PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK...

10
i PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm dan Perkara No. 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg) Thesis Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Oleh: S. Er. Rijadi NPM: 322014022 Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2016

Transcript of PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK...

Page 1: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

i

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm dan

Perkara No. 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg)

Thesis

Diajukan kepada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

S. Er. Rijadi

NPM: 322014022

Program Pascasarjana

Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga

2016

Page 2: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

ii

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm dan

Perkara No. 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg)

Oleh:

S. Er. Rijadi

NPM: 322014022

Telah disetujui untuk diuji:

Tanggal:____________________

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum. Dr. Ch. Maya Indah, S.H., M.Hum.

Page 3: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

iii

Page 4: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

iv

Page 5: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

v

Page 6: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

vi

Abstrak

Dua kasus yang digunakan dalam penelitian ini menunjukan

perbedaan pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan

oleh korporasi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, Majelis Hakim menjerat

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sedang dalam

Putusan Perkara No. 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg,

Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku

tindak pidana korupsi. Perbedaan mencolok mengenai hal itu

dikarenakan adanya perbedaan dari 6 (enam) unsur dalam

ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi seperti diungkap

oleh Sutan Remy Sjahdeini.

Page 7: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

vii

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

Rahmat-Nya maka penulisan Tesis berjudul,

“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Perkara No.

812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm dan Perkara No.

131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg) ini dapat selesai dengan

baik. Tesis ini adalah salah satu tugas yang disyaratkan guna

memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H.)

di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing

Bapak Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Ch. Maya

Indah, S., S.H., M.Hum., yang telah membimbing dan

membantu penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Ucapan

terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, Hariyati,

istri penulis, dan keempat anak penulis, Adhi Agus Ardhianto,

S.H., Ariana Agustina, Danang Januardi, S.H., dan Elvina

Mutiara Irwan. Dan tentu, kepada semua pihak yang telah

banyak membantu penyelesaian tesis ini, penulis tidak lupa

untuk menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya.

Semoga apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini

dapat berguna dan berkenan bagi pembaca sekalian.

Salatiga, Awal September 2016

S. Er. Rijadi

DAFTAR ISI

Page 8: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

viii

Lembar Persetujuan ii

Lembar Pengesahan iii

Abstrak iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

Bab I Pendahuluan

A. Alasan Pemilihan Judul 1

B. Latar Belakang Masalah 6

C. Rumusan Masalah 16

D. Tujuan Penelitian 17

E. Manfaat Penelitian 17

F. Landasan Teori 18

G. Metode Penelitian 22

Bab II Kajian Pustaka

A. Korporasi

1. Pengertian 26

2. Teori Pembentukan Korporasi 28

3. Tugas dan Fungsi Organ Korporasi 29

B. Tindak Pidana Korupsi

Page 9: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

ix

1. Pengertian 30

2. Asas Pidana 31

3. Korupsi dalam Undang-Undang 34

Tipikor

4. Pertanggungjawaban Tindak

Pidana Korupsi Korporasi 38

5. Unsur-unsur dalam 44

Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian 48

2. Teori Pertimbangan Hakim 48

Bab III Pembahasan Kasus

A. Kasus Posisi

1. Perkara No. 812/Pid.Sus/2010/ 56

PN.Bjm

2. Perkara No.131/Pid.Sus/2013/ 60

PN.Tipikor.Smg

B. Pertimbangan Hakim 66

Page 10: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11660/7/T2_322014022_Judul.pdf · Majelis Hakim tidak menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak

x

Bab IV Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Korporasi

A. Pertimbangan Hakim dalam 100

Tindak Pidana Korupsi Korporasi

B. Konstruksi Pertanggungjawaban 112

Pidana Korpoasi Dalam

Tindak Pidana Korupsi

Bab V Penutup

A. Kesimpulan 115

B. Saran 117

Daftar Pustaka 118