Persiapan Tahapan Penyusunan LAMPIRAN I : … · Perundang-undangan; 25. Peraturan Daerah Provinsi...
Transcript of Persiapan Tahapan Penyusunan LAMPIRAN I : … · Perundang-undangan; 25. Peraturan Daerah Provinsi...
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 1 -
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR :
TANGGAL: 2016
TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun saat Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 memasuki pentahapan lima
tahun ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran
visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2)
strategi pembangunan daerah, rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun pentahapan yang telah dilalui,
dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana Gambar 1.1
Pengolahandata dan informasi
PerumusanPermasalahanPembangunan
Daerah
Rancangan Awal
RPJMD
Musrenbang
RPJMD
Konsultasi
rancangan akhir
RPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan dan
penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
Penelaahan RPJPD
Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD
Provinsi dan kab/kota lainnya
PerumusanTujuan dan
Sasaran
PerumusanPenjelasan
visi dan misi
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
PerumusanIndikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh
masukan dan saran
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Analisis pengelolaan
keuangan daerah serta
kerangka pendanaan(2011-2015)
Analisis Gambaran
umum kondisidaerah (2011-
2015)
Hasil evaluasi capaianRPJMD
Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW KAB/KOTA.
lainnya
Penyusunan
Rancangan
Renstra
SKPD
Rancangan
RPJMD
Analisis isu-isu strategis Pembahasan dgn SKPD
Kab/Kota
Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan
pendanaan
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Tahapan RPJMD
Gambar 1.1 Pentahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 2 -
Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2016-2021 ditempuh dengan memperhatikan 5
(lima) aspek pendekatan perencanaan, yaitu: (i) teknokratik, (ii) top-down, (iii)
bottom-up, (iv) partisipatif, dan (v) politis. Secara singkat 5 (lima) aspek pendekatan
perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metoda dan kerangka
berpikir ilmiah, serta mengacu pada data dan informasi pembangunan sebagai
kerangka logis pengambilan keputusan.
b. Pendekatan atas-bawah (top─down) dan bawah-atas (bottom─up) dilaksanakan
melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus diimplementasikan
oleh daerah dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta inventarisasi
masukan dari Renstra─SKPD yang harus diakomodir dalam RPJMD.
c. Pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan
oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan proses pembahasan dilakukan
bersama dengan DPRD.
d. Pendekatan partisipatif karena dalam proses penyusunan perencanaan
didasarkan pada penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme Konsultasi
Publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 didasarkan pada peraturan
perundangan, sebagai berikut :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 3 -
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 4 -
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 5 -
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor... );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 66).
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020
dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional maupun daerah, sebagai
berikut :
1.3.1 RPJM Nasional
RPJM Nasional Tahun 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandasan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan visi:
“Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royong” dengan agenda misinya sebagai berikut :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan ;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati-diri
sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera;
5. Mewujukan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 6 -
1.3.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah
RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014,
dinyatakan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah untuk Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa
Tengah harus berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Adapun Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Boten Korupsi,
Boten Ngapusi” dengan agenda misi, sebagai berikut:
1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,
Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan
berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan provinsi Jawa
Tengah yang bersih, jujur dan transparan: mboten korupsi,
mboten ngapusi;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk
meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan
Keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah Lingkungan.
1.3.3 RTRW Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029,
dengan memperhatikan pendekatan sistem pengembangan wilayah
di Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan
(regionalisasi) dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek
homogenitas, modalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut
adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bregasmalang,
Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Kabupaten
Klaten termasuk satu diantara bagian dari perwilayahan
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 7 -
Subosukowonosraten, dengan cakupan wilayah, potensi dan arah
pengembangan sebagai berikut.
1. Bersama Boyolali, dan Klaten ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
2. Sebagai pengembangan kerjasama kawasan perbatasan dengan Daerah
Istimewa Yogyakarta, dikembangkan menjadi pola kerjasama Kesukosari
(Klaten-Sukoharjo-Wonosari/Gunung Kidul).
3. Sektor unggulan wilayah Subosukawonosraten adalah Pariwisata,
industri dan pertanian. Sedangkan potensi regional yang dimiliki
adalah: (1) primer meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, dan
peternakan; (2) sekunder terdiri dari industri kayu, batik, lurik, jamu, dan
kerajinan; (3) tersier berupa industri cor logam, keramik, ikan olahan,
klaster lereng Merapi dan pariwisata ziarah.
1.3.4 RPJP Daerah Kabupaten Klaten
RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 memuat visi,
misi dan arah pembangunan jangka panjang (20 tahun), disusun dengan
mengacu kepada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa
Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten disusun dengan berpedoman pada
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten
dipakai sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2015-2020 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
pasangan Kepala Daerah.
Prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Tahap Lima
Tahun Ketiga (2015-2020) dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan
dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik
(good governance), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung
oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 8 -
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang
menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan
pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.
6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
yang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi
(BERSINAR).
1.3.5 RTRW Kabupaten Klaten
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Beberapa
substansi yang termuat dalam Dokumen RTRW sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 di antaranya adalah Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau, Penyediaan ruang untuk pejalan kaki, penyediaan ruang
untuk sektor informal, penetapan kawasan strategis dan penyediaan ruang
untuk keperluan mitigasi bencana alam. Dalam pemanfaatan ruang di
Kabupaten Klaten diarahkan untuk meminimalisir 5 (lima) permasalahan
mendasar di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu: (i) Permasalahan kebutuhan
Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (PLPK); (ii) Permasalahan
Pengembangan Hutan; (iii) Permasalahan Pertambangan; (iv) Permasalahan
Bencana Alam: dan (v) Kemiskinan.
Selain permasalahan mendasar tersebut, juga masih terdapat
beberapa isue-isue strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu:
1. Perkembangan Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta yang sangat
progresif, berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah
Kabupaten Klaten sebagai penyangga kebutuhan permukiman.
2. Terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian
(setiap tahun sekitar 39 ha), sehingga secara perlahan mengganggu
eksistensi Kabupaten Klaten sebagai penyangga pangan Jawa Tengah.
3. Terjadinya kegiatan penambangan bahan galian golongan C (pasir dan
batu) di kawasan atas (Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko) yang
merupakan kawasan resapan air, mengakibatkan kerusakan
lingkungan, yaitu perubahan bentang alam dan menurunnya potensi
sumber daya air tanah yang merupakan kebutuhan pokok untuk air
minum dan pengairan pertanian sawah.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 9 -
4. Terjadinya disparitas perkembangan wilayah, di mana kawasan/jalur
tengah memiliki perkembangan yang sangat pesat, dan wilayah bagian
utara dan selatan kurang berkembang.
5. Kepadatan lalu lintas sepanjang jalan raya Solo-Yogyakarta sangat
tinggi, mengakibatkan kerawanan lalu lintas.
6. Adanya kawasan yang rawan terjadinya bencana alam, yaitu gempa
bumi, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, angin serta
kekeringan.
7. Terjadinya perubahan peraturan perundangan serta kebijakan yang
terkait dengan penataan ruang, hal ini berpengaruh terhadap
penyelenggaraan penataan ruang.
1.3.6 RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun dengan
mengacu dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025,
RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu,
RPJM Daerah Kabupaten Klaten disusun berbasis Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Klaten yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
RPJM Daerah Kabupaten Klaten dipakai sebagai arah dan pedoman
dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan Kepala
Daerah.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131.33-502 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Klaten Provinsi Jawa
Tengah atas nama Hajjah Sri Hartini, SE sebagai Bupati Klaten, dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-503
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa
Tengah atas nama Hajjah Sri Mulyani sebagai wakil Bupati. Adapun Visi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten selama kurun
waktu 2016-2021 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG
MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING” dengan penjelasan sebagai
berikut :
1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-
batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 10 -
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten
Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik
kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan
kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman,
tentram, dan damai. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai
ukuran tercapainya kondisi maju adalah meningkatkan pendapatan per
kapita dan daya beli, menurunnya tingkat pengangguran dan angka
kemiskinan, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten
Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri,
tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk
melaksanakan pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah
adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai,
ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah, dan kemampuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat
Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak
tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.
Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan
mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka
mewujudkan visi. Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk
mengimplementasikan Visi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan
berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih
produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi
kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan
kebutuhan sarana prasarana sosial dasar masyarakat;
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 11 -
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya
alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan
berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan
anak; dan
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
1.3.7 RENSTRA – SKPD
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)
merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5
tahunan) SKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Kemudian
keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya, disamping merupakan
penjabaran lebih lanjut dari RPJMD juga mengakomodasi dan
mensinergikan dengan dokumen Renstra SKPD serta Renja SKPD. Adapun
sebagai gambaran, hubungan antar dokumen perencanaan dapat disajikan
pada Gambar 1.1 sebagai berikut:
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
RPJP
Provinsi
RPJMD
Provinsi
RKPD
Provinsi
RPJP
Nasional
RPJM
NasionalRKP
RPJP
Kab/Kota
RPJMD
Kab/Kota
RKPD
Kab/Kota
RTRW
Nasional
RTRW
Provinsi
RTRW
Kab/Kota
Renstra
SKPDRenja SKPD
KUA-PPAS
R - APBD
RKA SKPD
APBD
Acuan
Diperhatikan
Pedoman
Penganggaran
Sumber : Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8 /2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 12 -
Dari Gambar 1.1 di atas jelaslah bahwa penyusunan dokumen RPJM
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, diharapkan akan mempertinggi
kualitas pelaksanaan / implementasi atas dokumen-dokumen perencanaan
(RKPD dan RENJA-SKPD) maupun dokumen anggaran (RKA-SKPD, RAPBD
dan DPA-SKPD). Disamping itu, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJP
Daerah untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasan penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Disamping itu untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan juga,
diantaranya : 1). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 2). Rencana Aksi Daerah Pendidikan
Untuk Semua (RAD-PUS) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 3). Rencana
Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,
4). Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten
Klaten Tahun 2015-2020, 5). Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 6).
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2020, 7). Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2015–2020, 8). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan,
dan 9). Master-plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2015-
2020, dll.
1.4. Sistematika Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta
maksud dan tujuan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten
Klaten yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan
pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan arah kebijakan
daerah yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 13 -
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN
Bab ini menguraikan tentang kinerja keuangan di masa lalu
seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah;
kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi
penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka
pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan
mengikat serta prioritas utama, proyeksi dan penghitungan
kerangka pendanaan.
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan
daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang berasal dari
dunia internasional, nasional maupun regional, yang dapat
memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan jangka
menengah daerah Tahun 2016–2021 yang merupakan visi
dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan
keterkaitan tujuan, sasaran dan penetapan indikator kinerja
daerah.
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap
strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk
mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang
berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih
dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan
penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah
berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 14 -
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab ini menguraikan rencana pelaksanaan misi dikaitkan dengan
urusan pemerintah dengan SKPD penanggung jawab
program, serta disajikan pula pencapaian target indikator
kinerja program pada akhir periode perencanaan dibandingkan
dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode
perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan
akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan
daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD
dapat dicapai.
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan
Renstra-SKPD dan RKPD, serta mengatur masa transisi pada tahun
pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala
daerah periode berikutnya, dan langkah-langkah pelaksanaan dari
visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun
dalam dokumen RPJMD.
BAB XI PENUTUP
Bab ini menguraikan dengan singkat fungsi, dan peran dokumen
RPJMD yang telah ditetapkan.
1.5. Maksud dan Tujuan
1.5.1 Maksud
Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
a. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten
pada periode 2016─2021;
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 15 -
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Klaten yang
selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);
c. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
d. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
e. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten; dan
f. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam
mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program
pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
1.5.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
a. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda pembangunan daerah selama 5
(lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran,
dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan;
c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas,
koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di
dalam satu pola sikap dan tindak;
d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam
pembangunan yang berkelanjutan;
e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan daerah
sekitar dan pemerintah pusat; dan
f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan
dan berkelanjutan.