 180.000 4 360.000
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.11 5.Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jenis barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan : kertas kop, amplop dll.3 paket 0 0 0 0 0 0 0 0 3 350.000 3 350.000 6 700.000
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.15 6.Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan
Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan 12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60.000 12 60.000 24 120.000
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.21 7.
Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar dan Dalam
Daerah
Jumlah waktu penyediaan belanja
perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1.300.000 12 1.332.000 24 2.632.000SubBag.
Keuangan
Dalam Dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.01.23 8. Penyediaan jasa tenaga kerjaJumlah penyediaan jasa tenaga kerja
selama 12 bulan
132
orang0 0 0 0 0 0 0 0 132 205.000 132 205.000 264 410.000
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.02.24 9Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaran Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang
di pelihara : Servis, BBM, dll.70 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1.300.000 70 1.300.000 140 2.600.000
SubBag.
Keuangan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.02.28 10Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Julmah peralatan Gedung Kantor yang
dipelihara dan berfungsi baik300 buah 0 0 0 0 0 0 0 0 300 270.000 300 270.000 600 540.000
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.03.02 11Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 322 stel 0 0 0 0 0 0 0 0 322 250.000 322 250.000 644 500.000
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.03.05 12Pengadaan Pakaian Khusus Hari -
Hari Tertentu
Jumlah penyediaan pakaian khusus hari -
hari terentu 286 stel 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300.000 300 300.000 600 600.000
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.06.05 13Penyusunan Rencana Tahunan
dan Laporan Kinerja SKPD
Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang
disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan
tepat waktu
12 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60.000 12 60.000 24 120.000
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.17.20 14Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Sekretariat Daerah
Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan
Keuangan di Sekretariat Daerah85 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 170 133.000 170 133.000 340 266.000
Subbag.
Perencanaan
dan Evaluasi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.18.46 15Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang - undanganJumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30.000 4 30.000 8 60.000
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
Program Pelayanan Ketatausahaan di
Lingkup Sekretariat Daerah
4.01.03.08.27.16 16Pengadaan Chinderamata Khas
Kabupaten Mojokerto
Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten
Mojokerto yang disediakan220 buah 0 0 0 0 0 0 0 0 200 145.000 220 145.000 420 290.000
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.08.35.01 17Pengelolaan data dan aplikasi
surat - menyurat
Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan
aplikasi dan persuratan12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 80.000 12 80.000 24 160.000
Subbag.
Agenda dan
Ekspedisi
Kab.
Mojokerto
80% 90% 15.477.765 91% 14.621.000 94% 18.871.054 95% 11.761.616 100% 22.420.000 100% 15.717.800 100% 98.869.235 Bagian Umum
4.01.03.07.01.
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana KDH/WKDH, Sekda dan lingkup
Setda
80% 90% 3.277.440 91% 2.980.000 93% 4.000.000 94% 3.341.616 0 0 0 0 93 % 13.599.056 Bagian UmumSetda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.12 1.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase komponen instalasi
listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup
Kantor Setda dan Rumah Dinas
80% 100% 132.000 100% 150.000 100% 200.000 100% 191.616 0 0 0 0 100 % 673.616Sub. Bagian
Rumah Tangga
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.13 2.Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan
dan perlengkapan kantor di lingkup Setda80% 80% 1.325.440 80% 1.000.000 85% 1.700.000 85% 1.400.000 0 0 0 0 85 % 5.425.440
Sub. Bagian
Rumah Tangga
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.17 3.Penyediaan Makanan dan
Minuman
Persentase pemenuhan kebutuhan makanan
dan minuman untuk tamu dan rapat dinas80% 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.400.000 100% 1.250.000 0 0 0 0 100 % 5.650.000
Sub. Bagian
Rumah Tangga
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.27 4.Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Dinas
Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan
dan perlengkapan rumah dinas80% 80% 320.000 83% 330.000 85% 700.000 90% 500.000 0 0 0 0 85 % 1.850.000
Sub. Bagian
Rumah Tangga
Rumdin
Bupati ,
Wabup
Setda
4.01.03.07.02.
Persentase pemenuhan kebutuhan
pemeliharaan sarana dan prasarana KDH,
WKDH, Sekda dan lingkup Setda.
80% 82% 9.080.325 85% 8.821.000 90% 12.521.054 93% 5.310.000 0 0 0 0 90 % 35.732.379 Bagian Umum
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 1Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional
yang diadakan0 10 2.630.000 0 0 11 2.800.000 0% 0 0 0 0 0 21 5.430.000
Sub. Bagian
Perlengkapan
Sekda,
Bupati
Wabup
4.01.03.07.02.xx 2 Pemeliharaan Rutin Peralata OrariJumlah kebutuhan Peralatan Orari yang
terpenuhi
pesawat
0rari 8,
power
suply 8,
kipas
angin 8,
extramix
2,
konektor
2
53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pesawat
0rari 8,
power
suply 8,
kipas
angin 8,
extramix
2,
konektor
2
53.000Sub. Bagian
Pemeliharaan
Setda Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 3Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Jumlah unit rumah dinas Bupati yg
terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 1 1.010.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 0 0 0 0 4 4.010.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Rumdin
Bupati
4.01.03.07.02.xx 4Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung dan kantor unit kerja
lingkup setda yang dipelihara10 bagian 10 850.000 10 1.170.000 9 1.700.000 10 1.100.000 0 0 0 0 39 4.820.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Serda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 5Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam
kondisi baik5 unit 5 600.000 5 600.000 5 600.000 5 700.000 0 0 0 0 20 2.500.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Mobil
Bupati ,
Wakil
Bupati
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkup Setda.
Program peningkatan sarana dan
prasarana KDH,WKDH, Sekda dan
lingkup Setda
4.01.03.07.02.xx 6Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas Wakil Bupati
Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yg
terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 1 200.000 1 250.000 1 300.000 1 350.000 0 0 0 0 4 1.100.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Rumdin
Wabup
4.01.03.07.02.xx 7Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas Sekretaris Daerah
Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah
yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 1 110.000 1 125.000 1 100.000 1 100.000 0 0 0 0 4 435.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Rumdin
Sekda
4.01.03.07.02.xx 8 Pemeliharaan Taman Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 lokasi 1 100.000 1 100.000 1 195.000 1 310.000 0 0 0 0 4 705.000Sub. Bagian
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 9Rehabilitasi Sedang Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung/bangunan yang
direhabilitasi di lingkup Setda10 bagian 1 1.650.000 4 430.000 5 1.436.054 4 400.000 0 0 0 0 14 3.916.054
Sub. Bagian
Perlengkapan
Lingkup
Setda. Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 10Rehabilitasi Sedang Berat Rumah
Dinas Sekda
Jumlah unit rumah dinas sekda yang
direhabilitasi1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Perlengkapan
Rumdin
Sekda
4.01.03.07.02.xx 11
Pembuatan Peta/denah lokasi
Gedung Kantor, Jalan dan Sistem
Drainase Lingkup Kantor Bupati
Mojokerto
Jumlah Peta/Denah Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 2 100.000 0 0 0 0 2 100.000Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 12Pemeliharaan Sarana Olahraga
Lingkup Kantor Bupati MojokertoJumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 1 unit 0 0 0 0 0 0 2 200.000 0 0 0 0 2 200.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
KomplekKan
tor Bupati
4.01.03.07.02.xx 13Rehabilitasi Sedang Berat Rumah
Dinas Bupati
Jumlah unit rumah dinas Bupati yang
direhabilitasi1 unit 0 0 0 0 0 0 1 1.000.000 0 0 0 0 1 1.000.000
Sub. Bagian
Perlengkapan
Rumdin
Bupati
4.01.03.07.02.xx 14Rehabilitasi Sedang Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung/bangunan yang
direhabilitasi di lingkup Setda1 unit 1 1.637.325 1 430.000 0 0 0 - 0 0 0 0 2 2.067.325
Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 15 Rehabilitasi Rumah Dinas Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 0 0 1 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000Sub. Bagian
Perlengkapan
Rumdin
Wabup
4.01.03.07.02.xx 16Penyusunan DED Pemeliharaan
Masjid Baiturrahman
Tersedianya dokumen perencanaan
pemeliharaan Masjid Baiturrahman0 0 0 1 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.000
Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 17 Rehabilitasi Masjid BaiturrahmanPresentase luas bangunan masjid yang
direhabilitasi0 0 0 1 20.000 1 350.000 0 0 0 0 0 0 2 370.000
Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 18 Pemeliharaan Drainase Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan
drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto0 0 0 1 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 19Pembangunan Gudang Sekretariat
DaerahJumlah unit gudang yang dibangun 0 0 0 1 820.000 1 1.950.000 0 0 0 0 0 0 2 2.770.000
Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 20Pembangunan Gedung dan Dapur
Rumah Dinas Bupati
Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas
yang dibangun0 0 0 1 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.300.000
Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 21Rehabilitasi Sedang/Berat gapura
dan pagar lingkup kantor bupatiluas pagar dan gapura yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 22Peralatan Olahraga Bupati dan
Wakil BupatiJumlah peralatan olahraga yang diadakan 2 set 10 150.000 0 0 3 140.000 0 0 0 0 0 0 13 290.000
Sub. Bagian
Perlengkapan
Rumdin
KDH, WKDH
4.01.03.07.02.xx 23
Penyusunan DED Pemeliharaan
Berkala Jalan Lingkup Komplek
Pemda
Tersedianya dokumen perencanaan
Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup
Komplek Pemda
0 0 0 1 50.000 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 24Pemeliharaan Jalan Lingkup
komplek Pemda
Luas jalan yang dipelihara di lingkup kantor
bupati0 0 0 1 255.000 1 1.250.000 0 0 0 0 0 0 2 1.505.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 25 Rehabilitasi Trotoar dan Taman Luas taman dan trotoar yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 26Tambah Daya Listrik Sekreatriat
Daerah
Jumlah instalasi listrik yang ditambah
dayanya1 titik 1 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 27Pemeliharaan Sarana Olah raga
lingkup kantor bupati mojokertojumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0 0 0 1 26.000 0 0 0 - 0 0 0 0 1 26.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 28Penyusunan DED Pembangunan
Lapangan Tenis dan Fasilitasnya
Tersedianya dokumen perencanaan
Pembangunan Lapangan Tenis dan
Fasilitasnya
0 0 0 1 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30.000Sub. Bagian
Perlengkapan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 29Peningkatan Lapangan Tenis dan
Fasilitas pendukungnya
Persentase peningkatan lapangan tenis dan
fasilitas pendukungnya0 0 0 0 0 1 700.000 0 0 0 0 0 0 1 700.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.02.xx 29Penyediaan sarana prasarana
lapangan tenis
Persentase sarana prasarana lapangan tenis
yang terpenuhi0 0 0 0 0 0 0 90 50000 0 0 0 0 90 50.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.16.Nilai Indeks kepuasan pelayanan kedinasan
lingkup setda70 72 820.000 73 620.000 75 350.000 77 610.000 0 0 0 0 297 2.400.000 Bagian Umum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.16.xx 1.
Dialog/audiensi dengan Tokoh-
tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan
Persentase dialog/audiensi yang
dilaksanakan100% 100% 350.000 100% 250.000 100% 125.000 100% 250.000 0 0 0 0 100 % 975.000
Sub. Bagian
Rumah Tangga
PemKab.
Mojokerto
4.01.03.07.16.xx 2.
Penerimaan Kunjungan Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar
Negeri
Persentase penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara yang dilaksanakan100% 100% 350.000 100% 250.000 100% 125.000 100% 225.000 0 0 0 0 100 % 950.000
Sub. Bagian
Rumah Tangga
Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.16.xx 3.Pemeliharaan Kesehatan Bupati
dan Wakil BupatiJumlah Pemeliharaan Kesehatan
8 kali
general
check up
100 %
pembelia
n obat
sesuai
kebutuha
n
0 60.000 8 120.000 8 100.000 8 135.000 0 0 0 0 24 415.000Sub. Bagian
Rumah Tangga
KDH, WKDH
dan
Keluarga
4.01.03.07.16.xx 4General Chek Up Bagi Kepala
Daerah dan WKDHJumlah Pemeliharaan Kesehatan 8 kali 8 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 60.000
Sub. Bagian
Rumah Tangga
KDH, WKDH
dan
Keluarga
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
4.01.03.07.32.Persentase penyelenggaraan kegiatan hari
besar yang terfasilitasi100% 100% 2.300.000 100% 2.200.000 100% 2.000.000 100% 2.500.000 0 0 0 0 100% 9.000.000 Bagian Umum
Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.32.01 1. Peringatan Hari Besar NasionalJumlah peringatan hari besar nasional yang
dilaksanakan10 kali 14 1.500.000 14 1.500.000 14 1.400.000 14 1.500.000 0 0 0 0 56 5.900.000
Sub. Bagian
Perlengkapan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.32.02 2.Peringatan Hari Jadi Kabupaten
Mojokerto
Jumlah peringatan hari jadi yang
dilaksanakan
1
kegiatan1 800.000 1 700.000 1 600.000 1 1.000.000 0 0 0 0 4 3.100.000
Sub. Bagian
Pemeliharaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang
terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan95% 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 6.000.000 100% 4.850.000 100% 10.850.000 Bagian Umum
4.01.03.07.01.xx 1Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Dinas
Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan
dan perlengkapan rumah dinas95% 0 0 0 0 0 0 0 0 95% 500.000 95% 500.000 95% 1.000.000
Subag
Perlengkapan
Rumdin
Bupati,
Wakil
Bupati,
Sekda
4.01.03.07.01.xx 2.Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Jumlah unit rumah dinas yang sudah
dipelihara3 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 3 unit 1.200.000 3 unit 1.500.000 3 unit 2.700.000
Subag
Pemeliharaan
Rumdin
Bupati
4.01.03.07.01.xx 3Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam
kondisi baik5 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 5 unit 800.000 5 unit 800.000 10 unit 1.600.000
Subag
Pemeliharaan
Mobil
Bupati,
Wabup
4.01.03.07.01.xx 4Pemeliharaan kebutuhan Rumah
Tangga Rumah Dinas
Jumlah kebutuhan rumah tangga Rumag
Dinas3 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 3 unit 900.000 3 unit 900.000 3 unit 1.800.000
Subag Rumah
TanggaRumdin
4.01.03.07.01.xx 5Pemeliharaan rutin / berkala
rumah dinas Wakil Bupati
Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yang
terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subag RT
Rumdin
Wakil
Bupati
4.01.03.07.01.xx 6Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas Sekretaris Daerah
Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah
yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subag RT
Rumdin
Sekda
4.01.03.07.01.xx 7Rehabilitasi Sedang Berat Rumah
Dinas Sekda
Jumlah unit rumah dinas sekda yang
direhabilitasi1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.500.000 0 0 1 1.500.000
Subag
Pemeliharaan
Rumdin
Sekda
4.01.03.07.01.xx 8Rehabilitasi Sedang Berat Rumah
Dinas Bupati
Jumlah unit rumah dinas Bupati yang
direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subag RT
Rumdin
Bupati
4.01.03.07.01.xx 9 Rehabilitasi Rumah Dinas wabup Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subag RTRumdin
Wabup
4.01.03.07.01.xx 10Pembangunan Gedung dan Dapur
Rumah Dinas Bupati
Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas
yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subag
Pemeliharaan
Rumdin
Bupati
4.01.03.07.01.xx 11Peralatan Olahraga Bupati dan
Wakil BupatiJumlah peralatan olahraga yang diadakan 2 set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 2 150.000 4 300.000
Subag
Perlengkapan
Rumdin
Bupati,
Wabup
Program Peringatan hari besar
Program Layanan Bagian Umum
4.01.03.07.01.xx 12Pemeliharaan Kesehatan Bupati
dan Wakil BupatiJumlah Pemeliharaan Kesehatan
8 kali
general
check up
100 %
pembelia
n obat
sesuai
kebutuha
n
0 0 0 0 0 0 0 0
8 kali
general
check up
100 %
pembelia
n obat
sesuai
kebutuh
an
250.000
8 kali
general
check
up 100
%
pembeli
an obat
sesuai
kebutu
han
250.000
16 kali
general
check up
100 %
pembelia
n obat
sesuai
kebutuh
an
500.000 Subag RT
Bupati,
Wabup dan
Keluarga
4.01.03.07.01.xx 13General Chek Up Bagi Kepala
Daerah dan WKDHJumlah Pemeliharaan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bupati,
Wabup dan
Keluarga
4.01.03.07.01.xx 14
Dialog/audiensi dengan Tokoh-
tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan
Persentase dialog/audiensi yang
dilaksanakan100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 350.000 100 350.000 100 700.000 Subag RT
Pemkab
Mojokerto
4.01.03.07.01.xx 15
Penerimaan Kunjungan Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar
Negeri
Persentase penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara yang dilaksanakan100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 350.000 100 400.000 100 750.000 Subag RT
Kab.
Mojokerto
Persentase kebutuhan sarana prasarana
setda yang terpenuhi sesuai ketentuan dan
kebutuhan
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 16.420.000 100 10.867.800 100 27.287.800 Bagian Umum
4.01.03.07.xx.xx 1.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase komponen instalasi
listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup
Kantor Setda dan Rumah Dinas
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 220.000 100 250.000 100 470.000Subag
Pemeliharaan
Setda Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.xx 2.Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan
dan perlengkapan kantor di lingkup Setda90% 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 1.500.000 90% 1.500.000 90% 3.000.000
Subag
Perlengkapan
Setda Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.xx 3.Penyediaan Makanan dan
Minuman
Persentase pemenuhan kebutuhan makanan
dan minuman untuk tamu dan rapat dinas100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1.500.000 100 1.500.000 100 3.000.000 Subag RT
Setda Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.xx 4Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional
yang diadakan1mobil 0 0 0 0 0 0 0 0 1mobil 350.000 0 0 1 mobil 350.000
Subag
Perlengkapan
Setda,
Bupati,
Wabup
4.01.03.07.01.xx 5Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung dan kantor unit kerja
lingkup setda yang dipelihara10 bagian 0 0 0 0 0 0 0 0
10
bagian 1.400.000
10
bagian 1.400.000
20
bagian2.800.000
Subag
Pemeliharaan
Setda Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.xx 6 Pemeliharaan Taman Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 lokasi 200.000 1 lokasi 200.000 2 lokasi 400.000Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
4.01.03.07.01.xx 7Rehabilitasi Sedang Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung/bangunan yang
direhabilitasi di lingkup Setda
1 gedung
3 lokasi0 0 0 0 0 0 0 0
1
gedung
3 lokasi
750.000
1
gedung
3 lokasi
2.817.800
2
gedung,
6 lokasi
3.567.800Subag
PemeliharaanSetda
4.01.03.07.01.xx 8Rehabilitasi Sedang Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung/bangunan yang
direhabilitasi di lingkup Setda
1 gedung
3 lokasi0 0 0 0 0 0 0 0
1
gedung
3 lokasi
4.000.000 0 -
2
gedung,
6 lokasi
4.000.000Subag
PemeliharaanSetda
4.01.03.07.01.xx 9Pemeliharaan kantin di lingkup
Setda.Jumlah kantin yang dipelihara 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0 0
1
gedung 250.000 0 0 1 gedung 250.000
Subag
PemeliharaanSetda
4.01.03.07.01.xx 10Rehabilitasi sedang berat TK
Pertiwi Kab. Mojokerto
Jumlah gedung/bangunan yang sudah
direhabilitasi 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0 0
1
gedung 1.000.000 0 0 1 gedung 1.000.000
Subag
PemeliharaanSetda
4.01.03.07.01.xx 11
Rehabilitasi Sedang Berat
Bagnguan Penunjang di Lingkup
Setda.
Jumlah gedung/bangunan yang sudah
direhabilitasi 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0 0
1
gedung 1.000.000 0 0 1 gedung 1.000.000
Subag
PemeliharaanSetda
4.01.03.07.01.xx 12
Pembuatan Peta/denah lokasi
Gedung Kantor, Jalan dan Sistem
Drainase Lingkup Kantor Bupati
Mojokerto
Jumlah Peta/Denah Lokasi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 13Pemeliharaan Sarana Olahraga
Lingkup Kantor Bupati MojokertoJumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 14Penyusunan DED Pemeliharaan
Masjid Baiturrahman
Jumlah dokumen perencanaan Masjid
Baiturrahman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subag
Pemeliharaan
Masjid
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 15 Rehabilitasi Masjid BaiturrahmanJumlah unit bangunan Masjid yang
direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subag
Pemeliharaan
Masjid
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 16 Pemeliharaan Drainase Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan
drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 lokasi 200.000 0 0 1 lokasi 200.000
Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 17Pembangunan Gudang Sekretariat
DaerahJumlah unit gudang yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subag
Pemeliharaan
Setda Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.xx 18Rehabilitasi Sedang/Berat gapura
dan pagar lingkup kantor bupati
Jumlah unit pagar dan gapura yang
direhabilitasi
1 gapura
dan
pagar
0 0 0 0 0 0 0 0
1 gapura
dan
pagar
500.000 0 0
1 gapura
dan
pagar
500.000Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 19
Penyusunan DED Pemeliharaan
Berkala Jalan Lingkup Komplek
Pemda
Jumlah dokumen perencanaan Pemeliharaan
Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 20Pemeliharaan Jalan Lingkup
komplek Pemda
Jumlah unit jalan yang dipelihara di lingkup
kantor bupati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 21 Rehabilitasi Trotoar dan Tamanjumlah unit taman dan trotoar yang
direhabilitasi1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 lokasi 500.000 0 0 1 lokasi 500.000
Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 22Tambah Daya Listrik Sekreatriat
Daerah
Jumlah unit instalasi listrik yang ditambah
dayanya1 titik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 titik 100.000 1 titik 100.000 2 titik 200.000
Subag
Pemeliharaan
Setda Kab.
Mojokerto
4.01.03.07.01.xx 23Pemeliharaan Sarana Olah raga
lingkup kantor bupati mojokertojumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 unit 200.000 1 unit 200.000
Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 24Penyusunan DED Pembangunan
Lapangan Tenis dan Fasilitasnya
jumlah dokumen perencanaan Pembangunan
Lapangan Tenis dan Fasilitasnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 25Peningkatan Lapangan Tenis dan
Fasilitas pendukungnya
jumlah unit peningkatan lapangan tenis dan
fasilitas pendukungnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subag
Pemeliharaan
Komplek
Kantor
Bupati
4.01.03.07.01.xx 26 Peringatan Hari Besar NasionalJumlah peringatan hari besar nasional yang
dilaksanakan14 kali 0 0 0 0 0 0 0 0 14 kali 1.500.000 14 kali 1.500.000 28 kali 3.000.000
Subag
Perlengkapan
Kab.
mojokerto
4.01.03.07.01.xx 27Peringatan Hari Jadi Kabupaten
Mojokerto
Jumlah peringatan hari jadi yang
dilaksanakan
1
kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0
1
kegiatan 1.400.000
1
kegiata
n
1.400.000 2
kegiatan2.800.000
Subag
Perlengkapan
Kab.
mojokerto
95 95 3.450.000 95 4.145.000 95 4.438.800 95 4.497.745 95 4.500.000 95 4.500.000 95 25.531.545Bag. Humas
dan Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.16.Persentase kepuasan pelayanan
keprotokolan dan hubungan masyarakat95 95 3.100.000 95 3.795.000 95 4.438.800 0 0 0 0 0 0 95 11.333.800
Bag. Humas
dan Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.16.xx 1.Peningkatan Kapasitas Hubungan
Masyarakat dan Kerjasama PersJumlah Media yang terverifikasi 60 Media 60 2.600.000 60 3.200.000 60 3.623.800 0 0 0 0 0 0 180 9.423.800
Sub. Bag.ian
Pemberitaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.16.xx 2.Pendokumentasian Kegiatan
Pemerintah Daerah
Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang
Berhasil Terdokumentasi
250
Kegiatan240 150.000 240 175.000 240 200.000 0 0 0 0 0 0 720 525.000
Sub. Bag.ian
Pemberitaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.16.xx 3.Penerbitan Majalah Warta
Majatama
Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang
terdistribusikan
6500
Eksp6500 200.000 6500 220.000 6500 220.000 0 0 0 0 0 0 19.500 640.000
Sub. Bag.ian
Pemberitaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.16.xx 4. Media Gathering and Tour Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 60 150.000 60 200.000 60 350.000 0 0 0 0 0 0 180 700.000Sub. Bag.ian
Pemberitaan
Propinsi
Jawa Timur
4.01.03.03.16.xx 5Pengadaan Drone dan
Perlengkapannya
Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang
didokumentasikan melalui Drone0 0 0 0 0 25 45.000 0 0 0 0 0 0 25 45.000
Bag.
Dokumentasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.16. Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran 80,2 80,2 350.000 80,2 350.000 80,2 350.000 0 0 0 0 0 0 82 1.050.000Bagian Humas
dan Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.16.xx 1 Pelayanan KeprotokolanJumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan
Pemerintah Daerah
250
Kegiatan240 350.000 240 350.000 240 350.000 0 0 0 0 0 0 720 1.050.000
Sub. Bagian
Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.xx.Persentase penyelenggaraan pemerintahan
yang diliput oleh media0 0 0 0 0 0 0 95% 4.154.395 0 0 0 0 95% 4.154.395
Bag. Humas
dan Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.xx.xx 1.Peningkatan Kapasitas Hubungan
Masyarakat dan Kerjasama PersJumlah Media yang terverifikasi 0 0 0 0 0 0 0 65 3.514.395 0 0 0 0 65 3.514.395
Sub. Bag.ian
Pemberitaan
Kab.
Mojokerto
Program Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat dan Keprotokolan
Program Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat dan Keprotokolan
Program Komunikasi Publik
4.01.03.03.xx.xx 2.Pendokumentasian Kegiatan
Pemerintah Daerah
Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang
Berhasil Terdokumentasi0 0 0 0 0 0 0 240 200.000 0 0 0 0 240 200.000
Sub. Bag.ian
Pemberitaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.xx.xx 3.Penerbitan Majalah Warta
Majatama
Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang
terdistribusikan0 0 0 0 0 0 0 6500 220.000 0 0 0 0 6.500 220.000
Sub. Bag.ian
Pemberitaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.xx.xx 4. Media Gathering and Tour Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 0 0 0 0 0 0 65 220.000 0 0 0 0 65 220.000Sub. Bag.ian
Pemberitaan
Propinsi
Jawa Timur
4.01.03.03.16.xx 5Pengadaan Drone dan
Perlengkapannya
Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang
didokumentasikan melalui Drone0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bag.
Dokumentasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.16. Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran 0 0 0 0 0 0 0 82 343.350 0 0 0 0 82 343.350Bagian Humas
dan Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.16.xx 1 Pelayanan KeprotokolanJumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan
Pemerintah Daerah
240
kegiatan0 0 0 0 0 0 240 343.350 0 0 0 0 240 343.350
Sub. Bagian
Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.34.Persentase ketentuan cukai yang
disosialisasikan43 Media 95% 185.995 95% 180.000 95% 327.000 95% 250.000 0 0 0 0 95% 942.995
Bag. Humas
dan Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.34.xx 1
Penyampaian Informasi Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
Dibidang Cukai kepada
Masyarakat dan / atau Pemangku
Kepentingan (cukai)
Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang
Cukai Melalui Media43 media 43 185.995 46 180.000 53 327.000 45 250.000 0 0 0 0 187 942.995
Bagian
Pemberitaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 4.500.000 95 4.500.000 95 9.000.000Bag. Humas
dan Protokol
Persentase Media yang terverivikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 4.140.000 95 4.140.000 95 8.280.000Bag. Humas
dan Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.xx.xx 1Peningkatan Kapasitas Hubungan
Masyarakat dan Kerjasama Pers
Jumlah kegiatan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 3.550.000 250 3.550.000 500 7.100.000
Kasubag.
Pemberitaan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.xx.xx 2Pendokumentasian Kegiatan
Pemerintah Daerah
Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang
didokumentasikan0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 115.000 240 115.000 480 230.000
Kasubag.
Dokumentasi
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.xx.xx 3Penerbitan Majalah Warta
Majatama
Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang
terdistribusikan0 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 225.000 6500 225.000 13.000 450.000
Kasubag.
Pemberitaan
Kab.
Mojokerto
Program Pelayanan Kehumasan dan
Keprotokolan
Program Keprotokoleran
Program Sosialisasi dibidang cukai
4.01.03.03.xx.xx 4. Media Gathering and Tour Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 250.000 65 250.000 130 500.000Kasubag
Pemberitaan
Propinsi
Jawa Timur
4.01.03.03.16.xx 5Pengadaan Drone dan
Perlengkapannya
Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang
didokumentasikan melalui Drone0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasuag.
Dokumentasi
Kab.
Mojokerto
Persentase kegiatan KDH dan WKDH yang
Terfasilitasi Keprotokoleran0 0 0 0 0 0 0 100 50.000 100 360.000 100 360.000 100 720.000
Bag. Humas
dan Protokol
Kab.
Mojokerto
1 Pelayanan KeprotokolanJumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan
Pemerintah Daerah0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 360.000 250 360.000 500 720.000
Kasubag.
Protokol
Kab.
Mojokerto
2Peringatan Hari Jadi Pemerintah
Propinsi Jawa Timur ( BK - Prov)
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Jadi
Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( BK - Prov)0 0 0 0 0 0 0 2 50.000 2 50.000 2 50.000 6 150.000
Kasubag.
Protokol
BK
PROPINSI
4.01.03.03.34.Persentase frekuensi sosialisasi ketentuan di
bidang cukai95 % 0 0 0 0 0 0 0 0 95 350.000 95 350.000 95 700.000
Bag. Humas
dan Protokol
Kab.
Mojokerto
4.01.03.03.34.xx 1
Penyampaian Informasi Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
Dibidang Cukai kepada
Masyarakat dan / atau Pemangku
Kepentingan (cukai)
Jumlah Sosialisasi Ketentuan di bidang
Cukai3 keg. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 350.000 3 350.000 6 700.000
Kasubag.
PemberitaanAPBN
Maturitas Penerapan LPBJ 0 0 0 0 0 Level 1 208.750 Level 2 957.565 Level 3 925.000 Level 4 995.000 Level 4 3.086.315
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokero
4.01.03.xx.xxPersentase Pengadaan Barang Jasa yang
terfasilitasi melalui LPBJ0 0 0 0 0 0 0 93.5 % 677.980 96.5 % 0 0 0 96.5 % 677.980
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
4.01.03.xx.xx.xx 1Pembinaan Pengadaan Barang
Jasa
Persentase peserta yang memahami materi
pembinaan pengadaan Barang Jasa0 0 0 0 0 0 0 95% 155.980 95% 0 0 0 95% 155.980
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
4.01.03.xx.xx.xx 2 Operasional LPSEPersentase permasalahan gangguan lelang di
LPSE0 0 0 0 0 0 0 100% 250.000 100% 0 0 0 100 % 250.000
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
4.01.03.xx.xx.xx 3 Kegiatan Standarisasi LPSE
Persentase cakupan sertifikasi standard
LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai
17
0 0 0 0 0 0 0 100% 272.000 0 0 0 0 100 % 272.000
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
Program Sosialisasi dibidang cukai
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
4.01.03.xx.xx.xxPersentase pengadaan barang jasa yang
terlaksana tepat waktu0 0 0 0 0 97% 208.750 97% 279.585 0 0 0 0 97% 488.335
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
4.01.03.xx.xx.xx 1 Fasilitasi Pengadaan Barang JasaPersentase pengadaan barang dan jasa yang
dihasilkan melaui LPBJ0 0 0 0 0 97% 208.750 97% 279.585 0 0 0 0 97 % 488.335
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
4.01.03.xx.xx.xxPersentase Pengadaan Barang Jasa yang
terfasilitasi melalui LPBJ0 0 0 0 0 0 97% 925.000 97% 995.000 97% 1.920.000
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
4.01.03.xx.xx.xx 1 Fasilitasi Pengadaan Barang JasaPersentase pengadaan barang dan jasa yang
dihasilkan melaui LPBJ0 0 0 0 0 0 0 0 0 97% 375.000 97% 385.000 97 % 760.000
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
4.01.03.xx.xx.xx 2Pembinaan Pengadaan Barang
Jasa
Persentase peserta yang memahami materi
pembinaan pengadaan Barang Jasa0 0 0 0 0 0 0 0 0 95% 200.000 95% 210.000 95% 410.000
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
4.01.03.xx.xx.xx 3 Operasional LPSEPersentase permasalahan gangguan lelang di
LPSE0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 350.000 100% 400.000 100 % 750.000
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
4.01.03.xx.xx.xx 4 Kegiatan Standarisasi LPSE
Persentase cakupan sertifikasi standard
LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai
17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bag. Layanaan
Pengadaan
Barang Jasa
Kab.
Mojokerto
6
Terjalinnya
Hubungan
Kerjasama
Pembangunan dan
Ekonomi Antar
Pemerintah Daerah
dan Instansi
Persentase Rumusan Kebijakan
Perekonomian Yang Diimplementasikan100 100 1.890.000 100 1.549.095 100 925.000 100 944.645 100 885.000 100 885.000 100 7.078.740
Bagian Adm.
Perekonomian
4.01.03.04.41.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan100 100 200.000 100% 174.360 0 0 0 0 0 0 0 0 100 374.360
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.41.01 1
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas
Tanah (SHAT)
Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 laporan 1 50.000 1 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.000
Sub. Bagian
Ikndustri dan
Perdagangan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.41.02 2Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan UMKM
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
pengembangan UMKM
50
peserta50 100.000 50 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 175.000
Sub. Bagian
Ikndustri dan
Perdagangan
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.41.xx 3Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID)Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 laporan 1 50.000 1 49.360 0 0 0 0 0 0 0 0 2 99.360
Sub. Bagian
Pengembangan
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.37.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan100% 100% 50.000 100% 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Layanan Pengadaan Barang /
Jasa
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
4.01.03.04.37.xx 1Fasilitasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Perdagangan Nasional
Jumlah kegiatan mengikuti ke Kantor
Perwakilan Dagang
1
kegiatan1 50.000 1 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.000
Sub. Bagian
Kerjasama
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.37.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang di Hasilkan100% 100% 300.000 100% 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 600.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.37.xx 1
Kegiatan Promosi dan Pemasaran
Hasil Kerajinan Daerah/Produk
Unggulan
Jumlah kegiatan mengikuti pameran3
kegiatan3 300.000 3 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 600.000
Sub. Bagian
Ikndustri dan
Perdagangan
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.41. Tingkat ketersediaan data penerima SHAT 0 0 0 0 0 100% 70.000 100% 70.000 0 0 0 0 100% 140.000Bagian Adm.
Perekonomian
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.41.01 1
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas
Tanah (SHAT)
Jumlah laporan kegiatan SHAT 0 0 0 0 0 1 70.000 1 70.000 0 0 0 0 2 140.000
Sub. Bagian
Ikndustri dan
Perdagangan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.41.Tingkat ketersediaan data pengembangan
UMKM0 0 0 0 0 100% 75.000 100% 75.000 0 0 0 0 100% 147.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.41.02 1Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan UMKM
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
pengembangan UMKM0 0 0 0 0 50 75.000 50 72.000 0 0 0 0 100 147.000
Sub. Bagian
Ikndustri dan
Perdagangan
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.41. Persentase penimgkatan kinerja TPID 0 0 0 0 0 100% 50.000 100% 64.145 0 0 0 0 100% 114.145Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.41.03 1 Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jumlah laporan hasil kinerja TPID 0 0 0 0 0 1 50.000 1 64.145 0 0 0 0 2 114.145
Sub. Bagian
Pengembangan
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.39.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan80% 80% 100.000 80% 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 % 150.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.39.01 1Fasilitasi dan Koordinasi Antar
Lembaga Daerah dan Pihak Ketiga
Jumlah naskah kerjasama antar lembaga
daerah dan pihak ketiga
10
naskah
kerjasam
a
10 100.000 10 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 150.000Sub. Bagian
Kerjasama
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.39.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan80% 80% 80.000 80% 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 % 155.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.39.02 1
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Antar Daerah dan
Wilayah Perbatasan
Jumlah naskah kesepakatan bersama antar
daerah
3
wil/daera
h
3 80.000 3 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 155.000Sub. Bagian
Kerjasama
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.39.Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama
Daerah Yang terselesaikan0 0 0 0 0 80% 125.000 80% 125.000 0 0 0 0 80% 250.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.39.01 1Fasilitasi dan Koordinasi Antar
Lembaga Daerah dan Pihak Ketiga
Jumlah naskah kerjasama antar lembaga
daerah dan pihak ketiga0 0 0 0 0 10 50.000 10 50.000 0 0 0 0 20 100.000
Sub. Bagian
Kerjasama
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.39.02 2
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Antar Daerah dan
Wilayah Perbatasan
Jumlah naskah kesepakatan bersama antar
daerah0 0 0 0 0 3 75.000 3 75.000 0 0 0 0 6 150.000
Sub. Bagian
Kerjasama
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Program Kerjasama Pembangunan
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi UMKM
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi UMKM
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Persentase Perikatan Kerjasama Yang
Ditindaklanuti80% 80% 1.160.000 90% 899.735 80% 605.000 80% 610.500 0 0 0 0 80% 3.275.235
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokero
4.01.03.04.17.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan100% 100% 50.000 100% 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.23 1
Fasilitasi, Koordinasi dan
Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro (LKM)
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 30 Org 30 50.000 30 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 100.000Sub. Bagian
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan100% 100% 50.000 100% 49.220 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 99.220
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.25 1Fasilitasi dan Sinkronisasi
Kegiatan Bidang Perekonomian
Jumlah laporan/kegiatan bidang
perekonomian
6
laporan/
kegiatan
6 50.000 6 49.220 0 0 0 0 0 0 0 0 12 99.220
Sub. Bagian
Ikndustri dan
Perdagangan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan80% 80% 85.000 80% 59.565 0 0 0 0 0 0 0 0 80 % 144.565
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.24 1Monitoring dan Koordinasi
DBHCHT Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT 10 OPD 10 85.000 10 59.565 0 0 0 0 0 0 0 0 20 144.565
Sub. Bagian
Pengembangan
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan80% 80% 400.000 90% 298.500 0 0 0 0 0 0 0 0 90 % 698.500
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.21 1
Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi
dan Optimalisasi Pengembangan
BUMD dan Usaha – Usaha Daerah
di Kabupaten Mojokerto
Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha
daerah1 laporan 1 200.000 1 123.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 323.500
Sub. Bagian
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.22 2Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 laporan 2 200.000 2 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 375.000
Sub. Bagian
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.40.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan80% 80% 75.000 90% 49.650 0 0 0 0 0 0 0 0 90 % 124.650
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.40.01 1
Penyusunan Data Dinamis
Perekonomian Kabupaten
Mojokerto
Jumlah buku terkait data perekonomian
Kab. Mojokerto1 buku 1 75.000 1 49.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2 124.650
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.xxPersentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan80% 80% 200.000 80% 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 % 400.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.xx.xx 1Fasilitasi, Koordinasi dan
Optimalisasi Pelaksanaan TSP/CSR
Jumlah perusahaan yang terkoordinir dalam
forum CSR Kabupaten Mojokerto
10
perusaha
an
10 200.000 1000% 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 400.000Sub. Bagian
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17. Persentase LKM yang berbadan hukum 0 0 0 0 0 100% 50.000 100% 50.000 0 0 0 0 100% 100.000Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
4.01.03.04.17.21 1
Fasilitasi, Koordinasi dan
Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro (LKM)
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 0 0 0 0 0 30 50.000 30 50.000 0 0 0 0 60 100.000Sub. Bagian
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.Persentase keselarasan kegiatan Bidang
Perekonomian0 0 0 0 0 100% 60.000 100% 60.000 0 0 0 0 100% 120.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.xx 1Fasilitasi dan Sinkronisasi
Kegiatan Bidang Perekonomian
Jumlah laporan/kegiatan bidang
perekonomian0 0 0 0 0 6 60.000 6 60.000 0 0 0 0 12 120.000
Sub. Bagian
Ikndustri dan
Perdagangan
Dalam dan
Luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.Tingkat kesesuaian program/kegiatan
DBHCHT yang sesuai ketentuan0 0 0 0 0 80% 65.000 80% 65.000 0 0 0 0 80% 130.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.24 1Monitoring dan Koordinasi
DBHCHTJumlah penerima/pelaksana DBHCHT 0 0 0 0 0 10 65.000 10 65.000 0 0 0 0 20 130.000
Sub. Bagian
Pengembangan
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.Persentase peningkatan kontribusi BUMD
terhadap PAD0 0 0 0 0 80% 130.000 80% 130.000 0 0 0 0 80% 260.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.xx 1
Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi
dan Optimalisasi Pengembangan
BUMD dan Usaha-usaha Daerah di
Kab. Mojokerto
Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha
daerah0 0 0 0 0 1 130.000 1 130.000 0 0 0 0 2 260.000
Sub. Bagian
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17. Persentase peningkatan kinerja BUMD 0 0 0 0 0 80% 175.000 80% 175.000 0 0 0 0 80% 350.000Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.xx 1Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 0 0 0 0 0 2 175.000 2 175.000 0 0 0 0 4 350.000
Sub. Bagian
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.Persentase ketersediaan data dinamis
Perekonomian0 0 0 0 0 100% 50.000 100% 54.000 0 0 0 0 100% 104.000
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.17.xx 1
Penyusunan Data Dinamis
Perekonomian Kabupaten
Mojokerto
Jumlah buku terkait data perekonomian
Kab. Mojokerto0 0 0 0 0 1 50.000 1 54.000 0 0 0 0 2 104.000
Sub. Bagian
Pengembangan
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang
Perekonomian Yang diHasilkan80% 80% 300.000 80% 192.800 0 0 0 0 0 0 0 0 80% 492.800
Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.01 1
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan dan Penataan PKL dan
Asongan
Jumlah kajian/naskah akademik2 kajian
/ naskah2 300.000 1 192.800 0 0 0 0 0 0 0 0 3 492.800
Sub. Bagian
Ikndustri dan
Perdagangan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38. Persentase PKL dan Asongan yang terbina 0 0 0 0 0 100% 75.000 100% 76.500 0 0 0 0 100% 151.500Bagian Adm.
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 1
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan dan Penataan PKL dan
Asongan
Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 0 0 0 0 0 60 75.000 60 76.500 0 0 0 0 120 151.500
Sub. Bagian
Ikndustri dan
Perdagangan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 885.000 100 885.000 100 1.770.000 Bagian Adm.
Perekonomian
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Pengembangan Data
Perekonomian
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Program Pembinaan dan Penataan PKL
dan Asongan
Program Pengembangan Perekonomian
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Persentase Rumusan Kebijakan
Perekonomian Yang Diimplementasikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 768.000 100 768.000 100 1.536.000
4.01.03.04.38.xx 1
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas
Tanah (SHAT)
Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 lap. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.000 1 25.000 2 50.000
Kasubag.
Industri dan
Perdagangan
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 2Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan UMKM
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
pengembangan UMKM50 Org 0 0 0 0 0 0 0 0 50 72.000 50 72.000 100 144.000
Kasubag.
Industri dan
Perdagangan
Dalam dan
luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 3 Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 lap. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54.000 1 54.000 2 108.000
Kasubag.
Pengembangan
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 4
Fasilitasi, Koordinasi dan
Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro (LKM)
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 30 Org 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45.000 30 45.000 60 90.000 Kasubag.
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 5Monitoring dan Koordinasi
DBHCHT
Jumlah pelaksanaan monitoring dan
koordinasi DBHCHT10 kali 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41.500 10 41.500 20 83.000
Kasubag.
Pengembangan
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 6
Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi
dan Optimalisasi Pengembangan
BUMD dan Usaha-usaha Daerah di
Kab. Mojokerto
Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha
daerah1 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.000 1 100.000 2 200.000
Kasubag.
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 7Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300.000 2 300.000 4 600.000
Kasubag.
Kerjasama
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 8
Penyusunan Data Dinamis
Perekonomian Kabupaten
Mojokerto
Jumlah buku data perekonomian Kab.
Mojokerto1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54.000 1 54.000 2 108.000
Kasubag.
Pengembangan
Perekonomian
Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 9
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan dan Penataan PKL dan
Asongan
Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 60 PKL 0 0 0 0 0 0 0 0 60 76.500 60 76.500 120 153.000
Kasubag.
Industri dan
Perdagangan
Kab.
Mojokerto
Persentase Perikatan Kerjasama Yang
Ditindaklanuti0 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 117.000 90% 117.000 90% 234.000
Bagian Adm.
Perekonomian
4.01.03.04.38.xx 1Fasilitasi dan Koordinasi Antar
Lembaga Daerah dan Pihak Ketiga
Jumlah naskah kerjasama antar lembaga
daerah dan pihak ketiga
10
naskah
kerjasam
a
0 0 0 0 0 0 0 0 10 67.500 10 67.500 20 135.000 Kasubag.
Kerjasama
Dalam dan
luar Kab.
Mojokerto
4.01.03.04.38.xx 2
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Antar Daerah dan
Wilayah Perbatasan
Jumlah naskah kesepakatan bersama antar
daerah
3
wil/daera
h
0 0 0 0 0 0 0 0 3 49.500 3 49.500 6 99.000 Kasubag.
Kerjasama
Dalam dan
luar Kab.
Mojokerto
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 56
BAB VII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Arah pembangunan Kabupaten Mojokerto menekankan pada
kesejahteraan masyarakat sebagaimana arah pembangunan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto.
Sekretariat Daerah menjabarkan indikator yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD. Adapun berdasarkan pada hasil rumusan indikator kinerja
Sekretariat Daerah pada Perubahan Renstra Tahun 2019 untuk
periode pembangunan Tahun 2020 - 2021, Perubahan Renstra
Sekretariat Daerah secara langsung mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto.
Adapun indikator kinerja penyelenggaraan bidang dan urusan
sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat
dijelaskan sebagaimana pada tabel sebagai berikut :
Tahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019 Tahun - 2020 Tahun - 2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MISI 1 96 96 88 60 70 78 80 88
1.1 56 56 58 60 70 78 80 88
96 96 88 90 98 98 98 98
96% 96% 88% 90% 96% 0 0 96%
1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat 21 sekolah 21 52 52 0 0 0 125
2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif 4 lembaga 4 4 4 4 0 0 16
3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani 48 kegiatan 48 52 52 52 0 0 204
4 Jumlah Haji yang Berangkat 1500 jamaah 1500 1500 2500 2100 0 0 7.600
5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan 41 kegiatan 41 41 41 52 0 0 175
6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An 5 kegiatan 5 5 5 5 0 0 20
7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan 5 kegiatan 5 8 8 8 0 0 29
8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan 100 orang 1000 400 400 400 0 0 2.200
9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani 2000 orang 2000 1800 1800 1800 0 0 7.400
10 jumlah peserta kegiatan zikir 1000 orang 1000 1200 1200 1200 0 0 4.600
11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an 1160 orang' 1160 3900 2600 3900 0 0 11.560
Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja Pada
Akhir RPJMDNOKondisi Kinerja
Pada Awal Periode RPJMD
Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan
Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran ,Program ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output )
2
Tabel - 7 / TC 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
12 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi 3 musholla 3 3 2 0 0 0 8
13 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima 185 lembaga 185 180 180 0 0 0 545
14 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin 304 desa 304 304 304 0 0 0 912
15 Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS Kegiatan 0 0 2 0 0 0 2
0 0 0 0 100% 0 0 100%
1 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi 0 0 0 0 3 0 0 3
2 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima 0 0 0 0 180 0 0 180
3 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin 0 0 0 0 4 0 0 4
96 0 0 0 0 98 98 98
1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat 21 sekolah 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif 4 lembaga 0 0 0 0 4 4 8
3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani 48 kegiatan 0 0 0 0 52 54 106
4 Jumlah Haji yang Berangkat 1500 jamaah 0 0 0 0 2500 2400 4.900
5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan 41 kegiatan 0 0 0 0 52 52 104
6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An 5 kegiatan 0 0 0 0 4 6 10
7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksan akan 5 kegiatan 0 0 0 0 8 8 16
8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan 100 orang 0 0 0 0 400 400 800
9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani 2000 orang 0 0 0 0 1800 2250 4.050
10 jumlah peserta kegiatan zikir 1000 orang 0 0 0 0 1000 1000 2.000
11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an 1160 orang' 0 0 0 0 3900 3900 7.800
Rasio Tempat Peribadatan per Seribu Penduduk
Persentase Kegiatan Bidang Kesra Yang di Fasilitasi dan dikoordinasikan
12 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi 3 musholla 0 0 0 0 2 3 5
13 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima 185 lembaga 0 0 0 0 100 120 220
14 Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS orang 0 0 0 0 360 360 720
MISI 2 CC (51,23) CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (75,83) A (81,23) A(85,63) A(85,63)
2.1 CC (51,23) CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (75,83) A (81,23) A(85,63) A(85,63)
65% 65% 75,58 75,58 75,58 82 83 83
1 Persentase PD yang menyusun dokumen / laporan kinerja sesuai ketentuan 65 65 75 85 90 0 0 100
2 Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu dan benar sesuai aturan 1 laporan 1 1 1 1 0 0 4
3 PD yang menyusun perjanjian kinerja yang benar sesuai aturan 1 laporan 1 1 1 1 0 0 4
4 Jumlah dokumen IKU yang ditetapkan 1 dokumen 0 1 0 1 0 0 2
5 persentase peserta bintek yang memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 50% 50% 0 50% 0 0 0 100%
6 PD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP 0 0 17 56 56 0 0 129
7 Jumlah PD objek pembinaan penerapan SAKIP 0 0 56 56 56 0 0 168
65 0 0 0 0 100 100 100
1 Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu dan benar sesuai aturan 1 laporan 0 0 0 0 1 1 2
2 PD yang menyusun perjanjian kinerja yang benar sesuai aturan 1 laporan 0 0 0 0 1 1 2
3 Jumlah dokumen IKU yang ditetapkan 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 0
4 persentase peserta bintek yang memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 50% 0 0 0 0 80% 0 100%
5 PD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP 0 0 0 0 0 56 56 112
Persentase PD yang menyusun dokumen / laporan kinerja sesuai ketentuan
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.
Nilai Sakip
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
6 Jumlah PD objek pembinaan penerapan SAKIP 0 0 0 0 0 56 56 112
85 85 85 85 85 85
1 Jumlah Buku Laporan Realisasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto 12 lqporan 12 12 12 0 0 0 36
2 Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto 4 buku 0 0 0 4 0 0 4
3 Jumlah Perbup PedomanBantuan Keuangan Desa 1 buku 1 1 1 1 0 0 4
4 Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai jadwal 100 PJB 149 96 96 0 0 0 341
5 Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1 buku 1 1 1 1 0 0 4
6 Jumlah Perbup HSPK 1 Perbup 1 1 1 1 0 0 4
7 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa 1 buku 1 1 1 0 0 0 3
8 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa 1 buku 0 0 0 1 0 0 1
9 Jumlah Buku AnalisisStandar Belanja (ASB) 1 buku 1 1 1 1 0 0 4
10 Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan 12 laporan 12 12 12 12 0 0 48
1 Jumlah Buku Laporan Realisasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto 12 lqporan 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto 2 buku 0 0 0 0 4 4 8
3 Jumlah Perbup PedomanBantuan Keuangan Desa 1 buku 0 0 0 0 1 1 2
4 Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai jadwal 100 PJB 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1 buku 0 0 0 0 1 1 2
6 Jumlah Perbup HSPK 1 Perbup 0 0 0 0 1 1 2
7 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa 1 buku 0 0 0 0 0 0 0
Persentase Pengendalian Pelaksanan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto
Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto85% 0 0 0 0 85 85 85
8 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa 1 buku 0 0 0 0 1 1 2
9 Jumlah Buku AnalisisStandar Belanja (ASB) 1 buku 0 0 0 0 1 1 2
10 Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan 12 laporan 0 0 0 0 12 12 24
71,23 71,23 71,23 71,23 71,23 75,77 81,23 81,23
80% 80% 80% 85% 85% 0 0 100%
1 Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi 0 0 0 1 1 0 0 2
2 PD yang mampu menyusun risalah dengan benar dan sesuai aturan 22 PD 0 0 56 56 0 0 112
3 Regulasi ketatansakah dinasan yang telah ditetapkan 1 perbup 0 0 0 1 0 0 1
4 Jumlah penyusunan Perangkat Daerah / UKPD yang terpenuhi 56 PD 56 56 1 2 0 0 115
5 Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi jabatannya 0 0 0 85% 85% 0 0 80%
6 Jumlah dokumen kajian pemeringkatan/penilaian jabatan (job grading) 0 0 0 56 56 0 0 112
7 Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 0 0 56 0 56 0 0 112
8 Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 0 0 56 0 56 0 0 112
9 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 100% 100% 0 0 0 0 0 100
10 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 100% 0 0 100%
11 Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu an sesuai aturan 11 unit 11 11 11 11 0 0 44
12 Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik 11 unit 0 0 11 11 0 0 22
13 Jumlah PNS yang mendapat pembinaan kedisiplinan 30 orang 0 0 0 50 0 0 50
14 Tingkat Kemampuan sistem dalam menyiapkan informasi dan data secara online untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan kelembagaan 0 0 0 0 0 0 0 0
80% 80% 80% 85% 85% 0 0 100%
Nilai Pelaksanan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )
Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai ketentuan
Persetase PD yang mampu menerapkan ketatalaksanaan pemerintah seuai ketentuan
1 Laporan hasil evaluasi road map Reformasi Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan 0 0 0 1 1 0 0 2
2 Jumlah KBK binaan yang aktif 56 KBK 56 56 56 56 0 0 224
3 Jumlah SPM yang telah dievaluasi 15 bidang 15 15 6 6 0 0 42
4 Jml unit pelayanan yang mampu menyusun dan mengimplementasikan SOP sesuai ketentuan 70 unit 70 0 0 0 0 0 70
5 Jml PD/unit kerja yang difasilitasi penyusunan SOP sesuai ketentuan 56 PD 0 10 0 10 0 0 20
80% 0 0 0 0 100 % 100 % 100 %1 Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PD yang mampu menyusun risalah dengan benar dan sesuai aturan 56 PD 0 0 0 0 56 0 56
3 Jumlah KBK Binaan Yang Aktif 56 KBK 0 0 0 0 0 0 0
4 Regulasi ketatansakah dinasan yang telah ditetapkan 1 perbup 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah penyusunan Perangkat Daerah / UKPD yang terpenuhi 56 PD 0 0 0 0 0 0 0
6 Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi jabatannya 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah dokumen kajian pemeringkatan/penilaian jabatan (job grading) 0 0 0 0 0 57 57 114
8 Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 100% 0 0 0 0 0 0 0
11 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 0 0 0 0 100 100 100%
12 Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu an sesuai aturan 11 unit 0 0 0 0 11 11 22
13 Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik 11 unit 0 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah PNS yang mendapat pembinaan kedisiplinan 30 orang 0 0 0 0 0 0 0
15 Tingkat Kemampuan sistem dalam menyiapkan informasi dan data secara online untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan kelembagaan 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai ketentuan
16 Jumlah PD Obyek Evaluasi Anjab dan ABK 0 0 0 0 0 57 57 114
80% 0 0 0 0 100% 100% 100%
1 Laporan hasil evaluasi road map Reformasi Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan 0 0 0 0 0 1 1 2
2 Jumlah KBK binaan yang aktif 56 KBK 0 0 0 0 57 56 113
3 Jumlah SPM yang telah dievaluasi 15 bidang 0 0 0 0 6 6 12
4 Jml unit pelayanan yang mampu menyusun dan mengimplementasikan SOP sesuai ketentuan 70 unit 0 0 0 0 0 70 70
5 Jml PD/unit kerja yang difasilitasi penyusunan SOP sesuai ketentuan 56 PD 0 0 0 0 57 57 11489% 89% 92% 94% 0 0 0 94
1 Sekolah dan Desa 80% 31 30 41 0 0 0 102
2 Pembahasan Produk Hukum bersifat penetapan Tepat Waktu 100% 800 850 900 0 0 0 2.550
3 Tersedianya Kodifikasi dan Salinan Produk Hukum Daerah 80% 1850 1900 850 0 0 0 4.600
4 Informasi Produk Hukum kepada Aparat dan Masyarakat 80% 115 400 400 0 0 0 915
5 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa 100% 299 299 299 0 0 0 897
6 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa 0% 0 0 0 0 0 0 0
7 Pembahasan rancangan Peraturan Daerah 85% 15 15 0 0 0 0 30
8 Persentase Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 0% 0 0 15 0 0 0 15
9 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi RANHAM Kabupaten Mojokerto 100% 25 25 25 0 0 0 75
10 Publikasi Produk Hukum Daerah 12 upload 12 18 20 0 0 0 50
11 Tata cara penyusunan produk hukum daerah 100% 100 70 70 0 0 0 240
12 Tata cara pendokumentasian produk hukum desa 203 orang Perangkat Desa 203 200 300 0 0 0 703
Persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
Persetase PD yang mampu menerapkan ketatalaksanaan pemerintah seuai ketentuan
13 Inventarisasi produk hukum daerah yang disusun/disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 0% 0 10 10 0 0 0 20
14 Landasan hukum bagi pelaksana tugas 100% 8 43 46 0 0 0 97
93% 93% 92% 95% 0 0 0 3
1 Pemahaman proses pengadaan ssuai peraturan perundang-undangan
3 kegiatan Pendampingan
Pengadaan Barang dan Jasa
3 0 0 0 0 0 3
2 Peningkatan SDM Aparatur dibidang Hukum 100% 235 235 322 0 0 0 792
3 Persentase Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum/Daerah 80% 80% 85% 90% 0 0 0 3
0 0 0 0 98 0 0 99%
1 Jumlah peserta Penyuluhan hukum 23 Sekolah 18 Desa 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan 900 Produk Hukum 0 0 0 900 0 0 900
3 Jumlah penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk hukum
400 Buku Lembaran
Daerah dan Berita Daerah,
450 Buku Himpunan Per
UU.
0 0 0 0% 0 0 0
4 Jumlah peserta Sosialisasi 400 Orang Aparatur Desa 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah peserta Bintek 299 Orang Perangkat Desa 0 0 0 299 0 0 299
6 Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa . 30 Desa 0 0 0 30 0 0 30
7 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 Perda 0 0 0 15 0 0 15
Persentase penurunan gugatan perkara kepada pemerintah daerah
Persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
9 Jumlah OPD yang dimonitoring
25 Orang Perangkat
Daerah Tim RANHAM
Kabupaten Mojokerto
0 0 0 25 0 0 25
10 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan 20 upload 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah peserta bintek 70 orang Perangkat
Daerah0 0 0 70 0 0 70
12 Jumlah peserta bintek dokumentasi 300 orang Perangkat Desa 0 0 0 300 0 0 300
13 Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU 10 Peraturan Per UU. 0 0 0 10 0 0 10
14 Jumlah peraturan yang ditetapkan46
Perkada/Perberkada
0 0 0 46 0 0 46
0 0 0 0 97% 0 0 100%
1 Jumlah pendampingan yang dilakukan - 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur
322 Orang Aparatur
Pemerintah Daerah
0 0 0 322 0 0 322
3 Jumlah pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan hukum
322 Orang Aparatur
Pemerintah Daerah
0 0 0 322 0 0 322
0 0 0 0 0 99 99 99
1 Jumlah peserta Penyuluhan hukum 23 Sekolah 18 Desa 0 0 0 0 30 31 61
2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan 900 Produk Hukum 0 0 0 0 1000 1000 2.000
Persentase penurunan gugatan perkara kepada pemerintah daerah
Persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
3 Jumlah penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk hukum
400 Buku Lembaran
Daerah dan Berita Daerah,
450 Buku Himpunan
Peraturan Per UU.
0 0 0 0 850 850 1.700
4 Jumlah peserta Sosialisasi 400 Orang Aparatur Desa 0 0 0 0 400 400 800
5 Jumlah peserta Bintek 299 Orang Perangkat Desa 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa . 30 Desa 0 0 0 0 30 30 60
7 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 Perda 0 0 0 0 15 15 30
9 Jumlah OPD yang dimonitoring
25 Orang Perangkat
Daerah Tim RANHAM Kab.
Mojokerto
0 0 0 0 25 25 50
10 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan 20 upload 0 0 0 0 20 20 40
11 Jumlah peserta bintek 70 orang Perangkat
Daerah0 0 0 0 70 70 140
12 Jumlah peserta bintek dokumentasi 300 orang Perangkat Desa 0 0 0 0 300 300 600
13 Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU 10 Peraturan Per UU. 0 0 0 0 10 10 20
14 Jumlah peraturan yang ditetapkan46
Perkada/Perberkada
0 0 0 0 46 46 92
15 Jumlah pendampingan yang dilakukan - 0 0 0 0 0 0 0
16 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur
322 Orang Aparatur
Pemerintah Daerah
0 0 0 0 322 322 644
17 Jumlah pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan hukum
322 Orang Aparatur
Pemerintah Daerah
0 0 0 0 322 322 644
18 Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 10 Keluarga Sadar Hukum 0 0 0 0 10 10 20
0 0 0 87% 0 0 0 87%
1 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kab. Mojokerto 0 0 0 10 0 0 0 10
0 0 0 0 95% 0 0 99%
1 Jumlah peserta Penyuluhan hukum 23 Sekolah 18 Desa 0 0 0 31 0 0 31
2 Jumlah penomoran produk hukun dan penyebaran buku produk hukum
400 Buku Lembaran
Daerah dan Berita Daerah,
450 Buku Himpunan Per
UU
0 0 0 850 0 0 850
3 Jumlah peserta Sosialisasi 400 Orang Aparatur Desa 0 0 0 400 0 0 400
4 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan 20 uploade 0 0 0 20 0 0 20
5 Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 10 Keluarga Sadar Hukum 0 0 0 10 0 0 10
60 60 62 63 80 0 0 85
60% 60% 65% 70% 73% 0 0 85%
1 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik 60% 20% 20% 30% 40% 0 0 50%
2 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase pemahaman produk hukum
Persentase produk hukum yang dipublikasikan
Rata - rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Penyelenggara Pelayanan
Persentase OPD yang telah melaksanakan pelayanan prima
3 Jml unit pelayanan yang mampu melaksanakan SKM secara mandiri 27 unit 27 0 70 0 0 0 97
65 65 65 65 65 0 0 65
1 Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi terimplementasikan 57 unit 10 10 10 57 0 0 87
2 Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan standar Pelayanan Publik 70 unit 70 0 0 0 0 0 70
3 Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat Internasional (SMM-ISO 9001;2015) 1 unit 1 0 1 1 0 0 3
4 Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka inovasi gelar pameran publik 0 0 0 0 2 0 0 2
60% 0 0 0 0 80 80 80
60% 0 0 0 0 80 85% 85%
1 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik 60% 0 0 0 0 40% 50% 50%
2 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jml unit pelayanan yang mampu melaksanakan SKM secara mandiri 27 unit 0 0 0 0 70 0 70
65 0 0 0 0 82 83 65
1 Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi terimplementasikan 57 unit 0 0 0 0 57 57 114
2 Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan standar Pelayanan Publik 70 unit 0 0 0 0 70 0 70
3 Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat Internasional (SMM-ISO 9001;2015) 1 unit 0 0 0 0 1 1 2
4 Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka inovasi gelar pameran publik 0 0 0 0 0 2 0 2
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
95 95 95 95 0 0 0 95
Persentase OPD yang telah melaksanakan pelayanan prima
Rata - rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EKPPD )
Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T
Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rata - rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Penyelenggara Pelayanan
1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik 56 OPD 56 56 56 0 0 0 168
80% 80% 80% 80% 0 0 0 80%
95% 95% 95% 95% 0 0 0 95%
1 Jumlah kecamatan yang dibina 18 Keca matan 18 18 18 0 0 0 54
2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik 18 Keca matan 18 18 18 0 0 0 54
3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah 1 kegiatan 1 0 0 0 0 0 1
4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 kegiatan 1 0 0 0 0 0 1
5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur 50 orang 0 0 50 0 0 0 50
6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 50 orang 0 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto 10 OPD 10 10 0 0 0 0 20
8 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan 4 kegiatan 0 4 4 0 0 0 8
9 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian 10 kegiatan 0 10 10 0 0 0 20
10 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 4 kegiatan 0 4 5 0 0 0 9
95 95 95 95 0 0 0 95
95% 95% 95% 95% 0 0 0 95
1 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi 1 kegiatan 0 1 0 0 0 0 1
2 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah 1 kegiatan 0 0 1 0 0 0 1
3 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan 18 Keca matan 0 18 18 0 0 0 36
4 Jumlah Camat berprestasi 1 kegiatan 1 1 1 0 0 0 3
5 jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 10 Desa 0 10 10 0 0 0 20
Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN ) yang terfasilitasi
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah
Persentase Kebijakan pemetaan yang ditetapkan
Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan
6 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 5 Keca matan 0 0 5 0 0 0 5
7 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan 4 Keca matan 4 4 4 0 0 0 12
8 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan 18 Keca matan 18 18 18 0 0 0 54
9 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 10 orang 0 0 0 0 0 0 0
3.2 0 0 0 3.2 0 0 3.2
95% 0 0 0 95 0 0 95
1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik 56 OPD 0 0 0 56 0 0 56
80% 0 0 0 80% 0 0 80%
95% 0 0 0 95% 0 0 95%
1 Jumlah kecamatan yang dibina 18 Keca matan 0 0 0 18 0 0 18
2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik 18 Keca matan 0 0 0 18 0 0 18
3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah 1 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur 50 orang 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 50 orang 0 0 0 50 0 0 50
7 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto 10 OPD 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( EKPPD )
Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T
Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN ) yang terfasilitasi
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah
8 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan 4 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian 10 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 4 kegiatan 0 0 0 5 0 0 5
80% 0 0 0 80% 0 0 80%
1 Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan 95% 0 0 0 95% 0 0 95%
2 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi 1 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah 1 kegiatan 0 0 0 1 0 0 1
4 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan 18 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah Camat berprestasi 1 kegiatan 0 0 0 1 0 0 1
6 jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 10 Desa 0 0 0 10 0 0 10
7 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 5 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan 4 Keca matan 0 0 0 4 0 0 4
9 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan 18 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
12 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 10 orang 0 0 0 0 0 0 0
3.2 0 0 0 0 3.2 3.2 3.2
95% 0 0 0 0 95% 95% 95%
1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik 56 OPD 0 0 0 0 56 56 112
Persentase Kebijakan pemetaan yang ditetapkan
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( EKPPD )
Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T
95 95 95
1 Jumlah kecamatan yang dibina 18 Keca matan 0 0 0 0 18 18 36
2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik 18 Keca matan 0 0 0 0 18 18 36
3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah 1 kegiatan 0 0 0 0 0 1 1
4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 kegiatan 0 0 0 0 0 1 1
5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur 50 orang 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 50 orang 0 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 50 orang 0 0 0 0 50 0 50
8 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto 10 OPD 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan 4 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian 10 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 4 kegiatan 0 0 0 0 4 8 12
12 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi 1 kegiatan 0 0 0 0 1 0 1
13 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah 1 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan 18 Keca matan 0 0 0 0 18 0 18
15 Jumlah Camat berprestasi 1 kegiatan 0 0 0 0 1 1 2
95% 95% 95
1 Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 10 Desa 0 0 0 0 5 5 10
2 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 5 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan 4 Keca matan 0 0 0 0 1 1 2
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah
Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan
4 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan 18 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 Keca matan 0 0 0 0 1 0 1
6 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 Keca matan 0 0 0 0 1 0 1
7 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0
8 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 10 orang 0 0 0 0 0 0 0
53 % 53 % 53 % 53 % 53 % 50% 48% 48 %
90% 90% 90% 92% 90 0 0 90%
1 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah 85 orang 85 85 85 170 0 0 425
2 Jumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 4 4 4 0 0 0 12
% 0 0 0 100% 0 0 100%
1 Jumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 0 0 0 4 0 0 4
0 0 0 100 % 0 0 0 100 %
1 Persentase pemenuhan pengelolaan dokumen surat - menyurat di Sekretariat Daerah yang terpenuhi 0 0 0 100 % 0 0 0 100 %
% 0 0 0 100 % 0 0 100 %
1 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan 12 bulan 0 0 0 12 0 0 12
90 %' 90 %' 90 %' 90 %' 90 %' 0 0 90 %'
1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. 12 bulan 12 12 12 12 0 0 48
2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional 76 unit 76 76 76 76 0 0 304
Persentase Belanja Pegawai
Persentase Tingkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terpenuhi
Persentase pemenuhan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan.
Persentase dokumen surat menyurat yang tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan
Persentase dokumen surat menyurat yang tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan
Persentase pemenuhan sarana penunjang tugas pokok dan fungsi
3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 bulan 12 12 12 12 0 0 48
4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. 2 paket 2 2 2 2 0 0 8
5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. 3 paket 3 3 3 3 0 0 12
6 Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 12 bulan 12 12 12 12 0 0 48
7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 12 bulan 12 12 12 12 0 0 48
8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan 132 orang 132 132 132 132 0 0 528
90% 90% 90% 90% 0 0 0 90 %
1 Persentase pemenuhan Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang terpenuhi 90% 90% 90% 90% 0 0 0 90 %
90% 0 0 0 90% 0 0 90%
1 Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan 220 buah 0 0 0 220 0 0 220
85% 85% 85% 85% 0 0 0 85%
1 Persentase pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi 90% 90% 90% 90% 0 0 0 90%
2 Persentase pemenuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi 80% 80% 80% 80% 0 0 0 80%
85 % 0 0 0 85% 0 0 85%
1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. 70 unit 0 0 0 70 0 0 70
2 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 300 buah 0 0 0 300 0 0 300
90 % 90 % 90 % 90 % 0 0 0 90 %
1 Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya yang terpenuhi 90 % 90 % 90 % 90 % 0 0 0 90 %
2 Persentase pakaian khusus hari - hari terentu yang terpenuhi 90 % 90 % 90 % 90 % 0 0 0 90 %
Persentase pemenuhan chinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah
Persentase pemeliharaan sarana di lingkup Setda. yang terpenuhi
Persentase pemeliharaan sarana di lingkup Setda. yang terpenuhi
Persentase perlengkapan ASN yang terpenuhi
Persentase pemenuhan Chinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah
90% 0 0 0 90% 0 0 90%
1 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 322 stel 0 0 0 322 0 0 322
2 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu 286 stel 0 0 0 300 0 0 300
100% 100% 100% 100% 0 0 0 100%
1 Persentase pemenuhan Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja yang terpenuhi 100% 100% 100% 100% 0 0 0 100%
100% 0 0 0 100% 0 0 100%
1 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu 12 laporan 0 0 0 12 0 0 12
90% 0 0 0 0 90 90 90%
1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24
2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional 76 unit 0 0 0 0 76 76 152
3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24
4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. 2 paket 0 0 0 0 2 2 4
5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. 3 paket 0 0 0 0 3 3 6
6 Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24
7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24
8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan 132 orang 0 0 0 0 132 132 264
9 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. 70 unit 0 0 0 0 70 70 140
10 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 300 buah 0 0 0 0 300 300 600
11 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 322 stel 0 0 0 0 322 322 644
12 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu 286 stel 0 0 0 0 300 300 600
Persentase perlengkapan ASN yang terpenuhi
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu di lingkup Setda
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu di lingkup Setda
Persentase Pelayanan Katatausahaan di Lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi
13 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu 12 laporan 0 0 0 0 12 12 24
14 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah 85 orang 0 0 0 0 170 170 340
15 Jumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 0 0 0 0 4 4 8
16 Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan 220 buah 0 0 0 0 200 220 420
17 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24
80% 90% 91% 94% 95% 100% 100% 100%80% 90% 91% 93% 94% 0 0 93 %
1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas 80% 100% 100% 100% 100% 0 0 100 %
2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda 80% 80% 80% 85% 85% 0 0 85 %
3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas 80% 100% 100% 100% 100% 0 0 100 %
4 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas 80% 80% 83% 85% 90% 0 0 85 %
80% 82% 85% 90% 93% 0 0 90 %
1 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 0 10 0 11 0% 0 0 21
2 Jumlah kebutuhan Peralatan Orari yang terpenuhi
pesawat 0rari 8, power suply 8, kipas angin 8, extramix 2,
konektor 2
0 0 0 0 0
pesawat 0rari 8, power suply 8, kipas angin 8, extramix 2,
konektor 2
3 Jumlah unit rumah dinas Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 1 1 1 1 0 0 4
4 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara 10 bagian 10 10 9 10 0 0 39
5 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik 5 unit 5 5 5 5 0 0 20
6 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 1 1 1 1 0 0 4
7 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 1 1 1 1 0 0 4
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana KDH/WKDH, Sekda dan lingkup Setda
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana KDH, WKDH, Sekda dan lingkup Setda.
8 Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 lokasi 1 1 1 1 0 0 4
9 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 10 bagian 1 4 5 4 0 0 14
10 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi 1 unit 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah Peta/Denah Lokasi 0 0 0 0 2 0 0 2
12 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 1 unit 0 0 0 2 0 0 2
13 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi 1 unit 0 0 0 1 0 0 1
14 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 1 unit 1 1 0 0 0 0 2
15 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 0 1 0 0 0 0 1
16 Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan Masjid Baiturrahman 0 0 1 0 0 0 0 1
17 Presentase luas bangunan masjid yang direhabilitasi 0 0 1 1 0 0 0 2
18 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto 0 0 1 0 0 0 0 1
19 Jumlah unit gudang yang dibangun 0 0 1 1 0 0 0 2
20 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun 0 0 1 0 0 0 0 1
21 luas pagar dan gapura yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan 2 set 10 0 3 0 0 0 13
23 Tersedianya dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda 0 0 1 0 0 0 1
24 Luas jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati 0 0 1 1 0 0 0 2
25 Luas taman dan trotoar yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jumlah instalasi listrik yang ditambah dayanya 1 titik 1 0 0 0 0 0 1
27 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0 0 1 0 0 0 0 1
28 Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya 0 0 1 0 0 0 0 1
29 Persentase peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya 0 0 0 1 0 0 0 1
30 Persentase sarana prasarana lapangan tenis yang terpenuhi 0 0 0 0 90 0 0 90
70 72 73 75 77 0 0 297
1 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 100 %
2 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 100 %
3 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan
8 kali general check up 100 % pembelian obat
sesuai kebutuhan
0 8 8 8 0 0 24
4 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 8 kali 8 0 0 0 0 0 8
100% 100% 100% 100% 100% 0 0 100%
1 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan 10 kali 14 14 14 14 0 0 56
2 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan 1 kegiatan 1 1 1 1 0 0 4
95% 0 0 0 0 100% 100% 100%
1 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas 95% 0 0 0 0 95% 95% 95%
2 Jumlah unit rumah dinas yang sudah dipelihara 3 unit 0 0 0 0 3 unit 3 unit 3 unit
3 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik 5 unit 0 0 0 0 5 unit 5 unit 10 unit
4 Jumlah kebutuhan rumah tangga Rumag Dinas 3 unit 0 0 0 0 3 unit 3 unit 3 unit
5 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 0 0 0 0 0 0 0
6 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 0 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi 1 unit 0 0 0 0 1 0 1
Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan
Nilai Indeks kepuasan pelayanan kedinasan lingkup setda
Persentase penyelenggaraan kegiatan hari besar yang terfasilitasi
8 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan 2 set 0 0 0 0 0 2 4
12 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan
8 kali general check up 100 % pembelian obat
sesuai kebutuhan
0 0 0 0
8 kali general check up 100 % pembelian obat sesuai kebutuhan
8 kali general check up 100 % pembelian obat sesuai kebutuhan
16 kali general check up 100 % pembelian
obat sesuai kebutuhan
13 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan 100% 0 0 0 0 100 100 100
15 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan 100% 0 0 0 0 100 100 100
100% 0 0 0 0 100 100 100
1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas 100% 0 0 0 0 100 100 100
2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda 90% 0 0 0 0 90% 90% 90%
3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas 100% 0 0 0 0 100 100 100
4 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 1mobil 0 0 0 0 1mobil 0 1 mobil
5 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara 10 bagian 0 0 0 0 10 bagian 10 bagian 20 bagian
6 Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 lokasi 0 0 0 0 1 lokasi 1 lokasi 2 lokasi
7 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0 1 gedung 3 lokasi
1 gedung 3 lokasi 2 gedung, 6 lokasi
8 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0 1 gedung 3 lokasi 0 2 gedung, 6 lokasi
9 Jumlah kantin yang dipelihara 1 gedung 0 0 0 0 1 gedung 0 1 gedung
10 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi 1 gedung 0 0 0 0 1 gedung 0 1 gedung
Persentase kebutuhan sarana prasarana setda yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan
11 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi 1 gedung 0 0 0 0 1 gedung 0 1 gedung
12 Jumlah Peta/Denah Lokasi 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah dokumen perencanaan Masjid Baiturrahman 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jumlah unit bangunan Masjid yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto 1 lokasi 0 0 0 0 1 lokasi 0 1 lokasi
17 Jumlah unit gudang yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jumlah unit pagar dan gapura yang direhabilitasi 1 gapura dan pagar 0 0 0 0 1 gapura dan
pagar 0 1 gapura dan pagar
19 Jumlah dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jumlah unit jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati 0 0 0 0 0 0 0 0
21 jumlah unit taman dan trotoar yang direhabilitasi 1 lokasi 0 0 0 0 1 lokasi 0 1 lokasi
22 Jumlah unit instalasi listrik yang ditambah dayanya 1 titik 0 0 0 0 1 titik 1 titik 2 titik
23 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0 0 0 0 0 0 1 unit 1 unit
24 jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya 0 0 0 0 0 0 0 0
25 jumlah unit peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan 14 kali 0 0 0 0 14 kali 14 kali 28 kali
27 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan 1 kegiatan 0 0 0 0 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan
95 95 95 95 95 95 95 95
95 95 95 95 0 0 0 95
1 Jumlah Media yang terverifikasi 60 Media 60 60 60 0 0 0 180
2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi 250 Kegiatan 240 240 240 0 0 0 720
Persentase kepuasan pelayanan keprotokolan dan hubungan masyarakat
3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 6500 Eksp 6500 6500 6500 0 0 0 19.500
4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 60 60 60 0 0 0 180
5 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui Drone 0 0 0 25 0 0 0 25
80,2 80,2 80,2 80,2 0 0 0 82
1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 250 Kegiatan 240 240 240 0 0 0 720
0 0 0 0 95% 0 0 95%
1 Jumlah Media yang terverifikasi 0 0 0 0 65 0 0 65
2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi 0 0 0 0 240 0 0 240
3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 0 0 0 0 6500 0 0 6.500
4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 0 0 0 65 0 0 65
5 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui Drone 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 82 0 0 82
1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 240 kegiatan 0 0 0 240 0 0 240
43 Media 95% 95% 95% 95% 0 0 95%
1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Melalui Media 43 media 43 46 53 45 0 0 187
0 0 0 0 0 95 95 95
0 0 0 0 0 95 95 95
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran
Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang diliput oleh media
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran
Persentase ketentuan cukai yang disosialisasikan
Persentase Media yang terverivikasi
1 Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan 0 0 0 0 0 250 250 500
2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan 0 0 0 0 0 240 240 480
3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 0 0 0 0 0 6500 6500 13.000
4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 0 0 0 0 65 65 130
5 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui Drone 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 100 100 100 100
1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 250 250 500
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( BK - Prov) 0 0 0 0 2 2 2 6
95 % 0 0 0 0 95 95 95
1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai 3 keg. 0 0 0 0 3 3 6
0 0 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4
1 Persentase Pengadaan Barang Jasa yang terfasilitasi melalui LPBJ 0 0 0 0 93.5 % 96.5 % 0 96.5 %
2 Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan Barang Jasa 0 0 0 0 95% 95% 0 95%
3 Persentase permasalahan gangguan lelang di LPSE 0 0 0 0 100% 100% 0 100 %
4 Persentase cakupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai 17 0 0 0 0 100% 0 0 100 %
0 0 0 97% 97% 0 0 97%
1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ 0 0 0 97% 97% 0 0 97 %
Persentase kegiatan KDH dan WKDH yang Terfasilitasi Keprotokoleran
Persentase frekuensi sosialisasi ketentuan di bidang cukai
Maturitas Penerapan LPBJ
Persentase pengadaan barang jasa yang terlaksana tepat waktu
0 0 97% 97% 97%
1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ 0 0 0 0 0 97% 97% 97 %
2 Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan Barang Jasa 0 0 0 0 0 95% 95% 95%
3 Persentase permasalahan gangguan lelang di LPSE 0 0 0 0 0 100% 100% 100 %
4 Persentase cakupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai 17 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100 100 100
1 Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 100 100 100% 0 0 0 0 100
2 Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 laporan 1 1 0 0 0 0 2
3 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 50 peserta 50 50 0 0 0 0 100
4 Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 laporan 1 1 0 0 0 0 2
100% 100% 100% 0 0 0 0 1
1 Jumlah kegiatan mengikuti ke Kantor Perwakilan Dagang 1 kegiatan 1 1 0 0 0 0 2
100% 100% 100% 0 0 0 0 100 %
1 Jumlah kegiatan mengikuti pameran 3 kegiatan 3 3 0 0 0 0 6
0 0 0 100% 100% 0 0 100%
1 Jumlah laporan kegiatan SHAT 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 0 100% 100% 0 0 100%
1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 0 0 0 50 50 0 0 100
0 0 0 100% 100% 0 0 100%
1 Jumlah laporan hasil kinerja TPID 0 0 0 1 1 0 0 2
Persentase Pengadaan Barang Jasa yang terfasilitasi melalui LPBJ
Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang di Hasilkan
Tingkat ketersediaan data pengembangan UMKM
Persentase penimgkatan kinerja TPID
Tingkat ketersediaan data penerima SHAT
80% 80% 80% 0 0 0 0 80 %
1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 10 naskah kerjasama 10 10 0 0 0 0 20
80% 80% 80% 0 0 0 0 80 %
1 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 3 wil/daerah 3 3 0 0 0 0 6
0 0 0 80% 80% 0 0 80%
1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 0 0 0 10 10 0 0 20
2 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 0 0 0 3 3 0 0 6
80% 80% 90% 80% 80% 0 0 80%
100% 100% 100% 0 0 0 0 0
1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 30 Org 30 30 0 0 0 0 60
100% 100% 100% 0 0 0 0 100 %
1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian 6 laporan/kegiatan 6 6 0 0 0 0 12
80% 80% 80% 0 0 0 0 80 %
1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT 10 OPD 10 10 0 0 0 0 20
80% 80% 90% 0 0 0 0 90 %
1 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 1 laporan 1 1 0 0 0 0 2
2 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 laporan 2 2 0 0 0 0 4
80% 80% 90% 0 0 0 0 90 %
1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto 1 buku 1 1 0 0 0 0 2
80% 80% 80% 0 0 0 0 80 %
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah Yang terselesaikan
Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
1 Jumlah perusahaan yang terkoordinir dalam forum CSR Kabupaten Mojokerto 10 perusahaan 10 1000% 0 0 0 0 20
0 0 0 100% 100% 0 0 100%
1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 0 0 0 30 30 0 0 60
0 0 0 100% 100% 0 0 100%
1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian 0 0 0 6 6 0 0 12
0 0 0 80% 80% 0 0 80%
1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT 0 0 0 10 10 0 0 20
0 0 0 80% 80% 0 0 80%
1 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 0 80% 80% 0 0 80%
1 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 0 0 0 2 2 0 0 4
0 0 0 100% 100% 0 0 100%
1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto 0 0 0 1 1 0 0 2
80% 80% 80% 0 0 0 0 80%
1 Jumlah kajian/naskah akademik 2 kajian / naskah 2 1 0 0 0 0 3
0 0 0 100% 100% 0 0 100%
1 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 0 0 0 60 60 0 0 120
0 0 0 0 0 100 100 100
0 0 0 0 0 100 100 100
1 Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 lap. 0 0 0 0 1 1 2
2 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 50 Org 0 0 0 0 50 50 100
Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan
Tingkat kesesuaian program/kegiatan DBHCHT yang sesuai ketentuan
Persentase peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD
Persentase peningkatan kinerja BUMD
Persentase ketersediaan data dinamis Perekonomian
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan
Persentase PKL dan Asongan yang terbina
Persentase LKM yang berbadan hukum
Persentase keselarasan kegiatan Bidang Perekonomian
3 Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 lap. 0 0 0 0 1 1 2
4 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 30 Org 0 0 0 0 30 30 60
5 Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi DBHCHT 10 kali 0 0 0 0 10 10 20
6 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 1 laporan 0 0 0 0 1 1 2
7 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 laporan 0 0 0 0 2 2 4
8 Jumlah buku data perekonomian Kab. Mojokerto 1 buku 0 0 0 0 1 1 2
9 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 60 PKL 0 0 0 0 60 60 120
0 0 0 0 0 90% 90% 90%
1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 10 naskah kerjasama 0 0 0 0 10 10 20
2 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 3 wil/daerah 0 0 0 0 3 3 6
Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanuti
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 57
BAB VIII
PENUTUP
Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2019 ini merupakan tahun ke 3 (tiga) dari Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021
berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto dan Peraturan
Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Perubahan Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2021
digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam
melaksanakan kegiatan Perencanaan Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah
selama periode waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
Dokumen Renstra disusun sinergis dengan dokumen RPJPD
dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam
mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah
ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak
mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari
dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat.
Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari
pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan
pelaksanaan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan
dapat tercapai dengan mengacu pada yang telah ditetapkan dalam
dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.
Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan
pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 58
secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan
masyarakat menuju Mojokerto yang mandiri.