PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP DAN PAGU INDIKATIF · •Kepadatan Ekonomi terkonsentrasi di pusat...

MULTILATERAL MEETINGPenyusunan RKP 2017

BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAANKedeputian Bidang Pengembangan Regional

Jakarta, 29 Februari 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TUJUAN MULTILATERAL MEETING I1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur.

2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal SasaranPrioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan PrioritasTahun 2017 kepada K/L terkait.

3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatanprioritas.

4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatanprioritas.

PENDAHULUAN

2

KELUARAN

1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional dan arah kebijakan prioritas nasional

2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2) yang memerlukan dukungan lintas K/L (Form A)

3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B – E.

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

3

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yangdipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritasuntuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapimoney follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayaisecara merata.

Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, danseterusnya.

TEMA RKP 2017

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu

koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan

Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.

Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui

peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria,

pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor

pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan

dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

PENDEKATAN PEMBANGUNAN:HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL

4

KONDISI KOTA DAN KAWASAN PERKOTAAN

5

48.3954.19

59.3563.84

67.6671.89

75.7779.26 82.37

51.61 45.81 40.65 36.16 32.34 28.11 24.23 20.74 17.63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Pe

rse

nta

se (

%)

Tahun

Persentase Penduduk Perkotaan Persentase Penduduk Perdesaan

Sumber: Diolah dari BPS, 2014

Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75% pertahun, lebih besar dari nasional 1,17% per tahun.

2015: 59,35% penduduk sudah hidup di kota

2045: 82,37% penduduk akan hidup di kota!

Urbanisasi Desa ke Kota

7

Sebaran Kota-Kota di Indonesia

8

Peran Kota-Kota dalam Pertumbuhan Ekonomi

• Kepadatan Ekonomi terkonsentrasi di pusat perkotaan,

terutama pada kawasan padat penduduk perkotaan di

metropolitan, kota besar dan kota sedang.

• urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di perkotaan

berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota dan peningkatan

pendapatan masyarakat perkotaan.

• Peran Kota Metropolitan dan Kota Sedang sebagai pembangkit

ekonomi perkotaan karena berkembangnya bisnis dan jasa.

Sumber : BPS, 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Metropolitan 46,471 54,193 60,807 67,706 76,523

Besar 23,912 26,599 30,089 33,027 36,978

Sedang 27,529 29,710 33,202 36,632 39,737

Kecil 13,149 14,622 16,156 17,822 19,965

46,471

54,193

60,807

67,706

76,523

23,91226,599

30,08933,027

36,978

27,529 29,71033,202

36,63239,737

13,149 14,622 16,156 17,822 19,965

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Metropolitan

Besar

Sedang

Kecil

Perkembangan JUMLAH PENDUDUK Metropolitan di Indonesia 2005-2025

Metropolitan

Pertumbuhan PDB Metropolitan di Indonesia

• Namun, urbanisasi kota-kota Indonesia belum dapat dikelola

dan dimanfaatkan dengan baik.

• Peningkatan 1% urbanisasi hanya memberikan dampak

pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 2%, dibandingkan dengan

6% di Tiongkok, 8% di Vietnam, 10% di Thailand).

• Meningkatnya Kesenjangan AntarWilayah dan antara desa-kota.

• Rendahnya produktivitas di perkotaan, didukung kualitas SDM

yang tinggi.

11%

49%26%

11%3%

Kota Baru

Ibu Kota Kabupaten

Kawasan yang direncanakanmenjadi kota baru

Kawasan bercirikan perkotaandi Kabupaten

Kota Otonom

Perkembangan Kawasan Perkotaan

Perkembangan JUMLAH KOTA Sedang di Indonesia 2005-2025

Kota Sedang

• Sampai dengan tahun 2012, pertumbuhan kota rata-

rata mencapai 19% per tahun;

• Kota-kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000-

500.000 jiwa (kota sedang) merupakan kota dengan

proporsi terbesar, yang tersebar di luar Jawa.Sumber: Diolah dari Kabupaten/Kota Dalam Angka 2007-2012

Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan perkotaan

Kesenjanganantarkota antarwilayah, antaradesa-kota

Kemiskinan, Masalah Sosial, Keamanan di Kota Besar

Kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, modal sosial, dan belum termanfaatkannya sosial-budaya

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

DAYA SAING GLOBAL

tantangan

Peraturan yang berorientasi kepadasektoral vspendekatan yang terintegrasi antarkota dalam sistemkewilayahan

Kualitas dan kapasitas aparatur Pemerintahkota atau kabupaten,partisipasi masyarakat, profesional, dan swasta

Efisiensi danPengendalian

Penyediaan lahan, tidak terkontrolnya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan

Rendahnya daya saing, produktivitas, belum berkembangnya ekonomi lokal kota

ISU

PE

RK

OT

AA

N M

ULT

I DIM

EN

SI D

AN

M

ULT

ISE

KT

OR

POTENSI GEOGRAFI SOSIAL-BUDAYA

tantangan

INKLUSIF, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Sustainable Development Goals (SDG’s) Agenda

1. End poverty in all it forms everywhere

2. End hunger, achieve food security and improves nutrition and promote sustainable agriculture

3. Ensure healthy lives and promote well beingfor all at all ages

4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote life long learning

5. Achieve gender equality and empower all women and girls

6. Ensure availability and sustainable management Of Water And Sanitation For All

7. Ensure Access To Affordable, Reliable, Sustainable, And Modern Energy For All

8. Promote Sustained, Inclusive And Sustainable Economic Growth, Full And Productive Employment And Decent Work For All

9. Build Resilient Infrastructure, Promote Inclusive And Sustainable Industrialization And Foster Innovation

10. Reduce Inequality Within And Among Countries

11. MAKE CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS INCLUSIVE, SAFE, RESILIENT AND SUSTAINABLE

12. Ensure Sustainable Consumption And Production Patterns

13. Take urgent action to combat climate change and its impacts

14. Conserve And Sustainably Use The Oceans, Seas And Marine Resources For Sustainable Development

15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests,

combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for

all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

Su

sta

ina

ble

City

De

ve

lop

me

nt

Kota Hijau yang

berketahanan

iklim dan bencana

Green Openspace

Green Transportation

Green Energy

Green Building

Green Water

Green Waste

Kota Cerdas yang

berdaya saing dan

berbasis teknologi

Smart Economy

Smart People

Smart Governance

Smart Mobility

Smart Environment

Smart Living

Kota Layak yang

aman dan nyaman

Strong Neighboorhoods

Walkable

Affordable

Connectivity

Comfortable

Cultural

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis

karakter fisik, keunggulanekonomi, budaya lokal

Membangun keterkaitan danmanfaat antarkota dan desa-kotadalam SISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis kewilayahan

KOTA MASA DEPAN:Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing

Resilience

Kebijakan dan Strategi NasionalPembangunan Perkotaan 2015 - 2045

20352015 20452025

100% indikator Kota Cerdas yang BerdayaSaing dan BerbasisTeknologi terwujud di seluruh kota.

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN (SPP), MELALUI:

INDIKATOR KOTA LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN, KOTA HIJAU, KOTA CERDAS DAN BERDAYA SAING.1

Baseline

RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)3 100% perkotaan memenuhifungsinya

KOTA MASA DEPAN

INDONESIA: KOTA BERKELANJUTAN

100% Indikator Standar PelayananPerkotaan (SPP) terpenuhi sesuaidengan Kota Layak Huni, Aman, Nyaman

100% indikator Kota Hijaudan Berketahanan Iklim danBencana terpenuhi di semuakota

2 100% indikator tata kelola kota berkelanjutan terwujud di seluruh kota.

JALAN MENUJU KOTA MASA DEPAN: KOTA BERKELANJUTAN

KEBIJAKAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

14

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAANTAHUN 2015 - 2019

15

Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam Sistem Perkotaan Nasional

Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

Membangun hunian kota yang layak, aman dan nyaman, berbasis lingkungan , sosial dan budaya yang beragam

Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan

Membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif, kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis IT

Perwujudan tata kelola dan kelembagaanpemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

MISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN 2015 - 2019

Pembangunan 5 KawasanMetropolitan baru di luar Pulau Jawa

– Bali

Peningkatan peran dan fungsisekaligus perbaikan manajemen

pembangunan di 7 KawasanPerkotaan Metropolitan yang sudah

ada

Optimalisasi 20 kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa

sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

Pembangunan 10 Kota Baru

Upaya perwujudan keterkaitan desa-kota dilakukan dengan memperkuat

39 pusat-pusat pertumbuhan, meliputi 27 pusat tersebar di KTI dan

12 pusat tersebar di KBI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN

1. Mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan

2. Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni danterpenuhinya standarpelayanan perkotaan (SPP)

3. Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

4. Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK

5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional

1. Mewujudkankotaberkelanjutanyang berdayasaing

2. Mengurangi kesenjangan AntarWilayah desa-kota

TUJUAN

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Pembangunan Kawasan

Metropolitan baru di luar

Pulau Jawa – Bali

1 Kawasan Metropolitan

2 Kawasan

Metropolitan 3 Kawasan

Metropolitan 4 Kawasan

Metropolitan 5 Kawasan Perkotaan

Metropolitan

Peningkatan peran dan

fungsi sekaligus perbaikan

manajemen pembangunan di

Kawasan Perkotaan

Metropolitan yang sudah ada

1 Kawasan Perkotaan Metropolitan

2 Kawasan Perkotaan

Metropolitan4 Kawasan Perkotaan



Metropolitan yang sudah ada

Optimalisasi kota otonom

berukuran sedang di Luar

Jawa sebagai PKN/PKW dan

penyangga urbanisasi di

Luar Jawa

3 Kota Otonom Sedang

5 Kota Otonom Sedang 10 Kota Otonom Sedang



Pembangunan 10 Kota Baru 2 kota baru 2 kota baru 2 kota baru 2 kota baru 10 Kota Baru

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

Bidang Pembangunan Perkotaan dalam RPJMN 2015-2019

16

5 Program Prioritas19 Kementerian/Lembaga

18

Pembangunan

Perkotaan “ Kota

Layak huni, Kota

Hijau Berketahanan,

kota pintar Berdaya

Saing”

MewujudkanSistem

Perkotaan

Pemenuhanstandar

pelayananperkotaan

(SPP)

Mengembangkankota hijau yang berketahanan

iklim danbencana

Mengembangkankota cerdas yang

berdaya saingdan berbasis TIK

Meningkatkankapasitas

pengelolaankota

Kementerian Perhubungan Kementerian PU PR Kementerian ATR

Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Dasar

dan Kebudayaan Kementerian Sosial PU dan PR Kementerian Perlindungan

Wanita dan Anak Kementerian lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Kementerian PU dan PR Kementerian Kehutanan dan

Lingkungan Hidup Kementerian Perhubungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

PU dan PR Kementerian Perindustrian

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian ATR

Level 1 Kegiatan

Kegiatan Prioritas 1: Perwujudan Sistem Perkotaan

0Perwujudan

Sistem Perkotaan Nasional

Pengaturan KSN

Perkotaan

PeningkatanKonektivitas

danpengembangan PKN, PKW, dan Kawasan

Strategislainnya 19

Level 2 Kegiatan Kementerian PUPR Kementerian Agraria dan Pertanahan

Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR

Kegiatan Prioritas 2: Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

20

Pemenuhan Standar

Pelayanan Perkotaan

Tersedianya sarana dan prasarana

dasar perkotaan

Peningkatan pelayanan kesehatan,

pendidikan, dan sosial

budaya

Tersedianya sarana

permukiman

Tersedianya sistem

transportasi publik

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Level 2 Kegiatan Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kementerian Sosial Kementerian PUPR Kementerian Perlindungan Wanita dan Anak BNPB Kemendagri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Ristek Dikti

Kementerian PUPERA Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan BPPT

Kementerian Sosial Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

Kementerian Perhubungan Swasta BPPT

Kegiatan Prioritas 3: Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

21

Mengembangkankota hijau yang berketahanan

iklim danbencana

Penataan, Pengelolaan, dan

Pemanfaatan ruang dan kegiatan

perkotaan yang efisien dan

berkeadilan

membangun ketahanan

kota

(urban resilience)

green transportation

green waste

Sisteminformasikualitas

lingkunganperkotaan

Level 2 Kegiatan Kementerian PUPR Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian ATR BNPB

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Perhubungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian PUPR Kementerian ESDM Kementerian Perindustrian


BNPB BPPT Kementerian ATR


BPPT

Kegiatan Prioritas 4:Kota Cerdas dan Berdaya Saing

22

Mengembangkankota cerdas yang

berdaya saing danberbasis TIK

Untuk mendorong

keterkaitan desa-kota

city branding

Penggunaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

(TIK)

Pembangunan kapasitas

masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif

Level 2 Kegiatan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pariwisata Kementerian Perdagangan Kementerian KUKM

Kementerian Perindustrian Kementerian Kominfo Kemendagri BPPT Kementerian PUPR

• Kementerian Sosial• Kementerian Komunikasi

dan Informatika• Bekraf• Kementerian KUKM

Kegiatan Prioritas 5: Kapasitas Pengelolaan Kota

23

Meningkatkan kapasitas

pengelolaan kota

sistem, peraturan dan

prosedur

Kota Berkelanjutan

Meningkatkan kapasitas pemimpin

kota

Membangun dan mengembangkan

kelembagaan dan kerjasama pembangunan

antar kota

MemperkuatBadan

KoordinasiPembangunan

KawasanPerkotaan

Metropolitan

basis data informasi dan peta

perkotaan yang terpadu

Level 2 Kegiatan

Kementerian Dalam Negeri Kementerian PUPR BNPB BIG

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri Kementerian PUPERA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BNPB

Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan PrioritasCeklis Kesepakatan

Perubahan Hasil kesepakatan Sepakat Tidak Sepakat

PERKOTAAN

1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

1.1.1 Pengaturan KSN Perkotaan

1.1.2 Peningkatan Konektivitas Peningkatan Konektivitas danpengembangan PKN, PKW, danKawasan Strategis lainnya

1.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

1.2.1 Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan

1.2.2 Peningkatan pelayanan kesehatan

1.2.3 Peningkatan pelayanan Pendidikan

1.2.4 Tersedianya sarana permukiman

1.2.5 Tersedianya sistem transportasi publik

1.2.6 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

1.3 Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

1.3.1 Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan

1.3.2 membangun ketahanan kota (urban resilience)

1.3.3 green transportation

1.3.4 green waste

24

FORM KESEPAKATAN KEMENTERIAN

PERKOTAAN 1.4 Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK Untuk mendorong keterkaitan desa-kota

1.4.1 city branding

1.4.2 Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1.4.3 Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif

1.5 Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota

1.5.1 sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan

1.5.2 Meningkatkan kapasitas pemimpin kota

1.5.3 Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota

1.5.4 Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan

1.5.5 basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu

25

Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan PrioritasCeklis Kesepakatan

Perubahan Hasil kesepakatan Sepakat Tidak Sepakat

LAMPIRAN :LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN

26

27

SASARAN PRIORITAS PERKOTAAN

NO LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BARU

1Kawasan Perkotaan PATUNGRAYA AGUNG:Kota PAlembang, Kab. Banyuasin (Kec. beTUNG), Kab. Ogan Ilir (Ibu kota kabupaten IndRAlaYA), Kab. Ogan Komering Ilir (Ibu Kota Kabupaten Kayu AGUNG)

2Kawasan Perkotaan PALAPAKota PAdang, Kab. Padang Pariaman (Kec. Lubuk Alung-LA) , Kota PAriaman

3Kawasan Perkotaan BANJARBAKULAKota BANjarmasin, Kab. BanJARbaru, Kab. BAnjar, Kab. BaritoKUala, Kab. Tanah LAut

4Kawasan Perkotaan BIMINDOKota BItung, Kab.MINahasa Utara,Kota ManaDO.

5Kawasan Perkotaan Mataram RayaKota Mataram, Kab.Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah

NO LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN YANG SUDAH ADA

1Kawasan Perkotaan JABODETABEK:Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor.

2Kawasan Perkotaan BANDUNG RAYA: Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang.

3Kawasan Perkotaan KEDUNGSEPUR:Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Ungaran, Kab. Demak, Purwodadi.

4Kawasan perkotaan GERBANGKERTOSUSILA:Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto.

5Kawasan Perkotaan MEBIDANGRO:Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab. Deli Serdang, Kab. Karo.

6Kawasan Perkotaan SARBAGITA:Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan.

7Kawasan Perkotaan MAMINASATA:Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. Gowa), Kab. Takalar.

NOLOKASI PRIORITAS KOTA

SEDANG

1 Jayapura

2 Sorong

3 Ternate

4 Ambon

5 Bitung

6 Gorontalo

7 Palu

8 Kendari

9 Palopo

10 Bau-Bau

11 Singkawang

12 Palangkaraya

13 Banjarmasin

14 Banjar Baru

15 Tarakan

16 Mataram

17 Bima

18 Kupang

19 Lhokseumawe

20 Payakumbuh

21 Tanjung Pinang

22 Tebing Tinggi

23 Dumai

24 Lubuklinggau

28

FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN

LAMPIRAN :PERAN DAN KONTRIBUSI PER KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN

29

30

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program K/L Kegiatan K/L

Mewujudkan Sistem

Perkotaan

Pengaturan KSN Perkotaan Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang

Peningkatan Konektivitas Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang

Penataan Kawasan

Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah


Pemanfaatan Ruang

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Meningkatkan Kapasitas

Pengelolaan Kota

Sistem, peraturan dan

prosedur Kota Berkelanjutan


Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Tata Ruang

31

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Mewujudkan Sistem Perkotaan Peningkatan

Konektivitas

Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan

Prasarana Perhubungan Darat


Penyelenggaraan Transportasi Laut

Penyediaan sarana transportasi Laut

antar PKSN


Penyelenggaraan Transportasi Udara

Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara


Penyelenggaraan Transportasi

Perkeretaapian

Pembangunan dan Pengelolaan Bidang

Sarana Perkeretaapian




Angkutan dan Multimoda

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

(SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman,

Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Tersedianya sistem

transportasi publik




Angkutan dan Multimoda

32


Mewujudkan Sistem

Perkotaan

Peningkatan

Konektivitas

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pengembangan Kawasan Perkotaan

Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Pemenuhan Standar

Pelayanan Perkotaan

(SPP) untuk

Mewujudkan Kota yang

Aman, Nyaman dan

Layak Huni, serta

Tertata Baik

Tersedianya sarana

permukiman

Program Pembinaan Dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman



Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan



Pembinaan dan Pengembangan Air Minum

Tersedianya sarana

dan prasarana

dasar perkotaan



Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman

Pantai







Program Pengelolaan Sumber Daya Air Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman

Pantai

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

33


Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan

Layak Huni, serta Tertata Baik

Tersedianya sarana dan prasarana dasar

perkotaan

Program Bina Administrasi Kewilayahan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan,

Perkotaan dan Batas Negara

Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing

dan Berbasis TIK

City Branding Program Bina Otonomi Daerah Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota Sistem, peraturan dan prosedur Kota

Berkelanjutan


Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Tata Ruang



Meningkatkan kapasitas pemimpin kota Program Bina Otonomi Daerah Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Membangun dan mengembangkan

kelembagaan dan kerjasama pembangunan

antar kota



Membentuk dan Menguatkan status Badan

Koordinasi Pembangunan Kawasan

Perkotaan Metropolitan



Basis data informasi dan peta perkotaan

yang terpadu



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

34


Pemenuhan Standar

Pelayanan Perkotaan (SPP)

untuk Mewujudkan Kota yang

Aman, Nyaman dan Layak

Huni, serta Tertata Baik

Tersedianya sarana dan

prasarana dasar perkotaan

Program Penanggulangan Bencana

Lumpur Sidoarjo

Penanganan Semburan dan

Luapan Lumpur

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

35

KEMENTERIAN SOSIAL


Pemenuhan Standar Pelayanan

Perkotaan (SPP) untuk

Mewujudkan Kota yang Aman,

Nyaman dan Layak Huni, serta

Tertata Baik

Penanggulangan kemiskinan

perkotaan

Program Penanganan Fakir

Miskin

Penanganan Fakir Miskin

Perkotaan

Program Penanganan Fakir

Miskin

Penanganan Fakir Miskin

Perkotaan

Mengembangkan Kota Cerdas yang

Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Pembangunan kapasitas masyarakat

yang inovatif, kreatif dan produktif

Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial Perorangan,

Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat

36

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN






Tertata Baik

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kursus dan

Pelatihan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan


Penyediaan Layanan Pendidikan

Keaksaraan dan Kesetaraan

Mengembangkan Kota Cerdas

yang Berdaya Saing dan

Berbasis TIK


masyarakat yang inovatif,

kreatif dan produktif




Pelatihan




Pelatihan

37

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Mengembangkan Kota Hijau

yang Berketahanan Iklim dan

Bencana

Green transportation Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

Pengendalian Pencemaran Udara

Mengembangkan Kota Hijau

yang Berketahanan Iklim dan

Bencana

Green waste Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Pengelolaan Sampah

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Pengelolaan Sampah

38


Mengembangkan Kota Cerdas yang

Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Penggunaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)

Program Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika

Penumbuhan Industri

Elektronika dan Telematika

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

39

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




Berbasis TIK

Penggunaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

(TIK)

Program Pengembangan Aplikasi Informatika Pembinaan dan Pengembangan E-

Bisnis

Program Pengembangan Aplikasi Informatika Pembinaan dan Pengembangan E-

Government

Program Pengembangan Aplikasi Informatika Pembinaan dan Pengembangan

Tik Untuk Pemberdayaan

Masyarakat

Program Pengembangan Aplikasi Informatika Pembinaan, Pengembangan dan

Kemitraan Industri Informatika



Berbasis TIK


masyarakat yang inovatif,

kreatif dan produktif

Program Pengembangan Informasi dan

Komunikasi Publik

Pelayanan Informasi Kenegaraan

Melalui Media Publik

Program Pengembangan Informasi dan

Komunikasi Publik

Pelayanan Informasi Kenegaraan

Melalui Media Publik

40






Tertata Baik

Kesehatan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

KEMENTERIAN KESEHATAN

41

FOKUS PEMBANGUNAN PERKOTAAN

42

TERIMA KASIH

PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP DAN PAGU INDIKATIF · •Kepadatan Ekonomi terkonsentrasi di pusat...

Documents

Transcript of PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP DAN PAGU INDIKATIF · •Kepadatan Ekonomi terkonsentrasi di pusat...