PERTEMUAN MULTILATERAL TAHAP I PRIORITAS NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERTEMUAN MULTILATERAL TAHAP IPRIORITAS NASIONAL :

1. STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN 2. KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI

Disampaikan oleh:

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Bappenas, 25 Februari 2016

Slide - 1

OUTLINE

I. PENGANTAR

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS:

STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS:

KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI

IV.RENCANA TINDAK LANJUT

Slide - 2

Slide - 3

TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yangdipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritasuntuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapimoney follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayaisecara merata.

Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, danseterusnya.

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

PENDEKATAN PEMBANGUNAN:HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL

Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan,perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR,Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.

Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasimelalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahanproduktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanianorganik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasiberbagai program/kegiatan).

Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi,berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Slide - 4

Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinatorperencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai systemintegrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai.

Dalam pembahasan dengan K/L akan dilakukan pendekatan:

Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaran hanya padaprogram-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya

Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan pengujian pada setiap program/kegiatan:

Apakah proyek ini perlu?

Apakah proyek ini perlu sekarang?

Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini?

Apakah proyek akan dapat lebih efisien?

Proses Perencanaan

5

I. PENGANTAR

TUJUAN Pertemuan Multilateral

1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017.

2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur.

3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait.

4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas

6

Pengantar (2)

KELUARAN Multilateral meeting

• Pembahasan terhadap:

1. Sasaran prioritas nasional

2. Arah Kebijakan prioritas nasional

3. Program Prioritas (Level 1)

4. Kegiatan Prioritas (level 2)

5. Penjelasan kerangka regulasi

Keluaran digunakan sebagai bahan dalam Bilateral Meeting:

• Form B (sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran)

• Form C (kerangka pendanaan)

• Form D (kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan)

• Form E (lokasi)

PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR :

Program/Kegiatan KL tidak dilakukan perubahan – hanya sebagai “rumah” Perubahan dilakukan pada sasaran/output dan indikator 7

Slide - 8

• Revolusi Mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan• Kemaritiman dan Kelautan• Pariwisata• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan• Pengembangan Konektivitas Nasional

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

• Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

• Kepastian dan Penegakan Hukum

• Reformasi Birokrasi

KONDISI PERLU

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017

Slide - 9

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Pembangunan Polhukhankam sebagai pra-kondisi bagi pembangunan sektor lainnya dan

pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang

Tujuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pembukaan UUD 1945)

PANCASILA - UUD 1945 - NKRI – BHINNEKA TUNGGAL IKA

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Revolusi Mental

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman danKelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Stabilitas Keamanan

dan Ketertiban

Kepastian dan Penegakan

HukumReformasi Birokrasi

Konsolidasi Demokrasi &

Efektivitas Diplomasi

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

PRIORITAS NASIONAL: 1. STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN

2. KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI

Arah Kebijakan:

1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

a. Meningkatkan pelayanan prima kepolisianb. Membangun postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan

kawasan perbatasan yang amanc. Menjaga keamanan data dan informasi (cyber security)d. Mengendalikan keamanan dan keselamatan di laute. Membangun lingkungan masyarakat bersih dari

penyalahgunaan narkobaf. Meningkatkan deteksi dini dan bebas ancaman terorisme

2. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

a.Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil

b.Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik kekerasan dan ancaman terorisme

c.Peningkatan akses dan kualitas informasi publikd.Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasane.Pemantapan peran di ASEAN dan efektitas politik luar

negeri yang bebas aktif

Slide - 10

Indikator 2014 (Baseline)

2015 2016 2017 2019

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Penyelesaian Perkara Persentase kepuasan publik atas layanan

penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, dan Hakim).

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana cepatan pemberian bantuan kepada masyarakat (menit)

Pemenuhan MEF TNI (%) Potensi kontribusi Industri Pertahanan

Nasional (%) Persentase institusi yang melaksanakan

pengamanan informasi

Jumlah operasi terpadu Keamanan Laut Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba

(%) Jumlah kejadian terorisme (kali)

n.a21’10”

176.710

28,121,0

15

110,08

9

n.a21’00”

178.495

36,035,0

20

120,05

10

n.a20’30”

180.279

44,541,6

25

120,03

1

n.a20’10”

182.081

53,145,5

30

120,03

0

n.a19’45”

185.740

71,253,8

40

120,03

0

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Indeks Demokrasi Indonesia Penyelesaian sengketa informasi publik Berkurangnya jumlah konflik berlatar belakang isu SARA Persentase peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal teroris Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

63,7232%n.an.a

n.a

73,0460%<5n.a

89%

7460%<5

30%

89%

74,370%<5

40%

89%

7590%<5

60%

89%

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Slide - 11

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN

Slide - 1212

LEVELING PRIORITAS PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

StabilitasPertahanan,

Keamanan danKetertiban

Kepastian danPenegakan

Hukum

KonsolidasiDemokrasi

dan EfektivitasDiplomasi

ReformasiBirokrasiPrioritas Nasional

Program Prioritas

KegiatanPrioritas

PelayananPrima

Kepolisian

Postur Pertahanan

Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah

Perbatasan yang Aman

Keamanan Data dan Informasi

(Cyber Security)

Keselamatam& Keamanan

Laut Terkendali

Lingkungan Bersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme

Optimalisasi Pelayanan Kepolisian

Pemenuhan Peralatan dan

Teknologi Kepolisian

Penguatan Sistem Kepolisian

Profesionalisme SDM

Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka

pemenuhan MEF

Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI

Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI

Penguatan IndustriPertahanan

Program dan Kegiatan KL

FORM B - E

Teknologi Persandian dan Siber

OperasionalPengamanan Siber

Peningkatan Kapasitas SDM Sandi

Sarpras Pendukung Keamanan Laut

Sistem Informasi Kamla yang Terpadu

Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum

Pengembangan SDM Keamanan Laut

Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkoba

Pencegahan Peredaran Gelap dan

Penyalahgunaan Narkoba

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan

Narkoba

Litbang Penanganan Narkoba

Deteksi Dini dan Penanggulangan

Terorisme

Teknologi Intelijen

Pengawasan AliranDana & Media Control

Penindakan Kejahatan

Terorisme & Deradikalisasi

Slide - 13

STABILITAS KEAMANAN

DAN KETERTIBAN

PelayananPrima

Kepolisian

Postur Pertahanan

Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah

Perbatasan yang Aman


(Cyber Security)

Keselamatan dan Keamanan

Laut yang Terkendali

Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba

Deteksi Dini dan Bebas Ancaman

Terorisme

• Lemsaneg

• Polri

• Kemenkominfo

•Polri

• Kemhan/TNI

• Industri Pertahanan

Nasional

•BNPT

•Polri

•BIN

•PPATK

•Kemenkominfo

•Kemenkopolhukam

•Kemenag

•Lemsanneg

•BNN

•Polri

•Bea Cukai

•Kemenkominfo

•Kemsos

•Kemenkes

•LAN

•Bakamla

•Kemenhub

•KKP

•TNI AL

•Polri

•Basarnas

•Bea Cukai

PRIORITAS NASIONAL

STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN

PelayananPrima

Kepolisian

Optimalisasi Pelayanan Kepolisian

Sistem Kepolisian

Pemenuhan Peralatan dan

Teknologi Kepolisian

Profesionalisme SDM

K/L Upaya/Kontribusi

Polri Quick Response; Pelayanan Humanis; Transparansi


Polri Manajemen Internal; Teknologi Kepolisian; Pengawasan


Polri Transportasi Operasional;Persenjataan; TIK; Kendaraan Taktis; Harwat


Polri Proses Rekrutmen; Diklat; Perbaikan Kurikulum; Kesejahteraan

Slide - 14

PosturPertahanan

Berdaya GentarTinggi dan

Wilayah Perbatasanyang Aman

PengadaanAlutsista TNI

dalamrangka

pemenuhanMEF

Pemeliharaan dan

Perawatan Alutsista TNI

Pembangunan Sarpras

Alutsista TNI

Peningkatan Sarpras

Keamanan Perbatasan

PenguatanIndustri

Pertahanan

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPOSTUR PERTAHANAN BERDAYA GENTAR TINGGI DAN WILAYAH PERBATASAN YANG AMAN

K/L Kontribusi

Kemhan-TNI

Pengadaan Alutsista melaluipinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan rupiah murni

K/L Kontribusi

Kemhan-TNI

Harwat ranpur, KRI, pesawat tempur, dan jenis Alutsista lainnya

K/L Kontribusi

Kemhan-TNI

Sarpras Matra Darat, Laut, dan Udara

K/L Kontribusi

Kemhan-TNI Pembangunan pos perbatasan darat dan laut termasuk di wilayah Natuna

K/L Kontribusi

Kemhan-TNI

Pengembangan KF-X/ IF-X, kapal selam, dan radar

Slide - 15


(Keamanan Siber)

Teknologi Persandian dan Siber

Operasional Pengamanan

Siber

Peningkatan Kapasitas

SDM Sandi

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASKEAMANAN DATA DAN INFORMASI (KEAMANAN SIBER)


Lemsaneg Pemanfaatan Crypto Mobile Phone & Crypto Desk Phone, Pemenuhan Otoritas Sertifikat Digital danpemanfaatan Produk Karya Mandiri


Lemsaneg Penyelenggaraan diklat sandiman,pendidikan bidang sandi (STSN), pendidikan bidang keamanan siber


Lemsaneg Pengamanan informasi berklasifikasi dan pengamanan jaringan Internet di instansi pemerintah

Kemenkominfo Pengamanan informasi siber pada ranah publik

Polri Integrasi sistem informasi kriminal nasional

Slide - 16

Keselamatan dan

KeamananLaut yangTerkendali

SarprasPendukung

Keamanan Laut

Operasi Keamanan Laut dan Penegakan

Hukum

Sistem Informasi Kamla

yang Terpadu

Pengembangan SDM Keamanan

Laut

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASKEAMANAN LAUT TERKENDALI


Bakamla Pengembangan Bakamla Integrated Information System (BIIS), Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kamla


Bakamla Operasi bersama kamla terintegrasi, operasi

udara maritm keamanan laut, penyelesaian

kasus tindak pidana di laut

Polri Patroli perairan, penindakan kasus illegal, unreported, and unregulated fishing, dan penindakan kasus perompakan

TNI AL OMSP keamanan laut

KKP Operasi Illegal fishing

Bea Cukai Pengawasan pintu masuk NKRI di pelabuhan


Bakamla Pengadaan: sistem monitoring dan analisa, peralatan surveillance sonar multibeam one head, kapal pemburu, helikopter maritim, radar permukaan jarak jauh, dan pembangunan kapal patroli kamla.

Kemenhub Pembangunan kapal kenavigasian, reverse osmosis, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), sistem telekomunikasi pelayaran, fasilitas pendukung kenavigasian, VTS, GMDSS, kapal patroli, dan fasilitas pendukung penjagaan laut dan pantai

Basarnas Pengadaan Helikopter SAR, Rescue Boat, Rigid Inflatable Boat, Rubber Boat, Rescue Truck, Rescue Car, Peralatan SAR, Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR.


Bakamla Pembangunan Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL)

Slide - 17

Lingkungan BersihPenyalahgunaan

Narkoba

PemberantasanPeredaran Gelap

Narkoba

Rehabilitasi Korban

Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan Peredaran Gelap

dan Penyalahgunaan

Narkoba

Litbang Penanganan

Narkoba

• BNN

• LAN

• Kemenkominfo

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASLINGKUNGAN BERSIH PENYALAHGUNAAN NARKOBA


BNN Survei prevalensi narkoba; pembangunan laboratorium uji narkoba; Sistem informasi penanganan narkoba


BNN Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi Center of Excelent;

Kemenkes Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan

Kemensos Rehabilitasi sosial pecandu narkoba di panti rehab


BNN Intelijen narkoba, penangkapanDPO, lidik-sidik kasus narkoba, pengawasan pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara)

Polri

Bea Cukai


BNN Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat, kurikulum anti narkoba di perguruan tinggi

LAN Kurikulum anti narkoba di diklat struktural dan diklat fungsional

Kemenkominfo Penutupan situs jual beli narkobaSlide - 18

Deteksi Dini dan BebasAncamanTerorisme

Deteksi Dini dan

Penanggulangan Terorisme

TeknologiIntelijen

Pengawasan Aliran Dana & Media Control

PenindakanKejahatan

Terorisme & Deradikalisasi

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDETEKSI DINI DAN BEBAS ANCAMAN TERORISME


Kemenkopolhukam Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (Terorisme)

BNPT Pengembangan sistem anti teror, SOP sistem keamananobvit dan lingkungan, Penanganan intelejen terorisme dan intelijen khusus

BIN Operasi intelijen dalam negeri, operasi intelijen luar negeri, operasi kontra intelijen


Polri Penindakan Tindak Pidana Terorisme

BNPT

Pelaksanaan DeradikalisasiKemenag


BIN Pembangunan Komprehensif Cyber Intelligent Analysis (CYAN), Situation Room Solution Enterprise, Pengadaan Peralatan Pendukung Operasi Intelijen Teknologi, Pembangunan Sistem Attack and Defence

Lemsanneg Pembangunan , pengembangan, dan operasional Jaring Analisa Sinyal (JAS)


Kemkominfo Penanganan situs internet bermuatan radikalisme, terorisme, insurjensi

PPATK Penelusuran aliran dana terindikasi terorisme

Slide - 19

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Programm Kegiatan Sasaran IndikatorTarget Per Kegiatan

Prioritas (2017)

Alokasi Per Kegiatan Prioritas (Juta Rp.)

Lokasi

Keamanan Laut Terkendali

SarprasPendukung Keamanan Laut

BADAN KEAMANAN LAUT

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla

Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut

Pengadaan Sistem Monitoring dan Analisa

1 unit 45.000 Pusat : Pusat

Pengadaan kapal patroli keamanan laut 80m

3 unit 420.000 Pusat : Pusat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pengelolaan dan Penyelenggaraandi Bidang Penyelenggaraan Kenavigasian

Jumlah Unit Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian

13 unit 1.240.000 Pusat : Pusat

Jumlahpembangunan VTS

4 lokasi 430.000 Dumai SamarindaDoboLahewa

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

“Rumah dari kebijakan”(Hanya muncul di dokumen

terkait penganggaran)

• Penyederhanaan Nonmenklatur• Menjadi alat ukur kinerja oleh

Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret

MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)

PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBANCONTOH

Slide - 20

Slide - 21

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI

K E G I A TA N P R I O R I TA S

P R O G R A M P R I O R I TA S

22

LEVELING PRIORITAS PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

StabilitasPertahanan,

Keamanan danKetertiban

Kepastian danPenegakan

Hukum


dan EfektivitasDiplomasi

ReformasiBirokrasiPrioritas Nasional

PenguatanLembaga

Demokrasi

Pemenuhan Kebebasan

Sipil dan Hak-Hak Politik

Peningkatan Akses dan

kualitas Informasi

Publik

Pemeliharaan Stabilitas

Keamanan Kawasan

PENGUATAN DIPLOMASI

EKONOMI DAN KERJASAMA

PEMBANGUNAN

Penguatan kelembagaan

penyelenggara pemilu

Peningkatan peran parpol

melalui bantuan keuangan parpol

Revisi UU Kepemiluan

Peningkatan hak memilih dan

dipilih kelompok marjinal

Pengawasan partisipatif Masyarakat

Terhadap Pemilu

Pusat Pendidikan

Pemilih

Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat

Program dan Kegiatan KL

FORM B - E

Peningkatan Keterbukaan Informasi dan

Komunikasi Publik

Peningkatan Kualitas Konten

Informasi Publik

Peningkatan SDM

Komunikasi dan Informasi

Pemantapan Renaksi Wasbang

dan Karbang

Peningkatan Peran Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Peningkatan Upaya Deradikalisasi dan

Kontra Radikal Terorisme

Peningkatan Penegakan Hukum

pada Organisasi Terorisme

Pelaksanaan Roadmap

Perundingan Perbatasan

Penanggulangan Kejahatan

Transnasional melalui

Kerjasama Maritim

Pengelolaan Konflik Laut

Tiongkok Selatan

Penguatan Peran dalam

Pilar Politik dan Keamanan


Pilar Ekonomi


Pilar Sosial dan Budaya

PencegahanKonflik Sosial

Politik danPenanggulangan

Terorisme

PenguatanDiplomasiSoft Power

Peningkatan Kapasitas Diplomasi

Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat

Bilateral

Peningkatan Peran di Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat

Internasional

Peningkatan Peran dalam Kerjasama

Teknik

MendorongPembentukan RezimInternasional Bidang

Energi dan Food Security

PerlindunganWNI/BHI

Penguatan citra positif Indonesia melalui

peningkatan peran diplomasi publik

Penguatan citra positif Indonesia melalui

peningkatan peran di bidang informasi dan

pelayanan media

Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama

Internasional pada Perwakilan RI di luar

Negeri

Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

PemantapanPeran di ASEAN

PRIORITAS NASIONALKONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI


& EfektivitasDiplomasi

PemeliharaanStabilitas

KeamananKawasan

PemantapanPeran di ASEAN

PenguatanLembaga

Demokrasi

Pemenuhan Kebebasan Sipil

dan Hak-Hak Politik

PeningkatanAkses dan

kualitas Informasi

Publik

PencegahanKonflik Sosial

Politik danPenanggulangan

Terorisme

Penguatan Diplomasi

Ekonomi dan Kerja Sama

Pembangunan

PenguatanDiplomasi Soft

Power

PerlindunganWNI/BHI

Kemenlu, Kemenkopolhukam, BNPP, Kemendagri, Kemhan, POLRI, Kemenko Maritim, KKP

Kemenlu, Kemenkopolhukam, Kemhan, POLRI, Kemenpar, Kemdag

Kemenkopolhukam, KPU, Bawaslu, Kemendagri

Kemenkopolhukam, Kemendagri, Bawaslu, KPU, BNPT

KemenkominfoKemenkopolhukam, Kemendagri, BNPT

Kemenlu, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Setneg, Kementan, Kemenristekdikti, Kemendikbud, Kemendag, Kemenpar, BKPM, Barekraf

Kemenlu, Kemendikbud, Kemenkominfo

Kemenlu, Kemenaker, Kemensos, BNP2TKI

Slide - 23

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPENGUATAN LEMBAGA DEMOKRASI

PENGUATAN LEMBAGA

DEMOKRASI

Penguatan kelembagaan

penyelenggara pemilu

Peningkatan peran parpol

melalui bantuan

keuangan parpol

Revisi UU Kepemiluan


Kemenko Polhukam

Koordinasi penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia

KPU Lembaga Riset Kepemiluan; Pemutakhiran Data Pemilih; Pengembangan IT Kepemiluan

Bawaslu Produk hukum pengawasan pemilu; deteksi dini pengawasan pemilu


Kemendagri Bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas Parpol


Kemendagri UU Kepemiluan

Slide - 24

PEMENUHAN KEBEBASAN

SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK

Peningkatan Hak Memilih dan Dipilih Kelompok Marjinal

Pengawasan Partisipatif Masyarakat

terhadap Pemilu

Pusat Pendidikan

Pemilih

Peningkatan Peran

Forum-Forum Dialog Masyarakat

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPEMENUHAN KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK


KPU Pendidikan pemilih


Bawaslu Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif


Kemenko Polhukam

Koordinasi pengelolaan pemilu

Kemendagri UU Kepemiluan, Penguatan ruang dialog masyarakat, Best Practice Pendidikan Politik, Pendidikan politik bagi politisi perempuan, Pokja Demokrasi

Bawaslu Pengaduan pelanggaran kode etik kepemiluan


KemenkoPolhukam

Forum koordinasi pencegahan dan penanganan konflik sosial

Kemendagri FKDM, FPK, FKUB

BNPT FKPT

Slide - 25

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

PeningkatanAkses dan Kualitas

Informasi Publik

Peningkatan Keterbukaan

Informasi dan Komunikasi

Publik

Peningkatan Kualitas Konten

Informasi Publik

Peningkatan SDM

Komunikasi dan

Informasi


Kemkominfo Analisis konten media publik, penyusunan narasi tunggal (GPR), konten informasi publik yang beragam dan berkualitas serta sesuai kebutuhan;

Komisi Penyiaran Indonesia

Pemeringkatan kualitas program siaran TV, pengawasan isi siaran serta penyelesaian pengaduan masalah konten siaran

Dewan Pers Indeks Kemerdekaan Pers, peningkatan kapasitas dan peran Pers, Pelaksanaan World Press Freedom Day


Kemkominfo Diseminasi informasi publik melalui berbagai media, Bimtek pengelola media publik (media center, media komunitas, Kelompok Informasi Masyarakat), Literasi Media

Komisi InformasiPusat

Badan Publik Pemerintah yang melaksanakan ketentuan UU KIP, Penyesaian sengketa informasi publik


Kemkominfo Literasi TIK Nasional, Beasiswa S2 bidang kominfo, SKKNI, Sertifikasi dan Bimbingan Teknis Bidang Kominfo

Slide - 26

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL POLITIK DAN PENANGGULANGAN TERORISME

PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DAN PENANGGULANGAN

TERORISME

Pemantapan Wawasan

Kebangsaan dan Karakter bangsa di Kalangan Aparatur

Negara Melalui Pelaksanaan

Renaksi

Peningkatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan

Kebangsaan (PPWK)

Penguatan Tim Terpadu Penanganan

Konflik

Peningkatan Upaya

Deradikalisasi dan Kontra

Radikal Terorisme

Peningkatan Penegakan

Hukum pada Organisasi Terorisme


KemenkoPolhukam

Dokumen panduan; regulasi; penerapan pengarusutamaan wasbang dan karbang di K/L Pusat dan Daerah


KemenkoPolhukam

Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)

BNPT Operasi penindakan, intelijen, dan satgas nasional, serta penggalangan informasi intelijen dari negara mitra dan pemanfaatan resources dan expertise di forum regional dan internasional


Kemendagri Penguatan PPWK; databasepemetaan nilai-nilai dasar bangsa


BNPT Operasi Intelijen Pencegahan dan Kontra Propaganda; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT


KemenkoPolhukam

Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi, dan Keselamatan Transportasi

Kemendagri Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Pusat dan Daerah

Slide - 27

PEMELIHARAAN STABILITAS KEAMANAN KAWASAN


Kemlu Mendorong terlaksananya Declaration

on the Conduct of Parties in The

South China Sea (DoC) Code of

Conduct in The South China Sea

(CoC) melalui kerangka ASEAN

Stabilitas Keamanan Kawasan

Pelaksanaan Roadmap

Perundingan Perbatasan

Pengelolaan Konflik Laut

Tiongkok Selatan

Penanggulangan Kejahatan

Transnasional melalui

Kerjasama Maritim


Kemenko

Polhukam

Koordinasi wilayah perbatasan negara dan Tata Ruang Pertahanan

Kemlu Menyelenggarakan perundingan batas wilayah drat, laut dan udara yang efektif

dengan negara counterpartner

Kemdagri Pembinaan kawasan khusus dan pulau-pulau kecil terluar

Kemhan Survey dan pemetaan batas wilayah darat, laut, dan udara yang terintegrasi

BNPP Menyediakan data dukung penyelesaian segmen batas wilayah darat, laut dan

udara


Kemenko

Polhukam

Koordinasi operasi keamanan laut di wilayah perairan

yurisdiksi Indonesia

Kemenko

Maritim

Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim

Kemlu Kerjasama bilateral, regional, dan multilaretal dalam

menangani isu keamanan internasional, senjata

pemusnah massal dan senjata konvensional,

penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme

Kemhan Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra

Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan

di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional

Polri Mengamankan jalur aktivitas masyarakat yg

menggunakan moda transportasi laut.

KKP Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Dan Keanekaragaman Hayati Laut

Slide - 28

PEMANTAPAN PERAN DI ASEAN

Pemantapan Peran di ASEAN

Penguatan Peran dalam Pilar Politik

dan Keamanan


Pilar Ekonomi

Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya


KemenkoPolhukam

Koordinasi kerjasama ASEAN yang efektif

Kemlu Terlibat aktif dalam setiap pertemuan dan

kerjasama regional dan sub-regional Pilar

Politik dan Keamanan ASEAN Kemhan

Polri


Kemlu Terlibat aktif dalam setiap pertemuan,

perundingan, serta kerjasama regional

dan sub-regional Pilar Ekonomi

ASEAN

Kemendag


Kemlu Terlibat aktif dalam setiap pertemuan

dan kerjasama regional dan sub-

regional Pilar Sosial dan Budaya

ASEAN

Kemenpar Mengembangkan pasar pariwisata di

Asia Tenggara

Slide - 29

PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

Penguatan Diplomasi

Ekonomi dan Kerjasama

Pembangunan

Peningkatan Kapasitas Diplomasi

Peningkatan Diplomasi

Ekonomi di Tingkat Bilateral

Peningkatan Peran di Forum Ekonomi

dan Kerja Sama Pembangunan di

Tingkat Internasional

Peningkatan Peran dalam Kerjasama

Teknik

Mendorong Pembentukan

Rezim Internasional Bidang Energi

dan Food Security


Kemlu Memberikan pendidikan dan pelatihan diplomatik yang

berkualitas; Terlibat aktif dalam forum kerjasama perdagangan,

perindustrian, investasi, dan HAKI; Aktif mendorong kerjasama

bilateral di Perwakilan RI.


Kemlu Aktif mendorong kerjasama bilateral pada

Perwakilan RI di seluruh regional dalam rangka

mengembangkan pasar dan meningkatkan

penanaman modal.

BEKAF

BKPM


Kemenko

PerekonomianKoordinasi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub

Regional

Kemlu Terlibat aktif dalam forum bilateral, regional, dan

multilateral untuk isu pembangunan ekonomi

dan lingkungan hidup

Bappenas Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama

Pembangunan Internasional


Kemlu Pemberian dukungan yang berkualitas dan

tepat guna bagi pelaksanaan program

Kerjasama Teknik Selatan-Selatan dan

Triangular

Setneg

Kementan

KemristekDikti

Kemdikbud

Kemendag


Kemlu Terlibat aktif dalam forum multilateral di

bidang energi dan food security

Slide - 30

Penguatan Diplomasi Soft

Power

Penguatan citra positif Indonesia

melalui peningkatan

peran diplomasi publik

Penguatan citra positif Indonesia

melalui peningkatan peran

di bidang informasi dan

pelayanan media

Peningkatan Diplomasi dan

Kerjasama Internasional pada

Perwakilan RI di luar Negeri

PENGUATAN DIPLOMASI SOFT POWER


Kemlu Menguatkan citra positif Indonesia melalui diplomasi publik

Kemdikbud Mempromosikan kebudayaan sebagai media diplomasi publik


Kemlu Mendorong kreatifitas Perwakilan RI dalam

melancarkan diplomasi soft power melalui beragam

aktivitas


Kemlu Publikasi konten positif mengenai

Indonesia melalui media massa

berbahasa asing dalam bentuk cetak

dan elektronik

Kemkominfo

Slide - 31

PERLINDUNGAAN WNI/BHI DI LUAR NEGERI

Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Peningkatan Perlindungan

WNI/BHI di Luar Negeri


Kemlu Memberikan pelayanan dan perlindungan

WNI/BHI yang berkualitas

Kemnaker Menempatkan atase yang memberikan

pelayanan dan perlindungan pekerja migran

Kemsos Membantu pemulangan pekerja migran yang

terlantar

BNP2TKI Memberikan pelayanan penempatan dan

perlindungan sejak pra, selama sampai dengan

pemulangan bagi para calon TKI dan TKI

Slide - 32

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Programm Kegiatan Sasaran IndikatorTarget Per Kegiatan

Prioritas (2017)

Alokasi Per Kegiatan

Prioritas (Juta Rp.)

Lokasi

Penguatan LembagaDemokrasi

Peningkatan Peran Parpolmelalui Bantuan Keuangan Parpol

DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHANUMUM –KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik

Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas

10 Parpol 13.925,3 Pusat

MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)

TOPIK (GOAL) PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

Nomenklatur

CONTOH

Slide - 33

Slide - 34

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

JADWAL PERTEMUAN BILATERAL PRIORITAS NASIONAL : STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Hari, Tanggal Kementerian/Lembaga

Kamis, 3 Maret 2016 08.30-12.00 BNN

13.30-17.00 Lemsaneg

Jumat, 4 Maret 2016 08.00-11.30 Bakamla

13.30-17.00 BIN

Senin, 7 Maret 2016 08.30-16.00 Polri

Selasa, 8 Maret 2016 08.30-16.00 Kemhan/TNI

Kamis, 10 Maret 2016 08.30-12.00 Lemhanas dan Wantanas

Lokasi Pertemuan Bilateral akan ditentukan kemudian

Slide - 35

JADWAL PERTEMUAN BILATERAL PRIORITAS NASIONAL : KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DEMOKRASI

Hari, Tanggal Kementerian/Lembaga Waktu Ruang

Selasa, 1 Maret 2016 Kemenko Polhukam 09.00 – 11.00 WIB

Ruang Rapat 203,

Gedung Madiun Lt

3 Kantor Bappenas

KPU 16.00 – 18.00 WIB

Rabu, 2 Maret 2016 Kemenkominfo 09.00 – 11.00 WIB

DPR 14.00 – 16.00 WIB

Kamis, 3 Maret 2016 Ditjen Polpum – Kemendagri 09.00 – 11.00 WIB

MPR 13.00 – 15.00 WIB

BNPT 16.00 – 18.00 WIB

Jum’ at, 4 Maret 2016 Bawaslu 09.00 – 11.00 WIB

Kemenlu 09.00 – 11.30 WIB

DPD 14.00 – 16.00 WIB

Slide - 36

Slide - 37

PERTEMUAN MULTILATERAL TAHAP I PRIORITAS NASIONAL

Documents

Transcript of PERTEMUAN MULTILATERAL TAHAP I PRIORITAS NASIONAL