Pertemuan 11 Pemahaman Regulasi Spektrum Frekuensi · 2017-11-29 · Ruang Lingkup Pengelolaan...
Transcript of Pertemuan 11 Pemahaman Regulasi Spektrum Frekuensi · 2017-11-29 · Ruang Lingkup Pengelolaan...
Pertemuan 11 Pemahaman Regulasi Spektrum Frekuensi
Rima Dias Ramadhani, S.Kom., M.Kom
Regulasi Telematika
Definisi Spektrum
• Susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi
lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran
gelombang elektromagnetik, merambat dan terdapat di
dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa)”
• Menurut PP No.53 tahun 2000, Spektrum frekuensi
radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
• Spectrum Resources ( S-R ) sebagai limited natural
resources
• Setiap Individu atau intansi / korporasi berhak
menggunakan S-R dengan memenuhi persyaratan Pada
pita S-R tertentu dimanfaatkan sebagai media yang
memiliki nilai ekonomis untuk keperluan bidang usaha
(penyelenggaraan telekomunikassi seluler, penyiaran TV
dan penyelenggaran satelit)
Berdasarkan ITU Radio Regulation, frekuensi yang digunakan untuk komunikasi radio adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Klasifikasi Spektrum Frekuensi
Nomor Band Klasifikasi Akronim Frekuensi
4 very low frequency VLF 3 kHz - 30 kHz
5 low frequency LF 30 kHz - 300 kHz
6 medium frequency MF 300 kHz - 3000 kHz
7 high frequency HF 3 MHz - 30 MHz
8 very high frequency VHF 30 MHz - 300 MHz
9 ultra high frequency UHF 300 MHz - 3000 MHz
10 super high frequency SHF 3 GHz - 30 GHz
11 extra high frequency EHF 30 GHz - 300 GHz
12 ………………. …….. 300 GHz - 3000 GHz
Karakteristik Frekuensi
Frekuensi rendah (LF)
Gelombang dapat dipantulkan sempurna oleh lapisan ionosfer atmosfer bumi dan juga
oleh tanah sehingga jarak propagasi menjadi sangat jauh (ribuan km).
Frekuensi menengah (MF)
Gelombang tidak terlalu sempurna dipantulkan oleh ionosfer dan tanah serta
menimbulkan derau. Jarak jangkauan terbatas beberapa ratus kilometer.
Frekuensi sangat tinggi (VHF)
Perambatannya seperti cahaya, namun tidak dipantulkan oleh ionosfer. Jarak yang
dicapai tidak terlalu jauh.
Semakin tinggi frekuensi maka akan semakin sulit dipantulkan oleh ionosfer. Maka dalam
komunikasi gelombang mikro (microwave) disyaratkan Line of Sight (LOS), yakni antena
pemancar dan penerima harus bisa saling melihat tanpa terhalang lengkung bumi.
Manfaat spektrum frekuensi radio dalam kehidupan manusia
Komunikasi seluler
Radio & TV siaran Remote control
Pertolongan (SAR)
Pertahanan & keamanan
Komunikasi satelit Eksplorasi ruang angkasa
Navigasi & komunikasi pelayaran
Navigasi & komunikasi penerbangan
Radar
Penggunaan Frekuensi berkaitan dengan keselamatan pelayaran
Sinyal marabahaya
Mengapa Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Perlu Diatur ?
• Mencegah saling interferensi/gangguan • Merupakan sumber daya alam yang terbatas
– Menjamin ketersediaan spektrum untuk semua kepentingan seperti untuk tujuan keselamatan (SAR), pertahanan keamanan, pemerintahan, komersial, satelit, penelitian, penyiaran dll;
• Bernilai strategis bagi negara dan kehidupan manusia • Memiliki nilai ekonomis • Memiliki dampak internasional (lintas batas negara) • Penggunaan yang tidak sesuai, dapat membahayakan keselamatan jiwa
manusia;
– Contoh : gangguan dalam frekuensi navigasi penerbangan dapat membahayakan keselamatan penerbangan
PENGELOLAAN SPECTRUM RESOURCES
Prinsip Pengelolaan Spectrum Resources
1. Pengelolaan S-R bersifat komprehensif, sistematik dan terpadu
2. Penerapan Secara Internasional yang diatur dalam radio regulations
3. Dikembangkan dalam aturan yang bersifat supra-nasional
4. Mampu Mengakomodasikan kebutuhan masa depan
5. Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada
kebutuhan nasional dan mengikuti perkembangan teknologi yang
selalu berkembang dan berkelanjutan
Pengelolaan S-R Sebagai Limited Resources
• S-R Sebagai limited resources harus dikelola secara efektif dan efisien,
melalui:
a) Perencanaan penggunaan S-R yang bersifat dinnamis dan adaptif
terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi
b) Pengelolaan S-R secara sistematik dan didukung sistem informasi S-R
yang akurat dan terkini
c) Pengawasan dan pengendalian penggunaan S-R yang konsisten dan
efektif
d) Regulasi yang bersifat antisipatif dan memberikan kepastian
e) Kelembagaan pengelolaan S-R yang kuat, didukung oleh SDM yang
profesional serta prosedur dan sarana pengelolaan S-R yang memada
Kelembagaan Pengelolaan Frekuensi Radio
• Ditjen Postel ( Dijen SDPPI ) adalah lembaga pengelola S-R yang terdaftar pada
organisasi internasional ( ITU ) sebagai administrasi telekomunikasi, mewakili
negara dalam forum internasional dan regional untuk bidang pengelolaan S-R
(dalam struktur Kominfo yang baru berada pada Ditjen Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Telematika)
• Bertanggung jawab secara sisstematik penggunaan S-R di wilayah republik
Indonesia
• Memiliki aturan nasional dalam pengelolaan S-R (UU 36/1999 tentang
telekomunikasi, PP 52 dan 53 tahun 2000 dan peraturan teknis lainnya)
• Menetapkan frekuensi kepada pengguna S-R, baik terhadap individu maupun
institusi / korporasi, melalui mekanisme lisensi sesuai ketentuan
• Menyiapakan materi yang komprehensif untuk bahan kebijakan pengelolaan S-R
Ruang Lingkup Pengelolaan Spectrum
Resources
• Radio Regulations dijabarkan dan dikembangkan menjadi National
Master Plan S-R dalam beberapa jenis layanan komunikasi radio
• Ditjen Postel melakukan penataan dan perencanaan alokasi S-R
terhadap hal-hal berikut :
1. Penyiaran radio dan TV
2. Penyelenggaraan Seluler (cdma, GSM, 3G, LTE)
3. Radio Trunking
4. Broadband wireless access dan Internet access
5. Satelit (C-band, extended C-Band, S-Band, L-Band, Ku-Band)
6. Jaringan mikro ( microwave – link )
7. Keperluan Hankam, Penerbangan, Maritim, Meteerologi, dll,
8. Penetapan standar teknis radio dan frequency plan
DASAR HUKUM
Peraturan Internasional:
• Radio Regulation ITU • Resolusi dan Rekomendasi ITU terkait
Peraturan Nasional
• Undang-undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak • Undang-undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi • PP. No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi • PP. No. 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit • PP. No. 28 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku Pada Depkominfo • Kepmen No.5/2001 tentang Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia • Permen 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Tata cara Perizinan dan Ketentuan
Operasional Penggunaan Spektrum Frkuensi Radio. • Permen 19 /PER.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Pengguanaan Spektrum Frekuensi Radio
• Perdirjen No. 155/Dirjen 2005 Tentang Standar Operasional prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
PERIZINAN • Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan
telekomunikasi wajib mendapatkan izin dari Menteri.
Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR)
Jenis izin frekuensi
Izin Stasiun Radio (ISR)
Izin Kelas
Ref: PP No.53/2000 pasal 17 ayat 1
Jenis Izin Frekuensi
Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) diberikan untuk mengoperasikan setiap perangkat komunikasi radio dalam suatu bagian dari pita frekuensi tertentu pada setiap lokasi di dalam suatu wilayah tertentu dan sesuai batasan teknis yang ada dalam izin pita frekuensi radio
Ref: PP.76/2010, PP 53/2000 pasal 17 ayat 2, PM.17/2005 pasal 1 butir 6 dan 9, pasal 4 ayat 1
Izin Stasiun Radio (ISR) diberikan untuk mengoperasikan perangkat pemancar atau penerima yang dioperasikan pada kanal frekuensi radio tertentu dengan beberapa parameter teknis yaitu lebar pita, daya pancar dan kelas emisi.
Ref: PP 53/2000 pasal 17 ayat 2, PM.17/2005 pasal 1 butir 7 dan 10, pasal 5 ayat 1
Izin Kelas diberikan untuk mengoperasikan perangkat komunikasi radio pada frekuensi tertentu yang digunakan secara bersama dengan tidak boleh menimbulkan gangguan yang merugikan dan tidak mendapatkan proteksi.
Ref: PP 53/2000 pasal 17 ayat 2, PM.17/2005 pasal 11, pasal 6 ayat 2
PERIZINAN
• Izin Pita Frekuensi Radio atau ISR dapat dicabut apabila : – atas permintaan sendiri; – melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi
radio; – mengalihkan Izin Pita Frekuensi Radio, tanpa persetujuan
Menteri; – mengalihkan ISR, tanpa persetujuan Direktur Jenderal; – melanggar ketentuan dalam izin penyelenggaraan
telekomunikasi; – tidak melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio
tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan; atau – tidak melaksanakan kegiatan operasional pemancaran
selama 1 (satu) tahun sejak ISR diterbitkan.
BHP ISR BHP Pita
1. Memerlukan pengendalian/pengawasan
yang kompleks oleh regulator, sehingga
biaya manajemen spektrum menjadi tinggi
2. Tidak mendorong pemanfaatan frekuensi
yang optimal
3. Tidak mendorong penyelenggara dalam
mempercepat pembangunan dan perbaikan
kualitas jaringan
4. Beban BHP frekuensi bagi penyelenggara
yang cepat membangun akan terus naik
sesuai pertumbuhan BTS/pemancar,
sehingga suatu saat BHP frekuensi menjadi
faktor yang memberatkan kewajaran pola
bisnis bagi penyelenggara
1. Memberikan kepastian pembayaran BHP
Frekuensi bagi Penyelenggara
2. Mendorong percepatan dan peningkatan
kualitas layanan melalui optimalisasi
jaringan
3. Mendorong pertumbuhan usaha sektor
telekomunikasi
4. Mendorong penggunaan spektrum secara
efektif dan efisien
5. Memudahkan manajemen spektrum
termasuk dalam hal pengawasan
penggunaan spektrum frekuensi di
lapangan
Perbandingan BHP ISR VS BHP Pita
BHP Frekuensi berdasarkan ISR:
Lebih cocok untuk komunikasi titik ke titik (non-akses)
• Plus :
Merupakan insentif bagi penyelenggara baru
Terdapat kenaikan BHP Frekuensi seiiring dengan penambahan layanan dan penggunaan
frekuensi
Tidak perlu mengganti formula dan software yang sudah tersedia
• Minus :
Perhitungannya cukup rumit dan kompleks
Tidak mendorong pemanfaatan spektrum secara maksimal oleh operator
Operator dapat ‘menguasai’ spektrum tanpa membangun dan tanpa kewajiban pembayaran
Susah menghitung jumlah BTS Seluler yang semakin banyak, dan bervariasi (membuka peluang
operator untuk tidak melaporkan jumlah BTS yang sebenarnya)
Tidak fleksibel bagi operator seluler yang perlu mengkonfigurasi ulang jaringannya setiap
periode tertentu untuk meningkatkan kualitas layanan
BHP Frekuensi berdasarkan Pita:
Sejak 2006 diterapkanuntuk pita 3G
2010 diterapkan untuk penyelenggaraan jaringanakses (seluler/BWA/F WA)
• Plus :
Mendorong pemanfaatan spektrumsecara efisien oleh operator
Mendorong peningkatan kualitaslayanan oleh operator
Lebih transparan dan fair
Perhitungan tagihan lebih sederhana
Mudah diverifikasi
Mempermudah pengawasan dan pemantauan
Memberikan kepastian bagi perencanaan operator
• Minus :
Penambahan nilai BHP pada titik tertentu akan cenderung stabil
Sulit untuk menentukan nilai ekonomis yang sebenarnya (jika terlalu mahal akan menghambat
pertumbuhan layanan tetapi jika terlalu murah akan tidak menguntungkan negara)
Perlu proses transisi yang hati-hat idan cermat dari formula lama
Tantangan dan Hambatan Pembangunan Wireless Broadband
Revisi Peraturan terkait Spektrum (Freq sharing, MVNO,
flexible use)
Penguatan Kelembagaan (Kominfo, DeTIKnas, BP3TI)
Pendanaan untuk “Penggusuran” pendudukan frekuensi
Revisi Peraturan Terkait TIK – konvergensi, backbone dan
konten
Kondisi Wireless Broadband di Indonesia
Permintaan Spektrum
Ketersediaan Spektrum
Regulasi Penggunaan Spektrum kurang mendukung*
Pasar jenuh dan kesulitan refarming
Kriminali-sasi Kebijakan Spektrum
Jangka pendek Jangka panjang
Target PNBP terus naik
1 2 4 5
KRISIS SPEKTRUM
3
4 PILAR SOLUSI
22
Masa keemasan industri selular sudah berakhir
Catatan: 3 Operator Utama : •Telkom •Indosat •XL
Referensi: •http://www.telkom.co.id/hubungan-investor/laporan-laporan/laporan-keuangan/ •http://www.indosat.com/InvestorRelations/Investor_Relations/Financial_Statements •http://www.xl.co.id/investor-relation/AnnualReport •http://www.manajementelekomunikasi.org/2012/07/pertumbuhan-industri-telekomunikasi-di.html
Krisis Spektrum • Pertumbuhan trafik data eksponensial
– Smartphone, Tablet, M2M, dsb
• Kebutuhan spektrum mobile broadband:
– ITU-R Report M.2078, perlu tambahan 1280 – 1700 MHz bandwidth
pada tahun 2020
– FCC-US and OFCOM-UK : perlu tambahan 500 MHz pada tahun 2020
– Australia: perlu tambahan 150 MHz pada tahun 2015, 150 MHz
tambahan lagi di tahun 2020. Saat ini punya 800 MHz
– Indonesia: saat ini hanya punya 425 MHz bandwidth efektif.
• Diperkirakan pada tahun 2020, Indonesia membutuhkan 500 MHz bandwidth
tambahan untuk Mobile Broadband.
– Band < 1 GHz (termasuk Digital Dividend 700 MHz opsi paling optimum
untuk kapasitas dan jangkauan)
– Band > 1 GHz (di wilayah perekonomian utama), termasuk WiFi untuk
off-loading
• Dengan pertumbuhan komunikasi data dan menurunyya komunikasi suara, masa emas operator seluler sudah mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan.
– Scissore Effct Scissor Effect
• Regulasi telekomunikasi (UU 36/1999 dan PP53/2000) sudah obsolete dan perlu diubah, contoh: belum adanya kebijakan Spektrum Sharing, MVNO, Penggunaan Spektrum yang Fleksibel
Dampak Krisis Spektrum Terhadap Biaya Pembangunan Jaringan
Source : Author
26
Untuk mengatasi “krisis spektrum“ yang diakibatkan trafik mobile broadband, ada tiga solusi: • menambah bandwidth spektrum • meningkatkan spektrum efisiensi dengan meng-upgrade teknologi • menambah jumlah tower
Terkait masalah trafik yang terus meningkat. Semakin besar spektrum frekuensi yang dapat dialokasikan untuk mobile broadband akan menghemat lebih banyak biaya Capex dan Opex.
Source : Pemodelan Akselerasi Implementasi Digital Dividend di Indonesia (Denny Setiawan, 2013)
• Asumsi:
– Pertumbuhan Traffic Data 60% per tahun
– Pertumbuhan Site Tower 28.8% per tahun
50
13
-16
-53
-100
-157
-214
-297
-383
-500
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
Sp
ectr
um
(M
Hz)
Demand Spectrum Forecast in Indonesia
2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
27
Band Bandwidth Penggunaan Saat ini
450 – 470 MHz 2 x 7.5 MHz Mobile Cellular (LTE - STI)
825 – 845 and
870 – 890 MHz 2 x 20 MHz FWA and Mobile Cellular (CDMA) - kosong
890 – 915 and
935 – 960 MHz 2 x 25 MHz Mobile Cellular (GSM)
1710 – 1785 and
1805 – 1880 MHz 2 x 75 MHz Mobile Cellular (LTE)
1903.125 – 1910 and
1983.125 – 1990 MHz 2 x 6.875 MHz Mobile Cellular (PCS-1900/CDMA) -- kosong
1920 – 1980 and
2110 – 2170 MHz 2 x 60 MHz Mobile Cellular (UMTS)
2300 – 2390 MHz 90 MHz
Broadband Wireless Access. 2360 – 2390 MHz
licensed issued for 15 Regional Zones (Wimax
/ LTE TDD)
694 – 820 MHz 2 x 45 MHz Analog TV (Potential of Digital Dividend LTE
700 MHz)
2500 – 2690 MHz
30 MHz BWA (TDD)
150 MHz 2520 – 2670 MHz is currently used by
Broadcasting Satellite Services
Potensi Spektrum Tambahan
28
KEBUTUHAN SPEKTRUM
• Jangka pendek: Penataan Frekuensi seluler 450 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz dan 2.3 GHz, maka diperlukan adanya suatu aksi penataan komprehensif yang mencakup semua pita seluler tersebut.
• Jangka menengah panjang: Digital Dividend extended 850 MHz (Trunking Band), 700 MHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz, dan pita-pita frekuensi lain yg diidentifikasi oleh ITU untuk IMT band
• Unlicensed (Class Licensed) Band : 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz, 26 GHz, 60 GHz, dsb untuk off-load traffic.
• Tujuannya adalah agar tercapai efisiensi tertinggi dalam hal penggunaan spektrum frekuensi.
ROADMAP PENATAAN SPEKTRUM INDONESIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Target
Supply
890
MHz 735
MHz
800 MHz
900 MHz
1800 MHz 150 MHz
50 MHz
40 MHz 32 MHz
50 MHz
150 MHz
390
MHz
2100 MHz 120 MHz 100 MHz 20 MHz +
2300 MHz 30 MHz 60 MHz + 90 MHz
2600 MHz
700 MHz
450 MHz
90 MHz
15MHz
150 MHz 150 MHz
90 MHz
15 MHz
1900 MHz 30 MHz 13 MHz 30 MHz 13MHz ✗
Lelang
blok 11-12 Asumsi SmartTel
migrasi ke 2.3GHz,
alokasi ex PCS jadi
Band 39 TDD
Seleksi izin
60MHZ pita
2.3 GHz
Pelepasan 2.6GHz,
masa laku ISR
selesai/ mengikuti
masa laku satelit?
Digital
Dividend
Menjadi lebih
efisien setelah
penataan
(minimum GB)
Defisit 445
s/d 500 MHz 647
MHz
40 MHz
510
MHz
Non-contiguos
677
MHz
735
MHz
TABEL BATAS WAKTU IZIN IPSFR
Operator 850MHz 900MHz 1.8 GHz 2.1 GHz 2.3 GHz
Telkomsel 2020 2020 2016, 2019, 2023 2020
XL Axiata 2020 2020 2016, 2020, 2023 2020
Indosat 2020 2020 2016, 2019 2020
H3I 2020 2016, 2019 2020
Operator
CDMA800 2020
BWA 2.3 GHz
Regional 2019
Catatan:
• Batas waktu izin pita 10 tahun dari sejak izin diterbitkan, dan dapat dipepanjang 10 tahun
• Untuk pita 2.1 GHz, berbeda batas waktu antara 1st, 2nd dan 3rd carrier
• Untuk CDMA 800MHz, di Kepri masih ISR tergantung hasil koordinasi perbatasan
KEBIJAKAN PENATAAN FREKUENSI 800 MHz • Memberlakukan Teknologi Netral pada pita frekuensi band 5 dan band 8 (CDMA
dan GSM)
• Tukar Frekuensi Radio:
– Telkom Flexi dengan Btel Esia di JBJB
– Smartfren dengan Telkom Flexi
• FWA hilang?: Telkom → Tsel, Jabersel Btel → PNBP
• Alokasi frekuensi guard band 2.5 MHz tidak dilakukan seleksi, melainkan ditetapkan untuk Telkom. Alasannya alokasi tersebut bukanlah pita frekuensi baru, melainkan pita frekuensi yang tersedia sebagai akibat dari penataan frekuensi.
• Kebijakan penetapan 7.5 MHz untuk Telkom (5 MHz ex Flexi dan 2.5 MHz guard-band) atas dasar penetrasi akses komunikasi suara dan pita-lebar dengan basis desa/kelurahan, dan mempercepat target jangkauan mobile dan fixed dalam Indonesia Broadband Plan yaitu rural 40% coverage akhir tahun 2017 dengan bitrate 512 kbps, dsb.
32
PENATAAN FREKUENSI 800 MHz
33
ALOKASI SPEKTRUM IMT SEBELUM PENATAAN CDMA 800 MHZ
34
Catatan: • Operator CDMA 850 adalah Telkom Flexi, Indosat Starone, Bakrie Telekom dan
Smartfren
• Operator lain seperti STI di 450 MHz (2 x 7.5 MHz), dan BWA 2.3 GHz Regional seperti
Firstmedia, Internux, IM2, Jasnita dan Berca
Operator 850MHz 900MHz 1.8 GHz 1.9 GHz 2.1 GHz 2.3 GHz TOTAL
(MHz)
Telkomsel 0 15 45 30 90
XL Axiata 0 15 45 30 90
Indosat 0 20 40 20 80
H3I 0 0 20 20 40
CDMA 850 36.9 0 0 0 0 0
SmartTel 1900 13.75 13.75
Lainnya 0 30 45
Total Bandwidth 345
ALOKASI SPEKTRUM IMT PASCA PENATAAN CDMA 800 MHZ – SEPT 2014
35
Catatan: • Telkom Flexi konsolidasi dengan Telkomsel,
• Indosat Starone konsolidasi dengan Indosat
• Smartfren konsolidasi dengan Bakrie Telkom
• Operator lain seperti STI di 450 MHz (2 x 7.5 MHz), dan BWA 2.3 GHz Regional
seperti Firstmeia, Internux, IM2, Jasnita dan Berca
Operator 850MHz 900MHz 1.8 GHz 1.9 GHz 2.1 GHz 2.3 GHz TOTAL
Telkomsel
(+ Telkom)
15 15 45 30 105
XL Axiata 0 15 45 30 90
Indosat 5 20 40 20 85
H3I 0 0 20 20 40
Smartfren &
BTEL
20 0 0 0 30 50
Lainnya 0 30 45
Total Bandwidth 415
Pita Seluler 900 MHz
36
Band 8 Uplink
Band 8 Downlink
880 915
925 960
36
38
PENATAAN FREKUENSI 1800 MHz
Rencana Penataan Pita 1800 MHz
Pemerintah menetapkan target penataan, namun pelaksanaan penataan berdasarkan konsensus sesama operator.
Untuk memastikan terlaksananya penataan, Pemerintah menetapkan insentif (“carrot”) penerapan netral teknologi (LTE) dan sanksi (“stick”) penundaan penerapan netral teknologi.
Pemerintah akan meminta lima operator untuk menyusun “common proposal” yang berisikan konsensus penataan 1800 MHz yang mencakup: mekanisme, jadwal dan biaya.
Selama proses penataan, sanksi yang tegas akan diterapkan termasuk penghentian sementara operasional BTS bagi yang tidak memenuhi konsensus.
39
PENATAAN FREKUENSI 2.1 GHz
40
Posisi pita frekuensi contiguous ini sesuai dengan tujuan penataan menyeluruh yang tercantum pada Pasal 4A ayat (2) PM 1/2006 jo. PM 31/2012.
Hasil Keputusan Menteri Merger XL-Axis awal 2014, blok 11 dan 12 dikembalikan izinnya ke Pemerintah. Blok 11 dan 12 Pita 2.1 GHz direncanakan untuk diseleksi tentatif akhir tahun 2014 dengan memperhatikan
jadwal migrasi PCS-1900.
11 12
PENATAAN FREKUENSI 2300 MHz
41
- Operator BWA Regional (15 Zone) diberikan izin 2009
- Kebijakan Teknologi Netral dimulai tahun 2011
- Terdapat usulan dari Operator BWA Regional menjadi operator selular regional.
- Terdapat sejumlah wilayah yang masih kosong.
1 2 3
Akan dilakukan proses seleksi
Dialokasikan kpd SmartFren sebagai frekuensi pengganti migrasi PCS1900 & swap CDMA 850 MHz
Saat ini
Rencana
Penataan
Penataan Pita 2.5/2.6 Hz
BWA BWA BSS (Broadcast satellite service )
2500 2520 2670 2690
42
2500 2570
2570 2620
Band 7 UL Band 7 DL
Band 38 TDD
2496 2690
Band 41 TDD
Kondisi Eksisting Pita 2.5/2.6 GHz
• Pada pita frekuensi 2520 – 2670 MHz (150 MHz) digunakan untuk
penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi bagi layanan penyiaran berbayar melalui satelit Indostar II yang dilaksanakan oleh PT. Media Citra Indostar (MCI).
• Pada pita 2500 – 2518 (18 MHz) dan 2670 – 2690 MHz (20 MHz) digunakan untuk keperluan BWA yang saat ini diberikan kepada PT. Elang Mahkota di kota (Jabotabek & Surabaya) dan PT. Citra Sari Makmur (Jakarta, Bandung, Semarang)
• Ekosistem LTE di pita 2.6 GHz terutama band 7 FDD 2.6 Ghz sudah banyak.
• Perlu rencana strategi kebijakan penataan frekuensi yang menyeluruh.
43
44
192 MHz
TV Analog Penerimaan Tetap Free To Air (FTA)
478 806 MHz 328 MHz
112 MHz
PROSES DIGITALISASI PENYIARAN
ERA TV ANALOG
TV Digital Terestrial Penerimaan Tetap Free To Air (FTA)
526 694
Future DTV
DIGITAL DIVIDEND
478 806 MHz
ERA TV DIGITAL
Di dalam 112 MHz (694 – 806 MHz) Digital Dividend, terdapat 2 x 45 MHz FDD yang dapat dimanfaatkan sebagai pasangan frekuensi untuk mobile
broadband
Source : Pemodelan Akselerasi Implementasi Digital Dividend di Indonesia (Denny Setiawan, 2013)
Digital Dividend
Peluang Implementasi LTE 700 MHz di luar Jawa - Bali
Kanal 22-62 : 235 pemancar TV analog ada di Jawa-Bali dan 465 pemancar TV analog ada di luar Jawa-Bali Kanal 48-62 : 86 pemancar TV analog ada di Jawa-Bali dan 118 pemancar TV analog di luar Jawa-Bali
LTE 700 cocok untuk daerah rural, sehingga potensi mempercepat LTE 700 di luar Jawa-Bali terlebih dahulu dengan kompensasi sejumlah 118 pemancar TV (channel 48-62) oleh pemerintah/ operator selular
Ref: Pemodelan Akselerasi Implementasi Digital Dividend di Indonesia, (Denny Setiawan, Elektro UI, Feb 2013)
45
Potensi Digital Dividend 700 MHz • Dengan menggunakan tower eksisting Operator Selular di Indonesia
o Broadband 2 Mbps 700 MHz LTE Fixed Wireless DSL
o Cakupan > 90% wilayah Indonesia
• Keterlambatan Digital Switch-over dan Implementasi 700 MHz untuk Mobile Broadband sampai tahun 2018 dibandingkan dengan Implementasi Digital Dividend pada akhir tahun 2014 akan secara signifikan memberikan dampak sosial ekonomi terhadap pertumbuah ekonomi Indonesia (BCG Report, 2013) Rural Broadband LTE
– Pengurangan pertumbuhan GDP : 54%
– Pengurangan Pendapatan Negara dari Pajak dan lainnhya: 69%
– Pengurangan Penyerapan Tenaga Kerja: 78%
46
SEMUA TEKNOLOGI SELULER BERMUARA DI LTE
47
Semua teknologi selular, baik GSM, CDMA, maupun Wimax pada akhirnya akan berevolusi menjadi menuju satu teknologi masa depan : LTE (Long Term Evolution)
LTE device ecosystem • As at March 2014, GSA recognises 1,563 LTE end-user devices with
742 new LTE devices in past 12 months alone. 233 devices (15%) support Category 4 services (full 20 MHz) and 3 devices are Category 6 compliant (ie capable of LTE-A – and using 40 MHz of FDD spectrum)
• LTE is a mainstream technology with all major manufacturers have embracing LTE, including Samsung, Sony, Apple, HTC, Huawei and LG
• Concentration of devices within different LTE frequency bands is in line with its popularity. 1800MHz has the largest number but, 850 and 900 MHz bands supported.
• Device availability and spectrum band popularity are linked and interrelated, as a band is more popular so will more devices be made for it
• The majority of LTE devices have multi-band capability to facilitate accessibility to larger markets and to make them compatible with roaming scenarios
48
TERIMA KASIH