MANAGERIAL ECONOMICS

TEAM: Ani Mintjeriana, Ines Olivia, Igbal Rahadian Rachman, Yosef Agung

CASE: PERTAMINA

Rencana Pemerintah Mereformasi Pengelolaan Migas

PT Pertamina (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke 122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Di tahun 2013, Pertamina merupakan produsen penghasil minyak mentah kedua terbesar sesudah Chevron Pacific Indonesia.

Sejak Pertamina didirikan tahun 1969, Pertamina berperan monopoli-pada sektor eksplorasi, distribusi dan penjualan- karena pemerintah memberikan hak monopoli tersebut kepada Pertamina, karena:

1. Pertamina menjadi satu-satunya produsen yang menguasai seluruh permintaan dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain karena harus membeli BBM dan gas dari Pertamina

2. Tidak ada barang pengganti/substitusi yang mirip3. Perusahaan lain sulit untuk masuk ke industri4. Penentuan harga ditetapkan oleh Pertamina (berkoordinasi dengan pemerintah)

Akibat monopoli, Pertamina meletakkan kekuasaan atas dirinya sendiri, tanpa memperdulikan transparansi praktek bisnis, bertindak secara independen dan mengambil peran sebagai “cash cow” bagi President Suharto dan kroninya, selain kerugian dan inefisiensi akibat praktek KKN (misalkan kerugian sebesar $6.1 billion di 1997-1998 seperti tercantum di laporan PWC).

Pada tahun 1999, pemerintah menetapkan reformasi pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dari pola yang monopolistik menjadi industri yang terbuka untuk menciptakan kompetitif di pasar sehingga dapat menurunkan bahkan menghilangkan subsidi pemerintah atas bahan bakar minyak dan gas serta mengganti dengan substitusinya yang lebih murah. Dengan deregulasi UU Migas akan merangsang perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing untuk masuk di industri migas mulai dari sektor eksplorasi, distribusi maupun pemasaran.

Dengan pasar yang lebih terbuka menciptakan iklim investasi lebih baik untuk pengembangan industri gas bumi yang pada saat itu masih kurang dipergunakan karena regulasi yang kurang mendukung. Deregulasi UU Migas akan menghilangkan peranan Pertamina sebagai middlemen dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang memonopoli distribusi.

Berikut merupakan usulan stuktur pasar berdasarkan UU Migas yang baru:

Akses pihak ketiga terhadap pemipaan

Pemisahan aktivitas antara transmisi dan perdagangan Regulasi yang independen Kompetisi dalam perdagangan Kompetisi perdagangan bagi kontaktor baru (yang bergerak di transmisi dan di distribusi)

Dengan reformasi UU Migas baru akan terjadi perubahan di sektor eksplorasi baik dalam kerjasama dengan kontraktor dan proses administrasi lainnya (reformasi Bppka). Hal ini disebabkan selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, penunjukkan 159 kontraktor oleh Pertamina tidak melalui proses bidding dan negosiasi dimasa semuanya berasal dari keluarga dan kroni-kroninya. Selain itu, kontraktor mengeluhkan ikut campurnya Pertamina dalam hal-hal berkaitan dengan SDM seperti pemutusan hubungan kerja, perekrutan maupun promosi, termasuk penggantian tenaga kerja asing dengan orang Indonesia pilihan Pertamina.

Pasca Reformasi Pengelolaan Migas (setelah diberlakukannya UU No. 5/ 1999 dan UU No. 22/2011)

Pada tahun 1999, pemerintah menerbitkan UU No. 5 tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang bertujuan sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil

3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Pasca diberlakukannya UU Migas baru maka merubah pasar BBM dari monopoli menjadi oligopoli, karena dengan masuknya Petronas, Total, Shell (ketiganya merupakan perusahaan asing) dan AKR serta SPN (perusahaan swasta nasional) menjadi pesaing Pertamina. Sementara pada sektor penambangan minyak, kompetitor pertamina adalah Chevron, BP, Exxon Mobile, Conoco Phillips, dan Total. Untuk mempertahankan pasarnya Pertamina harus dapat meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi, efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usahanya.

Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa produsen yang menguasai pasar2. Produk yang diperjualbelikan homogen3. Adanya price leader yang ditetapkan oleh Pertamina sebagai market leader

Di pasar oligopoli, adanya persaingan harga BBM menguntungkan konsumen karena konsumen dapat memilih SPBU yang menjual BBM dengan harga lebih murah, pelayanan lebih baik dan ramah. Sampai saat ini pelanggan terbanyak masih dipegang oleh SPBU Pertamina, karena cakupan SPBU Pertamina di seluruh Indonesia dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan SPBU kompetitornya. Berdasarkan data tahun 2014, Pertamina mempunyai market share terbesar (68,4%), kemudian AKR dengan market share 6,9% dan Shell dengan market share 5,4%.

Saat ini, Pertamina masih dipercaya menjadi pemain tunggal distribusi BBM bersubsidi (premium, solar dan minyak tanah) yang harganya masih dikontrol oleh pemerintah. Untuk itu, Pertamina bertanggung jawab atas ketersediaan bahan bakar tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, masih dijumpai adanya kelangkaan BBM dan gas elpiji di beberapa daerah dimana akibat kelangkaan tersebut sering menyebabkan naiknya harga barang kebutuhan pokok lainnya yang berakibat merugikan masyarakat setempat.

Konsumsi migas di Indonesia cukup tinggi, yang setiap tahunnya meningkat sekitar 4-5% dan di 2015 diprediksi meningkat hingga 8%. Dalam satu dekade Indonesia menjadi konsumen terbesar ke 14 di dunia. Di Asia, Indonesia menduduki peringkat ke-5 setelah China, Jepang, India dan Korea Selatan.

Berdasarkan ke-2 fakta tersebut, pekerjaan Pemerintah untuk menciptakan iklim industri migas yang positif dan kompetitif untuk menyediakan kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi negara.

Kesimpulan

Struktur pasar migas saat ini ini adalah oligopoli (dari yang sebelumnya monopoli) dengan Pertamina masih berperan sebagai market leader. Untuk menghindari dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh pasar oligopoli, maka pemerintah membuat kebijakan seperti memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan dan memastikan tidak adanya praktek KKN.