PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI … · 1. PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Pada...

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT PERIODE SEBELUM

DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH

OLEH ANGGI MAHARDINI

H14102048

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKUTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2006

RINGKASAN

ANGGI MAHARDINI. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah (dibimbing oleh DEWI ULFAH WARDHANI).

Indikator makro ekonomi yang sering dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Selama kurun waktu 1994-1997 Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diantara propinsi lain di Pulau Jawa (BPS, 1998).

Keberhasilan Propinsi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat. Masing masing kabupaten/kota yang berada di Jawa Barat memberikan kontribusi yang berbeda satu sama lain berdasarkan kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada dan karakteristik perekonomian setiap kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada awal pemekaran wilayah yang terjadi di Propinsi Jawa Barat khususnya ketika lepasnya kabupaten/kota yang membentuk Propinsi Banten mengakibatkan penurunan kinerja perekonomian Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah : (1) menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat periode sebelum pemekaran wilayah tahun 1995-1997, (2) menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat periode setelah pemekaran wilayah tahun 2000-2004, (3) membandingkan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Penelitian ini dibagi kedalam dua kurun waktu yaitu periode 1995-1997 sebelum terjadinya pemekaran dan 2000-2004 setelah pemekaran wilayah. Untuk melihat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat baik secara total maupun sektoral dan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota dianalisis menggunakan analisis Shift Share dengan menggunakan software Microsoft Excel 2003.

Hasil penelitian menunjukkan selama dua periode penelitian selama kurun waktu 1995-2004 pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan PDRB total pada periode sebelum pemekaran ,sebesar 0,15 mengalami peningkatan menjadi 0,20 pada periode setelah pemekaran wilayah. Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari kontribusi sektoral di Propinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah kontribusi terbesar sebelum pemekaran wilayah dimiliki sektor industri, setelah pemekaran wilayah dimiliki oleh sektor utilitas. Pertumbuhan sektor primer merupakan yang paling kecil selama dua periode penelitian. Kabupaten dan kota yang secara konsisten tumbuh progresif pada dua periode ini adalah Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor. Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten

Purwakarta tidak tumbuh progresif selama dua periode penelitian. Kota hasil pemekaran yang sudah dapat tumbuh progresif pada periode 2000-2004 adalah Kota Depok dan Kota Bekasi. Kota Banjar, Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi pada periode 2000-2004 daerah ini belum mampu tumbuh progresif dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Purwakarta memiliki pertumbuhan paling lambat. Kedua wilayah tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar dapat memacu pertumbuhan ekonominya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan penelitian di Propinsi Banten untuk mengetahui bagaimana kinerja perekonomiannya setelah lepas dari Propinsi Jawa Barat.

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT PERIODE SEBELUM DAN

SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH

Oleh

ANGGI MAHARDINI H14102048

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKUTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2006

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Anggi Mahardini

Nomor Registrasi Pokok : H14102048

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di

Propinsi Jawa Barat Periode Sebelum dan

Sesudah Pemekaran Wilayah

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian

Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Ir. Dewi Ulfah W, M.Si. NIP. 131 878 914

Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Dr. Ir.Rina Oktaviani, M.S. NIP. 131 846 872

Tanggal Kelulusan:

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH

BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH

DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Agustus 2006

Anggi Mahardini H14102048

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul

skripsi ini adalah “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi

Jawa Barat Periode Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah”.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dari keberhasilan

pembangunan suatu wilayah. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan topik ini, khususnya di Propinsi Jawa Barat. Disamping hal

tersebut, skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan

Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak akan pernah terbayar oleh

apapun kepada keluarga penulis, yaitu Deddy Sastra (Papa), Yeyet Kurniasih

(Mama), Citra Reynantra (Kakak), Angga Mahardika (Adik) yang tidak pernah

berhenti untuk berdoa, memotivasi secara moril, memfasilitasi dan selalu

memberikan dorongan semangat dan kesabaran yang tiada henti untuk penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama

kepada Ibu Ir Dewi Ulfah W, M.Si, yang telah memberikan bimbingan baik secara

teknis maupun teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat

diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Ibu

Sahara, SP, M.Si, yang telah menguji hasil penelitian saya ini. Semua saran dan

kritikan beliau sangat penting dalam penyempurnaan skripsi ini. Selain itu penulis

juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alla Asmara, S.Pt, M.Si, terutama

atas perbaikan tata cara penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, segala

kesalahan yang terjadi dalam penelitian ini, sepenuhnya merupakan tanggung

jawab penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima

kasih untuk semua dorongan semangat dan kasih sayang kalian, thanks god I

found you all. Special thanks to Ferry Rachman, terima kasih untuk semangat, doa

dan cintanya. Untuk teman-teman penulis khususnya di Departemen Ilmu

Ekonomi Angkatan 39 dan 38, senang rasanya pernah menjadi bagian dari kalian.

Serta teman-teman FEM Ilmu Ekonomi dan Manajemen dan fakultas lain di IPB

yang telah memberi warna selama empat tahun ini. Semoga karya ini dapat

bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

Bogor, Agustus 2006

Anggi Mahardini H14102048

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Anggi Mahardini lahir pada tanggal 22 September 1983

di Banjar, sebuah kota yang berada di Propinsi Jawa Barat. Penulis merupakan

anak tengah dari tiga bersaudara, dari pasangan Deddy Sastra dan Yeyet

Kurniasih. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis

menamatkan sekolah dasar pada SDN 10 Banjar, kemudian melanjutkan ke SLTP

Negeri 1 Banjar dan lulus pada tahun 1999. Pada tahun yang sama penulis

diterima di SMUN 1 Banjar dan lulus pada tahun 2002.

Pada tahun 2002 penulis meninggalkan kota tercinta untuk melanjutkan

studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi

pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan

mengembangkan pola pikir, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang

berguna bagi pembangunan Kota Banjar tercinta. Penulis masuk IPB melalui jalur

Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima sebagai mahasiswi Program

Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan

Manajemen. Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di organisasi mahasiswa

yaitu Hipotesa.

vii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………….... xi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah ............................................................................. 5

1.3. Tujuan Penelitian ….………………………………………………..... 8

1.4. Manfaat Penelitian ….………………………………………………... 8

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ………………………………………….... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka …………………………………………………….. 9

2.1.1. Pengertian dan Indikator Pertumbuhan Ekonomi ....................... 9

2.1.2. Indikator Ekonomi Untuk Mengetahui Pertumbuhan Wilayah............................................................. .... 11

2.1.3. Pemekaran Wilayah .................................................................... 13

2.2. Penelitian Terdahulu ............................................................................. 15

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis ............................................................... 18

2.4. Kerangka Pemikiran Operasional ........................................................... 21

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................ 26

3.2. Sumber dan Jenis Data ......................................................................... 26

3.3. Metode Analisis Data ........................................................................... 26

3.3.1. Analisis Laju Pertumbuhan PDRB ............................................ 29

3.3.2. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah ............................... 31

3.3.3. Analisis Profil Pertumbuhan Wilayah ........................................ 33

3.4. Konsep dan Definisi Data .................................................................... 35

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Geografi ………………………………………………………............ 38

viii

4.2. Topografi…….......…………………………………………………… 39

4.3. Populasi ……………………………………………………………… 39

4.4. Perekonomian………………………………………………………… 40

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 (Sebelum Pemekaran Wilayah) ............................. 41

5.1.1. Komponen Pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Barat ................ 41

5.1.2. Komponen Pertumbuhan Sektoral Propinsi Jawa Barat ............. 43

5.1.3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat ..................................... 51

5.1.4. Profil Pertumbuhan Wilayah ...................................................... 58

5.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 (Setelah Pemekaran Wilayah) ............................... 64





5.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah …….................................. 85





VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan ........................................................................................... 95

6.2. Saran ..................................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….. 98

LAMPIRAN ………………………………………………………….................100

ix

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1.1. PDRB Propinsi di Pulau Jawa Tahun 1994-2003....................................... 2

4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 1993-2004 …………....... 40

5.1. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 ……....................…....................................………..... 42

5.2. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997...................................................................................... 44

5.3. Urutan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional Periode 1995-1997…………….... 47

5.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 …………………………………………... 52

5.5. Urutan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Periode 1995-1997 ………….. 56

5.6. Pergeseran Bersih Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 ................................................. 59

5.7. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat Tahun 1999-2000........................................................................................ 64

5.8. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 …………….....................………................................. 66

5.9. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 .....................…………………… 67

5.10. Urutan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional Periode 2000-2004 ……………... 70

5.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 ….....................…………….... 75

5.12. Urutan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Periode 2000-2004 ..…...…… 77

5.13. Pergeseran Bersih Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 ................................................ 80

5.14. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 dan 2000-2004 .......................................................................... 85

5.15. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Barat

Periode 1995-1997 dan 2000-2004 ............................................................. 87

x

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

2.1. Model Analisis Shift Share ......................................................................... 20

2.2. Kerangka Pemikiran Operasional ............................................................... 25

3.1. Profil Pertumbuhan PDRB ......................................................................... 34

5.1. Profil Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat pada kurun waktu 1995-1997…......…………………………………………… 63

5.2. Profil Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2000-2004 ………………………………………………..... 84

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Pada Tahun 1995 dan Tahun 1997 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (juta Rupiah) …..101

2. PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Pada Tahun 2000 dan Tahun 2004Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (juta Rupiah) ..….102

3. Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 ………………………………....103

4. Nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997……………………………........104

5. Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004…………………………………105

6. Nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 …………………………………106

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep dinamis yang

merupakan aktifitas usaha tanpa akhir untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur. Sebagai sebuah konsep yang dinamis, maka pembangunan nasional atau

daerah mengandung pengertian perubahan secara terus-menerus pada setiap aspek

kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan

taraf hidup manusia dan masyarakat suatu negara secara relatif, sehingga tercapai

suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah tingkat

pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses

bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Proses perkembangan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dimana

dapat terjadi penurunan atau kenaikan, namun secara umum menunjukkan

kecenderungan untuk naik.

Untuk mengukur seberapa besar kinerja perekonomian suatu wilayah di

suatu negara maka dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) total nasional.

Untuk mengukur kinerja perekonomian Propinsi Jawa Barat terhadap

perekonomian Indonesia maka dapat dilihat dari berapa besar kontribusi

PDRBnya dibandingkan Propinsi lain di Indonesia. Selama kurun waktu 1994-

1997 Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi yang memberikan kontribusi

2

terbesar diantara propinsi lain di Pulau Jawa. Pertumbuhan kontribusi PDRB Jawa

Barat selama kurun waktu 1994-1997 sebesar Rp 12.721,10 milyar (Tabel 1.1).

Merupakan suatu prestasi tersendiri bagi Jawa Barat bila mengingat kontribusinya

lebih besar dari DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia.

Tabel 1.1. PDRB Propinsi di Pulau Jawa Tahun 1994-2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993.

PDRB

(milyar rupiah) No

Tahun DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah

1 1994 55.505,27 57.823,11 52.727,48 36.345,91 2 1995 60.648,69 62.491,17 57.040,50 38.969,65 3 1996 66.164,80 68.243,53 61.752,47 41.862,20 4 1997 69.543,45 71.568,94 64.346,96 43.129,84 5 1998 57.380,52 58.847,84 53976,38 37.852,30 6 1999 57.215,22 53.442,34 55058,97 39.394,51 7 2000 59.694,42 55.660,21 56856,82 40.941,67 8 2001 61.865,97 57.824,84 58750,18 42.305,18 9 2002 64.259,08 60.096,78 60754,06 43.759,54

10 2003 66.745,56 63.179,49 62.765,93 45.867,65 Sumber : BPS Propinsi Jawa Barat (1994-2004).

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa kontribusi PDRB Jawa Barat mengalami

penurunan akibat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Tahun 1998

merupakan puncak krisis moneter dan ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia.

Krisis tersebut berdampak buruk bagi perekonomian di hampir seluruh wilayah di

Indonesia termasuk di Propinsi Jawa Barat. PDRB Propinsi Jawa Barat turun

(kontraksi) dengan sangat tinggi yaitu sebesar 17,71 persen. Kondisi ini tentu saja

berdampak buruk bagi roda perekonomian Jawa Barat, baik secara global maupun

per sektor perekonomian (BPS, 1999).

3

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1999-2003 pertumbuhan PDRB Jawa

Barat menurun. Puncaknya terjadi ketika lepasnya Banten menjadi Propinsi

Banten pada pemekaran wilayah tahun 2000. Lepasnya Banten menyebabkan

penurunan kinerja perekonomian Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Propinsi Banten

merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memberikan kontribusi yang

besar terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Barat khususnya dalam menunjang

sektor utilitas dan sektor jasa di Propinsi Jawa Barat (BPS, 1999). Setelah

mengalami penurunan kinerja perekonomian pada saat terjadinya pemekaran

wilayah, Propinsi Jawa Barat mampu memulihkan kembali keadaan

perekonomiannya. Pada kurun waktu setelah terjadinya pemekaran wilayah yaitu

tahun 2000-2003 PDRB Jawa Barat menunjukkan peningkatan sebesar Rp

7.519,28 milyar walaupun hanya menempatkan Propinsi Jawa Barat sebagai

Propinsi kedua dengan kontribusi terhadap PDB nasional terbesar (Tabel 1.1).

Indikator makro ekonomi yang sering dijadikan acuan untuk mengevaluasi

kinerja pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Melihat laju pertumbuhan

ekonomi Jawa Barat yang cukup signifikan, dari 4,50 persen pada tahun 2003

menjadi 5,08 persen pada 2004 (di atas target pemerintah Jawa Barat sebesar 4,62

persen), menjadi catatan tersendiri akan prestasi dan keberhasilan Pemerintah

Jawa Barat dalam mengemban dan melaksanakan visinya sebagai propinsi termaju

di Indonesia dan mitra terdepan ibu kota negara tahun 2010. Kalau rata-rata laju

pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sebesar 1 persen saja dari tahun sebelumnya,

Jawa Barat akan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional.

Sama halnya ketika lima tahun sebelum tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Jawa

4

Barat mencapai rata-rata 8,95 persen, yang berarti di atas pertumbuhan ekonomi

nasional. Tentu bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau empat tahun yang akan

datang Jawa Barat merupakan propinsi termaju di Indonesia (Jawa Barat Dalam

Angka 2004/2005).

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, laju

pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2004 sebesar 5,08 persen dan laju

pertumbuhan tanpa migas sebesar 5,94 persen. Dari sembilan sektor yang ada

pada PDRB, delapan sektor menghasilkan pertumbuhan yang positif. Sektor yang

menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor jasa,

bangunan/konstruksi dan pengangkutan dan komunikasi, yang besarnya di atas

dua digit. Kenaikan tersebut masing-masing 16,75 persen, 10,31 persen dan 10,20

persen. Dilanjutkan oleh kenaikan yang lebih kecil terletak pada sektor listrik, gas

dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pertanian, industri pengolahan,

keuangan, persewaan dan jasa. Kenaikan tersebut masing-masing 8,65 persen,

6,63 persen, 5,98 persen, dan 2,69 persen. Yang terakhir adalah sektor

pertambangan dan penggalian dengan angka kenaikan negatif 3,71 persen. (Jawa

Barat Dalam Angka 2004/2005)

Keberhasilan Propinsi Jawa Barat sebagai propinsi yang menghasilkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak lepas dari peranan kabupaten dan kota di

Propinsi Jawa Barat. Masing-masing kabupaten dan kota memberikan kontribusi

yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat yang meningkat dari tahun ke tahun

ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota yang juga pesat.

5

Propinsi Jawa Barat pada tahun 1995 memiliki 20 kabupaten dan 5 kota. Setelah

terjadinya Pemekaran Wilayah pada tahun 1999 maka Propinsi Jawa Barat terdiri

dari : 16 kabupaten dan 9 kota.

Kinerja perekonomian Jawa Barat sangat tergantung oleh kinerja

perekonomian kabupaten/kota di Jawa Barat. Masing-masing kabupaten/kota yang

terdapat di Jawa Barat tersebut memiliki karakteristik perekonomian yang

berbeda-beda. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang memberikan kontribusi

yang besar terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat, dan ada juga yang

memberikan kontribusi sangat kecil. Kinerja perekonomian kabupaten/kota di

Jawa Barat sangat ditentukan oleh pertumbuhan sektor-sektor perekonomian

pendukungnya. Perbedaan karakteristik pertumbuhan sektor-sektor perekonomian

masing-masing kabupaten/kota disebabkan perbedaan Sumber Daya Alam (SDA)

dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diolah oleh setiap kabupaten/kota

di Jawa Barat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting untuk mengukur

keberhasilan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut penulis akan

menganalisa pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota selama kurun sebelum

pemekaran wilayah dan sesudah pemekaran wilayah di Propinsi Jawa Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Setiap wilayah dalam pembangunan ekonomi nasional dilihat peranan dan

kepentingan untuk masing-masing wilayah serta dilihat juga peranan wilayah

tersebut terhadap wilayah lain dengan tidak melupakan peranannya terhadap

6

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Propinsi

Jawa Barat sebagai suatu bagian dari Negara Indonesia dalam pembangunannya

juga tidak lepas dari pengaruh kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jawa

Barat.

Secara struktural peranan sektor ekonomi dilihat dari sumbangan masing-

masing sektor ekonomi dalam membentuk total PDRB setiap kabupaten/kota dan

dapat pula digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan potensi

masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan mengetahui struktur dan

potensi ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Barat diharapkan kabupaten/kota

dapat mengevaluasi serta menggali potensi SDA dan SDM yang dimilikinya agar

dapat memacu pertumbuhan ekonomi sampai pada tingkat yang optimal. Dengan

terpacunya setiap kabupaten/kota untuk mengolah SDA dan SDM yang tersedia

diharapkan dapat terlihat potensi sektor-sektor ekonomi di masing-masing daerah

agar dapat dijadikan sektor unggulan dalam pembentukan PDRB total

kabupaten/kota yang pada akhirnya menunjang pembentukan PDRB total Jawa

Barat.

Pembentukan PDRB Propinsi Jawa Barat disumbang oleh 16 kabupaten

dan 9 kota yang ada saat ini. Pertumbuhan dan kontribusi masing-masing

kabupaten dan kota terhadap perekonomian Propinsi Jawa Barat berbeda satu

sama lain. Beberapa kabupaten/kota menjadi daerah yang memberikan kontribusi

yang dominan terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat dan kabupaten/kota

lainnya sebagai daerah dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Jawa

Barat terkecil. Hal ini dikarenakan terdapatnya perbedaan faktor-faktor ekonomi

7

maupun non ekonomi yang menunjang pertumbuhan ekonomi masing-masing

kabupaten dan kota yang ada. Perbedaan karakteristik perekonomian setiap

kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jawa Barat menentukan kemempuan

pertumbuhan ekonominya yang berbeda satu sama lainnya.

Perubahan kontribusi terhadap pembentukan total PDRB Jawa Barat dari

setiap kabupaten/kota yang ada terjadi pada saat pemekaran wilayah di Propinsi

Jawa Barat. Lepasnya kabupaten/kota yang memisahkan diri dan membentuk

Propinsi Banten berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Propinsi Jawa Barat.

Pemekaran wilayah bukan hanya berdampak terhadap kinerja perekonomian Jawa

Barat, tetapi secara langsung berdampak terhadap beberapa kabupaten/kota yang

mengalami pemekaran. Lepasnya beberapa daerah dari pemerintahan induknya

yang membentuk pemerintahan sendiri mengakibatkan terjadinya perubahan

dalam kontribusi terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat dari setiap

kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Barat dari sebelum terjadinya

pemekaran wilayah dan setelah terjadinya pemekaran wilayah.

Berdasarkan keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang dirumuskan

dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat

sebelum pemekaran wilayah (tahun 1995-1997) ?

2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat

setelah pemekaran wilayah (tahun 2000-2004) ?

3. Bagaimana perbandingan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di

Propinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah?

8

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai

berikut:

1. Menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa

Barat sebelum terjadinya pemekaran wilayah tahun 1995-1997.

2. Menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa

Barat setelah terjadinya pemekaran wilayah tahun 2000-2004.

3. Membandingkan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa

Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

1. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai penerapan terhadap pemahaman

teoritis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka,

informasi dan referensi bagi yang memerlukan serta sebagai bahan rujukan

untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat

dan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Periode penelitian terbagi dua yaitu

tahun 1995-1997 yaitu sebelum pemekaran wilayah di Jawa Barat dan tahun

2000-2004 yaitu setelah terjadinya pemekaran wilayah di Jawa Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian dan Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Perencanaan pembangunan ekonomi di Propinsi Jawa Barat didasarkan

pada pedoman yang telah ditetapkan dalam GBHN atau lebih dikenal dengan

istilah trilogi pembangunan yang masing-masing adalah :

1). Pemerataan pendapatan

2). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

3). Stabilitas

Dari ketiga trilogi pembangunan yang lebih sesuai dengan pembahasan

dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa

diartikan sebagai peningkatan dalam kegiatan perekonomian pada suatu tahun

tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi

merupakan tujuan dari suatu negara yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas

ekonomi dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan (Darojat, 2004).

Sadono Sukirno (1985) menyimpulkan istilah dari pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi sebagai berikut :

1. Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat

pertumbuhan GDP pada 1 tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertumbuhan

penduduk.

2. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat diikuti oleh

perbaikan dan modernisasi dalam struktur ekonominya yang umumnya masih

10

bercorak tradisional. Sedangkan pertumbuhan ekonominya diartikan sebagai

kenaikan dalam GDP tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih

kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Sementara itu Kuznets dalam Jhingan (2003) menunjukkan 6 ciri dari

pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk perkapita yang

tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat.

2. Pertumbuhan ekonomi terlihat dari semakin meningkatnya laju pendapatan per

kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang

meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input.

3. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi

yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri jasa.

4. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang

berpindah dari pedesaan ke perkotaan.

5. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya ekspansi negara maju dan adanya

kekuatan dalam hubungan internasional.

Pertumbuhan Ekonomi menurut W.W. Rostow dalam Irawan dan

Suparmoko (1999) melalui beberapa tingkatan, diantaranya :

1. Masyarakat Tradisional

2. Masyarakat prasyarat untuk lepas landas (pre condition for take-off).

3. Masyarakat lepas landas (take off).

4. Masyarakat menuju kematangan (drive to maturity).

5. Masyarakat konsumsi yang berlebih (high mass consumption).

11

2.1.2. Indikator Ekonomi Untuk Melihat Pertumbuhan Wilayah

BPS (2003) menjelaskan bahwa salah satu indikator penting untuk

mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah

data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya PDRB merupakan

jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam

suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan dua

macam harga, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar

Harga Konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap

tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada

satu waktu tertentu sebagai tahun dasar.

Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah

dipengaruhi oleh besarnya sumber daya alam yang telah dimanfaatkan dan

macamnya, jumlah dan mutu sumber daya manusia, kebijaksanaan pemerintah,

letak geografis, serta tersedianya sarana dan prasarana. Dalam menghitung

pendapatan regional, seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai

sektor/lapangan usaha yang melakukan usahanya disuatu wilayah dihitung tanpa

memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Penghitungan PDRB dapat

dilakukan dengan beberapa pendekatan penghitungan, diantaranya :

1). Pendekatan Produksi

12

PDRB merupakan jumlah barang dan jasa terakhir yang dihasilkan oleh

berbagai unit produksi didalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 9 sektor,

yaitu : (1) sektor pertanian; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3)

sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik, gas dan air bersih; (5) sektor

konstruksi/bangunan; (6) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (7) sektor

pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan; (9) sektor jasa-jasa.

2). Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang

turut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu

setahun. Balas jasa produksi dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah,

bunga modal dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak

penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1)

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari

keuntungan; (2) pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok;

(3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) ekspor nettto (yaitu ekspor

dikurangi impor) dalam jangka waktu setahun.

PDRB dari suatu daerah/wilayah lebih menunjukkan pada besaran

produksi suatu daerah, bukan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh

penduduk di daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian PDRB merupakan

13

data yang paling representatif dalam menunjukkan pendapatan dibandingkan

dengan data-data yang lainnya. Pada penelitian ini, data PDRB inilah yang

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi

Jawa Barat, data yang digunakan yaitu data PDRB atas dasar harga konstan tahun

1993 dari masing-masing kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Jawa Barat.

2.1.3. Pemekaran Wilayah

Dalam pasal 4 ayat (3) UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

disebutkan, "Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah

atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi

dua daerah atau lebih". Pembentukan suatu daerah harus memenuhi syarat

administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (vide pasal 5 ayat (1)).

Syarat administrasi untuk propinsi meliputi adanya persetujuan DPRD

kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah

provinsi, persetujuan propinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi menteri

dalam negeri. Yang akan mengalami hambatan ketika wacana itu muncul dari

bawah adalah syarat persetujuan dari DPRD atau gubernur propinsi induk serta

pemerintah pusat. Syarat teknis meliputi dasar pembentukan terdiri dari faktor

kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,

kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, dan faktor lain yang me-

mungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik untuk pembentukan

provinsi paling sedikit lima kabupaten/kota, lokasi calon ibu kota, sarana, dan

prasarana pemerintahan.

14

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001,

telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah propinsi di Indonesia untuk

mengembangkan sendiri potensi daerah (faktor endowment) yang dimilikinya.

Selama ini pengembangan potensi daerah telah diarahkan pada 9 sektor ekonomi,

yaitu : Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, Bangunan, Angkutan,

Perdagangan, Hotel dan Restoran, Lembaga Keuangan dan Jasa Perbankan, serta

Jasa-Jasa (Wikipedia Indonesia, 2006).

Pada periode sebelum pemekaran wilayah Propinsi Jawa Barat memiliki

25 kabupaten/kota yang terdiri dari 20 kabupaten dan 5 kota. Pemekaran wilayah

di Propinsi Jawa Barat diawali lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Propinsi

Banten maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi

ditetapkan menjadi Propinsi Banten. Propinsi Banten terbentuk dari

kabupaten/kota yang melepaskan pemerintahannya dari Propinsi Jawa Barat

dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang,

Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Pemekaran wilayah yang terjadi dengan lahirnya Propinsi Banten

kemudian diikuti oleh pemekaran beberapa kabupaten di Jawa Barat. Pemekaran

beberapa kabupaten yang terjadi diantaranya Kota Tasikmalaya pemekaran dari

Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok pemekaran dari Kabupaten Bogor, Kota

Banjar pemekaran dari Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi pemekaran dari

Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi pemekaran dari Kabupaten Bandung. Setelah

terjadinya pemekaran wilayah, Propinsi Jawa Barat terdiri dari : 16 kabupaten dan

15

9 kota, dengan membawahi 584 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan (BPS,

2002).

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Darojat (2004) yang berjudul ”Analisis Pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi Regional Terhadap Pertumbuhan Kesempatan Kerja di Propinsi Jawa

Barat Periode 1980-2002” yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi

ini untuk mengetahui korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap

pertumbuhan kesempatan kerja yang mampu diciptakan dalam proses

pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat diambil menunjukkan

bahwa ternyata pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kesempatan

kerja memberikan kontribusi yang cukup kuat atau signifikan. Hubungan Linier

yang ditunjukkan dari hasil analisis tentang pengaruh laju pertumbuhan ekonomi

terhadap perkembangan yang cukup besar bagi penyerapan tenaga kerja untuk

kondisi di Propinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi perkembangan yang cukup

besar bagi penyerapan tenaga kerja oleh sektor-sektor ekonomi khususnya sektor

industri dan pertanian dimana besarnya kontribusi pengaruhnya pada sektor

pertanian adalah 82,78 persen, sektor industri 43,64 persen. Dilihat dari

kontribusinya maka tingkat produktivitas dominan dipegang oleh sektor pertanian.

Irawan (1994) menganalisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan

Antar Wilayah di Propinsi Jawa Barat Tahun 1986-1990 dengan menggunakan

analisis Shift Share menyimpulkan bahwa sektor pertanian ternyata memegang

peranan penting dalam pertumbuhan di beberapa wilayah Dati II Jawa Barat.

16

Beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat dipengaruhi oleh sektor

pertanian ini yaitu Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,

Ciamis, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Sumedang, Subang, Purwakarta, dan

Karawang. Sementara itu di beberapa daerah lainnya seperti Bogor, Bandung,

Bekasi, Tangerang, Serang, Kota Bandung, dan Kota Cirebon pertumbuhan

ekonominya dipengaruhi oleh sektor indusri dan jasa. Kota Sukabumi dan Kota

Bogor bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan Kabupaten

Indramayu perekonomiannya didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Setiawan (2004) menganalisis tentang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

dan Kota di Propinsi Sumatera Utara Periode 1993-2002 dengan menggunakan

analisis Shift Share terhadap PDRB Propinsi Sumatera Utara memperlihatkan

adanya peningkatan perekonomian Propinsi Sumatera Utara pada kurun waktu

1993-1997. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Propinsi Sumatera Utara yang tumbuh

sebesar 38 persen. Analisis komponen pertumbuhan memperlihatkan bahwa pada

kurun waktu 1993-1997 untuk komponen pertumbuhan nasional Kota Medan

merupakan darah yang mempunyai pertumbuhan nasional yang paling besar,

sedangkan yang paling kecil adalah Kota Sibolga. Hal ini berarti pada periode

1993-1997 Kota Medan merupakan daerah yang memberikan kontribusi paling

besar dalam pembentukan PDRB Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan laju

pertumbuhan sektor ekonomi yang paling cepat adalah Kota Pematang Siantar dan

yang paling lambat adalah Kabupaten Langkat. Daerah yang mempunyai daya

saing yang paling baik adalah Kota Sibolga dan yang paling buruk adalah

Kabupaten Langkat. Dilihat dari pertumbuhan wilayah, maka wilayah yang

17

tumbuh maju pada periode ini adalah Kabupaten Asahan, Kabupaten Tapanuli

Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Labuhan Ratu, Kabupaten Dairi,

Kabupaten Deli Serdang, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai dan Kota Tebing

Tinggi. Hasil analisis pada kurun waktu 1998-2002 menunjukkan untuk

komponen pertumbuhan nasional Kota Medan merupakan daerah yang

mempunyai pertumbuhan nasional yang paling besar, sedangkan yang paling kecil

adalah Kota Sibolga. Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang paling cepat adalah

Kota Medan dan paling lambat adalah Kabupaten Asahan. Daerah yang

mempunyai daya saing yang paling baik adalah Kabupaten Asahan dan yang

paling buruk adalah Kabupaten Langkat. Dilihat dari pertumbuhan wilayah, maka

wilayah yang tumbuh maju adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Labuhan Ratu,

Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi,

Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota pematang Siantar, Kota Medan, dan Kota

Binjai. Ada beberapa daerah yang secara konsisten tumbuh maju pada dua periode

penelitian yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Labuhan Ratu, Kabupaten Asahan,

Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kota Sibolga dan

Kota Tanjung Balai.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa

alat analisis Shift Share dapat dipergunakan untuk menganalisis pertumbuhan

sektor-sektor perekonomian maupun wilayah kabupaten dan kota yang berada

dalam suatu propinsi. Penelitian ini hampir sama seperti penelitian yang dilakukan

oleh Irawan (1994), Dodi Darojat (2004) dan Doni Setiawan (2004) yaitu melihat

pertumbuhan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Perbedaannya

18

dengan penelitian Irawan (1994) yaitu hanya menganalisis pertumbuhan sektor-

sektor ekonomi atau pertumbuhan wilayah dalam satu kurun waktu tertentu.

Penelitian Dodi Darojat (2004) terletak pada alat analisis yang digunakan,

sedangkan untuk penelitian Doni Setiawan (2004) yaitu perbedaan pada objek

penelitian dan kurun waktunya. Penelitian ini menggunakan Propinsi Jawa Barat

sebagai objeknya, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan pertumbuhan wilayah

dianalisis pada dua kurun waktu, yaitu sebelum adanya pemekaran wilayah

periode 1995-1997 dan periode setelah adanya pemekaran wilayah yaitu periode

2000-2004.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Analisis Shift Share

Analisis Shift Share pertama kali diperkenalkan oleh Perloff et all pada

tahun 1960. Pada awalnya, analisis Shift Share digunakan untuk

mengidentifikasikan sumber pertumbuhan ekonomi wilayah di Amerika Serikat.

Selain itu, analisis Shift Share dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi

pertumbuhan sektor-sektor/wilayah yang lamban di Indonesia dan Amerika

Serikat. Manfaat lain dari analisis Shift Share dapat menduga dampak kebijakan

wilayah ketenagakerjaan.

Analisis Shift Share merupakan suatu analisis mengenai perubahan

berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada

dua titik waktu di suatu wilayah. Analisis Shift Share memiliki tiga kegunaan,

yaitu untuk melihat perkembangan : (1) sektor perekonomian di suatu wilayah

19

terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas, (2) sektor-sektor

perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, dan

(3) suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat

membandingkan besarnya aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan

perkembangan wilayah. Dengan demikian, dapat ditunjukkan adanya Shift

(pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu

memperoleh kemajuan sesuai kedudukannya dalam perekonomian nasional.

Selain itu, analisis Shift Share juga dapat digunakan untuk

membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah

dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya dan

mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan tersebut. Bila

penyimpangannya bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi

dalam wilayah tersebut memiliki keunggulan kompetitif.

Analisis Shift Share menunjukkan bahwa perubahan sektor i pada wilayah

j dipengaruhi oleh tiga komponen pertumbuhan wilayah. Ketiga komponen

pertumbuhan wilayah yang dimaksud adalah Komponen Pertumbuhan Regional

(PR), Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Komponen Pertumbuhan

Pangsa Wilayah (PPW). Berdasarkan tiga komponen pertumbuhan wilayah

tersebut dapat ditentukan dan diidentifikasikan perkembangan suatu sektor

ekonomi pada suatu wilayah. Apabila PP + PPW ≥ 0, maka dapat dikatakan

bahwa pertumbuhan sektor ke i di wilayah ke j termasuk kedalam kelompok

progresif (maju). Sementara itu, PP + PPW ≤ 0 menunjukkan bahwa pertumbuhan

sektor ke i pada wilayah ke j tergolong pertumbuhannya lamban.

20

Secara skematik model analisis Shift Share disajikan sebagai berikut :

Sumber : Budiharsono, 2001.

Gambar 2.1. Model Analisis Shift Share

Kemampuan teknik analisis Shift Share untuk memberikan dua indikator

positif yang berarti bahwa suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor

yang berkembang secara nasional dan bahwa sektor-sektor dari perekonomian

wilayah telah berkembang lebih cepat dari rata-rata nasional untuk sektor-sektor

itu, tidaklah lepas dari kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan dari analisis

Shift Share adalah :

1. Analisis Shift Share tidak lebih dari pada suatu teknik pengukuran atau

prosedur baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah menjadi

komponen-komponen. Persamaaan Shift Share hanyalah identity equation dan

tidak mempunyai implikasi-implikasi keprilakuan. Metode Shift Share tidak

untuk menjelaskan mengapa, misalnya, pengaruh keunggulan kompetitif

Komponen Pertumbuhan Regional

Komponen Pertumbuhan Pangsa

Wilayah

Komponen Pertumbuhan Proporsional

Wilayah ke j

(sektor ke i)

Maju

PP + PPW > 0 Wilayah ke j

(sektor ke i) Lamban

PP + PPW < 0

21

adalah positif dibeberapa wilayah, tetapi negatif di daerah-daerah lain. Metode

Shift Share merupakan teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem

penghitungan semata dan tidak analitik.

2. Komponen pertumbuhan regional secara implisit mengemukakan bahwa laju

pertumbuhan suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju regional tanpa

memperhatikan sebab-sebab laju pertumbuhan wilayah.

3. Kedua komponen pertumbuhan wilayah (PP dan PPW) berkaitan dengan hal-

hal yang sama seperti perubahan penawaran dan permintaan, perubahan

teknologi dan perubahan lokasi, sehingga tidak dapat berkembang dengan

baik.

4. Teknik analisis Shift Share secara implisit mengambil asumsi bahwa semua

barang dijual secara nasional, padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu

wilayah bersifat lokal maka barang itu tidak dapat bersaing dengan wilayah-

wilayah lain yang menghasilkan barang yang sama, sehingga tidak

mempengaruhi permintaan agregat.

2.4. Kerangka Pemikiran Operasional

Pembangunan di berbagai daerah dapat diukur dengan mengamati

beberapa indikator baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Dengan

menyajikan berbagai data tersebut diharapkan dapat membandingkan kemajuan

yang telah dicapai dan tingkat kesejahteraan masyarakat oleh masing-masing

daerah di Indonesia (BPS, 2004).

22

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan barang dan jasa

dalam kegiatan ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya hasil produksi serta

peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita akan

terjadi apabila pertumbuhan ekonomi yang dinilai berdasarkan harga konstan

lebih besar dari pertumbuhan penduduk.

Kondisi perekonomian suatu wilayah selain dipengaruhi oleh kondisi

demografi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas,

juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinah

daerah. Karakteristik dan potensi sektor-sektor perekonomian dan wilayah di

Propinsi Jawa Barat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan

perkembangan propinsi ini. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang cepat pada

gilirannya akan berdampak pada cepatnya pertumbuhan wilayah, begitu pula

sebaliknya. Sebagai sebuah propinsi pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat

juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota

yang ada.

Pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah di Propinsi Jawa Barat yaitu

berdirinya Propinsi Banten memisahkan diri dari Jawa Barat dan pembentukan

beberapa daerah kota di Jawa Barat. Untuk mengetahui dampak pemekaran

wilayah terhadap perekonomian Propinsi Jawa Barat maka dilakukan analisis

yang terbagi menjadi dua periode yaitu sebelum pemekaran wilayah pada tahun

1995-1997 dan setelah pemekaran wilayah tahun 2000-2004. Periode sebelum

pemekaran wilayah yang diambil kurun waktu 1995-1997 karena pada tahun

1998-1999 terjadi krisis moneter yang membuat perekonomian seluruh daerah di

23

Indonesia menurun drastis. Keadaan amat langka ini tidak dimasukkan dalam

analisis karena dapat menyebabkan gambaran yang terlalu menyimpang dari

kondisi rataan normal atau disebut juga keadaan pencilan (outlier). Analisis

periode setelah pemekaran wilayah dimulai pada tahun 2000-2004. Untuk

mengetahui dampak pemekaran terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di

Propinsi Jawa Barat maka dilakukan analisis Shift Share.

Langkah-Langkah Analisis Shift Share

1. Menentukan PDRB total dan PDRB sektoral berdasarkan harga konstan 1993

Propinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya

menentukan kurun waktu penelitian, sebelum pemekaran wilayah tahun awal

analisis yaitu tahun 1995 dan tahun akhir analisis yaitu tahun 1997. Setelah

pemekaran wilayah tahun awal analisis yaitu tahun 2000 dan tahun akhir

analisis yaitu tahun 2004.

2. Sektor ekonomi yang dianalisis terbagi menjadi empat kelompok yaitu sektor

primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan

penggalian; sektor industri terdiri dari sektor industri pengolahan; sektor

utilitas yang terdiri dari sektor listrik, gas dan air bersih ditambah sektor

pengangkutan dan komunikasi; sektor jasa yang terdiri dari sektor bangunan

ditambah sektor perdagangan, hotel dan restoran ditambah sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan serta ditambah sektor jasa-jasa.

3. Menghitung perubahan PDRB dari sektor primer, sektor industri, sektor

utilitas dan sektor jasa di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

24

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui kabupaten dan kota

mana yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB total Propinsi

Jawa Barat serta dapat diketahui pula kabupaten dan kota yang memilki

pertumbuhan cepat atau lambat, sehingga dapat diketahui daya saing masing-

masing kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat. Hasil analisis dapat digunakan

dalam menentukan arah perencanaan pembangunan yang tepat di Propinsi Jawa

Barat. Secara sistematis, kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam Gambar

2.2.

25

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Operasional.

Kondisi Perekonomian

Propinsi Jawa Barat

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di

Propinsi Jawa Barat

Sebelum pemekaran

Tahun 1995-1997

Setelah pemekaran

(Berdirinya Propinsi Banten lepas dari

Propinsi Jawa Barat)

Tahun 2000-2004

Data PDRB

Kabupaten dan Kota

Menurut Lapangan Usaha

Analisis Shift Share

Perbedaan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota

Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat

III. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Jawa Barat dengan pertimbangan

bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi yang memberikan kontribusi

besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia selain itu Propinsi

Jawa Barat dicanangkan sebagai propinsi termaju di Indonesia. Pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai

dengan Juni 2006.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa

data PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat dari tahun 1995-2004. Data

tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Jawa Barat, serta data sekunder yang

mendukung lainnya.

3.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan alat analisis Shift Share untuk

mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika

dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah bertumbuh

cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana

27

perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, apakah

bertumbuh cepat atau lambat.

Secara matematik komponen pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai

berikut :

Propinsi Jawa Barat dengan m kabupaten/kota (j = 1,2,3...m) dan n sektor

ekonomi (i = 1,2,3...n), maka perubahan tersebut pada tahun awal analisis dan

tahun akhir analisis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Total pada tahun dasar

analisis dan tahun akhir analisis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total di Propinsi Jawa Barat pada

tahun awal analisis

∑∑= =

=n

ij

m

ijYijY .. (3.1)

dimana :

Y.. = PDRB total di Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis (juta

rupiah).

Yij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j di Propinsi Jawa Barat pada

tahun awal analisis (juta rupiah).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total di Propinsi Jawa Barat pada

tahun akhir analisis

∑∑= =

=n

ij

m

ijijYY '..' (3.2)

28

dimana :

Y’.. = PDRB total di Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis (juta

rupiah)

Y’ij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j di Propinsi Jawa Barat

pada tahun akhir analisis (juta rupiah).

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun awal analisis :

∑=

=m

ij

YijYi (3.3)

dimana :

Yi. = PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis

(juta rupiah).



4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor ke i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun akhir analisis :

∑=

=m

ijijYiY '' (3.4)

dimana :

Y’i. = PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis

(juta rupiah).

Y’ij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j di Propinsi Jawa Barat

pada tahun akhir analisis (juta rupiah).

29

3.3.1 Analisis Laju Pertumbuhan PDRB

Analisis PDRB digunakan untuk mengidentifikasi perubahan PDRB

sektor ke i di kabupaten/kota ke j dan perubahan PDRB dari sektor ke i di

Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis maupun tahun akhir analisis.

Analisa terbagi atas ri, rw, Ri dan Ra.

1. Nilai Ra

Nilai Ra menunjukkan selisih antara PDRB total Propinsi Jawa Barat

pada tahun akhir analisis dengan PDRB total Propinsi Jawa Barat pada tahun

awal analisis dibagi PDRB total Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis.

Nilai Ra dapat dirumuskan sebagai berkut :

......'

YYYRa −

= (3.5)

dimana :

Y’.. = PDRB di Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis (juta rupiah).

Y.. = PDRB di Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis (juta rupiah).

2. Nilai Ri

Ri menunjukkan selisih antara PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun akhir analisis dengan PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun awal analisis dibagi PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun awal analisis. Nilai Ri dapat dirumuskan sebagai berikut :

...'

YiYiiYRi −

= (3.6)

30

dimana :

Y’.. = PDRB sektoral Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis (juta

rupiah).

Y.. = PDRB sektoral Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis (juta

rupiah).

3. Nilai rw

Nilai rw menunjukkan selisih antara PDRB total kabupaten/kota ke j

pada tahun akhir analisis dengan PDRB total kabupaten/kota ke j pada tahun

awal analisis dibagi PDRB total kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis.

Nilai rw dapat dirumuskan sebagai berikut :

jYjYjYrw *

*'* −= (3.7)

dimana :

Y’*j = PDRB kabupaten/kota ke j pada tahun akhir analisis (juta rupiah).

Y*j = PDRB kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis (juta rupiah).

4. Nilai ri

Nilai ri menunjukkan selisih antara PDRB dari sektor i di

kabupaten/kota ke j pada tahun akhir analisis dengan PDRB dari sektor i di

kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis dibagi PDRB dari sektor i di

kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis. Nilai ri dapat dirumuskan sebagai

berikut :

YijYijijYri −

=' (3.8)

31

dimana:



Y’ij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j di Propinsi Jawa Barat pada

tahun akhir analisis (juta rupiah).

3.3.2. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah

Analisis komponen pertumbuhan wilayah digunakan untuk

mengidentifikasi perubahan produksi suatu wilayah pada tahun awal dengan

tahun akhir analisis. Komponen pertumbuhan wilayah terdiri dari Komponen

Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

(PPW).

1. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP)

Komponen pertumbuhan proporsional (PP) tumbuh karena perbedaan

sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan

mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan

keragaman pasar.

Dirumuskan sebagai berikut :

PPij = (Ri – Ra)Yij (3.9)

dimana :

PPij = Komponen pertumbuhan proporsional sektor i di kabupaten/kota

ke j (juta rupiah).

32

Yij = PDRB sektor i di kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis

(juta rupiah).

(Ri–Ra) = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan oleh komponen

pertumbuhan proporsional (persen).

Apabila :

PPij < 0, menunjukkan bahwa sektor i di kabupaten/kota ke j

pertumbuhannya lambat.

PPij > 0, menunjukkan bahwa sektor i di kabupaten/kota ke j

pertumbuhannya cepat.

2. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) timbul karena

peningkatan atau penurunan PDRB dalam suatu wilayah dibandingkan denagn

wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan

dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar,

dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi

regional pada wilayah tersebut.

Dirumuskan sebagai berikut :

PPWij = (ri - Ri)Yij (3.10)

dimana :

PPWij = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i di

kabupaten/kota j (juta rupiah).

Yij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis

(juta rupiah).

33

(ri-Ri) = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan oleh komponen

pertumbuhan pangsa wilayah (persen).

Apabila :

PPWij < 0, berarti sektor i di kabupaten/kota ke j tidak dapat bersaing

dengan baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

PPWij > 0, berarti sektor i di kabupaten/kota ke j dapat bersaing dengan

baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

3.3.3. Analisis Profil Pertumbuhan Wilayah

Apabila komponen pertumbuhan proporsional dan pangsa wilayah

dijumlahkan, maka akan diperoleh pergeseran bersih yang dapat digunakan

untuk mengidentifikasikan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah apakah

tumbuh maju (progresif) atau tidak maju pada suatu kurun waktu tertentu.

Pergeseran bersih (PB) suatu wilayah dirumuskan sebagai berikut :

PBj = PPj + PPWj (3.11)

dimana :

PBj = Pergeseran bersih di kabupaten/kota ke j.

PPj = Komponen pertumbuhan proporsional di kabupaten/kota ke j.

PPWj = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah di kabupaten/kota ke j.

Apabila :

PBj > 0, maka pertumbuhan kabupaten/kota tersebut termasuk kedalam

wilayah progresif.

PBj < 0, maka pertumbuhan kabupaten/kota tersebut tidak progresif.

34

Profil pertumbuhan PDRB digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan

produksi (PDRB) setiap sektor di wilayah yang bersangkutan pada kurun waktu

yang telah ditentukan dengan cara mengekspresikan persen perubahan

komponen pertumbuhan proporsional (PP.j) dan pertumbuhan pangsa wilayah

(PPW.j). Pada sumbu horizontal, terdapat PP sebagai absis, sedangkan pada

sumbu vertikal terdapat PPW sebagai ordinat. Secara lebih jelas disajikan pada

Gambar 3.1.

Kuadran IV Kuadran I

PP.j

450

PB.j

Kuadran III Kuadran II

PPW.j

Sumber : Budiharsono, 2001. Gambar 3.1. Profil Pertumbuhan PDRB

a. Kuadran I menunjukkan bahwa sektor-sektor di suatu wilayah memiliki

pertumbuhan yang cepat, demikian juga daya saing wilayah untuk sektor-

sektor tersebut baik apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang bersangkutan merupakan

wilayah maju.

35

b. Kuadran II menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah

tersebut pertumbuhannya cepat, tetapi daya saing untuk sektor-sektor pada

wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya tidak baik.

c. Kuadran III menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di wilayah yang

bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang

kurang baik jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini menunjukkan

bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang lambat pertumbuhannya.

d. Kuadran IV menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi pada wilayah

tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi daya saing sektor-sektor

pada wilayah tersebut baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

e. Garis 450 merupakan garis pemisah yang menunjukkan wilayah yang

berada diatas garis tersebut merupakan wilayah yang progresif (maju),

sedangkan wilayah di bawah garis merupakan daerah yang pertumbuhannya

tidak progresif.

3.4. Konsep dan Definisi Data

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penghitungan PDRB pada penelitian ini menggunakan penghitungan

dengan pendekatan produksi dimana PDRB merupakan jumlah nilai tambah

yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka

waku tertentu, misalnya dalam satu tahun. Sektor-sektor tersebut meliputi

sembilan sektor (lapangan usaha): (1) pertanian; (2) pertambangan dan

penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5)

36

konstruksi/bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan

dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

suatu tahun tertentu (misalnya tahun dasar 1993) merupakan nilai produk atau

pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun

tertentu tersebut (misalnya tahun dasar 1993).

Data PDRB yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah PDRB Atas

Dasar Harga Konstan Tahun1993 menurut lapangan usaha. Data-data PDRB

yng dibutuhkan adalah data PDRB Propinsi Jawa Barat menurut

kabupaten/kota tahun 1995-2004. Analisis yang dilakukan akan dibagi menjadi

dua periode waktu dikarenakan terjadinya pemekaran wilayah di Propinsi Jawa

Barat, yaitu :

(1). Periode 1995-1997 dimana pada periode ini belum terjadi pemekaran

wilayah di Propinsi Jawa Barat. Tahun 1995 menjadi tahun awal analisis

sedangkan tahun 1997 menjadi tahun akhir analisis.

(2). Periode 2000-2004 dimana pada periode ini telah terjadi pemekaran

wilayah di Propinsi Jawa Barat. Tahun 2000 menjadi tahun awal analisis

sedangkan tahun 2004 menjadi tahun akhir analisis.

2. Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat

bekerja/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja. Sektor (lapangan usaha)

unggulan merupakan sektor yang menjadi prioritas utama untuk terus

ditingkatkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

37

3. Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi adalah kesatuan dari unit-unit produksi yang dihasilkan

oleh suatu wilayah tertentu. Sektor-sektor ekonomi yang ada di Propinsi Jawa

Barat terdiri atas sembilan sektor, yaitu : (1) sektor pertanian; (2) sektor

pertambangan dan penggalian; (3) sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik,

gas dan air bersih; (5) sektor konstruksi/bangunan; (6) sektor perdagangan,

hotel dan restoran; (7) sektor pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) sektor jasa-jasa.. Untuk

mengelompokkannya dalam mempermudah analisis maka kesembilan sektor

tersebut dapat dikelompokkan menjadi Sektor Primer, Sektor Sekunder dan

Sektor Tersier (BPS 2003). Dalam penelitian ini sektor industri pengolahan

menjadi sektor tersendiri, sehingga pembagiannya menjadi empat kelompok

sebagai berikut:

1. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian ditambah sektor

pertambangan dan penggalian.

2. Sektor industri yang terdiri dari sektor industri pengolahan.

3. Sektor utilitas yang terdiri dari sektor listrik, gas dan air bersih ditambah

sektor pengangkutan dan komunikasi.

4. Sektor jasa yang terdiri dari sektor bangunan ditambah sektor perdagangan,

hotel dan restoran ditambah sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan serta ditambah sektor jasa-jasa.

IV. GAMBARAN UMUM

Jawa Barat merupakan propinsi yang dibentuk pertama kali di wilayah

Indonesia (staatblad Nomor: 378). Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan

Undang Undang No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkannya Undang Undang No. 23 Tahun 2000, wilayah Banten resmi

ditetapkan menjadi Propinsi Banten. Pada tahun 2002 Jawa Barat terdiri dari 16

Daerah Kabupaten (Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya,

Purwakarta, Karawang, dan Bekasi), 9 Daerah Kota (Bogor, Sukabumi, Bandung,

Cirebon, Depok, Bekasi, Tasikmalaya, Cimahi, dan Banjar), 535 Kecamatan,

1.724 Kelurahan, dan 3.939 Desa (BPS, 2003).

4.1. Geografi

Propinsi Jawa Barat secara geografis terletak diantara 5°5'-7º50' LS dan

104º48-108°48'. Batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut

Jawa bagian barat dan DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan

Propinsi Jawa Tengah, antara Samudera Indonesia di selatan dan Selat Sunda di

barat. Jawa Barat terdiri dari daratan dan pulau-pulau kecil (48 pulau di Samudera

Indonesia), 4 pulau di Laut Jawa, 14 pulau di Teluk Banten dan 20 pulau di Selat

Sunda). Luas wilayah Jawa Barat 44.354.61 Km² atau 4.435.461 Ha (BPS, 2004).

Letak geografis yang startegis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa

Barat terutama dari segi komunikasi perhubungan. Kawasan utara merupakan

39

daerah dataran rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit

pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung di kawasan tengah (BPS, 2004).

4.2. Topografi

Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari kepulauan gunung api

(aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga

ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan

curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m diatas permukaan laut,

wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100-1.500 m di atas

permukaan laut, wilayah dataran luas di utara dengan ketinggian 0-10 m di atas

permukaan laut, dan wilayah aliran sungai (BPS, 2004).

Lahan di Jawa Barat cukup subur karena mengandung endapan vulkanis

serta banyaknya aliran sungai. Tidak mengherankan jika sebagian besar

digunakan untuk lahan pertanian, dan Jawa Barat ditetapkan sebagai lumbung

pangan nasional (BPS, 2004).

4.3. Populasi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 jumlah penduduk

Jawa Barat setelah Banten terpisah berjumlah 35,72 juta jiwa. Pada tahun 2002

meningkat menjadi 36,9 juta jiwa. Penduduk terbanyak ada di kabupaten Bandung

yaitu 4,3 juta diikuti oleh Kabupaten Bogor 3,6 juta jiwa, sedangkan Kota

Sukabumi memiliki penduduk paling sedikit sebanyak 0,26 juta jiwa. Kepadatan

penduduk di tahun 2002 mencapai 3.012 jiwa per Km². Sedangkan laju

40

pertumbuhan penduduk selama dasawarsa 1990-2000 mencapai angka 2,17 persen

(BPS, 2004).

4.4. Perekonomian

Perekonomian Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang dapat dilihat dari

laju perekonomiannya yang terus meningkat sampai tahun 1996. Mulai tahun

1997 seiring terjadinya krisis perekonomian Jawa Barat menunjukkan

perlambatan, bahkan pada tahun 1998 pertumbuhannya lebih parah dari Indonesia

(-13,13 persen) yaitu mencapai (-17,17 persen). Pada tahun 2000 perekonomian

mulai membaik, namun tahun 2001 kembali menurun. Seiring dengan suasana

yang cukup kondusif pada tingkat nasional maupun regional pada tahun 2004,

perekonomian Jawa Barat mampu tumbuh sebesar 5,08 persen lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan tahun 2003.

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 1993-2004.

Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 1993 6,89 1994 7,20 1995 8,07 1996 9,21 1997 4,87 1998 -17,7 1999 2,08 2000 4,15 2001 3,89 2002 3,93 2003 4,38 2004 5,08

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1993-2004).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 (Sebelum Pemekaran Wilayah)

Keragaman laju pertumbuhan ekonomi sektoral di Jawa Barat selama

periode tahun 1995-1997 telah mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi

Jawa Barat secara keseluruhan. Hal ini tidak lepas dari kontribusi sektor-sektor

perekonomian dari masing-masing kabupaten dan kota yang ada. Pada periode

1995-1997 yaitu sebelum terjadinya pemekaran wilayah terdapat 25 kabupaten

dan kota yang terdiri dari 20 kabupaten diantaranya: Pandeglang, Lebak, Bogor,

Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon,

Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi,

Tangerang, Serang; dan 5 kota yaitu: Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon,

Tangerang.

5.1.1. Komponen Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat yang dilihat dari peningkatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan yang cukup berarti yang menempatkan Propinsi Jawa Barat menjadi

propinsi yang memberikan kontribusi ekonomi terbesar terhadap perekonomian

nasional di Pulau Jawa.

PDRB total Propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun, pertumbuhan PDRB total Propinsi Jawa Barat periode 1995-1997 dapat

dilihat pada Tabel 5.1. Dari tahun 1995 sampai 1996 terjadi peningkatan sebesar

42

Rp 5.752.635 juta dengan laju pertumbuhan sebesar 9,21 persen. Besarnya

kontribusi PDRB total Jawa Barat terutama sekali ditunjang oleh sektor industri

pengolahan yang pada periode ini merupakan sektor andalan dalam pembentukan

PDRB total Jawa Barat. Besarnya kontribusi sektor industri di Jawa Barat

disebabkan banyaknya industri pengolahan yang menjadi sentra industri nasional

di Jawa Barat sehingga menjadikan sektor industri sebagai sektor yang strategis

dalam menunjang peningkatan perekonomian Propinsi Jawa Barat periode 1995-

1996 (BPS, 1997).

Tabel 5.1. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997.

Tahun Total PDRB (juta rupiah)

1995 62.491.165 1996 68.243.530 1997 71.568.924

∆ PDRB 9.077.759 Nilai Ra 0,15

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah. Keterangan : Ra = ∆ PDRB 1997-1995/PDRB 1995

Propinsi Jawa Barat selama kurun waktu 1995-1997 merupakan propinsi

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Pendapatan

Domestik Bruto (PDB) total Indonesia (BPS, 1998). Pada tahun 1995-1997

perekonomian Propinsi Jawa Barat tumbuh sebesar Rp 9.077.759 juta rupiah

(Tabel 5.1). Untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB total selama kurun waktu

1995-1999 dilakukan perhitungan dengan menggunakan tahun 1995 sebagai tahun

awal analisis dan tahun 1997 sebagai tahun akhir analisis. Laju pertumbuhan

PDRB total (Ra) Jawa Barat selama kurun waktu 1995-1997 sebesar 0,15 (Tabel

43

5.1). Nilai Ra Propinsi Jawa Barat sebesar 0,15 atau 15 persen menunjukkan

bahwa selama kurun waktu 1995-1997 terjadi peningkatan laju pertumbuhan

PDRB total Propinsi Jawa Barat.

5.1.2. Komponen Pertumbuhan Sektoral Propinsi Jawa Barat

Pertumbuhan PDRB total suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan

sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Begitu juga dengan Propinsi

Jawa Barat yang pembentukan PDRB totalnya disumbang oleh sektor-sektor

perekonomian yang ada. Berdasarkan Tabel 5.2 pertumbuhan yang paling

mencolok terjadi pada sektor industri yaitu sebesar 0,26 atau 26 persen (Tabel

5.2). Selain menghasilkan laju pertumbuhan yang cepat, sektor industri juga

memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB total Jawa Barat.

Peningkatan sektor industri dari tahun ke tahun didukung oleh peningkatan yang

stabil dari subsektor penunjang sektor industri. Propinsi Jawa Barat memiliki

beberapa wilayah yang diandalkan dalam sektor industri pengolahan dintaranya

wilayah Tangerang dan Kabupaten Bandung dalam industri pengolahan non migas

dan Kabupaten Indramayu dalam industri pengolahan migas.

Pertumbuhan sektor utilitas menempati posisi kedua dengan nilai sebesar

0,16 atau 16 persen (Tabel 5.2). Selain menghasilkan laju pertumbuhan yang

cepat, sektor utilitas juga memberikan sumbangan yang besar terhadap

pembentukan PDRB total Jawa Barat. Peningkatan sektor utilitas dari tahun ke

tahun didukung oleh peningkatan yang stabil dari subsektor penunjang sektor

utilitas. Peningkatan yang terjadi pada subsektor komunikasi dan transportasi

44

selama periode 1995-1997 ini dikarenakan pada periode ini terjadi peningkatan

penggunaan komunikasi seiring dengan berkembangnya telepon seluler untuk

menunjang komunikasi (BPS, 1997).

Tabel 5.2. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997.

PDRB (juta rupiah) Tahun

Sektor Primer Sektor Industri Sektor Utilitas Sektor Jasa 1995 12.815.304 20.810.291 4.959.109 23.906.461 1996 12.930.078 24 113 084 5.478.024 25.722.353 1997 12.299.543 26 310 843 5.768.203 27.190.354

∆ PDRB -515.673 5.500.545 809.087 3.283.890 Nilai Ri -0,04 0,26 0,16 0,14

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah. Keterangan : Sektor Primer = Pertanian + Pertambangan Sektor Industri = Industri Pengolahan Sektor Utilitas = Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Jasa = Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa Ri = ∆ PDRB 1997-1995/PDRB 1995

Laju pertumbuhan sektor jasa selama periode 1995-1997 yaitu sebesar -

0,14 atau 14 persen (Tabel 5.2). Peningkatan kontribusi sektor jasa terbesar

selama periode 1995-1997 terjadi merupakan dampak positif dari semakin

berkembangnya subsektor perdagangan dan pariwisata di beberapa wilayah di

Propipinsi Jawa Barat yang kontribusinya sangat besar terhadap peningkatan

sektor jasa Propinsi Jawa Barat.

Pada Tabel 5.2 terlihat bahwa peranan sektor primer cenderung semakin

kecil terhadap pembentukan PDRB total Jawa Barat yaitu sebesar -0,04 atau -4

persen. Hal ini dikarenakan peranan sektor pertanian yang semakin menurun

setiap tahunnya. Penurunan produksi pertanian disebabkan karena dampak dari

kemarau panjang yang melanda Jawa Barat sepanjang tahun 1997. Semakin

45

berkurangnya lahan pertanian dan terjadinya transformasi ke sektor industri

menyebabkan semakin lemahnya pertumbuhan sektor pertanian. Sektor

pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan yang agak mencolok

karena turunnya produksi minyak bumi pada tahun 1995 sebesar 4,91 persen,

kemudian mengalami peningkatan pada tahun 1996 namun kembali turun pada

tahun 1997 (BPS, 1997). Penurunan ini disebabkan oleh karena sektor

pertambangan dan penggalian sangat tergantung pada produksi minyak dan gas

bumi, sehingga kenaikan dan penurunan yang sedikit dari komoditi ini sangat

berpengaruh terhadap sumbangan yang diberikan sektor tersebut terhadap

pembentukan total PDRB Jawa Barat secara keseluruhan.

Pertumbuhan PDRB total Propinsi Jawa Barat ditunjang oleh pertumbuhan

sektor-sektor ekonominya. Cepat atau lambatnya pertumbuhan PDRB total

ditentukan oleh cepat atau lambatnya pertumbuhan sektor ekonominya. Pada

periode 1995-1997, pertumbuhan sektor ekonomi yang cepat terjadi pada sektor

industri dan sektor utilitas dengan laju pertumbuhan (Ri) berturut-turut sebesar

0,26 dan 0,16 (Tabel 5.2). Sektor utilitas dan sektor industri pada periode 1995-

1997 tumbuh lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan PDRB total Propinsi

Jawa Barat sebesar 0,15 (Tabel 5.1). Besarnya laju pertumbuhan sektor industri

dan sektor utilitas menunjukkan bahwa pada periode 1995-1997 pertumbuhan

PDRB total Jawa Barat sangat ditunjang oleh kontribusi kedua sektor tersebut.

Laju pertumbuhan sektor jasa pada periode 1995-1997 belum cepat bila

dibandingkan laju pertumbuhan PDRB total Jawa Barat. Sektor primer pada

periode 1995-1997 tumbuh lambat dengan laju pertumbuhan negatif yaitu sebesar

46

-0,04 (Tabel 5.2). Penurunan kontribusi sektor primer terhadap pembentukan

PDRB total Jawa Barat dikarenakan semakin menurunnya produktivitas sektor

pertanian di Jawa Barat pada periode 1995-1997.

Pembentukan PDRB total Jawa Barat ditunjang oleh kontribusi PDRB

total setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat. Semakin besar kontribusi PDRB

total setiap kabupaten dan kota maka semakin besar pula PDRB total Propinsi

Jawa Barat. Besarnya kontribusi PDRB total kabupaten dan kota ditentukan oleh

besar kecilnya kontribusi sektor-sektor ekonomi pendukungnya. Demikian halnya

dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Propinsi Jawa Barat ditunjang oleh

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi setiap kabupaten dan kotanya.

Untuk mengetahui cepat atau lambatnya pertumbuhan sektor ekonomi

kabupaten dan kota dibandingkan dengan pertumbuhan sektoral Jawa Barat maka

digunakan komponen Pertumbuhan Proporsional (PP). Komponen Pertumbuhan

Proporsional (PP) kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat pada kurun waktu

1995-1999 disajikan pada (Lampiran 3). Nilai komponen PP diperoleh dengan

perhitungan menggunakan nilai laju pertumbuhan PDRB total Jawa Barat (Ra)

dan laju pertumbuhan sektoral Jawa Barat (Ri) yang diproporsikan terhadap

PDRB per sektor di setiap kabupaten dan kota. Untuk mempermudah mengetahui

kabupaten dan kota yang tumbuh cepat atau lambat secara sektoral dapat dilihat

pada Tabel 5.3. Pada Tabel 5.3 terlihat urutan tingkat pertumbuhan sektoral

kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 1995-1997 dari yang tumbuh paling

cepat sampai tumbuh paling lambat.

47

Tabel 5.3. Urutan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional Periode 1995-1997.

PPp PPm Ppu PPs No (−) (+) (+) (−)

1 Indramayu Bandung Kota Tangerang Kota Bandung 2 Bogor Bekasi Kota Bandung Bandung 3 Bandung Serang Bandung Bogor 4 Sukabumi Bogor Tangerang Kota Tangerang 5 Garut Kota Tangerang Serang Bekasi 6 Cianjur Tangerang Bogor Garut 7 Ciamis Kota Bandung Bekasi Tasikmalaya 8 Subang Karawang Karawang Serang 9 Tasikmalaya Cirebon Kota Cirebon Karawang 10 Tangerang Kota Bogor Kota Bogor Ciamis 11 Karawang Purwakarta Ciamis Cirebon 12 Serang Tasikmalaya Cirebon Tangerang 13 Pandeglang Sukabumi Cianjur Cianjur 14 Bekasi Sumedang Sukabumi Sukabumi 15 Cirebon Majalengka Indramayu Subang 16 Sumedang Ciamis Tasikmalaya Indramayu 17 Lebak Garut Garut Kota Bogor 18 Majalengka Indramayu Purwakarta Kota Cirebon 19 Kuningan Subang Kota Sukabumi Sumedang 20 Purwakarta Cianjur Majalengka Lebak 21 Kota Sukabumi Pandeglang Pandeglang Majalengka 22 Kota Tangerang Lebak Kuningan Kuningan 23 Kota Bandung Kuningan Sumedang Purwakarta 24 Kota Cirebon Kota Cirebon Lebak Pandeglang 25 Kota Bogor Kota Sukabumi Subang Kota Sukabumi

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah. Keterangan : (+) : nilai pertumbuhan proporsional positif (−) : nilai pertumbuhan proporsional negatif PPp : Pertumbuhan Proporsional Sektor Primer (Pertanian + Pertambangan) PPm : Pertumbuhan Proporsional Sektor Industri (Industri Pengolahan) PPu : Pertumbuhan Proporsional Sektor Utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi) PPs : Pertumbuhan Proporsional Sektor Jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

48

Pada Tabel 5.3 dapat dilihat urutan kabupaten dan kota dilihat dari cepat

atau lambatnya pertumbuhan sektor sektor ekonominya. Sektor ekonomi yang

bernilai negatif menunjukkan bahwa sektor ekonomi tersebut tumbuh lambat pada

periode 1995-1997. Sebaliknya, sektor ekonomi yang bernilai positif

menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi di kabupaten dan kota tersebut

cepat. Cepat atau lambatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi setiap kabupaten

dan kota menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan sektoral Jawa Barat.

Sektor ekonomi yang tumbuh cepat pada periode 1995-1997 adalah sektor

industri dan sektor utilitas. Hal ini terlihat dari nilai komponen pertumbuhan

proporsionalnya yang positif (Lampiran 3). Cepatnya sektor industri dan sektor

utilitas kabupaten/kota dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan

sektor ekonomi tersebut di Propinsi Jawa Barat. Pertumbuhan sektor industri dan

sektor utilitas di Propinsi Jawa Barat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan

PDRBnya. Hal ini menyebabkan nilai selisih pertumbuhan sektoral dengan PDRB

Jawa Barat untuk sektor industri dan sektor utilitas bernilai positif. Sehingga nilai

komponen PP sektor industri dan sektor utilitas setiap kabupaten/kota bernilai

positif (Lampiran 3 ).

Berdasarkan Tabel 5.3 terlihat bahwa Kabupaten Bandung memiliki

pertumbuhan sektor industri paling cepat dibandingkan daerah lain pada periode

1995-1999. Cepatnya pertumbuhan sektor industri Kabupaten Bandung didukung

oleh besarnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB totalnya.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra industri terbesar di Jawa Barat.

Subsektor industri pengolahan minyak dan gas maupun non minyak dan gas di

49

Kabupaten Bandung tumbuh sebesar Rp 401.875,53 juta pada periode 1995-1997

(Lampiran 3). Kabupaten Bandung memiliki industri pengolahan migas yang

didukung oleh aktifnya sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten

Bandung. Sementara untuk industri pengolahan non migas didukung oleh

banyaknya pabrik-pabrik industri pengolahan yang terdapat di Kabupaten

Bandung yang meningkatkan pendapatan PDRB sektoral yang berasal dari

industri pengolahan.

Kota Tangerang pada periode 1995-1997 merupakan daerah yang

pertumbuhan sektor utilitas paling cepat diantara daerah yang lain di Jawa Barat

(Tabel 5.3). Peningkatan pertumbuhan ini dikarenakan pada periode 1995-1997

Kota Tangerang merupakan sentra industri terbesar di Jawa Barat dimana

pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang terutama didorong oleh kegiatan industri

dimana hampir semua industri besar terdapat di Kota Tangerang. Peranan kegiatan

industri tersebut mendorong peningkatan laju pertumbuhan sektor perdagangan

Kota Tangerang. Laju pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Tangerang

mendorong semakin dibutuhkan sarana dan prasarana yang memudahkan

mengakses Kota Tangerang. Hal tersebut mendorong meningkatnya sektor

pengangkutan pendukung kegiatan perdagangan di Kota Tangerang yang diikuti

peningkatan penggunaan listrik dari tahun ke tahun untuk kebutuhan industri.

Peningkatan kinerja sektor utilitas di Kota Tangerang pada periode 1995-1997

menempatkan Kota Tangerang sebagai daerah dengan pertumbuhan sektor utilitas

paling cepat.

50

Sektor ekonomi yang tumbuh lambat pada periode 1995-1997 adalah

sektor primer dan sektor jasa. Hal ini terlihat dari nilai komponen pertumbuhan

proporsionalnya yang negatif (Lampiran 3). Lambatnya sektor primer dan sektor

jasa kabupaten/kota dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan sektor

ekonomi tersebut di Propinsi Jawa Barat. Pertumbuhan sektor primer dan sektor

jasa di Propinsi Jawa Barat lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDRB total.

Hal ini menyebabkan nilai selisih pertumbuhan sektoral dengan PDRB total

Propinsi Jawa Barat untuk sektor primer dan sektor utilitas bernilai negatif,

sehingga nilai komponen PP sektor industri dan sektor utilitas setiap

kabupaten/kota bernilai negatif (Lampiran 3). Negatifnya nilai komponen PP

hanya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi tersebut lambat tanpa

dipengaruhi besar atau tidaknya kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan

PDRB total.

Pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa Kabupaten Indramayu merupakan

daerah dengan pertumbuhan sektor primer paling lambat pada periode 1995-1997.

Untuk kontribusi sektor primer, sebenarnya Kabupaten Indramayu memberikan

kontribusi paling besar. Tetapi semakin besar kontribusinya yang diproporsikan

terhadap nilai selisih pertumbuhan sektoral dengan PDRB total Jawa Barat untuk

sektor primer yang bernilai negatif menyebabkan Kabupaten Indramayu

menghasilkan nilai komponen PP sektor primer dengan nilai negatif terbesar yitu

minus Rp 626.995,93 juta (Lampiran 3). Besarnya kontribusi sektor primer

Kabupaten Indramayu ditunjang oleh besarnya kontribusi sektor pertambangan

dan penggalian minyak dan gas bumi Kabupaten Indramayu. Besarnya kontribusi

51

sektor ini menyebabkan pertumbuhan sektor primer Kabupaten Indramayu sangat

tergantung pada peningkatan kegiatan sektor pertambangan dan panggalian

minyak dan gas bumi. Hal ini menempatkan pertumbuhan PDRB total Kabupaten

Indaramayu tergantung pada pertumbuhan sektor primernya.

Daerah yang memiliki nilai komponen PP sektor jasa paling besar yaitu

Kota Bandung yaitu sebesar minus Rp 29.663,67 juta (Lampiran 3). Hal ini tidak

mengherankan karena sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat, sektor jasa merupakan

sektor unggulan Kota Bandung. Sehingga nilai proporsi sektor jasa (Ri-Ra)

sebesar -0,01 sangat berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan sektor jasa

Kota Bandung pada periode 1995-1997 (Tabel 5.2). Kota Bandung sebagai

Ibukota Propinsi Jawa Barat sebagai pusat kegiatan perekonomian Jawa Barat

menjadikan daerah ini ditunjang oleh berbagai prasarana dan infrastruktur yang

lengkap dalam bidang gedung-gedung perkantoran, banyaknya investasi yang

ditanamkan di Kota Bandung menghasilkan peningkatan kontribusi sektor jasa

Kota Bandung pada periode 1995-1997.

5.1.3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Barat

Kinerja perekonomian Jawa Barat sangat tergantung oleh kinerja

perekonomian kabupaten dan kota di Jawa Barat. Masing-masing kabupaten dan

kota yang terdapat di Jawa Barat tersebut memiliki karakteristik perekonomian

yang berbeda-beda. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang sangat dominan

mendukung perekonomian Jawa Barat namun terdapat pula yang masih lemah.

Untuk mengetahui kinerja masing-masing kabupaten/kota maka dilihat dari laju

52

pertumbuhan PDRBnya baik secara total (rw) maupun PDRB sektor-sektor

ekonomi pendukungnya (ri).

Tabel 5.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997.

Kabupaten/Kota rp rm ru rs rw

Bekasi -0,32 0,93 0,88 0,80 0,92 Kota Cirebon -0,19 18,69 0,15 0,16 0,62

Kota Tangerang -0,23 0,44 0,19 0,20 0,31 Indramayu 0,03 6,44 0,16 0,09 0,23

Bogor 0,00 0,24 0,24 0,16 0,17 Majalengka 0,16 0,21 0,11 0,17 0,17 Tangerang 0,03 0,22 0,12 0,16 0,17 Kota Bogor -0,05 0,40 0,07 0,13 0,17

Bandung -0,12 0,26 0,20 0,11 0,16 Karawang -0,02 0,23 0,16 0,14 0,14

Kota Bandung -0,10 -0,87 -0,03 0,12 0,14 Serang -0,01 0,12 0,22 0,20 0,13

Sukabumi 0,07 0,41 0,25 0,10 0,12 Tasikmalaya 0,04 0,04 0,28 0,15 0,12

Kota Sukabumi -0,45 0,21 0,09 0,26 0,12 Lebak 0,04 0,26 0,17 0,14 0,11 Cianjur 0,06 0,25 0,21 0,12 0,11 Ciamis 0,04 0,21 0,16 0,12 0,11

Kuningan 0,00 0,21 0,16 0,17 0,11 Subang 0,07 0,05 0,36 0,14 0,11 Cirebon 0,04 0,21 0,17 0,11 0,11

Pandeglang -0,01 0,34 0,34 0,13 0,10 Purwakarta -0,04 0,21 0,29 0,09 0,10

Garut 0,01 0,36 0,19 0,13 0,01 Sumedang -0,02 0,28 0,23 0,12 0,01

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah. Keterangan : Tanda (*) menunjukkan kabupaten/ kota dengan laju pertumbuhan positif rw : nilai laju pertumbuhan total PDRB Kabupaten/Kota rp : nilai ri sektor primer (Pertanian + Pertambangan) rm : nilai ri sektor industri (Industri Pengolahan) ru : nilai ri sektor utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi) rs : nilai ri sektor jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

Pertumbuhan PDRB total dari setiap kabupaten dan kota di Propinsi Jawa

Barat serta pertumbuhan PDRB di setiap sektor ekonominya dapat dilihat pada

Tabel 5.4. Nilai rw diperoleh dari selisih PDRB total setiap kabupaten dan kota di

53

Propinsi Jawa Barat pada tahun 1997 dengan PDRB total setiap kabupaten dan

kota di Propinsi Jawa Barat pada tahun 1995 dibagi dengan PDRB total setiap

kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat pada tahun 1995. Di Propinsi Jawa

Barat, dari 25 kabupaten dan kota yang dianalisis dalam kurun waktu 1995-1997

memperlihatkan seluruh kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat memiliki nilai

laju pertumbuhan PDRB total (rw) positif.

Pertumbuhan ekonomi paling besar dimiliki oleh Kabupaten Bekasi

dengan nilai rw sebesar 0,92 (Tabel 5.4). Besarnya laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bekasi terutama sekali didorong oleh tingginya pertumbuhan di sektor

industri yaitu sebesar 93 persen. Sektor industri mengalami peningkatan dari Rp

3.258.078 juta pada tahun 1995 menjadi Rp 6.272.332,01 juta pada tahun 1997

(Lampiran 1). Sektor industri Kabupaten Bekasi ditunjang oleh industri

pengolahan. Banyaknya pabrik industri pengolahan yang terdapat di Kabupaten

Bekasi mendatangkan keuntungan yang sangat besar dari kegiatan industri

pengolahan Kabupaten Bekasi. Pertumbuhan ekonomi paling kecil pada periode

1995-1997 dimiliki oleh Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut dengan nilai

rw 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut

merupakan kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB total terkecil di

Propinsi Jawa Barat.

Laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi pada periode 1995-1997 secara

umum menunjukkan peningkatan meskipun ada beberapa daerah yang

pertumbuhannya negatif. Pada Tabel 5.4 laju pertumbuhan sektor primer terbesar

dimiliki oleh Kabupaten Majalengka yaitu sebesar 0,16. Sektor pertanian

54

Kabupaten Majalengka terutama sekali ditunjang oleh hasil pertanian tanaman

bahan makanan yang merupakan sektor utama penunjang perekonomian

daerahnya (BPS, 1997). Sebaliknya, Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan

yang negatif yaitu sebesar -0,45 (Tabel 5.5). Kota Sukabumi dalam sektor

pertaniannya sebagian besar didukung oleh subsektor peternakan, sedangkan dari

pertanian tanaman bahan makanan maupun perkebunan tidak menjadi

menunjukkan peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun selama periode 1995-

1997 (BPS, 1997). Kurang berkembangnya sektor primer Kota Sukabuni

menyebabkan semakin menurunnya kinerja sektor primer dari tahun ke tahun

pada periode 1995-1997.

Pada Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa Kota Cirebon memiliki laju

pertumbuhan sektor industri terbesar yaitu 18,69. Sektor industri Kota Cirebon

terutama sekali ditunjang oleh perkembangan industri pengolahan rotan Kota

Cirebon selama periode 1995-1999. Besarnya laju pertumbuhan sektor industri

Kota Cirebon menempatkan sektor industri sebagai sektor penunjang

perekonomian Kota Cirebon. Laju pertumbuhan sektor industri terkecil diperoleh

Kota Bandung yaitu sebesar -0,87 (Tabel 5.4). Hal ini disebabkan kontribusi

sektor industri yang hanya ditunjang oleh subsektor industri pengolahan tanpa

minyak dan gas Kota Bandung hanya menunjukkan peningkatan yang kecil dari

tahun ke tahun bahkan cenderung menurun pada periode 1995-1997 (BPS, 1998).

Laju pertumbuhan sektor utilitas (ru) tertinggi dimiliki oleh Kabupaten

Bekasi yaitu sebesar 0,88 (Tabel 5.4). Hal ini terutama didukung oleh peningkatan

kinerja sektor listrik, gas dan air bersih selama periode 1995-1997 di Kabupaten

55

Bekasi. Peningkatan kinerja terbesar selama periode 1995-1997 terjadi pada

subsektor listrik pada tahun 1997 yaitu sebesar Rp 610.186,55 juta rupiah

(Lampiran 1).

Kabupaten Bekasi pada periode 1995-1997 memiliki laju pertumbuhan

sektor jasa terbesar yaitu 0,80 (Tabel 5.4). Tingginya laju pertumbuhan sektor jasa

Kabupaten Bekasi terutama didorong oleh perekembangan sektor industri yang

mendorong peningkatan sektor-sektor penunjangnya pada periode 1995-1997.

Laju pertumbuhan sektor jasa paling kecil terdapat di Kabupaten Purwakarta yaitu

sebesar 0,09 (Tabel 5.4). Penurunan kontribusi sektor jasa yang terbesar selama

periode 1995-1997 yaitu pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

pada tahun 1997 (BPS, 1998).

Dengan mengetahui laju pertumbuhan PDRB dari setiap sektor ekonomi

Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat maka dapat dihitung komponen

Pertumbuhan Pangsa Wilayahnya (PPW). Komponen PPW diperoleh dari selisih

laju pertumbuhan sektor ekonomi kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan sektor

ekonomi Propinsi Jawa Barat yang diproporsikan terhadap nilai PDRB sektoral

kabupaten dan kota pada periode 1995-1997.

Berdasarkan Tabel 5.4, di Propinsi Jawa Barat dari 25 kabupaten dan kota

yang dianalisis terdapat 17 kabupaten dan kota yang mampu bersaing secara baik

dengan kabupaten dan kota lainnya. Hal ini diperlihatkan dari nilai PPW yang

bernilai positif (PPW>0). Delapan kabupaten dan kota yang lainnya tidak mampu

bersaing dengan baik atau memiliki nilai PPW yang negatif (PPW<0). Untuk nilai

56

komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah setiap kabupaten dan kota di Propinsi

Jawa Barat dapat dilihat di Lampiran 4.

Tabel 5.5. Urutan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Periode 1995-1997.

No PPWpj PPWmj PPWuj PPWsj

1 Indramayu* Bekasi* Bekasi* Bekasi* 2 Sukabumi* Indramayu* Bogor* Kota Tangerang* 3 Cianjur* Kota Tangerang* Serang* Serang* 4 Subang* Kota Cirebon* Kota Tangerang* Bogor* 5 Majalengka* Kota Bogor* Bandung* Kota Sukabumi* 6 Ciamis* Sukabumi* Tasikmalaya* Tangerang* 7 Tasikmalaya* Garut* Sukabumi* Majalengka* 8 Bogor* Pandeglang* Pandeglang* Kuningan* 9 Garut* Sumedang* Purwakarta* Kota Cirebon* 10 Tangerang* Lebak Subang* Tasikmalaya* 11 Cirebon* Cianjur Cianjur* Karawang* 12 Lebak* Kota Sukabumi Sumedang* Subang* 13 Serang* Kuningan Garut* Lebak* 14 Pandeglang* Ciamis Cirebon* Pandeglang 15 Kuningan* Majalengka Ciamis* Kota Bogor 16 Sumedang* Kota Sukabumi Lebak* Sumedang 17 Karawang* Majalengka Karawang* Garut 18 Purwakarta* Purwakarta Kuningan Cianjur 19 Kota Bogor Cirebon Indramayu Ciamis 20 Kota Cirebon Karawang Kota Cirebon Purwakarta 21 Kota Bandung Tasikmalaya Majalengka Cirebon 22 Kota Tangerang Bogor Kota Sukabumi Sukabumi 23 Kota Sukabumi Tangerang Kota Bogor Indramayu 24 Bandung Serang Tangerang Bandung 25 Bekasi Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah. Keterangan : Tanda (*) menunjukkan kabupaten/kota dengan nilai komponen PPW positif PPWp : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Primer (Pertanian + Pertambangan) PPWm : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Industri (Industri Pengolahan) PPWu : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan

Komunikasi) PPWs : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

57

Kemampuan daya saing sektoral paling baik seperti terlihat pada Tabel 5.5

sebagian besar diduduki oleh Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi mampu

bersaing dengan baik di sektor industri, sektor utilitas dan sektor jasa

dibandingkan kabupaten/kota yang lain di Propinsi Jawa Barat. Kemampuan daya

saing sektoral Kabupaten Bekasi yang secara umum paling baik merupakan

dampak positif yang dirasakan dari tingginya pertumbuhan sektor industri

pengolahan. Berkembangnya perdagangan Kabupaten Bekasi semakin menarik

banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bekasi. Hal ini

merupakan pendorong semakin meningkatnya keuangan, dan jasa-jasa di Kota

Bandung pada periode 1995-1997. Kebutuhan untuk mempermudah akses menuju

Kabupaten Bandung pun pada akhirnya mendorong semakin berkembangnya

sektor utilitas khususnya peningkatan kinerja sektor pengangkutan dan

komunikasi. Lingkaran perekonomian yang saling menguntungkan ini mendorong

semakin meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten

Bekasi yang menunjang pertumbuhan PDRB total yang semakin meningkat pula

sehingga memperbesar kontribusi terhadap pembentukan PDRB total Jawa Barat.

Pada Tabel 5.5 terlihat bahwa Kabupaten Indramayu menduduki peringkat

teratas untuk daya saing sektor primer sebesar Rp 227.595,35 juta (Lampiran 4).

Tingginya pertumbuhan sektor primer terutama sekali didorong oleh sektor

pertambangan minyak dan gasnya yang sangat tinggi sehingga menjadikan

Kabupaten Indramayu sebagai kekuatan ekonomi terkemuka di Jawa Barat. Hal

ini memberikan potensi yang cukup besar dalam membangun infrastruktur, baik

dalam bentuk sarana penunjang usaha maupun penyediaan SDM di wilayah

58

Kabupaten Indramayu. Ditambah dengan adanya regulasi bagi pelaku usaha,

wilayah ini menjadi tujuan utama penanam modal domestik maupun asing (BPS,

1998), sehingga mendorong sektor primer maju pesat dibandingkan daerah lain di

Propinsi Jawa Barat khususnya selama periode 1995-1997.

5.1.4. Profil Pertumbuhan Wilayah

Analisis profil pertumbuhan PDRB digunakan untuk mengevaluasi

pertumbuhan ekonomi setiap sektor di kabupaten dan kota yang ada di Propinsi

Jawa Barat pada kurun waktu 1995-1997 dengan cara mengekspresikan persentase

perubahan komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Pangsa

Wilayah (PPW). Data-data yang telah dianalisis diinterprestasikan dengan cara

memplotkan persentase perubahan komponen pertumbuhan proporsional kedalam

sumbu horizontal dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah ke dalam sumbu

vertikal. Penjumlahan komponen Pertumbuhan Proporsional dengan komponen

Pertumbuhan Pangsa Wilayah menghasilkan Pergeseran Bersih setiap

kabupaten/kota yang dapat menunjukkan progresif atau tidak progresifnya

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut.

Pada Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa pada periode 1995-1997 terdapat 9

kabupaten/kota yang tumbuh progresif yaitu dengan nilai pergeseran bersih yang

positif (PB.j>0) diantaranya adalah Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota

Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang,

Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka dan Kota Bogor. Sementara itu 16

kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten

59

Ciamis, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan,

Kabupaten Serang, Kabupaten Garut, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tasikmalaya,

, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi dan Kabupaten Karawang. Kabupaten

Sumedang, Kabupaten Cirebon, dan Kota Bandung tidak tumbuh progresif atau

memiliki pergeseran bersih yang negatif (PB.j<0) pada periode 1995-1997.

Tabel 5.6. Pergeseran Bersih Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997.

PB.j PP.j PPW.j Kabupaten/Kota

(juta rupiah) Bekasi* 3.733.812,20 306.821,28 3.426.990,92

Kota Tangerang* 839.662,30 290.084,08 549.578,22 Kota Cirebon* 375.586,35 122,88 375.463,47

Indramayu* 349.089,65 -615.409,98 964.499,62 Bogor* 144.652,11 104.163,05 40.489,06

Tangerang* 98.771,33 134.115,38 -35.344,05 Bandung* 98.567,24 224.287,64 -125.720,41

Majalengka* 24.040,64 -44.322,79 68.363,43 Kota Bogor* 21.932,15 17.864,22 4.067,93

Karawang -12.435,11 8.441,64 -20.876,76 Kota Sukabumi -14.953,41 -13.885,99 -1.067,41

Lebak -28.545,65 -55.695,90 27.150,26 Kuningan -31.952,61 -57.824,86 25.872,25 Sumedang -39.676,13 -46.995,08 7.318,95 Purwakarta -41.688,67 -24.198,23 -17.490,44 Pandeglang -43.593,94 -70.476,78 26.882,84 Sukabumi -46.849,18 -146.914,31 100.065,13

Serang -51.212,40 288.431,37 -339.643,77 Subang -56.191,54 -109.766,90 53.575,37 Cirebon -57.888,54 -51.350,52 -6.538,01

Tasikmalaya -58.234,22 -90.416,53 32.182,32 Cianjur -67.198,47 -138.718,47 71.520,00 Ciamis -82.973,44 -112.079,37 29.105,93 Garut -94.114,99 -135.252,95 41.137,96

Kota Bandung -1.568.853,50 134.786,88 -1.703.640,38 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah. Keterangan Tanda (*) menunjukkan kabupaten/kota yang progresif PP.j : Pertumbuhan Proporsional total PDRB PPW.j : Pertumbuhan Pangsa Wilayah total PDRB PB.j : Pergeseran Bersih total PDRB kabupaten/kota (PP.j + PPW.j)

60

Kabupaten dan kota yang tumbuh progresif dengan pertumbuhan PDRB

yang cepat dan berdaya saing yang baik pada periode ini adalah Kabupaten

Bekasi, Kota Cirebon, Kota Tangerang, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Bila

dilihat pada gambar profil pertumbuhan ekonomi (Gambar 5.1) terlihat bahwa

kabupaten/kota ini berada di kuadran 1 diatas garis 450 yaitu daerah yang

memiliki Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah

(PPW) bernilai positif (PP>0 dan PPW>0).

Kabupaten/kota yang pada periode 1995-1997 memiliki pertumbuhan

PDRB yang cepat namun kemampuan daya saingnya lemah dibandingkan daerah

lain adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang.

Daerah ini pada Gambar 5.1 termasuk dalam kuadran 2 yaitu memiliki

Pertumbuhan Proporsional bernilai positif (PP>0), tetapi Pertumbuhan Pangsa

Wilayah bernilai negatif (PPW<0). Kabupaten Bandung dan Kabupaten

Tangerang pada Gambar 5.1 berada diatas garis 450, hal ini menunjukkan bahwa

daerah ini tumbuh progresif pada periode 1995-1997.

Berdasarkan Tabel 5.6 daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang

lambat dan tidak memiliki daya saing yang baik pada periode 1995-1997 adalah

Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi dan Kabupaten Purwakarta. Daerah ini

termasuk dalam kuadran 3 pada Gambar 5.1 dengan nilai Pertumbuhan

Proporsional dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah bernilai negatif (PP<0 dan

PPW<0). Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan buruknya daya saing

dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat menyebabkan Kabupaten

61

Cirebon, Kota Sukabumi dan Kabupaten Purwakarta tidak tumbuh progresif pada

periode 1995-1997.

Kabupaten dan kota yang memilki pertumbuhan yang lambat tapi

memiliki daya saing yang baik dibandingkan daerah lain di Jawa Barat pada

periode 1995-1997 adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka

Kabupaten Lebak, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi,

Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis

dan Kota Bandung. Daerah ini pada Gambar 5.1 termasuk di kuadran 4 yaitu

memiliki Pertumbuhan Proporsional bernilai negatif (PP<0), sedangkan

Pertumbuhan Pangsa Wilayah bernilai positif (PPW>0). Daerah yang tumbuh

progresif pada Gambar 5.1 diatas garis 450 diantaranya adalah Kabupaten

Indramayu dan Kabupaten Majalengka memiliki nilai daya saing yang lebih baik

dari nilai pertumbuhan PDRBnya sehingga menghasilkan pergeseran bersih yang

positif.

Pada periode 1995-1997 daerah yang tumbuh paling progresif adalah

Kabupaten Bekasi dengan nilai pergeseran bersih sebesar Rp 3.733.812,20juta

(Tabel 5.6). Hal ini ditunjang pula oleh nilai komponen PP dan PPW Kabupaten

Bekasi yang juga positif (Tabel 5.6). Sehingga dapat dikatakan bahwa pada

periode ini Kabupaten Bekasi memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling cepat

diantara daerah lain, dan memiliki daya saing baik yang mendorong menjadi

wilayah paling progresif diantara kabupaten/kota yang lain di Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi terutama sekali didorong oleh majunya

62

sektor industri Kabupaten Bekasi. Sebagai kota dengan kontribusi sektor industri

terbesar, maka sebagian besar kegiatan industri Propinsi Jawa Barat sebagian

besar berpusat di Kabupaten Bekasi. Pertumbuhan sektor industri dan sektor jasa

Kabupaten Bekasi merupakan yang paling progresif diantara kabupaten/kota yang

lain di Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Tabel 5.6 daerah pertumbuhannya paling tidak progresif

adalah Kota Bandung. Nilai pergeseran bersih Kabupaten Bekasi sebesar minus

Rp 1.568.853,50 juta merupakan yang paling buruk diantara kabupaten/kota yang

lain di Jawa Barat periode 1995-1997 (Tabel 5.6). Dilihat dari daya saing,

kemampuan daya saing Kota Bandung merupakan yang paling buruk. Hal ini

terlihat dari nilai komponen PPW.j yaitu sebesar minus Rp 1.703.640,38 juta

merupakan yang terkecil diantara kabupaten/kota yang lain di Jawa Barat (Tabel

5.6).

63

Sumber : BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah. Gambar 5.1. Profil Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat pada

kurun waktu 1995-1997.

IV I III II

Indramayu

Bekasi

Serang

Kota Bandung

Kota Cirebon

Pandeglang Lebak

Bogor

SukabumiCianjur

Bandung

Garut TasikmalayaCiamisKuningan

Cirebon

Majalengka

Sumedang

Subang

Purwakarta

KarawangTangerang

Kota Bogor

Kota Sukabumi

Kota Tangerang

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

-20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00

PPW.j

PP.j

64

5.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 (Setelah Pemekaran Wilayah)

Pemekaran wilayah di Propinsi Jawa Barat terjadi berdasarkan UU No.23

Tahun 2000 tentang Propinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu

Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Propinsi Banten dengan

daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten

Lebak, KabupatenTangerang, Kota Tangerang serta Kota Cilegon.

Terlepasnya Banten dari Propinsi Jawa Barat diikuti oleh terlepasnya

beberapa kabupaten/kota dari kabupaten/kota induknya. Sehingga pada tahun

2000 setelah terjadinya pemekaran wilayah, Propinsi Jawa Barat memiliki 16

kabupaten dan sembilan kota. Adapun kabupaten/kota yang mengalami

pemekaran diantaranya adalah Kota Bekasi lepas dari pemerintahan Kabupaten

Bekasi, Kota Depok yang lepas dari Kabupaten Bogor, Kota Cimahi yang lepas

dari pemerintahan Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya yang lepas dari

pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar yang lepas dari

pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Tabel 5.7. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat Tahun 1999-2000.

SEKTOR 1999

(juta rupiah) 2000

(juta rupiah) ∆PDRB

(juta rupiah) Persen

Pimer 11.240.589 11.330.278 89.689 0,80

Industri 21.029.934 21.833.139 803.205 3,82

Utilitas 5.602.435 4.508.699 -1.093.735 -19,52

Jasa 22.327.747 17.988.087 -4.339.659 -19,44

Total PDRB 60.200.705 55.660.204 -4.540.500 -7,54 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1999-2000), diolah.

65

Terjadinya pemekaran wilayah khususnya berdirinya Propinsi Banten di

tahun pertama mengakibatkan penurunan PDRB total Propinsi Jawa Barat.

Dengan menggunakan perhitungan PDRB total Propinsi Jawa Barat tahun 1999-

2000 atas dasar harga konstan tahun 1993. Pada Tabel 5.7 dapat dilihat bahwa

terjadi penurunan pada total PDRB sebesar -7,54 persen. Hal ini dikarenakan

terjadinya penurunan yang cukup besar pada sektor utilitas sebesar -19,52 persen

dan juga sektor jasa sebesar -19,44 persen dalam kurun waktu 1999-2000 (BPS

2000). Penurunan ini menunjukkan bahwa terlepasnya kabupaten/kota yang

kemudian tergabung menjadi Propinsi Banten menyebabkan penurunan terhadap

kontribusi pada sektor utilitas dan jasa.


Propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pertumbuhan PDRB total

selama periode 2000-2004. Penurunan laju pertumbuhan PDRB total Jawa Barat

yang sempat dirasakan sebagai dampak pemekaran wilayah di tahun 2000

mengalami peningkatan pada tahun 2001 dari Rp 55.660.204 juta pada tahun 2000

menjadi Rp 57.824.843 juta di tahun 2001 atau mengalami peningkatan sebesar

Rp 2.164.638 juta (Tabel 5.8).

Pertumbuhan PDRB total pada tahun 2002 sebesar Rp 60.096.782

mengalami peningkatan sebesar Rp 2.271.939 juta dari tahun 2001 (Tabel 5.8).

Peningkatan pertumbuhan PDRB total Jawa Barat dari tahun ke tahun selama

periode 2000-2001 terjadi didorong oleh peningkatan kinerja sektor jasa Jawa

Barat yang meningkat seiring berkembangnya pertumbuhan sektor keuangan

sebagai pemulihan dari masa krisis pada tahun 1998 (BPS, 2002).

66

Tabel 5.8. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004.

Tahun Total PDRB (juta rupiah)

2000 55.660.204 2001 57.824.843 2002 60.096.782 2003 63.249.926 2004 66.861.448

∆ PDRB 11.201.243 Nilai Ra 0,20

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004), diolah. Keterangan : Ra = ∆ PDRB 2004-2000 / PDRB 2000

Pertumbuhan PDRB total Jawa Barat selama kurun waktu 2000-2004

menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. PDRB total Propinsi

Jawa Barat pada tahun 2000 sebesar Rp 55.660.204 juta menjadi Rp 66.861.448

juta di tahun 2004. Laju pertumbuhan PDRB total Jawa Barat pada periode 2000-

2004 yaitu sebesar 0,20 dengan pertumbuhan sebesar Rp 11.201.243 juta (Tabel

5.8). Perkembangan perekonomian Jawa Barat yang progresif pada periode 2000-

2004 menunjukkan bahwa kinerja Jawa Barat menunjukkan peningkatan

dibandingkan periode 1995-1997 dimana laju pertumbuhan PDRB total Jawa

Barat sebesar 0,15 (Tabel 5.1).


Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada periode 2000-2004

terutama ditunjang oleh peningkatan kinerja sektor ekonominya. Untuk

mengetahui laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian (Ri) dilakukan

penghitungan dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun awal analisis dan

tahun 2004 sebagai tahun akhir analisis. Dengan mengetahui laju pertumbuhan

67

sektoral maka dapat diketahui sektor manakah yang memberikan kontribusi

dominan terhadap pembentukan PDRB total Jawa Barat atau juga sektor yang

memberikan kontribusi paling kecil terhadap pembentukan PDRB total Propinsi

Jawa Barat.

Tabel 5.9. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004.

PDRB (juta rupiah) Tahun

Sektor Primer Sektor Industri Sektor Utilitas Sektor Jasa 2000 11.330.278 21.833.139 4.508.699 17.988.087 2001 11.360.510 22.908.171 4.809.210 18.746.951 2002 10.792.334 23.631.807 5.293.519 20.379.121 2003 10.913.934 24.528.733 5.619.631 22.187.625 2004 11.275.644 25.187.839 6.159.906 24.238.057

∆ PDRB -54.634 3.354.700 1.651.206 6.249.970 Nilai Ri -0,01 0,15 0,37 0,35

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004), diolah. Keterangan : Sektor Primer = Pertanian + Pertambangan Sektor Industri = Industri Pengolahan Sektor Utilitas = Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Jasa = Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa Ri = ∆ PDRB 2004-2000/PDRB 2000

Peningkatan struktur ekonomi Propinsi Jawa Barat pada periode 2000-

2004 ditunjang oleh kontribusi sektor utilitas, sektor jasa dan sektor industri.

Peningkatan per sektoral ekonomi Jawa Barat mampu memberikan kontribusi

yang positif terhadap pemulihan keadaan perekonomian Jawa Barat pada periode

2000-2004. Hal ini dapat dilihat dari nilai laju pertumbuhan sektor (Ri) berturut

turut untuk sektor utilitas, jasa dan industri adalah sebesar 0,37, 0,35 dan 0,15 atau

sebesar 37 persen, 35 persen dan 15 persen (Tabel 5.9).

68

Laju pertumbuhan sektor primer pada periode 2000-2004 paling kecil

diantara sektor lain yaitu hanya sebesar -0,01 atau -1 persen (Tabel 5.9).

Penurunan yang cukup signifikan dari sektor primer lebih disebabkan kinerja

sektor pertanian yang mengalami banyak penurunan. Penurunan kinerja sektor

pertanian tersebut sebagai dampak terjadi banyaknya alih fungsi lahan menjadi

lahan non pertanian. Perubahan pola pikir masyarakat yang semakin modern

dirasakan cukup berpengaruh terhadap kinerja sektor primer khususnya sektor

pertanian. Sektor pertanian mulai ditinggalkan dan beralih ke sektor industri

karena dianggap menghasilkan pendapatan yang lebih besar (BPS, 2003).

Kurangnya lahan sebagai sumber daya alam dan tenaga kerja sektor pertanian

menyebabkan sektor pertanian menunjukkan kinerja semakin menurun di Jawa

Barat pada periode 2000-2004.

Penurunan yang cukup besar periode 2000-2004 dialami sektor industri

yang tumbuh sebesar 15 persen (Tabel 5.9). Penurunan kinerja industri

pengolahan Jawa Barat dikarenakan menurunnya kontribusi sektoral industri pada

saat terjadinya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah yang terjadi pada tahun

2000 mengakibatkan lepasnya beberapa daerah yang menyokong sektor industri di

Jawa Barat. Setelah terjadinya pemekaran, yaitu tahun 2000-2004 pertumbuhan

sektor industri Jawa Barat belum kembali pulih seperti pada saat sebelum

terjadinya pemekaran wilayah dimana sektor industri merupakan kontributor

terbesar terhadap pembentukan PDRB total Jawa Barat.

Peningkatan kinerja yang cukup tinggi terjadi pada sektor pengangkutan

dan komunikasi di tahun 2004. Sektor utilitas yang pada periode 1995-1997

69

tumbuh 16 persen mengalami peningkatan yang besar pada periode 2000-2004

(Tabel 5.2). Peningkatan ini mampu mendongkrak kontribusi sektor utilitas

sebesar 37 persen terhadap pembentukan PDRB total Jawa Barat selama periode

2000-2004 (Tabel 5.9). Faktor yang mendorong peningkatan sektor ini terutama

sekali disebabkan oleh semakin berkembangnya sistem komunikasi. Hal ini

terlihat dari maraknya penggunaan alat komunikasi telepon genggam. Penggunaan

alat komunikasi yang semakin berkembang ini menarik berbagai investor untuk

menanamkan modalnya di bidang komunikasi. Peningkatan ini menempatkan

sektor utilitas sebagai sektor pendukung terbesar PDRB total Jawa Barat periode

2000-2004.

Kinerja sektor jasa mengalami peningkatan menjadi sebesar 35 persen

(Tabel 5.9). Peningkatan kinerja sektor jasa ini terutama didorong olah

peningkatan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Semakin

kondusifnya suasana politik nasional mendorong semakin berkembangnya

investasi baik dari dalam maupun luar negeri di Propinsi Jawa Barat. Hal ini

mendorong peningkatan yang cukup signifikan terhadap peranan sektor jasa

terhadap perekonomian Jawa Barat pada periode 2000-2004.

Struktur perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan tiap-

tiap sektor dalam menghasilkan nilai tambah di daerah tersebut. Sama halnya

dengan struktur perekonomian kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat memiliki

tingkat pertumbuhan yang beragam. Kemampuan tumbuh sebagian daerah cepat,

dan sebagian lagi tumbuh secara lambat. Hal ini tergantung kinerja dari sektor

70

perekonomian penunjang daerah tersebut. Cepat atau lambatnya pertumbuhan

ekonomi daerah tergantung kinerja sektor ekonomi penunjang daerah tersebut.

Tabel 5.10. Urutan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional Periode 2000-2004.

PPp PPm Ppu PPs No (−) (-) (+) (+)

1 Indramayu Bekasi Bandung Kota Bandung 2 Cianjur Bandung Kota Bandung Bandung 3 Sukabumi Bogor Bogor Kota Bekasi 4 Garut Kota Bekasi Kota Bekasi Bekasi 5 Subang Kota Bandung Kota Cirebon Bogor 6 Bandung Karawang Karawang Garut 7 Ciamis Indramayu Bekasi Karawang 8 Bogor Purwakarta Cirebon Cianjur 9 Karawang Kota Depok Ciamis Ciamis 10 Cirebon Kota Cirebon Kota Bogor Sukabumi 11 Majalengka Sukabumi Cianjur Subang 12 Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Cimahi Cirebon 13 Kuningan Kota Bogor Sukabumi Purwakarta 14 Sumedang Cirebon Indramayu Indramayu 15 Kota Tasikmalaya Garut Purwakarta Tasikmalaya 16 Bekasi Sumedang Kota Depok Kota Cimahi 17 Purwakarta Ciamis Tasikmalaya Kota Bogor 18 Kota Banjar Majalengka Garut Kota Cirebon 19 Kota Depok Tasikmalaya Majalengka Kota Depok 20 Kota Bekasi Subang Subang Majalengka 21 Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kuningan 22 Kota Sukabumi Cianjur Kota Sukabumi Sumedang 23 Kota Cimahi Kuningan Sumedang Kota Tasikmalaya 24 Kota Bogor Kota Sukabumi Kuningan Kota Sukabumi 25 Kota Cirebon Kota Banjar Kota Banjar Kota Banjar

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004), diolah. Keterangan : (+) : nilai pertumbuhan proporsional positif (−) : nilai pertumbuhan proporsional negatif PPp : Pertumbuhan Proporsional Sektor Primer (Pertanian + Pertambangan) PPm : Pertumbuhan Proporsional Sektor Industri (Industri Pengolahan) PPu : Pertumbuhan Proporsional Sektor Utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi) PPs : Pertumbuhan Proporsional Sektor Jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

Analisis komponen PP digunakan untuk mengetahui kemampuan

pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat. Komponen

71

PP merupakan selisih laju pertumbuhan PDRB total Propinsi Jawa Barat (Ra)

dengan laju pertumbuhan PDRB sektoral Propinsi Jawa Barat (Ri) yang

diproporsikan terhadap PDRB total setiap kabupaten dan kota di Propinsi Jawa

Barat. Hasilnya dapat menunjukkan daerah mana yang mampu tumbuh cepat, dan

daerah mana yang pertumbuhannya lambat. Begitu juga sektor ekonomi

pendukungnya, sektor apa yang mampu tumbuh cepat atau tumbuh lambat.

Sektor ekonomi yang tumbuh cepat pada periode 2000-2004 adalah sektor

utilitas dan sektor jasa. Hal ini terlihat dari nilai komponen pertumbuhan

proporsionalnya yang positif (Lampiran 5). Cepatnya sektor utilitas dan sektor

jasa kabupaten/kota dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan sektor

ekonomi tersebut di Propinsi Jawa Barat. Pertumbuhan sektor utilitas dan sektor

jasa di Propinsi Jawa Barat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDRB

totalnya. Hal ini menyebabkan nilai selisih pertumbuhan PDRB sektoral dengan

PDRB total Jawa Barat untuk sektor industri dan sektor utilitas bernilai positif.

Sehingga nilai komponen PP sektor utilitas dan sektor jasa setiap kabupaten/kota

bernilai positif (Lampiran 5).

Kabupaten Bandung pada periode 2000-2004 menempati urutan teratas

dalam sektor utilitas. Pertumbuhan sektor utilitas Kabupaten Bandung paling

cepat dibandingkan daerah lain di Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp 109.966,57

juta (Lampiran 5). Peningkatan kinerja sektor utilitas Kabupaten Bandung

ditunjang oleh peningkatan yang sangat besar sektor listrik dari tahun ke tahun.

Meningkatnya penggunaan listrik di Kabupaten Bandung untuk memenuhi

pasokan kebutuhan pabrik-pabrik industri pengolahan yang banyak terdapat di

72

Kabupaten Bandung (BPS, 2003). Keberadaan Kabupaten Bandung sebagai sentra

industri Jawa Barat pada periode 2000-2004 menyebabkan semakin baiknya

pengangkutan khususnya pengangkutan jalan raya untuk mengakses Kabupaten

Bandung.

Pertumbuhan sektor jasa paling cepat dimiliki Kota Bandung pada periode

2000-2004 yaitu Rp 532.623,75 juta (Lampiran 5). Sebagai ibukota Propinsi Jawa

Barat, induk segala kegiatan perekonomian khususnya bangunan, perdagangan,

keuangan, persewaan dan jasa-jasa terpusat di Kota Bandung. Kinerja di bidang

pengangkutan dan komunikasi Kota Bandung sangat dibutuhkan oleh

kabupaten/kota lain di Propinsi Jawa Barat. hampir sebagian besar kegiatan

perdagangan diadakan di Kota Bandung, sehingga mendorong para investor baik

asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan

perekonomian Kota Bandung pada periode 2000-2004.

Sektor ekonomi yang tumbuh lambat pada periode 2000-2004 adalah

sektor primer dan sektor industri. Hal ini terlihat dari nilai komponen

pertumbuhan proporsionalnya yang negatif (Lampiran 5). Lambatnya sektor

primer dan sektor jasa kabupaten/kota dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap

pertumbuhan sektor ekonomi tersebut di Propinsi Jawa Barat. Pertumbuhan sektor

primer dan sektor jasa di Propinsi Jawa Barat lebih lambat dibandingkan

pertumbuhan PDRB totalnya. Hal ini menyebabkan nilai selisih pertumbuhan

PDRB sektoral Jawa Barat dengan PDRB total Jawa Barat untuk sektor primer

dan sektor industri bernilai negatif, sehingga nilai komponen PP sektor industri

dan sektor utilitas setiap kabupaten/kota bernilai negatif (Lampiran 5). Negatifnya

73

nilai komponen PP hanya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi

tersebut lambat tanpa dipengaruhi besar atau tidaknya kontribusi sektor tersebut

terhadap pembentukan PDRB total.

Pada Tabel 5.10 dapat dilihat bahwa Kabupaten Indramayu merupakan

daerah dengan pertumbuhan sektor primer paling lambat pada periode 2000-2004.

hal yang sama terjadi pada periode 1995-1999. Hal ini menunjukkan bahwa

kontribusi sektor primer Kabupaten Indramayu paling besar. Tetapi semakin besar

kontribusinya yang diproporsikan terhadap nilai selisih pertumbuhan PDRB

sektoral Jawa Barat dengan PDRB total Jawa Barat untuk sektor primer yang

bernilai negatif menyebabkan Kabupaten Indramayu menghasilkan nilai

komponen PP sektor primer dengan nilai negatif terbesar yaitu minus Rp

497.419,27 juta (Lampiran 5). Besarnya kontribusi sektor primer Kabupaten

Indramayu ditunjang oleh besarnya kontribusi sektor pertambangan dan

penggalian minyak dan gas bumi Kabupaten Indramayu. Besarnya kontribusi

sektor primer ini terutama sekali ditunjang oleh peningkatan kinerja sektor

pertambangan dan penggalian. Kabupaten Indramayu merupakan daerah dengan

industri minyak dan gas terbesar di Jawa Barat, sehingga sektor pertambangan dan

penggalian menjadi kontributor paling dominan dalam pembentukan PDRB total

Kabupaten Indramayu.

Daerah yang memiliki nilai komponen PP sektor industri paling kecil yaitu

Kabupaten Bekasi yaitu sebesar minus Rp 321.696,21 juta (Lampiran 5).

Peningkatan PDRB sektor industri Kabupaten Bekasi pada periode 2000-2004

sebesar Rp 1.543.010,78 juta (Lampiran 2). Pertumbuhan PDRB sektor industri

74

pengolahan Kabupaten Bekasi yang terjadi ditunjang oleh peningkatan

produktivitas sentra-sentra industri Kabupaten Bekasi, banyaknya pabrik-pabrik

industri pengolahan di Kabupaten Bekasi menyebabkan peningkatan kontribusi

sektor industri Kabupaten Bekasi walaupun dengan pertumbuhan yang paling

lambat di Propinsi Jawa Barat pada periode 2000-2004.


Kemampuan daya saing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat ditentukan

oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana

sosial dan ekonomi serta kebijakan regional Propinsi Jawa Barat. Komponen

Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat

pada kurun waktu 2000-2004 ditentukan kemampuan daya saing sektor-sektor

ekonomi pendukung perekonomian kabupaten dan kota yang ada.

Komponen PPW didapatkan dari selisih laju pertumbuhan sektor ekonomi

kabupaten/kota (ri) dengan laju pertumbuhan sektor ekonomi Jawa Barat (Ri)

yang diproporsikan terhadap PDRB total setiap kabupaten dan kota. Dengan

komponen pertumbuhan pangsa wilayah maka dapat diketahui kabupaten/kota

mana yang dapat bersaing baik, dan kabupaten/kota mana yang tidak mampu

bersaing baik dengan kabupaten/kota lainnya. Semakin baik pertumbuhan sektor

ekonomi kabupaten/kota dibandingkan pertumbuhan sektor ekonomi Propinsinya,

maka semakin baik pula daya saing kabupaten/kota tersebut dibandingkan

kabupaten/kota yang lain. Demikian pula apabila pertumbuhan sektor ekonomi di

suatu kabupaten/kota lebih kecil dibandingkan pertumbuhan sektor ekonomi

75

propinsinya, maka daerah ini tidak mempunyai daya saing yang baik

dibandingkan daerah lainnya.

Tabel 5.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004.

Kabupaten/Kota rp rm ru rs rw Kota Bandung 0,20 0,75 1,08 0,61 0,71

Subang 0,12 -0,08 0,45 0,31 0,29 Karawang 0,24 0,31 0,29 0,29 0,27

Kota Depok 0,13 0,31 0,29 0,25 0,27 Sukabumi 0,25 0,28 0,39 0,24 0,26 Cirebon 0,44 0,19 0,26 0,19 0,26

Kota Bogor 0,18 0,28 0,30 0,24 0,26 Kota Bekasi 0,22 0,27 0,03 0,25 0,24

Bekasi 0,02 0,23 0,32 0,23 0,23 Kota Sukabumi 0,34 0,43 0,24 0,21 0,23

Kuningan 0,22 0,48 0,32 0,19 0,21 Bogor 0,03 0,18 0,40 0,22 0,19

Kota Cirebon 0,14 0,18 0,13 0,23 0,19 Kota Tasikmalaya -0,57 0,79 0,71 0,38 0,18

Cianjur 0,16 0,14 0,17 0,14 0,16 Ciamis 0,02 0,05 0,35 0,25 0,16

Majalengka 0,06 0,24 0,25 0,21 0,16 Sumedang 0,08 0,18 0,29 0,19 0,16

Garut 0,12 0,22 0,22 0,16 0,15 Kota Banjar -0,33 0,90 0,32 0,32 0,14 Purwakarta 0,09 0,07 0,14 0,23 0,14

Tasikmalaya 0,51 -0,17 -0,16 0,30 0,12 Bandung 0,14 -0,02 0,14 0,07 0,04 Indramayu 0,00 0,00 0,24 0,28 0,03

Kota Cimahi 1,23 1,37 -0,46 -0,51 0,02 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004), diolah. Keterangan : Tanda (*) menunjukkan kabupaten/ kota dengan laju pertumbuhan positif rw : nilai laju pertumbuhan total PDRB Kabupaten/Kota rp : nilai ri sektor primer (Pertanian + Pertambangan) rm : nilai ri sektor industri (Industri Pengolahan) ru : nilai ri sektor utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi) rs : nilai ri sektor jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

Berdasarkan Tabel 5.11 nilai laju pertumbuhan PDRB total (rw) Kota

Bandung sebesar 0,71 merupakan yang terbesar dibandingkan laju pertumbuhan

76

PDRB total kabupaten/kota yang lain di Jawa Barat. Besarnya laju pertumbuhan

PDRB total Kota Bandung besar ditunjang oleh nilai laju pertumbuhan sektor jasa

(rs) dan sektor utilitas yang paling tinggi diantara kabupaten/kota yang lain di

Jawa Barat yaitu berturut-turut sebesar 1,08 dan 0,61 (Tabel 5.11). Sektor jasa

merupakan sektor penunjang utama pembentukan PDRB total Kota Bandung

sebagai wilayah yang dijadikan ibukota Propinsi Jawa Barat dimana hampir

semua kegiatan perekonomian terpusat di Kota Bandung.

Setelah lepas dari Kota Bandung pada tahun 2000 saat pemekaran wilayah,

Kota Cimahi hanya mampu mendapatkan laju pertumbuhan PDRB total paling

kecil yaitu sebesar 0,02 (Tabel 5.11). Kecilnya laju pertumbuhan PDRB total (rw)

Kota Cimahi disebabkan nilai laju pertumbuhan sektor utilitas (ru) dan sektor jasa

(rs) yang negatif yaitu berturut-turut sebesar -0,46 dan -0,51 (Tabel 5.11).

Berdirinya Kota Cimahi dengan pemerintahannya sendiri yang sebelumnya

dibawah pemerintahan Kota Bandung pada periode 1995-1997 belum terlihat

peningkatan pertumbuhannya pada periode 2000-2004.

Laju pertumbuhan sektor primer dan sektor industri di Kota Cimahi

merupakan yang paling besar dibandingkan dearah lain yaitu berturut-turut

sebesar 1,23 dan 1,37 (Tabel 5.11). Tingginya laju pertumbuhan sektor industri ini

dikarenakan Kota Cimahi merupakan pusat industri pengolahan non migas di

Jawa Barat. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan industri di daerah ini,

kegiatan industri pengolahan di Kota Cimahi antara lain industri tekstil dan

industri pangan. Besarnya kinerja sektor industri pengolahan terlihat dari

banyaknya pabrik-pabrik industri pengolahan di Kota Cimahi. Hal ini mendorong

77

besarnya kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB total Kota

Cimahi pada periode 2000-2004.

Tabel 5.12.Urutan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Periode 2000-2004.

No PPWpj PPWmj PPWuj PPWsj

1 Sukabumi* Kota Bandung* Kota Bandung* Kota Bandung*

2 Tasikmalaya* Bekasi* Kota Tasikmalaya* Kota Depok*

3 Cirebon* Kota Cimahi* Bogor* Kota Tasikmalaya*

4 Cianjur* Kota Bekasi* Sukabumi* Kota Banjar

5 Karawang* Karawang* Kota Depok* Subang

6 Bandung* Bogor* Kota Banjar Tasikmalaya

7 Garut* Sukabumi* Kuningan Kota Sukabumi

8 Subang* Kota Tasikmalaya* Ciamis Indramayu

9 Kuningan* Kota Bogor* Sumedang Karawang

10 Sumedang* Majalengka* Kota Sukabumi Majalengka

11 Majalengka* Garut* Majalengka Kota Bogor

12 Purwakarta* Kota Cirebon* Kota Bogor Kota Cirebon

13 Bogor* Kota Banjar* Bekasi Sumedang

14 Kota Bekasi* Kuningan* Garut Kuningan

15 Ciamis* Cirebon Purwakarta Ciamis

16 Kota Cimahi* Kota Sukabumi* Cianjur Purwakarta

17 Kota Sukabumi* Sumedang* Kota Cirebon Sukabumi

18 Kota Bandung* Cianjur Cirebon Cirebon

19 Bekasi* Kota Depok Karawang Kota Bekasi

20 Kota Bogor* Ciamis Indramayu Bogor

21 Kota Cirebon* Subang Tasikmalaya Bekasi

22 Kota Banjar Tasikmalaya Kota Cirebon Cianjur

23 Indramayu Purwakarta Kota Bekasi Garut

24 Kota Depok Indramayu Kota Cimahi Bandung

25 Kota Tasikmalaya Bandung Bandung Kota Cimahi Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004), diolah. Keterangan : Tanda (*) menunjukkan kabupaten/kota dengan nilai komponen PPW positif PPWp : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Primer (Pertanian + Pertambangan) PPWm : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Industri (Industri Pengolahan) PPWu : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi) PPWs : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

78

Daya saing paling baik sektor primer pada periode 2000-2004 dimiliki

oleh Kabupaten Sukabumi (Tabel 5.12). Hal ini dapat dilihat dari nilai

pertumbuhan pangsa wilayah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 206.376,10 juta

(Lampiran 6). Daya saing yang baik sektor primer Kabupaten Sukabumi ditunjang

oleh kemampuan daya saing sektor perikanan Kabupaten Sukabumi yang

mempunyai sektor perikanan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB

total (BPS, 2003). Selain itu produktivitas sektor penggalian Kabupaten Sukabumi

mampu bersaing dengan baik dibandingkan daerah lain dengan pertumbuhan yang

besar.

Pada periode 2000-2004 pertumbuhan seluruh sektor perekonomian Kota

Bandung diatas pertumbuhan sektor ekonomi Jawa Barat. sektor ekonomi di Kota

Bandung hampir sebagian besar berdaya saing paling baik dibandingkan

kabupaten/kota lain (Tabel 5.12). Hal ini terlihat dari nilai pertumbuhan pangsa

wilayah sektor industri, sektor utilitas dan sektor jasa berturut-turut sebesar Rp

745.208,88 juta, Rp 432.324,74 juta dan Rp 691.061,10 juta merupakan nilai

tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Jawa Barat (Lampiran 6). Kota Bandung

merupakan pusat kegiatan perekonomian Jawa Barat, berkembangnya

perdagangan Kota Bandung semakin mendorong aktivitas industri non migas dan

hal ini menarik semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Kota

Bandung. Hal ini merupakan pendorong semakin meningkatnya keuangan, dan

jasa-jasa di Kota Bandung pada periode 2000-2004. Kebutuhan untuk

mempermudah akses menuju Kota Bandung pun pada akhirnya mendorong

semakin berkembangnya sektor utilitas khususnya peningkatan kinerja sektor

79

pengangkutan dan komunikasi. Lingkaran perekonomian yang saling

menguntungkan ini mendorong semakin meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor

perekonomian Kota Bandung yang menunjang pertumbuhan PDRB total Kota

Bandung yang semakin meningkat pula sehingga memperbesar kontribusi

terhadap pembentukan PDRB total Jawa Barat.


Posisi relatif pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa

Barat periode 2000-2004 disajikan pada Tabel 5.13. Nilai Pergeseran Bersih (PB)

menunjukkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, apakah termasuk progresif

atau tidak progresif dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

Pada Tabel 5.12 terlihat bahwa pada periode 2000-2004 terdapat 12

kabupaten/kota yang tumbuh progresif diantaranya Kota Bandung, Kabupaten

Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Subang,

Kota Sukabumi, dan Kabupaten Kuningan. Sementara itu 13 kabupaten/kota

diantaranya Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang,

Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten

Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, Kabupaten

Indramayu, dan Kabupaten Bandung tidak tumbuh progresif pada periode 2000-

2004.

Kabupaten dan kota yang tumbuh progresif dengan pertumbuhan PDRB

yang cepat dan berdaya saing yang baik pada periode 2000-2004 adalah Kota

80

Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon dan

Kota Depok. Bila dilihat pada gambar profil pertumbuhan ekonomi (Gambar 5.2)

terlihat bahwa kabupaten/kota ini berada di kuadran 1 yaitu daerah yang memiliki

Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) bernilai

positif (PP>0 dan PPW>0). Daerah ini pada Gambar 5.2 berada diatas garis 450.

Tabel 5.13. Pergeseran Bersih Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004.

PB.j PP.j PPW.j Kabupaten/Kota

(juta rupiah) Kota Bandung* 2.296.105,75 423.868,60 1.872.237,15

Karawang* 243.458,60 58.488,11 184.970,49 Bekasi* 224.918,37 -109.310,18 334.228,55

Sukabumi* 131.298,27 -29.117,22 160.415,49 Kota Bekasi* 115.520,70 196.163,65 -80.642,95 Tasikmalaya* 103.102,89 51.212,38 51.890,52

Cirebon* 94.498,22 61.549,38 32.948,85 Kota Depok* 93.341,41 77.408,19 15.933,21 Kota Bogor* 65.054,23 111.726,51 -46.672,28

Subang* 25.877,69 -8.861,23 34.738,93 Kota Sukabumi* 12.829,68 62.857,07 -50.027,39

Kuningan* 10.632,46 20.511,17 -9.878,71 Kota Banjar -11.106,55 3.000,81 -14.107,36

Kota Tasikmalaya -13.383,43 33.296,50 -46.679,93 Kota Cirebon -13.722,28 120.419,91 -134.142,18

Sumedang -42.542,78 16.165,44 -58.708,22 Majalengka -42.878,05 6.063,73 -48.941,78

Bogor -50.799,60 30.547,47 -81.347,07 Ciamis -68.118,30 29.273,42 -97.391,72 Cianjur -96.155,68 -7.922,89 -88.232,79 Garut -105.845,29 27.645,42 -133.490,71

Purwakarta -115.735,97 61.001,49 -176.737,46 Kota Cimahi -218.726,79 115.404,42 -334.131,22 Indramayu -661.989,25 -407.247,82 -254.741,43 Bandung -1.115.045,31 71.883,71 -1.186.929,02

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004), diolah. Keterangan Tanda (*) menunjukkan kabupaten/kota yang progresif PP.j : Pertumbuhan Proporsional total PDRB PPW.j : Pertumbuhan Pangsa Wilayah total PDRB PB.j : Pergeseran Bersih total PDRB kabupaten/kota (PP.j + PPW.j)

81

Kabupaten/kota yang pada periode 2000-2004 memiliki pertumbuhan

PDRB yang cepat namun kemampuan daya saingnya lemah dibandingkan daerah

lain adalah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kota

Banjar dan Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten

Majalengka, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten

Purwakarta, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Daerah ini pada Gambar 5.2

termasuk dalam kuadran 2 yaitu memiliki Pertumbuhan Proporsional bernilai

positif (PP>0), tetapi Pertumbuhan Pangsa Wilayah bernilai negatif (PPW<0).

Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kabupaten Kuningan walaupun

tidak berdaya saing baik tetap memperoleh nilai pergeseran bersih yang positif

yaitu Kota Bekasi sebesar Rp 115.520,70 juta, Kota Bogor Rp 65.054,23 juta,

Kota Sukabumi Rp 12.829,68 juta dan Kabupaten Kuningan Rp 10.632,46 juta

(Tabel 5.13). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daerah tersebut tidak berdaya

saing baik tetapi termasuk daerah yang tumbuh progresif didukung oleh

pertumbuhan PDRBnya yang cepat di Propinsi Jawa Barat pada periode 2000-

2004. Daerah ini pada Gambar 5.2 berada diatas garis 450 yang artinya merupakan

daerah yang tumbuh progresif.

Berdasarkan Tabel 5.6 daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang

lambat dan tidak memiliki daya saing yang baik pada periode 2000-2004 adalah

Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu. Kabupaten Cianjur dan Kabupaten

Indramayu termasuk dalam kuadran 3 pada Gambar 5.2 dengan nilai Pertumbuhan

Proporsional dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah bernilai negatif (PP<0 dan

PPW<0). Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan buruknya daya saing

82

dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat menyebabkan Kabupaten Cianjur

dan Kabupaten Indramayu tidak tumbuh progresif pada periode 2000-2004.

Kabupaten dan kota yang memilki pertumbuhan yang lambat tapi

memiliki daya saing yang baik dibandingkan daerah lain di Jawa Barat pada

periode 2000-2004 adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi dan

Kabupaten Subang. Daerah ini pada Gambar 5.2 termasuk di kuadran 4 yaitu

memiliki Pertumbuhan Proporsional bernilai negatif (PP<0), sedangkan

Pertumbuhan Pangsa Wilayah bernilai positif (PPW>0). Kabupaten Bekasi,

Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang walaupun tidak memiliki

pertumbuhan PDRB yang cepat tetap memperoleh nilai pergeseran bersih yang

positif yaitu Kabupaten Bekasi sebesar Rp 224.918,37 juta, Kabupaten Sukabumi

Rp 131.298,27 juta dan Kabupaten Kuningan Rp 25.877,69 juta (Tabel 5.13). Hal

ini menunjukkan bahwa meskipun daerah tersebut tidak berdaya saing baik tetapi

termasuk daerah yang tumbuh progresif didukung oleh pertumbuhan PDRBnya

yang cepat di Propinsi Jawa Barat pada periode 2000-2004. Pada Gambar 5.2

daerah ini berada diatas garis 450.

Kota Bandung pada periode 2000-2004 merupakan daerah paling progresif

di Jawa Barat dengan nilai pergeseran bersih sebesar Rp 2.296.105,75 juta (Tabel

5.13). Kota Bandung memiliki pertumbuhan ekonomi paling cepat dan berdaya

saing paling baik diantara kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Kemampuan Kota

Bandung menjadi wilayah termaju di Jawa Barat ditunjang oleh majunya sektor-

sektor ekonomi pendorong pertumbuhan PDRB Kota Bandung. Prestasi Kota

Bandung sebagai wilayah yang pertumbuhan perekonomiannya diatas

83

pertumbuhan Jawa Barat merupakan keuntungan yang diperoleh Kota Bandung

sebagai penyangga kinerja perekonomian Jawa Barat pada periode 2000-2004.

sektor ekonomi utilitas, industri dan jasa Kota Bandung tumbuh paling progresif

dibandingkan wilayah lain.

Untuk memicu pertumbuhan PDRB maupun sektoral kabupaten/kota d

Propinsi Jawa Barat dibutuhkan kinerja yang baik dari seluruh sumber daya

pendukungnya. Apabila pertumbuhan kabupaten/kota cepat maka daya saing

kabupaten/kota tersebut pasti baik dibandingkan daerah lain. Membaiknya tingkat

laju pertumbuhan yang diiringi peningkatan kemampuan daya saingnya

mendorong kabupaten/kota tersebut tumbuh progresif dibandingkan

kabupaten/kota lain di Propinsi Jawa Barat.

Secara lebih jelas pada Gambar 5.2 disajikan profil pertumbuhan PDRB

disetiap kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2000-2004.

Untuk mengevaluasi pertumbuhan PDRB setiap kabupaten dan kota di Propinsi

Jawa Barat pada periode 2000-2004 adalah dengan mengekspresikan persentase

perubahan komponen Pertumbuhan Proporsional sebagai sumbu absis dan

persentase perubahan komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah sebagai sumbu

ordinat.

84

Sumber : BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004), diolah. Gambar 5.2. Profil Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat pada

kurun waktu 2000-2004.

IV I III II

Sukabumi

Cianjur

Tasikmalaya

Indramayu

Subang

Karawang

Bekasi

Kota Sukabumi

Kota Bandung

Kota Cirebon

Kota Bekasi

Kota Depok

Kota Cimahi

Kota Tasikmalaya

Bogor

Bandung

Garut

Ciamis

Kuningan

Cirebon

Majalengka

Sumedang

Purwakarta

Kota Bogor

Kota Banjar

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

-15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 PP.j

PPW.j

85

5.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah


Pertumbuhan PDRB total Propinsi Jawa Barat selama dua periode

penelitian ditunjukkan pada Tabel 5.14. Pada periode sebelum pemekaran wilayah

pertumbuhan PDRB total Jawa Barat merupakan yang paling besar diantara

propinsi lainnya di Pulau Jawa. Pertumbuhan PDRB total ini menempatkan

Propinsi Jawa Barat pada periode sebelum pemekaran wilayah sebagai kontributor

terbesar terhadap pembentukan PDB total Indonesia. Saat terjadinya pemekaran

wilayah di awal tahun 2000 PDRB total Jawa Barat mengalami penurunan yang

cukup signifikan. Pada periode setelah pemekaran wilayah yaitu tahun 2000-2004

pertumbuhan PDRB total Jawa Barat cenderung terus meningkat.

Tabel 5.14. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 dan 2000-2004.

Tahun Total PDRB

(juta rupiah) Tahun Total PDRB (juta rupiah)

1995 62.491.165 2000 55.660.204

1996 68.243.530 2001 578.248.43

1997 71.568.924 2002 60.096.782

- - 2003 63.249.926

- - 2004 66.861.448

∆ PDRB 9.077.759 ∆ PDRB 11.201.243

Nilai Ra 0,15 Nilai Ra 0,20 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1997-2004), diolah.

PDRB total pada awal periode sebelum pemekaran sebesar Rp 62.491.165

juta lebih besar dibandingkan PDRB total pada awal periode setelah pemekaran

86

sebesar Rp 55.660.204 (Tabel 5.14). Hal ini disebabkan pada periode kedua

terjadi penurunan total PDRB awal yaitu pada tahun 2000 yang dipengaruhi oleh

terjadinya pemekaran wilayah. Pertumbuhan PDRB terbesar selama dua periode

penelitian pada tahun 1997 yaitu sebesar Rp 71.568.924 juta, sedangkan

pertumbuhan PDRB terkecil yaitu pada tahun 2000 Rp 55.660.204 juta (Tabel

5.14).

Laju pertumbuhan PDRB total Jawa Barat (Ra) menunjukkan

peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai laju pertumbuhan PDRB total Jawa

Barat pada periode 1995-1997 sebesar 0,15 menjadi 0,20 pada periode 2000-2004.

Pertumbuhan PDRB total Jawa Barat pada periode 2000-2004 belum

menunjukkan pertumbuhan sebesar periode 1995-1997. Dari dua periode

penelitian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan PDRB total Jawa Barat cenderung

meningkat meskipun belum kembali dengan pertumbuhan pada periode pertama.

Propinsi Jawa Barat sempat mengalami penurunan karena dampak pemekaran

wilayah selanjutnya dapat kembali memulihkan keadaan perekonomiannya.


Pertumbuhan PDRB total Jawa Barat ditunjang oleh pertumbuhan PDRB

sektoralnya. Pada periode setelah pemekaran kinerja sektor perekonomian

cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja sektor perekonomian

Jawa Barat setelah terjadinya pemekaran wilayah cenderung lebih besar

dibandingkan pada periode sebelum pemekaran wilayah atau pada tahun 1995-

87

1997. Pada periode setelah pemekaran wilayah sektor utilitas dan jasa kembali

menunjukkan peningkatan pertumbuhannya dengan sangat tinggi.

Tabel 5.15. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 dan 2000-2004.

PDRB per sektor

(juta rupiah) Tahun Sektor Primer Sektor Industri Sektor Utilitas Sektor Jasa

1995 12.815.304 20.810.291 4.959.109 23.906.461 1996 12.930.078 24 113 084 5.478.024 25.722.353 1997 12.299.543 26 310 843 5.768.203 27.190.354

∆ PDRB -515.673 5.500.545 809.087 3.283.890 Nilai Ri -0,04 0,26 0,16 0,14

2000 11.330.278 21.833.139 4.508.699 17.988.087 2001 11.360.510 22.908.171 4.809.210 18.746.951 2002 10.792.334 23.631.807 5.293.519 20.379.121 2003 10.913.934 24.528.733 5.619.631 22.187.625 2004 11.275.644 25.187.839 6.159.906 24.238.057

∆ PDRB -54.634 3.354.700 1.651.206 6.249.970 Nilai Ri -0,01 0,15 0,37 0,35

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1997-2004), diolah. Keterangan : Sektor Primer = Pertanian + Pertambangan Sektor Industri = Industri Pengolahan Sektor Utilitas = Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Jasa = Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa

Berdasarkan Tabel 5.15 terlihat bahwa kinerja sektor primer selama dua

periode penelitian cenderung menurun. Pertumbuhan PDRB sektor primer terus

menurun disebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian di Jawa Barat pada

periode 2000-2004 (BPS, 2003). Kinerja sektor primer pada periode setelah

pemekaran belum bisa kembali seperti pada awal periode sebelum pemekaran.

Keadaan ini menunjukkan sektor primer di Propinsi Jawa Barat bukan pendukung

utama terhadap perkembangan perekonomian Jawa Barat selama dua periode

penelitian.

88

Kinerja sektor industri di Propinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada

periode setelah terjadinya pemekaran wilayah. Sektor industri yang pada periode

sebelum pemekaran wilayah mampu tumbuh sebesar 26 persen, pada periode

setelah terjadinya pemekaran wilayah menjadi sebesar 15 persen. Penurunan

kontribusi sektor industri yang cukup signifikan merupakan dampak dari

terjadinya pemekaran wilayah. Keadaan ini menunjukkan daerah-daerah yang

mekar menjadi Propinsi Banten sebelumnya yaitu pada periode sebelum

pemekaran wilayah sangat menunjang terhadap pembentukan PDRB sektoral

industri di Jawa Barat.

Sektor utilitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama dua

periode penelitian. Laju pertumbuhan PDRB sektor utilitas pada periode sebelum

pemekaran sebesar 0,16 menjadi sebesar 0,37 pada periode 2000-2004 (Tabel

5.15). Pertumbuhan PDRB sektor utilitas sempat menurun pada awal tahun 2000

yang disebabkan lepasnya Kota Tangerang yang sebelumnya memberikan

kontribusi besar pada sektor utilitas. Penurunan pertumbuhan PDRB sektor utilitas

Jawa Barat tidak berlangsung lama. Pada tahun-tahun berikutnya selama periode

setelah pemekaran kinerja sektor utilitas terus meningkat bahkan melebihi

pertumbuhan pada periode 1995-1997 yang menempatkan sektor utilitas sebagai

sektor pendukung utama terhadap pembentukan PDRB total Jawa Barat setelah

terjadinya pemekaran wilayah.

Peningkatan petumbuhan yang cukup besar terjadi di sektor jasa pada

periode setelah pemekaran. Sama seperti sektor utilitas, pada awal pemekaran

wilayah sektor jasa mengalami penurunan pertumbuhan PDRB akibat lepasnya

89

kabupaten/kota yang membentuk Propinsi Banten yang memberikan kontribusi

yang besar terhadap pembentukan PDRB sektor jasa. Sama halnya dengan sektor

utilitas, dampak pemekaran wilayah terhadap sektor jasa hanya terjadi pada awal

tahun 2000. Selama periode setelah pemekaran sektor jasa terus mengalami

peningkatan bahkan melebihi pertumbuhan PDRB sektor jasa pada periode

sebelum pemekaran dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,35 (Tabel 5.15).


Kemampuan daya saing sektoral kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat

ditentukan oleh kemampuan setiap kabupaten/kota mengelola SDA yang tersedia

secara optimal. Selama dua periode penelitian terlihat bahwa kemampuan daya

saing sektoral setiap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat berbeda satu sama

lainnya.

Dilihat dari hasil penelitian mengenai kemampuan daya saing di

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan

kemampuan daya saing untuk setiap sektor ekonomi. Kemampuan daya saing

untuk tingkat kota dan tingkat kabupaten berbeda selama dua periode penelitian.

Untuk sektor utilitas, sektor jasa dan sektor industri khususnya kemampuan daya

saing lebih banyak dimiliki oleh beberapa kota di Propinsi Jawa Barat. Untuk

sektor primer, kemampuan daya saing cenderung dimiliki oleh tingkat kabupaten.

Hal ini menunjukkan ketersediaan lahan pertanian maupun penggalian di tingkat

kabupaten lebih banyak dibandingkan di kota yang lebih menekankan peningkatan

pada sektor-sektor diluar sektor primer.

90

Penurunan kemampuan daya saing yang paling terlihat selama dua periode

penelitian terjadi pada sektor jasa dan sektor utilitas. Pada periode sebelum

pemekaran terdapat 17 kabupaten dan kota yang dapat bersaing baik di sektor

utilitas dan 13 kabupaten dan kota yang dapat bersaing baik di sektor jasa. Pada

periode setelah pemekaran hanya terdapat lima kabupaten dan kota yang mampu

bersaing di sektor utilitas sedangkan di sektor jasa hanya terdapat tiga kota yang

dapat bersaing dengan baik. Hal ini menunjukkan kemampuan daya saing sektor

utilitas dan sektor jasa kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat mengalami

penurunan pada periode setelah pemekaran.

Dilihat dari kecenderungan pembangunan di tingkat kabupaten dan kota,

terlihat bahwa sektor jasa dan sektor utilitas lebih berkembang di tingkat kota

dibandingkan kabupaten. Hal ini secara langsung berdampak terhadap pemerataan

kemampuan pertumbuhan sektoral kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

Terjadinya ketimpangan kemampuan daya saing sektoral antara kabupaten dan

kota yang terdapat di Jawa Barat menunjukkan terjadinya perbedaan kinerja

perekonomian di tingkat kabupaten dan tingkat kota di Propinsi Jawa Barat

selama periode sebelum pemekaran.


Kemampuan setiap kabupaten dan kota dalam menciptakan nilai tambah

dalam pembentukan PDRB totalnya menunjukkan kemampuan pertumbuhan

ekonomi kabupaten/kota tersebut. Indikator yang dapat digunakan yaitu

kemampuan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan daya saing terhadap daerah

91

lain yang pada akhirnya menunjukkan progresif atau tidak progresifnya

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut.

Selama kurun waktu sebelum dan sesudah pemekaran wilayah

pertumbuhan beberapa kabupaten/kota mengalami pergeseran. Pada periode

sebelum pemekaran terdapat 9 kabupaten dan kota yang tumbuh progresif. Pada

periode setelah pemekaran meningkat menjadi 12 kabupaten dan kota yang

tumbuh progresif. Kabupaten/kota yang secara konsisten tumbuh progresif pada

dua periode ini adalah Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor. Kabupaten/kota yang

secara konsisten tumbuh tidak progresif selama dua periode penelitian yaitu

Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten

Purwakarta.

Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor konsisten tumbuh progresif dengan

pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berdaya saing baik pada dua periode

penelitian. Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor menunjukkan pertumbuhan

ekonomi yang semakin cepat dan kemampuan daya saing semakin baik dari tahun

ke tahun selama kurun waktu 1995-2004 dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

Kota Bogor bertahan tumbuh progresif dengan memiliki pertumbuhan

ekonomi yang cepat tetapi daya saing kurang baik setelah terjadinya pemekaran

wilayah. Pada periode sebelum pemekaran wilayah, Kota Bogor tumbuh progresif

ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat dan daya saing baik, tetapi pada

periode ini Kota Bogor hanya ditunjang oleh pertumbuhan ekonominya yang

cepat.

92

Kabupaten Bekasi bertahan tumbuh progresif selama dua periode

penelitian. Pada periode setelah pemekaran mengalami peningkatan dalam

kemampuan daya saingnya. Pada periode sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi

mempunyai pertumbuhan yang cepat dan didukung daya saing yang baik,

sehingga pertumbuhannya progresif. Pada periode setelah pemekaran daya saing

Kabupaten Bekasi mendorong progresifnya pertumbuhan Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bandung pada periode sebelum pemekaran wilayah tumbuh

progresif dengan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat meskipun daya

saingnya kurang baik. Pada periode setelah pemekaran wilayah Kabupaten

Bandung menjadi tidak tumbuh progresif karena pertumbuhan ekonominya

menurun dengan kemampuan daya saing yang kurang baik.

Pada periode setelah pemekaran pertumbuhan Kabupaten Majalengka dan

Kabupaten Indramayu mengalami kemunduran. Pada periode sebelumnya daerah

ini tumbuh progresif sementara pada periode setelah pemekaran daerah ini

tumbuh tidak progresif. Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu

mengalami penurunan daya saing pada periode setelah pemekaran. Penurunan

kemampuan daya saya saingnya kurang bisa diimbangi dengan pertumbuhan

ekonominya, sehingga pada periode setelah pemekaran pergeseran bersih kedua

daerah negatif. Hal ini menyebabkan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten

Indaramayu menjadi tumbuh tidak progresif pada periode setelah pemekaran.

Pertumbuhan Kota Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten

Bekasi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang menjadi progresif pada

periode setelah pemekaran wilayah. Kota Sukabumi dan Kabupaten Kuningan

93

mengalami peningkatan pertumbuhan ekonominya pada periode 2000-2004 yang

menjadikan kedua daerah ini tumbuh progresif pada periode setelah pemekaran

wilayah. Sementara itu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten

Subang menjadi tumbuh progresif pada periode setelah pemekaran wilayah

ditunjang oleh peningkatan kemampuan daya saingnya.

Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sumedang tidak

menunujukkan kemajuan pertumbuhan ekonomi maupun daya saing selama dua

periode penelitian. Kadua daerah ini tidak memiliki daya saing yang baik terhadap

daerah lain di Jawa Barat. selama dua periode pertumbuhan ekonomi yang cepat

dari kedua daerah ini belum mampu menghasilkan pergeseran bersih yang positif.

Keadaan ini menyebabkan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang tetap

tidak tumbuh progresif selama periode sebelum pemekaran dan periode setelah

pemekaran.

Daerah yang terbentuk setelah pemekaran wilayah pada tahun 2000 yaitu

Kota Banjar, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Bekasi

menunjukkan keragaman dalam kemampuan tumbuh perekonomiannya. Kota

Banjar, Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi menunjukkan pertumbuhan ekonomi

yang cepat selama periode setelah pemekaran. Kemampuan pertumbuhan yang

cepat daerah ini tidak didukung oleh kemampuan daya saingnya, sehingga pada

periode setelah pemekaran daerah ini belum mampu tumbuh progresif

dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi dan Kota Depok yang cepat

menempatkan kedua daerah ini sebagai kota yang progresif pada periode setelah

94

pemekaran. Kota Depok sebagai wilayah baru hasil pemekaran wilayah pada

tahun 2000 sudah mampu menunjukkan pertumbuhan yang cepat dengan

didukung kemampuan daya saing yang baik sehingga dapat tumbuh progresif

pada periode setelah pemekaran. Kota Bekasi tumbuh progresif dengan

pertumbuhan ekonomi yang cepat meskipun kurang ditunjang oleh kemampuan

daya saingnya dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

Beragamnya kegiatan perekonomian Propinsi Jawa Barat merupakan

indikator yang menggambarkan struktur perekonomian Jawa Barat yang sangat

dipengaruhi oleh potensi ekonomi setiap kabupaten dan kota yang ada. Potensi

ekonomi setiap daerah ditunjang oleh Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber

Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Untuk melihat struktur ekonomi suatu

wilayah maka dapat dilihat distribusi persentase sektoralnya. Kontribusi nilai

tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB akan menunjukkan sektor-sektor

yang menjadi pemicu pertumbuhan. Dengan demikian struktur perekonomian

kabupaten dan kota di Jawa Barat selama periode sebelum dan sesudah pemekaran

wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan tiap-tiap sektor dalam penciptaan

nilai tambah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada dua periode yaitu

sebelum dan sesudah pemekaran wilayah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB total Propinsi Jawa Barat pada periode sebelum

pemekaran sebesar 0,15. Sektor industri merupakan kontributor terbesar

sementara sektor primer merupakan kontributor terkecil terhadap

pembentukan PDRB total Jawa Barat. Kabupaten/kota yang tumbuh progresif

adalah Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Cirebon, Kabupaten

Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung,

Kabupaten Majalengka dan Kota Bogor. Kabupaten/kota yang tidak tumbuh

progresif adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis,

Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan,

Kabupaten Serang, Kabupaten Garut, Kabupaten Lebak, Kabupaten

Tasikmalaya, , Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi dan Kabupaten

Karawang. Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, dan Kota Bandung.

2. Pertumbuhan PDRB total Propinsi Jawa Barat pada periode setelah pemekaran

sebesar 0,20. Sektor utilitas merupakan kontributor terbesar sementara sektor

primer merupakan kontributor terkecil terhadap pembentukan PDRB total

Jawa Barat. Kabupaten/kota yang tumbuh progresif adalah Kota Bandung,

Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi,

Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Depok, Kota Bogor,

96

Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Kuningan.

Kabupaten/kota yang tidak tumbuh progresif adalah Kota Banjar, Kota

Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka,

Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten

Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, Kabupaten Indramayu, dan

Kabupaten Bandung.

3. Sektor primer merupakan sektor dengan kontribusi terkecil terhadap

pembentukan PDRB Jawa Barat pada periode sebelum dan sesudah

pemekaran wilayah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi

Jawa Barat menunjukkan peningkatan setelah terjadinya pemekaran wilayah.

Daerah yang secara konsisten tumbuh progresif diantaranya Kabupaten Bekasi

dan Kota Bogor. Daerah yang konsisten tumbuh tidak progresif adalah

Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten

Purwakarta.tetap tidak tumbuh progresif selama dua periode penelitian. Kota

hasil pemekaran yang sudah dapat tumbuh progresif adalah Kota Depok dan

Kota Bekasi. Kota Banjar, Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi belum mampu

tumbuh progresif dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

6.2. Saran

Setelah melihat hasil penelitian dan kondisi yang ada, maka saran yang

dapat saya ajukan adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang, Kabupaten

Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Purwakarta memiliki pertumbuhan

97

paling lambat. Kedua wilayah tersebut diharapkan menjadi perhatian

pemerintah agar dapat memacu pertumbuhan ekonominya.

2. Pemekaran wilayah yang akan dilakukan wilayah lain selanjutnya diharapkan

lebih menekankan pada usaha untuk memacu pertumbuhan ekonominya.

Pelaksanaan pemekaran wilayah memberikan dampak yang berbeda pada

setiap wilayah. Untuk itu diharapkan setiap wilayah dapat melakukan

pertimbangan lebih lanjut untuk melakukan pemekaran wilayah apabila dapat

menyebabkan penurunan kinerja perekonomian wilayah tersebut.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan penelitian di Propinsi

Banten untuk mengetahui bagaimana kinerja perekonomiannya setelah lepas

dari Propinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat. 2002. Rencana

Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat 2010. Bappeda Jawa Barat, Bandung.

Badan Pusat Statistik. 1996. PDRB Propinsi Jawa Barat Menurut Lapangan

Usaha Tahun 1995. BPS Jawa Barat, Bandung. . 1997. PDRB Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Barat

Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-1997. BPS Jawa Barat, Bandung. . 1997. PDRB Propinsi Jawa Barat Menurut Lapangan

Usaha Tahun 1993-1997. BPS Jawa Barat, Bandung. . 2000. PDRB Propinsi Jawa Barat Menurut Lapangan

Usaha Tahun 1999-2000. BPS Jawa Barat, Bandung. . 2003. PDRB Propinsi Jawa Barat Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2000-2003. BPS Jawa Barat, Bandung. . 2003. PDRB Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Barat

Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999-2003. BPS Jawa Barat, Bandung. . 2004. Jawa Barat Dalam Angka 2004. BPS Jawa Barat,

Bandung. . 2004. PDRB Propinsi Jawa Barat Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2002-2004. BPS Jawa Barat, Bandung. . 2004. PDRB Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Barat

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2004. BPS Jawa Barat, Bandung. Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis: Pembangunan Wilayah Pesisir dan

Lautan. PT Pradnya Paramita, Jakarta. Boediono. 1982. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE UGM, Yogyakarta. Darojat, D. 2004. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional Terhadap

Pertumbuhan Kesempatan Kerja di Jawa Barat Periode 1980-2002 [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung.

99

Departemen Ilmu Ekonomi. 2005. Pelatihan Teknik Perencanaan Wilayah dan Ekonometrika Paket A. Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta. Irawan. 1994. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah di

Provinsi Jawa Barat Tahun 1986-1990 [Skripsi]. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Irawan dan Suparmoko. 1999. Ekonomika Pembangunan. BPFE, Yogyakarta. Jhingan, ML. 2003. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi ke-9. PT

Raja Grafindo Persada, Jakarta. Pasaribu, S et al. 2005. Pedoman Penulisan Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi,

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 2006. Profil Jawa Barat [Jabar Online].

http://www.jabar.go.id/profiljabar.htm [29 Januari 2006]. Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 2006. Visi Jawa Barat [Jabar Online].

http://www.jabar.go.id/visijabar.htm [29 Januari 2006]. Setiawan, D. 2004. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di

Provinsi Sumatera Utara Periode 1993-2002 [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sukirno, S. 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar

Kebijaksanaan. LPFE UI, Jakarta. Tarigan, R. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. PT Bumi

Aksara, Jakarta. Wikipedia Indonesia. 2006. Pemekaran Daerah di Indonesia [Wikipedia Online].

http://www.id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia.htm [29 Juli 2006].

Lampiran 1. PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Pada Tahun 1995 dan Tahun 1997 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (juta rupiah).

Sektor Pimer Sektor Industri Sektor Utilitas Sektor Jasa Total PDRB Kabupaten/Kota

1995 1997 1995 1997 1995 1997 1995 1997 1995 1997 Pandeglang 414.208,34 410.878,69 74.174,70 99.102,85 56.925,83 76.244,69 441.206,63 500.001,19 986.515,50 1.086.227,42

Lebak 324.349,00 337.544,33 62.368,00 78.491,03 44.260,00 51.578,27 473.710,00 539.946,79 904.687,00 1.007.560,56 Bogor 992.550,92 992.334,07 2.489.379,98 3.075.845,51 393.297,44 488.153,95 1.912.955,20 2.217.320,74 5.788.183,54 6.773.654,27

Sukabumi 868.098,80 929.636,75 153.851,79 216.439,14 126.920,80 159.169,68 817.626,53 900.065,86 1.966.497,92 2.205.338,43 Cianjur 770.858,99 818.060,08 75.301,61 94.230,52 129.918,63 157.440,04 886.620,84 996.355,49 1.862.700,07 2.066.086,13

Bandung 925.191,86 810.548,77 3.375.561,66 4.251.370,61 534.137,92 639.650,68 1.962.794,57 2.182.146,86 6.797.686,01 7.883.716,92 Garut 771.378,82 775.598,01 127.253,97 172.664,73 84.146,47 100.231,52 1.115.016,24 1.259.921,84 2.097.795,50 2.308.398,10

Tasikmalaya 554.051,20 574.913,18 159.499,10 165.632,68 121.221,66 155.562,89 1.112.765,26 1.276.102,62 1.947.537,22 2.172.211,37 Ciamis 665.546,41 689.274,20 133.913,93 162.624,28 167.299,72 194.836,50 955.495,64 1.071.783,14 1.922.255,70 2.128.518,12

Kuningan 310.333,00 309.682,98 20.765,00 25.096,27 49.616,00 57.593,12 457.493,00 535.643,89 838.207,00 928.016,26 Cirebon 377.632,44 394.141,75 195.655,38 236.129,14 152.003,51 177.652,21 925.014,93 1.024.225,83 1.650.306,26 1.832.148,93

Majalengka 317.256,23 366.869,19 143.561,00 173.664,00 60.116,33 66.655,67 460.120,00 540.417,77 981.053,56 1.147.606,63 Sumedang 334.574,24 329.212,00 150.983,78 193.214,20 49.451,74 60.596,60 479.431,05 539.104,30 1.014.440,81 1.122.127,60 Indramayu 3.379.839,87 3.471.410,64 124.330,07 924.415,40 122.617,56 142.327,11 684.670,18 748.696,69 4.311.457,82 5.286.849,84

Subang 641.700,00 686.036,80 121.446,00 127.382,00 40.985,00 55.553,00 748.871,00 853.435,00 1.553.002,00 1.722.416,80 Purwakarta 225.353,26 216.703,81 166.542,00 202.321,14 72.834,00 94.166,24 445.927,00 488.062,59 910.656,26 1.001.805,35 Karawang 471.644,00 460.576,00 842.928,00 1.033.533,00 211.720,00 246.304,00 1.038.441,00 1.184.450,00 2.564.733,00 2.924.863,00

Bekasi 394.741,00 268.935,96 3.258.078,00 6.272.332,01 324.254,00 610.186,55 1.726.041,00 3.113.932,70 5.357.884,00 10.265.387,22 Tangerang 473.259,73 488.049,71 1.859.622,53 2.276.507,67 424.890,78 477.110,50 896.791,68 1.042.547,34 3.654.564,72 4.284.215,22

Serang 424.727,93 421.224,66 3.095.075,96 3.473.434,00 398.952,11 486.918,18 1.062.433,71 1.271.991,39 4.981.189,71 5.653.568,23 Kota Bogor 4.899,85 4.648,21 171.452,13 239.770,69 170.417,17 182.540,91 593.261,16 671.555,85 940.030,31 1.098.515,66

Kota Sukabumi 80.131,66 44.081,38 19.866,83 24.078,00 62.660,62 68.148,39 317.288,86 398.406,28 477.947,97 534.714,05 Kota Bandung 21.747,91 19.594,79 1.312.314,84 172.215,75 684.793,77 663.658,91 3.754.629,93 4.187.847,15 5.773.486,45 6.593.226,69 Kota Cirebon 6.820,00 5.507,00 19.870,00 391.232,06 196.281,00 225.081,00 568.114,00 659.768,00 791.085,00 1.281.588,06

Kota Tangerang 31.559,09 24.260,72 2.466.643,26 3.547.381,00 923.711,02 1.096.244,70 1.803.306,28 2.156.035,38 5.225.219,65 6.823.921,80 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997). Keterangan : Primer = Sektor Pertanian + Sektor Pertambangan Industri = Sektor Industri Pengolahan Utilitas = Sektor Listrik, gas dan air bersih + Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Jasa = Sektor Bangunan + Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran + Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Sektor Jasa-jasa

Lampiran 2. PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Pada Tahun 2000 dan Tahun 2000 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (juta rupiah).

Sektor Pimer Sektor Industri Sektor Utilitas Sektor Jasa Total PDRB Kabupaten/Kota

2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 Bogor 523.589,26 541.002,56 2.216.292,31 2.607.935,94 382.462,45 534.001,42 1.183.643,00 1.438.798,52 4.305.987,03 5.127.300,89

Sukabumi 855.152,57 1.070.080,20 372.928,85 477.123,36 157.670,08 219.423,87 862.886,74 1.065.832,45 2.248.638,24 2.826.894,75 Cianjur 878.581,14 1.023.015,83 64.020,97 73.056,15 167.766,47 195.903,84 926.548,12 1.058.701,03 2.035.916,70 2.351.753,59

Bandung 759.252,00 862.306,14 3.553.687,73 3.488.213,04 666.530,87 762.325,66 1.889.403,32 2.023.298,60 6.868.873,92 7.135.242,38 Garut 762.530,49 854.700,47 178.368,97 217.536,02 100.516,95 122.322,73 1.131.130,79 1.309.353,25 2.172.547,20 2.505.141,19

Tasikmalaya 353.858,55 535.893,18 112.417,14 93.120,18 107.640,52 90.367,60 728.258,52 947.950,60 1.302.180,18 1.462.720,23 Ciamis 640.574,47 654.209,46 145.929,91 153.554,68 176.945,62 238.819,22 885.940,68 1.106.866,50 1.849.345,33 2.150.958,07

Kuningan 325.055,37 395.358,37 22.566,19 33.466,53 57.834,81 76.454,95 507.553,61 602.099,73 913.009,98 1.108.287,07 Cirebon 407.415,91 585.244,95 182.175,07 216.739,52 178.607,96 225.540,55 811.639,60 964.743,66 1.579.838,54 1.992.767,01

Majalengka 390.925,21 412.617,92 145.489,30 180.713,10 77.753,80 97.375,70 512.433,84 619.738,51 1.126.602,16 1.310.282,96 Sumedang 314.317,52 339.744,82 170.211,47 200.016,62 67.198,86 86.806,64 501.278,16 595.805,55 1.053.006,01 1.221.913,81 Indramayu 2.600.976,26 2.592.208,67 972.571,68 973.483,24 156.221,46 194.235,08 757.032,86 967.824,90 4.486.802,27 4.635.159,47

Subang 720.900,75 809.722,43 89.728,26 82.988,10 70.620,83 102.300,95 831.868,92 1.088.738,64 1.713.118,77 2.209.581,86 Purwakarta 191.790,76 209.108,28 837.446,17 893.618,44 134.823,99 153.358,63 788.550,64 973.740,23 1.952.611,56 2.226.968,60 Karawang 479.454,78 593.235,50 996.677,00 1.306.451,03 262.775,75 340.000,28 1.055.080,21 1.360.030,83 2.793.987,74 3.535.960,10

Bekasi 208.203,71 212.078,53 6.759.527,78 8.302.538,56 271.615,65 359.749,58 1.418.476,49 1.750.704,30 8.657.823,63 10.623.838,00 Kota Bogor 4.701,80 5.542,11 296.656,23 379.037,22 175.579,96 228.529,62 668.751,02 828.196,52 1.145.689,01 1.440.484,65

Kota Sukabumi 14.549,55 19.459,07 18.427,82 26.312,66 68.364,88 84.711,67 377.802,89 457.916,17 479.190,14 589.824,35 Kota Bandung 18.788,54 22.618,85 1.241.119,40 2.177.028,48 603.496,28 1.256.837,51 2.646.665,80 4.257.312,29 4.510.070,01 7.710.843,95 Kota Cirebon 4.588,71 5.248,88 457.562,58 539.208,69 302.135,70 342.167,11 637.630,44 783.696,96 1.401.917,43 1.667.662,25 Kota Bekasi 37.183,00 45.438,31 1.492.076,00 1.898.230,31 356.726,00 365.876,09 1.473.463,00 1.841.490,38 3.359.448,00 4.153.141,42 Kota Depok 43.099,10 48.534,13 517.377,26 679.108,69 129.357,28 167.356,81 608.257,02 757.664,48 1.298.090,66 1.652.191,11 Kota Cimahi 5.115,46 11.411,82 337.912,92 801.492,28 164.310,68 89.456,18 720.593,48 353.958,66 1.227.932,55 1.255.550,87

Kota Tasikmalaya 230.066,45 98.467,81 73.089,69 131.116,56 69.984,10 119.567,37 473.488,21 654.471,58 846.631,99 1.002.165,18 Kota Banjar 65.681,83 44.311,12 14.963,05 28.503,27 18.138,61 23.952,74 90.840,67 119.911,07 189.624,16 217.004,00

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004). Keterangan : Primer = Sektor Pertanian + Sektor Pertambangan Industri = Sektor Industri Pengolahan Utilitas = Sektor Listrik, gas dan air bersih + Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Jasa = Sektor Bangunan + Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran + Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Sektor Jasa-jasa

103

Lampiran 3. Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997.

PPp PPm PPu PPs PP.j Kabupaten/Kota (juta rupiah) (juta rupiah) Persen

Bekasi -73.228,62 387.886,65 5.799,93 -13.636,69 306.821,28 5,73

Kota Tangerang -5.854,54 293.663,32 16.522,43 -14.247,13 290.084,08 5,55

Serang -78.791,51 368.480,64 7.136,06 -8.393,82 288.431,37 5,79

Bandung -171.632,85 401.873,53 9.554,13 -15.507,17 224.287,64 3,30

Kota Bandung -4.034,47 156.236,10 12.248,91 -29.663,67 134.786,88 2,33

Tangerang -87.794,67 221.395,18 7.600,02 -7.085,15 134.115,38 3,67

Bogor -184.128,66 296.370,21 7.034,91 -15.113,41 104.163,05 1,80

Kota Bogor -908,97 20.412,03 3.048,25 -4.687,09 17.864,22 1,90

Karawang -87.494,94 100.353,80 3.787,04 -8.204,26 8.441,64 0,33

Kota Cirebon -1.265,18 2.365,60 3.510,88 -4.488,42 122,88 0,02

Kota Sukabumi -14.865,27 2.365,22 1.120,81 -2.506,76 -13.885,99 -2,91

Purwakarta -41.805,41 19.827,46 1.302,78 -3.523,07 -24.198,23 -2,66

Majalengka -58.854,38 17.091,49 1.075,30 -3.635,20 -44.322,79 -4,52

Sumedang -62.067,05 17.975,20 884,54 -3.787,77 -46.995,08 -4,63

Cirebon -70.054,80 23.293,52 2.718,89 -7.308,13 -51.350,52 -3,11

Lebak -60.170,16 7.425,15 791,68 -3.742,57 -55.695,90 -6,16

Kuningan -57.570,04 2.472,15 887,48 -3.614,45 -57.824,86 -6,90

Pandeglang -76.840,01 8.830,78 1.018,23 -3.485,78 -70.476,78 -7,14

Tasikmalaya -102.782,34 18.988,98 2.168,29 -8.791,47 -90.416,53 -4,64

Subang -119.042,12 14.458,61 733,10 -5.916,50 -109.766,90 -7,07

Ciamis -123.465,88 15.942,97 2.992,49 -7.548,95 -112.079,37 -5,83

Garut -143.098,90 15.150,07 1.505,13 -8.809,25 -135.252,95 -6,45

Cianjur -143.002,47 8.964,94 2.323,86 -7.004,80 -138.718,47 -7,45

Sukabumi -161.041,48 18.316,64 2.270,23 -6.459,71 -146.914,31 -7,47

Indramayu -626.995,93 14.801,97 2.193,26 -5.409,28 -615.409,98 -14,27 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997) , diolah. Keterangan : PP : Pertumbuhan Proporsional PPp : Pertumbuhan Proporsional Sektor Primer (Pertanian + Pertambangan) PPm : Pertumbuhan Proporsional Sektor Industri (Industri Pengolahan) PPu : Pertumbuhan Proporsional Sektor Utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi) PPs : Pertumbuhan Proporsional Sektor Jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

104

Lampiran 4. Nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997.

PPWpj PPWmj PPWuj PPWsj PPW.j Kabupaten/Kota (juta rupiah) (juta rupiah) Persen

Bekasi -

109.918,35 2.153.083,70 233.029,96 1.150.795,60 3.426.990,92 63,96

Indramayu 227.595,35 767.222,59 -295,71 -30.022,61 964.499,62 22,37

Kota Tangerang -6.028,25 428.758,28 21.828,67 105.019,52 549.578,22 10,52

Kota Cirebon -1.038,52 366.110,05 -3.223,58 13.615,52 375.463,47 47,46

Sukabumi 96.475,34 21.921,47 11.541,54 -29.873,22 100.065,13 5,09

Cianjur 78.224,98 -974,70 6.324,97 -12.055,24 71.520,00 3,84

Majalengka 62.381,21 -7.842,83 -3.268,74 17.093,79 68.363,43 6,97

Subang 70.162,57 -26.164,43 7.881,23 1.695,99 53.575,37 3,45

Garut 35.264,00 11.775,18 2.356,41 -8.257,63 41.137,96 1,96

Bogor 39.729,22 -71.523,66 30.689,37 41.594,13 40.489,06 0,70

Tasikmalaya 43.160,25 -36.024,98 14.563,71 10.483,34 32.182,32 1,65

Ciamis 50.513,28 -6.685,58 241,55 -14.963,32 29.105,93 1,51

Lebak 26.249,04 -361,99 97,18 1.166,03 27.150,26 3,00

Pandeglang 13.340,52 5.322,40 10.031,31 -1.811,40 26.882,84 2,73

Kuningan 11.839,60 -1.157,30 -117,81 15.307,77 25.872,25 3,09

Sumedang 8.102,99 2.322,61 3.076,73 -6.183,37 7.318,95 0,72

Kota Bogor -54,44 23.000,59 -15.680,11 -3.198,11 4.067,93 0,43

Kota Sukabumi -32.825,31 -1.040,00 -4.735,42 37.533,31 -1.067,41 -0,22

Cirebon 31.707,45 -11.241,58 849,07 -27.852,96 -6.538,01 -0,40

Purwakarta 420,09 -8.240,99 9.449,25 -19.118,78 -17.490,44 -1,92

Karawang 7.913,72 -32.196,47 41,52 3.364,46 -20.876,76 -0,81

Tangerang 33.836,73 -74.647,51 -17.101,93 22.568,66 -35.344,05 -0,97

Bandung -77.407,94 -16.414,46 18.367,26 -50.265,26 -125.720,41 -1,85

Serang 13.590,27 -439.727,81 22.876,36 63.617,41 -339.643,77 -6,82

Kota Bandung -1.277,86 -

1.486.968,19 -132.860,12 -82.534,22 -1.703.640,38 -29,51 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah. Keterangan : PPW.j : Pertumbuhan Pangsa Wilayah total PDRB PPWp : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Primer (Pertanian + Pertambangan) PPWm : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Industri (Industri Pengolahan) PPWu : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi) PPWs : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

105

Lampiran 5. Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004.

PPp PPm PPu PPs PP.j Kabupaten/Kota (juta rupiah) (juta rupiah) Persen

Kota Bandung -3.593,18 -59.066,76 99.566,91 386.961,63 423.868,60 9,40

Kota Bekasi -7.111,00 -71.010,17 58.853,89 215.430,92 196.163,65 5,84

Kota Cirebon -877,56 -21.776,10 49.847,40 93.226,17 120.419,91 8,59

Kota Cimahi -978,30 -16.081,79 27.108,55 105.355,97 115.404,42 9,40

Kota Bogor -899,19 -14.118,32 28.967,79 97.776,22 111.726,51 9,75

Kota Depok -8.242,41 -24.622,77 21.341,81 88.931,56 77.408,19 5,96

Bandung -145.201,86 -169.125,40 109.966,57 276.244,40 71.883,71 1,05

Kota Sukabumi -2.782,50 -877,01 11.279,08 55.237,51 62.857,07 13,12

Cirebon -77.915,56 -8.669,99 29.467,36 118.667,57 61.549,38 3,90

Purwakarta -36.678,70 -39.855,34 22.243,73 115.291,79 61.001,49 3,12

Karawang -91.692,51 -47.433,37 43.353,65 154.260,34 58.488,11 2,09

Tasikmalaya -67.673,08 -5.350,10 17.758,91 106.476,65 51.212,38 3,93

Kota Tasikmalaya -43.998,67 -3.478,45 11.546,22 69.227,39 33.296,50 3,93

Bogor -100.132,94 -105.476,72 63.099,98 173.057,15 30.547,47 0,71

Ciamis -122.505,57 -6.945,03 29.193,10 129.530,92 29.273,42 1,58

Garut -145.828,84 -8.488,85 16.583,64 165.379,48 27.645,42 1,27

Kuningan -62.164,66 -1.073,96 9.541,79 74.208,00 20.511,17 2,25

Sumedang -60.111,12 -8.100,62 11.086,70 73.290,48 16.165,44 1,54

Majalengka -74.761,83 -6.924,06 12.828,09 74.921,52 6.063,73 0,54

Kota Banjar -12.561,21 -712,11 2.992,57 13.281,56 3.000,81 1,58

Cianjur -168.022,75 -3.046,86 27.678,69 135.468,02 -7.922,89 -0,39

Subang -137.867,44 -4.270,30 11.651,27 121.625,24 -8.861,23 -0,52

Sukabumi -163.542,20 -17.748,25 26.012,96 126.160,27 -29.117,22 -1,29

Bekasi -39.817,56 -321.696,21 44.812,09 207.391,50 -109.310,18 -1,26

Indramayu -497.419,27 -46.286,17 25.773,96 110.683,67 -407.247,82 -9,08 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004), diolah. Keterangan : PP : Pertumbuhan Proporsional PPp : Pertumbuhan Proporsional Sektor Primer (Pertanian + Pertambangan) PPm : Pertumbuhan Proporsional Sektor Industri (Industri Pengolahan) PPu : Pertumbuhan Proporsional Sektor Utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi) PPs : Pertumbuhan Proporsional Sektor Jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

106

Lampiran 6. Nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004.

PPWpj PPWmj PPWuj PPWsj PPW.j Kabupaten/Kota (juta rupiah) (juta rupiah) Persen

Kota Bandung 3.642,42 745.208,88 432.324,74 691.061,10 1.872.237,15 41,51

Bekasi 1.792,78 504.397,33 -11.338,99 -160.622,57 334.228,55 3,86

Karawang 108.986,17 156.632,84 -19.010,98 -61.637,54 184.970,49 6,62

Sukabumi 206.376,10 46.893,33 4.010,79 -96.864,73 160.415,49 7,13

Tasikmalaya 178.496,04 -36.570,05 -56.693,76 -33.341,72 51.890,52 3,98

Subang 81.612,67 -20.527,07 5.816,88 -32.163,56 34.738,93 2,03

Cirebon 173.754,88 6.572,93 -18.478,43 -128.900,53 32.948,85 2,09

Kota Depok -55.123,42 -5.138,59 287,12 63.127,53 15.933,21 1,23

Kuningan 67.052,45 7.433,00 -2.560,52 -81.803,64 -9.878,71 -1,08

Kota Banjar -22.027,53 11.241,12 -828,71 -2.492,24 -14.107,36 -7,44

Kota Bogor 793,29 36.799,23 -11.352,42 -72.912,38 -46.672,28 -4,07 Kota

Tasikmalaya -

133.899,30 46.796,51 23.953,22 16.469,65 -46.679,93 -5,51

Majalengka 17.783,46 12.869,11 -8.853,62 -70.740,73 -48.941,78 -4,34

Kota Sukabumi 4.764,02 5.053,37 -8.690,26 -51.154,53 -50.027,39 -10,44

Sumedang 22.284,12 3.651,86 -5.002,24 -79.641,96 -58.708,22 -5,58

Kota Bekasi 7.883,48 176.894,18 -121.492,52 -143.928,09 -80.642,95 -2,40

Bogor 12.177,41 51.106,38 11.470,98 -156.101,85 -81.347,07 -1,89

Cianjur 135.648,88 -801,76 -33.303,20 -189.776,71 -88.232,79 -4,33

Ciamis 7.229,25 -14.797,62 -2.928,62 -86.894,72 -97.391,72 -5,27

Garut 84.544,68 11.760,34 -15.006,22 -214.789,51 -133.490,71 -6,14

Kota Cirebon 614,28 11.340,81 -70.618,77 -75.478,50 -134.142,18 -9,57

Purwakarta 15.399,61 -72.502,82 -30.841,51 -88.792,73 -176.737,46 -9,05

Indramayu -34.777,35 -148.525,81 -19.198,86 -52.239,41 -254.741,43 -5,68

Kota Cimahi 6.245,21 411.658,44 -135.029,47 -617.005,39 -334.131,22 -27,21

Bandung 95.461,62 -611.505,12 -148.306,65 -522.578,87 -

1.186.929,02 -17,28 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (2000-2004), diolah. Keterangan : PPW.j : Pertumbuhan Pangsa Wilayah total PDRB PPWp : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Primer (Pertanian + Pertambangan) PPWm : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Industri (Industri Pengolahan) PPWu : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi) PPWs : Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor Jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran + Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI … · 1. PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Pada...

Documents

Transcript of PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI … · 1. PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Pada...